LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SEKRETARIAT KPA NASIONAL Edisi Oktober 2009
Workshop Penguatan Pengelola Monev dan Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat, Jayapura 11 - 13 Oktober 2009
PENDAHULUAN Pelaksanaan Kegiatan A. Kebijakan B. Langkah Strategis C. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan D. Penyebaran Informasi E. Kerjasama Regional dan Internasional F. Memantau dan Mengevaluasi G. Arahan Kepada KPA di Daerah
Sekretariat KPA Nasional
Menara Eksekutif Lt. 9 Jl. M.H. Thamrin Kav.9, Jakpus Telp. (021) 3901758 Fax (021) 3902665 www.aidsindonesia.or.id
R
ancangan Undang-Undang Narkotika yang disahkan oleh DPR pada bulan Oktober ini, menyita perhatian dari kita semua, terutama para penggiat HIV/AIDS. Karena hal ini berkaitan dengan beberapa pasal yang secara langsung berhubungan dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS. KPA Nasional menyikapi hal ini dengan melakukan telaah terhadap undang-undang tersebut. Kegiatan lain yang cukup penting terjadi pada bulan Oktober ini adalah penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Nasional 2010 - 2014. Kegiatan yang sudah diawali pada pertengahan tahun 2009, pada bulan Oktober ini memasuki tahap Pengembangan Rencana Operasional Sektor. Momen pengembangan Strategi dan Rencana Aksi ini sangat penting mengingat dokumen ini akan menjadi acuan bagi pengembangan program kegiatan dalam 5 tahun ke depan. Terkait dengan pelantikan kabinet baru RI, Tim Pelaksana bulan ini menyiapkan serangkaian rencana untuk melakukan briefing upaya penanggulangan AIDS secara khusus kepada jajaran kabinet baru. Melalui Dana APBN, berbagai kegiatan untuk peningkatan kapasitas pengelola program di daerah dilakukan untuk bidang monev dan keuangan. Dengan peningkatan kapasitas yang berkesinambungan diharapkan KPA di daerah mampu mengelola program dengan lebih baik.
A. KEBIJAKAN
Telaah Undang Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 dari Perspektif Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.
P
ada pertengahan September 2009, Rancangan Undang-undang Narkotika telah disahkan oleh DPR RI menjadi Undang Undang No. 35 tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Nomer 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Karena Undang-Undang ini belum ditandatangani oleh Presiden RI dan maka belum dimasukan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Jika Undang Undang No. 22 tahun 1997 dipandang tidak memberikan lingkungan yang kondusif untuk penanggulangan HIV dan AIDS karena antara lain mengkriminalkan pengguna narkotika termasuk pengguna napza suntik, apakah undang-undang yang baru ini akan lebih baik dari undang-undang sebelumnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Sekretariat KPA Nasional melakukan telaah terhadap isi undang-undang tersebut. Telaah tidak hanya dilakukan secara internal dalam lingkungan Sekretariat KPA Nasional, juga melibatkan para stakeholder yang terkait dengan undang-undang tersebut. Pasal 4 dari Undang Undang No. 3/2009 ini menyebutkan bahwa tujuan dari UU Narkotika adalah (a) untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, (b) mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan
narkotika, (c) memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan (d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Dalam misinya undang-undang ini mempunyai harapan agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan narkotika, artinya narkotika hanya digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh Undang-undang dengan upaya mengurangi kebutuhan masyarakat hanya untuk hal-hal yang perlu, sehingga akan berdampak pada pengurangan suplai. Memang, suplai tidak dihentikan sama sekali karena dalam jumlah kecil masih dibutuhkan untuk penelitian dan pengobatan.
