LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SEKRETARIAT KPA NASIONAL September 2009
Pendahuluan
B
Isi Pelaksanaan Kegiatan A. Menetapkan Kebijakan B. Langkah Strategis C. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan D. Penyebaran Informasi E. Kerjasama Regional dan Internasional F. Memantau dan Mengevaluasi G. Arahan Kepada KPA di Daerah H. Pengembangan Sekretariat KPAN
Sekretariat KPA Nasional
Menara Eksekutif Lt. 9 Jl. M.H. Thamrin Kav.9, Jakpus Telp. (021) 3901758 Fax (021) 3902665 www.aidsindonesia.or.id
ulan September ini, walaupun secara efektif hari kerja relatif lebih singkat, karena dua minggu di akhir bulan ini diisi oleh lebaran dan cuti bersama. Beberapa kegiatan sekretariat KPA Nasional dilakukan hanya pada awal bulan September atau ditunda pelaksanaanya hingga bulan Oktober 2009. Namun waktu yang pendek ini masih dapat diisi dengan berbagai kegiatan yang cukup penting. salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan Strategi dan Rencana Aksi Nasional 2010 - 2014, dimana pada bulan ini sudah memasuki tahap draft final. Targetnya draft final ini sudah diserahkan kepada Menko Kesra pada akhir bulan September 2009. Walaupun kegiatan Hari AIDS Sedunia jatuh pada 1 Desember, namun persiapan untuk menyongsong hari yang sangat berarti bagi orang-orang yang berkecimpung dalam HIV dan AIDS ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Salah satunya adalah pada bulan September ini adalah Pembentukan Panitia Hari AIDS sedunia. Telah ditetapkan bahwa sebagai leading sector untuk kegiatan tahun ini adalah IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia). Ini baru pertama kalinya masyarakat sipil diberi kepercayaan untuk memimpin mengkoordinasi kegiatan ini.
A. LANGKAH STRATEGIS Pertemuan Penulisan Draf Final SRAN 2010-2014
D
alam rangka mempersiapkan Rencana Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN) 2010-2014, melalui SK Sekretaris KPA Nasional telah menetapkan tim penyusun SRAN yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Penulis. Sebagai Ketua Tim Pengarah adalah Ibu Nafsiah Mboi, Wakil Ketua Emil Agustiono dari Kemenko Kesra dan Tjandra Y. Aditama dari Departemen Kesehatan. Sedangkan Tim Penulis diketuai oleh Kemal N. Siregar dan sebagai Wakil Ketua Dr. Nadiar dari KPA Nasional. Tim ini akan mempersiapkan materi dan dokumen yang diperlukan dalam pengembangan SRAN. Penyusunan SRAN kali ini dilakukan secara intensif dengan melibatkan seluruh anggota Tim penyusun melalui mekanisme konsultasi dan berbagai pertemuan. Beberapa pertemuan awal untuk menyusun draft awal telah dilakukan antara lain pertemuan di Bogor yang melibatkan 28 peserta yang berasal dari Sektor, LSM dan Populasi Kunci. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan penyusunan draft kedua yang dihadiri oleh 10 orang dari Tim penyusun KPA Nasional, LSM , Populasi Kunci dan Mitra Internasional. Menindak-lanjuti pertemuan di Bogor, pada tanggal 7 September 2009 di Ruang UNIC lt 14 Menara Eksekutif, telah dilakukan pertemuan pembahasan draft pertama. Pertemuan dihadiri oleh kurang lebih
46 orang perwakilan dari Sektor pemerintahan, KPAN, LSM dan Jaringan Populasi kunci. Pertemuan dibuka oleh ibu Nafsiah Mboi selaku penaggung jawab tim pengarah dan tim penyusun strategi dan rencana Aksi Nasional 2010-2014. Dalam sambutannya Ibu Naf menekankan bahwa draft akhir penulisan adalah tanggal 28 September sebelum diserahkan ke Menkokesra, dan pada kesempatan tersebut beliau juga memperkenalkan tim penulis dari Strategi dan Rencanana Aksi Nasional 2010214. Dalam diskusi banyak pertanyaan yang diajukan oleh para peserta pertemuan, semuanya merupakan salah satu strategi untuk memperkaya isi SRAN 2010-2014. Pada hari berikutnya yaitu pada tanggal 8 September 2009 dilakukan pertemuan yang sama dengan kelompok lembaga donor. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari USAID, UNFPA, UNDP, HCPI, World Bank, DKT, UNICEF, WHO, Clinton Foundation , UNODC dan tim penulis SRAN. Untuk lebih mematangkan draft tersebut, pada tanggal 9 – 12 September 2009, bertempat di Hotel Mirah, Bogor, Jawa Barat dilangsungkan workshop finalisasi SRAN 2010-2014. Tujuan dari pertemuan ini adalah diperolehnya draft kedua STRANAS periode 2010-2014 dan diperolehnya draft Stranas dalam dua bahasa.
B. KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN “Stop AIDS: Akses untuk Semua” Pertemuan Panitia Pusat Hari AIDS Sedunia 2009.
B
ertempat di Ruang Aceh, Gedung Menara Thamrin Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin Jakarta berlansung pertemuan pertama panitia pusat Hari AIDS Sedunia 2009. Hadir dalam pertemuan tersebut para stakeholder baik dari sektor pemerintahan, lembaga donor maupun dari masyarakat sipil. Hadir dari sektor pemerintahan antara lain; Depdagri, Kementerian Negara dan Tehnologi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, TNI, Polri, Departemen Agama, Sekretariat Kabinet RI, Departemen Komunikasi dan Informasi, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Sedangkan dari lembaga Donor hadir dari UNESCO, WHO, UNAIDS. Perwakilan dari masyarakat sipil yang hadir antara lain dari Organisasi Pekerja Seks Indonesia (OPSI), GWL-Ina, Yayasan Pelita Ilmu, Yayasan Spritia, Ikatan perempuan Positif Indonesia (IPPI), IAKMI, dan Forum LSM AIDS Jabotabek. Hadir juga dalam pertemuan tersebut KPA Provinsi DKI Jakarta, KPA Provinsi Banten, dan Perhimpunan Pengacara Peduli AIDS. Pertemuan dipimpin oleh Dr. H. Adang Bachtiar, MPH, ScD. yang merupakan Ketua Umum dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) yang sekaligus menjadi Ketua Panitia HAS 2009 Tingkat Pusat. Pertemuan tersebut diisi oleh diskusi dalam rangka persiapan HAS 2009 yang pada kali ini kesempatan diberikan kepada IAKMI sebagai Koordinator Nasional Peringatan Hari AIDS Sedunia. Ini merupakan kali pertama sebuah organisasi masyarakat sipil berperan menjadi koordinator peringatan HAS. Seperti yang dikemukan oleh Dr. Adang, bahwa “peran serta masyarakat yang semakin meningkat dan bermakna, diiringi oleh komitmen pemerintah yang semakin kuat, semoga mampu
membentuk sebuah aliansi besar yang tangguh untuk menghadapi HIV dan AIDS di negeri kita”. Tema dunia yang diusung pada peringatan HAS 2009 kali ini adalah “Universal Access and Human Right” dan tema nasional yang dipilih adalah “Akses Universal dan Hak Asasi Manusia”, sedangkan sub tema yang ditetapkan adalah “Kerjasama Masyarakat dan Pemerintah Mampu Mempercepat Pemenuhan Akses Informasi, pencegahan, Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan. Panitia pelaksana tingkat pusat terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Peserta yang hadir memasukan nama mereka di beberapa bidang kepanitian. Untuk tahun ini kegiatan yang ditetapkan adalah Sosialisasi melalui keagamaan, bakti sosial/ kegiatan massal, pertemuan ilmiah, edukasi dan advokasi, acara puncak, penggalangan kemitraan, KIE, publikasi dan pemeratan, Penggalangan dana dan Kesekretariatan. Disepakati bahwa pelaksanaan acara puncak akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 2009 di Istana Negara bersama Presiden RI. Diharapkan bahwa peringatan HAS ini seperti juga tahun-tahun sebelumnya dilakukan juga di tingkat provinsi maupun kabupaten. Untuk mensukseskan acara ini, panitia pusat berencana untuk menerbitkan buku panduan HAS 2009 yang akan disebarkan segera. Buku panduan tersebut antara lain berisi informasi utama mengenai tujuan, tema, sub-tema, kepanitian dan jenis-jenis kegiatan yang akan menjadi acuan kegiatan oleh berbagai institusi di seluruh Indonesia. Diharapkan jenis kegiatan bersifat aksi nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menghindari kegiatan yang hanya bersifat seremonial.
