RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT NASIONAL KETERBUKAAN PEMERINTAH (OPEN GOVERNMENT INDONESIA) 2017-2019
Direktorat Aparatur Negara Kedeputian Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas 0
Daftar Isi BAGIAN I .................................................................................................................................................. 2 PENDAHULUAN ....................................................................................................................................... 2 Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat OGI ..................................................................................................... 7 Visi Sekretariat Nasional OGI .............................................................................................................. 7 Misi-Misi Sekretariat Nasional OGI ..................................................................................................... 8 Nilai-Nilai Dasar Sekretariat Nasional OGI .......................................................................................... 8 Fungsi Sekretariat Nasional OGI ......................................................................................................... 9 STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN ............................................................ 10 Arah Prioritas .................................................................................................................................... 10 Kerangka Kelembagaan..................................................................................................................... 11 ORGANOGRAM SEKRETARIAT NASIONAL ......................................................................................... 14 OPEN GOVERNMENT INDONESIA ..................................................................................................... 14 Kerangka Regulasi ............................................................................................................................. 15 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .................................................................................. 17 Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Nasional OGI 2017-2019 ................................................. 17 Target Capaian Kerja Sekretariat Nasional OGI ................................................................................ 18 A.
Tahun 2017 ........................................................................................................................... 18
B.
Tahun 2018 ........................................................................................................................... 20
C.
Tahun 2019 ........................................................................................................................... 22
BAGIAN V .............................................................................................................................................. 24 PENUTUP ............................................................................................................................................... 24
1
BAGIAN I PENDAHULUAN
Gambaran Umum Pemerintahan Terbuka Indonesia telah membuat langkah besar dalam transisi demokrasi. Negara ini telah melewati empat pemilihan umum (pemilu) demokratis berturut (1999, 2004, 2009 dan 2014) dan transfer kekuasaan telah dilakukan dengan damai yang diikuti oleh serangkaian pemilihan kepala daerah secara langsung di seluruh daerah sejak tahun 2005. Indonesia juga telah mengadopsi beberapa langkah yang signifikan untuk mempromosikan keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadikan pelengkap landasan legal untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap level dalam perencanaan pembangunan dan mengharuskan semua unit administratif di Indonesia untuk menyertakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam undang-undang tersebut disebutkan, optimalisasi partisipasi masyarakat jelas menjadi tujuan sistem perencanaan pembangunan. Secara lebih operasional, partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan1. Dalam konteks penganggaran, keterbukaan pemerintah juga telah diamanatkan oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Inisiatif keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan semakin membesar setelah Indonesia mengesahkan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Melalui undang-undang ini, hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang dikelola badan publik pemerintah diakui secara legal. Dalam konteks pelayanan publik, UU No. 25/2009 menjamin hak dan kewajiban masyarakat bukan hanya sebagai penerima namun juga sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Peraturan-peraturan akan keterbukaan pemerintah tersebut juga semakin dilengkapi dengan UU No. 23/2014 yang menetapkan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk 1
Penjelasan ayat 4, Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, huruf d.
2
melakukan pendekatan yang partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di dalam perencanaan pembangunan daerah, di dalam proses perencanaan pembangunan. Lebih jauh, Presiden Joko Widodo melalui Nawacita Butir II telah menetapkan bahwa pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat dengan membangun tatakelola yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Aspirasi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif juga kemudian dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.2 Sudah lengkapnya kerangka regulasi yang menandakan komitmen lintas sektor terhadap keterbukaan pemerintah ini menginspirasi Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah yang lebih jauh di dalam mewujudkan keterbukaan pemerintah. Sebagai upaya lanjutan dan berkesinambungan dari proses tersebut, Indonesia bergabung sebagai salah satu negara pemrakarsa pemerintahan terbuka di tingkat global yang disebut Open Government Partnership. Bersama 7 negara lainnya, sejak September 2011, Indonesia turut mendukung kemauan untuk mendorong keterbukaan pemerintah sesuai dengan aspirasi dan komitmen nyata sebagaimana dicanangkan oleh setiap negara anggota OGP. OGP mendorong negara anggotanya untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas dan inovasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahannya sebagai konsekuensi alamiah dari suatu negara demokrasi. Sebagai salah satu negara pendiri OGP, Indonesia kemudian segera meluncurkan programprogram keterbukaan pemerintahan, yang dikemas di dalam kerangka Open Government Indonesia (OGI). Peluncuran OGI yang dilakukan oleh Wakil Presiden Budiono pada 2012 mengukuhkan keikutsertaan Indonesia di dalam inisiatif OGP. Melalui Keputusan Presiden No. 13/2014, Pemerintah secara resmi meregulasi keanggotaan Indonesia di dalam OGP. Keppres ini, walaupun bersifat post-factum merupakan sebuah pengakuan akan kegiatan-kegiatan OGI yang telah berlangsung selama beberapa tahun sebelumnya. Keppres ini pun memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi OGI untuk mengkoordinasikan dan memantau kemajuan program dan rencana aksi OGP di Indonesia. Menyadari akan sudah hadirnya latar belakang sejarah dan dasar-dasar regulasi yang menjamin keterbukaan pemerintah, maka sejak berdirinya, OGI memfokuskan arah kerjanya untuk semakin memperdalam ekosistem keterbukaan di dalam pemerintah yang ditujukan untuk mendukung penerapan dari regulasi-regulasi tersebut. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah terkait tata kelola data, di mana keterbukaan data telah berhasil diadopsi 2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan tiga strategi utama di dalam membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, yakni: (i) penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja, (ii) penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan, dan (iii) melalui penerapan open government.