B. LANGKAH STRATEGIS
Pertemuan Rapat Kerja Pengembangan Rencana Operasional Sektor untuk SRAN 2010-2014
B
ertempat di LIDO Lakes Resort & Conference Bogor, pada tanggal 27 hingga 31 Oktober dilakukan rapat kerja pengembangan rencana operasional sektor untuk Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN). Pertemuan ini dihadiri oleh sektor dan perwakilan masyarakat sipil yang merupakan anggota dari Forum Perencanaan. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan dari Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN) penanggulangan HIV dan AIDS 2010-2014. Salah satu bentuk pengembangan ini adalah penyusunan rencana kerja yang bersifat operasional untuk setiap sektor. Secara umum tujuan dari rapat kerja ini adalah untuk mensosialisasikan SRAN 2010-2014 termasuk peran aktif sektor dalam upaya penanggulangan AIDS dan untuk memberikan gambaran perkembangan terkini mengenai penanggulangan HIV dan AIDS dalam kebijakan perencanaan nasional. Selain itu juga untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi pengembangan rencana kerja operasional setiap sektor untuk perionde 2010-2014. Hasil yang dicapai dalam pertemuan selama 5 hari tersebut adalah rencana operasional penanggulangan HIV
dan AIDS berupa dokumen yang menguraikan secara rinci bagaimana, siapa penanggung jawab, output, target serta kebutuhan biaya setiap kegiatan yang telah dijabarkan dalam STRANAS Penanggulangan HIV dan AIDS 20102014. Nantinya, secara berkala rencana operasional ini akan dievaluasi dan dimonitor antara lain melalui kajian tahunan.
Pertemuan Rapat Kerja Pengembangan Rencana Operasional Sektor, 27- 31 Oktober di Bogor
2
C. KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Workshop Penyusunan Buku Pedoman Diskusi Penasun
P
ada tanggal 13 – 15 Oktober 2009, bertempat di Cisarua Bogor dilakukan kegiatan Workshop penyusunan buku pedoman diskusi untuk Pengguna Napza Suntik (Penasun). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan penyusunan buku pedoman diskusi penasun yang diselenggarakan di Sekretariat KPA Nasional pada tanggal 15 September yang telah menghasilkan draf materi buku pedoman diskusi penasun. Buku ini akan menjadi pegangan fasilitator pertemuan atau petugas penjangkau dalam melaksanakan pertemuan penasun di Puskesmas tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Disamping itu buku ini diharapkan menjadi media bantu diskusi penasun dengan stakeholder dan masyarakat serta diskusi untuk pasangan penasun dan penasun perempuan. Workshop secara resmi di buka oleh Dr. Fonny selaku Deputi Program KPA Nasional dengan menyampaikan harapan kepada para peserta agar berdiskusi secara maksimal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Visi dari buku pedoman ini adalah membuka seluas-luasnya akses kesehatan dan mendekatkan layanan kesehatan kepada penasun serta mengintegralkan kelompok penasun dalam lingkungan masyarakat. Setelah tersusunnya draf buku tersebut, diskusi dilanjutkan dengan mengidentifikasikan nama-nama calon
fasilitator diskusi penasun pada tingkat kab/kota yang berasal dari jaringan penasun di Indonesia dalam hal ini adalah PKNI dan jaringan-jaringan lokal. Calon-calon nara sumber diidentifikasi di dalam diskusi ini untuk memberikan materi-materi yang telah disusun di buku pedoman tersebut berdasarkan pada pengalaman calon nara sumber untuk materi terkait serta teknik memfasilitasi yang mudah dimengerti Penasun. Dalam diskusi tersebut keluar usulan bahwa perlu dimasukkan pesan ke dalam buku tersebut agar kebersamaan dalam jaringan penasun di Indonesia semakin kuat. Jargon tersebut berbunyi ”PECANDU ADALAH KORBAN BUKAN KRIMINAL”.