Pertemuan Teknis Pengadaan Internasional Kondom dan JASS
S
alah satu SDA (Service Delivery Area) yang terdapat dalam program kerja KPA Nasional dalam Global Fund Ronde 8 adalah pengadaan kondom dan Alat suntik steril. Menurut perencanaan diperlukan 4.883.310 kondom dan 854.100 alat suntik untuk didistribusikan ke 12 Provinsi yang mendapat mandat untuk menjalankan program sesuai dengan Global Fund Ronde 8. Namun masalah pengadaan kondom dan jarum suntik tidaklah mudah, disamping adanya ketentuan
awal dimana harus melalui tender internasional juga diperlukan vendor yang sanggup untuk mendistribusikan sampai ketingkat Kabupaten/kota. Beriringan dengan waktu, KPA Nasional terus mengupayakan agar dalam kwartal ke dua, baik kondom dan alat suntik steril sudah dapat didistribusikan di daerah. Pada bulan September ini serangkaian kegiatan baik berupa pertemuan teknis dengan para calon vendor terus dilakukan. Tujuannya agar distribusi kondom dan alat suntik steril dapat dilakukan tepat waktu.
Berita Rancangan Undang Undang Narkotika disahkan Pada bulan September 2009, walaupun banyak yang berpendapat masih mengandung kelemahan, akhirnya DPR setuju untuk mengesahkan Rancangan UU Narkotika menjadi Undang-Undang. Pengambilan keputusan dilakukan sesaat setelah Presiden yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta menyampaikan pandangan akhir. RUU Narkotika yang baru ini merupakan revisi atas Undang Undang Nomer 23 tahun 1997 tentang Narkotika juga mengatur tentang penguatan lembaga Badan Narkotika Nasional. BNN ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non departemen yang memiliki kewenangan untuk menyelidik, menyidik, mempercepat pemusnahan barang bukti dan menyadap pihak yang terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Bagaimana kaitannya dengan penganggulangan HIV dan AIDS. KPA Nasional pada bulan Oktober berencana untuk melakukan review terhadap undang-undang ini. Terutama berkaitan dengan pasal-pasal yang terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS. Sebagai gambaran umum bahwa UndangUndang No. 23 tahun 1997 banyak mempunyai kelemahan, salah satu hal yang menonjol adalah menempatkan penasun sebagai kriminal. Kehadiran Undang-Undang Narkotika yang baru ini ibarat genderang perang melawan penyebaran narkotika. Ancaman pidana dan denda dalam UU baru itu jauh lebih berat daripada UU lama.
Para pengguna narkoba yang dihukum penjara dan terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Tempat untuk menjalani rehabilitasi ditunjuk oleh pemerintah dan masa rehabilitasi dihitung sebagai masa hukuman. Orang berharap banyak terhadap UU baru ini dapat berdampak positif bagi pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Namun Undang Undang ini memerlukan tambahan perangkat, antara lain rumah sakit yang ditunjuk jadi tempat rehabilitasi berikut pengawasannya.
