Kemampuan Iptek Nasional Perlu Ditingkatkan

BERANDA

www.bipnewsroom.info/komunika email: [email protected]

Editorial

Trend pembangunan antar bangsa di era global, menuntut adanya pertumbuhan yang berbasiskan pengetahuan. Unsur terpenting untuk mencapai itu adalah daya saing bangsa yang tangguh melalui basis pengetahuan yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Makin tinggi tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai, makin tinggi pula daya saing bangsa tersebut dalam kancah kehidupan global, sehingga mampu berperan sebagai subjek perubahan. Sebaliknya, penguasaan iptek yang rendah akan menyebabkan suatu bangsa tertinggal dari bangsa lain dan senantiasa dijadikan objek dalam setiap proses perubahan yang terjadi di muka bumi. Berkaitan dengan masalah tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya saat meresmikan gedung baru Herbarium Bogoriense di Cibinong Science Center, Kota Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (23/5) menyatakan, salah satu agenda pembangunan yang penting dan strategis dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009, adalah peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) nasional. Harus diakui bahwa kemampuan iptek nasional saat ini masih perlu ditingkatkan. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan belum banyaknya jumlah paten, belum tingginya kontribusi iptek di sektor industri, dan masih belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek dalam menjembatani penyedia dan pengguna iptek. Selain itu, bangsa Indonesia masih menghadapi keterbatasan sumber daya iptek, belum berkembangnya budaya iptek serta belum optimalnya peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup. Selama kurun waktu 2005-2006, upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut terus ditingkatkan, akan tetapi belum semuanya dapat diselesaikan. Namun harus diakui bahwa peran iptek dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dari tahun ke tahun terus meningkat. Salah satu contoh, Indonesia telah mampu menerapkan biologi molekuler dalam mengindentifikasi teroris melalui DNA-nya, serta penyusunan perangkat sistem peringatan dini tsunami yang telah diujicobakan di Padang dan sedang dikembangkan untuk daerah-daerah lain. Upaya untuk mengembangkan teknologi bioenergi seperti bio-diesel dan minyak jarak juga terus dilakukan. Peningkatan teknologi lainnya adalah kemampuan bangsa Indonesia dalam meningkatkan teknologi indra satelit untuk menentukan lokasi kebakaran hutan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan iptek sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bangsa Indonesia hendaknya tidak sekadar menjadi bangsa pengguna iptek, akan tetapi harus mampu menciptakan dan mengembangkannya untuk kepentingan bangsa sendiri. Beberapa tahun terakhir tampak sangat nyata, bahwa kemampuan bangsa Indonesia untuk menciptakan perangkat berteknologi tinggi masih belum sesuai dengan harapan. Negara ini masih menjadi konsumen besar perangkat high technologi, bukan saja produk dari Jepang, Eropa dan Amerika namun juga produk berteknologi tinggi dari China dan negara-negara Asia lainnya. Jika keadaan ini dibiarkan terus-menerus, dan tidak diikuti dengan kebangkitan ilmu pengetahuan dan teknologi secara mandiri, berdasarkan kemampuan sendiri, ke depan bangsa Indonesia akan semakin tertinggal dari bangsa lain. Tidak ada pilihan lain, selain meningkatkan basis iptek nasional saat ini juga. Bukankah saat ini Indonesia telah memiliki Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Sebagai lembaga keilmuan, tempat berkumpulnya para ilmuwan, lembaga ini harus terus mengembangkan diri agar mampu menjadi ujung tombak dalam membangun bangsa yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. LIPI dengan kebebasan ilmiahnya harus didorong untuk menggali sumber daya milik bangsa dengan tata cara yang lebih sistematis, lebih arif dan lebih berwawasan lingkungan. Kita yakin, dengan keberlimpahan sumber daya alam dan ketersediaan sumber daya manusia, ke depan Indonesia mampu menjadi subjek yang ikut bermain dalam lapangan kompetisi global yang semakin sengit. Bukan sekadar menjadi penonton yang hanya mampu bertepuk tangan manakala tim negara lain sukses meraih prestasi*

RANA

Diterbitkan oleh: IT Diharapkan Raih Investor Baru-baru ini dikeluarkan hasil survei independen di seluruh dunia yang dilaksanakan oleh salah satu vendor. Dalam survei itu dinyatakan, 80% para pembuat keputusan di bidang TI di seluruh dunia, termasuk CIO, direktur, dan manajer IT menganggap bahwa business continuity dan availability merupakan prioritas yang semakin meningkat di tahun 2007. Selain itu, dalam survei juga dinyatakan, keamanan, solusi terhadap bencana yang dapat ditanggulangi, usaha back up dan recovery, dan layanan manajemen TI kemudian mulai bermunculan sebagai bagian dari peningkatan investasi tahun 2007 ini. Hal yang sama juga terjadi di negara-negara Asia Pasifik. Cina dan Australia misalnya, menjadi negara yang memperhitungkan investasi terencana paling tinggi mengenai usaha backup dan recovery serta penawaran manajemen layanan TI. Dengan demikian, ada hal yang dapat diambil. Ketika perusahaan mengambil langkah-langkah pendekatan reaktif dalam memulihkan data dari downtime, kecelakaan atau pun bencana, fokus proaktif pada kesinambungan bisnis dan ketersediaan menghadirkan perubahan strategi. Hal ini juga mencerminkan kecenderungan terhadap pembangunan pusat data generasi selanjutnya. Apalagi pada pasar global yang persaingannya amat ketat saat ini, terjadinya downtime bisa menghancurkan bisnis. Jadi, tidak hanya terminal komputer saja. Di dalam bisnis, downtime IT berbentuk apa pun dapat menyebabkan biaya yang tidak terduga bagi hasil yang ingin dicapai suatu institusi. Hasil penelitian juga menunjukkan, para pembuat keputusan TI mengalami keuntungan return on investment sebagai hasil dari rencana kesinambungan bisnis jangka panjang yang aman. Jika sebuah perusahaan sudah bisa mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan kelangsungan bisnis, termasuk dalam bidang TI, akan sangat mungkin iklim investasi menjadi makin baik dan investor pun berdatangan. Untuk saat ini, tiba waktunya TI menjadi sektor yang dapat lebih memikat investor.

--Widia Yurnalis-Jurnalis Majalah SDA Asia [email protected] best regards, widia yurnalis Jurnalis-SDA Asia Magazine http:// widyajurnalis.wordpress.com www.sda-indo.com

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP, Kepala Pusat Inf. Polhukam, Kepala Pusat Inf. Kesra, Kepala Pusat Inf. Perekonomian Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, M Abduh Sandiah, Fauziah, Sri Munadi Editor/Penyunting: MT Hidayat Reporter: Suminto Yuliarso, Dimas Aditya Nugraha, Mediodecci Lustarini, Hendra Budi Kusnawan, Doni Setiawan Koresponden Daerah Amiruddin (Banda Aceh) Arifianto (Yogyakarta) Supardi Ibrahim (Palu) Yaan Yoku (Jayapura) Fotografer Leonard Rompas Desain D Ananta Hari Soedibyo Pracetak Farida Dewi Maharani Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: [email protected]

Jangan Sampai Taman Wisata Beralih Fungsi Pembangunan bangsa ini tidak boleh dilandasi oleh sebuah pemikiran yang hypocrite. Disatu sisi kita mengagungkan sebuah bentuk idealisme dan disisi lain Anda sebagai agen oportunis yang siap melahap lahan “basah”. Contoh paling mengemuka adalah persoalan taman menteng yang baru itu. Ketika itu dibangun, idealisme taman sebagai sebuah jantung dan paru-paru ibukota begitu berdengung di gendering telinga setiap orang. Namun, saya kecewa dengan taman kota yang sekarang telah beralih fungsi menjadi sebuah tempat usaha yang mendatangkan laba bagi segelintir orang. Taman kota itu adalah sebuah ruang publik bukan tempat ruang usaha berusaha yang terkoordinir oleh sebuah kelompok. Kalaupun ada harusnya jangan sampai mengganggu fungsi utamanya. --Adri [email protected] Redaktur Online Jakarta

Foto : sbyinfo, bf, ddt. Desain: Ahas

Kemampuan Iptek Nasional Perlu Ditingkatkan

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Sidang AMRI. Agenda ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) Kamis (24/5) adalah membahas mekanisme kerjasama di bidang infromasi dan media antar Negara anggota ASEAN yang diadakan tanggal 21-25 Mei.

2

Edisi 10/Tahun III/Juni 2007

POLHUKAM

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: [email protected]

Demokrasi Bersalut Damai

Pemilu dan juga Pilkada, bukanlah sebuah obat mujarab yang bisa dengan serta merta menyembuhkan penyakit bangsa yang sudah menahun. Pemilu, ditambahkan Eep Saefullah, hanya sebagai alat yang memberi kesempatan kepada kita, rakyat dan para pemilih, untuk ikut menentukan wajah esok bangsa. Termasuk wajah esok kita sendiri. Jadi, mengapa harus kisruh?

D

udung, sebut saja begitu, pengusaha sablon yang sudah malang melintang selama belasan tahun di Pasar Senen Jakarta, girang bukan kepalang. Pasalnya orderan kaos kampanye dari salah satu kandidat calon Gubernur sebuah provinsi, telah disetujui. Ini berarti, ia bisa meraup untung besar dari 10.000 kaos pesanan kliennya itu. ”Katanya mau ada gerak jalan santai, pe-

sertanya dikasih kaos,” kata bapak dua orang anak ini sambil lalu, seolah tak peduli. Dan memang pesta demokrasi benar-benar sempurna, sukses bila melihat banyaknya orderan kaos yang disablon Dudung. Atau bila mengengok masyarakat yang turut dalam setiap prosesi kampanye pemilu ataupun Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di setiap daerah. Seakan setiap warga negara ikut ambil bagian dalam ajang pemilihan pemimpin yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia itu. Seperti ada kesadaran kolektif bahwa bangsa ini berniat bangkit untuk memperbaiki hari esok. Tapi, pemilu dan juga pilkada, seperti yang dikatakan oleh Eep Saefullah Fatah, bukanlah sebuah obat mujarab yang bisa dengan serta merta menyembuhkan penyakit bangsa yang sudah menahun. Pemilu, ditambahkan Eep, hanya sebagai alat yang memberi kesempatan kepada kita, rakyat dan para pemilih, untuk ikut menentukan wajah esok bangsa. Termasuk wajah esok kita sendiri. Pilkada Damai Demokrasi membutuhkan bukan hanya pemenang, tetapi juga pecundang yang baik. Jika setiap orang sadar bahwa ia menjadi pemain dalam setiap adegan menuju Indonesia yang lebih baik. Pilkada sendiri menurut Ketua MPR RI adalah sarana masyarakat untuk menghadirkan pemimpin yang lebih baik. Legitimasinya diharapkan dapat menjadi modal besar dalam meraih kepercayaan rakyat sehingga akan dapat membantu semua program pembangunan daerah. Sehingga, semua elemen masyarakat di daerah wajib menjaga dan melaksanakan pilkada tanpa konflik. “Janganlah menciderai Pilkada dengan

