MAINSTREAMING IPTEK DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

MAINSTREAMING IPTEK DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

MENDUKUNG MP3EI, PENGEMBANGAN INDUSTRI STRATEGIS DAN PEMBANGUNAN INKLUSIF

DEWAN RISET NASIONAL 2012 Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

i

Tim Penyunting Ketua: Iding Chaidir Anggota: Suyanto Pawiroharsono Syarif Budiman Dudi Iskandar Hartaya Lukman Hakim Sunar ISBN No. 978-979-9017-34-5

ii

Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

KATA PENGANTAR KETUA DEWAN RISET NASIONAL Pertama-tama perkenankan kami memanjatkan Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku “Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional ” ini. Buku ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DRN kepada publik tentang kegiatan dan hasil yang dicapai selama tahun 2012. Sesuai dengan Kepres Nomor 16 Tahun 2006, Anggota Dewan Riset Nasional diangkat oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi untuk setiap periode 3 tahun. Pengukuhan anggota DRN periode 2012-2014 dilaksanakan pada awal tahun 2012, dan hingga saat buku ini disusun, 8 Komisi yang ada di DRN telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kegiatan lintas Komisi teknis (Komtek) di Dewan Riset Nasional menjadi dasar pembuatan buku ini. Bahan yang diperoleh selain dihimpun dari dari berbagai makalah, pendapat dan pemikiran para narasumber yang disampaikan pada FGD dan Workshop, selama kurun waktu 2012. Topik yang dikemukakan pada umumnya berkaitan dengan isu lintas bidang yang berkembang secara nasional yang dibahas di DRN seperti masalah MP3EI, Pembangunan Inklusif, dan Peningkatan Komponen Dalam Negeri. Penerbitan buku ini dapat terwujud setelah melalui kerjasama dari berbagai pihak terutama para Staf Profesional DRN. Belum semua materi dapat dikumpulkan karena pada saat buku ini disusun, kegiatan DRN tahun 2012 masih berjalan. Atas jerih payah yang telah dilakukan, kami mengucapkan terima kasih.


iii

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat sebagai referensi sekaligus pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan DRN pada periode 2012, khususnya dalam memberikan masukan bagi pembangunan iptek khususnya penguatan kegiatan riset untuk keunggulan dan daya saing bangsa. Jakarta, November 2012 Ketua Dewan Riset Nasional

Prof. Dr. Ir. Andrianto Handojo

vi


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR KETUA DEWAN RISET NASIONAL DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Permasalahan Pembangunan Bangsa 1.2 Perencanaan Iptek BAB 2 DUKUNGAN IPTEK UNTUK MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) 2.1 Strategi Peningkatan Peran dan Kontribusi Iptek dalam Kerangka SINas untuk Mendukung Keberhasilan MP3EI, (Benyamin Lakitan) 2.2 Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 20112025 (Edib Muslim) BAB 3 PENINGKATAN KOMPONEN IPTEK DALAM NEGERI UNTUK INDUSTRI NASIONAL 3.1 Mainstreaming Iptek dalam Pembangunan Nasional (Menristek) 3.2 Supremasi Hukum Sebagai Basis Penguatan Daya Saing Bangsa, (Achmad Sodiki, Wakil Ketua MA)


iii v vii viii 1 1 4 6

6

24

42

42 50

v

3.3 3.4

Kebijakan Industri Nasional (Budi Darmadi) Hasil Perumusan Dialog Nasional Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional

BAB 4 PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK UNTUK PEMBANGUNAN INKLUSIF 4.1 Peran Perguruan Tinggi dalam Mempromosikan Innovation for Inclusive Development, (Sonny Yuliar dan Benedictus Kombaitan) 4.2 PNPM Mandiri dam Inovasi Untuk Pembangunan Inklusif, (Sujana Royat). 4.3 Sistem Inovasi Nasional Untuk Pembangunan Inklusif (Iding Chaidir)

vi


57 65

73

73

93 105

DAFTAR TABEL Halaman 2.1

Posisi Indonesia di antara negara-negara ASEAN dilihat dari kondisi empat komponen pendukung yang dibutuhkan untuk pengembangan iptek.

14

2.2

Kegiatan ekonomi utama pada masingmasing koridor ekonomi Indonesia

17

3.1

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2005 – 2012

58

3.2

Penyerapan Tenagakerja Sektor Idustri

59

4.1

Kegiatan Kelompok Penelitian A dan Mitramitranya

83

4.2

Kegiatan Kelompok Penelitian B dan Mitramitranya

85


vii

DAFTAR GAMBAR Halaman 2.1

Peningkatan jumlah publikasi oleh pengembang iptek Indonesia pada jurnal ilmiah internasional, 2002-2011

9

2.2

Publikasi artikel ilmiah negara ASEAN, 2002-2011

9

2.3

Rata-rata jumlah artikel yang dipublikasi pengembang iptek

11

2.4

Korelasi antara produktivitas dengan jumlah peneliti domestik per artikel di negara ASEAN, 2001-2011

11

2.5

Prinsip dasar, strategi utama, dan inisiatif strategis MP3EI dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia 2025 (Perpres 32/2011)

17

2.6

Unsur esensial sistem inovasi (Lakitan, 2010; 2011b)

19

2.7

Visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2010 – 2025

27

2.8

Ilustrasi Percepatan Transformasi Ekonomi Indonesia

29

2.9

Potensi Sumber Daya Alam dan Prospek Pemanfaatannya Untuk Industri

32

2.10

Kegiatan Ekonomi Utama dalam MP3EI.

35

3.1

Klaster industri prioritas

60

4.1

Struktur Pokok Sistem Inovasi (Sumber: Cozzen dan Catalán, 2008)

77

viii


4.2

Struktur Sistem Inovasi yang Inklusif (Sumber: Cozzen dan Catalán, 2008)

79

4.3

Rantai Produksi Tanaman Energi (di Sektor Pertanian)

86

4.4

Rantai Produksi Bahan Bakar (di Sektor Energi)

86

4.5

Rantai Produksi Bahan Bakar Nabati (Lintas-sektor)

87

4.6

Posisi Penelitian dalam Rantai Produksi Bahan Bakar Nabati

87

4.7

Perkembangan angka kemiskinan sejak 2005 s/d 2012.

93

4.8

Program Pengentasan PNPM Mandiri.

95

4.9

Kerangka Kerja Program PNPM Mandiri

101

4.10

Kerangka Pembangunan Iptek Nasional.

108

Kemiskinan


oleh

ix

x


BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Permasalahan pembangunan Bangsa. Pembangunan bangsa Indonesia yang kini tengah berlangsung dipandu oleh Visi Indonesia tahun 2025, yang dinyatakan dalam kalimat “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur“. Dalam haluan visi tersebut, Kabinet Indonesia Bersatu II Republik Indonesia (KIB II RI) menetapkan objektif untuk dicapai pada tahun 2014, yaitu “masyarakat-bangsa Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.” Dalam upaya mewujudkan objektif tersebut, KIB II RI menggariskan pentingnya pendekatan melalui pembinaan dan pemantapan manusia Indonesia yang berjatidiri Indonesia. Pada tataran implementatif, KIB II RI telah menetapkan sebelas program prioritas yang dirumuskan untuk menjawab lima belas permasalahan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Permasalahan pembangunan nasional tersebut mencakup, di antaranya, pembangunan hukum, penegakan keadilan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pembangunan kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur. Pada tataran global, terdapat dua permasalahan yang mendapat perhatian dari berbagai negara: pertama, krisis ekonomi yang melanda negara-negara maju dan telah menimbulkan dampak global; kedua, perubahan iklim global sebagai efek kumulatif dari ekploitasi lingkungan oleh negara-negara maju sejak terjadinya revolusi industri. Bagi bangsa-bangsa berkembang seperti bangsa Indonesia, ke dua permasalahan tersebut menimbulkan tantangan baru dalam situasi di mana terdapat permasalahan mendasar yang masih belum bisa terselesaikan seperti meluasnya kemiskinan, tingginya kesenjangan sosio-ekonomi, kebergantungan ilmu Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

1

pengetahuan dan teknologi (iptek) pada bangsa-bangsa maju, serta lemahnya basis iptek bagi industri, bisnis dan ekonomi. Berbagai permasalahan tersebut memiliki dimensi antarbangsa, dan untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan pengembangan hubungan-hubungan kerjasama antarbangsa baik dalam aspek ekonomi, lingkungan, iptek dan kebudayaan. Berbagai bentuk kesepakatan antar bangsa terus-menerus diupayakan untuk menjawab permasalahan pembangunan internasional (international development problem) tersebut seperti Millenium Development Goals (MDGs) 2015, Kyoto Protocol, Copenhagen Summit, World Summit on Information Society (WSIS), dan ASEAN-China Free Trade Agreement. Jaringan kerjasama antarbangsa menyediakan peluang, sekaligus tantangan bagi pembangunan bangsa Indonesia. Jaringan tersebut menyediakan sumber-sumber daya ekonomi, iptek, dan budaya yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa yang terlibat dalam jaringan tersebut. Tetapi tidak ada satu bangsa pun di dunia yang bersedia mendahulukan kepentingan bangsa lain sambil mengesampingkan kepentingan nasionalnya. Slogan-slogan ‘perdagangan bebas’ yang dikampanyekan negara-negara maju sering disertai dengan kebijakan ekonomi nasional yang bernuansa proteksionistik. Begitu juga, kesepakatankesepakatan lingkungan global sering sarat dengan perdebatan yang berlatar belakang kepentingan-kepentingan nasional. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan peluang yang disediakan dalam jaringan kerjasama antarbangsa Indonesia harus terus-menerus meningkatkan kapabilitas bangsa, untuk memastikan hasil-hasil kerjasama yang setara dan berkeadilan. Dalam hal ini, penguasaan iptek dan tingkat kemajuan kebudayaan merupakan unsur yang mendasar dari kapabilitas bangsa. Pada tataran lokal atau nasional, tantangan besar untuk kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang dihadapkan 2


pada permasalahan kemiskinan yang masih tinggi, dan permasalahan lain yang terkait yaitu pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, angkatan kerja yang meningkat dan konsentrasi perekonomian yang terkonsentrasi di pulau Jawa. Pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin tercatat berjumlah 34,96 juta jiwa (15,42%) dan pada tahun 2009 (Maret 2009) tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 31,53 juta jiwa atau sekitar 14,15 %. Jumlah penduduk miskin di desa menunjukkan lebih dominan yaitu sekitar 63,5% dan di kota sekitar 36,5%. Untuk mewujudkan kemandirian, kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan mengembangkan potensi diri, yaitu melalui pengembangan perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi, berikut dengan peningkatan produktivitas, kreativitas dan kemampuan inovatif sumberdaya manusia, pengembangan kelembagaan ekonomi yang efisien dengan menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, dan penjaminan ketersediaan kebutuhan dasar dalam negeri. Salah satu contoh program pengentasan kemiskinan adalah Program Desa Mandiri yang telah dimulai sejak tahun 2007. Selanjutnya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, disamping usaha-usaha pemerintah yang telah dilakukan, diperlukan pula program-program implementasi teknologi yang berorientasi pengentasan kemiskinan (pro-poor technology) yang dapat dilaksanakan melalui programprogram difusi dan atau transfer teknologi khususnya untuk usaha kecil dan menengah, dan penguatan institusi intermediasi. Sebagai negara kepulauan atau biasa juga disebut benua maritim, Indonesia masih belum optimal memanfaatkan potensi kelautannya yang meliputi aspek inventarisasi sumberdaya sampai dengan pemanfaatannya. Untuk itu Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

3

dibutuhkan upaya pembangunan kelautan yang bertumpu pada pengembangan sumber daya laut baik non hayati (antara lain mineral, minyak dan gas bumi) maupun hayati (antara lain peta potensi sebaran berbagai jenis ikan); pemahaman proses oseanografi yang juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan mitigasi bencana, perubahan iklim maupun utilitas kelautan lainnya; pengembangan industri dan jasa maritim; dan aspek pertahanan dan keamanan yang terkait dengan kedaulatan laut Indonesia. 1.2. Perencanaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pembangunan bangsa berwatak multidimensional mencakup ekonomi, politik, hukum, pertahanan dan keamanan, iptek dan kebudayaan, dan upaya untuk menjawab permasalahan pembangunan bangsa memerlukan pendekatan yang memperhatikan dimensi-dimensi tersebut sebagai unsurunsur yang saling berkaitan dalam sebuah kesatuan yang utuh. Penyelenggaraan pembangunan di sektor iptek merupakan bagian yang terpadu dari penyelenggaraan pembangunan nasional. Kemajuan iptek dan tingkat penguasaan iptek dari bangsa Indonesia merupakan sebuah faktor penting bagi peningkatan kapabilitas bangsa Indonesia. Tingkat kemajuan dan penguasaan iptek merupakan salah satu tolok ukur kemajuan bangsa Indonesia, bersama dengan tolok ukur lain seperti pertumbuhan ekonomi, kualitas demokrasi, supremasi hukum. Namun demikian, untuk menjadikan iptek sebagai salah satu kekuatan pembangunan bangsa diperlukan perencanaan iptek yang terintegrasikan dengan perencanaan pembangunan nasional dalam satu kesatuan. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Bidang Iptek dan Kontrak Kinerja Menteri Riset dan Teknologi KIB II, dirumuskan Kebijakan Strategis Nasional (Jakstranas) Iptek 2010-2014; selanjutnya dilakukan perumusan Agenda Riset Nasional (ARN) 2010-2014 sebagai 4


penjabaran Jakstranas Iptek 2010-2014. Sebagai agenda perencanaan iptek, ARN disusun untuk masa berlaku lima tahun. Perumusan ARN dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip partisipatori, dengan mengikutsertakan berbagai unsur pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah, para pelaku swasta nasional, serta kaum intelektual dan peneliti. Implementasi ARN disertai dengan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan terjadinya proses pembelajaran (learning) dan perbaikan secara kontinyu (continuous 3 improvement). Selaras dengan RPJMN 2010–2014 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas), arahan pembangunan iptek terbagi ke dalam dua aspek : 1. Penguatan Sistem Inovasi Nasional dengan tiga Fokus Pembangunan, yaitu: (i) Kelembagaan iptek; (ii) Sumberdaya Iptek dan (iii) Jaringan Iptek. Sasaran yang ingin dicapai adalah: 1. Meningkatnya kemampuan nasional dalam pengembangan, penguasaan dan penerapan iptek dalam bentuk publikasi, paten (HKI), prototip (purwarupa), layanan teknologi, wirausahawan teknologi. 2. Meningkatnya relevansi kegiatan riset dengan persoalan dan kebutuhan riil yang dibarengi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan iptek. Ke dua sasaran diatas sesuai dengan sambutan Presiden SBY di Serpong, 20 Januari 2010 yaitu, dalam menghasilkan produk, industri Indonesia harus lebih efisien, produktif dan mempunyai nilai tambah. Indonesia juga harus mulai mencapai high-end products, menciptakan branding yang dikenal dunia internasional, dan bahkan bisa bersaing dalam aspek desain yang selama ini cenderung didominasi industri negara-negara maju; karena pada saat ini dan ke depan, industri akan tetap menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

5

BAB 2. DUKUNGAN IPTEK UNTUK MASTER PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2.1 Strategi Peningkatan Peran dan Kontribusi Iptek dalam Kerangka SINas untuk Mendukung Keberhasilan MP3EI , Oleh: Benyamin Lakitan 2.1.1. Pendahuluan Tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan multijenjang yang diformulasikan oleh tim atau lembaga yang berbeda adalah memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilahirkan berada dalam koridor yang tepat sehingga diyakini akan efektif menuju pada sasaran yang sama, sinergis satu dengan lainnya dan tidak tumpang-tindih sehingga efisien dalam pengelolaan sumberdaya. Di Indonesia, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dilakoni oleh banyak pihak, termasuk semua perguruan tinggi sesuai dengan tridharma yang diembannya; lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), unit atau subunit kerja dalam organisasi kementerian, dan satuan kerja pemerintah daerah yang diberi tugas pokok dan fungsi untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang); divisi litbang pada badan usaha/industri; dan lembaga swadaya masyarakat serta individu yang melakukan kegiatan litbang. Masing-masing lembaga ini mempunyai tujuan dan sasaran yang berbeda, sehingga pada lapis inipun upaya menggiring agar semuanya sepakat menuju ke tujuan bersama sudah akan sulit. Boardman (2009) mengingatkan bahwa: There is a fundamental management task of aligning individual behaviors with center goals and objectives. 6


Tujuan bersama pembangunan iptek sesuai amanah konstitusi adalah untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.2) Iptek untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia mengandung makna bahwa iptek yang dikembangkan harus berdampak positif bagi kehidupan manusia, baik dalam konteks peningkatan penguasaan ilmu dan teknologi yang lebih maju maupun dalam menyediakan teknologi yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi. Walaupun demikian, amanah konstitusi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pilihan antara mengembangkan teknologi maju atau menyejahterakan rakyat, karena hakikinya kesejahteraan rakyat tersebut membutuhkan baik teknologi sederhana maupun teknologi maju. Edgerton (2006) juga mengingatkan bahwa teknologi yang dibutuhkan dan memberi kontribusi terhadap perkembangan peradaban suatu bangsa bukan hanya teknologi yang spektakuler tetapi juga teknologi sederhana yang umum dijumpai dalam kehidupan sehar-hari. Dalam ungkapan beliau: “History is changed when we put into it the technology that counts: not only the famous spectacular technologies but also the low and ubiquitous ones”. Dengan demikian maka akan sangat keliru jika kemajuan pembangunan iptek hanya diukur berdasarkan tingkat kemajuan teknologi yang mampu dikuasai, tetapi tidak memberikan kontribusi nyata terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Pilihan untuk pengembangan teknologi sederhana, menengah, atau maju hendaknya didasarkan pada realita kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi bangsa dan negara. Dengan demikian, maka teknologi yang dihasilkan akan berpeluang untuk digunakan baik dalam kegiatan ekonomi maupun digunakan untuk kepentingan negara yang lain, sehingga amanah konstitusi untuk menyejahterakan rakyat dapat dipenuhi. Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

7

2.1.2. Peran dan Kontribusi Iptek Indonesia Kontribusi Terhadap Kemajuan Iptek. Pengembang iptek di Indonesia adalah akademisi di perguruan tinggi dan para peneliti/perekayasa di LPNK, badan litbang kementerian, divisi litbang badan usaha/industri, dan lembaga nonpemerintah yang melakukan kegiatan litbang. Berdasarkan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia (SDM), sarana dan prasarana litbang, maka sudah sepatutnya perguruan tinggi menjadi tumpuan utama pengembangan iptek Indonesia. Secara nasional, perguruan tinggi pada tahun 2009 saja sudah memiliki tidak kurang dari 13.435 orang doktor (S3)dan 76.455 orang master (S2) lulusan dari dalam dan luar negeri, dari hampir seluruh penjuru dunia. Jumlah seluruh tenaga fungsional akademik telah mencapai 159.660 orang pada tahun 2009 (Santoso, 2011). Total peneliti/perekayasa di luar perguruan tinggi hanya sekitar sepersepuluh dari total akademisi. Secara umum, produktivitas pengembang iptek Indonesia masih rendah, baik jika diukur berdasarkan jumlah publikasi pada jurnal ilmiah maupun jika digunakan indikator akademik lainnya. Walaupun demikian pada dasawarsa terakhir mulai terlihat peningkatan jumlah publikasi pada jurnal ilmiah internasional (Gambar 2.1). Namun jika dibandingkan dengan produktivitas akademik negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) lainnya, maka produktivitas pengembang iptek Indonesia masih belum membanggakan (Gambar 2.2). Jauh tertinggal dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand; relatif setara dengan Vietnam, Filipina dan Brunei; hanya lebih baik dibandingkan dengan Laos, Kambodia, Myanmar, dan Timor Leste.

8


Gambar 2.1. Peningkatan jumlah publikasi oleh pengembang iptek Indonesia pada jurnal ilmiah internasional, 2002-2011 (Lakitan et al., 2012)

Gambar 2.2 Publikasi artikel ilmiah negara ASEAN, 20022011 (Lakitan et al., 2012) Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

9

Perkembangan produktivitas akademik negara-negara ASEAN sejak tahun 2000 menarik untuk disimak. Singapura sejak tahun 2000 memang telah jauh lebih produktif dibandingkan seluruh negara ASEAN lainnya. Namun selama dasawarsa terakhir, terlihat bahwa Thailand secara bertahap dan konsisten meningkat pesat memperkecil kesenjangannya dengan Singapura dan yang lebih mengesankan adalah capaian yang ditunjukkan oleh Malaysia yang selama kurun waktu yang sama menunjukkan pertumbuhan eksponensial dan –berdasarkan kecenderungan tersebut – akan melampaui Singapura pada tahun ini atau paling lambat tahun 2013 mendatang. Ketiga negara ini menjadi kelompok paling produktif di ASEAN. Sementara itu, Indonesia, Vietnam, dan Filipina mengalami pertumbuhan yang lamban sehingga pada tahun ini diyakini Brunei akan masuk dalam kelompok menengah ini . Empat negara lainnya yang tidak menunjukkan perkembangan yang berarti adalah Laos, Kambodia, Myanmar, dan Timor Leste. Kinerja yang ditunjukkan pada level makro ini tidak banyak berbeda jika ditelusuri lebih lanjut pada level individu pengembang iptek. Selama periode yang sama, pengembang iptek Indonesia hanya mampu mempublikasikan 0,33 artikel (jika dihitung per head count) atau 0,17 artikel (jika dihitung berbasis Full Time Equivalence). Kalah produktif dibandingkan pengembang iptek Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam (Gambar 2.3).