Workshop Penyusunan Buku Pedoman Diskusi Penasun, Cisarua, Bagor, 13 - 15 Oktober 2009
Rapat Tim Inti Penelitian HIV dan AIDS di Semarang
P
ada tanggal 6-7 Oktober 2009, di Semarang dilaksanakan pertemuan Tim Inti Penelitian HIV dan AIDS. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara KPA Nasional, HCPI (HIV Cooperation Program for Indonesia) dan WHO (World Health Organization) yang bertujuan untuk menghasilkan agenda dan pedoman nasional penelitian sebagai acuan program penelitian yang mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Terkait dengan hal tersebut, sebelumnya telah dibentuk sebuah tim inti (Core Team) yang bekerja dibawah koordinasi kelompok kerja (Pokja) penelitian KPA Nasional. Tugas Tim Inti atas nama Pokja Penelitian adalah membantu KPA Nasional untuk mengembangkan agenda dan pedoman nasional penelitian HIV dan AIDS melalui penguatan kapasitas penelitian, dan pemantauan distribusi serta kualitas penelitian HIV dan AIDS. Tim Inti telah mengagendakan 6 kali rapat di berbagai kota, diikuti dengan seminar setengah hari yang melibatkan peneliti lokal. Strategi ini diterapkan agar kualitas dan kuantitas penelitian diberbagai daerah juga meningkat. Selama Tahun 2009 ini, Tim Inti telah 3 kali mengadakan pertemuan, yaitu di Bogor, Bandung dan Surabaya, masingmasing pada Januari, Maret dan Mei 2009. Sedangkan pertemuan ke empat digelar pada tanggal 6 Oktober di Hotel Horison, Semarang dan Seminar diselenggarakan di
Gedung Pasca Sarjana UNDIP. Pertemuan di Semarang, dihadiri 12 orang yang berasal dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang. Sedangkan seminar dihadiri oleh 48 orang. Dari pertemuan tersebut tergambarkan bahwa berbagai topik penelitian telah dan sedang dilakukan di Semarang, baik yang bersifat hospital based maupun community based. Penelitian tersebut berkaitan dengan aspek epidemiologi, sosial dan kemasyarakatan, klinis dan pengobatan serta bio-molekuler. Dana penelitian diperoleh dari berbagai sumber disamping dana dari peneliti sendiri. Topik-topik yang berkaitan dengan infeksi HIV dan AIDS tersebut juga dielaborasi, dengan kemungkinan untuk mendapatkan dana penelitian dari KPA Nasional. Rapat Tim inti penelitian HIV dan AIDS selanjutnya akan diadakan di Jakarta pada bulan Desember 2009, begitu juga dengan acara seminar dengan konsep yang sama akan diselenggarakan setelah acara rapat tim inti dilakukan.
3
Pertemuan Tim Pelaksana ke 3
S
esuai dengan jadwal, maka pada bulan Oktober 2009 dilakukan pertemuan Tim Pelaksana ke 3 yang dilakukan di BKKBN. Pertemuan dipimpin oleh Dr. Kemal Siregar sebagai Wakil Ketua II Tim Pelaksana KPA Nasional yang mewakili Dr. Nafsiah Mboi yang dalam waktu yang bersamaan sedang membuka Pertemuan Warga Peduli AIDS. Sedangkan sambutan tuan rumah diwakili oleh Ibu Nelly Nangoy dari BKKBN. Menurut Ibu Nelly, BKKBN turut memberi perhatian pada penanggulangan HIV dan AIDS. Hal ini terbukti dengan ditempatkannya satu direktorat di bidang remaja dengan salah satu kajiannya adalah HIV dan AIDS. Sementara itu, BKKBN memiliki peran yang sangat jelas, yakni dalam hal penyediaan kondom. Dalam pertemuan tersebut sempat dibahas kaitannya antara pelantikan kabinet baru dengan upaya-upaya yang perlu dilakukan terkait dengan program penanggulangan HIV dan AIDS. Diputuskan perlunya dilakukan briefing upaya penanggulangan HIV dan AIDS secara khusus kepada kabinet baru. Untuk itu KPA perlu menyiapkan laporan kegiatan untuk masuk dalam program seratus hari Menkokesra juga disertakan Briefing Note dari masingmasing pokja kementerian lembaga dan Policy Brief tentang strategi Rencana Aksi Nasional 2010-2014 dari KPA Nasional. Secara keseluruhan, agenda pada pertemuan kali ini