intimidasi dan money politic, atau juga jangan sampai tidak menggunakan hak suara. semua pihak saya harap maksimal untuk melaksanakan perintah undang-undang,” imbau ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid seperti dikutip dalam www.indonesia.go.id. Dan memang berbagai keinginan untuk menciptakan Pemilu dan Pilkada damai terus digalakkan. Berbagai seremoni kerap digelar, mulai dari yang bersifat ritual keagamaan hingga yang sudah sampai tahap perjanjian di atas kertas. Semua bertajuk, ”Siap Menang dan Siap Kalah.” Jangan Ada Kampanye Hitam! Demokrasi damai bisa diwujudkan dengan melakukan cara-cara jujur atau tidak melakukan kampanye hitam (black campaigne). Semisal permintaan Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal agar para wartawan tidak menjadi tim sukses salah satu pasangan calon bupati/wali kota dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Keterlibatan wartawan dalam tim sukses akan menimbulkan citra negatif bagi kalangan wartawan secara umum. ”Kalaupun seorang wartawan menjadi

anggota tim sukses, sebaiknya profesi wartawannya ditinggalkan atau berhenti untuk sementara waktu menjadi wartawan, karena sulit menjaga independensinya” ujar mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) itu beberapa saat lalu. Tak hanya itu, kampanye negatif yang dapat merusak citra calon pasangan lain juga tak laik untuk dilakukan. Semisal yang terjadi di beberapa tempat yang dengan terangterangan mengedarkan selebaran gelap baik dalam bentuk CD maupun stiker. Belum lagi soal curi mencuri start kampanye, kendati dibungkus dengan alasan gerak jalan santai atau kegiatan semisal. Demokrasi damai mungkin bisa dimulai dengan menciptakan pilkada sukses yang damai. Gak sulit kok. Taati aturannya dan yang pasti ”Siap Menang, Siap Kalah”. *** ([email protected]/berbagai sumber).

Pengamanan Laut, Sebuah Keniscayaan

N

enek moyangku seorang pelaut, gemar arungi luas samudera, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Potongan syair lagu tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara maritim. Ada kurang lebih 17.500 an pulau di Indonesia yang dua pertiga dari luas totalnya, berupa lautan. Di satu sisi hal ini merupakan sebuah berkah bagi Indonesia, tetapi dilain pihak juga menjadi ancaman yang besar pula. Seperti diketahui bersama, di wilayah Selat Malaka sering terjadi berbagai tindakan-tindakan kriminal seperti perompakan laut, penyelundupan, dan pencurian ikan. Potensi kerugian negara akibat dari tindakan criminal tersebut sangat besar, sehingga penanganan dan pengamanan wilayah perairan laut Indonesia memang membutuhkan penanganan yang serius. Disinilah peran Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) sangat penting. Bakorkamla mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu. Selain itu juga melaksanakan koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hokum. Pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintahan di wilayah perairan Indonesia juga diemban oleh Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut ini. Untuk melaksanakan tugas tersebut salah satu cara yang dilakukan Bakorkamla adlah dengan menggelar operasi-operasi di


wilayah perairan laut Indonesia. Operasi dimaksudkan untuk menciptakan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dengan sasaran para pelaku kejahatan di laut. Perompakan dan pembajakan, penyelundupan, pengiriman TKI illegal, pencurian harta karun, pencemaran laut, illegal fishing, illegal loging dan illegal mining merupakan sasaran operasi pelanggaran-pelanggaran yang muncul di laut. Operasi Pengamanan Laut Sebagai tindakan nyata, baru-baru ini Bakorkamla juga telah melakukan operasi wilayah laut yang disebut dengan operasi gurita. Operasi ini dikatakan berhasil menagkap dan menyita sebanyak 122 kapal dengan muatan illegal. Operasi ini dilaksanakan tepatnya di perairan Indonesia bagian barat pada tanggal 12-22 April 2007. Operasi ini khususnya di gelar di Selat Malaka, Selat Singapura, Laut China Selatan, Perairan Dabo Singkep, Perairan Bangka Belitung, Perairan Pontianak, Selat Bangka, Selat Karimata dan Selat Gelasa. Dalam operasi tersebut juga melibatkan sejumlah unsur dari instansi-instansi terkait yang merupakan anggota Bakorkamla baik dari pihak TNI AL, Polri, Departemen Perhubungan, Departemen Kelautan dan Perikanan serta pihak Bea dan Cukai. Selain itu dari hasil operasi tersebut juga berhasil diamankan 47 orang warga Negara asing yakni asal Vietnam, Thailand dan Malaysia. Memang untuk melakukan pengaman laut Indonesia yang notabene sangat luas, selain diperlukan strategi yang tepat, tentu harus didukung oleh sarana dan prasarana

pengamanan laut. Selain itu tentu kerjasama dengan Negara-negara tetangga dalam koodinasi pengamanan laut tentu akan menambah efektifitas pengamanan. Sebelum pembentukan Bakorkamla, tiaptiap instansi yang memiliki kapal sendiri melaksanakan patroli dan pengamanan laut sendirisendiri serta tidak terkoordinasi. Patroli seperti ini mengakibatkan menumpuknya kapalkapal patroli dari beberapa instansi di wilayah yang rawan. Sedangkan daerah-daerah lainnya menjadi kosong dan tidak mendapat pengawasan. Kerjasama dengan Negara tetangga tersebut bias saja dalam bidang teknologi dan

pertukaran informasi. Hal ini penting dilakukan karena dengan pertukaran informasi yang baik maka akan dapat mengantisipasi berbagai kejahatan di wilayah perairan yang sulit di deteksi. Akhirnya, memang diperlukan suatu koordinasi yang matang antara pihak-pihak berwenang untuk bersama-sama mengatasi masalah pengamanan perairan laut. Bakorkamla diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga proses pengamanan di wilayah laut bukan hanya sekedar keniscayaan.* ([email protected])

3

PEREKONOMIAN

www.bipnewsroom.info/komunika email: [email protected]

Booming

“Kekayaan saya selama menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika naik dua kali lipat,” ungkap Sofyan A Djalil. Mantan menteri Komunikasi dan Informatika yang kini menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara ini punya kewajiban lain sebelum pindahan ke kantor barunya dari kawasan Medan Merdeka Barat ke kawasan Lapangan Banteng yaitu melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun Sofyan menjelaskan agar masyarakat tidak buru-buru menuduhnya korupsi. Menurutnya, semua itu karena per-

untungannya membaik seiring dengan melambungnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bursa efek Jakarta. “Kerjaan memang menteri, tetapi penghasilan dari pasar modal,” katanya. Sofyan mengaku sebagai pemilik saham sebuah perusahaan nasional. “Saya dulu beli sahamnya seharga Rp75 per lembar, sekarang di pasar kan sudah Rp1400-an,” ungkapnya, seraya menjelaskan bahwa saat ini investor lokal yang bermain di bursa saham sangat minim. Tak jauh berbeda dengan Sofyan, Andre selain bekerja sebagai karyawan swasta juga mencoba peruntungan dengan menjadi investor individu di bursa saham. Tertarik dengan ajakan seorang temannya, sejak dua tahun lalu ia bermain saham. Hanya keuntungan belum berpihak padanya, walau ia secara rutin melakukan analisis sendiri serta mengikuti berbagai informasi dari para analis profesional. Manfaatkan Booming Sofyan Djalil mengungkapkan, booming pasar modal Indonesia saat ini merupakan peluang besar bagi BUMN untuk meningkatkan kinerjanya. “Peluang ini juga masih kurang dimanfaatkan oleh investor domestik," tegas Sofyan. Karena itu pihaknya juga akan mendorong semua kalangan, termasuk dana pensiun, untuk menginvestasikan dananya di pasar modal. Sofyan mengatakan penjualan saham ke pasar modal tidak terkait dengan nasional-

Bur$a untuk Inve$tor

isme. “Pasar modal tidak mengenal kewarganegaraan, Setiap orang bisa menjual dan membeli saham,” tegasnya. Di lain pihak, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan peran pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan usaha serta alternatif investasi bagi investor diharapkan semakin meningkat untuk menjembatani kepentingan sektor keuangan dan sektor riil. Tentunya tidak sedikit perusahaan yang membutuhkan dana guna kepentingan produksi. Karena itu, kelebihan ekses likuiditas yang kini dimiliki investor perlu disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana-dana tersebut. Oleh karenanya, Sri Mulayani mengharapkan Setiap kebijakan dan aturan yang dikeluarkan otoritas pasar modal harus menghasilkan bursa yang mempunyai daya tarik dan daya saing. “Kami minta Bapepam sebagai otoritas pasar modal dan seluruh SRO (self regulatory organization) untuk memastikan bahwa bursa kita masih atraktif dan kompetitif,” katanya. Sri Mulyani menegaskan daya tarik dan daya saing bursa menjadi persoalan dan perhatian serius pemerintah. Edukasi Publik Peran Bapepam dan SRO (BEJ, KPEI, KSEI dan BES) juga sangat penting untuk menjaga dan memantau setiap kebijakan dan aturan yang dikeluarkan agar dapat mendorong dan menghasilkan bursa yang punya daya saing dan menarik dimata perusahaan maupun investor. “Kebijakan yang dapat me-

lahirkan daya saing dan daya tarik ini sangat penting untuk menghadapi perkembangan dan situasi yang dinamis dan bergerak terus,” ujarnya. Namun Ani mengakui bukan perkara gampang untuk mengkombinasikan komponen kebijakan yang ideal tersebut. Menurut Menkeu, selama ini ada anggapan perusahaan bahwa masuk bursa itu lebih banyak repotnya ketimbang dapat uangnya (akses pendanaan). “Karena itu kita ingin ada kebijakan yang mempermudah mereka (perusahaan) masuk bursa, tanpa dengan mengorbankan prinsip-prinsip yang sudah lazim harus dipenuhi oleh perusahaan publik, seperti prinsip keterbukaan/transparansi, dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG),” tambahnya. Ani mengatakan Bapepam dan BEJ seharusnya terus melakukan edukasi dan sosialisasi, sehingga perusahaan punya pemikiran masuk bursa itu mudah. Dengan demikian, diharapkan investor secara luas terjaga haknya dan di sisi lain perusahaan yang masuk bursa bukan sesuatu yang mahal dan susah, sehingga pemerintah akan memperbanyak kemungkinan ini, paparnya. Ani mengatakan insentif (pajak) dan pengurangan biaya transaksi dapat menjadi salah satu daya tarik. “Karena itu kami minta Bapepam dan BEJ agar memikirkan bagaimana perusahan yang sudah go public itu punya insentif yang berbeda dengan perusahaan tertutup,” kata Ani. (Berbagai Sumber, [email protected])

