9 00 I2 AR NU
JA
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SEKRETARIAT KPA NASIONAL
Sekretaris KPA Nasional Ibu Nafsiah Mboi bersama peserta dalam Pertemuan Nasional Waria, 18 Januari 2009 di Bogor
Pendahuluan
T
Sekretariat KPA Nasional
Menara Eksekutif Lt. 9 Jl. M.H. Thamrin Kav.9, Jakpus Telp. (021) 3901758 Fax (021) 3902665 www.aidsindonesia.or.id
ahun 2008 telah dilalui dengan penuh suka dan duka. Program pencegahan walaupun belum terlihat berdampak pada penurunan epidemi, beberapa kemajuan program mulai terlihat. Penguatan sektor di tingkat nasional, Sekretariat KPA Nasional dan daerah terus dilakukan, sehingga tanggapan terhadap epidemi terus meningkat. Catatan di tahun 2008, keterlibatan populasi kunci dalam penanggulangan HIV dan AIDS terus meningkat. Bulan Januari 2009 ini, mulai terbentuk Organisasi Pekerja Seks Indonesia (OPSI) dan diselenggarakannya Pertemuan Nasional Waria. Dengan terlibatnya mereka dalam program pencegahan dan pengobatan, diharapkan dapat mempercepat penekanan laju epidemi. Bulan ini juga ditandai dengan Pertemuan Tim Pelaksana, Pengkajian Sistem Monev, Finalisasi Agenda dan Pedoman Penelitian HIV dan AIDS dan beberapa pertemuan lain. Sederet agenda sudah menyongsong, sehingga diperkirakan tahun 2009 akan menjadi tahun sibuk. Untuk itu diperlukan kerja keras dari kita semua sehingga program yang dijalankan bisa efektif dan menghasilkan.
A. LANGKAH STRATEGIS
PERTEMUAN NASIONAL WARIA Meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri
B
erbeda dengan kelompok gay, lesbian dan biseksual, kelompok waria tidak bisa menyembunyikan jati dirinya sehingga stigma dan diskriminasi jauh lebih keras dan terasa dari masyakat di lingkungannya. Sebagian besar (75%) waria berpendidikan rendah, menyebabkan mereka sulit mendapakan pekerjaan di sektor formal. Untuk memenuhi kebutuhan biaya seharihari mereka mencari nafkah menjadi pekerja seks komersial, sehingga mereka menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penularan IMS (Infeksi Menular Seksual) serta HIV. Kondisi demikian memunculkan kesadaran baik dari kalangan internal waria maupun dari lembaga/organisasi lain yang peduli. Tercatat ada beberapa organisasi yang mewadahi kepentingan waria antar lain; Yayasan Srikandi Sejati (Jakarta), Yayasan Srikandi Pasundan (Bandung), Perwakos (Surabaya), Iwama (Malang), dan Komunikasi Waria Indonesia (FKWI). Saat ini koordinasi dan kerjasama antar organisasi tersebut belum maksimal dan untuk meningkatkan kerja dari organisasiorganisasi tersebut dilakukan Pertemuan Nasional Waria kesatu.
Pertemuan yang difasilitasi oleh KPA Nasional tersebut diselenggarakan pada tanggal 18 – 23 Januari 2009 di Rumah Jambu Luwuk, Ciawi, Jawa Barat. Tujuan pertemuan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri bagi waria dalam berorganisasi, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para waria baik untuk diri sendiri maupun organisasi dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS, maupun di bidang pelayanan publik lainnya, serta meningkatkan jaringan kerjasama dengan organisasi waria nasional dan internasional dalam menghapus stigma dan diskriminasi. Hasil yang diharapkan dari pertemuan ini adalah teridentifikasinya pelanggaran HAM, stigma dan diskriminasi yang selama ini dialami waria terkait dengan prospektif medis, sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu adanya kesepakatan tentang koordinasi dan pemerataan penyebaran informasi kegiatan dari pusat ke provinsi bagi organisasi waria dan organisasi lainnya dan adanya keseragaman dalam program penanggulangan IMS dan AIDS di setiap provinsi.