10


Gambar 2.3 Rata-rata jumlah artikel yang dipublikasi pengembang iptek di negara-negara ASEAN, 2001-2011 (Lakitan et al., 2012) Temuan yang menarik adalah ternyata para pengembang iptek di negara-negara ASEAN yang produktif cenderung lebih intensif dan ekstensif bekerjasama dengan sesama peneliti domestik di negara masing-masing dibandingkan dengan negara ASEAN yang kurang produktif (Gambar 4).

Gambar 2.4 Korelasi antara produktivitas dengan jumlah peneliti domestik per artikel di negara ASEAN, 2001-2011 (Lakitan et al., 2012)


11

Kolaborasi antara pengembang iptek di Indonesia masih belum tumbuh subur. Beberapa upaya fasilitasi pemerintah untuk membangun kolaborasi antara lembaga pengembang iptek umumnya tidak dapat berkelanjutan setelah program fasilitasi berakhir. Padahal kolaborasi dapat menjadi tujuan bersama pembangunan iptek. Kontribusi Terhadap Penyejahteraan Rakyat. Perguruan tinggi, sesuai dengan tridharma yang diusungnya, akan sangat dibutuhkan untuk berperan sebagai pengembang iptek (sesuai dengan dharma penelitian), selain sebagai pemasok sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas (sesuai dharma pendidikan dan pengajaran), serta mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai dan/atau yang telah berhasil dikembangkan kepada masyarakat, termasuk industri (sesuai dharma pengabdian kepada masyarakat). Lembaga pengembang iptek lainnya juga perlu mengambil peran yang sama, minus sebagai pemasok SDM karena tidak menyelenggarakan fungsi pendidikan dan pengajaran. Transfer atau diseminasi iptek kepada masyarakat awam dapat diposisikan sebagai bentuk nyata pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan anggaran negara. Sedangkan transfer iptek kepada industri atau badan usaha dapat lebih berorientasi profit. Wajar jika lembaga pengembang iptek menerima royalti dalam transaksi dengan dunia usaha ini untuk menambah anggaran operasional penyelenggaraan kegiatan litbang. Tentu dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Untuk dapat secara nyata berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan upaya memperbaiki kesejahteraan rakyat, maka iptek yang dikembangkan perlu relevan dengan realita kebutuhan dan persoalan negara dan masyarakat. Sayangnya saat ini, pengembangan iptek di Indonesia masih belum dominan berorientasi pada realita kebutuhan, sehingga hanya sedikit yang diadopsi dalam 12


proses produksi barang atau jasa. Hal ini tercermin antara lain dari rendahnya kandungan teknologi dari produk ekspor Indonesia, hanya mencapai puncak sekitar 16 persen pada periode 2000-2005 dimana pada kurun waktu sebelum dan sesudahnya hampir selalu kurang dari 10 persen. Fungsi ideal lembaga pengembang iptek di Indonesia belum terwujud. Freeman dan Soete (2009) menyatakan bahwa: “The main theoretical for the separation of the R&D function from related scientific activities was the distinction between novelty and routine”. Kebanyakan lembaga pengembang iptek masih cenderung mengerjakan kegiatan rutin atau ‘academic xercise’, belum sungguh-sungguh fokus pada upaya baik untuk pengembangan iptek baru atau untuk memberikan solusi pada persoalan nyata. Daya saing Indonesia secara global memang tidak buruk, tetapi posisi daya saing Indonesia lebih didongkrak oleh faktor stabilitas makro ekonomi, ukuran pasar domestik Indonesia yang besar, dan kinerja sektor kesehatan dan pendidikan dasar; bukan karena keunggulan inovasi dan kesiapan teknologis (WEF, 2011). Skor untuk kapasitas inovasi hanya 3,7 dan kesiapan teknologis hanya 3,2 dari rentang skor 1 sampai 7, bermakna bahwa performa kedua pilar penopang daya saing ini belum dapat dikatakan sudah baik. Berdasarkan hasil Survei Prospek Investasi Dunia 2008-2011, Indonesia berada pada posisi ke sembilan sebagai negara tujuan investasi asing. Namun demikian, sekali lagi daya tarik Indonesia ini lebih disebabkan karena ukuran pasar domestik Indonesia yang besar dan diprediksi akan terus tumbuh. Fakta yang disajikan pada makalah ini cukup untuk menggambarkan performa lembaga pengembang iptek Indonesia, baik dari sisi kontribusinya terhadap pemajuan iptek maupun kontribusinya terhadap pemenuhan realita kebutuhan atau penyediaan solusi bagi persoalan pembangunan. Amanah konstitusi untuk memajukan Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

13

peradaban dan menyejahterakan umat manusia belum sepenuh ditunaikan. Tentunya upaya untuk menunaikan amanah konstitusi ini akan lebih mudah dilakukan jika pengembangan iptek mendapat dukungan pembiayaan yang lebih pantas; infrastruktur penunjang yang baik, terutama infrastruktur informasi dan telekomunikasi; SDM iptek dalam jumlah yang memadai, kapasitas iptek yang tinggi, dengan motivasi yang tinggi pula; serta dukungan sistem manajemen teknologi yang profesional. Untuk memahami kondisi komponen pendukung pengembangan iptek Indonesia saat ini secara relatif dibandingan dengan negara-negara ASEAN dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1. Posisi Indonesia di antara negara-negara ASEAN dilihat dari kondisi empat komponen pendukung yang dibutuhkan untuk pengembangan iptek.

2.1.3. Dukungan Iptek untuk MP3EI Posisi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) pada saat ini tidak lagi hanya sebagai referensi akademis, tetapi telah menjadi produk hukum yang mengikat dengan ditetapkannya sebagai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 14


(Perpres 32/2011). Oleh sebab itu, sudah sepatutnya dijadikan acuan bersama secara integratif dan sinergis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian berbagai sektor pembangunan, terutama di bidang perekonomian dan semua sektor lainnya yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja perekonomian nasional maupun daerah. MP3EI bukan merupakan dokumen ataupun produk hukum yang berdiri sendiri, karena MP3EI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. MP3EI dirancang tidak untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, tetapi diharapkan menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Visi Inisiatif Strategi dan Prinsip Dasar Substansi MP3EI telah diselaraskan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025, yakni untuk “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Indonesia sangat berpeluang untuk mewujudkan visi ini karena didukung oleh potensi demografis, kekayaan sumber daya alam, dan posisi geografis yang strategis. MP3EI merupakan rencana pokok untuk mewujudkan Visi 2025, yakni melalui tiga misi yang menjadi fokus utamanya, yaitu: (1) Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) sumberdaya alam (SDA), geografis wilayah, dan sumberdaya manusia (SDM), melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar-kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; (2) Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

15

dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional; dan (3) Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju innovation-driven economy. Berdasarkan tiga misi tersebut, maka telah dipilih dan ditetapkan tiga strategi utama dalam mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia, yakni: [1] Pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi; [2] penguatan konektivitas nasional; dan [3] penguatan kemampuan SDM dan iptek nasional (Gambar 2.5). Ketiga strategi ini tentunya tidak masing-masing berdiri sendiri, tetapi tetap harus saling sinergi dalam rangka mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, setiap program dan kegiatan dalam rangka implementasi strategi penguatan iptek nasional harus tetap mengacu pada kegiatan ekonomi utama untuk masingmasing koridor dan mendukung upaya penguatan konektivitas nasional. Berdasarkan telaah komprehensif, dalam dokumen MP3EI telah diidentifikasi 22 kegiatan ekonomi utama secara nasional dan telah pula diidentifikasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sesuai dengan potensi masing-masing koridor (Tabel 2.2).

16


Gambar 2.5. Prinsip dasar, strategi utama, dan inisiatif strategis MP3EI dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia 2025 (Perpres 32/2011) Tabel 2.2. Kegiatan ekonomi utama pada masing-masing koridor ekonomi Indonesia


17

2.1.4. SINas Selaras MP3EI Pasca penetapan MP3EI sebagai peraturan presiden, Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) telah mensinkronisasikan program dan kegiatannya dengan hal-hal pokok yang diatur dalam MP3EI. Pada tataran kebijakan3, sebetulnya sudah sejalan, karena strategi pembangunan iptek 2010-2014 dilaksanakan melalui penguatan SINas yang meliputi aspek kelembagaan, sumberdaya dan jaringan, yang berfungsi sebagai wahana pembangunan Iptek menuju visi pembangunan Iptek dalam jangka panjang. Dalam setiap sistem inovasi akan selalu memerlukan peran dari para aktor pengembang teknologi, pengguna teknologi, dan para pihak yang ikut mewujudkan ekosistem inovasi yang kondusif (Gambar 2.6). Tautan antara pembangunan iptek dengan pembangunan ekonomi terjadi ketika teknologi yang dihasilkan digunakan dalam kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, untuk memperbesar peluang agar tautan itu terjadi, maka pengembangan iptek perlu berorientasi pada kebutuhan atau persoalan nyata, atau bersifat ‘demand-driven’. Banyak istilah yang digunakan untuk pendekatan pengembangan iptek berbasis kebutuhan nyata ini, antara lain: market-driven, issue-driven, missiondriven atau evidence-based yang maknanya kurang lebih identik.

______________ 3 Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03 /M/Kp/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2010-2014.

18


Gambar 2.6. Unsur esensial sistem inovasi (Lakitan, 2010; 2011b) Sistem inovasi akan terwujud hanya jika teknologi tersebut digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen; atau digunakan oleh pemerintah dalam rangka menjaga keutuhan kedaulatannya atau untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Secara sederhana namun tegas dan jelas, The World Bank (2010) menggunakan pernyataan: ‘What is not disseminated and used is not an innovation’ sebagai deskripsi tentang inovasi. Komunikasi dan interaksi antara pengembang dan pengguna teknologi perlu intensif dan kontinyu agar SINas dapat produktif mengalirkan kontribusinya terhadap pembangunan perekonomian nasional atau daerah. Sebagai sebuah sistem, maka SINas tidak dapat dipandang hanya sebagai kumpulan dari lembaga, tetapi yang lebih penting adalah terjadinya aliran informasi dan produk antar-lembaga. Dalam konteks SINas, maka mutlak perlu terjadi aliran informasi kebutuhan teknologi dan persoalan nyata yang membutuhkan solusi teknologi dari pihak pengguna Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

19

teknologi ke pihak pengembang teknologi. Prasyarat agar aliran ini terjadi adalah [1] keterbukaan atau keinginan dari pihak pengguna untuk berbagi informasi tentang kebutuhan dan persoalan teknologi; dan [2] sensitivitas pihak pengembang teknologi dalam mencermati kebutuhan realita teknologi dan persoalan teknologi yang dibutuhkan pengguna. Keyakinan pihak pengguna atas kapasitas lembaga pengembang teknologi dalam menghasilkan teknologi yang sesuai kebutuhan, handal secara teknis, dan kompetitif secara ekonomi akan menjadi pemicu terjadinya aliran informasi. Jika saat ini aliran tersebut masih tersendat, maka adalah bijak jika kedua belah pihak melakukan swa-evaluasi, mencermati tentang apa yang perlu dibenahi di wilayah peran masingmasing. Selain aliran informasi, maka aliran paket teknologi dari pengembang ke pengguna perlu pula terjadi. Jika ini tidak terjadi, maka SINas hanya seperti jiwa yang tak memiliki raga. Hal ini bermakna bahwa SINas itu ada dan dapat dirasakan hanya jika ada teknologi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi atau lembaga litbang yang diadopsi untuk proses produksi barang atau jasa oleh industri domestik (bisa juga internasional atau multinasional). Prasyarat agar aliran teknologi ini terjadi adalah: [1] teknologi yang dikembangkan dan ditawarkan oleh perguruan tinggi atau lembaga litbang relevan dengan kebutuhan pengguna; [2] teknologi yang ditawarkan sepadan dengan (atau dapat juga jika lebih rendah dari) kapasitas adopsi pengguna potensialnya; dan [3] penggunaan teknologi tersebut mempunyai prospek keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan teknologi serupa yang sudah tersedia. Pemerintah diharapkan dapat memainkan peran sebagai fasilitator, intermediator, dan regulator agar suasana yang kondusif dapat diwujudkan, untuk merangsang pengguna 20


dan pengembang teknologi mengintensifkan komunikasi dan interaksinya. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, pemerintah perlu memahami kapasitas dan keterbatasan, atau kekuatan dan kelemahan, yang dimiliki pihak pengembang teknologi, serta juga memahami kebutuhan dan kendala yang dihadapi pihak pengguna teknologi. Dalam konteks sistem inovasi, setiap lembaga pengembang iptek perlu mempunyai tiga kapasitas, yakni: [1] kapasitasnya dalam mengakses informasi tentang realita kebutuhan teknologi, potensi sumberdaya yang dapat dikelola atau diakses, teknologi yang telah tersedia, perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan, keberadaan pakar luar-lembaga yang potensial untuk berkolaborasi, dan sumber pembiayaan kegiatan riset (sourcing capacity); [2] kapasitasnya dalam mempublikasikan hasil-hasil risetnya, mendifusikan paket teknologi yang dihasilkan, dan memberikan landasan akademik untuk perumusan kebijakan publik (disseminating capacity); dan [3] kapasitas intinya dalam pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi secara produktif, bermutu, dan relevan, serta sepadan dengan kapasitas adopsi calon pengguna potensialnya (R&D capacity) (Lakitan, 2011a). Lembaga pengembang iptek saat ini, terutama perguruan tinggi, harus berani menghadapi tantangan baru dan tidak mungkin hanya melakukan business as usual. Para pakar di perguruan tinggi saat ini menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk melahirkan inovasi teknologi yang sesuai kebutuhan agar dapat secara nyata dan langsung mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 2.1.5. Penutup Dengan hati dan pikiran yang jernih akan sangat mudah melihat bahwa amanah konstitusi, MP3EI, SINas, dan Iptek telah tertata pada satu alur yang sama, yakni menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Sebagian kita juga telah diajarkan bahwa Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

21

ilmu yang bermanfaat merupakan salah satu bentuk amal yang pahalanya terus mengalir walaupun kita telah meninggalkan dunia yang fana ini. Oleh sebab itu, strategi yang perlu diusung adalah fokus pada pengembangan iptek yang sesuai realita kebutuhan dan/atau menjadi solusi bagi persoalan nyata sehingga: (1) bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan/atau dunia usaha, (2) sistem inovasi lebih mungkin untuk diwujudkan dan diperkuat, (3) jika disesuaikan dengan potensi lokal, koridor ekonomi, atau nasional akan pula berkontribusi nyata terhadap upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, dan (4) jika dikelola dalam sistem pemerintahan yang baik akan sangat mungkin untuk dapat mewujudkan amanah konstitusi: rakyat sejahtera dan peradaban bangsa maju. Semoga. Daftar Pustaka Boardman, P.C. 2009. Government centrality to university– industry interactions: University research centers and the industry involvement of academic researchers. Research Policy 38:1505–1516 Edgerton, D. 2006. The Shock of the Old. Profile Books Ltd., London Freeman, C. And L. Soete. 2009. Developing science, technology and innovation indicators: What we can learn from the past. Research Policy 38:583–589 Kao, C., Wu, W.Y., Hsieh, W.J., Wang, T.Y., Lin, C., Chen, L.H. 2008. Measuring the national competitiveness of Southeast Asian countries. European Journal of Operational Research 187, 613-628 Lakitan, B. 2010. Revitalisasi Kelembagaan Riset dan Pengembangan untuk Mendukung Sistem Inovasi Nasional. Keynote speech pada seminar Revitalisasi Kelembagaan Litbang, Pascasarjana Universitas Sahid, Jakarta, 23 November 2010 22


Lakitan, B. 2011a. Indikator Kinerja Lembaga Litbang di Era Informasi Terbuka. Makalah pengarahan pada Temu Peneliti Badan Litbang dan Diklat VIII Kementerian Agama RI di Makassar tanggal 12-15 April 2011 Lakitan, B. 2011b. National Innovation System in Indonesia: Present status and challenges. Keynote paper Presented at the Annual Meeting of Science and Technology Studies, Tokyo Institute of Technology, 10-12 June 2011 Lakitan, B., Hidayat, D., and Herlinda, S. 2012. Scientific Productivity and Collaboration Intensity of Indonesian Universities and Public R&D Institutions: Dependency on collaborative R&D with foreign institutions? Submitted paper for Triple Helix Conference 2012. Santoso, D. 2011. Perspective of Higher Education Development in Indonesia. Bahan presentasi pada Transforming Tertiary Education, Bali, 10 Juni 2011. World Bank. 2010. Innovation Policy: a guide for developing countries. The World Bank, Washington DC World Economic Forum. 2011. The Global Competitiveness Report 2011–2012. World Economic Forum, Geneva, Switzerland


23

2.2 PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025 Oleh: Drs. Edib Muslim*) 2.2.1

Latar Belakang

Republik Indonesia ditinjau dari luasan area seharusnya dapat menjadi “lebih dari sekedar negara besar”. Sebagaimana telah tercatat dalam Deklarasi Djuanda13 Desember 1957, yang menyatakan kepada dunia bahwa laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak jaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, Indonesia telah membangun diri sebagai kekuatan maritim yang kuat. Mengelola sumber daya budaya, pertanian, pendidikan dan teknologi dengan orientasi kelautan. Mereka membangun kemampuan trade projection capability, dan mampu melindungi kepentingan ekonomi di wilayah Asia Tenggara saat itu. Founding Fathers bangsa Indonesia senantiasa mengedepankan paradigm pembangunan ekonomi berbasis kedaulatan maritim. Selanjutnya berdasarkan national positioning statement sebagai mana terdapat pada Visi dan Misi 2025, maka Indonesia bercita-cita menjadi Negara basis ketahanan pangan dunia dengan pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber daya mineral serta pusat mobilitas logistik global.” Dan ________________ *) Makalah dinarasi kan oleh Suyanto Pawiroharsono - Staf Profesional DRN, berdasarkan paparan pada Workshop MP3EI DRN

24


untuk mencapai negara Indonesia yang maju, kekuatan12 besar dunia di tahun 2025, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas: tinggi, inklusif dan berkelanjutan. Bermula dari sebuah negara yang perekonomiannya berbasis kegiatan pertanian tradisional, saat ini Indonesia telah menjelma menjadi negara dengan proporsi industri manufaktur dan jasa yang lebih besar. Kemajuan ekonomi juga telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin tidak saja dalam peningkatan pendapatan per kapita, namun juga dalam perbaikan berbagai indikator sosial dan ekonomi lainnya termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam periode 1980 dan 2010, IPM Indonesia meningkat dari 0,39 ke 0,60. Indonesia juga memainkan peran yang makin besar di perekonomian global. Saat ini Indonesia menempati urutan ekonomi ke-17 terbesar di dunia. Keterlibatan Indonesia pun sangat diharapkan dalam berbagai forum global dan regional seperti ASEAN, APEC, G-20, dan berbagai kerjasama bilateral lainnya. Keberhasilan Indonesia melewati krisis ekonomi global tahun 2008, mendapatkan apresiasi positif dari berbagai lembaga internasional. Hal ini tercermin dengan perbaikan peringkat hutang Indonesia di saat peringkat negara-negara lain justru mengalami penurunan. Di sisi lain, tantangan ke depan pembangunan ekonomi Indonesia tidaklah mudah untuk diselesaikan. Dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

25

Dalam konteks inilah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Perspres:No.32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga 2025. Melalui percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini, perwujudan kualitas Pembangunan Manusia Indonesia sebagai bangsa yang maju tidak saja melalui peningkatan pendapatan dan daya beli semata, namun dibarengi dengan membaiknya pemerataan dan kualitas hidup seluruh bangsa.

2.2.2

Posisi Indonesia Dalam Dinamika Regional dan Global

Selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, maka visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita antara USD 14.250 - USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0-4,5 triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4 - 7,5 persen pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0-9,0 persen pada periode 2015-2025 (lihat Gambar 2.7). Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011 2014 menjadi 3,0 persen pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju.