3
menjadi elemen utama di dalam strategi nasional tata kelola data. Selain itu juga pengakomodasian masukan dan keluhan masyarakat secara terintegrasi yang diadopsi melalui pembentukan LAPOR! dan terus bergulir hingga diadopsi sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Ditambah lagi dengan mulai diperdalamnya ruang publik dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan negara melalui hadirnya portal data anggaran (APBN) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Contohcontoh tersebut memperlihatkan terdapatnya kemajuan yang signifikan bukan hanya pada sisi pengarusutamaan isu keterbukaan pemerintah, namun juga dari sisi pendalaman implementasinya dalam proses penyelenggaraan negara di Indonesia. Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Renstra Seknas OGI) ini, sebagaimana namanya berisikan informasi mengenai rencana strategis dari Sekretariat Nasional OGI di dalam waktu tiga tahun ke depan dan memberikan dasar bagi Rencana-Rencana Aksi dalam satu siklus ke depan, yaitu 2018-2019. Selain itu, Rencana Strategis ini pun memberikan landasan bagi program kerja dari Sekretariat Nasional OGI yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan dari program-program dan memantau perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Sekretariat Nasional OGI oleh Kementerian/Lembaga dan beberapa pemerintah daerah yang berpotensi untuk menjadi percontohan pelaksanaan OGI di daerah.
Apa yang sudah kita capai? Ketika membicarakan perkembangan gerakan Open Government di Indonesia, ada dua aspek yang harus dilihat, yaitu pelaksanaan gerakan Open Government di dalam negeri dan peran Indonesia di OGP. Untuk situasi dalam negeri, sejumlah capaian sudah kita raih; 1. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan salah satu elemen penting upaya peningkatan akses masyarakat kepada informasi publik yang didirikan oleh pemerintah Indonesia. Dengan tugas dan fungsi sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi publik di lingkungan instansi publik, PPID menjadi pintu utama bagi masyarakat di dalam mengakses informasi maupun data milik pemerintah. Saat ini kehadiran PPID di seluruh Indonesia telah berkembang pesat dari 13 unit di tahun 2010, menjadi 481 unit hingga Januari 2017. Angka ini merupakan 67,93% dari total 708 lembaga pemerintah (nasional dan daerah). 2. LAPOR!, merupakan sebuah mekanisme pengelolaan pengaduan yang didirikan dengan cita-cita untuk dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dalam menangani keluhan masyarakat. Saat ini LAPOR! telah terhubung ke 100 kementerian/ lembaga pemerintah, 45 pemerintah daerah, 83 badan usaha milik negara dan 131 perwakilan luar negeri Republik Indonesia. Sebagai pengembangan lebih lanjut, LAPOR akan dikembangkan menjadi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 4
(SP4N) di bawah koordinasi Kementrian Pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi. Di sisi lain, LAPOR! juga akan terus diperluas keterhubungannya dengan pemerintah daerah. 3. Dalam hal keterbukaan anggaran, Indonesia mendapatkan nilai 59 dari 100 negara pada Indeks Keterbukaan Anggaran (Open Budget Index) terakhir di tahun 2015, yang berarti terjadi penurunan tiga poin dari nilai sebelumnya pada tahun 2012 (nilai 64 dari 100). Kendati terdapat penurunan, komitmen untuk peningkatkan tingkat keterbukaan anggaran dan skor Indonesia pada Indeks Keterbukaan Anggaran terus dilakukan pemerintah. Terutama dalm hal peningkatan partisipasi publik di dalam penyusunan anggran. Salah satunya dengan hadirnya portal data APBN yang membuka data alokasi anggaran pemerintah pusat kepada publik (http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/). 4. Inisiatif Satu Data Indonesia, merupakan inisiatif yang ditujukan untuk menata dan membuka data-data milik pemerintah Indonesia yang juga menjadi subjek dari UU Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah saat ini sedang menyusun sebuah regulasi nasional untuk mengelola manajemen data pemerintah yang dapat menghasilkan data yang kredibel, berintegritas, terbuka, dan bisa saling berbagi pakai, baik antar instansi publik maupun antara instansi publik dengan masyarakat. Inisiatif Satu Data saat ini sedang diujicobakan di 5 (lima) Pemerintah Daerah: Provinsi DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Bandung, kota Semarang, dan Kabupaten Bojonegoro. 5. Pemerintah juga sedang membangun Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) yang merupakan upaya yang diprakarsai oleh pemerintah untuk menghasilkan peta tunggal terintegrasi yang menggambarkan situasi politik dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan berbagi data antara tiga belas instansi pemerintah dan mengembangkan peta otoritatif tunggal di mana akan menajdi dasar pengambilan keputusan penggunaan lahan. Kebijakan Satu Peta ini selanjutnya diatur di dalam UU Nomor 4/2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 9/ 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Dalam konteks internasional, selain tercatat sebagai salah satu negara pendiri OGP bersama-sama dengan Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brazil, Britania Raya, Filipina Meksiko, dan Norwegia, Indonesia pun terpilih sebagai Ketua Utama OGP pada periode 2013-2014. Di dalam periode Keketuaan Indonesia, dua negara – Tunisia dan Perancis – bergabung dengan OGP, tiga negara – PNG, Pakistan, dan Jepang menyatakan ketertarikannya bergabung dengan OGP, dan Asian Development Bank ikut bergabung menjadi Mitra Strategis OGP. Indonesia terpilih kembali sebagai anggota OGP Steering Committee (Komite Pengarah) periode 2015 – 2018 bersama tujuh negara lainnya. Keterpilihan Indonesia memperpanjang periode kepengurusan dalam Komite Pengarah OGP mewakili kawasan Asia Pasifik yang sebelumnya telah dijalankan selama 2012 hingga 2015.
