Visi & Misi Kepemimpinan Nasional dalam Pembangunan 2015-2019 Rancangan Teknokratik RPJ 2015-2019, Bappenas Oleh Partai Kebangkitan Bangsa
Mukaddimah • • •
•
Kepemimpinan nasional menjadi salah satu faktor strategis dan menentukan dalam proses pembangunan nasional dan penyelesaian masalah bangsa kurun waktu 2015-2019. Kepemimpinan nasional dalam konteks ini meliputi kepemimpinan eksekutif, legislatif dan judikatif, pada level pusat dan daerah. Proses dan mekanisme pelahiran kepemimpinan nasional telah tersedia melalui mekanisme demokraris yang sudah berjalan secara reguler. Untuk periode 2014-2019 sudah tampak kandidat yang akan berkompetisi untuk memimpin bangsa pada level eksekutif dan ribuan caleg untuk posisi legislatif. Karena itu mengharapkan munculnya sosok pemimpin ideal melalui kriteria yang distandardisasi dari teori kepemimpinan dan pengalaman empirik menjadi kurang relevan. Yang bisa dan perlu dilakukan, adalah menyiapkan kerangka dan garis besar program nasional untuk kurun waktu lima tahun mendatang yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemimpin yang terpilih – menjadi semacam GBHN pada waktu yang lalu.
Beberapa Rumpun Isu/Persoalan Kebangsaan dalam Konteks Kepemimpinan • • • • •
Integrasi bangsa dan harmoni sosial. Pengendalian sumberdaya alam sebagai implementasi kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesarnya kemakmuran rakyat. Strategi pencegahan perilaku korupsi. Ongkos demokrasi yang teramat mahal sehingga menciptakan bias dan demokrasi yang anomali. “Desa Membangun” sebagai ruh dari diundangkannya UU Desa.
Integrasi Bangsa dan Harmoni Sosial •
•
Sumber persoalan integrasi bangsa: – Proses dan hasil Pilpres, Pemilu Kepala Daerah dan elektoral lain yang berujung di MK. – Ambruknya wibawa lembaga penegak hukum, terutama penjaga Konstitusi (MK) – Penyelesaian kasus-kasus hukum yang tidak tuntas. Bentuk dan fenomena gangguan integrasi bangsa: – Ketidakpercayaan sebagian elemen masyarakat terhadap pemimpin dan lembaga-lembaga negara. – Unjuk rasa yang berujung pada perusakan fasilitas publik. – Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program nasional. – Pelanggaran hukum akan makin menjadi-jadi beriringan dengan makin gencarnya proses penegakan hukum.
Pengendalian Sumberdaya Alam dan Penguatan Sektor Pertanian •
•
•
Politik dan orientasi pembangunan nasional yang selama ini menitikberatkan pada pertumbuhan ternyata telah menyebabkan terpuruknya sektor pertanian dan sektor yang digeluti oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Atas tekanan global, era pemberian subsidi untuk rakyat tidak mampu dan untuk sektor ekonomi rakyat dan kebutuhan primernya menuju titik akhir, padahal subsidi dan pemberian proteksi tersebut selama ini belum secara nyata dinikmati masyarakat yang berhak. Sistem bagi hasil atas kontrak karya dan kerja sama dalam bidang energi dan sumberdaya alam lain dengan pihak asing selama ini sebagian besar masih menggunakan formula yang tidak menguntungkan negara.
Pencegahan Perilaku Korupsi
BIROKRASI YANG SEHAT APARATUR YANG BERSIH
Kondisi yang Diperlukan
Pendekatan yang Perlu Dilakukan
KEPEMIMPINAN YANG EFEKTIF DAN KUAT
KETELADANAN
TIDAK TERKAIT DENGAN KASUS KORUPSI/SALING MENYANDERA
REKAM JEJAK PEMIMPIN DI SEMUA LEVEL
KOMITMEN TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI
PENGUATAN KPK DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAIN
Demokrasi Berbiaya Mahal •
•
Beberapa sumber penyebab: – Masyarakat belum memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan politik yang baik. – Sistem kompetisi yang serba terbuka untuk hampir semua jabatan strategis. – Sistem politik transaksional yang fenomenal tanpa ada mekanisme pencegahan yang efektif. Akibat yang ditimbulkan: – Seleksi politik tidak bisa melahirkan pemimpin yang diidealkan. – Apatisme politik dari kader-kader terbaik bangsa untuk terlibat dalam proses politik dalam pengisian lembaga-lembaga politik negara.
•
Langkah strategis yang perlu ditempuh: – Menggagas ulang sistem pemilihan secara langsung dan mencari konsideran pada level apa pemilihan secara langsung tetap dipertahankan. – Menyederhanakan sistem elektoral untuk pengisian jabatan-jabatan strategis. – Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan politik yang baik.
Desa Membangun Ketentuan Baru ALOKASI DAN ALIRAN DANA BESAR KE DESA UU TENTANG DESA
PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DARI BAWAH KESIAPAN SOSIAL APARAT DAN MASYARAKAT DESA UNTUK MENGELOLA ANGGARAN DESA
Langkah yang Perlu Dipersiapkan PENYIAPAN REGULASI DAN KELEMBAGAAN DESA REKRUTMEN 76.665 TENAGA PENDAMPING SUPERVISI DAN PENDAMPINGAN
Visi dan Misi Kepemimpinan Nasional 2014-2019 •
•
Gaya, model, karakter dan pola kepemimpinan yang melekat pada para kandidat pemimpin bangsa harus ditempatkan sebagai pendekatan kepemimpinan, untuk mewujudkan misi dan visi kepemimpinan nasional dan RPJM 2015-2019. Melihat perkembangan kehidupan kebangsaan yang terjadi dan dinamika masyarakat, visi dan misi kepemimpinan nasional setidak-tidaknya harus ditujukan untuk: – Mewujudkan gagasan Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum dengan menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang taat pada norma hukum. – Menciptakan tatanan dan sistem ekonomi kerakyatan sebagai program utama, yang berbasiskan pada sektor pertanian dan kelautan, dengan segala instrumen pendukungnya.
•
– Mendorong percepatan dan suksesnya program pemberian jaminan sosial bagi rakyat. Dengan misi dan visi seperti itu, untuk lima tahun mendatang kita membutuhkan figur pemimpin yang benar-benar pro rakyat, yang ditandai dengan besarnya komitmen, berideologi kerakyatan, integritas kerakyatan yang teruji dan tidak memiliki beban hukum yang akan menjadi sandera.