26


Gambar 2.7. Visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2010 – 2025. Visi 2025 tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) misi yang menjadi fokus utamanya, yaitu: 1) Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) SDA, geografis wilayah, dan SDM, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar-kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 2) Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. 3) Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju innovationdriven economy. Pembangunan Indonesia tidak lepas dari posisi Indonesia dalam dinamika regional dan global. Secara geografis Indonesia terletak di jantung pertumbuhan ekonomi dunia. Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

27

Kawasan Timur Asia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata kawasan lain di dunia. Ketika tren jangka panjang (1970- 2000) pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan, tren pertumbuhan ekonomi kawasan Timur Asia menunjukkan peningkatan. Sebagai pusat gravitasi perekonomian global, Kawasan Timur Asia (termasuk Asia Tenggara) memiliki jumlah penduduk sekitar 50 persen dari penduduk dunia. Cina memiliki sekitar 1,3 miliar penduduk, sementara India menyumbang sekitar 1,2 miliar orang, dan ASEAN dihuni oleh sekitar 600 juta jiwa. Secara geografis, kedudukan Indonesia berada di tengahtengah Kawasan Timur Asia yang mempunyai potensi ekonomi sangat besar. Dalam aspek perdagangan global, dewasa ini perdagangan South to South, termasuk transaksi antara India-CinaIndonesia, menunjukkan peningkatan yang cepat. Sejak 2008, pertumbuhan ekspor negara berkembang yang didorong oleh permintaan negara berkembang lainnya meningkat sangat signifikan (kontribusinya mencapai 54 persen). Hal ini berbeda jauh dengan kondisi tahun 1998 yang kontribusinya hanya 12 persen. Pertumbuhan yang kuat dari Cina, baik ekspor maupun impor memberikan dampak yang sangat penting bagi perkembangan perdagangan regional dan global. Impor Cina meningkat tajam selama dan setelah krisis ekonomi global 2008. Di samping itu, konsumsi Cina yang besar dapat menyerap ekspor yang besar dari negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia. 2.2.3

Percepatan Transformasi Ekonomi melalui Not Business As Usual

Dengan seluruh potensi dan tantangan yang telah diuraikan di atas, Indonesia membutuhkan percepatan transformasi ekonomi agar kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan lebih dini. Perwujudan itulah yang akan diupayakan melalui langkah-langkah percepatan dan 28


perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk itu dibutuhkan perubahan pola pikir (mindset ) yang didasari oleh semangat “Not Business As Usual” (lihat Gambar 2.8).

Gambar 2.8. Ilustrasi Percepatan Transformasi Ekonomi Indonesia Perubahan pola pikir paling mendasar adalah pemahaman bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta (dalam semangat Indonesia Incorporated). Perlu dipahami juga kemampuan pemerintah melalui ABPN dan APBD dalam pembiayaan pembangunan sangat terbatas. Di sisi lain, semakin maju perekonomian suatu negara, maka semakin kecil pula proporsi anggaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Dinamika ekonomi suatu negara pada akhirnya akan tergantung pada dunia usaha yang mencakup BUMN, BUMD, dan swasta domestik dan asing. Pemahaman tersebut harus direfleksikan dalam kebijakan Pemerintah. Regulasi yang ada seharusnya dapat mendorong partisipasi dunia usaha secara maksimal untuk membangun berbagai macam industri dan infrastruktur yang diperlukan. Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

29

Karena itu percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia memerlukan evaluasi terhadap seluruh kerangka regulasi yang ada, dan kemudian langkah-langkah strategis diambil untuk merevisi dan merubah regulasi sehingga mendorong partisipasi maksimal yang sehat dari dunia usaha. Semangat Not Business As Usual juga harus terefleksi dalam elemen penting pembangunan, terutama penyediaan infrastruktur. Pola pikir masa lalu mengatakan bahwa infrastruktur harus dibangun menggunakan anggaran Pemerintah. Akibat anggaran Pemerintah yang terbatas, pola pikir tersebut berujung pada kesulitan memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai bagi perekonomian yang berkembang pesat. Saat ini telah didorong pola pikir yang lebih maju dalam penyediaan infrastruktur melalui model kerjasama pemerintah dan swasta atau Public-Private Partnership (PPP). Namun demikian, untuk mempercepat implementasi MP3EI, perlu juga dikembangkan metode pembangunan infrastruktur sepenuhnya oleh dunia usaha yang dikaitkan dengan kegiatan produksi. Peran Pemerintah adalah menyediakan perangkat aturan dan regulasi yang memberi insentif bagi dunia usaha untuk membangun kegiatan produksi dan infrastruktur tersebut secara paripurna. Insentif tersebut dapat berupa kebijakan (sistem maupun tarif) pajak, bea masuk, aturan ketenagakerjaan, perizinan, pertanahan, dan lainnya, sesuai kesepakatan dengan dunia usaha. Perlakuan khusus diberikan agar dunia usaha memiliki perspektif jangka panjang dalam pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selanjutnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus membangun linkage semaksimal mungkin untuk mendorong pembangunan daerah sekitar pusat pertumbuhan ekonomi.

30


2.2.4

Potensi sumber SDA: (i) key success factor : SD energi, SD pertanian, SD mineral,

Indonesia adalah negara yang kaya dengan potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan (hasil bumi) maupun yang tidak terbarukan (hasil tambang dan mineral). Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus dapat dikelola seoptimal mungkin, dengan meningkatkan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah tinggi dan mengurangi ekspor bahan mentah. Dengan demikian maka Indonesia diproyeksikan sebagai basis ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber daya mineral serta pusat mobilitas logistik global. Sampai tahun 2010, Indonesia masih menjadi salah satu produsen besar di dunia untuk berbagai komoditas, antara lain kelapa sawit (penghasil dan eksportir terbesar di dunia), kakao (produsen terbesar kedua di dunia), timah (produsen terbesar kedua di dunia), nikel (cadangan terbesar ke empat di dunia) dan bauksit (cadangan terbesar ke tujuh di dunia) serta komoditas unggulan lainnya seperti besi baja, tembaga, karet dan perikanan. Indonesia juga memiliki cadangan energi yang sangat besar seperti misalnya batubara, panas bumi, gas alam, dan air yang sebagian besar dimanfaatkan untuk mendukung industri andalan seperti tekstil, perkapalan, peralatan transportasi dan makanan-minuman. Potensi sumber daya alam tersebut terlihat pada Gambar 2.9.


31

Gambar 2.9. Potensi Sumber Daya Alam dan Prospek Pemanfaatannya Untuk Industri

2.2.5

Daya Dukung Ekologi (air, pangan, kelautan) dan pasar.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah dengan panjang mencapai 5.200 km dan lebar mencapai 1.870 km. Lokasi geografisnya juga sangat strategis (memiliki akses langsung ke pasar terbesar di dunia) karena Indonesia dilewati oleh satu Sea Lane of Communication (SLoC), yaitu Selat Malaka, di mana jalur ini menempati peringkat pertama dalam jalur pelayaran kontainer global. Berdasarkan data United Nations Environmental Programme (UNEP, 2009) terdapat 64 wilayah perairan Large Marine Ecosystem (LME) di seluruh dunia yang disusun berdasarkan tingkat kesuburan, produktivitas, dan pengaruh perubahan iklim terhadap masing-masing LME. Indonesia memiliki akses langsung kepada 6 (enam) wilayah LME yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, yaitu: LME 34 – Teluk Bengala; LME 36- Laut Cina 32


Selatan; LME 37-Sulu Celebes; LME 38-Laut-laut Indonesia; LME 39-Arafura-Gulf Carpentaria; LME 45–Laut Australia Utara. Sehingga, peluang Indonesia untuk mengembangkan industri perikanan tangkap sangat besar. Walaupun potensi ini merupakan keunggulan Indonesia, namun keunggulan tersebut tidak akan terwujud dengan sendirinya. Sejumlah tantangan harus dihadapi untuk merealisasikan keunggulan tersebut, sebagaimana diuraikan berikut ini. Struktur ekonomi Indonesia saat ini masih terfokus pada pertanian dan industri yang mengekstraksi dan mengumpulkan hasil alam. Industri yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk, proses produksi dan distribusi di dalam negeri masih terbatas. Selain itu, saat ini terjadi kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Hal ini tidak bisa dibiarkan berlanjut ke generasi yang akan datang. Harus pula dipahami bahwa upaya pemerataan pembangunan tidak akan terwujud dalam jangka waktu singkat. Namun begitu, upaya tersebut harus dimulai melalui upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia sebagai titik awal menuju Indonesia yang lebih merata. Tantangan lain dari suatu negara besar seperti Indonesia adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur itu sendiri memiliki spektrum yang sangat luas. Satu hal yang harus mendapatkan perhatian utama adalah infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.


33

2.2.6

Enam koridor dan Aktivitas ekonomi utama

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia menetapkan sejumlah program utama dan kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus pengembangan strategi dan kebijakan. Prioritas ini merupakan hasil dari sejumlah kesepakatan yang dibangun bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam serial diskusi dan dialog yang sifatnya interaktif dan partisipatif. Berdasarkan kesepakatan tersebut, fokus dari pengembangan MP3EI ini diletakkan pada 8 program utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama (lihat Gambar 4). Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan mengintegrasikan 3 elemen utama yaitu: (i)

dengan

mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Kepulauan Maluku,

(ii) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara local dan terhubung secara global (locally integrated, globally connected), (iii) memperkuat SDM dan Iptek nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor.

34


Gambar 2.10. Kegiatan Ekonomi Utama dalam MP3EI. 2.2.7

Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek Nasional

Dalam upaya mendukung salah satu pilar MP3EI, adalah melalui penguatan SDM dan Iptek nasional yang dapat dilakukan dengan cara 1) pemetaan kebutuhan dan kesiapan iptek, 2) informasi cluster – cluster teknologi, 3) melakukan capacity building dalam membuat perencanaan, regulasi, public policy, dan lain-lain. Selanjutnya keterlaksanaan MP3EI memerlukan percepatan transformasi inovasi dalam ekonomi yang dilakukan melalui pengembangan modal manusia berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara terencana dan sistematis dalam suatu Sistem Inovasi Nasional (SINas) serta berbagai upaya transformasi inovasi dalam kegiatan ekonomi. Salah satu tujuan MP3EI adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia lebih cepat, untuk itu kita harus secara terencana meningkatkan value added di dalam upaya mengejar Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

35

ketertinggalan bangsa saat ini. Jika berbicara percepatan berarti harus ada yang dilakukan diluar kebiasaan, bussines as not usual serta memiliki koherensi dengan suatu proses inovasi yang didalamnya terkandung iptek. Untuk itu inovasi menjadi bagian yang penting untuk pelaksanaan MP3EI. Untuk itu perlu membangun pertumbuhan berkualitas: (i) pertumbuhan tinggi, inklusif, (ii) berkeadilan dan berkelanjutan, dan kesejahteraan dirasakan di semua daerah dan oleh seluruh masyarakat, (iii) dilakukan dengan pendekatan “breakthrough” dan “Business As Not Usual”. ... melalui langkah-langkah cerdas, fokus, dan terukur, dan (i) menjadi big player ekonomi global yaitu sebagai 12 negara besar di dunia pada tahun 2025 Sebagai prediksi, setelah tahun 2010: dimana PDB ~ US$ 700 Milyar, atau pendapatan/kap US$ 3,005, dan melalui program kegiatan MP3EI, maka dapat pada tahun 2014: PDB US$ ~ 1,2 triliun, dengan pendapatan/kap:US$ ~ 4.800 dan Indonesia akan menjadi negara dengan tingkat ekonomi 14 besar dunia, dan pada tahun 2025 PDB menjadi US$ 3,8 –4,5 Trilyun, pendapatan/kap:13.000 –16.100 US$ (high income country), dan Indonesia menjadi terbesar ke-12 dunia Untuk mendukung pencapaian sasaran MP3EI, maka diperlukan ” Thinking out of the box, dan untuk itu membutuhkan perubahan mindset yang antara lain dilakukan dengan: a) Menghidari ROI Marginal: pertumbuhan berkualitas tidak dapat diraih sendiri-sendiri -sektoral maupun administrasi kewilayahan semata b) Asset sumber daya energy relatif berlimpah, memerlukan engineering akses wilayah bagi percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi c) Amanat UU 4/2009 tentang Minerba,maka setelah tahun 2014 tidak lagi diperbolehkan ekspor dalam bentuk bahan 36


baku atau dengan kata lain harus dalam bentuk produk olahan. d) Perubahan iklim, pergeseran demografis global, posisi geografis dan geoekologis membentuk leverage ekonomi Indonesia di pasar dunia. Menjadi faktor penting dalam menentukan arah pengembangan ekonomi Indonesia ke masa depan e) Mengedepankan pendekatan solusi mencapai tujuan pembangunan, bukan berkutat pada pendekatan masalah yang dihadapi. f) Menghasilkan strategi dan kebijakan pembangunan bernilai transformatif struktural, bukan incremental g) Peningkatan Value Added Memfasilitasi percepatan investasi swasta sesuai kebutuhannya Mengintegrasikan pendekatan sektoral dan RegionalPemerintah dan Mendorong Inovasi h) Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhanutama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman. i)

Memperluas pertumbuhan dengan menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhanmelalui inter-modal supply chain systems.

j)

Menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur & pelayanan dasar dalam menyebarkan manfaat pembangunan secara luas. (pertumbuhan yang inklusif

k) Penetapan dua pelabuhan hub internasional sebagai pintu gerbang laut, satu di bagian barat Indonesia, satudi bagian Timur Indonesia l)

Menerapkan penuh doktrin strategis wawasan nusantara. Menseksamai dinamika strategis dunia


37

3

Rangkuman

Berdasarkan diskusi materi presentasi, maka dapat dirangkum bahwa MP3EI adalah merupalan pedoman komplemen pembangunan ekonomi yang mempunyai dasar / kekuatan hukum yaitu Perpres No. 32/2011, sehingga perlu dilaksanakan. Oleh karena itu MP3EI perlu mendapat masukan bagaimana MP3EI dapat dilaksanakan sesuai dengan target-target yang telah ditentukan. Berbagai masukan penting antara lain bahwa: 1) Perlunya antisipasi kebutuhan listrik yang terus meningkat (14%/tahun), yaitu dengan cara efisiensi dan difersifikasi sumber daya energi, khususnya dengan memanfaatkan sumber daya energi terbarukan dan meningkatkan kandungan lokal. Untuk perlunya penyamaan visi pengembangan energi di Indonesia. Selain itu, diperlukan kebijakan pemerintah sesuai dengan pasal 33, dimana pemakaian bbm merupakan alternatif terakhir setelah pemakaian sumber energi lainnya. 2) Dokumen MP3EI hendaknya merupakan dokumen yang hidup (life document) yang dapat diperbaiki setiap saat. Walaupun banyak permasalahan, kita harus yakin bahwa kita dapat melaksanakan. Produksi pangan selama ini turun sekitar 1,2%, sehingga perlu upaya peningkatan produksi pangan dengan: - memanfaatkan lahan sub-optimal yang masih luas, khususnya di luar Jawa. - mengimplementasikan hasil-hasil riset di bidang pertanian yang sudah banyak,. - mendukung ketersediaan dan aksesibilitas pupuk dan benih yang selama ini sering terlambat. - Melalukan investasi di bidang pertanian sebagaimana di Brasilia, dan sekaligus untuk mengurangi konversi lahan pertanian

38


-

menerapkan pertanian spesifik lokasi (sepklok) dimasa mendatang sangat penting mengingat perubahan iklim, yaitu dengan memanfaatkan varietas yang adaptif terhadap perubahan iklim.

3) Melaksanakan reformasi lahan / reformasi agraria sehinga lahan dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana tataruang, dan sekaligus dapat mengatur berbagai permasalahan seperti konversi lahan, pencaplokan tanah masyarakat, kebijakan desentralisasi (wewenang pemerintah pusat dan daerah), kepemilikan lahan / asset oleh investor asing dan lain-lain. 4) Melalukan pembangunan SDM, baik untuk pengembangan teknologi maupun untuk managemen sehingga berbagai masalah untuk penjadwalan, meningkatkan kandungan lokal (local content), pendekatan keamanan (security approach), dan lain-lain. Untuk itu, perlunya dilakukan pemetaan SDM dan sekaligus pemetaan sosial yang terkait dengan pembangunan MP3EI. Oleh karena itu dalam implementasi MP3EI perlu lebih melibatkan institusi riset, daripada dengan swasta. 5) Implementasi MP3EI perlu didukung dengan perubahan mind set menuju otak sehat. Hal ini penting mengingat Indonesia kaya akan SDA yang dalam pengelolaannya diperlukan otak sehat. 6) MP3EI perlu didukung dengan program strategi yang jelas untuk pelaksanaannya, serta bagaimana memperoleh anggaran yang memadai untuk mendukungnya. Programprogram tersebut harus rinci dan implementatif (jangan sampai dead of detail). 7) Dalam pelaksanaan MP3EI juga harus dapat dipersiapkan SDM lokal, dan jangan hanya berorientasi pada target. Tetapi harus mampu mensejahterakan masyarakat bawah, menurunkan angka kemiskinan, dan bukan berpihak pada Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

39

pada pengusahan kelas atas, agar masyarakat tidak hanya menjadi ”penonton” dan ”buruh” dalam pembangunan MP3EI tersebut. 8)

MP3EI juga perlu disosialisasi hingga ke lapisanan masyarakat bawah dan sekaligus dapat mendukung kebutuhan riset di daerah.

9) Mengingat luasnya bidang pelaksanaan MP3EI, maka perlu difokuskan pada 3-4 bidang yang penting / prioritas 10) MP3EI sebagai rencana induk masih banyak mempunyai kelemahan karena belum disusun berdasarkan filosofi yang matang dan belum didukung dengan perundangundangan, khususnya di bidang industri. 11) Pembangunan ekonomi harus dapat mengemban amanah konstitusi adalah untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Amanah konstitusi mencakup UUD 1945 pasal 33, MP3EI, SINas, dan Iptek telah tertata pada satu alur yang sama, yakni menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Dalam hal ini pembangunan harus dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat (pro poor), dapat memberikan lapangan kerja (pro job) dan mensejahterakan masyarakat kalangan bawah.

2.2.7

Rekomendasi

MP3EI adalah dokumen yang telah mempunyai kekuatan hukum, namun dalam penyusunannya belum dilakasanakan secara konseptual, filosofis dan implementatif. Oleh karena itu agar MP3EI dapat mendukung visi dan misi RPJPN 20052025, maka perlu disempurnakan. Adapun saran / rekomendasi penyempurnaan MP3EI adalah sebagai berikut: 1) Pemetaan SDM dan Iptek dan selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan SDM dan Iptek serta 40


2)

3)

4)

5) 6)

penyusunan program pengembangannya untuk mendukung MP3EI. Pelaksanaan MP3EI perlu mengemban amanah konstitusi UUD ’45 khususnya pada pasal 31 ayat 5, dimana adalah untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu MP3EI dapat berperan sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat bawah Pelaksanaan MP3EI hendaknya juga dapat berkolaboratif dengan lembaga riset sebagai lembaga pengembang Iptek dan sekaligus sebagai sumber SDM berkualitas Perlunya didukung dengan program dan strategi yang rinci serta dana yang realistis, serta memperhatikan aspek sosial, dan harus dilaksanakan dengan otak sehat. MP3EI perlu disosialisasi hingga ke lapisanan masyarakat bawah dan sekaligus dapat mendukung kebutuhan riset di daerah. Mengingat luasnya bidang pelaksanaan MP3EI, maka perlu difokuskan pada 3-4 bidang yang penting / prioritas Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan aset / lahan, sehingga pihak swasta dan asing dapat dikendalikan, dan bukan mendominasi.


