+
Pengarus-utamaan Open Government dalam Pembangunan Nasional Maryati Abdullah, Anggota Komite Pengarah Open Government Partnership (OGP) Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia
+
Open Government Partnership (OGP)
Indonesia sebagai 1 dari 8 negara inisiator OGP, yg dideklarasikan September 2011 >> Ketua OGP (Lead Chair)
OGP mendorong keterbukaan tata pemerintahan berasaskan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong akses publik dan open data format
mensyaratkan mekanisme endorsement komitmen OGP, pelibatan masyarakat sipil, monitoring dan evaluasi (self reporting) dan pelaporan independen oleh sekretariat OGP
OGP mensyaratkan keterlibatan Publik dan OMS dalam kebijakan OGP, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi
+ Kerangka Rujukan Pelibatan Publik dan OMS dlm Proses Pembangunan Nasional
Konstitusi Republik Indonesia, UU 1945, Pasal 28, secara spesifik dalam Pasal 28f
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN): Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4d, Pasal 11 ayat 1, serta Pasal 16 ayat 2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menekankan bahwa Keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangunan tata pemerintahan yang baik (good governance).
+
OGP Indonesia-Strategi Implementasi
+
Triple Track OGP Indonesia
+Perumusan Rencana Aksi OGP [2012-2013] TAHUN 2012
TAHUN 2013 Penajaman Renaksi dengan PJ K/L
FGD Perumusan Renaksi FGD Pematangan Renaksi
TRANSPARANSI VIA WEBSITE
Pemberlakuan Renaksi OGI
Penajaman Renaksi dengan PJ K/L
FGD Perumusan Renaksi FGD Pematangan Renaksi
K/L CSO + DONOR BUMN AKADEMISI
K/L CSO + DONOR BUMN
Pemberlakuan Renaksi OGI
+ Renaksi 2012
CATATAN : 1. Sebagai pembelajaran awal bagi k/l 2. Tanpa disertai enforcement
+ Renaksi 2012
Partisipasi Publik
Pemberantasan Korupsi
Transparansi Program Rakyat
Penegakan Hukum
Infrastruktur Keterbukaan Informasi
TARGET INSTITUSI PUSAT, DAERAH & BUMN UNSUR CAKUPAN TRANSPARANSI, PARTISIPASI PUBLIK, & LAYANAN PUBLIK
+ Renaksi 2013
TIDAK LANJUT TELAH DILAKUKAN: 1. Rapat de-bottlenecking 2. Surat Kepala UKP4 kepada Menteri/Kepala Lembaga sebagai enforcement
+ Framework Monev OGP Monev RPJMN
IRM
Monev OGP
Shadow Report OMS
Monev Renaks
+ Capaian 2012 [OGP Indonesia]
60 RENCANA AKSI
47,7%
67 RENCANA AKSI
52,3%
+ Penilaian IRM [2012-2013]
“Rencana aksi Indonesia berisi 12 komitmen ambisius dalam banyak sektor penting. Walaupun hanya lima komitmen yang termasuk kategori selesai, lima komitmen lainnya menunjukkan kemajuan berarti, dan hanya dua komitmen dengan kemajuan terbatas. Mengingat tingkat ambisius dari keseluruhan komitmen tersebut, hasil ini menunjukkan sebuah kemajuan awal yang sangat penting bagi Open Government Partnership di Indonesia.”
+
Menurut Shadow Report OMS
Mereview kembali regulasi yang beterntangan dengan semangat access to information
UU Ormas
UU ITE
Memastikan keadilan penyediaan Infrastruktur ICT (secara merata)
Memaksimalkan pelaksanaan regulasi-regulasi yang ada terkait layanan publik.
+ Monev Paruh Waktu RPJMN 2010-2014 [Bappenas] Indikator
Misi 2 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang masih rendah Opini WTP di Daerah yang kenaikannya terus melambat; Kemudahan berusaha di Indonesia yang semakin memburuk; Penyelesaian perkara yang masih rendah; Rendahnya jumlah perkara yang masuk ke tahap penuntutan dan eksekusi oleh KPK dan Kejaksaan; serta Lambatnya pembuatan RUU menjadi UU melalui Prolegnas.
+
Rekomendasi Renaksi 2014
Fokus untuk mainstreaming pada 3 Hal :
1. Pelaksanaan UU KIP
2. Singkronisasi dengan Renstranas PPK
3. Memperkuat Reformasi Birokrasi
Pelibatan Masyarakat Sipil yg lebih luas dan substantif
Menguatan Framework dan metode ukut