Budaya sebagai Motor Perekonomian

M

elintasi jalan-jalan di Kota Jogjakarta, seperti napak tilas lagu karya KLA Project bertitel sama dengan nama kota ini. Tak bisa dipungkiri, nuansa budaya tradisional sangat kental terasa di manamana. Jangankan di keraton yang memang pusatnya budaya, di permukiman penduduk, di pasar, di gang-gang pun tradisionalitas khas Jogja masih sangat terasa. "Kota ini berbeda, saya bisa merasakan kekhasan Jogya tanpa harus mengunjungi museum, karena Jogya adalah museum itu sendiri," kata Cliff D Romann, wisatawan asal Amerika yang sedang menikmati suasana sore di kawasan Gejayan. Ucapan Romann tak salah. Sejak lama Jogjakarta mendapat julukan kota budaya dan wisata. Kota Gudeg ini tersohor tidak hanya kaya peninggalan sejarah, namun juga memiliki berbagai tradisi budaya yang hingga kini masih berjalan. Dan diakui maupun tidak, sektor inilah yang sesungguhnya menjadi motor penggerak perekonomian Jogja. Mengandalkan Budaya-Pariwisata Ada tiga sektor pendukung perekonomian Jogja. Sektor primer yaitu pertanian, pertambangan, penggalian dan hasil pengolahan sumber daya alam (SDA) lainnya; sektor sekunder meliputi industri pengolahan, industri bangunan/konstruksi; dan sektor tersier meliputi industri pariwisata, seperti perdagangan, perhotelan, restoran, pengangkutan, komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa lainnya. Tapi jangan salah, sekitar 80% pendapatan regional bruto (PDRB) dari seluruh kegiatan perekonomian masyarakat Yogyakarta justru disumbang dari sektor tersier, terutama pariwisata. Selain menyumpang PDRB terbesar, sektor tersier ini mampu menyerap tenaga kerja hampir 80% dari total penduduk sekitar 3,2 juta jiwa. Mereka berkerja sebagai pekerja budaya: pengrajin, seniman, pekerja hotel dan tempat wisata lain, pemandu wisata, pekerja restoran, pedagang, pemberi jasa layanan, dan sebagainya. Mengapa sektor budaya dan wisata menjadi andalan? Karena di sektor pertanian DI Jogjakarta relatif minim sumber daya alam.

4

Lahan-lahan pertanian sedikit demi sedikit mulai berkurang, beralih fungsi dengan lahan industri lainnya. “Penurunan jumlah lahan sawah akibat beralih fungsi ini mencapai 312 hektar (ha) pertahun,” demikian diungkapkan oleh Wagub DIY Sri Pakualam IX dalam acara panen padi hibrida milik Kelompok Tani di Kulonprogo (28/04). Tidak adanya sumber daya alam mineral yang dapat ditambang di wilayah ini juga menjadi faktor pendorong DIY untuk menggali sumber lain. "Tidak perlu menambang mineral, jika budaya dapat difungsikan sebagai tambang emas yang mampu memberikan devisa pada pendapatan daerah," kata Sri Pakualam IX. Sebagai kota budaya, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai seniman, mengembangkan potensi budaya leluhur menjadi obyek bernilai jual. Daya kreativitas mereka terus diasah, dan tertampung dalam kegiatan Festival Kesenian Yogyakarta(FKY), Festival Gamelan yang digelar rutin setiap tahun, dan berbagai festival seni yang melibatkan siswa sekolah dan seniman lainnya. Festival yang diadakan secara rutin ternyata menjadi salah satu media tontonan budaya yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan nilai budaya inilah Yogyakarta telah berhasil meraih predikat sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) utama, setelah Pulau Bali. Dengan potensi kunjungan berkisar 1.200.000 wisatawan pertahunnya, data angka ini menunjukkan Yogyakarta sebagai tempat yang nyaman untuk berwisata. Industri Kerajinan Industri kerajinan rumahan sangat mudah ditemukan di wilayah ini, bahkan telah menjadi ujung tombak perekonomian. Beberapa wilayah telah dipetakan menjadi pusat kerajinan tradisional. Antara lain Sentra Industri Kecil (SIK) Batik Cap dan Batik Tulis di Mantrijeron, Keraton; SIK Batik Painting di Taman, Patehan, Keraton; SIK Kerajinan perak di Kota Gede; SIK Kerajina Kulit di Patangpuluhan, Wirobrajan; SIK gerabah di Kasongan, Bantul; SIK kerajinan imitasi di Gedongan, Purbayan, Kota Gede, dan beberapa SIK lainya. Selain mensuplai kebutuhan wisatawan

domestik, karya mereka juga mampu mengundang decak kagum wisatawan asing. Beberapa produk karya mereka diekspor ke berbagai negara. Kegiatan ekspor ini ada yang melalui asosiasi atau perkumpulan, ada pula yang dilakukan secara mandiri oleh pengrajin. “Untuk ekspor kita masih melakukan sendiri,” ungkap Doni, salah satu pengrajin gerabah di Kasongan. "Satu kali transaksi ekspor minimal bisa mencapai Rp15-20 juta." Total nilai ekspor sektor kerajinan dari tahun ke tahun terus bertambah. Negara tujuan negara ekspor pun sudah merambah hingga ke Amerika Serikat, Perancis, Italia, Inggris, Jepang, Australia, Belanda, Jerman, Hongkong, Spanyol, Belgia, Denmark, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Kanada, Taiwan, dan Malaysia. Pentingnya Brand Image Dalam strategi pemasaran, suatu produk akan mudah diingat konsumen jika memiliki ikon yang mudah di ingat, suatu produk harus memiliki brand image. Jogja identik dengan keramah-tamahan masyarakatnya, batik, wayang, dan untuk kalangan anak muda imej kaos "Dagadu” sudah melekat dalam benak mereka. Bahkan cinderamata kaos berlogo mata ini menjadi oleh-oleh khas. "Setiap ada keluarga yang ke Jogja, saya pasti titip kaos Dagadu," kata Taufik, warga Surabaya. Ikon lainnya adalah Jalan Malioboro, yang terkenal sebagai pusat belanja aneka barang tradisional. "Kalau orang bilang belum makan jika belum

makan nasi, maka belum dibilang pernah ke Jogja jika belum mengunjungi Malioboro," ujar Dewi, remaja putri asal Samarinda. Aneka produk daerah di jual disini. Mereka menjual barang dagangan di sepanjang jalan dengan menggelar lapak-lapak. Soal harga, untuk kalangan wisatawan terbilang murah apalagi wisatawan luar negeri, “Kalau untuk orang kita, harganya terbilang mahal, bisa 2-3 kali lipat harga aslinya. Ya pinterpinter nawar aja, sih,” ungkap Yudha seorang mahasiswa. Paket program pariwisata Kota Yogyakarta sendiri memang selalu dikaitkan dengan daerah sekitarnya, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, wilayah Kaliurang, pantai Parangtritis atau Goa Selarong. "Meskipun tidak seluruh objek wisata tersebut berada dalam kota, namun para wisatawan pasti akan bermalam di Yogyakarta," ungkap Joni, pengusaha travel di Jl Magelang. Yogyakarta, seperti halnya Bali, bukanlah kota manufaktur. Sebagaian besar perekonomiannya terbangun berbasis pada inisiatif masyarakat dengan mengenjot sektor budaya dan pariwisata. Jadi, siapa bilang roda perekonoimian hanya bisa digerakkan oleh pabrik dan mesin?** ([email protected])

Suasana wisata belanja di Jalan Malioboro.


KESRA


fot o: Leo

Berharap Buah Manis Saji Sapo S

enin (21/5), panas matahari menyengat, ditambah dengan situasi lalu-lintas yang ramai-padat, membuat hawa Kota Pahlawan terasa gerah. Tidak berapa lama KomunikA tiba di daerah Gubeng Kertajaya. “Ini merupakan salah satu lokasi Saji Sapo, warga masyarakat disini antusias sekali melaksanakan program penghijauan di lingkungan sekitar,” kata Yayuk (40). “Wah, sejuk dan rindang ya disini,” ujar Leo, fotografer KomunikA, ketika melewati salah satu ruas jalan di sana. Ya, banyaknya pepohonan dan tanaman di tepi jalan memang menyegarkan suasana ditengah panas dan kotornya udara kota. Yayuk adalah salah seorang kader lingkungan kelurahan tempat tiggalnya. Pemerintah Kota Surabaya sendiri telah menjalankan suatu program penyelamatan lingkungan yaitu dengan gerakan Satu Jiwa Satu Pohon (Saji Sapo) yang dicanangkan oleh Walikota Surabaya, Bambang DH dan diresmikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rahmat Witoelar pada November 2005 tahun lalu. Menurut Wakil Walikota Surabaya, Drs. H Arif Afandi yang ditemui KomunikA di kantornya, Instruksi Walikota Nomor 11 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Program Satu Jiwa Satu Pohon merupakan payung hukum pelaksanaan program ini. Program Saji Sapo diharapkan dapat membantu untuk menurunkan dampak yang timbul bagi lingkungan akibat pencemaran

udara. Arif menjelaskan bahwa program ini mempunyai pengertian setiap jiwa yang dilahirkan di Kota Surabaya diikuti dengan penanaman satu pohon dan setiap satu jiwa yang pindah menjadi penduduk Kota Surabaya juga diikuti dengan penanaman satu pohon. “Artinya, akan ada tanaman pohon baru yang tumbuh di kota Surabaya sesuai dengan pertambahan angka kelahiran maupun jumlah penduduk baru,” katanya. Program ini bersifat sukarela, namun tidak dapat diganti dengan uang. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mampu diperbolehkan untuk tidak menyumbang tanaman. Pada akhirnya dengan Saji Sapo diharapkan akan dapat menambah ruang hijau di Kota Surabaya sehingga menghasilkan Oksigen (O2) yang cukup sebagai paru-paru kota dan mempercepat terciptanya Kota Surabaya yang rindang dengan semakin banyaknya pepohonan. Dalam menjalankan program ini pemerintah tetap tegas dan menginstrusikan kepada masyarakat agar terus melakukan evaluasi soal pelanggaran-pelanggaran lingkungan dan penerapannya. Kerjasama dengan berbagai pihak juga dilakukan. “Kita bekerjasama dengan LSM dan juga kalangan bisnis dan industri seperti dengan PT Unilever dan Jawa Pos Group,” kata Arif. Untuk diketahui, gerakan penghijauan semacam ini juga sudah menjadi prioritas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo dengan program gerakan sejuta pohon, sehingga program ini sudah sejalan dengan program prioritas pemerintah. Ragam Tanaman Dalam menyambut hari lingkungan hidup se dunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni mendatang, pentingnya penghijauan dan lingkungan yang bersih dan sehat penting untuk kembali direnungkan oleh berbagai pihak. Pembangunan di perkotaan menyebabkan

Menata Lingkungan Pasca Bencana:

"Inilah Suksesi Alam"