antara lain membahas : • Persiapan yang telah dilakukan dalam rangka HAS 2009 yang disampaikan oleh Bpk Husein dari IAKMI • Pemaparan Strategi dan Rencana Aksi Nasional 2010 – 2014 oleh Dr. Kemal Siregar • Pemaparan Depag oleh H. Tulus Sastrowajoyo • Pemaparan BNP2 TKI oleh Dr. Elia Rosalina • Pemaparan GWL Ina oleh Iman Abdurahman Ada beberapa catatan yang dihasilkan dalam pertemuan Tim Pelaksana kali ini, yaitu : KPA perlu menyiapkan laporan kegiatan untuk masuk dalam program seratus hari Menkokesra. Masing-masing Pokja sektor perlu mengatur waktu pertemuan antara Menteri dengan KPA Nasional. IAKMI akan menyiapkan factsheet tentang HAS 2009. Perlunya menyiapkan bahan-bahan tentang HIV dan AIDS dan peta penyebaran HIV dan AIDS untuk menjadi bahan bagi Depag menyusun materi khotbah. Adanya dukungan KPA dalam perencanaan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). Selain itu akan dilakukan one day seminar dengan stakeholder terkait masalah migrant worker. Pertemuan Tim Pelaksana berikutnya diselenggarakan di Departemen Agama pada minggu ke tiga bulan Januari 2010. Sedangkan Sektor yang akan presentasi adalah IBCA (Indonesia Business Coalition on AIDS) dan Dephub.
Lokakarya Nasional Peningkatan Kapasitas Warga Peduli AIDS di 12 Provinsi
K
asus HIV dan AIDS merupakan persoalan yang muncul tidak sebatas hanya masalah kesehatan, akan tetapi juga merupakan masalah sosial kemasyarakatan yang sangat penting untuk diatasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk itu sangatlah tepat jika adanya pemberdayaan masyarakat dan peran serta kongkrit masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Harapannya, dengan keterlibatan mereka secara penuh sebagai subyek, program penanggulangan akan berkelanjutan serta lebih cost-effective. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 20 - 22 Oktober 2009 bertempat di Hotel Grand Cemara Jakarta, KPA melaksanakan Lokakarya Nasional untuk peningkatan kapasitas Warga Peduli AIDS dari 12 Provinsi. Ibu Nafsiah Mboi selaku Sekretaris KPA Nasional berkesempatan membuka dan memberikan arahan kepada para peserta lokakarya. Tujuan dilakukannya lokakarya tersebut, antara lain untuk memberikan arahan dan bimbingan teknis dalam meningkatkan efektivitas dan kepemimpinan warga dalam penganggulangan AIDS, berbagi pengalaman warga/ komunitas dalam mendukung pencapaian universal access dan merumuskan strategi perluasan upaya pemberdayaan masyarakat. Lokakarya kali ini, selain diisi pemaparan oleh
Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri serta pemaparan dari Departemen Kesehatan tentang Naskah Akademik Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Reformasi Puskesmas, juga diisi dengan berbagi pengalaman-pengalaman masyarakat dalam upaya penganggulangan HIV dan AIDS. Pengalaman tersebut antara lain, pengalaman warga peduli AIDS dari Batu 24, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau tentang masyarakat setempat dalam program pemeriksaan berkala dan penggunaan kondom. Pengalaman dari Jawa Timur tentang jaringan Pokja se Kediri, dan paparan dari Provinsi Papua tentang pelibatan Populasi Kunci. Beberapa kesimpulan yang didapat dari lokakarya tersebut antara lain, bahwa humanisme, budaya lokal dan kepekaan terhadap ragam ketidakadilan menjadi dasar bergerak warga. Kemandirian masyarakat tetap dipertahankan untuk bekerja sosial. Perlunya dilakukan konsolidasi antara warga peduli AIDS dan KPA setempat. Perlu juga penegasan bahwa Warga Peduli AIDS bukalah organisasi tetapi sebagai gerakan, semangat pergerakan masyarakat.