41

BAB 3. PENINGKATAN KOMPONEN IPTEK DALAM NEGERI UNTUK INDUSTRI NASIONAL 3.1 Mainstreaming Iptek dalam Pembangunan Nasional Menteri Negara Riset dan Teknologi*) Kita patut bersyukur untuk pertumbuhan ekonomi di atas 6%, income per capita berkisar US$3000 dan GDP Rp. 7000T artinya ekonomi kita secara bertahap terus berkembang dan bahkan kita sudah masuk menjadi anggota negara-negara G-20. Ini semua adalah berkat kerja keras kita semua. Kita bisa rasakan bahwa saat ini jumlah penduduk klas menengah juga semakin banyak, meskipun jumlah penduduk dengan pendapatan rendah masih sangat besar. Laporan World Economic Forum (WEF) 2011/2012 menyebutkan bahwa Indonesia sekarang termasuk kategori Negara yang berada pada tahapan efficiency-driven. Apabila kita berhasil memperbaiki beberapa kelemahan-kelemahan yang ada maka niscaya negara Indonesia bisa masuk ke kategori Negara yang innovation driven. Menurut The Global Competitiveness Report 2011-2012, daya saing Indonesia menempati peringkat ke-46 dari 142 negara. Dari 12 pilar daya saing yang dinilai, pilar kesiapan teknologi dan inovasi merupakan pilar yang mempunyai nilai terendah dibandingkan pilar-pilar lainnya. Nilai pilar kesiapan teknologi 3,33 dan pilar inovasi 3,59. Sementara itu, pilar yang tertinggi adalah pilar kesehatan dan pendidikan dasar 5,74 dan makro ekonomi 5,66. Fakta ini mengindikasi bahwa perkembangan sumber daya Iptek (S&T resource advantage) _________________ *) Besumber dari Teks Sambutan Menristek pada Sidang Paripurna- II Dewan Riset Nasional di Auditorium BPPT, Senin, 16 juli 2012

42


belum memberikan sumbangan yang signifikan bagi pembentukkan keunggulan posisi (positional advantage) Indonesia di dalam peningkatan daya saing. Artinya struktur ekonomi Indonesia saat ini masih terfokus pada pertanian dan industri yang mengekstraksi dan mengumpulkan hasil alam. Industri yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk, proses produksi dan distribusi di dalam negeri masih terbatas. Apabila kita perhatikan data ekspor selama satu dasawarsa ini maka produk-produk manufaktur ekspor didominasi oleh produk-produk bernilai tambah rendah. Sedangkan produk manufaktur dengan kandungan teknologi menengah sampai tinggi masih rendah dan cenderung defisit. Hal ini dapat dijelaskan apabila kita memperhatikan data volume pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan tetapi investasi R&D tidak ada peningkatan yang berarti sehingga dapat dimengerti bahwa produk-produk yang dihasilkan tidak tersentuh oleh hasil-hasil R&D nasional. Dalam sebuah sistim masyarakat/industri, dapat saja terjadi situasi dimana iptek dikembangkan tanpa ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat industri. Bagi masyarakat/industri, dimana iptek dipandang kurang berharga artinya “iptek terdevaluasi”. Dalam kondisi demikian, maka sistim pasar mengalami hambatan untuk bisa meningkatkan efisiensi, baik efisiensi teknis maupun efisiensi alokatif karena keduanya membutuhkan kapasitas iptek. Sebagian ekonom memperlakukan iptek sebagai faktor eksternal dari pasar, sebagian teknolog memperlakukan pasar sebagai faktor eksternal dari iptek, arena jual-beli yang meminta hasil penerapan iptek. Dari sini, terlewatkan adalah hubungan-hubungan saling terpaut secara intim antara iptek dan pasar. Transaksi pasar seringkali merupakan arena dimana iptek berkembang dan bersikulasi. Meski demikian, dalam praktiknya bisa saja kedua kegiatan ini, pengembangan Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

43

iptek dan transaksi pasar, tidak bersifat saling memperkuat (mutual reinforcement). Di era kepemimpinan Presiden Soeharto, bangsa Indonesia menerapkan kebijakan berwatak tekno-nasionalistik. Di-akhir 1970-an, sebuah upaya industrialisasi berbasis teknologi “garda depan” (frontier technology) dijalankan. Sebuah ekonomi dimana area produksi digerakkan oleh ide high-tech, dengan pangsa pasar internasional dan nasional, menjadi objektif dari kebijakan ini. Ini merupakan misi nasionalisme yang mengandalkan penguasaan teknologi, dan kebijakan teknologi yang berorientasi nasionalisme – teknonasionalisme. Para penganut tekno-nasionalisme percaya bahwa iptek “garda depan” harus dikuasai, dan bahwa daya saing ekonomi harus bersumber pada kekuatan iptek (Hill dan Thee Kian Wie, 1998). Pada era ini, beberapa inovasi besar telah dihasilkan, akan tetapi dimasa krisis ekonomi tahun 1997-1998 konsistensi kebijakan khususnya terkait dengan proyek-proyek pengembangan dan industri high-tech berubah dan menyebabkan sistim inovasi yang sedang dibentuk tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tentu saja tidak semua pemikir ekonomi menerima paham tekno-nasionalisme tersebut. Sejak awal 1970-an, sejumlah ahli ekonomi menyarankan agar Indonesia menempuh industrialisasi dengan berbasiskan penanaman modal asing, pembangunan pabrik berpola turnkey, dan alih teknologi (Thee, 1997). Akhir-akhir ini sejumlah pakar ekonomi percaya bahwa pendekatan yang lebih tepat adalah pembangunan ekonomi yang dihela pasar (market-led economy development). Jadi disatu sisi, terdapat pandangan bahwa iptek merupakan kekuatan penentu (determining force), tetapi di pihak lain terdapat kepercayaan akan determinisme pasar. Bahwa mekanisme pasar itu sendiri yang akan menentukan jenis teknologi mana layak berkembang dan arah

44


perkembangannya. Dalam hal ini, mekanisme pasar merupakan kekuatan pengungkit pertumbuhan ekonomi. Mari kita belajar dari Cina terkait dengan mutual reinforcement. Seperti halnya Indonesia, Cina juga memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan memiliki populasi penduduk yang besar. Pada tahun 1970-an negara ‘Tirai Bambu’ ini memulai bereksperimen dengan kebijakan-kebijakan untuk memacu perkembangan iptek. Deng Xiaoping beragumen bahwa: “Profound changes have taken place and new leaps have been made in almost all areas. A whole new range of new sciences and technologies is continuously emerging.” Langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Cina adalah antara lain, pada awalnya melakukan impor iptek dari negara-negara Barat untuk tujuan merenovasi perusahaanperusahaan milik negara. Penanaman modal asing dirangsang untuk masuk ke Cina, tapi dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh Pemerintah Cina. Meskipun ekonomi Cina di masa itu sudah terbuka terhadap korporat multinasional (MNC) tetapi peran MNC di pasar domestik dibatasi, dengan cara diharuskan bermitra dengan BUMN Cina. “Torch Plan” adalah salah satu program Pemerintah, yang mencakup pengembangan berbagai kawasan high-technology. Dalam kawasan itu didirikan sejumlah perguruan tinggi berikut perusahaan-perusahaan high-technology (BUMN), yang menggabungkan riset, pendidikan dan produksi industrial. Para pelaku utama dalam proses inovasi tersebut adalah perusahaan milik negara, perguruan tinggi dan lembaga riset pemerintah. Tetapi strategi ini tidak sukses. Hubungan antara institusi riset dan perusahaan swasta Cina tidak berkembang, meskipun telah berdiri sejumlah industrial parks, hanya sedikit perusahaan swasta Cina yang berpartisipasi di situ. Pemerintah Cina mengubah kebijakannya, dengan mengurangi kendali Pemerintah Pusat, serta lebih terbuka Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

45

lagi terhadap penanaman modal asing langsung (Foreign Direct Investment, FDI). Pada awal 1990-an Pemerintah Cina meminta perusahaan-perusahaan swasta Cina untuk melakukan alih teknologi dan mengupayakan peningkatan kapabilitas teknologi. Group swasta didorong untuk melakukan pengembangan produk, dengan berbasiskan riset yang berorientasi persaingan pasar. Kebijakan ini menstimulasi tumbuhnya kelompok swasta non-pemerintah yang didirikan oleh para individual dari perguruan tinggi, dengan kepemilikan secara bersama publik-swasta. Pada tahun 1995, Pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan baru yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan iptek, yaitu “pengembangan riset fundamental menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan pengembangan teknologi terapan diserahkan kepada pelaku pasar dan Pemerintah Provinsi”. Perhatian pada perusahaan kecil dan menengah mulai meningkat. Pengembangan industrial parks juga bergeser ke arah yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan kecil dan menengah. Sejumlah pusat inkubasi membentuk modal ventura untuk kelompok usaha kecil dan menengah, dan membantu mereka untuk mendapatkan pinjaman bank. Meskipun sukses merangsang pertumbuhan berbagai perusahaan berbasis iptek, muncul persoalan baru yang signifikan. Program akusisi teknologi lewat FDI justru menimbulkan dominasi pasar domestik oleh kelompok usaha multinasional berbasis asing. Di banyak sektor, para MNC bergerak jauh lebih agresif dan meraih posisi pasar yang kuat, serta mempertahankan kendali mereka atas kepemilikan teknologi. Keterbukaan terhadap FDI tidak memberikan benefit dalam bentuk alih teknologi. Meskipun demikian, Pemerintah Cina berhasil mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi, terbukti saat ini menurut SJR-SCImago Journal & Country Cina menempati ranking kedua setelah AS dalam hal scientific publication (1996-2010). 46


Demikian juga dengan jumlah paten yang terdaftar di USPTO, meningkat signifikan. Semua ini sejalan juga dengan peningkatan investasi R&D yang saat ini lebih besar dari 1.5% dari GDP. Keberhasilan ini tidak terlepas dari leadership, konsistensi kebijakan, dan infrastruktur sosial dan budaya yang berkembang sejalan dengan makin kuatnya sistim inovasi yang dibentuk. Bagaimana dengan Indonesia? Dari sisi kebijakan dan strategi kebijakan awalnya hampir sama, akan tetapi bila kita bandingkan hasilnya saat ini sangat jauh bedanya. Apabila kebijakan S&T Pemerintah Indonesia masih berfokus pada “penguatan sistim inovasi nasional”, maka kebijakan S&T Pemerintah Cina adalah “memperkuat budaya inovasi”. Dari ilustrasi tersebut diatas, saya ingin kaitkan dengan beberapa isu yang saat ini kita hadapi dan memerlukan masukan dan rekomendasi dari para pakar Dewan Riset Nasional. Pertama terkait dengan upaya peningkatan investasi R&D agar mencapai 1 % GDP pada tahun 2014. Saat ini investasi yang ada adalah sebesar 0.08% dari GDP dan 80% investasi Pemerintah. Bagaimana merubah agar prosentasi tersebut meningkat dengan porsi investasi swasta lebih dominan? Kedua terkait dengan peran Iptek sebagai pilar ketiga MP3EI. Bagaimana menciptakan kondisi mutual reinforcement antara pasar dan iptek? Bagaimana mainstream iptek pada produkproduk komoditas MP3EI sesuai dengan kapasitas absorpsi teknologinya? Investasi nasional pada produk komoditas MP3EI diharapkan dapat menggambarkan juga investasi R&D (investasi litbang, jumlah SDM iptek, sarpras lab), produktivitas R&D, tumbuhnya pusat-pusat unggulan iptek bertaraf internasional, dan terciptanya klaster inovasi. Ketiga strategi transfer teknologi. Bagaimana transfer teknologi melalui pola FDI?, transfer teknologi pada proyekMainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

47

proyek besar yang diciptakan oleh Pemerintah seperti pengembangan pesawat tempur KFX/IFX, pengadaan kapal selam dan kapal perang, proyek energi 10MW, proyek e-KTP, mobil nasional, dan lain-lain? Persepsi tentang konsep teknologi masih berbeda antara pemilik proyek/potensial pengguna, industri, dan lembaga litbang. Kesuksesan transfer teknologi sangat ditentukan oleh strategi dan kapasitas serta kapabilitas teknologi dari agent of technology transfer. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi industri utama khususnya terkait dengan revitalisasi teknis untuk peningkatan kapabilitas teknologi. Keempat terkait dengan sinergi kebijakan. Bagaimana agar kebijakan iptek dapat didukung oleh kebijakan-kebijakan terkait lainnya seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pajak dan keuangan, kebijakan industri, kebijakan pendidikan, kebijakan tenaga kerja, kebijakan infrastruktur sosial, dan lain-lain? Kelima, di beberapa negara maju, tanggung jawab terhadap penguasaan kemandirian teknologi berada pada Kementerian sektoral terkait dan tidak berada di satu Kementerian saja. Disisi lain, transfer teknologi akan sulit terjadi pada proyekproyek pengadaan, sedangkan proyek-proyek pengembangan riset hampir tidak ada. Isu disini adalah peran dari masingmasing Kementerian dalam penguasaan dan kemandirian teknologi terkait dengan pendekatan small many and big few dan terciptanya proyek pengembangan riset. Isu keenam adalah tentang produktivitas R&D, index technology readiness, index inovasi, dan infrastruktur iptek. Perlu dipertimbangkan bahwa phenomena Swedish paradox memperlihatkan bahwa peningkatan investasi R&D tidak otomatis akan terjadi peningkatan pemanfaatan teknologi pada industri atau konstribusi iptek pada ekonomi.

48


Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional Pasal 4, menyatakan bahwa Dewan Riset Nasional (DRN) mempunyai tugas : [1] membantu Menteri dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan iptek; [2]

memberikan berbagai pertimbangan kepada Menteri dalam penyusunan kebijakan strategis nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.

DRN yang beranggotakan para pakar dari berbagai unsur kelembagaan iptek, seperti Perguruan Tinggi, lembaga riset Pemerintah, dan industri, hendaknya berperan sebagai:  gudang pakar (think tank). DRN dapat secara aktif mengkaji berbagai aspek perkembangan Iptek yang diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan nasional;  group pakar mandiri (Independent expert group). DRN dapat memberikan second opinion terhadap berbagai kebijakan Iptek serta kebijakan-kebijakan pembangunan lainnya yang dirumuskan oleh pemerintah. Oleh karena itu, masukan dan rekomendasi DRN secara periodik terhadap isu-isu iptek yang berkembang sangatlah diharapkan. Akhirnya, dalam kesempatan baik ini saya sampaikan terima-kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DRN yang dalam Sidang Paripurna kali ini menyelenggrakan forum dialog nasional. Saya berharap hasil dari forum dialog ini ada rekomendasi-rekomendasi terhadap isu-isu yang berkembang dan terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi berbagai kebijakan dalam mendorong perkembangan ekonomi yang berakar pada kemampuan teknologi dan inovasi guna peningkatan daya saing bangsa dan demi percepatan proses pembangunan nasional. Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

49

3.2 SUPREMASI HUKUM SEBAGAI BASIS PENGUATAN DAYA SAING BANGSA 1) Oleh : Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.2) Telah menjadi sejarah dan patut diambil pelajaran bahwa pembangunan pada masa lalu di era Orde Baru menempatkan hukum pada posisi yang sulit, karena hukum tidak lagi independen tetapi lebih merupakan pelengkap kepentingan ekonomi dan politik jika dibutuhkan. Ketika itu politik dan ekonomi menduduki posisi yang utama karena stabilitas pembangunan (ekonomi) dibutuhkan stabilitas politik. Anehnya ketika carut marut ekonomi terjadi dan stabilitas politik dan ekonomi goyah maka banyak orang mengharapkan peranan hukum yang selama ini kurang mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan tiadanya kepastian hukum, karena hukum lebih tunduk pada peribahasa “semuanya dapat diatur. Ibarat orang mempunyai sepuluh anak, ada satu anak yang namanya hukum yang kurang gizi karena dianggap tidak penting diminta mengatasi persoalan politik dan ekonomi bangsa yang besar dan menggurita. Saat itu orang akan ketawa bila bicara tentang hak asasi manusia, karena kekuasaan lebih dominan dan mengkooptasi hukum. Pemerintah yang tidak pernah (merasa) bersalah, sekalipun pengadilan Tata Usaha Negara memenangkan gugatan terhadap pemerintah itupun “nyaris” tidak terdengar putusannya ditaati oleh pemerintah (negara). Setiap pembebasan hak atas tanah dapat dipastikan ada masyarakat yang karena tanahnya dihargai sedemikian kecilnya, pasti menimbulkan konflik pertanahan. Tidak mengherankan jika akumulasi permasalahan tanah baik yang ________________ 1) Makalah disampaikan dalam Dialog Nasional Dewan Riset Nasional “Mainstreaming Iptek dalam Pembangunan Nasional“ tanggal 16 Juli 2012 di Jakarta. 2) Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

50


ditangani oleh pengadilan (Mahkamah Agung) maupun yang masih membara di tengah masyarakat menduduki peringkat pertama. Hal ini tentu mencerminkan betapa pentingnya masalah pertanahan menjadi agenda utama (diprioritaskan) penyelesaiannya. Kini hal itu sudah berubah, penghormatan terhadap hak asasi manusia semakin nyata, kebebasan pers, kebebasan berekpresi, berkumpul dan menyatakan pendapat dapat dirasakan. Pemerintahan bergeser dari sifat otoriter dan sentralistis menuju demokratis dan desentralistis. Wawasan pembangunan saat ini seharusnya dilihat secara holistik, karena satu dan lain faktor saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Begitupun peranan hukum tidak ditentukaan oleh hukum sendiri tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi, sosial dan budaya. Seperti upaya pemberantasan korupsi, nampak jelas ranah yang mempengaruhi yaitu politik dan ekonomi. Oleh sebab itu menghendaki terciptanya supremasi hukum juga harus memperhitungkan beberapa jauh faktor lain menjadi pendukung atau penghambat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dimensi budayapun tidak bisa dikesampingkan, terlebih lagi hukum di Indonesia dalam praktek juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Seperti halnya korupsi sudah sangat membudaya, sehingga korupsi bukan dianggap sebagai perbuatan cacat tetapi seperti suatu kewajaran dilakukan untuk memburu jabatan atau kekayaan. Ada tiga nilai yang patut mendapat perhatian dalam upaya mendukung daya saing bangsa: Pertama, hukum harus menjamin adanya kepastian hukum. Persoalan yang masih menjadi sisa saat ini adalah kurang adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dimaknai kepastian dalam hukum dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum mengacu pada sinkronisasi dan harmonisasi hukum baik yang vertikal maupun yang Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

51

horisontal. Vertikal masih terdapatnya ketetuan hukum yang bertentangan dengan konstitusi, peraturan yang bertentangan dengan undang undang. Horisontal artinya diantara undangundang juga masih ada yang kurang sinkron satu dengan yang lain. Dengan perkataan lain diperlukan adanya sinkronisasi hukum dan harmonisasi hukum dalam sistem hukum di Inonesia. Aspek ego sektoral yang mementingkan kepentingan sektoral tanpa melihat akibatnya pada sektor lain harus dapat diakhiri. Kepastian hukum jenis kedua adalah sesuainya ketentuan hukum dengan yang dipraktekkan diranah implementasinya. Dengan perkataan lain tiada kesesuaiannya antara apa yang tertulis (law in the book) dan apa yang dipraktekkan di masyarakat (law in action). Sering berubahnya ketentuan perundangundangan dapat mengacaukan prediktabilitas dan kalkulabilitas bidang usaha atau masyarakat. Bergantinya pimpinan misalnya Kepala Daerah tak menutup kemungkinan berubahnya kebijakaan (policy)daerah, yang disebabkan karena faktor politik maupun tujuan interes tertentu. Preditabilitas dan kalkulabilitas merupakan nilai dalam masyarakat modern yang memberi peluang pada setiap usaha di berbagai bidang. Banyak sudah korban korban kebijakan karena berubahnya kebijakan pimpinan pusat maupun daerah. Hal ini akan mengorbankan kepastian hukum. Terlebih lagi dalam rangka investasi segala sesuatunya telah diperhitungkan (diprediksi dan dikalkulasi) konsekuensinya sehingga perubahan kebijakan undang-undang atau peraturan yang lebih rendah dapat mengacaukan dan merugikan perhitungan bisnis. Prioritas sektor dapat didasarkan pada kepentingan yang paling menyentuh kebutuhan rakyat banyak. Misalnya dalam bidang pertanian yang menjadi kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia. Oleh sebab itu sudah semestinya sektor yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak menjadi 52


prioritas utama misalnya ketersediaan dan keterjangkaunya rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar ( sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan) secara terus menerus. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini membawa arah pada politik pembangunan yang menyentuh aspek cabang cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara (Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Mahkamah menafsirkan arti cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat (1) penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak (2) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hidup rakyat banyak (3) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup rakyat banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara, namun terpulang kepeda Pemerintah bersama lembaga peerwakilan rakyat untuk menilainya apa dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup rakyat banyak. Membanjirnya buahbuahan impor menjadikan sektor pertanian buah buahan lokal menjadi terpinggirkan. Hal ini bukan berarti sektor industri tidak penting, justru tercukupinya sektor pertanian akan menopang sektor industri. Tujuan akhirnya adalah maksimalisasi kesejahtaraan rakyat.3) Kini sektor pertambangan menjadi penting, namun yang perlu di perhatikan ialah banyaknya sengketa di bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Seiring dengan semakin luasnya pembukaan lahan perkebunan serta semakin bertambahnya penduduk (angkatan kerja) di bidang pertanian maka potensi ketegangan (sengketa) semakin besar. __________________ 3) Dworkin menyatakan “ wealth maximization as being ‘achieved’ when goods and other resources are in the hands of those who value them the most, and someone values a good if he is both willing and able to pay mor in money (or the equivalent of money) to have it”.


