Komputer & Pemerintah
E-Government
Definisi E-Goverment • Electronics government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, pelaku bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan
Jenis-Jenis Pelayanan E-Gov (1) Dalam pelaksanaannya, banyak sekali jenis pelayanan yang
ditawarkan oleh pemerintah melalui e-Government 1) Aspek Kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-Government yang ingin dibangun dan diterapkan 2) Aspek Manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.
Berdasarkan dua aspek di atas, maka jenis-jenis proyek eGovernment dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu : Publish ~ Interact ~ Transact
Jenis-Jenis Pelayanan E-Gov (2) • Publish
Komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan
berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat
secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan
pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet • Interact
Terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan me-
reka yang berkepentingan (Searching portal, chatting, teleconference, web-TV, email, FAQ, Newsletter, Mailing list) • Transact
Interaksi dua arah seperti pada kelas Interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpin-
dahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis)
4 Tipe Relasi E-GOv Bentuk Relasi
Penjelasan
G2C
Penyampaian informasi dan layanan publik secara searah dari pemerintah ke masyarakat. Contoh: situs web resmi pemerintah.
C2G
Komunikasi interaktif (dua arah) antara pemerintah dan masyarakat. Contoh: forum online atau layanan penyampaian aspirasi publik kepada pemerintah.
G2B
Penyediaan informasi yang memungkinkan dunia usaha bertransaksi dengan pemerintah. Contoh: e-procurement.
B2G
Penawaran produk/layanan dari dunia usaha ke pemerintah dalam konteks pengadan barang dan jasa. Contoh: e-procurement.
G2E
Memfasilitasi pengelolaan pegawai pemerintah dan komunikasi internal di lingkungan institusi pemerintah. Contoh: sistem-sistem administrasi kepegawaian, kantor maya.
G2G
Komunikasi dan interaksi serta saling-berbagi (sharing) online antar institusi pemerintah. Contoh: pemakaian database bersama.
G2N
Penyediaan informasi untuk organisasi non-profit, partai politik, dsb.
N2G
Komunikasi dan pertukaran informasi antara organisasi non-profit dengan institusi pemerintah.
Relasi Antar Stakeholders dalam
E-Government
Zhiyuan Fang, “e-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development,” International Journal of the Computer, the Internet and Management, Vol. 10, No. 2 (2002): 1-22, http://www.journal.au.edu/ijcim/2002/may02/article1.pdf
Mengapa kita memerlukan E-Gov? • Dengan melibatkan IT di dalam kerangka manajemen pemerintahan maka akan memberikan sejumlah manfaat seperti: 1) Meningkatkan kualitas pelayanan 2) Memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas 3) Mereduksi biaya transaksi, komunikasi dan interaksi 4) Menciptakan masyarakat berbasis komunikasi informasi
yang lebih berkualitas
FaktorKeberhasilan e-Government • Faktor2x penentu kesiapan daerah terhadap E-Gov : 1) Infrastruktur Telekomunikasi 2) Tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah 3) Kesiapan SDM di Pemerintah 4) Ketersediaan Dana dan Anggaran 5) Perangkat Hukum 6) Perubahan paradigma
Tingkatan Peran TIK KEMKOMINFO
Automasi tugas-tugas
Integrasi proses dan sumber daya
Cara-cara baru
Tatanan dan budaya TIK
Peran TIK: Automasi KEMKOMINFO
Pemakai melaksanakan tugas-tugasnya secara manual
Komputer membantu pemakai melaksanakan tugas-tugasnya
Peran TIK: Automasi KEMKOMINFO
• Pembuatan dokumen-dokumen kerja • Kalkulasi data numeris (keuangan, hasil survey, sensus, dsb) • Pemrosesan informasi (laporan-laporan terpadu, ringkasan eksekutif) • Pemasukan, penyimpanan, organisasi, dan pencarian data dalam jumlah besar (pegawai, aset, keuangan, dsb) • Desain grafis dan visual (presentasi, desain arsitektur, gambar kerja, dsb) • Transfer dan pengiriman data (secara elektronis) • Pemantauan dan evaluasi real-time (gunung api, longsor)
Peran TIK: Integrator KEMKOMINFO
• TIK menggabungkan beberapa proses dan mekanisme beserta sumber daya pendukungnya dalam sebuah kesatuan utuh • Integrasi bertujuan: • Membangun layanan baru • Meningkatkan efisiensi • Menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan
Contoh: Integrator KEMKOMINFO
Sistem Pelayanan Satu Atap • Banyak unit • Kewenangan yang berbeda-beda • Proses birokrasi yang berlainan • Banyak data
Pemakai melihatnya sebagai satu layanan
Contoh: Integrasi Data KEMKOMINFO
Dinas Sosial
Penanganan bencana
Dinas Kependudukan
Dinas Kimpraswil Data kependudukan
Dinas Kesehatan Data kesehatan
Data prasarana fisik & fasum
Penanganan KLB
Dinas Kesehatan
Peran TIK: Enabler KEMKOMINFO
• Enabler: memungkinkan terjadinya hal yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan • Syarat terjadinya proses enabling: • Inovasi • Lingkungan yang kondusif bagi inovasi • Trigger untuk memulai proses perubahan
• TIK menawarkan cara-cara baru dalam melakukan berbagai aktivitas
Contoh: TIK Sebagai Enabler KEMKOMINFO
Penetrasi TIK: komputer, Internet, telekomunikasi, aplikasi, dsb.
Electronic KTP (e-KTP)
... KTP sebagai bukti identitas
Ide & konsep baru, didukung lingkungan
Enabling
Data identitas disimpan dalam sebuah chip
Contoh Kasus: E-KTP Sebagai Enabler KEMKOMINFO
• Banyak hal yang bisa dilakukan secara lebih mudah, praktis, dan akurat • Menghindari redundansi (KTP ganda) • Data identitas yang berlaku universal (pendidikan, kesehatan, SIM, pajak, ...) • Akses layanan publik secara mudah (kesehatan, perbankan, transportasi, ...) • Alat transaksi online (jika kartu dapat diisi ‘pulsa’)
Tetapi, sudahkah semuanya dipersiapkan dengan baik? KEMKOMINFO
Masalah keamanan? Bagaimana masyarakat dapat memanfaatkannya? Akan dimanfaatkan untuk apa?
Bagaimana interaksi dengan pihak-pihak lain untuk memaksimalkan manfaat?
Bagaimana dengan proses-proses birokrasinya?
Persoalan RELASI: •PMR – Masy •PMR – Swasta •Masy – Swasta •Antar inst. PMR
Sudahkah SDMnya disiapkan? Harian Jogja, 24 Sept 2010
KEMKOMINFO
Isu Implementasi E-Government yang Paling Mendasar (di Indonesia)
Keselarasan diperlukan sebagai prasyarat untuk mencapai transformasi (perubahan)
Penutup KEMKOMINFO
• E-government memang dicirikan oleh pemakaian TIK, tetapi TIK bukanlah tujuan final e-government • Implementasi e-government memerlukan lebih dari sekedar pembangunan TIK • Implementasi e-government memerlukan waktu yang cukup panjang ! perlu dukungan untuk keberlanjutannya