4
D. PENYEBARAN INFORMASI
P
Pameran One Life Evolution (OLE) Surabaya
ameran ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh World Vision Indonesia yang bertujuan untuk menghilangkan stigma masyarakat terhadap ODHA dan OHIDA. Kegiatan yang di selenggarakan di Surabaya pada tanggal 9 - 11 Oktober 2009 ini, merupakan salah satu dari Roadshow yang di mulai dari Bali pada bulan Agustus 2009 dan berakhir di Jakarta yang penutupannya bertepatan dengan Hari AIDS Sedunia pada tanggal 1 Desember 2009. Melalui pameran ini pengunjung mendalami pengalaman hidup seseorang yang terinfeksi HIV. Melalui rekaman suara dan rangkaian gambar yang menggugah, OLE membawa Pengunjung menjelajahi perjalanan yang tidak akan terlupakan melalui kehidupan orang dewasa dan anak-anak yang menjalani kesulitan yang luar biasa akibat HIV dan AIDS. Pengunjung akan melihat, mendengar, dan merasakan sendiri kisah-kisah perjuangan kehidupan mereka menghadapi HIV dan AIDS. Di pameran ini terdapat 5 cerita yang dapat dipilih, yaitu Ahmad dari Jakarta, Tasya seorang balita, Ajeng dari Indonesia, Anjali dari India, dan Srey Mom dari Kamboja. Pameran OLE di Surabaya mengundang banyak perhatian dari masyarakat setempat. Dalam 3 hari Pameran yang di mulai dari hari Jum’at dan berakhir pada hari Minggu, pengunjung yang tercatat hampir mencapai angka 3.500 orang. Pengunjung pameran sangat beragam, mulai ibu-ibu rumah tangga, pelajar SLTA beserta guru, mahasiswa, Polisi, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, pesantren, organisasi lokal, praktisi kesehatan dan pengunjung mal yang tertarik untuk mengunjungi pameran ini.
Keikutsertaan KPAN dalam pameran ini dikarenakan merupakan mitra utama dalam kegiatan Pameran ini dan ingin memperkenalkan media baru dalam mempelajari dasar-dasar dari HIV dan AIDS, yaitu E-Learning. Dalam memperkenalkan E-Learning digunakan komputer dengan layar sentuh agar menarik perhatian dari pengunjung untuk mencoba dan memperlajari tentang dasar-dasar HIV dan AIDS. Pengunjung dapat menilai sejauh mana pengetahuan yang dipunyai mengenai HIV/AIDS. Selain itu KPAN juga menyebarkan CD yang berisikan E-Learning tersebut kepada sekolah-sekolah, organisasi lokal, kampus, pesantren dan praktisi kesehatan yang datang mengunjungi pameran ini.