53

Hal ini tidak hanya terjadi di daerah perkebunan, tetapi juga meliputi daerah kehutanan, laut dan air. Sekarang daerah perkotaanpun potensi sengketa juga semakin luas, yakni perebutan lahan untuk pembangunan, baik jalan raya, jalan tol, bahkan sudah masuk di Mahkamah Konstitusi kasus perebutan spektrum frekwensi bagi kepentingan radio maupun televisi. Ekploitasi hutan, mineral, laut oleh perusahaan bermodal besar juga yang menimbulkan sengketa dengan kepentingan rakyat juga semakin banyak, baik yang telah muncul dipermukaan (konflik terbuka) maupun yang potensial akan muncul. Dari berbagai kasus yang muncul di persidangan Mahkamah Konstitusi tercermin tiga pihak yaitu masyarakat setempat, pengusaha dan pemerintah, bahkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga antara lembaga tinggi negara yaitu Pemerintah (Presiden) dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dari kasus kasus yang muncul di atas maka negara harus mencari penyelesaian yang adil yang memberikan kepastian hukum baik bagi masyarakat, pengusaha maupun negara itu sendiri. Tantangan utama selain yang disebutkan di atas, adalah kenyataan adanya masyarakat yang plural sebagai sesuatu yang “given”. Setiap penyelesaian kepentingan (interests) seharusnya mendatangkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Bahwa mengingat dalam ekonomi liberal mengagungkan nilai “freedom and equality”, maka pihak yang lemah tidak seharusnya dibiarkan bertarung dengan pihak yang kuat. Hukum harus menentukan keberpihakannya pada mereka yang paling kurang diuntungkan yang dengan demikian kebijakan negara akan lebih mempersempit jurang ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Dengan perkataan lain dalam situasi ekonomi seseorang atau sekelompok orang

54


tidak boleh dikorbankan demi keuntungan pihak lain ( Pareto optimality) 4 . Hal ini sangat berhubungan dengan pengurangan dan pencegahan proses kemiskinan ketika memperbutkan sumberdaya alam. Dalam berbagai keputusan Mahkamah Konstitusi mencoba untuk meng-ingatkan perlunya Konstitusi Hijau (The Green Constitution), yakni konstitusi yang peduli kelestarian lingkungan dan peduli terhadap anak cucu kita. Jika sumberdaya alam setiap hari dikeruk, diexploitasi tanpa ada upaya untuk rehabilitasi yang memadai maka dapat dipastikan akan membebani anak cucu kita. Konsep the Green Constitution adalah suatu kebijakan yang menjamin kelestarian lingkungan serta menjamin kelangsungan kehidupan anak cucu pada generasi yang akan datang yang masih mewarisi sumberdaya alam yang baik (the Constitution for the next generation). Oleh sebab itu maka prinsip yanag disebut the just saving principle, merupakan prinsip untuk menahan diri untuk tidak menghabiskan sumberdaya alam dan sebaiknya menjadi kebijakan bagi negara. Tak pelak, prinsip ini juga akan memperkuat daya saing bangsa untuk masa kini dan masa yang akan datang. Politisasi sumberdaya alam dan sumberdaya agraria dilakukan oleh sebagian para kandidat Kepala Daerah dengan tujuan memperoleh dana untuk memenangkan pertarungan politik ketika berlangsung Pemilihan Umum Kepala Daerah. Oleh sebab itu para penyusun Undang-Undang (DPR dan Presiden) hendaknya dapat melakukan tindakan preventif mengatasi masalah demikian. Diperlukan evaluasi pula kebijakan yang terpadu pusat dan daerah yang dapat mewujudkan kepastian hukum yang adil dan bermanfaat sebesar besarnya bagi masyarakat. _______________ 4) An economic situation in which no person can be made better off without making someone else worse off Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

55

Sepanjang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah melalui putusan putusannya telah menjalankan wewenangnya dalam proses demokratisasi, affirmative action bagi mereka yang tidak berdaya dalam persaingan memperebutkan posisi politis, sumberdaya alam dan agraria, melindungi minoritas (masyarakat hukum adat), buruh dan perlindungan anak. Hukum memang seharusnya berperanan untuk memanusiakan manusia dalam rangka memperkuat daya saing bangsa.

56


3.3 KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL Budi Darmadi *) Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi I.

KINERJA INDUSTRI NASIONAL

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2005 terus mengalami pertumbuhan yang sangat sifnifikan. Dengan berdasar pada angka pertumbuhan kumulatif Produk Domestik Bruto (PDB) sejak 2005 sampai dengan 2012 nilai angka pertumbuhan di atas 6%, kecuali pada tahun 2009 yang sedikit mengalami penurunan pertumbuhan yaitu sebesar 5 %. Penurunan ini merupakan dampak krisis global yang melanda di Eropa dan Amerika yang terjadi pada tahun 2008. Menurut 9 lapangan usaha yang digunakan sebagai indikator, maka pertumbuhan tertinggi terdapat pada bidang usaha Pengangkutan dan Komunikasi yang mampu tumbuh di atas 10% pada setiap tahunnya. Sementara itu, bidang usaha industri Minyak dan Gas merupakan industri yang selalu negatif, walaupun angkanya relatif kecil (lihat Tabel 3.1). Berdasar Tabel tersebut, terlihat bahwa secara kolektif Industri Non Migas merupaka industri yang tumbuh cukup tinggi dengan pertumbuhan di atas 5%, kecuali pada tahun 2008 dan 2009 yang pertumbuhannya di bawah 5%.

__________________ *)Makalah dinarasikan oleh Suyanto Pawiroharsono - Staf Profesiol DRN, berdasarkan paparan pada Sidang Paripurna II DRN tanggal 16 Juli 2012.


57

Tabel T 3.1 Pertum mbuhan Ekonom mi Indonesia Tahun 2005 – 2012

Sumber S : BPS diolahh Kemenperin; * ) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara S ***) Angkaa Sangat Sangat Semeentara

PENYERAPAN P TENAGA KERJJA SEKTOR IN NDUSTRI Penyerapan P tena aga untuk mend dukung ke 9 la apangan usaha teersebut cukup tinggi t yaitu men ncapai 95 juta pa ada tahun 2005 dan d terus meniingkat dari tah hun ke tahun sehingga s pada ta ahun 2012 diprrediksi dapat m menyerap lebih dari 111 juta penduduk p (lihatt Tabel 3.2). Seirring dengan ko ondisi tersebut teercatat tingkat pengangguran p d di atas 11 juta pa ada tahun 2005 yang y terus meng galami penurun nan, sehingga pa ada tahun 2012 in ni tingkat pengaangguran menjadi 7,6 juta orang g.

58


Tabel 3.2 Penyerapan Tenagakerja Sektor Idustri LAPANGAN USAHA

2005

Pertanian

2006

2007

2008

2009

2010

2011

41.814.197

42.323.190

42.608.760

42.689.635

43.029.493

42.825.807

42.475.329

808.842

947.097

1.020.807

1.062.309

1.139.495

1.188.634

1.352.219

11.652.406

11.578.141

12.094.067

12.440.141

12.615.440

13.052.521

13.696.024

186.801

207.102

247.059

207.909

209.441

208.494

25.727

4.417.087

4.373.950

4.397.132

4.733.679

4.610.695

4.844.689

5.591.084

Perdagangan

18.896.902

18.555.057

19.425.270

20.684.041

21.836.768

22.212.885

23.239.792

Pengangkutan

5.552.525

5.467.308

5.575.499

6.013.947

5.947.673

5.817.680

5.585.124

Keuangan

1.042.786

1.153.292

1.252.195

1.440.042

1.484.598

1.639.748

2.058.968

Jasa-jasa

10.576.572

10.571.965

10.962.352

12.778.154

13.611.841

15.615.114

17.025.934

Jumlah

94.948.118

95.177.102

97.583.141

102.049.857

104.485.444

107.405.572

111.050.201

Pertambangan Industri Listrik, gas, air Bangunan

Sumber : BPS diolah Kemenperin II.

KEBIJAKAN INDUSTRI

Garis besar pembangunan industri nasional sampai tahun 2025 diarahkan pada 3 industri utama yaitu: (i) industri agro, (ii) industri alat angkut dan (iii) industri telematika. Tujuan pembangunan industri nasional dibagi dalam 2 tahap yaitu jangka menengah dan jangka panjang. Pada tujuan jangka menengah mencakup: (i) Mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan menyerap tenaga kerja, (ii) Mampu menguasai pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor, (iii) Mampu mendukung perkembangan sektor infrastruktur, (iv) Mampu memberikan sumbangan terhadap penguasaan teknologi nasional, (v) Mampu meningkatkan pendalaman struktur industri dan mendiversifikasi jenis-jenis produksinya, dan (vi) Tumbuh menyebar ke luar Pulau Jawa. Sedang tujuan jangka panjang (tahun 2025) adalah: membangun industri dengan konsep pembangunan Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

59

berkelanjutan b y yang didasarkan pada : (i) pembangunan ekonomi, e (ii) peembangunan so osial, dan (iii) pembangunan liingkungan hidu up. Pendekatan P pem mbangunan Indu ustri Selanjutnya, S dalam upaya peng gembangan ind dustri nasional, Kementerian K P Perindustrian ttelah menetapkan berbagai kebijakan k dalam m bentuk: (i) sttrategi pembang gunan industri nasional n untuk mendukung m ling gkungan bisnis yang y kondusif, 35 3 klaster industtri prioritas (pasar nasional dan internasional), dan d kompetensii inti industri d di daerah, dan (ii) dukungan fasilitas yang meencakup insentiif fiskal, insentiff nonfiskal dan kemudahan-kem k mudahan lainnyaa, misalnya masa alah perijinan. Ke K 35 klater ind dustri pada Gaambar 1 terbag gi ke dalam 6 kelompok k utam ma industri yaitu u: (i) Agro, (ii) Basis Industri Manufaktur, M (iiii) IKM terten ntu, (iv) Industri Penunjang In ndustri Kreatif, (v) Elektronika dan Telematika a, dan (vi) Alat Angkut. A

Gam mbar 3.1: Klasterr industri priorittas

60


Selanjutnya untuk membangun kompetensi inti telah dilakukan melalui pengembangan industri pengolahan produk-produk unggulan daerah, dimana telah teridentifikasi produk-produk unggulan daerah per propinsi, yang akan disepakati untuk didorong bersama dengan Pemerintah Daerah. Untuk itu telah diterbitkan: (i) 22 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Roadmap Pengembangan Industri Unggulan Provinsi, dan (ii) 27 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Roadmap Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota III.

AKSELERASI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Sesuai dengan target / sasaran yang telah ditetapkan pada program pembangunan industri nasional yang mana pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5 % pada tahun 2014 dan 8,5 % pada tahun 2025, maka telah ditentukan 3 fokus utama pembangunan industri yaitu mencakup: (i) Industri Berbasis Hasil Tambang, (ii) Industri Berbasis Hasil Pertanian, dan (iii) Industri Berbasis SDM dan Pasar Domestik. Industri Berbasis Hasil Tambang mencakup: (i) Industri Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi (industri petrokimia), (ii) Industri Kimia (termasuk industri pupuk, semen, dan keramik), (iii) Industri Logam Dasar (industri baja, industri pengolahan nikel, industri aluminium dan industri pengolahan tembaga. Industri Berbasis Hasil Pertanian mencakup: (i) Industri Kelapa Sawit, (ii) Industri Pengolahan Kakao dan Pembuatan Coklat, (iii) Industri Barang Dari Karet, (iv) Industri Gula Berbasis Tebu, (v) Industri Furniture, dan (vi) Industri pengolahan rumput laut dan industri garam. Industri Berbasis SDM dan Pasar Domestik mencakup: (i) Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Alas Kaki, (ii) Industri Makanan dan Minuman, (iii) Industri Mesin Perkakas/Peralatan Pabrik, (iv) Industri Elektronika Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

61

Konsumsi dan Peralatan Telekomunikasi, (v) Industri kendaraan bermotor low carbon emission technology dan (vi) Industri kapal penumpang, kargo dan migas dibawah 30 ribu DWT. IV.

INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI

Untuk mendukung pembangunan industri, pengembangan teknologi tinggi sampai tahun 2025 diarahkan untuk mendukung 4 industri yang menjadi prioritas nasional, yaitu mencakup: (i) Industri Alat Transportasi Darat, (ii) Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, (iii) Industri Elektronika dan Telematika, (iv) Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan. Pengembangan Industri Alat Transportasi Darat diarahkan pada berbagai sektor industri yang meliputi: (i) Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih, (ii) Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Lebih, (iii) Karoseri kendaraan Bermotor, (iv) Komponen dan Peralatan Kendaraan bermotor, (v) Perkeretaapian dan komponennya, (vi) Sepeda dan (vii) Bengkel-bengkel. Adapun arah industri otomotif adalah diperuntukkkan pada 3 hal yaitu: (i) Low Cost and Green Car (Hemat Bahan Bakar dan Tingkat Kandungan Lokal Tinggi), (ii) Kendaraan Angkutan Umum Murah untuk Pedesaan (Dikembangkan oleh Industri Lokal, Harga Terjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan), dan (iii) Pengembangan Kendaraan Emisi Karbon Rendah (Hemat Bahan Bakar, Menggunakan bahan bakar alternatif, memanfaatkan energi alternatif, dan hibrid). Pengembangan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan diarahkan pada berbagai sektor industri yang meliputi: (i) Industri Perkapalan (Bangunan Baru dan Reparasi, (ii) Industri Peralatan/Komponen Kapal, 62


(iii) Industri Pemecah Kapal (Ship Breaking), (iii) Industri Bangunan Lepas Pantai, (iv) Industri Alat Pertahanan, (v) Industri Pesawat Terbang dan Peralatan, dan Industri Reparasi Pesawat. Khusus pengembangan industri perkapalan diarahkan untuk: (i) Pengembangan Kawasan Galangan Kapal Terpadu yang mencakup Industri Galangan Kapal dan Komponennya, (ii) Pengembangan Kapal Untuk Mendukung MIGAS, (iii) Pengembangan Kapal Untuk Mendukung Industri Pelayaran Nasional, (iv) Pengembangan Kapal Untuk Industri Kelautan, dan (v) Pengembangan Kemampuan Desain dan Rekayasa Kapal. Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika sampai tahun 2025 diarahkan untuk industri: (i) Elektronika Konsumsi, (ii) Elektronika Bisnis, (iii) Komponen Elektronika, (iv) Komputer dan Peralatannya, (v) Perangkat Lunak, (vi) Konten Multimedia, dan (vi) Telekomunikasi. Untuk sektor Industri Elektronika dan Telematika juga difokuskan pada: (i) Pengembangan Produk Elektronika Berbasis Digital, (ii) Pengembangan Produk Alat Telekomunikasi, (iii) Pengembangan Industri Software dan content Multimedia, (iv) Pengembangan Industri Film Animasi, (v) Pengembangan Industri Elektronika Profesional, (vi) Pengembangan Industri Komponen Elektronika. Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian diarahkan pada berbagai sektor industri yang meliputi: (i) Industri Konstruksi Baja, (ii) Industri Alat Konstruksi, (iii) Industri Mesin Pertanian, (iv) Industri Mesin Proses, (iv) Industri Alat Energi, (v) Industri Alat Penunjang, (vi) Industri Alat Kelistrikan, dan (vii) Industri Alat Kesehatan. Adapun fokus utamanya mencakup: (i) Pengembangan Industri Alat Mesin Pertanian, (ii) Pengembangan Industri Peralatan Energi, (iii) Pengembangan Industri Mesin Perkakas dan Alat Kesehatan. Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

63

PENUTUP Dalam upaya pengembangan industri di Indonesia yag mengacu pada Visi Industri Tahun 2025, maka pengembangan iptek dipandang mempunyai peranan yang sangat strategis dan sentral, yakni: 1. Memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan industri, 2. Industri nasional sangat besar ketergantungannya terhadap iptek dari luar negeri 3. Dukungan iptek terhadap industri nasional akan meningkatkan daya saing produk industri 4. Peran iptek nasional terhadap industri masih harus ditingkatkan 5. Kebijakan pengembangan iptek nasional diharapkan sejalan dengan kebijakan pengembangan industri nasional 6. Mendorong pengembangan iptek terapan yang lebih luas untuk mendukung industri nasional

64


3.4

HASIL PERUMUSAN DIALOG “MAINSTREAMING IPTEK PEMBANGUNAN NASIONAL” *)

NASIONAL: DALAM

Kontribusi iptek dalam pembangunan ekonomi nasional masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari angka index Total Factor Productivity (TFP) yang pada tahun 2007 hanya sebesar 1,38% (Bank Indonesia 2007). Angka ini menunjukkan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi nasional masih didominasi oleh faktor kapital. Selain itu, kesiapan teknologi Indonesia masih sangat rendah dibanding negara tetangga. Berdasarkan hasil evaluasi World Economic Forum (WEF) 2011-2012, Kesiapan Teknologi Indonesia hanya menempati ranking 94 dari 142 negara. Kalah dibanding Malaysia (44), Thailand (84) Vietnam (79), bahkan Filipina(83). Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kontribusi iptek dalam pembangunan nasional sehingga dapat meningkatkan peringkat daya saing Indonesia. Keunggulan Indonesia masih terletak pada ukuran pasar yang sangat besar. Manurut laporan WEF, Indonesia menempati ranking ke 15 dari 142 negara, jauh lebih unggul dari Malaysia (29), Thailand (22), Vietnam (33) dan Filipina (36). Kekuatan ekonomi Indonesia meliputi 51% dari kekuatan ekonomi Asean, sementara 49% lainnya dibagi rata ke 9 negara Asean lainnya, termasuk Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini masih didorong oleh sektor konsumsi dengan potensi pasar yang demikian besar, belum merupakan hasil kontribusi iptek. Agar potensi pasar yang besar ini tidak dimanfaatkan oleh produk l uar negeri, maka pemerintah perlu melindungi __________________ *) Dalam rangka Sidang Paripurna- II Dewan Riset Nasional di Auditorium BPPT, Senin, 16 juli 2012


65

industri nasional dengan peraturan pembatasan impor, kebijakan fiskal serta insentif bagi usaha dalam negeri, juga dengan peningkatan daya saing industri nasional dengan pemanfaatan hasil-hasil riset Pemanfaatan hasil-hasil riset dan peningkatan kontribusi iptek dalam pembangunan nasional harus berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat, karena hal ini merupakan amanah konstitusi UUD 1945 pada pasal 31 ayat 5. Jenis teknologi yang dikembangkan perlu disesuaikan dengan kecenderungan lingkungan global yang berpihak pada (i) Teknologi berorientasi domestik (MP3EI, pasar yang besar, sumberdaya lokal), (ii) Teknologi yang inklusif (kapasitas R&D, kapasitas adopsi, sistem yang kondusif) dan (iii) Teknologi hijau (green economy, keberlanjutan dan citra global). Untuk itu, Agenda Riset Nasional –DRN perlu memperhatikan kriteria teknologi tersebut. Peningkatan kontribusi iptek diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara lebih tinggi dan berkelanjutan. Hal ini terjadi karena dengan meningkatkan penggunaan iptek maka akan meningkat pula nilai tambah dan efisiensi kegiatan usaha sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu diperlukan kerja keras dalam meningkatkan kontribusi iptek dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi iptek adalah dengan lebih meningkatkan sinergi antara lembaga penelitian sebagai penyedia teknologi dengan badan usaha sebagai pengguna teknologi sekaligus penggerak perekonomian bangsa. Diakui bahwa hubungan antara riset dan industri di Indonesia masih belum erat. Untuk itu, Dewan Riset Nasional dapat melaksanakan peranannya untuk mensinergikan lembaga riset di lingkungan LPNK, perguruan tinggi dan Litbang Kementerian, dengan badan usaha, khususnya BUMN yang jumlahnya mencapai 140 perusahaan. 66


Sinergi riset dan industri (BUMN) perlu difokuskan pada pensuksesan pelaksanaan peran BUMN yaitu dalam (1) memperkuat ketahanan nasional, (2) mendukung pertumbuhan ekonomi, dan (3) mendorong perusahaan BUMN menjadi “champion” di tingkat internasional sekaligus sebagai “engine of growth”. Untuk itu telah dipilih beberapa produk target yang menjadi sasaran pengembangan, yaitu Mobil Listrik, Sorgum, Gula, Sagu, dan Peternakan Sapi. Menteri BUMN meminta DRN untuk mengusulkan produk target lain yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan secara sinergis antara lembaga litbang dengan Perusahaan BUMN. Dalam rangka meningkatkan kontribusi iptek dalam pembangunan nasional, diperlukan riset pemetaan kemampuan SDM iptek Nasional. Selama ini belum diketahui secara pasti komposisi SDM berdasarkan bidang keahlian atau kesarjanaannya. Peta komposisi keahlian ini dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi bidang keahlian mana yang sudah berlebih dan mana yang masih kekurangan untuk mendukung pembangunan nasional. Informasi ini dapat dijadikan dasar bagi perencanaan dan rasionalisasi jurusan yang ada di perguruan tinggi, atau sekolah kejuruan yang perlu dikembangkan atau yang perlu ditutup. Selama ini permasalahan nasional yang dianggap krusial adalah permasalahan yang dikeluhkan oleh kelompok masyarakat kalangan menengah ke atas, yang jumlahnya mencapai 130 juta orang. Fenomena ini terjadi karena mereka lebih independen di era keterbukaan dan demokrasi. Keluhan yang disampaikan kalangan ini (seperti kemacetan jalan tol, harga BBM, ketiadaan AC di kendaraan umum, antrean di bandara, dll.), pada umumnya tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat miskin (misalnya saluran irigasi yang rusak atau mahalnya harga pupuk dan sejenisnya). Untuk itu perlu diarahkan pula riset untuk Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

67

mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan masyarakat miskin.