5
Keanggotaan Indonesia dalam Komite Pengarah tersebut memerlukan tindak lanjut dalam penguatan peran yang lebih sentral di kawasan Asia Pasifik dengan memberikan dukungan pembelajaran bersama kepada negara anggota baru dan negara lain yang memiliki ketertarikan menjadi anggota OGP, dan menjadi representasi negara-negara Asia Pasifik dalam Komite Pengarah. Poin-poin penjelasan singkat di atas memberikan gambaran apa yang telah menjadi tonggak-tonggak capaian kebijakan pemerintah terbuka di Indonesia sekaligus potensi bagi Sekretariat Nasional Open Government Indonesia di dalam mempercepat dan memperluas pencapaian prioritas pemerintah, utamanya di dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
6
BAGIAN II Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat OGI Visi Sekretariat Nasional OGI Sebagai salah satu mekanisme penggerak keterbukaan pemerintahan di Indonesia, Sekretariat Nasional OGI memiliki sebuah visi, beberapa misi dan tujuan yang bergerak bersama-sama demi terwujudnya visi tersebut. Adapun di penghujung rentang waktu antara 2016-2019 yang menjadi cakupan dari Renstra ini diharapkan visi berikut dapat tercapai:
(i) (ii)
Menjadi pendorong dan katalisator yang efektif bagi terciptanya sistem tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, akuntabel, dan inovatif. Mendukung usaha Pemerintah RI untuk memberikan arahan strategis terhadap pengembangan Open Government Partnership di tingkat global dan regional.
dengan penjelasan sebagai berikut:
Pemerintahan yang terbuka merujuk kepada sistem tata kelola pemerintahan yang transparan kepada masyarakat dalam berbagai aspeknya, mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pemantauan hasil dan dampak dari pembangunan Efektif merujuk kepada pelaksanaan fungsi pendorong keterbukaan yang diperankan dengan baik oleh Sekretariat Nasional OGI, pemangku kepentingannya beserta perangkatnya; Keterbukaan pemerintahan merujuk kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka kepada masyarakat dalam berbagai aspeknya, mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaannya, dan pemantauan hasil dan dampak dari pembangunan; Berintegritas bermaknakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dan menghindarkan diri dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme; Inklusif adalah prinsip pelibatan seluas mungkin komponen-komponen dalam masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan; Akuntabel merujuk kepada sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap aspirasi publik. Partisipatif memiliki makna proses pelaksanaan program-program pembangunan oleh pemerintah yang aktif melihat potensi berkolaborasi dengan gerakan dan inisiatif terkait di dalam maupun luar negeri; dan melibatkan secara aktif masyarakat dalam berbagai aspeknya sebagai subyek dan bukan obyek dari program-program tersebut;
7
Inovatif adalah sebuah sikap yang dituntut dari pelaksana pemerintahan yang mengedepankan pengetahuan mendalam dan secara terus menerus berupaya mencari terobosan-terobosan dan pembaharuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, termasuk di dalamnya .
Misi-Misi Sekretariat Nasional OGI Untuk mencapai visi di atas, Sekretariat Nasional OGI memiliki beberapa misi sebagai berikut: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
Semakin meluasnya keterlibatan Kementrian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam OGI Terwujudnya perbaikan tata kelola data di Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terlaksananya fungsi koordinasi dan supervisi dalam pelaksanaan komitmen keterbukaan pemerintah Terwujudnya kelembagaan Sekretariat Nasional yang efektif dan efisien
Nilai-Nilai Dasar Sekretariat Nasional OGI Sekretariat Nasional OGI didorong oleh empat arah kebijakan yang berbasiskan pada nilainilai dasar sebagai berikut: a. Mendorong keterbukaan dan akuntabilitas Bersama-sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil lainnya, Sekretariat Nasional OGI mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang terbuka dan akuntabel baik itu dalam penyusunan kebijakan publik ataupun dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. b. inklusivitas dan partisipatif Di dalam pelaksanaan seluruh aspek dalam kegiatannya, Sekretariat Nasional OGI secara konsisten menjalankan praktek-praktek inklusivitas dan partisipatif di mana para pemangku kepentingan non-pemerintah (masyarakat sipil, akademisi, swasta) terlibat secara aktif, baik dalam perencanaan (penyusunan Rencana Aksi), pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi. c. inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka Sekretariat Nasional OGI mendorong terciptanya inovasi-inovasi yang diinisiasi oleh lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam hal penyelenggaraan keterbukaan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta mendokumentasikan inovasi-inovasi tersebut dan mereplikasinya pada para pemangku kepentingan lainnya. 8
d. Ko-kreasi dan Kemitraan yang Setara Strategi yang juga diterapkan di lingkungan OGP ini mensyaratkan adanya sebuah kemitraan yang setara antara pemerintah, masyarakat sipil, dan aktor-aktor nonpemerintah lainnya. Strategi ini diterapkan dalam berbagai aspek kegiatan Sekretariat Nasional OGI. Ko-kreasi bermaknakan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan Rencana Aksi, dalam proses implementasi kegiatan-kegiatan untuk memenuhi komitmen-komitmen yang ada di dalam Renaksi melalui kelompok-kelompok kerja yang ada, dan dalam proses pemantauan dan evaluasi melalui Independent Review Mechanism (IRM) dan mekanisme-mekanisme lainnya.
