KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Norma dan Implementasi

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Norma dan Implementasi

Alamsyah Saragih [email protected]

Jogjakarta, 18 Oktober 2013

PERSPEKTIF HAK ATAS INFORMASI • Merupakan Hak Asasi Manusia yang bersifat negatif (negative human right), sehingga tidak boleh dihalanghalangi. Pelanggaran berkonsekuensi sanksi pidana. • Ada Upaya Afirmasi untuk jenis informasi tertentu melalui pengumuman atau penyediaan secara proaktif kepada publik (proactive disclosure), baik diminta ataupun tidak. • Merupakan HAM yang dapat dibatasi atau ditunda (derogable right), sehingga ada pengecualian informasi dalam jangka waktu tertentu.

• Pembatasan (pengecualian) harus Proporsional, yakni tidak menyimpang dari tujuan pembatasan tersebut.

1

PENGANTAR

BEBERAPA PENGERTIAN Dalam Keterbukaan Informasi Publik

BEBERAPA DEFINISI •

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang¬Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

•

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

•

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

PUBLIK • Boleh digunakan oleh semua orang, selain yang dilarang. • Pelarangan untuk melindungi kepentingan bersama.

INFORMASI PRIVAT

PRIVAT • Tidak boleh digunakan oleh orang lain, kecuali diijinkan oleh pemiliknya. • Pelarangan untuk melindungi hak-hak pribadi pemilik.

Tertutup

INFORMASI PUBLIK

INFORMASI: PUBLIK VS PRIVAT

Terbuka

2

MEMAHAMI

PRINSIP DASAR UU KIP &

GRADASI PEMENUHAN HAK UNTUK TAHU

PRINSIP DASAR

‘Cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana’

Semua Informasi bersifat terbuka selain yang dikecualikan. ‘Bersifat Ketat dan Terbatas’

(berdasarkan undang-undang, melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik)

DIKECUALIKAN (Tidak boleh diketahui oleh publik)

Pasal 17

TERTUTUP (RAHASIA)

(-)

PASIF

PROAKTIF

(Hanya disediakan ketika ada permintaan)

Pasal 22 (10+7 hk)

TERBUKA LAINNYA

(Wajib disediakan atau diumumkan tanpa diminta)

Pasal 11, 14, 15, 16

Pasal 9

Pasal 10

TERSEDIA SETIAP SAAT

DIUMUMKAN BERKALA

DIUMUMKAN SERTA-MERTA

KONSEKUENSI (DAMPAK TERHADAP KEHIDUPAN WARGA NEGARA)

Berkonsekuensi negatif jika dibuka atau jika diberikan

Berkonsekuensi negatif jika ditutup atau jika tidak diberikan

PUBLIC DOMAIN

(+)

PRINSIP DASAR





Pasal 17

TERTUTUP (RAHASIA)

(-)


Alasan pengecualian tidak

TERBUKA

boleh menyimpang dari tujuan pengecualian informasi yang dinyatakan oleh undang-undang.

Pasal 2 ayat (4) UU KIP ① Bersifat rahasia sesuai undang-undang, ② Berdasarkan pengujian atas konsekuensi yang ditimbulkan. ③ Mempertimbangkan kepentingan umum: berdasarkan pengujian atas kepentingan publik.

(Alasan Politis)

(+) DIKECUALIKAN (Sesuai undangundang)


PRINSIP DASAR




Pasal 17

TERTUTUP (RAHASIA)

(-)


KERAHASIAAN NEGARA

KERAHASIAAN UNTUK PERSAINGAN YG SEHAT

KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI

Pasal 17 a,c,d,e,f, i

Pasal 17 b

Pasal 17 g, h

a. Dapat menghambat proses Penegakan Hukum c. Dapat membahayakan Pertahanan dan Keamanan d. Dapat mengungkap Kekayaan alam Indonesia e. Dapat membahayakan ketahanan Ekonomi Nasional f. Dapat mengganggu Hubungan Internasional i. Surat-surat badan publik yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.

b.

Dapat mengganggu perlindungan Persaingan usaha yang sehat dan Perlindungan atas Kekayaan intelektual

g. h.

Dapat mengungkap Akta Otentik dan Wasiat seseorang Dapat mengungkap Informasi Pribadi (finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik dan psikologis)

Pasal 18 ayat (2): Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatanjabatan publik

j. Dilarang berdasarkan undang-undang lain

(+)

PRINSIP DASAR





Pasal 17

TERTUTUP (RAHASIA)

(-)


BEBERAPA CONTOH NYATA • Memberikan draft SPRINDIK KPK kepada wartawan. • Meminta informasi berupa DOKUMEN PENAWARAN pada saat lelang sedang berjalan. • Meminta DOKUMEN VISUM 7 JENDRAL. • Meminta HASIL PENILAIAN kenaikan peringkat (+) (oleh staf PNS Kementerian). • Menyerahkan LAPORAN LENGKAP audit investigasi hambalang ke DPR. • Mengumumkan sudah menerima PENGAJUAN PERSETUJUAN PENGADILAN untuk penggeledahan.

PRINSIP DASAR





Pasal 17

TERTUTUP (RAHASIA)

(-)


PASIF

INFORMASI TERBUKA YANG SENSITIF

(Hanya disediakan ketika ada permintaan)

DIPUTUS OLEH KOMISI INFORMASI

Salinan sesuai asli

T

Pasal 22 (10+7 hk)

Analisis Sensitifitas

TERBUKA LAINNYA

(+)

Berkonsekuensi negatif jika ditutup atau jika tidak diberikan

?