E-learning HIV/AIDS dasar diperkenalkan pada acara OLE
BUKU BUKU YANG MASUK KE PUSAT INFORMASI AIDS NASIONAL (PIAN) •
Panduan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS di Daerah 120/KPA/p - 2008 KPA
•
Report : Protection and Care for Children Faced with HIV and AIDS in East Asia and the Pacific : issues, prioroties and responses in the region. 061/UNI/r - 2009 - UNICEF
•
Scaling up Voluntary Counselling and testing Services, Lesson Learned from Cambodia 361/UNI/s - 2007 UNICEF
•
Bringing it together, How the Indonesian Partnership Fund for HIV and AIDS has helped strenghthen the HIV response 110/KPA/b - 2009 - KPA/UNDP
•
Sex, Right and the Law in a World with AIDS 830/ UND/s - ICRW/UNDP - 2009
•
Family Matters, Annual Report 2008 -FHI - 2009
061/FHI/F
•
Memecah Kebisuan HIV dan AIDS di Afrika, Bagaimana Instansi Agama Membicarakan Isu-Isu Seksual Kepada Masyarakat. 810/KPA/m - KPA prov. Papua - 2007
•
HIV dan AIDS sekilas Pandang ( Edisi Kedua ) 800/ KPA/h - KPAN - 2009
•
HIV, AIDS dan Sirkumisisi ( Sunat ) Dalam Pandangan Alkitab 810/KPA/ h - KPA prov Papua - 2009
•
Panduan Penyusunan Peraturan Daerah Penanggulangan HIV dan AIDS 120/KPA/p - KPAN - 2009
5
E. KERJASAMA REGIONAL DAN INTERNASIONAL
Rekrutmen Peserta Untuk Pelatihan Manajemen Respons AIDS
D
alam rangka menyediakan pusat pelatihan dan pendidikan yang mampu mengelola upaya penanggulangan HIV dan AIDS, maka KPA Nasional melakukan pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan Tim Master Trainers. Pelatihan sendiri dilakukan pada bulan November dan Desember 2009 di Royal Tropical Institute, Amsterdam. Ada beberapa tahap kegiatan yang dilakukan sebelum memberangkatkan peserta ke tempat pelatihan, salah satu kegiatan tersebut adalah rekrutmen calon peserta. Seleksi awal pelatihan ini merupakan undangan wakilwakil dari universitas negeri dan pusdiklat Depkes. Dari Universitas yang tertarik antara lain, UI, Universitas Atma Jaya, UNPAD, UGM, UNAIR, UNHAS dan dari pusdiklat Depkes. Calon-calon yang akan mengikuti pelatihan harus
memenuhi persyaratan antara lain, berumur kurang dari 50 tahun dan mempunyai nilai TOEFL minimal 520. Seleksi selanjutnya adalah wawancara yang dilakukan di Education Support Office (NESO) Jakarta. Peserta yang lulus seleksi akan mengikuti pelatihan di Belanda selama satu setengah bulan. Dari hasil penyaringan, peserta yang mengikuti wawancara berjumlah 24 orang, masing-masing 2 orang dari Surabaya, 3 orang dari Yogyakarta dan Makassar, 4 orang dari Bandung. dan selebihnya peserta dari Jakarta. Proses selanjutnya, KPA Nasional akan menyelenggarakan Predeparture Training untuk management of the AIDS Response yang akan dilakukan pada bulan November di CikarangBekasi, seminggu sebelum para peserta berangkat ke Belanda.
Para Peserta Pre Departure Training yang siap diberangkatkan
F. MEMANTAU DAN MENGEVALUASI
Pertemuan Triangulasi Data Program Pengendalian HIV
B
ertempat di Hotel Sofyan pada tanggal 30 Oktober 2009 dilakukan pertemuan pembahasan triangulasi data program pengendalian HIV. Peserta pertemuan datang dari Biro Pusat Statistik (BPS), Subdit AIDS Depkes, Perwakilan GF Ronde 4, PKBI, BNN, Litbangkes, Yayasan AIDS Ina. Triangulasi data adalah memadukan data dari berbagai sumber untuk membantu membuat kebijakan program, menjawab berbagai pertanyaan yang ditentukan bersama pemangku kepentingan, melakukan cross examination data yang berfokus pada peningkatan kualitas program dan mengembangkan kemampuan pemangku kepentingan. Dalam pertemuan tersebut, tersusun anggota Kelompok Kerja Triangulasi Data yang melibatkan Wendy Hartanto dari BPS dan Pandu Riono dari Yayasan AIDS Ina. Kelopok kerja tersebut terdiri dari Tim 1 serta Tim 2. Sedangkan Roberta Taher sebagai koordinator Monev KPA Nasional dan Asep sebagai Koordinator Perencanaan KPA Nasional masuk kedalam ke dua tim tersebut.
Dalam pertemuan ini peran KPA Nasional diharapkan dapat berbagi data mengenai cakupan program dan melakukan penyaringan informasi penelitian yang relevan untuk proses triangulasi data dengan melihat daftar inventori penelitian yang telah dibuat oleh KPA Nasional – WHO.