Fungsi Sekretariat Nasional OGI Untuk memaksimalkan capaian misi dan sasaran strategis, sekretariat OGI berfungsi sebagai: 1. Fasilitator penyusunan rencana aksi sebagai acuan dan rencana kerja pemerintah (pusat maupun daerah) untuk memajukan program dan komitmen pemerintah yang lebih terbuka dan pelayanan publik yang lebih optimal; 2. Memfasiltasi Peer Learning atas pembelajaran implementasi komitmen dalam Rencana Aksi Nasional maupun daerah; 3. Memastikan pencapaian komitmen-komitmen yang dimiliki oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berpartisipasi di dalam Rencana Aksi OGI terukur. 4. Mengelola manajemen pengetahuan yang mampu merekam, mengkodifikasi, dan mengeskalasi pengalaman-pengalaman baik dalam pelaksanaan keterbukaan pemerintahan dan langkah-langkah diseminasi pengetahuan tersebut; 5. Menyusun strategi penggapaian dan komunikasi publik dan mengkoordinasikan kampanye keterbukaan pemerintahan kepada publik maupun instansi-instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah; 6. Mendukung upaya Pemerintah RI dalam memberikan arahan strategis terkait pengembangan OGP dan kegiatan mempromosikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka di tingkat global maupun regional. 7. Memelihara hubungan dan melakukan koordinasi yang efektif dengan inisiatif OGP baik di tingkat global maupun regional dan menghubungkan kementerian/lembaga dan OMS dengan Unit Pendukung OGP di tingkat global, anggota OGP lainnya dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan OGI.
9
BAGIAN III STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN
Arah Prioritas Dengan mempertimbangkan visi, misi, serta tujuan di atas, terdapat lima fokus arah prioritaas yang telah dapat dirumuskan untuk menjadi dasar strategi utama pengedepanan konsep keterbukaan pemerintah di Indonesia oleh Sekretariat OGI. Adapun kelima fokus arah prioritas tersebut terdiri dari butir-butir sebagai berikut :
Mewujudkan sinergi antar inisiatif yang mendorong pemerintahan lebih transparan, lebih partisipatif dan mengakibatkan pencegahan korupsi menjadi lebih efektif. Di tengah-tengah upaya pemerintah di dalam membenahi kualitas data numerikal dan spasial pemerintah, peningkatan kualitas mekanisme pelaporan warga, digitalisasi pemerintah, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan upaya lainnya, inisiatif OGI memiliki potensi untuk dapat berperan sebagai poros utama yang menghubungkan kesemua upaya tersebut. Hal ini terutama dikarenakan posisi struktur Sekretariat OGI dan sifat inisiatif yang jauh lebih inklusif dan fundamental. Sehingga dapat berperan menjadi jembatan dari setiap inisiatif-inisiatif tersebut dan mengoptimalkan dampak perubahannya.
Terwujudnya kelembagaan Sekretariat Nasional yang efektif dan efisien di dalam mendukung implementasi dari inisiatif Open Government di Indonesia Untuk mewujudkan perannya sebagai poros utama yang menghubungkan berbagai inisiatif-inisiatif tersebut di atas, maka diperlukan sebuah mekanisme kerja dan koordinasi yang lebih efektif. Terlebih dengan sifat dan struktur organisasi Sekretariat yang beranggotakan kementerian, lembaga negara, serta juga tujuh lembaga swadaya masyarakat. Mekanisme kerja dan koordnasi tersebut harus dapat menyelaraskan peran dan menegaskan kembali fungsi, tugas, dan tanggung jawab setiap kementerian, lembaga, dan lembaga swadaya masyarakatdi dalam kesekretariatan OGI. Kelembagaan Sekretariat OGI yang tertata dan kuat akan memperkuat tidak hanya kinerja rutin dalam penyusunan Rencana Aksi namun juga di dalam penguatan kekuatan Indonesia.
Terwakilkannya peran Indonesia di dalam kerangka kerjasama internasional Open Government Partnership dan forum-forum yang terkait
10
Mempertimbangkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara pendiri dan sejalan dengan arah politik luar negeri Republik Indonesia untuk dapat menjadi salah satu mercusuar demokrasi di dunia, maka fungsi Sekretariat juga diperlukan untuk dapat ikut menggunakan forum Open Government Partnership demi kepentingan Indonesia. Selain keinginan untuk berperan aktif dan konstruktif, kepentingan untuk menggunakan forum tersebut sebagai sarana studi pengetahuan bagi pengembangan kualitas tata kelola pemerintahan juga perlu difasilitasi oleh Sekretariat OGI.
Memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas implementasi inisiatif Open Government di Indonesia Demi memastikan tingkat keterpaparan seluruh pihak di seluruh sektor dan lapisan pemerintahan, OGI perlu untuk dapat memperluas cakupan baik dari segi jumlah kementerian, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat, serta juga dari seg jenis atau sektor inisiatif. Karenanya terintegrasi di dalam proses perencanaan rencana aksi, Sekretariat OGI perlu secara aktif menjaring dan mengidentifikasi area kebijakan baru dan instansi terkait yang dianggap relevan dengan konsep keterbukaan pemerintahan secara umum.
Perluasan dukungan publik, pemangku kepentingan langsung tehadap inisiatif keterbukaan dan transparasi pemerintahan sebagai pemicu lahirnya inisiatif-inisiatif terkait Selain perannya sebagai koordinator dari penyusunan rencana aksi keterbukaan pemerintah, Sekretariat Nasional perlu untuk juga dapat berperan sebagai inspirator sekaligus katalisator bagi berbagai usaha dan inisiatif pemerintah lainnya di dalam perbaikan tata kelola pemerintahan secara umum. Untuk itu diperlukan upaya tersendiri bagi proses penjangkauan kepada para pemangku kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dari pemerintahan Indonesia.