Lokakarya Pengembangan Perangkat Penilaian Organisasi Menilai Sendiri Kapasitas Kelembagaan di Tingkat Daerah
P
erangkat Penilaian Kapasitas Lembaga adalah perangkat yang digunakan untuk menilai kapasitas Komisi Penanggulangan AIDS di tingkat Provinsi. Perangkat ini digunakan untuk penilaian diri organisasi (self assessment), yang dalam proses penilaiannya dapat dilakukan oleh anggota dan staf KPA Provinsi sendiri, atau dengan bantuan fasilitator dari luar. Sebelum perangkat penilaian ini digunakan, pada tanggal 22 – 23 Januari 2009 telah dilakukan pertemuan Lokakarya Pengembangan Perangkat Penilaian Organisasi di Hotel Efita, Bogor. Lokakarya ini difasilitasi oleh KPA Nasional dan HIV Cooperation Program for Indonesia (HCPI) dengan mengundang KPA dari enam provinsi, yaitu
DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Papua. Setiap provinsi diwakili oleh empat orang yaitu Pengurus KPA Provinsi, Pengelola Program (PP), Perwakilan Tim Asistensi (dari unsur LSM) dan perwakilan dari Pokja (unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah-SKPD). Alat penilaian ini nantinya akan digunakan untuk menilai kapasitas kelembagaan di tingkat daerah, menentukan prioritas penguatan lembaga dan rencana kerja satu tahun untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, dan memberikan masukan untuk monitoring dan evaluasi pencapaian hasil penguatan kelembagaan.
hal.
2
PERTEMUAN PENYUSUNAN RANCANGAN AD/ART OPSI
P Banyak Pekerja Seks belum berani membuka diri, tidak kompak, tidak solider, berpola senioritas dan masih berpikir primordial.
ertemuan Nasional Populasi Kunci yang telah dilakukan di Hotel Batavia pada tanggal 17 – 18 Desember 2008 difasilitasi oleh KPA Nasional dan diwakili oleh 10 orang yang terdiri dari delapan provinsi menghasilkan deklarasi Organisasi Pekerja Seks Indonesia (OPSI). Dalam pertemuan tersebut direkomendasikan adanya Kongres Nasional I OPSI yang akan dilaksanakan di bulan Juli 2009. Salah satu prioritas yang harus dipersiapkan adalah rancangan AD/ ART OPSI. Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut maka dibentuk satu Tim Perumus penyusunan rancangan tersebut. Pertemuan membahas rancangan AD/ART tersebut dilakukan pada tanggal 29 – 31 Januari 2009 bertempat di Sekretariat KPA Nasional. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan rancangan AD/ART ini, antara lain pekerja seks masih sebagai objek, banyak kasus pelanggaran HAM terhadap pekerja seks, layanan kesehatan kurang dapat diakses
secara optimal, dan pekerja seks banyak yang terinfeksi IMS dan HIV. Di samping itu banyak pekerja seks belum berani membuka diri, tidak kompak, tidak solider, berpola senioritas, dan masih berpikir primodial. Harapan ke depan yang akan diwujudkan adalah terpenuhinya hak-hak konstitusi pekerja seks sebagai warga negara, dilibatkan penuh dalam pengambilan kebijakan dalam penanggulangan AIDS dan tegaknya HAM bagi pekerja seks, serta diakuinya status pekerja seks oleh negara. Sebagai upaya menghindari halhal yang tidak diinginkan (dianggap organisasi yang melegalkan kemaksiatan) maka dalam AD/ART akan ditulis secara jelas tujuan dari pembentukan organisasi tersebut. Untuk sementara tujuan diarahkan sebagai organisasi yang bergerak dalam penanggulangan epidemi HIV, mencegah terjadinya child trafficking, dan membebaskan anak dari pelacuran.
B. KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN
LOKAKARYA PENGKAJIAN SISTEM MONEV NASIONAL PROGRAM HIV dan AIDS
P
ada tanggal 13-14 Januari 2009 KPA Nasional menyelenggarakan Lokakarya Pengkajian Sistem Monev Nasional di Aula Wisma PKBI Jakarta. Kegiatan ini merupakan suatu kajian sistem monitoring dan evaluasi yang mencakup rencana monev, kapasitas manejemen data dan sistem pencatatan dan pelaporan. Bentuk kajian berupa self assessment sistem monitoring di setiap lembaga dan sektor yang menjalankan program HIV dan AIDS. Instrumen yang digunakan sudah dikembangkan oleh Global Fund. Hadir dalam kegiatan tersebut baik dari unsur pemerintah, mitra internasional dan LSM/ Universitas. Hasil utama dari pertemuan ini adalah diperolehnya gambaran situasi Monitoring dan Evaluasi pada setiap mitra kerja baik pada sektor pemerintah, LSM, dan Mitra kerja Internasional. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini adalah
Pengkajian sistem Monev, Wisma PKBI, 13 - 14 Januari 2009
diperlukan penguatan sistem Monev secara nasional dengan melibatkan setiap sub sistem di masing-masing mitra kerja seperti manajemen, komunikasi data, serta diseminasinya dalam suatu manual yang jelas. Diperlukan juga kejelasan indikator dan definisi-definisinya, serta peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia di berbagai tingkatan, di samping adanya peningkatan sarana dan prasarana. Para perserta menyepakati bahwa pertemuan pembahasan mengenai sistem monitoring tidak berhenti di satu pertemuan ini saja. Pertemuan perlu dilakukan
hal.
3
FINALISASI AGENDA DAN PEDOMAN NASIONAL PENELITIAN HIV DAN AIDS
M
elihat target RAN 2007-2010, ternyata cakupan masih belum sepenuhnya memadai untuk mengendalikan lajunya epidemi. Diperlukan upayaupaya yang lebih tepat sasaran sehingga program AIDS efektif mencapai cakupan yang dibutuhkan. Serangkaian penelitian terhadap berbagai aspek yang relevan perlu dilakukan untuk mempersiapkan referensi dan bahan bukti (evidence-based). Untuk itu diperlukan suatu agenda dengan pedoman nasional penelitian HIV dan AIDS. Merespons hal tersebut, KPA Nasional bekerja sama dengan HCPI (HIV Cooperation Program for Indonesia), Australia HIV Consortium dan World Health Organization (WHO) melakukan pertemuan di Bogor pada tanggal 28 – 29 Januari 2009 untuk menghasilkan agenda dan pedoman nasional penelitian HIV dan AIDS. Peserta Pertemuan berjumlah 16 orang yang berasal dari KPA Nasional, HCPI, WHO, Jaringan Epidemiologi Nasional, Pokdisus FKUI, Puslitkes UI, BPPT, FK Unpad, dan FK UGM. Terkait pertemuan tersebut, telah terbentuk sebuah tim inti yang bekerja di bawah koordinasi Pokja Penelitian KPA Nasional. Sebagai Ketua Tim Inti ini adalah Prof. Budi Utomo dan sekretaris adalah Dr. Suriadi Gunawan. Tugas Tim Inti membantu KPA Nasional mengembangkan agenda dan pedoman nasional penelitian HIV dan AIDS, memperkuat kapasitas
penelitian, dan memantau distribusi dan kualitas penelitian HIV dan AIDS. Pertemuan dibuka dengan laporan dari Dr Suriadi Gunawan selaku Sekretaris Pokja Penelitian HIV dan AIDS KPA Nasional. Laporan tersebut menjelaskan kebijakan penelitian menurut Stranas dan RAN 2007-2010 yang memprioritaskan riset operasional untuk memperbaiki program. Isu lain yang dimunculkan adalah etika dengan manual yang dikembangkan oleh WHO, UNAIDS, National Institutes of Health (NIH), European Union (EU), dll sehingga penelitian dari Indonesia diterima dan lebih mudah memperoleh dukungan dana dari luar negeri. Pelibatan dari komunitas juga merupakan sebuah isu penting dan ini bisa dilakukan dengan melibatkan jaringan-jaringan yang mulai terbentuk. PERAN TIM INTI • Fasilitasi dan mentoring penelitian HIV dan AIDS di Indonesia. • Advokasi institusi universitas, penelitian dan LSM untuk melakukan penelitian di isu HIV dan AIDS • Melakukan scientific reviews atas isu strategis yang mendukung program penanggulangan HIV dan AIDS. • Dokumentasi penelitian yang sudah dilakukan – minimal dari tahun 2000 dan sebelumnya apabila tersedia. • Advokasi dan fasilitasi bantuan-bantuan hibah untuk penelitian HIV dan AIDS.