6
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Monev dan Pelaporan untuk KPA Provinsi
D
alam upaya untuk meningkatkan mutu program pencegahan, maka seperti juga tahun-tahun sebelumnya, melalui dana APBN dilakukan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang ditujukan untuk para pengelola program (PP) dan Pengelola Monev (PM) dari 33 provinsi di Indonesia. Para pengelola monev yang dipilih hanya dari provinsi yang menerima bantuan Dana Global Fund Ronde 8 sedangkan provinsi lain adalah para Pengelola Program (PP). Pelatihan dilakukan selama 5 hari dengan tiga hari pertama untuk pelatihan monev dan dua hari berikutnya untuk pelatihan pelaporan. Materi pelatihan yang diberikan untuk bidang monev adalah keterampilan dalam hal pemetaan dengan menggunakan software yang disebut dengan health mapper. Data yang dipunyai oleh daerah sudah banyak diperoleh, namun banyak data tersebut yang belum diolah untuk menjadi bahan informasi yang berguna dan mudah dibaca orang. Oleh sebab itu itu diharapkan para PP ataupun PM dapat memvisualisasikan data tersebut menjadi data yang informatif. Dalam 3 hari pelatihan monev diharapkan setiap peserta sudah dapat menampilkan peta masing-masing provinsi tentang jangkauan yang sudah dilakukan. Berhubungan dengan monev, maka di dalam peningkatan kapasitas pelaporan untuk peserta diajarkan bagaimana data yang sudah diolah dapat ditampilkan dalam
sebuah media. dalam hal ini media factsheet. Lembar fakta atau Factsheet merupakan media yang memungkinkan informasi yang tersedia dapat dikomunikasikan dengan lebih mudah. Selama satu setengah hari mereka mulai memilih tema dan data yang akan ditampilkan. Harapannya data yang ada selama ini dapat di sebarluaskan, sehingga lebih dapat bermanfaat. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, adalah setiap peserta diharuskan untuk membuat peta sesuai data yang dipunyai oleh setiap provinsi. Peta tersebut terdiri dari jumlah populasi populasi kunci. Bagi mereka yang telah menyelesaikan kegiatan tersebut akan memperoleh sertifikat tanda sudah pernah dan berhasil mengikuti pelatihan tersebut.
Para Pengelola Program dan Pengelola Monev dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Monev dan Pelaporan, Hotel Ibis, Kemayoran, Jakarta, 19 - 23 Oktober 2009
G. ARAHAN KEPADA KPA DI DAERAH
Workshop Penguatan Pengelola Monev dan Pengelola Keuangan KPA di 33 Provinsi
M
asih dalam rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas, pada tanggal 11 - 13 Oktober ini melalui dana APBN diselenggarakan kegiatan Workshop Penguatan Pengelola Monev dan Pengelola Keuangan untuk wilayah Papua dan Papua Barat. Hadir dalam acara tersebut para Pengelola Program, Pengelola Monev dan Pengelola Keuangan dari KPA Provinsi dan Kabupaten/Kota dari kedua provinsi tersebut. Acara hari pertama dibuka dengan sambutan dari Budi Harnanto selaku Deputi Dukungan Umum KPA Nasional dan di dampingi oleh Pak Ukung selaku Sekretaris KPA Provinsi Papua. Banyak hal yang beliau sampaikan terutama terkait dengan kinerja dari KPA Daerah, khususnya untuk wilayah Papua dan Papua Barat. Menurutnya, ada peningkatan dalam upaya yang dilakukan terutama untuk monev dan keuangan, namun peningkatan tersebut harus juga diimbangi dengan peningkatan kualitas kerja. Pada kesempatan tersebut dibahas pula ketepatan waktu provinsi, kabupaten/kota dalam mengirim laporan kegiatan, keuangan dan Indikator RAN. Dalam rangka efektivitas, pertemuan dibagi dua kelompok, yaitu kelompok Pengelola Program (PP), Pengelola Monev (PM) dan Pengelola Keuangan. Khusus
untuk PP/PM mendapatkan penguatan kapasitas monev terutama terkait dengan pemetaan dan pembuatan laporan program. Sedangkan Pengelala Keuangan mendapatkan penguatan mengenai input data keuangan dengan menggunakan software. Namun sebelum pemisahan ke-dua kelompok tersebut, untuk seluruh peserta dibekali dahulu oleh Deputi Dukungan Umum Budi Harnanto mengenai cara-cara peningkatan kinerja. Salah satunya yang beliau tekankan adalah “Pentingnya penggunaan waktu.” Workshop selama dua hari ternyata digunakan juga dipakai sebagai sarana konsolidasi antara KPA Provinsi dan KPA Kabupaten/Kota. Karena pada pertemuan tersebut, terjadi diskusi tentang mekanisme terbaik yang perlu diambil dalam pelaporan pogram dan pelaporan keuangan.