Kerangka Kelembagaan Dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan di atas, perlu dibentuk Tim Inti Open Government, yang selanjutnya disebut Tim Inti. Tim Inti terdiri atas Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana. Dewan Pengarah (Steering Committee), diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengarah dibantu oleh sebuah Dewan Pelaksana yang diketuai oleh Deputi 11
Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan Bappenas. Sekretariat Nasional dikepalai oleh Kepala Tim Pelaksana, yaitu pejabat Eselon II dari Bappenas. Dalam menjalankan fungsi operasionalnya sehari-hari, Sekretariat Nasional diisi oleh empat tenaga ahli professional dan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Nasional. Keempat tenaga ahli professional tersebut terbagi ke dalam tiga bidang keahlian yang terdiri dari :
Kepala Sekretariat Nasional Kepala Sekretariat Nasional bertanggung jawab untuk : o Bertanggung jawab untuk membantu Kepala Tim Pelaksana dalam mengkoordinasikan keseluruhan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Open Government Indonesia maupun keanggotaan Indonesia di Open Government Partnership seperti: menyusun rancangan rencana kerja, anggaran Sekretariat Nasional, rencana aksi nasional pemerintah terbuka, laporan tahunan pelaksanaan rencana aksi nasional. o Membantu national focal point dalam pelaksanaan koordinasi antar-pemangku kepentingan dalam Open Government Partnership dan Open Government Indonesia; o Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tenaga ahli di lingkup Sekretariat.
Kebijakan Publik Tenaga Ahli bidang Kebijakan Publik bertanggung jawab untuk : o Bidang Kebijakan Publik Bertanggung jawab untuk membantu menyiapkan dan menyusun kerangka kebijakan keterbukaan pemerintah dan membantu proses penyusunan rencana aksi sebagai acuan dan rencana kerja pemerintah (pusat maupun daerah) untuk memajukan program dan komitmen pemerintah yang lebih terbuka dan pelayanan publik yang lebih optimal; o Melakukan identifikasi dan analisis atas kebijakan dan program yang terkait dengan isu open government; o Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi; o Mengkoordinasikan pertemuan, diskusi, dan dialog antar-pemangku kepentingan terkait inisiatif open government;
Penggapaian dan Komunikasi Publik Tenaga Ahli bidang Penggapaian dan Komunikasi Publik bertanggung jawab untuk : o Bertanggung jawab untuk membantu menyusun strategi penggapaian dan komunikasi publik dan mengkoordinasikan kampanye keterbukaan pemerintahan kepada publik maupun instansi-instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. o Merumuskan dan melaksanakan strategi komunikasi, sosialisasi dan kampanye tentang inisiatif open government; 12
o Menyiapkan dan/atau bertanggung jawab terhadap konten dari semua media publikasi Sekretariat OGI, baik yang dimuat melalui media tradisional ataupun media sosial; o Membangun kemitraan antar-stakeholders kunci terkait open government; o Membangun komunikasi dengan Open Government Partnership Secretariat (Support Unit); o Mengelola manajemen pengetahuan yang mampu merekam, mengkodifikasi, dan mengeskalasi pengalaman-pengalaman baik dalam pelaksanaan keterbukaan pemerintahan dan langkah-langkah diseminasi pengetahuan tersebut
Desain Grafis Tenaga Ahli bidang Desain Grafis bertanggung jawab untuk : o Menyiapkan dan mengkoordinasikan penggunaan desain dan image branding Sekretariat OGI; o Menyiapkan desain layout, spesifikasi dan hal-hal teknis lainnya terkait dengan penerbitan laporan, infografis, presentasi publik (powerpoint/audiovisual presentation), halaman website, poster/banner, brosur dan materi publikasi lainnya; o Bertemu dengan pemangku kepentingan utama untuk mendiskusikan hal-hal teknis terkait kepentingan penerbitan ataupun publikasi dari Sekretariat OGI;
13
Organogram struktur kelembagaan Sekretariat Nasional OGI dapat ditemukan dalam Lampiran.
ORGANOGRAM SEKRETARIAT NASIONAL OPEN GOVERNMENT INDONESIA DEWAN PENGARAH: TINGKAT MENTERI: Bappenas, Kemlu, KSP
DEWAN PELAKSANA: Ketua: KSP Wakil Ketua: Perwakilan OMS Anggota: Bappenas, Kemlu, KSP, Kemdagri, Kemkominfo, Kemenpan RB, KIP, Perwakilan OMS
Sekretariat Daerah OGI Ketua: Bappeda Anggota: SKPD, PPID, Komisi Informasi dan perwakilan OMS daerah
KELOMPOK KERJA Ketua Bersama: Perwakilan Pemerintah dan OMS Anggota: Pemerintah dan OMS
KEBIJAKAN PUBLIK DAN KOORDINASI
KETUA TIM PELAKSANA: Bappenas
Pertemuan Konsultatif OMS
Pertemuan Konsultatif OMS Daerah
KEPALA SEKRETARIAT NASIONAL
DESAIN GRAFIS
PENGGAPAIAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK
14
Kerangka Regulasi Sejauh ini, Keputusan Presiden No. 13/2014 mengenai Keanggotaan Indonesia dalam Open Government Partnership menjadi satu-satunya kerangka regulasi yang menaungi OGI. Sebagai langkah untuk mengoperasionalisasikan Keputusan Presiden No. 13/2014 tersebut, maka telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 51/M.PPN/HK/08/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (Open Government Indonesia). Keputusan Menteri tersebut telah memberikan landasan dan pengesahan bagi struktur kelembagaan Sekretariat Nasional. Dalam Keputusan Menteri ini pula telah ditetapkan pembentukan Tim Koordinasi Strategis yang terdiri dari : 1. Dewan Pengarah yang dikepalai oleh Menteri PPN / Kepala Bappenas, dengan tugas : a. Menetapkan arah kebijakan nasional sebagai landasan pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah (open government) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik b. Menetapkan program strategis pelaksanaan keterbukaan pemerintah c. Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan rencana aksi yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pelaksana d. Menyampaikan laporan secara berkala 2. Dewan Pelaksana yang dikepalai oleh Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN / Bappenas a. Merumuskan kebijakan dan strategi operasional keterbukaan pemerintah b. Menyusun rencana aksi keterbukaan pemerintah c. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah d. Melaksanakan komunikasi dan sosialissi secara berkala dengan para pemangku kepentingan e. Melaporkan kemajuan pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah kepada Tim Pengarah f. Melakukan koordinasi lintas instansi dalam rangka pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah 3. Tenaga Pendukung a. Membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi, menyiapkan serta mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana
15
Di samping kerangka regulasi Seknas OGI yang bersifat struktural dan dasar hukum yang mengamanatkan keanggotaan Indonesia dalam forum OGP, ke depannya masih terdapat kebutuhan akan sebuah kerangka kelembagaan yang mendetilkan antara lain skema interaksi Tim Koordinasi Strategis (misalnya mengatur: frekuensi pertemuan, basis keanggotaan tim koordinasi strategis). Dengan hadirnya berbagai inisiatif pemerintah nasional yang beririsan dengan isu keterbukaan pemerintah, maka dibutuhkan arah kebijakan dan penjabaran yang lebih konkrit dari beragam inisiatif yang beririsan dan bagaimana strategi mewujudkan sinergi antar inisiatif tersebut.