PERTEMUAN TIM PELAKSANA
P
ada tanggal 21 Januari 2009, bertempat di ruang pertemuan Menegpora, Senayan Jakarta, dilakukan pertemuan Tim Pelaksana. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama di tahun 2009. Acara diisi dengan membacakan rangkuman status kesepakatan pertemuan yang lalu oleh Dr. Kemal. Kemudian penyajian Laporan Pelaksanaan HAS 2008 oleh DR. M. Budi Setiawan (Deputi II Kemenegpora), presentasi KAPUSDOKKES POLRI oleh Armita (Kabid Pelayanan Kesehatan), Informasi tentang GF Ronde 8 oleh Dr. Fonny (Deputi Program KPA Nasional), Perencanaan Laporan UNGASS dan Review STRANAS dan RAN 2010 - 2014 oleh Dr. Kemal dan terakhir peluncuran Website KPA Nasional terbaru yang disampaikan oleh Otniel Aldi dari Pusat Informasi AIDS Nasional. Terkait dengan perayaan HAS 2009, Sekretaris KPA Nasional Ibu Nafsiah Mboi menyampaikan bahwa acara peringatan HAS sangat sukses. Berbagai departemen telah digerakkan dan beberapa provinsi telah menyelenggarakan acara tersebut. Puncak acara HAS 2009 walaupun tidak dilaksanakan di istana bukan masalah, hal ini dikarenakan padatnya agenda presiden pada bulan tersebut.
Kesepakatan Tim Pelaksana • Kerjasama dan Agenda Kerja dengan KORPRI agar diteruskan dan ditindaklanjuti dengan Direktorat Sosbud Dirjen PMD Depdagri. • Dephan diusulkan menjadi leading sector pelaksana HAS 2009, untuk itu akan dibuat surat resmi dari Menkokesra selaku Ketua KPA Nasional. • Dirjen Sarana Komunikasi & Diseminasi Informasi (SKD) Depkominfo bersama Sekretariat KPAN akan merancang strategi kampanye Penanggulangan AIDS. • Perlu dilakukan sosialisasi Permenkokesra No. 2 tahun 2007, Ratifikasi HAM Internasional, dan lain-lain di lingkungan POLRI (sampai pada level POLSEK). • Terkait dengan data untuk Laporan UNGASS perlu juga melibatkan Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri dan Badan Pusat Statistik (BPS) • Pertemuan Tim Pelaksana selanjutnya Tanggal 25 Maret 2009 di Ditjen Kuathan Dephan dan Sektor yang akan melaporkan kegiatan dalam pertemuan tersebut adalah Sekretariat KPA Nasional, Depkominfo, JOTHI.
hal.
4
C. PENYEBARAN INFORMASI
Daftar Buku Terbaru di Pusat Informasi AIDS Nasional • Chatolic Relief Service, 2008, Hope Dignity in the Developing World: HIV and Injecting Drug Use: An Introduction to Key Issues. • UNODC, UNAIDS; 2008; Proceeding of a Satellite Session on HIV Prevention Intervention for Injecting Drug Usrs: Lessons Learned from Asia. • Komisi Penanggulangan AIDS, LP3Y; 2008, 11 Langkah Memahami HIV dan AIDS: Buku Pegangan Untuk Wartawan. • International Harm Reduction Association, 2008, International Harm Reduction and Human Rights: The Global response to Drug Related HIV Epidemics • International Harm Reduction Association, 2008, Unique in International Relations?: A Comparison of the International Narcotics Control Board and The UN Human Rights Treaty Bodies
D. KERJASAMA INTERNASIONAL
DONOR CONFERENCE ON HARM REDUCTION
D all the elements of harm reduction must reach all injecting drug users
(Michel Sidibe, Direktur UNAIDS)
onor Conference on Harm Reduction diselenggarakan di Amsterdam 2830 Januari 2009. Kegiatan ini telah sukses menghadirkan pengambil keputusan tingkat tinggi termasuk First Lady dari Georgia, Sandra Saakashvili-Roelofs, wakil dari pemangku kepentingan bilateral dan multilateral serta donor seperti GFATM, DfiD, AusAID, Norwegian Agency for Development Co-operation (Norad) dan lembaga pembangunan lainnya. Sekretaris KPA Nasional Dr. Nafsiah Mboi berkesempatan hadir dan memberikan presentasinya mengenai pelaksanaan harm reduction di Indonesia. Hadir pula pada
konferensi tersebut Direktur Jendral P2PL Departemen Kesehatan Prof. Tjandra Yoga Aditama. Salah satu hasil dari konferensi ini adalah dukungan donor dan lembaga internasional untuk melaksanakan langkah dan aksi nyata dalam penguatan upaya harm reduction di seluruh dunia. Dalam kesempatan tersebut Mr. Koenders, Menteri Pembangunan Belanda dan Mr. Paul Bekkers, Duta AIDS Belanda kembali memperkuat komitmen pemerintah Belanda untuk program HR, kebijakan praktis tentang narkotika dan intensifikasi upaya pencegahan HIV.
