KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP)
KOMINFO
A. Pengantar B. Regulasi Pendukung Pemerintahan Terbuka
C. Pelaksanaan Regulasi D. Rekomendasi (Rencana Aksi)
Komitmen Presiden KOMINFO
mengenai Pemerintahan Terbuka “… Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik meniscayakan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, publik memiliki hak untuk mengetahuinya. Inilah ciri-ciri dari open government yang menjadi salah satu nilai dalam negara demokrasi.”
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA SIDANG KABINET PARIPURNA KANTOR PRESIDEN, 7 JULI 2011
Inisiatif Pemerintahan Terbuka KOMINFO
(Memorandum Transparency and Open Government, January, 21, 2009)
KOMITMEN KEMAUAN UNTUK TERBUKA BERANI BERTANGGUNG JAWAB
TANTANGAN
MENDORONG PARTISIPASI
PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK
TEKNOLOGI DAN INOVASI
BERKEMBANGNYA INTEGRITAS PUBLIK
PRINSIP UTAMA TRANSPARANSI PARTISIPASI KOLABORASI
PEMERINTAHAN
TERBUKA (OPEN GOVERNMENT)
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PUBLIK
KRITERIA MINIMUM
PENCIPTAAN KOMUNITAS YANG LEBIH AMAN
TRANSPARANSI FISKAL AKSES INFORMASI AKSES TERHADAP INFORMASI KEKAYAAN PEJABAT PUBLIK PERAN SERTA AKTIF WARGA (CITIZEN ENGAGEMENT)
BERKEMBANGNYA AKUNTABILITAS LEMBAGA
Memperkuat Demokrasi serta Pemerintahan yang efisien dan efektif
Regulasi Pendukung Pemerintahan Terbuka
KOMINFO
KENDALA PELAKSANAAN REGULASI REGULASI YANG TUM-PANG TINDIH
POLA PIKIR (MINDSET) YANG BELUM MENDUKUNG
KULTUR KETERBUKAAN BELUM BERKEMBANG
TIDAK ADANYA ATURAN PELAKSANAAN
KOMINFO
National Freedom of Information Laws, Regulations and Bills, 2010
Tidak semua regulasi diterapan secara efektif Sumber: 2011. www.privacyinternational.org
Pelaksanaan Regulasi Keterbukaan Informasi Publik Pembentukan Komisi Informasi Provinsi KOMINFO
1. Kepulauan Riau 8. Gorontalo
2. Lampung 7. Sulawesi Selatan 3. Jawa Tengah 4. Jawa Timur 5. Jawa Barat 6. Banten Sumber: Komisi Informasi Pusat, Juni 2011
Badan Publik Penyelenggara Negara yang wajib melaksanakan UU KIP
KOMINFO
Jumlah*
Telah Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**
Persentase (%)
7
5
71,5%
34
15
44%
Lembaga Setingkat Menteri
4
2
50%
LPNK
28
6
21,%
Lembaga Non Struktural
88
4
4,5%
Lembaga Penyiaran Publik
2
-
0%
Provinsi
33
2
6%
Kabupaten
398
19
4,5%
Kota
93
3
3%
687
56
8%
Lembaga Kesekretariatan Lembaga Negara Kementerian
Jumlah
Sumber: * Kementerian PAN dan RB, 2011 ** Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Juli 2011
8
KOMINFO
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lembaga Penyelenggara Negara
1. Setjen DPR RI
12. Kementerian PP dan PA
23. BPKP
2. DPD RI.
13. Kementerian Perdagangan
24. Komisi Pemilihan Umum
3. Mahkamah Konstitusi
14. Kementerian Kehutanan
25. LIPI
4. Mahkamah Agung
15. Kementerian Budpar
26. KPK
5. Kemenko Polhukam
16 Kementerian Perhubungan
27. BKKBN
6. Kemenko Kesra
17. Kementerian Hukum & HAM
28. Arsip Nasional
7. Kementerian Kominfo
18. Kementerian Kesehatan
29. BNPB
8. Kementerian PU
19. Kementerian Diknas
30. BPPT
9. Kementerian LN
20. POLRI
31. KPAI
10. Kementerian Pertanian
21. Kejaksaan Agung
32. Komisi Yudisial
11. Kementerian Sosial
22. UKP4
Sumber: Ditjen IKP, s/d 25 Juli 2011
9
KOMINFO
Rencana Aksi Keterbukaan Informasi di Indonesia
Sosialisasi (Pemahaman, Sikap dan Perilaku)Badan Infrastruktur
Publik • PPID • Komisi Informasi Prov. Web Site Badan Publik
Response Mechanism Award National Portal
Kerjasama Internasional
Event Internasional
Publikasi & Sosialisasi
10
KOMINFO
Informasi Publik Prioritas Dibuka untuk Masyarakat
KARAKTERISTIK INFORMASI PRIORITAS DIBUKA
•
•
JENIS DATA YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT
• Terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat
Data APBN (termasuk realisasi)
•
Mengurangi potensi terjadinya korupsi
Data Rencana Kegiatan APBD (data s.d tingkat kelurahan)
•
Data berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat (contoh : Raskin & BOS)
•
Jenis, mekanisme, waktu dan biaya layanan publik
•
Media bagi masyarakat menyampaikan kritik dan masukan
•
Sering dikeluhkan masyarakat
•
Terkait Prioritas Nasional
USULAN INFORMASI DIBUKA DALAM 1 TAHUN KEDEPAN
KOMINFO
•
Data Keuangan negara meliputi data RAPBN, APBN dan realisasi APBN dapat diakses melalui website.
•
Data Putusan pengadilan pajak dapat diakses melalui website Pengadilan Pajak.
•
Infomasi layanan publik di Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Bea dan Cukai serta Kantor Imigrasi dapat diakses dalam website.
•
Data Rencana kegiatan APBD di tingkat kelurahan (termasuk nama, nilai dan lokasi proyek) masing-masing Kabupaten/Kota dibuka untuk publik.
•
Data BOS, BOK, Bantuan Langsung Benih, dan Raskin dibuka untuk publik.
•
Informasi Profil Organisasi dan SDM Badan Publik, meliputi : alamat, data struktur organisasi, fungsi dan nama pejabat termasuk alamat & nomor telepon.
Terima kasih
13