16
BAGIAN IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Nasional OGI 2017-2019 Berdasarkan arah prioritas kerja Seknas OGI sebagaimana tertulis di bagian sebelumnya, maka didapatkan rumusan tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Nasional OGI 2017-2019 adalah sebagai berikut:
Tujuan
Sasaran Strategis
Terjadi sinergi antar inisiatif yang mendorong pemerintahan lebih transparan, lebih partisipatif dan mengakibatkan pencegahan korupsi menjadi lebih efektif.
Terwujudnya kelembagaan Sekretariat Nasional yang efektif dan efisien di dalam mendukung implementasi dari inisiatif keterbukaan pemerintah di Indonesia
Terwakilkannya peran Indonesia di dalam kerangka kerjasama internasional Open Government Partnership dan forum-forum yang terkait
Peluasan cakupan substansi dalam Renaksi OGI 2018-2019 dengan mengikutsertakan isu-isu baru yang relevan terkait keterbukaan pemerintah Mendapatkan dukungan baik simbolik maupun substantif dari pemangku kepentingan dari inisiatif-inisiatif terkait (instansi publik, OMS, media ataupun sektor privat)
Pelaksanaan keseluruhan rangkaian Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah 2018-2019 dapat berlangsung secara tepat waktu Tingkat keberhasilan yang tinggi dari pelaksanaan Renaksi 2016-2017 dan Renaksi 2018-2019 Terkoordinasikannya seluruh anggota dari Tim Inti Seknas OGI dalam pelaksanaan inisiatif OGI di Indonesia
Ikut sertanya Indonesia di dalam setiap kegiatan forum internasional OGP Terinformasikannya implementasi Open Government Indonesia ke tingkat
17
OGP
Memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas implementasi inisiatif Open Government di Indonesia
Semakin luas dukungan tehadap inisiatif keterbukaan dan transparasi pemerintahan.
Bertambahnya kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah baru di dalam kerangka komitmen OGI dan Renaksi OGI Bertambahnya area cakupan substansi baru di dalam Renaksi OGI Terdokumentasikannya praktik-praktik terkait OGI dan dapat digunakannya dokumentasi tersebut untuk keperluan kegiatan peer learning
Pertumbuhan yang konsisten dan terjaga dari audiens komunikasi digital OGI Semakin tingginya tingkat antusiasme media massa dan publik secara umum terhadap inisiatif keterbukaan pemerintah
Target Capaian Kerja Sekretariat Nasional OGI Demi mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran strategis tersebut beberapa rangkaian kegiatan tahunan telah disusun untuk dilaksanakan oleh Sekretariat Nasional OGI hingga tahun 2019. A. Tahun 2017 Didasari oleh keinginan untuk melanjutkan capaian-capaian sebelumnya dan menyiapkan landasan bagi upaya menuju target-target dan sasaran yang telah ditetapkan maka kegiatan di tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Terwujudnya kelembagaan Sekretariat Nasional yang efektif dan efisien di dalam mendukung pelaksanaan dari inisiatif keterbukaan pemerintah di Indonesia melalui: a) Penyusunan Roadmap Kebijakan Pemerintah Terbuka Indonesia
18
b) Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Nasional Open Government Indonesia c) Mengkoordinasikan peran dan fungsi Tim Inti Seknas OGI : - Penysusunan SOP Tim Inti Seknas OGI - Menyelenggarakan pertemuan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Inti Seknas OGI d) Mengelola seluruh kegiatan terkait dengan pelaksanaan OGI di Indonesia yang terdiri dari kegiatan sbb : - Laporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Renaksi/ Government Self Assessment Report (GSAR) 2016 - Penajaman Renaksi 2017 dengan K/L - Perumusan Renaksi 2018-2019 - Laporan pertanggungjawaban Sekretariat Nasional OGI 2019
Terjadi sinergi antar inisiatif yang mendorong pemerintahan lebih transparan, lebih partisipatif dan mengakibatkan pencegahan korupsi menjadi lebih efektif. a) Memulai proses pendalaman dan penjajakan terhadap isu-isu terkait dengan inisiatif keterbukaan pemerintah yaitu: ‘Keterbukaan Kontrak’ (Open Contract); Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ E-government Policy Memperdalam isu terkait sistem kearsipan nasional Ease of doing business Sistem Informasi Pelayanan Publik / ‘Satu Layanan’ Extractive Industry Transparency Initiative (EITI); ‘Beneficial Ownership’ (BO) b) Memulai diskusi dan menjajaki kerjasama dengan pemangku kepentingan pada inisiatif-inisiatif terkait antara lain, Sekretariat Stranas PPK, Sekretariat EITI, dll c) Terbangunnya relasi dengan sektor privat dan terbangunnya kesadaran bersama mengenai pentingnya keterbukaan pemerintah dan manfaatnya terhadap kemudahan berinvestasi
Terwakilkannya peran Indonesia di dalam kerangka kerjasama internasional Open Government Partnership (OGP) dan forum-forum yang terkait a) Membantu mengoordinasikan peran dan tanggung jawab Indonesia di dalam kerangka kerjasama internasional Open Government Partnership : - OGP Summit dan OGP Awards - OGP UNGA HLE - OGP Asia Pacific Regional Meeting - OGP Steering Committee Meeting 19
Memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas implementasi inisiatif Open Government di Indonesia a) Memperluas jangkauan pada tingkat pemerintahan daerah untuk diikutsertakankan ke dalam Rencana Aksi Nasional 2018-2019 b) Memperdalam inisiatif-inisiatif yang terdapat di Renaksi OGI terdahulu untuk diikutsertakankan ke dalam proses perumusan Renaksi OGI 20182019 c) Mengumpulkan dan mengkurasi praktik-praktik terbaik dari hasil pelaksanaan Renaksi OGI dan praktik keterbukaan lainnya yang terkait (Knowledge Management) d) Membangun metode peer learning di antara K/L/D terkait inisiatif keterbukaan pemerintah
Semakin luas dukungan tehadap inisiatif keterbukaan dan transparasi pemerintahan a) Menyusun Rencana Strategis Komunikasi (kampanye, penjangkauan publik, hubungan media, dan komunikasi digital) Seknas OGI b) Mengelola dan mengoptimalkan aset-aset komunikasi digital OGI dengan memproduksi konten-konten terkait OGI (Website, Newsletter, Facebook, Twitter, dan Youtube) dan mengoptimalkan aset komunikasi digital OGI dalam bentuk : - Meningkatkan kualitas tampilan website dan newsletter OGI - Menambah aset komunikasi digital OGI di media sosial Instagram c) Memproduksi video pengenalan OGI (1) d) Memperluas pemahaman media massa terkait isu keterbukaan pemerintah e) Mengadakan kegiatan kampanye penjangkauan publik untuk menggalang dukungan terhadap inisiatif keterbukaan pemerintah
B. Tahun 2018 Didasari oleh keinginan untuk melanjutkan capaian-capaian sebelumnya dan menyiapkan landasan bagi upaya menuju target-target dan sasaran yang telah ditetapkan maka kegiatan di tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Terwujudnya kelembagaan Sekretariat Nasional yang efektif dan efisien di dalam mendukung implementasi dari inisiatif Open Government di Indonesia melalui: a) Mengoordinasikan peran dan fungsi Tim Inti Seknas OGI : - Menyelenggarakan pertemuan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Inti Seknas OGI
20
b) Mengelola seluruh kegiatan terkait dengan pelaksanaan OGI di Indonesia yang terdiri dari kegiatan sbb: Laporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Renaksi / GSAR 2017 Penajaman Renaksi 2018 dengan K/L Pemantauan Pelaksanaan Renaksi 2018 Laporan pertanggungjawaban Sekretariat Nasional OGI 2018
Terjadi sinergi antar inisiatif yang mendorong pemerintahan lebih transparan, lebih partisipatif dan mengakibatkan pencegahan korupsi menjadi lebih efektif. a) Melanjutkan proses pendalaman dan penjajakan terhadap isu-isu terkait dengan inisiatif Open Government yaitu: ‘Keterbukaan Kontrak’ (Open Contract); Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ E-government Policy Memperdalam isu terkait sistem kearsipan nasional Ease of doing business Sistem Informasi Pelayanan Publik / ‘Satu Layanan’ Extractive Industry Transparency Initiative (EITI); ‘Beneficial Ownership’ (BO) Strategi komunikasi K/L/D b) Memperdalam diskusi dan mulai melaksanakan langkah konkrit untuk bekerjasama dengan inisiatif-inisiatif serupa
Terwakilkannya peran Indonesia di dalam kerangka kerjasama internasional Open Government Partnership (OGP) dan forum-forum yang terkait a) Membantu mengoordinasikan peran dan tanggung jawab Indonesia di dalam kerangka kerjasama internasional Open Government Partnership: - OGP Summit dan OGP Awards - OGP UNGA HLE - OGP Asia Pacific Regional Meeting - OGP Steering Committee Meeting
Memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas implementasi inisiatif Open Government di Indonesia a) Memperluas jangkauan pada tingkat pemerintahan daerah untuk diikutkan ke dalam Rencana Aksi Nasional 2018-2019 b) Memperdalam inisiatif-inisiatif yang terdapat di Renaksi OGI terdahulu untuk diikutkan ke dalam proses perumusan Renaksi OGI 2018-2019
21
c) Mengumpulkan dan mengkurasi praktik-praktik terbaik dari hasil pelaksanaan Renaksi OGI dan praktik keterbukaan lainnya yang terkait (Knowledge Management) d) Melaksanakan kegiatan peer learning di antara K/L/D terkait inisiatif keterbukaan pemerintah
Semakin luas dukungan tehadap inisiatif keterbukaan dan transparasi pemerintahan a) Mengelola aset-aset komunikasi digital OGI dengan memproduksi kontenkonten terkait OGI (Website, Newsletter, Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube) b) Memproduksi video pengenalan OGI (2) c) Memperluas pemahaman media assa terkait isu Keterbukaan Pemerintah d) Mengadakan kegiatan kampanye penjangkauan publik untuk menggalang dukungan terhadap inisiatif keterbukaan pemerintah
C. Tahun 2019 Didasari oleh keinginan untuk melanjutkan capaian-capaian sebelumnya dan menyiapkan landasan bagi upaya menuju target-target dan sasaran yang telah ditetapkan maka kegiatan di tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Terwujudnya kelembagaan Sekretariat Nasional yang efektif dan efisien di dalam mendukung implementasi dari inisiatif Open Government di Indonesia melalui: a) Mengoordinasikan peran dan fungsi Tim Inti Seknas OGI : - Menyelenggarakan pertemuan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Inti Seknas OGI b) Mengelola seluruh kegiatan terkait dengan pelaksanaan OGI di Indonesia yang terdiri dari kegiatan sbb: Laporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Renaksi / GSAR 2018 Penajaman Renaksi 2019 dengan K/L Pemantauan Pelaksanaan Renaksi 2019 Laporan pertanggungjawaban Sekretariat Nasional OGI 2019