upaya

mengatasi

Beberapa masalah ketahanan nasional lainnya yang perlu mendapat perhatian dunia riset adalah tingginya dan terus meningkatnya konsumsi makanan dari terigu, yang bahan bakunya harus diimpor (4-5 jt ton/th). Untuk itu perlu riset pengembangan tanaman pengganti / substitusi gandum yang dapat tumbuh di Indonesia seperti Sorgum, Sagu, Singkong, Azolla, dan lain-lain. Selain itu, riset perlu diarahkan untuk mengatasi masalah impor pangan lainnya seperti gula, daging (sapi), dan garam. Hasil riset yang telah matang dapat disalurkan kepada Perusahaan BUMN terkait untuk implementasi produksinya. Masalah ketahanan nasional lainnya yang perlu segera diatasi adalah tingginya konsumsi BBM untuk sektor transportasi sehingga pemerintah harus mengeluarkan subsidi yang sangat besar. Untuk itu diperlukan riset pengembangan kendaraan yang tidak mengkonsumsi BBM, seperti Mobil Listrik. Untuk mendukung ini diperlukan riset untuk dapat memproduksi komponen utamanya yaitu Baterai, Motor Listrik (magnet), dan mesin penggerak yang telah dikembangkan di berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi di Indonesia. Pemerintah perlu mendorong Industri untuk melaksanakan kegiatan riset. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah insentif pembebasan pajak terhadap biaya yang mereka keluarkan untuk kegiatan R&D. Untuk itu DRN dapat memformulasikan kebijakan seperti ini untuk selanjutnya diusulkan kepada pemerintah. Tiga nilai yang patut mendapat perhatian dalam upaya mendukung daya saing bangsa, yaitu (i) adanya kepastian hukum, (ii) prediktabilitas dan kalkulabilitas, dan (iii) freedom dan equality. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan 68


Mahkamah Agung berperan besar dalam menyelesaikan konflik hukum terutama dalam kaitannya dengan kegiatan investasi dan pembangunan nasional. Namun, sesuai dengan fungsinya MK tidak dapat proaktif mencari perkara, melainkan hanya merespon masukan dari masyarakat. Konflik yang terjadi di tengah masyarakat karena masalah pemilikan tanah (land tenure) perlu mendapat perhatian. Dalam menyelesaikan masalah ini MK mempunyai visi bahwa kebijakan harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung, agar tidak memperluas kesenjangan sosial. Dalam kaitan ini disarankan agar topik “konflik sosial akibat pemilikan lahan“ dapat dimasukkan dalam Agenda Riset Nasional DRN. Kondisi Riset saat ini masih digambarkan oleh rendahnya anggaran (0,8% dari APBN), kualitas peneliti semakin meningkat, dan masih kurangnya koordinasi baik antar peneliti dan antara peneliti dan pengguna (industri). Untuk itu DRN berupaya untuk mengatasi permasalahan ini dengan memberikan masukan kebijakan kepada Menteri Riset dan teknologi melalui penyusunan prioritas riset (Agenda Riset Nasional), penguatan sistem inovasi nasional/daerah, dan pengembangan Pusat Unggulan Iptek. DRN telah melaksanakan revitalisasi melalui pengangkatan anggota DRN periode 2012-2014 dengan jumlah anggota yang lebih vital, komposisi anggota dari akedemisi, bisnis, dan pemerintah (government) secara lebih seimbang, dan mengangkat Kepala Badan Litbang Kementerian sebagai Ketua Komisi Teknis. Melalui upaya ini maka DRN dapat meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan LPNK secara lebih baik. Revitalisasi ini akan dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu dengan memperbaiki dasar hukum yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi DRN. Salah satu bentuk koordinasi dengan lembaga terkait yang dilakukan DRN adalah kerjasama antara Komisi Teknis Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

69

Hankam DRN dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk bersama-sama menyusun blue print Industri Pertahanan Nasional. Disarankan agar DRN dapat mengembangkan kegiatan serupa misalnya antara Komisi Teknis Energi DRN dengan Dewan Energi Nasional (DEN). Dengan demikian DRN dapat memberikan masukan dan mendorong peningkatan efektifitas lembaga-lembaga fungsional yang ada di tingkat nasional. Fokus pengembangan riset Indonesia dinilai masih terlalu luas sehingga lebih terkesan sebagai “shopping list”. Mengacu kepada beberapa negara yang berhasil seperti Brazil, riset mereka difokuskan pada sugar cane dari hulu ke hilir, sehingga dapat membangun 8 juta hektar kebun tebu, 500 parrik gula, 500 pembangkit listrik dan produk-produk hilir yang memberi multiplier effect yang sangat luas. Indonesia selayaknya memiliki fokus riset dengan memanfaatkan keunikan kita sebagai negara kepulauan beriklim tropis untuk dijadikan sebagai keunggulan kompetitif di tingkat internasional. Alokasi angaran riset di Indonesia yang masih sangat kecil, itupun masih disertai pula dengan tingkat efektifitas penggunaan yang rendah. Hal ini disebabkan karena tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran riset disamakan dengan tata cara penggunaan anggaran untuk proyek fisik yang outputnya lebih pasti dan mudah pertanggungjawabannya. Untuk itu DRN perlu memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan tentang peraturan dan tata cara penggunaan dana riset yang lebih sesuai untuk kegiatan riset. Kegiatan riset dan implementasi hasil riset di lingkungan Kementerian Pertanian sudah cukup banyak. Permasalahan yang dihadapi lebih disebabkan oleh masih lemahnya aturan tentang hak-hak bagi periset. Untuk itu perlu melihat lagi Undang-undang No 18/2002 beserta PP yang mendukungnya, 70


yaitu pasal tentang alih teknologi, dan pasal tentang kewajiban badan usaha yang dapat dimanfaatkan oleh periset, yang meskipun telah ada PP nya namun belum efektif. Untuk itu DRN diharapkan dapat mendorong penyempurnaan UU 18/2002 dan PP pendukungnya, sekaligus mendorong Reformasi Birokrasi dan peningkatan tunjangan fungsional bagi para peneliti. Diingatkan bahwa selain UU 18 / 2002, pada saat ini UU 8 / 1984 tentang Perindustrian sedang dalam proses pembahasan untuk disempurnakan. Dalam penyempurnaan tersebut ada salah satu pasalnya yang mengatur tentang jaminan risiko bagi orang yang menerapkan teknologi. Pasal-pasal dalam revisi UU 8/1984 ini dapat dijadikan dasar bagi peningkatan daya saing Indistri Nasional. Kementerian Perindustrian menetapkan Industri Agro, Industri Alat Angkut dan Industri Telematika sebagai tiga pilar utama pembangunan industri nasional. Selain itu dikembangkan pula industri sesuai karakteristik daerah (bottom up) yang meliputi basis industri manufaktur, IKM tertentu dan industri penunjang industri kreatif. Diakui bahwa iptek memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan industri dan daya saing industri nasional. Namun industri nasional masih banyak tergantung pada iptek dari luar negeri. Untuk itu peran iptek nasional perlu ditingkatkan dalam mendukung industri nasional. Kebijakan pengembangan iptek nasional perlu sejalan dengan kebijakan pengembangan industri nasional. Beberapa kegiatan riset dan pengembangan yang diperlukan untuk mendukung kebijakan pembangunan industri nasional antara lain R&D peningkatan nilai tambah barang mineral, pengembangan flexy engine, konverter kit BBM ke BBG, mesin pabrik gula. Pelaksanaan riset dapat dilakukan melalui konsorsium baik antar periset maupun antara periset dengan industri. Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

71

Untuk dapat meningkatkan koordinasi riset melalui konsorsium antar periset dan antara periset dengan pengguna diperlukan data base yang cukup kuat. Untuk itu DRN akan mendorong pembuatan data base riset melalui kerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi, dengan memanfaatkan fasilitas yang telah ada yaitu Open Method Research Coordination (OMRC).

72


BAB 4. PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK UNTUK PEMBANGUNAN INKLUSIF 4.1

Peran Perguruan Tinggi dalam Mempromosikan Innovation for Inclusive Development, Oleh Sonny Yuliar dan Benedictus Kombaitan.

4.1.1.

Pendahuluan

Makalah singkat ini bertujuan mengemukakan sejumlah isu yang relevan dengan peranan perguruan tinggi dalam mempromosikan “inovasi untuk pembangunan yang inklusif”. Perguruan tinggi, dengan kegiatan produksi dan penyebarluasan pengetahuan di dalamnya, merupakan institusi yang dapat berperan penting dalam pembangunan dengan mempromosikan inovasi. Gagasan tentang “pembangunan yang inklusif” telah lama menjadi pusat perhatian di kalangan skolar dan praktisi pembangunan. Gagasan ini berkaitan dengan kesetaraan, keselarasan dan keberlanjutan. Dalam banyak kasus praktis pembangunan di suatu wilayah berdampak munculnya kesenjangan antarwilayah, rusaknya keharmonisan dan, pada gilirannya, terancamnya keberlanjutan. Iptek, meski penting untuk kemajuan, tidak jarang menimbulkan kebergantungan dan kesenjangan. Upaya-upaya peningkatan kinerja ekonomik tidak jarang menimbulkan ancaman baru bagi kelestarian lingkungan. Gagasan “inovasi”, dengan pengetahuan baru sebagai elemen sentralnya, menawarkan sarana konseptual untuk menjawab permasalahan pembangunan inklusif. Pada prinsipnya, ketika pembangunan disertai dengan produksi pengetahuan baru secara tersebar, dan terdapat kesetaraan akses terhadap pengetahuan baru tersebut, pembangunan Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

73

tersebut akan menjadi lebih inklusif. Tetapi tentu saja realitas praktis lebih kompleks dari yang diasumsikan di sini. Proses produksi dan penyebarluasan pengetahuan dipengaruhi oleh institusi-institusi yang secara langsung ataupun tidak langsung terlibat. Pengetahuan tidak berkembang dan tersebar luas di ‘ruang hampa’. Dalam makalah ini akan didiskusikan kasus inovasi bahan bakar nabati (BBN) di Indonesia, untuk menemukenali isu-isu yang relevan dengan “inovasi untuk pembangunan yang inklusif”. Secara khusus akan ditinjau peran peneliti (kelompok peneliti) perguruan tinggi, dan isu-isu yang relevan bagi peranan perguruan tinggi. Diskusi ini mengacu pada hasil penelitian berjudul “Towards Inclusive Biofuel Innovation in Indonesia” yang dilakukan oleh sejumlah peneliti di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB, dengan dukungan pendanaan dari International Deveropment Research Center (IDRC) – Canada. Hasil dari penelitian ini juga digunakan untuk pengembangan bahan mata kuliah Sistem Inovasi dan Pembangunan yang diselenggarakan di Program Magister Studi Pembangunan, SAPPK ITB. 4.1.2.

Konsep Inovasi

Dalam artian yang luas, ‘inovasi’ adalah melakukan sesuatu dengan cara yang baru untuk menjawab masalah. Ketika kondisi-kondisi tengah berubah dan cara-cara yang rutin dan lazim (as usual) tidak memadai lagi untuk memberikan hasil yang diinginkan, manusia bereksperimen dan belajar untuk menemukan dan menciptakan (to create) cara-cara yang baru (Cozzens dan Catalán, 2008; de Bruijn, 2004). Ketika cara-cara baru ini pada akhirnya menawarkan jawaban yang diterima oleh berbagai pihak, cara-cara baru tersebut dikatakan inovatif. Dalam artian yang lebih terbatas, ‘inovasi’ bermakna pengembangan gagasan baru ke dalam produk atau proses.

74


Produk atau proses ini dapat berada dalam ranah publik atau dalam ranah pasar. Tanda dari keberhasilan suatu inovasi adalah hadirnya sesuatu (produk, proses, metoda, cara pandang) yang baru yang menjawab masalah, dan digunakan atau diadopsi secara meluas di masyarakat. Banyak masalah yang berwatak kompleks, dan jawaban atas masalah tersebut membutuhkan koordinasi antara banyak aktor/pelaku (Cozzens dan Catalán, 2008; de Bruijn, 2004). Sebagai ilustrasi, produksi sebuah barang konsumer (consumer good) melibatkan komponen-komponen yang masing-masing diproduksi di industri-industri yang berbeda (tier industries). Dalam situasi demikian, inovasi produk atau proses produksi melibatkan penyesuaian-penyesuaian pada seluruh industri yang terlibat. Perubahan iklim global merupakan contoh dari sebuah masalah yang menyentuh ranah publik dan ranah pasar sekaligus. Epidemik penyakit (seperti flu) merupakan contoh yang lain lagi di mana, sebagai konsekuensi dari berkembangnya jaringan transportasi, virus dapat menyebar lebih cepat dan meluas melalui mobilitas manusia dan barang. Sejumlah ilustrasi di atas menyarankan bahwa dalam banyak kasus, inovasi melibatkan kegiatan problem-solving di ranah yang kompleks. Terdapat perdebatan mengenai apakah perubahan teknis (technical change) ataukah perubahan sosial (social change) yang merupakan faktor krusial dari inovasi. Namun demikian, hasil-hasil riset empiris memperlihatkan bahwa perubahan teknis dan perubahan sosial menempuh lintasan-lintasan yang saling terpaut dengan erat, membentuk sebuah proses sosio-teknis (socio-technical) yang berwatak ko-evolusioner (Rosenberg, 1982; Mowery dan Rosenberg, 1998). 4.1. 2.1 Sistem Inovasi Para ahli ekonomika mendefinisikan menwarkan sejumlah definisi mengenai system inovasi seperti, antara lain: Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

75

“The network of institutions in the public and private sectors whose activities and interactions initiate, import, modify and diffuse new technologies” (Dosi dan Freeman, 1990); “A set of institutions whose interactions determine the innovative performance of national economies” (Nelson, 1993); “All parts and aspects of the economic structure and the institutional set-up affecting learning as well as searching and exploring – the production system, the marketing system and the system of finance present themselves as subsystems in which learning takes place “ (Lundvall, 1992). Dari ketiga definisi tersebut dapat diekstraksikan beberapa gagasan pokok: interaksi, pembelajaran dan pengetahuan baru. Dalam perkembangan yang lebih jauh, para peneliti sistem inovasi memperhatikan juga peran penting budaya dan konteks sejarah dari masyarakat. Mereka percaya bahwa peluang-peluang suatu sistem inovasi untuk berkembang dipengaruhi oleh dinamika kebudayaan dan latar belakang sejarah dari masyarakat. Selain ini, makin banyak penelitian tentang sistem inovasi yang memusatkan perhatian pada goal sosial, alih-alih goal ekonomik, pada skala rejional (kluster negara), nasional, wilayah dan lokal. Unsur-unsur yang dipandang esensial dalam sebuah sistem inovasi adalah perusahaan, organisasi iptek (pengetahuan), institusi, interaksi dan kaidah governance (Cozzen dan Catalán, 2008; Baskaran dan Muchie, 2008): 

76

Perusahaan-perusahaan memiliki kepentingan akan iptek baru untuk meraih posisi yang kompetitif di ranah pasar; Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012



Organisasi-organisasi iptek (perguruan tinggi atau lembaga riset milik pemerintah) berkonstribusi ke sektor produksi melalui komersialisasi hasil riset, atau dengan membantu perusahaan dalam proses pembelajaran dan pengembangan kapabilitas teknologis; Selain ini, perguruan tinggi dapat berperan dalam meningkatkan kapasitas serap (absorptive capacity) dari perusahaan-perusahaan;



Institusi-institusi pemerintahan dan regulasi-regulasi yang menentukan kondusif atau tidaknya iklim bagi pengenalan, pengujian dan adopsi suatu iptek baru.

Dalam Gambar 1 diperlihatkan struktur pokok dari sebuah sistem inovasi.

Gambar 4.1. Struktur Pokok Sistem Inovasi (Sumber: Cozzen dan Catalán, 2008) Tetapi pada tahap perkembangan yang lebih jauh, konsepsi sistem inovasi menjangkau juga tujuan-tujuan pembangunan yang bersifat non-ekonomik seperti Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

77

penyediaan layanan kesehatan, penyediaan air dan sanitasi, ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan lain-lain (Cozzen dan Catalán, 2008). Sebagai implikasi dari perluasan ini, unsur-unsur pokok sistem inovasi juga mengalami perluasan. Di sini, pelaku-pelaku inovasi mencakup: perusahaan-perusahaan komersial ataupun organisasiorganisasi yang berperan dalam problem-solving bagi masyarakat seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM); organisasi iptek mencakup perguruan-perguruan tinggi dan asosiasi-asosiasi profesi/praktisi; institusi pemerintahan, regulasi-regulasi dan konsensus-konsensus berbasiskan adat dan tradisi (lihat Gambar 2). Konsep system inovasi ‘yang diperluas’ ini penting bagi pewujudan pembangunan yang inklusif. Misalnya, terkait dengan pencapaian Millennium Development goals (MDGs), organisasi-organisasi non-pemerintah/non-komersial memiliki peranan yang penting dalam sistem-sistem inovasi lokal untuk menjawab masalah air bersih dan sanitasi di kawasan kumuh perkotaan (urban slum), ataupun di kawasan perdesaan. Dalam kasus seperti ini, di mana ketersediaan infrastruktur minimal, rumah tangga dan komunitas lokal harus membuat keputusan-keputusan dengan pilihan-pilihan yang sangat terbatas. Di sini, seleksi iptek pada tingkat rumah tangga dan komunitas lokal merupakan bagian yang penting dari proses pembelajaran. Berbagai pelaku dari sistem inovasi perlu mempelajari proses keputusan di tingkat tersebut untuk dapat menjamin terjadinya inovasi yang berkelanjutan.

78


Gambar 4.2. Struktur Sistem Inovasi yang Inklusif (Sumber: Cozzen dan Catalán, 2008) 4.1.3.

Kasus Inovasi Bahan Bakar Nabati

Di Indonesia, wacana mengenai keterbatasan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pentingnya pengembangan sumber energi alternatif telah bergulir sejak era tahun 1970an. Dengan mempertimbangkan pemikiran-pemikiran para akademisi dan praktisi, Pemerintah Indonesia pada tahun 1981 merumuskan Kebijakan Umum Bidang Energi (KUBE) yang mencakup tiga objektif: intensifikasi, diversifikasi dan konservasi. Sejak dekade 1980-an sejumlah pelaku telah mengambil bagian dalam penelitian dan pengembangan biodiesel, seperti Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) - Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI), Institut Teknoligi Bandung, dan Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS). Pada kisaran 1994-1997 telah diproduksi B30, yaitu bahan bakar diesel dengan 30% sumber energi nabati (minyak sawit). Tetapi kegiatan produksi tersebut terhenti karena harga jual B30 tidak sanggup menyaingi harga solar.


79

4.1.3.1 Konteks Kebijakan/Perencanaan Di awal dekade 2000-an, menggeliatnya harga BBM di pasar global dan makin kuatnya desakan untuk mengantisipasi perubahan iklim global menjadi momentum baru bagi kegiatan litbang bioenergi di Indonesia. Pada kisaran tahun 2005, ketika harga BBM di pasar global mencapai 70 dolar AS per barel, Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah antisipatif yang signifikan, yang pada gilirannya memicu kegiatan litbang bioenergi. Salah satu produk kebijakan yang berdampak luas adalah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengembangan sumber energi alternatif sebagai pengganti BBM. Lebih jauh lagi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 menggariskan langkah-langkah untuk percepatan penyediaan dan pemanfaatan BBN. Kementerian ESDM bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan telah merumuskan Blue-print Pengelolaan Energi Nasional (PEN) 2005-2025 yang dimaksudkan sebagai panduan operasional dalam implementasi kebijakan energi. Dalam dokumen PEN 2005-2025 dinyatakan bahwa berbagai kegiatan litbang di bidang energi dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan energi, baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang. Khusus mengenai perencanaan riset nasional, Dewan Riset Nasional telah merumuskan sejumlah agenda di bidang energi dalam Agenda Riset Nasional periode 2005-2009 dan 2010-2014. Dalam Agenda Riset Nasional, pengembangan riset BBN dibagi menjadi empat program: intensifikasi pencarian sumber bahan baku BBN; pengembangan iptek produksi BBN; peningkatan kapasitas iptek sistem produksi BBN; pengembangan sistem difusi teknologi budidaya bahan baku dan produksi BBN. Keempat program tersebut disesuaikan dengan program iptek nasional yang dibuat oleh KNRT. Sebagai realisasinya, KNRT telah mengeluarkan dana insentif untuk setiap program pengembangan BBN tersebut. Dengan adanya insentif program tersebut hingga saat ini para 80


peneliti di lembaga-lembaga litbang dan perguruan tinggi telah menghasilkan ratusan publikasi dan puluhan prototipe berkaitan dengan benih, budidaya dan pengolahan tanamantanaman energi untuk mengembangkan BBN. 4.1.3.2 Peran Peneliti Perguruan Tinggi Kelompok-kelompok peneliti di perguruan tinggi merupakan pelaku yang penting baik dalam proses perencanaan/penyusunan kebijakan energi maupun dalam langkah-langkah implementatif. Pemerintah, baik aparatur eksekutif maupun legislatif, dalam berbagai tahap melibatkan para akademisi untuk mendapatkan gambaran lapangan, perumusan model-model dan penyusunan skenario-skenario. Berikut ini diberikan gambaran mengenai peranan dua kelompok penelitian—kelompok penelitian A dan kelompok penelitian B—yang berasal dari dua perguruan tinggi yang berbeda yaitu Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). IPB dan ITB merupakan dua perguruan tinggi yang relatif intesif terlibat di bidang bioenergi di Indonesia, baik dalam aspek litbang maupun aspek perencanaan dan pengembangan kebijakan. Kelompokkelompok penelitian yang dipilih untuk dikaji adalah yang melakukan penelitian secara multi-disiplin, dan terlibat dalam proses litbang maupun proses penyusunan kebijakan. Kelompok penelitian A bernaung dalam sebuah pusat penelitian yang didirikan melalui keputusan Rektor IPB pada tahun 2006. Para peneliti yang merintis pendirian pusat penelitian tersebut memiliki pengalaman penelitian di bidang energi fosil, khususnya pengolahan kimiawi pasca eksplorasi. Dalam pusat penelitian tersebut bergabung para peneliti dengan bidang keahlian seperti ilmu tanah, biologi, agronomi, teknologi industri pertanian, kimia dan ekonomi pertanian. Perekrutan berbagai tenaga ahli tersebut dilakukan guna mendukung penelitian yang difokuskan pada penyediaan bahan baku dan teknologi proses untuk meningkatkan Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

81

efisiensi dan mengurangi biaya produksi bahan bakar nabati. Pada kisaran 2006-2009, pusat tersebut melakukan banyak penelitian biodiesel dengan sumber pendanaan baik dari pihak pemerintah, perusahaan swasta, maupun badan-badan asing. Gambaran mengenai kegiatan-kegiatan dan mitra-mitra dari kelompok penelitian A diberikan pada Tabel 1. Dari sejumlah wawancara anggota-anggota kelompok penelitian A, diperoleh gambaran bahwa keunggulan pusat penelitian tersebut adalah pada teknologi pengepres Jarak Pagar dan proteksi tanaman. Dalam pandangan kelompok ini, teknologi proses produksi biodiesel dan bioetanol secara umum sudah dikuasai. Permasalahan yang masih perlu dikaji adalah adopsi dan penggunaan di masyarakat. Penggalan hasil wawancara berikut ini menggambarkan kiprah kelompok penelitian A, Mulai dari teknik budidaya Jarak, yang meliputi pengembangan media kultur jaringan, penyediaan bibit dari stek batang, studi tentang hama dan penyakit tanaman, produksi insektisida hingga teknologi pengepresan IPB sudah siap, IPB punya Departemen Proteksi Tanaman, Departemen Tanah, yang dapat memproduksi insektisida sendiri dan mempunyai teknologi pengepres jarak. Itu yang membuat IPB lebih unggul, sehingga apabila di lapangan ada permasalahan teknis, akan mudah studi kasus dan penanganannya. Kelompok penelitian A berharap Pemerintah dapat lebih berperan lagi dalam sosialisasi dan penggunaan hasil litbang bioenergi di masyarakat.