Para peserta workshop Penguatan Pengelola Monev dan keuangan di Papua, 11-13 Oktober 2009
7
Workshop Pengembangan Kapasitas Kelembagaan KPA Banten, Lampung dan DIY
P
ada tanggal 26 – 30 Oktober 2009, bertempat di Hotel Shapir, Yogyakarta diselenggarakan Workshop Pengembangan Kapasitas Kelembagaa yang melibatkan tiga KPA Provinsi, yakni Banten, Lampung dan DIY. Peserta worshop berjumlah 88 orang yang berasal dari unsur sekretariat KPA Provinsi dan Kab./Kot, Dinas atau Sektor Pemerintah (Dinkes, Dinsos, Dinas Tenaga Kerja, Bappeda, Kepolisian Daerah, Kanwil Hukha, Dinas Pendidikan), Sektor Swasta (Kadin, PT Cilegon), Organisasi Populasi Kunci dan pengurus lokalisasi. Workshop dibuka pada malam hari dengan serangkaian sambutan dari Drs. A. Riswanto M.Si sebagai sekretaris KPA Provinsi Yogyakarta, Bapak Abdurarahman Syebubakar dari UNDP, Bapak Pramod Kumar dari UNDP RCC Colombo dan Dr. Nafsiah Mboi selaku Sekretaris KPA Nasional. Bapak Pramod Kumar dalam presentasinya menyampaikan materi Local Government Responses to HIV, sedangkan Dr. Nafsiah Mboi menyampaikan materi tentang Situasi dan Terobosan Penanggulangan AIDS. Ada tiga terobosan yang bisa dilakukan terkait dengan
kegiatan in, antara lain: 1. Layanan Harm Reduction dengan kesepahaman dan keterbukaan antara puskesmas dan kepolisian 2. Intervensi struktural di Lokalisasi dengan kebijakan Mandatory Condom use di lokalisasi dengan dikawal oleh komunitas 3. Warga Peduli AIDS (WPA) dengan konsep sederhana, indikator yang jelas dan target inisiasi di beberapa daerah. Untuk mendiskusikan rencana terobosan yang akan dilakukan oleh masing-masing tim, maka setiap provinsi dibagi dalam empat kelompok yang area geografisnya relatif berdekatan sehingga secara bersinergi dapat melaksanakan agenda rencana tindak lanjut dari terobosan yang telah mereka susun. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, KPA Nasional melalui Koordinator Wilayah (Korwil) dan staf Monev akan memantau pencapaian rekomendasi setiap kelompok tersebut diatas serta menyampaikannya dalam pertemuan lanjutan di bulan Januari 2010.
AGENDA KEGIATAN KPA NASIONAL BULAN NOVEMBER 2009 •
Pertemuan Penyegaran The Asian Epidemic Model
•
Supervisi KPA Nasional ke 15 Provinsi
• • •
Pre Departue Training Management of the AIDS Response Pertemuan POKJA Papua Pelatihan Kondom
8