S

lamet (40) mengayuh becaknya dengan bersemangat. Panasnya udara pantai yang cukup terik siang itu tidak menyurutkan semangatnya. Sembari mengayuh, dia bercerita, “Abis tsunami, Pangandaran memang jadi sepi. Tapi sekarang, sudah banyak lagi orang (wisatawanred) yang datang.” Setelah lebih dari setengah tahun lalu diporakporandakan tsunami, Kecamatan Pangandaran sudah banyak “berdandan” membenahi sisa bencana. Saat KomunikA berkunjung ke sana, banyak perubahan telah dilakukan untuk berbenah. “Rata-rata hotel dan losmen yang ada sudah dipugar atau bahkan dibangun kembali, meski masih ada yang belum” jelas Slamet seraya menunjukkan sisa-sisa gedung yang masih menunjukkan jejak ombak tsunami. Hikmah Dibalik Bencana Selalu ada hikmah dibalik bencana. Adhe (38), atau yang biasa dipanggil Mang Adhe


misalnya. Dia merasa senang melihat perbaikan penampilan Pantai Pangandaran pasca terjadinya tsunami. “Pantainya jauh lebih bersih. Sebelumnya, pantai kelihatan kumuh karena penuh sesak dengan gubuk liar,” ujar lelaki yang sehari-hari bekerja menjaga sebuah penginapan di tepi pantai barat Pangandaran. Dan yang paling melegakan penduduk sekitar pantai adalah tersapunya kawasan maksiat yang dulu cukup meresahkan. “Makanya, begitu pemerintah selesai bersihbersih (sisa tsunami-red), kawasan itu kami tanami pohon, biar warung remang tidak menjamur lagi dan pantai jadi adem,” tandasnya. Memang, tidak bisa dipungkiri, ada sisi positif bencana. “Inilah suksesi alam,” kata Haryono, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Pangandaran, “kejadian (bencana) memungkinkan penataan ulang lingkungan lebih baik lagi”. Dia mengatakan, sekarang Pangandaran

berkurangnya daerah-daerah hijau di kotakota besar. Pemerintahan Kota Surabaya telah mengimbau masyarakat agar lebih meningkatkan pengawasannya terhadap lingkungan dan menggalakkan penghijauan. “Untuk lingkungan sekitar pekarangan dekat rumah warga kebanyakan menanam pohon-pohon perdu atau jenis bunga-bungaan sehingga memperindah lingkungan,” ujar Yayuk menjelaskan. Memang, antusiasme warga sangat terlihat. Di setiap halaman dan pekarangan berbagai jenis tumbuhan ditanam, tidak ketinggalan juga di sepanjang lorong-lorong jalan di sekitarnya. Sementara itu Pemerintah Kota Surabaya juga merekomendasikan beberapa jenis flora untuk ditanam. Diantaranya untuk jenis tanaman pelindung ada trembesi, flamboyan, glodokan, dadap merah, dan mahoni. Sedangkan untuk jenis tanaman produktif seperti mangga, jambu air, sawo kecik, belimbing buah, dan nangka. Tanaman pelindung dan produktif tersebut direkomendasikan karena bibitnya mudah diperoleh, mampu menyerap polusi udara dan masyarakat juga bisa menikmati buah dari tanaman produktif. Partisipasi Warga Arif menuturkan, melalui program Saji Sapo ini Pemerintah Kota Surabaya bertekad untuk menggerakkan partisipasi dan peran aktif warga masyarakat dalam menciptakan penghijauan di lingkungan masing-masing. “Hasilnya, program Saji Sapo yang menuntut partisipasi warga kota,” kata Arif. Hal ini terbukti dengan besarnya sumbangan tanaman dari warga yang lahir maupun warga yang pindah menjadi penduduk baru Kota Surabaya. Untuk mendorong peran aktif warga ini salah satu strategi yang dilakukan menurut Arif adalah dengan menggelar lomba kebersihan tingkat kelurahan. “Ada lomba Green siap tampil lebih ’cantik’ untuk menjaring lebih banyak wisatawan. Ini terbukti dengan semakin meningkatnya wisatawan sejak Januari 2007. “Walau masih jauh dibanding sebelum tsunami, tapi berangsur-angsur pasti.” Dan Haryono meyakini dalam 2 tahun, pariwisata Pangandaran akan kembali seperti semula bahkan mungkin melebihi. Di lain pihak, sebagian korban tsunami juga mendapatkan hikmah dibalik bencana yang menimpa mereka. “Kakak saya sekarang bisa membangun hidup kembali,” kata Slamet tentang saudaranya yang juga menjadi korban tsunami. Malah, lanjutnya, dengan bantuan pemerintah bagi korban tsunami, dia mendapat kesempatan untuk menata hidup menjadi lebih baik. Terus Berbenah Banyak program yang sudah direncanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk Pangandaran, “tapi yang pokok adalah program pencegahan abrasi pantai dan penghijauan,” jelas Haryono. Pembangunan dinding penahan ombak di sepanjang pantai sudah terlihat walau baru sebagian kecil. Namun, Haryono meyakinkan bahwa secara bertahap pembangunan ini akan terlaksana. Dan menurutnya, di balik dinding yang didesain untuk memperindah pantai juga akan dibangun lapangan voli pantai untuk menjadi daya tarik lebih bagi Pantai Pangandaran. Yang paling penting adalah program penghijauan pantai yang dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat. “ Alhamdulillah, masyarakat Pangandaran mau belajar dari pengalaman, dan bisa dilihat dari jauhnya pantai dari sampah dan tunas-tunas pohon yang tumbuh disepanjang pantai,” jelas Haryono sembari menunjukkan pohon-pohon kecil itu. Haryono mengakui bahwa sebagian besar tanaman itu ditanam warga sekitar Pantai, dan pemerintah hanya menjadi trigger-nya dengan sebagian kecil pohon. Tidak hanya itu, pembenahan dilakukan juga dengan penertiban pedagang yang ada di pinggir pantai, dengan merelokasi mereka ke Pasar Wisata. Sayangnya, relokasi masih berupa rencana, karena sebagian besar pedagang menolak. Bu Andry (37), salah satu pemilik kios makanan dan minuman ringan mengatakan, pedagang enggan pindah kare-

and Clean yang diadakan bersamaan dengan ulang tahun Surabaya,” katanya. Dalam lomba ini akan dipilih daerah yang paling hijau dan bersih, sehingga dapat memotivasi warga sekitar untuk berperan aktif dalam penghijauan. Selain itu juga diberikan predikat bagi daerah yang kurang penghijauannya dan kotor. “Maksudnya untuk mendorong warga sekitar agar peduli, mereka tentu tidak mau jika daerahnya mendapat predikat daerah kurang baik,” imbuh Arif. Berdasarkan rekapan data yang telah masuk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sampai dengan bulan Maret 2007 Saji Sapo yang ditanam di rumah 1.452 pohon, untuk di kelurahan total pohon kese-luruhan 5.080 pohon. Program Satu Jiwa Satu Pohon telah mendapatkan penghargaan Otonomi Award dan mendukung perolehan Penghargaan Adipura 2006. Menurut Arif, Pemerintah Kota Surabaya akan tetap melanjutkan Program

Satu Jiwa Satu Pohon untuk mendukung pelestarian lingkungan kota. Kelak Saji Sapo akan menjadikan Surabaya ijo royo-royo dan tentu akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. ([email protected])

Haryono, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Pangandaran

na tempat yang disediakan kurang representatif. “Lebih baik kami di sini saja, karena tidak ada pembeli di sana.” Keengganan pedagang juga diakui oleh Haryono. Kekumuhan tempat dan jaraknya yang agak jauh dari tempat wisatawan datang menjadi alasan penolakan para pedagang. “Pemda akan terus mencoba mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, “ jelas Haryono, dan itu mudah-mudahan dimulai dengan memperbaiki dan merapikan Pasar Wisata tersebut. Selain itu, penataan perahu nelayan sudah dimulai dengan pembangunan pelabuhan nelayan. Sayangnya, selama pelabuhan tersebut belum selesai, perahu-perahu dibiarkan ’parkir’ memenuhi tepi pantai, bahkan pantai kawasan Cagar Alam sehingga mengurangi kenikmatan wisatawan menyusuri pantai karena harus berkutat disela-sela perahu. Menatap Masa Depan Terlepas dari semua kendala, Pangandaran sedang bergerak menuju kemajuan. Potensi wisata alam dengan kawasan Cagar Alam yang melingkupi sejumlah gua alam dan pantai pasir putih yang menyimpan keindahan bawah laut menjadi kekuatan tersendiri untuk bangkit. Kekuatan yang lain adalah kesadaran masyarakat bekerja bersama pemerintah serta sektor lain, untuk bangkit dari keterpurukan. Sekarang Slamet harus mengayuh lebih jauh untuk medapatkan penghasilan yang dulu bisa diperolehnya. Sejatinya, akhir minggu panjang di bulan Mei bisa dinikmatinya untuk mendulang uang dari banyaknya wisatawan yang datang. Namun, ombak besar yang menimpa beberapa kota di Indonesia mempengaruhi jumlah kedatangan wisatawan ke Pangandaran, dan Slamet hanya bisa tersenyum, “rejeki ditangan Allah, kita cuma bisa berusaha”. ([email protected] / [email protected])

5

T

ak banyak yang tahu bahwa Indonesia memiliki Laboratorium Pancasila. Bahkan, sopir taksi Kota Malang yang mengantarkan KomunikA harus bertanya empat kali sebelum menemukan laboratorium ideologi bangsa ini. Letaknya sebenarnya cukup strategis, dekat pintu masuk Universitas Negeri Malang dan tepat berada di depan Malang Town Square (Matos). Namun begitulah, tak cukup terkenal. "Kantor kami memang bukan kantor pelayanan publik, maklum jika banyak yang tak tahu," kata Irhasan, staf TU.

6

bentukan perilaku. Bahkan dari pengkajian ini, diikuti pula dengan paparan tentang praktik baik dalam implementasi pembelajaran mata ajaran kelompok Pengembangan Kepribadian, khususnya Pendidikan Pancasila dari seluruh Tingkat satuan Pendidikan, yaitu Tingkatan Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi. Desakralisasi Pancasila Pasca Orde Baru, Pancasila seolah-olah menjadi 'tersangka' yang dipandang sebagai black historical legacy (warisan sejarah kelam). Ia dituduh sebagai kendaraan ideologis yang melanggengkan kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Saat itu, semua gerakan kritis atas kebijakan pemerintah dinilai sebagai anti-Pancasila. Tapi benarkah tudingan yang demikian itu? Jika Pancasila ditempatkan dalam ruang kesadaran kita (concencious awareness) yang matang, maka tak selayaknya Pancasila menjadi 'tertuduh' dan senantiasa dicap sebagai warisan Orde Baru. Pancasila sama sekali tidak berhak menanggung beban sejarah apa pun, karena ia sendiri justru korban sejarah akibat perlakuan elite penguasa. Sakralisasi dan mitologisasi Pancasila memang sudah saatnya dibuang dari koridor nalar reformatif kita; namun hal itu bukan bermakna bahwa secara frontal dan skeptis kita mencampakkan Pancasila dan menyingkirkannya dari dunia pendidikan pengajaran di negeri ini. Berbagai kesalahan memang telah dilakukan pemerintah masa lalu. Ide menempatkan Pancasila sebagai perekat entitas masyarakat Indonesia yang heterogen misalnya, justru digunakan sebagai pelebur heterogenitas itu sendiri yang berakibat pada tersingkirnya