82


Tabel 4.1. Kegiatan Kelompok Penelitian A dan Mitramitranya Kegiatan  Penelitian dan pengembangan jarak pagar: - Teknik budidaya jarak pagar dan penelitian LCA kebun jarak pagar

Mitra-mitra -

PT. Indocement, PT. Rekayasa Industri, Ecoscience Investment, Biodiesel Austindo, CRIEPI Jepang, Balitri, Balitas

-

KNRT, Departemen Pertanian

-

PT. Kreatif Energi Indonesia

 Penelitian dan pengembangan surfaktan dan biosurfaktan untuk teknologi EOR

-

IPB, PT. Indocement, PT. Pertamina, BP Migas, PT. Medco dan PT. Chevron

 Pengembangan bahan baku mikro-makroalga untuk BBN

-

KNRT, Diatom Cell

-

Peningkatan kualitas biodiesel dan biopelet

 Penelitian bioetanol: - Pembuatan pilot plant dan pelatihan bioetanol

Kelompok penelitian B tergabung dalam sebuah pusat penelitian di ITB yang sejak era 1980-an telah melakukan kegiatan di bidang energi baru dan terbarukan. Kelompok tersebut telah menjalin kerja sama dengan organisasi di bidang migas seperti Pertamina, PLN, PGN, Kementrian ESDM, Kementrian Negara Lingkungan Hidup, BAPPEDA dan badan-badan asing sepeerti ADB, UNEP, USAID. Kelompok ini bersama dengan Pertamina dan Lemigas telah memproduksi B:30. Bersama dengan para pemerhati dan pendukung biodiesel lainnya, kelompok ini merintis Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

83

pembentukan Forum Biodiesel Indonesia (FBI), dan secara intensif mempromosikan biodiesel di DPR, BAPPENAS, Kementrian Perhubungan dan Pemerintahan Daerah. Pada pertengahan 2003, melalui FBI kelompok peneliti ini menyusun strategi komersialisasi biodiesel di Indonesia yang mencakup pengembangan teknologi, pembentukan pasar, perumusan standar, metode pengujian biodiesel serta diversifikasi bahan mentah. Seiring dengan makin banyaknya pelaku produksi BBN di Indonesia, Kelompok Peneliti B bersama sejumlah pelaku usaha merintis pembentukan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) di tahun 2005. Hingga saat ini telah banyak hasil litbang dari kelompok peneliti ini mencakup proses pengolahan biodiesel dan bioetanol. Kelompok peneliti ini juga menggali potensi sejumlah tanaman selain Jarak Pagar seperti sawit dan kemiri sunan, dengan bermitra dengan BPPT, Kementerian Kehutanan, dan lain-lain. Bagi kelompok penelitian B, kegiatan litbang untuk produksi pembuatan minyak biodiesel telah mencapai hasil yang baik. Permasalahannya terletak di hulu, yaitu bagaimana menghasilkan bahan baku yang berkualitas baik sehingga bisa mendukung produksi biodiesel dengan kualitas sesuai standar. … semua yang menentukan di hulu itu, ada di hilir… Kalau yang ditanam tidak memenuhi syarat, ya tidak bisa. … itu sebenarnya bagian IPB.. tanggung jawab terbesar IPB sebenarnya adalah budidaya.. bagaimana mempertahankan biji yang dipanen supaya sampai di pabrik minyak itu dijamin kualitasnya.. sudah sampai di pasar masih bagus.. untuk itu perlu mengajari petani.. Jadi jarak pagar kalau asamnya terlalu tinggi jadi murah..

84


Tabel 4.2. Kegiatan Kelompok Penelitian B dan Mitramitranya Kegiatan  Penelitian dan pengembangan biodiesel: - Pengolahan biodiesel jarak pagar - Pengolahan biodiesel kelapa sawit - Peningkatan kualitas minyak nabati dari kemiri sunan  Perumusan Standar biodiesel, bioetanol dan biogas  Promosi Bahan Bakar Nabati - Promosi penggunaan biodiesel sebagai alternatif BBM - Promosi pengembangan biodiesel penyusunan rute komersialisasi biodiesel

4.1.4.

Mitra-mitra -

-

Deptan, LIPI, BPPT, Lemigas, Kelompok Riset Biodiesel ITB PT. Rekayasa Industri, BPPT, Ganesha Energy 77, industriindustri pengolahan minyak sawit, Kelompok Riset Biodiesel ITB Departemen Kehutanan

-

Dirjen EBTKE, Anggota FBI, Anggota Kelompok Riset Biodiesel

-

PPE ITB, Dirjen Migas FBI, DPR, Kementrian Perhubungan, KNRT, ESDM

Pembahasan

4.1.4.1 Konektivitas Penelitian Rantai produksi bahan bakar nabati memiliki struktur yang berbeda dari rantai produksi bahan bakar fosil. Produksi Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

85

bahan bakar nabati mencakup proses produksi tanaman energi dan proses pengolahan tanaman energy menjadi sumber energi. Produksi tanaman energi berada di sektor pertanian dan memiliki struktur seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.3. Kegiatan di segmen hulu dimulai dengan pemuliaan tanaman untuk mendapatkan bibit unggul, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perbenihan dan budidaya tanaman. Di segmen hilir mencakup pengolahan hasil panen dan pemasaran. Sedangkan produksi bahan bakar berada di sektor energi yang terdiri atas kegiatan eksplorasi dan produksi sumber energi di segmen hulu serta kegiatan pengolahan dan pemasaran di segmen hilir.

Gambar 4.3. Rantai Produksi Tanaman Energi (di Sektor Pertanian)

Gambar 4.4. Rantai Produksi Bahan Bakar (di Sektor Energi) Secara konseptual, keseluruhan rantai produksi bahan bakar nabati memiliki struktur seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.5. Di segmen hulu mencakup kegiatan pemuliaan, perbenihan, budidaya, pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil panen, sedangkan di hilir terdiri atas kegiatan pengolahan lanjutan yang mengubah tanaman energi menjadi produk bahan bakar dan kegiatan pemasaran produk. Hasil akhir produk BBN ini bisa berupa bahan bakar 86


untuk mesin kendaraan, bahan bakar untuk mesin-mesin diesel ataupun bahan bakar kompor untuk keperluan rumah tangga.

Gambar 4.5. Rantai Produksi Bahan Bakar Nabati (Lintassektor) Berdasarkan konseptualisasi rantai produksi BBN ini, kegiatan-kegiatan kelompok penelit A dan kelompok peneliti B dapat dipetakan sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6. Posisi Penelitian dalam Rantai Produksi Bahan Bakar Nabati Sebuah interpretasi dari Gambar 4.6 adalah bahwa kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

87

peneliti A dan kelompok peneliti B telah mencakup seluruh aspek produksi dalam rantai produksi BBN, dan terdapat jenis-jenis kegiatan yang dilakukan baik oleh kelompok penelitian A dan kelompok penelitian B. Pada faktanya memang terdapat komunikasi dan kerjasama antara kelompok peneliti A dan kelompok peneliti B dalam hal-hal tertentu. Sebuah pertanyaan yang krusial di sini adalah: apakah berbagai kegiatan di segmen hulu dan di segmen hilir dari rantai produksi BBN telah terkoneksi secara erat dan stabil? Konektivitas yang erat berarti berbagai aspek dari keseluruhan rantai produksi telah saling terhubungkan satu dengan yang lain. Untuk kestabilan, hubungan-hubungan tersebut saling kompatibel, dan tidak ada dampak-dampak yang bersifat satu arah. Konektivitas yang erat, misalnya, mempersyaratkan bahwa kegiatan pemuliaan tanaman dilakukan dengan disertai antisipasi tentang kondisi-kondisi di segmen hilir, mencakup konsumsi bahan bakar di sektor transportasi, industri dan non-industri. Kompatibilitas mempersyaratkan bahwa pemenuhan kebutuhan bahan bakar di sektor transportasi tidak berbenturan dengan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lahan di sektor pertanian. Konektivitas di sini penting bukan hanya dalam aspek teknis dan fisis, tetapi juga ekonomik dan budaya. Misalnya, harga jual BBN yang terlalu rendah akan menekan upah bagi para petani dan biaya produksi di sektor pertanian. Hal ini akan menghambat peningkatan kesejahteraan para petani dan berisiko penurunan kualitas lahan. Selain ini, desakan untuk produksi tanaman energi pada skala besar akan mendorong kegiatan budidaya monokultur berskala besar juga. Pada jangka panjang hal ini dapat berimbas pada penurunan kualitas lahan dan tidak berkembangnya ketrampilan para petani. Hal ini pada gilirannya akan membawa dampak pada kehidupan petani di perdesaan dan berpotensi menimbulkan 88


ancaman bagi ketahanan pangan. Dengan perkataan lain, konektivitas penelitian dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Konektivitas penelitian (mencakup aspek hulu-hilir dari rantai produksi BBN), mulai dari aspek teknis, fisis, sampai ekonomik dan kultural, dapat ditingkatkan melalui kolaborasi penelitian lintas kelompok dan lintas perguruan tinggi. Sintesis-sintesis teoretis lintas-disiplin dan model-model yang komprehesif dapat dikembangkan melalui kolaborasi penelitian tersebut. Tetapi secara praktis kolaborasi tersebut tidak mudah diwujudkan. Salah satu faktor kendalanya adalah fakta bahwa kelompok-kelompok peneliti telah terikat pada jaringan kemitraannya masing-masing. Kelompokkelompok peneliti dan individu-individu peneliti bukanlah pelaku-pelaku yang sepenuhnya bebas bergerak. Masingmasing pelaku tersebut telah terikat pada mitra-mitranya. Para mitra tersebut—lembaga pemerintahan, organisasi bisnis, badan internasional—merupakan pelaku-pelaku yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, yang mungkin berbeda, atau bahkan berseberangan, satu dari yang lain. 4.1.5.

Kesimpulan

Diskusi di atas tentang kasus inovasi BBN, dengan berfokus pada pernan peneliti perguruan tinggi, membawa pada kesimpulan sebagai berikut:  Inovasi, dalam kasus di atas inovasi BBN, dapat merupakan fenomena yang kompleks yang bersifat multidimensional dan mencakup kegiatan-kegiatan pembangunan secara lintas-sektoral;  Meski kegiatan litbang penting untuk menghasilkan pengetahuan baru, inklusifitas mempersyaratkan konektivitas (keterkaitan erat dan kompatibel);


89

 Para kelompok/individu peneliti merupakan pelaku penting dalam proses/sistem inovasi, tetapi mereka tidak bekerja di ‘ruang hampa’; Kesimpulan tersebut membawa implikasi-implikasi berkenaan dengan peranan perguruan tinggi dalam mempromosikan “inovasi untuk pembangunan yang inklusif”:  Pengelolaan kegiatan penelitian di perguruan tinggi perlu bergerak beyond aspek akademik dan administratif dari penelitian. Pengelolaan penelitian tersebut perlu secara eksplisit menetapkan kriteria pembangunan inklusif sebagai tolok ukur keberhasilan penelitian, dan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan inklusif tersebut;  Upaya untuk mempromosikan inovasi untuk pembangunan inklusif tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada para peneliti/kelompok peneliti. Diperlukan upayaupaya komunikasi dan negosiasi yang melibatkan elemenelemen manajerial dan eksekutif dari perguruan tinggi untuk mengajak para mitra peneliti (lembaga pemerintahan, perusahaan swasta, badan asing), untuk merumuskan agenda dan tujuan bersama, yang terkait dengan pembangunan inklusif;  Konsep-konsep berkaitan dengan “inovasi untuk pembangunan yang inklusif” perlu didiseminasikan pada para mahasiswa, untuk membentuk suatu cara pandang dan perilaku pada para calon sarjana tersebut.

90


Daftar Pustaka Banji, Oyelaran-Oyeyinka. (2006). “Systems of Innovation and Underdevelopment: An Institutional Perspektif.” Journal of Science, Technology, and Society, 11, 239-269. Baskaran, A. dan M. Muchie M. (2008). “Towards a Unified Conception of Innovation Systems”. Proceedings of the 6th Globelics Conference at Mexico City, September 22-24. Brundenius, C., Bengt-Ake Lundvall dan J. Sutz. (2008). “Developmental University Systems: Empirical, Analytical and Normative Perspectives.” Proceedings of the 6th Globelics Conference at Mexico City, September 22-24. Cozzens, S. dan P. Catalán. (2008). “Global Systems of Innovation: Water Supply and Sanitation in Developing Countries”. Proceedings of the 6th Globelics Conference at Mexico City, September 22-24. Calvert, J. (2002). “Making Academic Research Useful: Scientists’ responses to changing policy demands.” NPRNet Conference on Rethinking Science Policy: Analytical Frameworks For Evidence-Based Policy, University Of Sussex, UK, March 21-23. Desai, V. dan R.B. Potter (Editors). (2002). The Companion to Development Studies. New York: Oxford University Press Inc. Etzkowitz H. dan Leydesdorff L. (2000). “The dynamics of innovation: from national systems and ‘mode 2’ to a triple helix of university-industry-government relations”. Research Policy, 29(2), 109-123. Etzkowitz, H. (2000)."The future of University and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm". Research Policy, 29(1), 313-330.


91

Fisher, E., R.L. Mahajan, dan C. Mitcham. (2006). “Midstream Modulation of Technology: Governance From Within.” Bulletin of Science, Technology & Society, Vol. 26, No. 6. Hussler, C., P. Fabienne dan M.F. Tang. (2008). “In search of accurate models to valorise academic research: qualitative evidence from three regional experiences”. Proceedings of the 6th Globelics Conference at Mexico City, September 2224. Juma, C. (2001). “Global governance of technology: meeting the needs of developing countries.” Int. J. Technology Management, Vol. 22, No. 7. Listyana, S. (2012). “Membangun Keterintegrasian Penelitian dalam Pengembangan BBN”. Tesis Magister Studi Pembangunan: ITB. Martin, B. (1998). Tied Knowledge: Power in Higher Education. http://www.uow.edu.au/arts/sts/bmartin/pubs/98tk/ Nelson, R. (1993). National Innovation Systems: A Comparative Study. New York: Oxford University Press. Porter M.A. (1990). Competitiveness of Nations. Cambridge: Cambridge University Press. Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations. London: Simon & Schuster Inc. Rip, A. (2008). “Towards Post-Modern Universities”. Proceedings of the Prime-Latin America Conference at Mexico City, September 24-26. Santosa, D. (2007). “Kemandirian Industri dan Perguruan Tinggi”. Materi Presentasi dalam Konvensi Kampus IV Forum Rektor Indonesia di Bandung, Juli 16-17.

92


4.2

PNPM MANDIRI DAN INOVASI UNTUK PEMBANGUNAN INKLUSIF Oleh: Sujana Royat *)

4.2.1 Pendahuluan Pembangunan inklusif pada dasarnya merupakan pembangunan yang ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat. Di Indonesia pembangunan inklusif lebih difokuskan untuk mengurangi kesenjangan khususnya kesenjangan antara masyarakat miskin dengan masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas atas. Masyarakat miskin di Indonesia masih cukup tinggi, dimana pada bulan Maret 2012 masih tercatat 29,13 jiwa atau sekitar 11,96% (lihat Gambar 4.6). Oleh karena itu, pembangunan inklusif lebih ditekankan untuk upaya pengentasan kemiskinan yang dikenal dengan istilah “pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment” dan strategi pembangunan inklusif mengutamakan asas keadilan, keseimbangan dan asas pemerataan. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

15.97

2005

17.75

2006

16.58

15.42

2007 2008 Juta Jiwa

14.15

13.33

12.49

12.36

11.96

2009 20102011 (maret) 2011 (sept) 2012 (maret) Prosentase

Gambar 4.7. Perkembangan angka kemiskinan sejak 2005 s/d 2012. -------------------------------------*) Makalah dinarasikan oleh Dr. Suyanto Pawiroharsonoso – Staf Profesinal DRN, berdasarkan paparan pada workshop Inovasi untuk Pembangunan Inklusif, Dewan Riset Nasional, tanggal 6 September 2012.


93

Untuk itu, pembangunan inklusif harus melibatkan semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui penciptaan iklim kerja untuk meningkatkan harkat hidup keluar dari kemiskinan. Seluruh kelompok masyarakat harus dapat merasakan dan menikmati hasil-hasil pembangunan terutama masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, daerah pedalaman, daerah tertinggal dan daerah pulau terdepan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi harus dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. PNPM Mandiri pada hakekatnya adalah program nasional yang dijalankan oleh semua kalangan untuk menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui upayaupaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandiriannya dalam tujuan peningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. 4.2.2 Program Pengentasan Kemiskinan Program pengentasan kemiskinan dibagi dalam 3 kelompok yaitu dalam bentuk: (i) bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, (ii) pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri) dan (iii) pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Diagram ke-3 program tersebut terlihat pada Gambar 4.7.