Terjadi sinergi antar inisiatif yang mendorong pemerintahan lebih transparan, lebih partisipatif dan mengakibatkan pencegahan korupsi menjadi lebih efektif. a) Melanjutkan proses pendalaman dan penjajakan terhadap isu-isu terkait dengan inisiatif Open Government yaitu: ‘Keterbukaan Kontrak’ (Open Contract); 22
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ E-government Policy Memperdalam isu terkait sistem kearsipan nasional Ease of doing business Sistem Informasi Pelayanan Publik / ‘Satu Layanan’ Extractive Industry Transparency Initiative (EITI); ‘Beneficial Ownership’ (BO) Strategi komunikasi K/L/D b) Memperdalam diskusi dan mulai melaksanakan langkah konkrit untuk bekerjasama dengan inisiatif-inisiatif serupa
Terwakilkannya peran Indonesia di dalam kerangka kerjasama internasional Open Government Partnership (OGP) dan forum-forum yang terkait a) Membantu mengoordinasikan peran dan tanggung jawab Indonesia di dalam kerangka kerjasama internasional Open Government Partnership : - OGP Summit dan OGP Awards - OGP UNGA HLE - OGP Asia Pacific Regional Meeting - OGP Steering Committee Meeting
Memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas implementasi inisiatif Open Government di Indonesia a) Mengumpulkan dan mengkurasi praktik-praktik terbaik dari hasil pelaksanaan Renaksi OGI dan praktik keterbukaan lainnya yang terkait (Knowledge Management) b) Melaksanakan kegiatan peer learning di antara K/L/D terkait inisiatif keterbukaan pemerintah
Semakin luas dukungan tehadap inisiatif keterbukaan dan transparasi pemerintahan a) Mengelola aset-aset komunikasi digital OGI dengan memproduksi konten-konten terkait OGI (Website, Newsletter, Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube) b) Memproduksi video pengenalan OGI (3) c) Memperluas pemahaman ,media massa terkait isu keterbukaan pemerintah d) Mengadakan kegiatan kampanye penjangkauan publik untuk menggalang dukungan terhadap inisiatif keterbukaan pemerintah
23
BAGIAN V PENUTUP
Rencana Strategis Sekretariat Nasional OGI 2017-2019 (Renstra OGI 2016-2019) ini merefleksikan sebuah kelanjutan dari keterlibatan Indonesia dalam inisiatif OGP yang telah dimulai pada masa pemerintahan sebelumnya. Renstra inipun dimaksudkan untuk mengkonsolidasi capaian-capaian OGI dari periode-periode rencana aksi sebelumnya, di mana Indonesia telah menjalankan tiga siklus rencana aksi dua tahunan. Ke depannya Sekretariat Nasional OGI diharapkan dapat terus berkontribusi kepada cita-cita menghadirkan sebuah pemerintahan terbuka di mana masyarakat dapat turut serta secara aktif di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Renstra ini diharapkan mampu meletakkan dasar-dasar yang lebih kukuh bagi pencapaian cita-cita tersebut. Renstra ini secara khusus mencoba untuk membangun sebuah kerangka bekerja dari posisi OGI dan Sekretariat Nasionalnya di dalam sebuah bingkai program pemerintah yang tertuang dalam sembilan agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo yang dikenal sebagai Nawacita dan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang pemerintah, dan bagaimana Sekretariat Nasional OGI dapat berkontribusi untuk pencapaian tujuan-tujuan pemerintah, yang tertuangkan dalam visi, misi, dan tujuan Sekretariat Nasional OGI. Selain itu, Renstra ini juga mencoba membangun sebuah kerangka kelembagaan yang lebih formal, terstruktur, dan terkelola secara profesional di dalam bentuk Sekretariat Nasional yang berfungsi membantu para pemangku kepentingan memenuhi komitmen-komitmen mereka yang tertuang di dalam rencana aksi. Renstra ini pun mencoba memetakan kebutuhan kerangka regulasi yang diperlukan dalam rangka menjamin keberlanjutan dari inisiatif OGI. Selanjutnya, renstra ini memberikan pula gambaran mengenai kebutuhan pendanaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Sekretariat Nasional OGI dan kerangka pendanaannya. Walaupun Indonesia telah mencapai banyak hasil dalam sejarah singkat transisi demokrasinya, tantangan-tantangan yang harus dihadapi di masa yang akan datang tidaklah sedikit, dangkal, dan mudah. Renstra ini disusun dengan sebuah kesadaran penuh akan sulitnya tantangan-tantangan ini dan arah kebijakan yang ditempuhnya dipertimbangkan mampu untuk menjadi fondasi bagi upaya-upaya menghadapi tantangan-tantangan tersebut, baik pada tingkat pusat maupun daerah. OGP dan juga OGI memiliki sebuah kekhasan dalam pembangunan kemitraan antara negara, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini adalah kekuatan dari inisiatif ini. Renstra ini mencoba untuk menegaskan dan memperkuat landasan ini. Bila berjalan dengan baik, pola kemitraan yang dikembangkan di dalam OGI akan bermanfaat apabila dapat diterapkan pada inisiatif-inisiatif dan program-program pemerintah lainnya di dalam kerangka pembangunan Indonesia.
24