hal.
5
E. MEMANTAU DAN MENGEVALUASI
MENGKAJI DISTRIBUSI MEDIA KIE
S
alah satu kegiatan yang dilakukan pada HAS 2008 adalah penyebaran informasi mengenai HIV dan AIDS ke kelompok-kelompok sasaran. Media KIE yang disebarkan berbentuk poster, leaflet dan booklet. Agar media-media ini dapat disebarkan ke seluruh nusantara, maka KPA Nasional melalui kantor Menkokesra menyebarkan bahan-bahan tersebut ke KPA Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun dalam penyebaran tersebut masih ditemukan kendala, karena sampai pada acara HAS yang dilangsungkan, ada beberapa daerah yang belum menerimanya. Berdasarkan pengalaman tersebut dan untuk melihat sejauh mana kendala yang
dihadapi dalam penyebaran informasi KIE, KPA Nasional di bawah Divisi Dukungan Umum melakukan kajian distribusi materi KIE dengan cara mengumpulkan informasi dari provinsi-provinsi dan kabupaten/kota mengenai jumlah media, jenis media dan kapan media tersebut diterima. Hasil akhir memang masih diolah, namun dari pengamatan sementara, masih banyak provinsi yang belum menerima media tersebut. Untuk masa datang, distribusi ini juga patut diberikan perhatian, karena tanpa distribusi yang baik, media tidak mungkin dapat dipergunakan, apalagi sampai pada sasarannya.
F. PENGEMBANGAN SEKRETARIAT KPA NASIONAL
EVALUASI KINERJA STAF DAN AUDIT KEUANGAN
T
erdapat dua kegiatan di bulan Januari ini terkait kesekretariatan KPA Nasional, yaitu Evaluasi Kinerja Staf dan Rencana Pelaksanaan Audit tahun anggaran 2008. Pelaksanaannya sendiri akan dilakukan pada bulan Februari 2009. Sekretariat KPA Nasional sekarang ini mempunyai 46 orang staf, 3 orang konsultan, dan 5 orang kontrak waktu tertentu. Jumlah staf ini jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dimengerti mengingat kegiatan semakin hari semakin bertambah.
Dengan berakhirnya masa kontrak kerja sebagian besar staf KPA Nasional, maka akan segera dilakukan evaluasi kinerja karyawan. Kegiatan Audit juga akan dilakukan pada bulan Februari. Persiapan terdiri dari melengkapi data dan pelaporan. Kegiatan Audit ini juga akan memeriksa kelengkapan laporan yang dilakukan oleh KPA tingkat Provinsi.
RENCANA KEGIATAN BULAN FEBRUARI 2009 • Pertemuan High Level Multi Stakeholder Dialogue on HIV Prevention, Treatment, Care and Support for Migrants in the ASEAN Region • Pertemuan POKJA Jender dan HAM • Pelaksanaan Audit Tahun Anggaran 2008 • Pertemuan Regional Technical Meeting on Responding to the Feminization of AIDS • Peresmian Sekretariat Nasional Jaringan Populasi Kunci
hal.
6