94


Gambar 4.8 Program Pengentasan Kemiskinan oleh PNPM Mandiri. Dalam makalah ini selanjutnya hanya akan diutarakan permasalahan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang disebut sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau disingkat PNPM Mandiri. 4.2.3 Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan dari PNPM Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pelaku utama pembangunan adalah masyarakat sendiri dalam upaya menunmbuhkan semangat kebersamaan atau “gotong royong”. Pemerintah mendorong program nasional ini melalui pengembangan sistem dan disain program, penyediaan pendampingan serta pendanaan stimulan dalam wadah PNPM Mandiri yang akan mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam menjalankan upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja secara berkelanjutan. Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

95

Program PNPM Mandiri diluncurkan pemerintah pada tanggal 30 April 2007 di Palu, dan direncanakan untuk silaksanakan hingga tahun 2015, sejalan dengan target pencapaian target MDGs (Millennium Development Goals). Melalui program ini, kemandirian dan pemberdayaan masyarakat telah terbentuk sehingga keberlanjutan program dapat terwujud. Tujuan PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri dengan menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait dalam upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian serta kesejahteraan dengan memanfaatkan potensi ekonomi dan sosial yang mereka miliki melalui proses pembangunan secara mandiri. Dengan diharapkan PNPM Mandiri dapat menjadi media untuk mentransformasikan masyarakat miskin dengan berbagai permasalahan sosial menjadi masyarakat yang mempunyai berbagai kemampuan sosial dalam permodalan dan aset. Program-program dalam PNPM Mandiri dapat dikategorikan atas kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan seperti PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus, PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan dan PNPM Mandiri Pengembangan Infrasrtuktur Sosial Ekonomi Wilayah. Ke-5 program PNPM Mandiri tersebut juga didukung oleh kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, dan khususnya guna mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target sektor tertentu, seperti PNPM Mandiri Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM Generasi), PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM LMP), dan PNPM Mnadiri Pengembangan Usaha 96


Agribisnis Perdesaan (PNPM PUAP), PNPM Mandiri Kelautan & Perikanan, PNPM Mandiri Pariwisata serta PNPM Mandiri Perumahan dan Pemukiman. Selanjutnya untuk mendorong setiap peserta dalam komunitas masyarakat dapat berperan aktif perlu maka perlunya diterapkan landasan dasar melalui semangat citacita, motivasi dan kebersamaan. Melalui landasan dasar ini maka diharapkan dapat melakukan kegiatan bersama dalam perencanaan, implementasi dan pengawasan kegiatan / program yang telah disepakati. 4.2.4 Proses Pemberdayaan Masyarakat Proses pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri dilakukan secara bertahap, yaitu: (i) Sosialisasi awal dan musyawarah masyarakat untuk penyamaan pemahaman, prinsip dan bagaimana program akan dilaksanakan, (ii) Mengenali Kemiskinan yang mencakup identifikasi kemiskinan, kesepakatan kriteria miskin, merumuskan masalah dan penyebab kemiskinan, (iii) Pemetaan Swadaya yang mencakup pencacahan keluarga miskin, merumuskan kebutuhan, memetakan potensi yang dapat untuk memecahkan masalah dan merumuskan visi bersama, (iv) Pengorganisasian masyarakat, dengan mengidentifikasi adanya lembaga/ kelompok keswadayaan masyarakat yang dibentuk, diakui, dan dikelola oleh masyarakat secara transparan dan bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan, (v) Penyusunan Rencana yang membahas berbagai kebutuhan pembangunan, menyepakati prioritas pembangunan, menyusun rencana kegiatan jangka Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

97

pendek dan menengah berdasarkan visi bersama, serta potensi sumber pembiayaannya, (vi) Pelaksanaan kegiatan, yaitu melalui pembentukan timtim, pemantau kegiatan di desa/ kelurahan dan pertanggungjawaban kegiatan, dan (vii) Pengelolaan, pemanfaatan dan kegiatan.

pemeliharaan hasil

Pelaksanaan Kegiatan Dalam pelaksaan kegiatan dan program PNPM Mandiri, makna inklusif mencakup berbagai aspek yaitu aspek sosial, ekonomi, keuangan, budaya, pemerintah dan dasar-dasar kreativitas dan teknologi. Strategi operasional PNPM Mandiri terdiri dari tahapan sebagai berikut: Pembelajaran Tahap pembelajaran merupakan tahap pengenalan bagi masyarakat, pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Pada tahap ini masyarakat dan pelaku pembangunan mulai dari kecamatan hingga desa/kelurahan mendapat kesempatan untuk memahami mekanisme pengelolaan pembangunan partisipatif yang ditawarkan PNPM Mandiri. Bagi pemerintah, tahap pembelajaran ditujukan sebagai wahana pembelajaran dalam (i) penerapan pengelolaan pembangunan partisipatif; dan (ii) penerapan model kerjasama antara pemerintah nasional dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengendalikan program. Tahap pembelajaran membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun, tergantung kepada kondisi wilayah dan kesiapan masyarakatnya. Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan pada tahap ini adalah: 98


(i) Bantuan pendanaan merupakan faktor utama penggerak proses pemberdayaan masyarakat dibandingkan pada tahap lainnya. Keberadaan bantuan pendanaan merupakan media untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan bagi masyarakat dan daerahnya sendiri. (i) Disediakan bantuan pendanaan dan pendampingan secara khusus terhadap perempuan, atau kelompok lain yang terpinggirkan (minimal 30% dari alokasi Bantuan Langsung Masyarakat). (i) Peran pendamping (fasilitator/konsultan) dalam memfasilitasi proses pelaksanaan PNPM Mandiri masih sangat dominan. (i) Rasa kepemilikan program dari masyarakat, lembaga sosial dan pemerintah desa dan daerah belum cukup kuat dan masih sangat bergantung kepada fasilitator dan konsultan. (i) Untuk mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat kepada konsultan, fasilitator dan konsultan secara taktis dan sistematis harus memberi kepercayaan kepada pelaku pembangunan di tingkat lokal untuk memfasilitasi proses pelaksanaan PNPM Mandiri. (i) Proses perencanaan partisipatif belum terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan reguler. Kemandirian Tahap kemandirian adalah proses pendalaman atau intensifikasi dari tahap internalisasi. Tahap ini dimulai di lokasi-lokasi dimana masyarakat sudah pernah melaksanakan program pemberdayaan melalui proses berikut: (i) pelembagaan pengelolaan pembangunan partisipatif di desa/kelurahan dan kecamatan; (ii) pelembagaan pengelolaan Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

99

pendanaan mikro yang berbasis masyarakat untuk melayani masyarakat miskin; dan (iii) peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengelolaan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan. Tahap kemandirian ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun. Hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini adalah: (i) Bantuan pendanaan lebih bersifat stimulan sehingga dana dari swadaya maupun sumber lainnya merupakan faktor penggerak pembangunan masyarakat dan daerahnya, (ii) Fasilitasi pelaksanaan PNPM Mandiri lebih banyak dilakukan oleh pelaku pembangunan lokal dari masyarakat sendiri, (iii) Rasa kepemilikan program dari masyarakat dan pemerintah daerah sudah cukup kuat, sehingga peran fasilitator/konsultan lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat, pelaku pembangunan lokal dan perangkat pemerintah daerah, (iv) Masyarakat, pemerintah daerah, konsultan dan fasilitator sudah merupakan mitra sejajar, (v) Proses perencanaan partisipatif telah terintegrasi ke dalam sistem perencanaan pembangunan regular. Keberlanjutan Program PNPM Mandiri dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan waktu setidaknya satu tahun. Pada tahap keberlanjutan masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil, semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Kerangka kerja program PNPM Mandiri terlihat pada Gambar 4.8. Berbagai hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah: 100


Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan, Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan, Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan.

Gambar 4.9. Kerangka Kerja Program PNPM Mandiri 4.2.5 Hasil Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Program PNPM Mandiri yang dilaksanakan sejak 2007 pada dasarnya merupakan program sejenis yang telah dirintis Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

101

sebelumnya seperti program pengembangan kecamatan (PPK) yang dimulai tahun 1998 dan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) yang dimulai tahun 1999. Program PNPM Mandiri sejak tahun 2007 hingga tahun 2009 telah mengalokasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 21 trilliun, dan Rp. 8,1 trilliun untuk program PPK dan P2KP. Adapun hasil pelaksanaan program PNPM Mandiri hingga tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan akses pasar, pusat kota, fasilitas pendidikan dan kesehatan dan sumber air bersih di lebih dari 50% desa / kelrahan termiskin di Indonesia. Sedangkan PNPM Mandiri Perkotaan, hingga saat ini telah mendanai pembangunan dan perbaikan lebih dari 80.844 kelompok swadaya masyarakat (KSM), kegiatan prasarana, ekonomi dan sosial di seluruh Indonesia. 2) Meningkatkan tingkat pengembalian investasi yaitu sebesar 60,1% dari seluruh total kegiatan. Hal ini dikarenakan oleh hasil dari penciptaan berbagai kesempatan ekonomi dan aktivitas yang terjadi dari pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh komunitas PNPM Pedesaan. 3) Penghematan biaya yang signifikan dalam pembangunan prasarana desa yang dibangun melalui metode PPK yang sekarang menjadi metode PNPM Mandiri Perdesaan yang terbukti dapat menghemat 56% lebih murah dari pekerjaan sejenis yang dibangun oleh kontraktor atau pemerintah. 4) Memperluas kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja baru. PNPM Mandiri telah memperkerjakan 9,9 juta pekerja dari perdesaan, sehingga menurunkan tingkat pengangguran rata-rata 1,5 % di lokasi PPK.

102


5) Menciptakan berbagai usaha kecil diberbagai bidang pelayanan dan tarnsportasi sebagai akibat pembangunan jembatan dan dermaga baru. 6) Meningkatkan daya beli masyarakat perdesaan, yaitu sekitar 11% dibanding dengan lokasi lain yang tidak mempunyai program PNPM Mandiri. 7) Meningkatkan kapasitas, kinerja lokal dan kelembagaan, serta pembelajaran demokrasi melalui pembentukan model perencanaan dan pembiayaan partisipatif dan telah melibatkan 77,1 juta peserta aktif. Selanjutnya hingga tahun 2011, kegiatan dan program PNPM Mandiri semakin luas yaitu telah mecakup 72.700 perdesaan dari jumlah total 78.000 desa di Indonesia, dan dengan program ini telah dapat berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 20%. Disamping itu telah dapat dibentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) 750.000 komunitas, dimana 22.000 kelompok diberdayakan oleh kaum perempuan. Selain itu ternyata 63% penerima PNPM Mandiri adalah perempuan, sehingga perempuan mempunyai peran penting sebagai agen perubahan di perdesaan. Untuk mendukung program PNPM Mandiri, pemerintah telah membelanjakan Rp. 42.85 trilliun, atau sekitar 4.51 milyar USD. 4.2.6 Penutup Berbagai konsep pembangunan inklusif yang adil dan merata sudah lama dicanangkan, namun dalam implementasinya masih sangat terbatas dan hasilnya tidak optimal sehingga masalah kesenjangan dan kemiskinan terus berlanjut dan perlu terus mendapat perhatian. Pembangunan masih cukup selama ada harmonisasi

inklusif bukan merupakan konsep baru, tetapi relevan dan urgent untuk dibicarakan karena proses pembangunan, selalu diperlukan antara pertumbuhan dan pemerataan.


103

Pembangunan inklusif harus berorientasikan pada kebutuhan masyarakat, dilaksanakan pada suatu komunitas, berbasis program enterpreneurship yang berkesinambungan. Masih diperlukan penyempurnaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan inklusif melalui koordinasi yang lebih intensif antar pamangku kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Salah satu tolok ukur keberhasilan adalah berkurangnya jumlah (prosentase) penduduk miskin. Pada tataran teknis, diperlukan hubungan yang erat antara penyedia teknologi (lembaga litbang dan perguruan tinggi), dengan pengguna teknologi (Pemerintah, NGO) untuk dapat mengatasi permasalahan di masyarakat yang sangat beragam. Untuk mendukung Pembangunan Inklusif diperlukan kepedulian (awareness) lembaga penyedia teknologi terhadap “teknologi masyarakat”, sehingga program-program pengembangan inovasi dan teknologi oleh lembaga litbang dan perguruan tinggi lebih berorientasikan pada industri kecil dari pada berorientasikan pada teknologi untuk industri besar. Diperlukan perubahan sikap mental untuk dapat mensukseskan pembangunan inklusif, yaitu pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, termasuk perubahan ukuran keberhasilan di tingkat individual/pelaku pembangunan, perubahan sistem pendidikan, perubahan mental peneliti dan semua komponen bangsa.

104


4.3 SISTEM INOVASI NASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN INKLUSIF Oleh: Iding Chaidir Sekretaris Dewan Riset Nasional 4.3.1 PENDAHULUAN Tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan unsur utama kemajuan peradaban manusia sekaligus sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Melalui penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan iptek pula suatu negara dapat memperkuat posisinya dalam pergaulan dan persaingan antar bangsa di dunia. Demikian pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bernegara, maka upaya-upaya penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek perlu mendapat perhatian dan pembinaan oleh pemerintah agar arah pengembangannya sesuai dengan yang diharapkan.


105

4.3.2 SISNAS LITBANGRAP IPTEK Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Litbangrap Iptek) yang disahkan pada tangal 29 Juli 2002, merupakan landasan hukum utama untuk memperkuat daya dukung iptek bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Dalam UU 18/2002, Ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu dan dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu. Sementara itu, teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Sisnas Litbangrap Iptek berfungsi membentuk pola hubungan yang saling memperkuat antara unsur-unsur penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan iptek dalam suatu keseluruhan yang utuh. Unsur-unsur sistem ini terdiri atas (1) kelembagaan iptek, (2) sumberdaya iptek, dan (3) unsur jaringan iptek. Unsur Kelembagaaan iptek terdiri dari sub unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang. Unsur Sumberdaya Iptek terdiri atas keahlian, kepakaran, kompetensi manusia daa pengorganisasiannya, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan unsur Jaringan Iptek merupakan jalinan 106


hubungan interaktif kelembagaan iptek.

yang

memadukan

unsur-unsur

Pemerintah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sisnas Litbangrap Iptek di Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi tersebut pemerintah wajib merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang iptek yang dituangkan dalam Jakstranas Iptek. Untuk merumuskan ini, pemerintah membentuk Dewan Riset Nasional. 4.3.3 SISTEM INOVASI NASIONAL Meskipun disebut sebagai Sisnas Litbangrap Iptek, konsep yang terkandung dalam UU 18/2002 sebenarnya adalah Sistem Inovasi yang berkembang sejak seperempat abad yang lalu. Definisi sistem inovasi dituangkan dalam sudut pandang yang berbeda oleh Freeman (1987), Lundvall (1992), Nelson dan Rosenberg (1993), Metcalfe (1995), OECD (1999), Elquist (2001) dan Arnold et.al. (2001). Dari sekian sudut pandang para pakar dapat disintesisikan secara konseptual bahwa Sistem Inovasi adalah suatu kesatuan dari sekumpulan entitas pelaku (aktor), kelembagaan, jaringan, hubungan, interaksi, dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan inovasi dan difusinya, serta proses pembelajarannya (Taufik, 2005). Dalam UU 18/2002, istilah inovasi sendiri didefinisikan sebagai kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan iptek yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Konsep Sistem Inovasi Nasional baru secara eksplisit disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

107

Nasional 2010-2014 Bidang Iptek. Dalam buku tersebut diuraikan bahwa strategi pembangunan Iptek dilaksanakan melalui dua prioritas pembangunan yaitu: (1) Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang berfungsi sebagai wahana pembangunan Iptek menuju visi pembangunan Iptek dalam jangka panjang, dan (2) Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025. Selanjutnya strategi pembangunan Iptek ini dijabarkan ke dalam kerangka pembangunan Iptek sebagaimana dalam Gambar 4.9 .

Gambar 4.10. Kerangka Pembangunan Iptek Nasional. Dalam kerangka pembangunan iptek tersebut dapat dilihat bahwa penguatan sistem inovasi nasional ditujukan untuk mencapai sasaran menguatnya kelembagaan iptek, sumberdaya iptek, dan jaringan iptek. Apabila dibandingkan dengan konsep sistem inovasi nasional di beberapa negara, sasaran yang ingin dicapai pada umumnya adalah terciptanya sistem yang meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan 108


ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan sistem inovasi nasional sebagaimana diuraikan dalam RPJMN lebih untuk memperkuat wahana pembangunan iptek. Dengan demikian secara konseptual, konsep sistem inovasi nasional dalam RPJMN masih perlu penyempurnaan. 4.3.4 PEMBANGUNAN INKLUSIF Istilah pembangunan inklusif sering disampaikan oleh pimpinan negara dalam berbagai kesempatan pidato. Pembanguan inklusif secara umum diartikan sebagai oposit dari pembangunan eksklusif, yaitu pembangunan yang hanya menguntungkan kelompok eksklusif tertentu saja. Kesadaran mengenai pentingnya pembangunan inklusif timbul setelah melihat realitas bahwa pembangunan nasional yang telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi (growth) yang cukup tinggi tidak sepenuhnya dinikmati oleh kelompok miskin di pedesaan atau di daerah kumuh perkotaan. Meskipun ekonomi tumbuh pesat, namun jumlah masyarakat di bawah garis kemiksinan tidak banyak berkurang. Dalam RPJMN 2010-2014 Buku I Bab V Kerangka Ekonomi Makro, pemerintah secara eksplisit menyebutkan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi yang eksklusif menyertakan semua kelompok masyarakat dan golongan serta masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang terpencil dan terisolasi. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan juga dicerminkan dari segi proses perumusan kebijakan dan implementasinya, yaitu harus melibatkan para pemangku kepentingan untuk dapat berperan aktif dan bekerjasama dengan membangunkonsensus pemihakan kepada masyarakat yang masih tertinggal. Kebijakan yang afirmatif harus dijalankan untuk mengatasi kesenjangan, ketertinggalan, maupun kemiskinan yang masih mewarnai kehidupan sebagian besar bangsa Indonesia. Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

109

4.3.5 INOVASI UNTUK PEMBANGUNAN INKLUSIF Telah dijelaskan bahwa sistem inovasi nasional adalah sistem interaksi antara unsur kelembagaan iptek yang diarahkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkup nasional. Interaksi antara unsur tersebut secara keseluruhan bertujuan untuk mengembangkan, proteksi, membiayai, atau regulasi ilmu pengetahuan dan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun implementasi konsep sistem inovasi nasional khususnya di Indonesia terkesan masih lebih ditujukan pada kepentingan pertumbuhan ekonomi. Inovasi yang dikembangkan masih ditujukan untuk kepentingan sektor industri karena lebih signifikan dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Inovasi yang diarahkan dalam bentuk teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat lapisan bawah masih belum dibina secara baik dan seakan diserahkan kepada mekanisme pasar. Kurangnya keberpihakan terhadap pengembangan inovasi untuk masyarakat kecil terlihat dalam pelaksanaan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang secara masif dilaksanakan oleh pemerintah. Sukses pelaksanaannya lebih ditentukan oleh keberhasilan dalam melakukan rekayasa sosial dan pengembangan kegiatan ekonomi dan belum bertumpu pada unsur teknologi. Seharusnya kegiatan ini kental dengan inovasi teknologi yang mampu memberikan suntikan nilai tambah yang lebih tinggi, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dipacu secara lebih cepat. Secara umum dapat dilihat bahwa unsur ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (STI) belum terlibat banyak dalam pembangunan inklusif. Pengembangan sistem inovasi nasional perlu dilaksanakan tidak hanya untuk mendukung 110


pertumbuhan ekonomi (industri), tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Untuk itu diperlukan penguatan kelembagaan riset yang mampu menghasilkan teknologi masyarakat (tepat guna), dukungan sumber daya yang memadai untuk terciptanya teknologi masyarakat, dan jaringan yang mantap baik antar lembaga riset mapun lembaga riset dengan pelaksana pembangunan inklusif. Dalam tataran regional (propinsi dan/atau kabupaten), pemerintah telah mengembangan konsep Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang merupakan turunan dari Sistem Inovasi Nasional (SINas) dalam tingkat regional. Dalam kerangka SIDa yang relatif berlingkup lebih kecil, kedekatan antara unsur teknologi dengan proses pemberdayaan masyarakat secara inklusif lebih mudah dikembangkan. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan jaringan yang erat antara unsur penyedia teknologi dan pengguna teknologi melalui peran fasilitator dilapangan. Dalam tataran perencanaan sebagaimana Dewan Riset Nasional dapat banyak berperan, tugas yang harus diselesaikan adalah bagaimana mendorong agar Agenda Pembangunan Iptek perlu secara seimbang mengembangkan iptek untuk industri (orientasi ekonomi) dan iptek untuk masyarakat (orientasi sosial). Universitas sebagai salah satu unsur kelembagaan iptek dapat berperan sebagai penghasil iptek (litbang) sekaligus penerap hasil iptek dilapangan (pengabdian masyarakat). Agenda Riset Nasional sebagai salah satu output DRN disusun untuk memberikan arahan pada pengembangan iptek dalam bidang (1) Pangan dan pertanian, (2) Energi, (3) Transportasi, (4) TIK, (5) Kesehatan dan Obat, (6) Hankam, (7) Material Maju, dan (8) Sosial Humaniora. Agenda riset yang bersentuhan langsung dengan topik inovasi untuk pembangunan inklusif terutama dilaksanakan dalam komisi Mainstreaming Iptek Dalam Pembangunan Nasional – DRN 2012

111

pangan, kesehatan dan sosial humaniora. Selain itu, semangat pembangunan iptek pada Agenda Riset nasional ditekankan pada kemanfaatan dan kontribusi hasil-hasil iptek yang ditekankan pada 3 hal yaitu (1) peningkatan kesejahteraan masyarakat, (2) kesadaran akan potensi kelautan, dan (3) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 4.3.6 PENUTUP Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan harus sejalan dengan tujuan utama pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan dan pengembangan iptek yang menyertainya masih dilaksanakan dengan arah yang lebih menguntungkan masyarakat lapisan atas. Untuk itu tantangan bagi dunia iptek adalah bagaimana mengembangkan iptek dan inovasi yang mendorong pembangunan yang juga berpihak kepada golongan masyarakat yang kurang beruntung (pembangunan inklusif). Referensi Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 193/M/Kp/IV/2010, Lampiran 2. Agenda Riset Nasional 2010-2014. Taufik, TA. 2010. Kemitraan Dalam Penguatan Sistem Inovasi Nasional. Dewan Riset Nasional, Jakarta. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembengunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

112


MAINSTREAMING IPTEK DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Recommend Documents