Pasal 7 ayat (4) dan (5) Pertimbangan Tertulis: Sosial, Ekonomi Budaya, Politik, dan Hankam

Y

Salinan dengan format berbeda Hanya menyaksikan dan mencatat Hanya menyaksikan tanpa mencatat

3

KETERKAITAN

UU KIP DAN UU ARSIP

DALAM PENGELOLAAN DOKUMEN DI BADAN PUBLIK

KERANGKA HUKUM Pembukaan UUD 1945

• • •

Batang Tubuh UUD 1945

Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Pasal 28 F

Pasal 28 J

Undang-Undang

UU Pers

UU Penyiaran

UU KIP

UU ITE

UU Arsip

UU KIP DAN UU ARSIP 1. 2. 3.

4.

5.

UU KIP mengatur tentang layanan informasi, UU Arsip mengatur tata kelola arsip. Informasi yang dimaksud dalam UU KIP bersumber dari arsip (Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP). Pasal 8 UU KIP: Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang¬undangan. UU KIP mengatur jangka waktu pengecualian/kerahasiaan (berdasarkan tujuan perlindungan), UU Arsip mengatur jangka waktu penyimpanan atau retensi, bukan kerahasiaan (berdasarkan nilai guna). Suatu informasi tidak dapat diakses jika merupakan informasi dikecualikan (Pasal 17 UU KIP), suatu arsip (otentik) tidak dapat diakses jika di dalamnya ada informasi yang dikecualikan (Pasal 44 ayat (1) UU Arsip).

CONTOH KASUS-1: Permintaan informasi Gaji Komisioner KI Pusat

Watermarking untuk pengamanan

Contoh Kasus-2: Permintaan Lembar Jawaban Komputer peserta seleksi CPNS

Pasal 17 huruf h UU KIP Penghitaman dengan alasan dapat mengungkap informasi pribadi

idem

idem

4

SUBYEK YANG DIATUR DALAM

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Berdasarkan Undang-Undang KIP

SUBYEK YANG DIATUR Badan Publik

Sengketa Informasi

Atasan PPID

KOMISI INFORMASI

Banding Ke Pengadilan dan Kasasi

PPID

1. Tidak melaksanakan Putusan Komisi Informasi yg telah berkekuatan hukum tetap. 2. Pembocoran Informasi yang dikecualikan 3. Penyalahgunaan Informasi

Pengguna Informasi

• MEDIASI • AJUDIKASI

1 2

TINDAK PIDANA INFORMASI

KEPOLISIAN

Pemohon 3

DELIK ADUAN

Sanksi Pidana •

•

•

•

Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51) • Sengaja tidak menyediakan informasi yang harus diumumkan berkala, tersedia setiap saat, dan serta merta dan berdasarkan permintaan yang mengakibatkan kerugian orang lain • dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52)

Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53) Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54) Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55)

Delik pidana dalam UU KIP adalah delik aduan.

5

EVALUASI

BADAN PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

6 KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 1. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 2. Menetapkan Peraturan Internal tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi (SOP). 3. Menyusun Klasifikasi dan Daftar Informasi Publik. 4. Melakukan pengujian konsekuensi dan menyusun pertimbangan tertulis. 5. Melaksanakan Pelayanan informasi (Berkala, Sertamerta, Tersedia setiap saat dan berdasarkan permintaan). 6. Menyusun dan mengumumkan laporan pelayanan informasi.

wa Su DKI Bar m Ja a t at ka er rt Ka DI Y a Ut a Nu lim og ara sa an yak Te tan ar Su ngg Tim ta m ar at a ur er Ba a S ra Ja ela t wa ta T n La imu Ja m r K w pu Ka epu a Te ng lim la ng an uan ah ta R n ia Na Te u ng ng G ro o ro ah eA n ta ce l h Da Ja o Su ru mb m ss i at al er am aB Ka lim B arat an an ta ten n Ba Su ra law es B t i S al ela i ta Pa n pu Su a Su lawe Ri Ka law si U au lim es ta an i Te ra t B Nu an an nga sa gk Sel h Te a B ata ng el n ga itu ra ng Tim S u Su ulaw Mal r l aw e uk es si B u i T ar Pa eng at p g M ua ar a alu Ba k u r at U Be tar ng a ku lu

Ja

TINGKAT KEPATUHAN PEMERINTAH PROVINSI 16 dari 33 Pemerintah Provinsi mencaai skor di atas 50 (hanya 7 pada 2011)

80.00

70.00

60.00

50.00

(21;40.6)

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

50

en P er in

du str Ke B ian m KK en BN se Ke sn m e en B AT g ko AN Pe re ko BP no K m ian B Ke PK m P en hu Ke t m en MK ko R I Ke min m fo Ke enk m es e Ke nke Ke m u m en en P BU U M M N A Ke R m DP I en R k o RI ke s PP ra AT K Ke Ke BPO jak m M sa en t a Ke Kem n A an g m en end ung ko ik Po bud lh Ke K uka m em n en e ku nlu m ha m Ke BS m N en pa n UK P4 KY L A RI PA Ke m N en A a k NR e I Ke rtra m ns en hu b

Ke m

TINGKAT KEPATUHAN BADAN PUBLIK PUSAT 13 Badan Publik Tingkat Pusat mencapai skor diatas 70 pada Tahun 2012 (tidak satupun pada tahun 2011)

100.00

90.00

80.00

70.00 25/62,97

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

-

70

APA YANG HARUS DILAKUKAN? Segera tunjuk PPID, tetapkan SOP, susun Daftar Informasi, bentuk Unit Layanan dan Update Informasi Berkala di Website.

TERIMA KASIH

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Norma dan Implementasi

Recommend Documents