Tapi soal eksistensinya, lembaga ini memang khas, karena khusus mengurusi ideologi Pancasila. "Kami satu-satunya laboratorium Pancasila di Indonesia," imbuh Irhasan. Laboratorium Pancasila didirikan 5 Juli 1967 atas prakarsa pejabat Rektor saat itu, Prof Darji Darmodiharjo SH. Motivasi didirikannya lembaga ini adalah sebagai pusat pengkajian dan pengembangan dasar (filsafat) negara Pancasila terutama menegakkan sistem kenegaraan Pancasila-UUD 45. Lembaga ini melaksanakan fungsi peng-

kelompok-kelompok minoritas. Pemasyarakatan Pancasila melalui penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang merupakan upaya pembangunan bidang ideologi massal melalui upaya kognitif-teoretis, dalam kenyataannya justru dipergunakan untuk membangun sakralisasi dan mitologisasi Pancasila dengan tujuan melanggengkan kekuasaan. Sebagai ideologi nasional, Pancasila diperkenalkan dengan cara paradoks. Di satu sisi pemerintah menginginkan agar masyarakat Indonesia memahami dan melaksanakan isi Pancasila secara konsekuen, di sisi lain pejabat dan petinggi negara menjalankan kekuasaan tanpa adanya kontrol ketat dari instrumen hukum. Jika ideologi nasional merupakan seperangkat ideide bijak yang digali dari kekayaan khazanah budaya, nilai, dan kearifan lokal bangsa ini, maka sepatutnya Pancasila ditempatkan pada posisi semestinya. Pendekatan indoktrinasi kognitif-teoretis dalam menyebarluaskan Pancasila sudah bukan jamannya lagi. Menggunakan Pancasila sebagai kendaraan politik dan referensi absolut untuk melenyapkan lawan politik, juga sudah tidak sesuai lagi bagi kondisi Indonesia kekinian yang lebih demokratis. Pancasila ke depan adalah Pancasila yang dapat ditransformasikan ke dalam atmosfer praksis tanpa dibungkus formalitas semu yang mengaburkan semangat Pancasila sendiri. Karena itu desakralisasi dan demitologisasi Pancasila merupakan cara kita untuk membangun nalar kritis, yakni senantiasa menelisik kesenjangan antara jiwa Pancasila dan amalan para Pancasilais. Pemulihan Nama Baik Pancasila Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Ma’arif mengemukakan bahwa nilai luhur Pancasila dikhianati. Nilai luhur Pancasila telah dijadikan retorika politik. (Kompas, 28/4). Menurut Syafii, pemerintah masa lalu telah mendudukkan Pancasila dalam konteks yang

kajian dan pengembangan terpadu dengan asas dan fungsi tridharma perguruan tinggi; teristimewa dengan prioritas dalam bidang-bidang filsafat, ideologi, kenegaraan, hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya, hankamnas. Secara kelembagaan Laboratorium Pancasila melaksanakan kajiannya berdasarkan: Pendekatan Yuridis Konstitusional, yang memusatkan perhatian atas asas konstitusional yang imperatif berdasarkan UUD Proklamasi seutuhnya, sebagai asas filosofis-ideologis-konstitusional sistem kenegaraan NKRI Pendekatan Komprehensif, meliputi: Pendekatan Umum: Sebagai pengertian dan penghayatan mendasar dalam pengetahuan, pengamalan dan kehidupan rakyat pada umumnya Pendekatan Ilmiah: Sebagai tingkat ilmu pengetahuan yang multi disipliner dalam dinamika iptek dan semua bidang keilmuan yang berkembang dalam pendidikan dan kebudayaan. Pendekatan filosofis: Sesuai dengan nilai intrinsik dan integritas ajaran filsafat Pancasila Pendekatan religius: Bahwa sistem filsafat

keliru yakni sebagai alat kekuasaan dan politik, bukan sebagai way of life bangsa. Politisasi Pancasila ini mengakibatkan Pancasila mengalami stigmatisasi saat pemerintahan berganti. Nama Pancasila ikut menjadi buruk akibat politisasi yang dilakukan penguasa. Sementara Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, Azyumardi Azra, mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia perlu reaktualisasi. Itu dibutuhkan karena bagi bangsa Indonesia, Pancasilalah yang paling cocok dan tepat digunakan sebagai ide dasar umum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Saya tidak melihat ada tawaran ide dasar lain selain Pancasila yang tepat dan cocok untuk Indonesia,” ujar Azyumardi. Langkah yang perlu dilakukan adalah mereintegrasi Pancasila dalam konteks aktual Indonesia saat ini. Apalagi, selama delapan tahun terakhir sejak reformasi bergulir, Azyumardi mengemukakan, pejabat publik sepertinya malu berbicara tentang Pancasila. Ia juga mengemukakan perlunya pendekatan integratif agar jarak antara nilai luhur Pancasila dan praksis aktualisasinya sehari-hari tidak berbeda. “Ini semestinya telah dilakukan beberapa tahun lalu ketika gejala-gejala munculnya radikalisasi dalam kelompok masyarakat di Indonesia. Untuk masyarakat Indonesia yang multikultur ini, Pancasila adalah kekuatan integratif,” kata Azyumardi. Bahkan, untuk itu perlu manifesto politik dan penegasan kembali bahwa Pancasila penting bagi Indonesia. Hal senada diungkapkan pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Francesco Budi Hardiman. Budi mengemukakan perlu membuka pintu penafsiran baru bagi Pancasila yang dulu diinterpretasikan secara doktrinal hanya oleh penguasa. “Perlu penafsiran secara nasional dan kategorial. Dulu Pancasila hanya ditafsirkan secara substansial saja sehingga tidak memberi ruang kepada rakyat untuk terlibat di dalamnya,” kata Budi. Budi sepakat untuk memulihkan kembali nama baik Pancasila. Pancasila, menurut mereka, tidak salah. “Masalahnya dulu, Pancasila diinterpretasikan sepihak oleh penguasa dan menjadi indoktrinatif,” kata Budi. Revitalisasi Pancasila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ta-

Pancasila mengandung kualitas dan integritas luhur sebagai sistem filsafat theisme-religius yang menjiwai dan melandasi tatanan kebangsaan dan kenegaraan RI. Laboratorium Pancasila konsisten mengembangkan dan menegakkan ajaran filsafat negara Pancasila termasuk UUD Proklamasi sebagai amanat pendiri negara (PPKI) yang melaksanakan amanat the founding fathers (pahlawan nasional). Pengembangan dan pembudayaan filsafat negara Pancasila secara konstitusional menegakkan sistem kenegaraan berdasarkan PancasilaUUD 45 dalam makna penjabaran asas kerokhanian negara, asas budaya dan moral (berdasarkan) filsafat Pancasila secara integral. Ibaratnya, Laboratorium Pancasila adalah benteng Pancasila dari terpaan ideologi lain, sekaligus kebun tempat menyemai-menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila agar tetap berseri sepanjang jaman. ([email protected])

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

R

uang sarasehan seketika menjadi senyap, saat Rektor UGM, Prof Dr Sofian Effendi, menyampaikan keprihatinannya tentang makin berkurangnya pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi saat ini. "Berdasar survei Departemen Pendidikan Nasional, saat ini 70 persen Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia tidak lagi mengajarkan mata kuliah Pancasila," ujar Sofian. Mendengar paparan guru besar UGM tersebut, para peserta Sarasehan Sistem Pendidikan Nasional untuk Membangun Peradaban Indonesia Yang Dijiwai Nilai-Nilai Pancasila, termangu. Sebagian saling berbisik, menyampaikan keadaan yang sama kepada rekan peserta sarasehan di sebelahnya. Hilangnya pendidikan Pancasila di berbagai jenjang sekolah telah menjadi keprihatinan banyak pihak. Keprihatinan setidaknya ditunjukkan 10 Perguruan Tinggi di Yogyakarta, sekaligus mendesak kepada pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menggalakkan kembali pendididkan Pancasila. Hilangnya pendidikan ini dari dunia pengajaran dinilai sebagai salah satu penyebab merosotnya moral masyarakat. Demikian beberapa hal yang mengemuka dari hasil sarasehan kerjasama UGM, LPMP UGM, Kopertis Wilayah V DIY dan 10 Perguruan Tinggi di Yogyakarta, yang berlangsung 30/4 dan 1/5 lalu. Rektor UGM Prof Dr Sofian Effendi mengakui telah terjadi reduksi terhadap pendidikan Pancasila. “Semakin lama pendidikan moralitas dari pendidikan Pancasila dinilai semakin surut,” ujarnya. Sementara selaku Ketua Tim Perumus, Prof Dr dr Sutaryo Sp A(K) menyampaikan. desakannya untuk merevitalisasi pendidikan Pancasila. Bahwa reaktualisasi Pancasila harus dilakukan melalui pendidikan dalam semua tingkatan, dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. “Selama ini pendidikan Pancasila terus tereduksi, bahkan hilang sama sekali dari kurikulum. Pancasila hanya disisipkan ke mata pelajaran lain. Padahal semestinya dijadikan satu mata pelajaran tersendiri,” ungkap Prof Sutaryo. Oleh karena itu, selain berupaya menggali dan menjaring filsafat dan sistim pendidikan berdasarkan Pancasila, sarasehan ini mengkaji pula tentang sistim pendidikan yang memiliki karakter yang sesuai dengan identitas bangsa, serta implementasinya secara kelembagaan dan pem-

Wacana tentang revitalisasi Pancasila terus bergulir. Terkait dengan permasalahan tersebut, KomunikA mewawancarai Ketua Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, Prof Dr Mohammad Noor Syam SH. Berikut ikhtisarnya: Beberapa kalangan menyatakan saat ini Pancasila “dilupakan?” Benarkah demikian? Harus diakui bahwa perhatian berbagai pihak saat ini kepada dasar negara kita, Pancasila, memang agak berkurang. Namun saya memandang bukan berarti Pancasila dilupakan. Ideologi di negara manapun mengalami pasang

camnya di dalam agama. Bisa disaksikan, parpol-parpol yang berlandaskan agama —baik Islam maupun Kristen— terus rentan pada perpecahan; landasan agama tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang berimpitan dengan kontestasi pengaruh dan kekuasaan. Pada saat yang sama, terlihat pula peningkatan berbagai kelompok masyarakat yang bergerak atas nama agama. "Yang tak kurang pentingnya adalah serbuan globalisasi, yang tidak hanya menimbulkan disorientasi dan dislokasi sosial, tetapi juga bahkan mengakibatkan memudarnya identitas nasional dan bahkan jati diri bangsa. Globalisasi yang sesungguhnya punya nilai positif, sebaliknya justru lebih banyak menimbulkan ekses negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tambah Azyumardi. Menurut Azyumardi, revitalisasi Pancasila bisa dimulai dengan menjadikan dasar negara ini kembali sebagai wacana publik, sehingga masyarakat merasakan bahwa Pancasila masih ada, dan masih dibutuhkan bagi negara-bangsa Indonesia. Selama 61 tahun lebih, Pancasila mampu mengayomi anak-anak bangsa yang begitu majemuk; viabilitas Pancasila dengan demikian telah teruji sebagai kerangka dasar bersama negara-bangsa Indonesia. Selanjutnya, perlu dilakukan penilaian kembali (reassesment) tentang penafsiran dan pemahaman Pancasila, yang telah pernah dirumuskan di masa silam. Penafsiran monolitik sepatutnya ditinggalkan; apalagi kalau penafsiran tunggal tersebut didominasi rezim penguasa, yang menggunakan untuk kepentingan kekuasaan. Publik dan masyarakat memiliki hak semestinyalah terlibat dalam reassesment, dan rekontekstualisasi penafsiran Pancasila di tengah situasi dan tantangan yang terus berubah. Selanjutnya, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah tantangan yang tidak kurang beratnya. Karena selama masih terdapat dalam masyarakat banyak kontradiksi yang tidak sesuai dengan esensi dan nilai-nilai Pancasila, ketika itulah orang menganggap Pancasila sebagai lips-service belaka.*** (berbagai [email protected])