C. PENYEBARAN INFORMASI Buku: Panduan Peraturan Daerah Penanggulangan HIV/AIDS
P
ada pertengahan tahun ini KPA Nasional telah menerbitkan buku yang berjudul “Panduan Penyusunan Peraturan Dearah Penanggulangan HIV/ AID”. Buku dengan 71 halaman tersebut disusun oleh satu Tim Penyusun sesuai dengan surat keputusan Sekretaris KPA Nasional yang melibatkan sektor pemerintah (Depkumham, Depdagri, Depkes, KPA Provinsi) dan unsur non pemerintah (seperti organisasi orang terinfeksi HIV), Organisasi Pengguna Narkoba, Organisasi ahli kesehatan masyarakat, dll). Keterlibatan dari berbagai pihak setidaknya memberikan suatu perspektif yang lebih komprehensif dalam penyusunan suatu Perda penanggulangan HIV di daerah. Seperti yang disampaikan dalam kata pengantar bahwa buku ini disusun dalam bahasa dan sistematika yang sederhana, sehingga dapat dibaca oleh pemerhati dan pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang pendidikan dengan tugas pokok yang beragam. Masyarakat umum juga dapat memanfaatkan buku ini, sehingga dapat berpartisipasi penuh dalam
pengembangan produk-produk kebijakan di daerah. Buku ini disusun dalam 3 bab, dimana bab pertama berisi situasi epidemi dan respons pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Bab kedua berisi mengenai kebijakan nasional yaitu strategi Nasional penanggulangan AIDS yang ditetapkan oleh KPA Nasional dan menjadi panduan utama dalam penanggulangan AIDS baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan Bab ke tiga merupakan isi utama dari buku ini yang membahas bagaimana aspek perancangan Perda dalam penanggulangan AIDS yang meliputi tahap persiapan, pembahasan, penetapan, tehnik penyusunan, pengundangan bahkan penyebarluasan Perda setelah ditetapkan. Rencananya buku ini akan disebarluaskan ke daerah-daerah, sehingga peran serta KPA di Daerah sebagai pendorong untuk mengupayakan adalah Perda Penanggulangan AIDS dapat memperoleh acuan yang jelas.
Buku Buku Terbaru yang masuk di Pusat Informasi AIDS Nasional (PIAN)
D. ARAHAN KE KPA DAERAH Lokakarya Penguatan Monev dan Keuangan untuk KPA Provinis, Kabupaten/Kota
D
alam rangka mendukung KPA Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memimpin program penanggulangan AIDS di daerah serta mendukung beroperasinya Sekretariat, maka diperlukan kemampuan staf dalam pengelolaan program, monitoring dan pendanaan. Dengan kemampuan yang baik, diharapkan KPA Provinsi dan Kab./Kota dapat mengelola dana secara akuntabel dan transparan atas semua dana yang dikelolanya. Disamping itu dengan kemampuan monitoring dan evaluasi yang baik, maka diharapkan dapat memberikan data-data tentang perkembangan program HIV dan AIDS yang akurat yang dapat digunakan menganalisa tentang keberhasilan program serta untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Atas dasar tersebut, pada tanggal 6 – 8 September 2009 bertempat di Medan dilakukan Workshop Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Monev untuk KPA Provinsi/Kab./Kota wilayah Sumatera minus Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Kedua provinsi ini sudah mengikuti kegiatan yang serupa di Bandung pada tanggal 2 – 4 Agustus 2009.
Secara keseluruhan kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan serupa yang dilakukan di provinsi lain, seperti pelaksanaan di Bandung, Balikpapan, dll. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya workshop ini adalah peningkatan kemampuan bagi KPA Provinsi dalam melakukan pembinaan bagi KPA Kab./Kota dalam pengelolaan kegiatan, monitoring dan keuangan. Peserta yang mengikuti workshop ini berasal dari seluruh KPA Provinsi/Kabupaten/ kota yang mendapat bantuan dana dari KPA Nasional. Karena kegiatan ini melibatkan seluruh KPA maka untuk menjangkau seluruhnya dilakukan berdasarkan regional. Pada hari pertama, diisi dengan penjelasan Bpk Budi Harnanto selaku Deputi Dukungan Umum tentang kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Selanjutnya peserta dibagi dua untuk kelas Pengelola Program dan Pengelola Keuangan. Pengelola Program mendapat pembekalan tentang monitoring dan evaluasi sendangkan Pengelola Keuangan mendapatkan materi pengelolaan keuangan Keuangan daerah dan program Fina oleh tim keuangan KPA Nasional.