surut, dan pada saat ini perhatian masyarakat kepada Pancasila sedang surut. Orang-orang parpol, DPR, bahkan masyarakat, seolah-olah lupa bahwa mereka memiliki ideologi Pancasila. Ini tak lepas dari sikap kita sendiri, yang salah kaprah menganggap bahwa apapun yang terkait dengan Pancasila dianggap sebagai ‘Orde Baru’ dan bertentangan dengan semangat reformasi. Membicarakan Pancasila dianggap set back ke masa silam. Pemahaman semacam itu perlu diluruskan. Banyak perguruan tinggi menghapus mata kuliah Pancasila. Apakah ini indikasi bahwa Pancasila memang “dilupakan?” Ini tidak terkait dengan wacana “melupakan Pancasila”. Namun karena UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tidak mencantumkan Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Menurut saya, UU Sisdiknas ini perlu di- judicial review, karena “lupa” mencantumkan pendidikan Pancasila. Juga adanya Keputusan Dirjen Dikti No 265/Dikti/Kep/2000 yang menyatakan tidak ada lagi mata kuliah Pancasila. Karena itu, masing-masing perguruan tinggi menafsirkan sendiri-sendiri, di antaranya ada yang menghapus mata kuliah Pancasila dari kurikulum. Padahal jika ada kemauan kuat dari perguruan tinggi, bisa saja mata kuliah Pancasila tetap ada. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa Pancasila sudah final, kemudian tahun lalu juga menyampaikan pidato politik tentang revitalisasi Pancasila. Tanggapan bapak? Sebagai dasar negara yang tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, Pancasila

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

hun lalu menyampaikan pidato politik tentang Pancasila pada Hari Pancasila 1 Juni, yang pada intinya menekankan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa-bernegara. Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk merevitalisasi Pancasila, dan menafsirkannya secara kontekstual untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Perkembangan tersebut cukup menggembirakan. Karena dengan demikian, Pancasila yang merupakan landasan bersama (common platform), kembali mendapat perhatian yang sepantasnya sudah harus diberikan sejak beberapa tahun lalu. Revitalisasi Pancasila mendesak karena beberapa alasan internal dan eksternal. Secara internal, sejak masa berlangsungnya ‘masa feformasi’, beberapa faktor pemersatu bangsa jelas mengalami kemerosotan. Negara-bangsa yang berpusat di Jakarta semakin berkurang otoritasnya; sentralisme sebaliknya digantikan dengan desentralisasi dan otonomisasi daerah. Dalam hal terakhir ini dapat disaksikan bangkitnya sentimen provinsialisme dan primordialisme yang cenderung mengabaikan kepentingan dan integrasi nasional. "Pasca reformasi, secara internal kita menghadapi ancaman desintegrasi bangsa akibat menguatnya primordialisme," ungkap Prof Dr Mohammad Noor Syam SH, Ketua Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang saat ditemui KomunikA di kantornya di Jl Veteran No 9, Malang, Senin (21/5). Noor Syam menambahkan, pada saat yang sama penghapusan kewajiban asas tunggal Pancasila yang diberlakukan sejak 1985, yang diikuti liberalisasi politik dengan sistem multipartai, juga menghasilkan berbagai ekses. Fragmentasi politik, baik di tingkat elite dan akar rumput terus berlanjut, yang sering berakhir dengan lenyapnya keadaban publik (public civility), dan cenderung disintegratif. Sedangkan Azyumardi Azra menyatakan, liberalisasi politik berbarengan dengan kegagalan negara menegakkan hukum, memberikan momentum bagi menguatnya ideologi berbasis keagamaan (religious-based ideologies), yang cenderung divisif, karena adanya berbagai aliran pemikiran, mazhab, dan sema-

Wacana bahwa sebagian masyarakat "melupakan" Pancasila boleh meletup. Namun di lapangan, situasinya sangat kontras dengan apa yang diwacanakan. Dari belasan orang yang diwawancarai KomunikA, tak seorangpun menyatakan ingin melupakan Pancasila. Semua menyatakan bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tetap penting untuk dipertahankan. Bahkan ada yang menyatakan rela mati untuk membela Pancasila. Mansyur (39), warga Dampit Malang, Jatim, menyatakan tidak ngeh dengan sikap orang-orang yang meributkan atau sebaliknya melupakan Pancasila. "Pancasila itu sudah pas bagi Indonesia yang majemuk, mengapa diributkan dan mengapa pula ada yang berusaha melupakan? Bagi saya dasar negara yang pas ya Pancasila. Titik," kata lelaki berputera tiga ini. Bandiyah (49), warga Bugangan Wonosobo, Jateng, justru sinis dengan mereka yang mempermasalahkan ideologi Pancasila. "Mereka itu nggak paham Pancasila. Kalau mau mempelajari lebih dalam, mereka pasti akan terbuka matanya bahwa inilah ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia," kata pegawai Dinas Infokom Kab Wonosobo ini. "Pancasila bagi saya harga mati. Melupakan, mengubah, mengkhianati Pancasila, berarti menghancurkan negara proklamasi Republik Indonesia yang kita cintai ini," kata Soewito, pensiunan PNS yang tinggal di Seliling, Kebumen, Jateng. Ia bahkan menyatakan rela mati untuk membela Pancasila. "Saya siap untuk menghadapi mereka yang ingin mengubah dasar negara Pancasila, bahkan sampai mati bila perlu," katanya. Sementara H Syaiful (55), warga Jahe Kober II, Kel Petojo Selatan Kec Gambir Jakarta Pusat, menyatakan bahwa Pancasila adalah pemersatu bangsa. "Harus dipertahankan karena negara kita penduduknya heterogen. Toleransi dalam Pancasila sangat baik untuk mewadahi perbedaan antar suku, agama dan golongan," kata pria yang biasa dipanggil Haji Ipul ini. "Penting. Pancasila tetap penting. Itu kan dasar negara kita," kata Suparmi (53), pedagang ikan di Muara Angke, Jakarta. Setengah bertanya, Widodo (47), warga Kota Samarinda Kaltim mengatakan, "Ah, masa ada yang ingin melupakan Pancasila? Mungkin mereka penganut PKI ya? PKI memang anti Pancasila karena mereka atheis." "Saya tetap yakin bahwa Pancasila merupakan ideologi yang paling cocok untuk Indonesia. Namun saya mengimbau agar sejak dini terus dikenalkan kepada generasi muda, agar mereka tidak terbius ideologi asing yang belum tentu cocok dengan kepribadian bangsa," kata Yusmaniar, pegawai Dinas Infokom dan Kesbang Provinsi Riau. Sementara Yaan Yoku, PNS di Papua, mengatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang dapat menjembatani kepentingan semua pihak. "Dengan Pancasila semua etnis di Indonesia akan mendapat perlakuan sama." Jadi, masihkah ada yang ragu bahwa Pancasila memang ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia?***

memang sudah final, rumusannya tidak bisa diubah-ubah lagi. Sedangkan revitalisasi berarti menghidupkan kembali, memfungsikan kembali. Artinya, nilai-nilai Pancasila harus selalu aktual dan sesuai dengan dinamika jaman. Dengan demikian, tafsir terhadap Pancasila bukan tafsir yang mati dan kaku, namun tafsir yang senantiasa hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman masa kini dan masa depan. Di tengah “persaingan” ideologi dunia saat ini, di manakah posisi Pancasila? Inilah yang saya anggap paling penting, saat ini bangsa Indonesia sedang tergoda dan terlanda berbagai macam ideologi asing, seperti marxisme-komunisme-atheisme, materialisme, etatisme, liberalisme. Kita ini sebenarnya sudah terlanda neoliberalisme. Bahkan demokrasi kita pun bukan demokrasi an sich, namun demokrasi dengan penyimpangan, yaitu demokrasi yang ditegakkan melalui oligarchy atau kekuasaan segelintir orang, plutocracy-money politics atau dengan bahasa lain kapitalis yang punya dana, dan demokrasi yang kental dengan anarkisme. Celakanya kita sering tidak yakin bahwa ideologi yang kita miliki itu baik, dan menganggap ideologi asing lebih baik. Ini kesalahan yang sangat fatal. Pancasila sebenarnya ideologi yang sangat baik, komplet dan sangat cocok untuk bangsa Indonesia. Sayang para pemiliknya, warganegara Indonesia, malah sering memandang remeh ideologinya sendiri. Bagaimanakah sebaiknya civic education diajarkan kepada masyarakat? Sebelumnya, masyarakat harus tahu dulu

([email protected])

bahwa kita menghadapi tantangan internal dan eksternal. Internal kita menghadapi ancaman desintegrasi bangsa akibat menguatnya primordialisme. Kita juga menghadapi degradasi wawasan ideal yang menjungkirbalikkan tatanan pola pikir kita. Di samping itu, kita juga menghadapi degradasi moral yang membuat sikap-perilaku kita jauh dari sebutan bangsa terhormat. Sedangkan secara eksternal kita menghadapi tantangan global. Kalau boleh saya katakan, saat ini Republik Indonesia sedang menjadi target incaran kekuatan globalliberal yang ingin menguasai sumber daya yang kita miliki. Tanpa pemahaman yang baik terhadap ideologi nasional kita, bangsa Indonesia akan terombang-ambing, selanjutnya tergoda dan kemudian terlanda ideologi asing itu. Karena itu, pembudayaan nilai Pancasila sangat perlu untuk terus dilakukan untuk menghadapi tantangan internal dan eksternal itu. Caranya salah satunya adalah dengan melembagakannya melalui civic education baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Warganegara kan mengalami regenerasi. Karena itu harus ada transformasi nilai-nilai Pancasila dari generasi tua ke generasi muda secara berkesinambungan. Oleh sebab itu pendidikan Pancasila juga harus dilakukan secara terus-menerus, tidak terputus di tengah jalan seperti yang terjadi saat ini. Harapan Bapak kepada pemerintah terkait dengan Pancasila? Pemerintah wajib menegakkan integritas dasar negara Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Pemahaman terhadap Pancasila harus terus dilaksanakan melalui berbagai cara, jangan sampai ada missing link antara generasi tua dan muda tentang dasar negara kita. Pancasila seperti dilupakan itu kan salah satunya karena pendidikan Pancasila tidak dilaksanakan secara sustain, tidak berkesinambungan. Pemerintah harus menyadari hal ini...*** ([email protected])

7

www.bipnewsroom.info/komunika email: [email protected] ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI)