DUKUNGAN PENDANAAN KEPADA KAPA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA
S
eperti yang disampaikan pada Rapat IPF Steering Committe yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2009 bahwa dukungan dana DFID akan berakhir pada 31 Desember 2009 dan dapat diperpanjang sampai 31 Maret 2010. Dengan berakhirnya dukungan pendanaan tersebut, dukungan dana IPF dari tanggal 1 April 2010 hingga 31 Desember 2010 hanya berasal dari AusAID. Pada tahun 2009 anggaran KPA Nasional yang berasal dari dana IPF sebesar $ 3,165,647 namun pada tahun 2010 akibat dari dari bantuan yang berhenti dari DFID, maka dukungan dana menurun menjadi $ 2,033,000. Dengan penurunan dukungan dana ini, KPA Kabupaten/Kota diluar dukungan dana GF akan dihentikan sejak 1 April 2010, bersamaan dengan berakhirnya SPK. Guna menjaga kesinambungan kegiatan di masing-masing Provinsi dan kabupaten/kota, pada
tanggal 7 September 2009, Bapak Aburizal Bakrie selaku Menkokesra sekaligus Ketua KPA menghimbau kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku Ketua KPA Provinsi, Kabupaten dan Kota agar setelah 1 April 2010, dapat mengambil alih biaya operasional Sekretariatan, termasuk biaya gaji dan operasional kantor melalui dana APBD. Serta menganggarkan biaya kegiatan program penanggulangan HIV dan AIDS di masing-masing daerah sesuai dengan Renstra Provinsi/Kab./Kota masing-masing. Dalam surat tersebut, Bapak Aburizal Bakrie juga menghimbau kepada seluruh Ketua KPA agar lebih mendorong Sekretaris KPA Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk terlibat secara penuh dan aktif baik dalam bentuk program, teknis maupun dukungan adminitrasi dalam upaya program penanggulangan HIV dan AIDS.
Workhsop Monitoring Partisipatif Penguatan Kelembagaan Regional II
D
alam kegiatan penilaian dan perencanaan partisipatif penguatan lembaga 12 KPA Provinsi pada bulan Februari - April 2009 telah menghasilkan sebuah rencana kerja satu tahun untuk meningkatkan dan mengembangakan kapasitas masingmasing KPA Provinsi. Secara umum hasil kompilasi rencana penguatan lembaga KPAP berkaitan dengan upaya peningkatan standar pengelolaan di sekretariat, advokasi, monitoring dan peningkatan kapasitas staf dan kempemimpinan. Selain perencanaan, monitoring terhadap rencana harus dilakukan untuk melihat perkembangan dan menentukan arah kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Monitoring yang dilakukan adalah model monitoring partisipatif. Model ini dipilih karena penguatan kelembagaan ,merupakan tanggung jawab dari masing-masing lembaga. KPA Nasional hanya menjadi fasilitator proses penguatan tersebut sekaligus memberikan bantuan teknis terkait isu advokasi. Monitoring dan bantuan teknis diharapkan dapat
mendorong keberhasilan perencanaan penguatan kelembagaan. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 7 - 8 September, di Hotel ASEAN Internasional Medan, dilakukan pertemuan Workshop Monitoring Partisipatif Penguatan Lembaga yang melibatkan lima provinsi yaitu Sumut, Sumsel, Riau, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta. Setiap Provinsi mengirimkan masing-masing Sekretaris, satu orang Tim Asistensi, Perwakilan Pokja dan Pengelola Program. Kegiatan ini mempunyai tujuan antara lain: memantau pencapaian hasil dan proses kegiatan penguatan kelembagaan, penyusunan rencana kegiatan tiga bulan yang mengacu pada rencana tahunan penguatan lembaga dan memberikan masukan terhadap permasalahan yang muncul, serta sebagai media bertukar pengalaman antar KPAP. Selain itu melalui workshop ini juga dilakukan telaah strategi dan pelaksanaan advokasi KPAP dan diberikannya bantuan teknis terhadap strategi dan pelaksanaan advokasi didaerah.
Rencana Kegiatan Bulan Oktober 2009
1. Workshop Penyusunan Buku Pedoman Diskusi Penasun 2. Pertemuan Tim Inti Penelitian HIV dan AIDS 3. Pertemuan Tim Pelaksana Ke 3 4. Lokakarya Nasional Peningkatan Kapasitas Warga Peduli AIDS