Sejumlah bendera negara-negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations ) tampak berkibar di halaman depan Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta, sejak beberapa hari ini. Bendera Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar dan tentu saja Indonesia terpancang disana. “Pastinya sedang ada acara penting ini mas, disini memang kerap dipakai untuk acara-acara seperti itu,” kata Zaky (26), seorang karyawan. Ya, Indonesia memang tengah menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Menteri Informasi ASEAN ke-9 atau The Ninth Conference of ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 25 Mei 2007. Dengan tema “ Staying Connected to Advance a Caring and Sharing Community Through Media” konferensi ini sendiri diawali dengan pertemuan SOMRI (Senior Official Meeting Responsible for Information ) untuk membahas kesepakatan dasar mengenai berbagai isu terkait bidang informasi dan

media untuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Konferensi AMRI merupakan konferensi antar menteri negara-negara ASEAN yang bertanggung jawab atas informasi untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dibidang komunikasi dan informasi serta membicarakan langkah-langkah pelaksanaan keputusan AMRI dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Konferensi ini dilaksanakan setiap dua tahun dan pada tahun 2007 ini Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah. Konferensi AMRI dihadiri oleh delegasidelegasi negara anggota ASEAN yakni Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar. Ternyata pada konferensi kali ini juga hadir delegasi dari China dan Jepang yang akan melaksanakan Consultative Meeting dengan negara-negara anggota ASEAN. Menurut Ketua Delegasi Indonesia, Freddy H Tulung pertemuan konsultatif dengan China dan Jepang tersebut sebagai upaya untuk menjajaki bentuk kerjasama yang lebih baik khususnya dalam bidang informasi dan media. “Selain itu juga untuk meningkatkan hubungan bilateral antara masing-masing negara ASEAN menjadi kerjasama regional dengan China atau Jepang,” katanya. Targetnya adalah mencoba untuk menemukan bidang-bidang kerjasama yang potensial antara ASEAN dengan China dan Jepang terkait bidang informasi dan media, imbuh Freddy menjelaskan. Untuk itu berbagai macam bentuk-bentuk kerjasama telah dipersiapkan untuk menjadi suatu bagian dari proses kerjasama kedua belah pihak. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia, Muhammad Nuh, dalam sambutannya ketika membuka konferensi ini mengatakan bahwa AMRI memiliki tugas

8

PERERAT KERJASAMA REGIONAL LEWAT INFORMASI DAN MEDIA penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang lebih besar terhadap ASEAN. “Dalam hal ini khususnya melalui teknologi informasi dan komunikasi serta media yang mempunyai peran strategis,” katanya. Selain itu Menkominfo juga menegaskan bahwa saat ini adalah era dimana informasi memainkan peranan yang sangat penting. Oleh sebab itu sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap informasi AMRI harus dapat menggunakan kesempatan ini untuk turut mendukung pembentukan komunitas masyarakat ASEAN yang lebih maju.

pemahaman yang cukup terhadap tujuan ASEAN yang lebih luas, serta kesempatan yang diberikan kepada seluruh masyarakat ASEAN melalui pengarusutamaan kegiatan dan inisiatif ASEAN kepada seluruh pemangku kepentingan pada level nasional. Suatu strategi komunikasi ASEAN yang efektif juga dibutuhkan untuk mempromosikan pencapaian ASEAN di regional maupun dunia. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Informasi dan Kebudayaan Republik Laos, Bosengkham Vongdara pada pembukaan konferensi bahwa partisipasi media sebagai sarana pertukaran informasi dapat membantu untuk mengatasi berbagai permasalahan regional antara negara-negara anggota ASEAN. Berbagai permasalahan kawasan seperti flu burung, permasalahan perempuan dan anak-anak, lingkungan, HIV/AIDS, perubahan cuaca dan perdagangan manusia sera penyalahgunaan obat terlarang. “Masalah-masalah tersebut bisa diatasi dengan partisipasi aktif seluruh negara anggota ASEAN khususnya peran media untuk lebih banyak membahas mengenai peristiwa dan kegiatan dalam bidang sosial dan kebudayaan,” kata Vongdara. Pengembangan dan peningkatan kerjasama bidang informasi dan media lebih lanjut memang harus diperhatikan secara serius, pun tak lupa pembangunan

infrastruktur teknis setiap negara anggota ASEAN sesuai dengan kebutuhan untuk dapat saling mendukung. Oleh karena itu hasil-hasil dari konferensi AMRI ini antara lain adalah menyatakan bahwa penyiaran digital akan membawa suatu era baru pertumbuhan dan investasi. Para Menteri juga mencatat bahwa standard DVB-T (Digital Video BroadcastingTerrestrial) merupakan adopsi yang paling umum dari standard internasional DTV ( Digital Terrestrial Video ) dan bisa memberikan keuntungan terbanyak, terkait skala ekonomi, mempermudah pengadopsian dan penguasaan untuk platform berganda. Sehubungan dengan hal tersebut, para Menteri mendukung penggunaan standar DVB-T untuk standar umum penyiaran televisi digital terrestrial ASEAN. Para Menteri juga mencatat bahwa Filipina masih melakukan percobaan dan konsultasi untuk standard digital. Akhirnya dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi saat ini public connectivity telah menjadi nyata dan negara-negara anggota ASEAN harus terus melakukan pembangunan dan kerjasama jika tidak ingin ketinggalan oleh negara-negara di kawasan lain. Sehingga pesan tema konferensi AMRI kali ini, yaitu “ Staying Connected to Advance a Caring and Sharing Community through Media” nantinya akan dapat terwujud. ([email protected])

Menkominfo juga menyambut baik dilakukannya pertemuan konsultatif dengan China dan Jepang dalam penyelenggaraan konferensi AMRI kali ini. “Saya kira ini langkah yang patut kita puji bersama. Saya tentunya amat mendorong AMRI untuk menggali segala kemungkinan untuk memperluas kerjasama dengan negara-negara lain di luar ASEAN,” katanya. Menurutnya pembicaraan dengan China dan Jepang menitik beratkan pada content dan capacity building yaitu bagaimana bentuk kerjasama kedepan juga pada sisi teknologi informasi serta penyiaran. Karena menurut Menkominfo masih banyak kemungkinan bidang kerjasama yang belum tercakup dalam implementasi tugas AMRI seperti peran terdepan dalam penyebaran informasi terkait kegiatan sosial, budaya, keamanan dan ekonomi. Peran Media Media memainkan peran yang penting dalam peningkatan kerjasama dan pertukaran informasi untuk mengatasi berbagai permasalahan regional. Hal inilah yang disepakati oleh para delegasi sehingga pembahasan mengenai peran media cukup mendapatkan perhatian tersendiri. Para Menteri menegaskan peran penting media dan sektor informasi dalam memastikan masyarakat ASEAN memiliki



I

lan (40), perempuan tuna netra, warga Gunung Nago RT 04/02 Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, Kota Padang mengarungi kehidupan dengan memilih profesi yang tak lazim bagi sebagian besar kaumnya: menjadi pemecah batu kali. Ia telah 12 tahun menjalani pekerjaan yang cukup berat tersebut bersama suaminya, Nawir. Aktivitas memecahkan batu dilakukan dengan mencari batu ke Sungai Nago, yang berjarak sekitar 700 meter dari rumahnya. Di sungai, batubatu dipungut dan dimasukkan ke sebuah ember, lalu di bawa pulang. Melalui kelebihan dan kekuatan instingnya, jalan setapak berkelak-kelok dan naik-turun menuju ke sungai dapat dihafalnya dengan baik, sehingga ia dapat menapaki-

nya sebaik manusia normal lainnya. Setelah batu terkumpul di halaman rumahnya, lalu dilanjutkan dengan memecahkan batu tersebut satu-persatu dengan martil. Sekali lagi kekuatan instingnya bekerja, dan hasilnya sangat mengagumkan. Ia dapat menghasilkan pecahan koral yang besarnya nyaris seragam. Soal produktivitasnya jangan ditanya. Anak dari pasangan Aminah dan Sirwan (Alm) ini dalam sehari mampu memecah batu sebanyak tiga gerobak atau sekitar 3 sampai 4 truk sebulan. Satu truk dijualnya dengan harga Rp 180 ribu. Lumayan untuk membantu kebutuhan hidup keluarga. "Penghasilannya hampir sama dengan penghasilan saya," ujar Nawir, sang suami. Menurut pengakuan Ilan, ia mengalami kebutaan semenjak berumur dua tahun. "Kata orangtua saya, pada umur dua tahun saya kena penyakit campak. Setelah mengalami demam tinggi, mata saya tiba-tiba kabur dan akhirnya tidak bisa melihat apa-apa," ujarnya.

Namun kebutaan itu tak membuatnya patah semangat. Hingga berusia 40 tahun, perempuan tuna netra ini tabah dan sabar menghadapi kondisi dirinya. Keterbatasan fisik tak menjadi penghalang untuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kegigihan Ilan dalam menjalani kehidupan ini, mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Padang Drs H Fauzi Bahar MSi. Bersama sejumlah pejabat Pemko dan Camat Pauh Nasril, Fauzi berkunjung ke rumah Ilan. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota juga membawa seorang dokter untuk memeriksa kondisi mata Ilan. Setelah diperiksa, ternyata kerusakan mata Ilan sangat parah, tak memungkinkan lagi untuk dioperasi. Toh Ilan tak merasa sedih. Ia bahkan terlihat sangat gembira karena dikunjungi dikunjungi pejabat. "Kalau kita mau menerima apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kita pasti akan bersyukur. Saya tidak bisa melihat dengan mata lahir, namun saya bisa melihat dengan mata batin. Bagi saya itu sangat

nikmat," kata Ilan merendah. Wali Kota Fauzi Bahar sangat kagum terhadap Ilan yang tak pernah mengeluh. Juga terhadap kegigihannya menjalankan aktivitas rumah tangga, seperti menimba air sumur, mencuci, memasak dan lain sebagainya, di samping kegiatannya memecah batu. “Saya harap ibu Ilan tidak sedih dengan pemberian Allah SWT ini. Laluilah hidup dengan apa adanya dan selalu beribadah. Biarlah cacat di dunia, tetapi di akhirat nanti bisa senang, dan pasti bisa melihat segalanya," kata Fauzi. Ilan pun mengangguk dengan takzim. Saat rombongan Wali Kota berlalu, ia kembali meraih martil, melangkah ke halaman, dan bergelut dengan batu yang telah diusungnya dari kali. Senyumnya terus mengembang saat bunyi martil secara berirama menghantam batu kali itu. Ia menikmati kehidupan, dengan caranya sendiri, tanpa pernah menyerah pada nasib. (Irwan Rais-Padang)

Banua Oge Palu,

Sisa Zaman Kerajaan

K

alau bekas Kerajaan Kulawi, Banggai, Mori dan Kulawi punya istana raja yang masih bisa disaksikan generasi muda, maka tak ketinggalan pula Kota Palu. Sebagai salah satu bekas kerajaan tempo dulu yang pernah memiliki pemerintahan sendiri, setidaknya keberadaan Banua Oge Palu yang dibangun tahun 1892 bisa menjadi saksi. Dibangun pada masa pemerintahan Yojokodi sebagai magau Palu. Karena itu sebagai istana sekaligus menjadi tempat tinggal raja sebagai pusat pemerintahan. Itulah satu-satunya istana raja atau yang bergelar magau Palu menjadi bukti bahwa Palu pernah memiliki pusat pemerintahan sendiri seperti halnya beberapa kerjaaan lain

kilas -gov

e

www.bonyolali.go.id

"Quick Jump Menu" Sepintas tampilan situs pemerintahan Kabupaten Bonyolali, Jawa Tengah terkesan sangat kaku, tampilan halaman utama terbagi dalam tiga kolom utama dengan bagian atas menampilkan beberapa potensi daerah, logo kabupaten dan simbol resmi pemerintahan “burung Garuda”. Untuk bagian kiri bawah mencantumkan fasilitas kalender bersama dengan “kalender Agenda” kegiatan pemda. Disisi tengah menampilkan berita daerah. Ada yang berbeda dalam fasilitas situs ini, jika pada umumnya menu di tampilkan berderet dalam satu kolom sehingga terkesan penuh. Tampilan situs ini sedikit


di wilayah Sulteng. Di banding istana-istana lainnya di Sulteng, istana raja Palu-lajh yang lebih besar dan pe rawatannya lebih baik dan agak terawat, apalagi sejak tahun 1983 mendapat pemugaran dari pemerintah. Yaitu lewat proyek pemugaran dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan. Maka sejak itu pula istana ini dikelompokkan dalam situs sejarah dan budaya yang dilindungi undang-undang. Sayang, keberadaan bangunan ini kurang promosi dari pihak pariwisata, sehingga mengakibatkan sepi pengunjung. Jangankan orang-orang yang berasal dari luar sebagai turis ke Kota Palu, obyek wisata ini tak begitu menarik. Kecuali hanya beberapa penekliti dan peminat sejarah dan budaya pernah berkunjung khusus ke Banua Oge dengan kepentingan penelitian. Padahal rumah adat ini cukup penting,

bukan saja punya nilai sejarah dan budaya tapi juga dalam soal arsitektur. Soalnya gaya bangunan ini merupakan paduian gaya Sulsel dan Kalsel berdasarkan laporan penelitian teknik pemugaran. Bentuk rumah panggung adalah bentuk pelana dengan memiliki dua buah tangga depan, kiri dankanan dengan jumlah anak tangga masing-masing 9 buah. Bangunan banua Oge ini pula yang kemudian dibuatkan duplikatnya di kawasan Taman Mini Indonesia anjungan Sulteng, sehingga sampai saat ini khusus bangunan khas arsitektur Kaili, menjadi semacam contoh arsitektur daerah mewakili Palu atau Kabupaten Donggala. Luas bangunan 32 X 11,5 meter yang terbuat dari kayu daerah dengan jumlah tiang 28 buah induk dan gandaria, serta 8 buah tiang di bangunan dapur.

Sejak berakhirnya pemerintahan swapraja Palu, maka dengan sendirinya tidak ada lagi raja yang memerintah, sehingga rumah ini pun akhirnya cukup lama dikosongkan hingga dipugar. Setelah dipuigar tahun 1983, untuk kedua kalinya kembali dipugar tahun 2003 tanpa mengubah bentuk aslinya, kecuali memberi warna kuning dan hijau pada bagian dinding. Menurut seorang keturunan Parampasi, pemberian warna kuning itu melambangkan suatu kejayaan dan hijau lambang kebesaran. Nah, cuma saja Banua Oge saat ini, meskipun dilestarikan sebagai situs budaya, tapi nyaris luput dari perhatian warga Kota Palu sendiri, apalagi bagi turis-turis asing. Lain halnya dengan bangunan-bangunan tua di daerah Sulsel, promosinya cukup besar, sehingga menjadi bagian agenda kunjungan dalam pariwisata. * [email protected]

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah. Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: [email protected]

berbeda, tidak menampilkan menu dalam halaman utamanya. Untuk melihat menu informasi apa saja yang disediakan dalam situs ini, gunakan fasilitas “Quick Jump Menu”. Dari namanya saja sudah dapat digambarkan fungsi ini. Menu ini memberi kemudahan netter untuk mencari menu dalam situs, selain mudah, loading tampilan nya pun diras lebih cepat. Ketika mengklik segitiga dalam kotak “quick jump menu”, maka akan tampil menu yang ada dalam situs, seketika akan tampil layer baru menu tersebut. Dalam menu tersebut antaralain memuat: profile, fasilitas, potensi, pariwisata, perijinan, informasi umum, galery produk dan olah raga. Lebih menarik lagi, ketika membuka halaman baru, menu yang bersangkutan tidak hanya menampilkan tulisan, tetapi mengikut sertakan gambar. Hal ini membuat situs lebih menarik dan tidak terkesan monoton, untuk kualitas resolusi tampilan gambarnya pun

terbilang bagus tidak terlihat jagged (bergerigi). Terlebih akses ke masing-masing halaman menu bergambar tersebut pun cepat.

daerah cukup lengkap, walaupun begitu ada sedikit kekurangan dalam situs tersebut, beberapa menu yang sudah disediakan tidak menyediakan informasi alias kosong. ([email protected])

Sumbang saran melalui email Untuk warga atau siapapun yang ingin menyampaikan saran, keluhan ataupun memberikan solusi terhadap permasalahan kabupaten ini bisa melayangkannya melalui fasilitas “buku tamu”. Sebelum memberikan saran, harus menentukan kategori saran, antaralain, kategori pemerintahan, fasilitas umum, kritik, saran atau pilihan dan lain-lain. Maksimum penyampaian pesan adalah 25 karakter. Secara keseluruhan informasi yang ada dalam situs mengenai

9

www. bipnewsroom.info/komunika email : [email protected] Sumatera Utara Pemko Medan Bangun Drainase dan Selokan Di Medan Pemerintah Kota Medan pada tahun anggaran 2007 menyediakan dana senilai Rp109 miliar untuk merehabilitasi dan membangun drainase dan jalan di sejumlah kawasan Kota Medan. “Anggaran ini mencapai 10,9% dari total belanja langsung APBD tahun 2007,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Medan, Ruslan Effendi, di Medan melalui Kabag Humas Pemko Medan, Arlan Nasution, baru-baru ini. Beberapa kegiatan pokok yang akan dibiayai di sektor PU adalah pemeliharaan atau rehab jaringan drainase sebesar Rp15,8 miliar, pemeliharaan atau rehab jaringan jalan sebesar Rp16,7 miliar, pembangunan jalan sebesar Rp63,4 miliar dan pembangunan drainase sebesar Rp8,5 miliar. Program pembangunan jalan dan jembatan di Kota Medan pada 2007 sebanyak 171 tempat, yakni rehabilitasi dan pengaspalan ruas-ruas jalan Kota. Selain jalan kota, di Medan juga ada jalan propinsi dan jalan negara yang direhabilitasi dengan menggunakan dana APBD Sumut dan APBN. Sementara pemeliharaan dan rehab jaringan drainase dengan menggunakan anggaran Rp15.8 miliar dilaksanakan di 21 kecamatan. (www.bainfokomsumut.go.id)

Jawa Timur Peminat KB di Bojonegoro Meningkat 14,92% Peminat Program Keluarga Berencana (KB) di Bojonegoro, Jawa Timur, dalam kurun waktu 2006 telah mengalami keberhasilan 14,92 % atau mencapai 32.102 peserta lebih tinggi dari perkiraan, yakni sebesar 27.934 peserta. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial (BKB Kesos) Pemkab Bojonegoro, M. Maftuch, Selasa (15/5), mengatakan, program kependudukan dan KB di Bojonegoro telah memberi kontribusi yang cukup bermakna dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk, begitu pula dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Pencapaian peserta KB baru di Kabupaten Bojonegoro sebesar 20 persen,sedangkan pencapaian peserta KB aktif tercatat 27 persen, dan daerah peserta KB aktif tertinggi diraih oleh Kecamatan Kapas sebesar 30 persen, sementara tingkat kesertaan KB di masyarakat Bojonegoro sendiri mencapai 21 persen. Saat ini di Bojonegoro tengah diadakan Rakerda Program KB, untuk evaluasi pelaksanaan program KB selama tahun 2006 sekaligus merumuskan langkah operasional program KB tahun 2007. Pesertanya terdiri dari camat se Kabupaten Bojonegoro, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kepala Puskesmas, unit pelaksana teknis BKB dan Kesos dan sektor terkait serta organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dari Sabang Sampai Merauke

Jika Provinsi Jawa Tengah diibaratkan sebuah rumah, maka Kabupaten Wonosobo adalah kulkasnya. Hawa di kabupaten lain boleh panas, tapi Wonosobo tetap sejuk sepanjang masa. Bahkan di kecamatankecamatan sebelah Utara yang berbatasan dengan pegunungan Dieng seperti Kec Garung dan Kec Kejajar, hawanya benar-benar seperti dalam kulkas yang sesungguhnya, dingin. Di Sembungan, salah satu desa di Kec Kejajar, pada bulan-bulan tertentu suhunya bisa 12 derajat celcius. Sesuai dengan julukannya, “kulkas”, wajar jika kabupaten yang berada di ketinggian 420-2.075 meter di atas permukaan laut ini kaya akan sayur-sayuran sebangsa kol, sawi, wortel, kentang, buncis, dan sebagainya. Hampir semua jenis sayuran bisa tumbuh di sini, terutama kentang yang menjadi komoditas andalan petani setempat. Kentang asal Dieng terkenal besar-besar dan

10

LINTAS DAERAH KB di Bojonegoro pada kesempatan itu juga menerima bantuan dari BKKBN Propinsi Jawa Timur, yang diberikan kepada Kelompok BKB Anggrek I Kecamatan Kapas, dan petugas lapangan. Bantuan tersebut berupa peralatan KB serta alat peraga kepada UPTD KB dan Kesos Kecamatan Tambakrejo. Selain itu, diberikan pula bantuan bergulir Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) kepada kelompok Kencana Jaya Desa Jelu, dan kelompok Mekarsari Desa Ngasem Kecamatan Ngasem. (www.d-infokom-jatim.go.id)

Kalimantan Barat Empat Sekolah Di Sintang Jadi Pilot Projek Empat sekolah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, SMUN 2, SMPN 2, SDN 7 dan TK yang berada dalam satu kawasan rencananya dijadikan pilot project pembangunan sekolah terpadu dengan orientasi disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan sekolah terpadu itu terkait rencana Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang untuk membentuk empat sentra wilayah pendidikan di Kabupaten Sintang. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Drs. A. Akim M. M., beberapa waktu lalu mengatakan empat sentra wilayah pendidikan itu ialah sentra Sintang yang meliputi Kecamatan Sintang, Sui Tebelian, dan Kecamatan Binjai, dengan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Sentra kedua yaitu Kelam Permai yang meliputi Kecamatan Kelam Permai, Dedai, Kayan Hulu, dan Kecamatan Kayan Hilir, dengan berorientasi pada ilmu pariwisata dan pertanian. Sentra ketiga yaitu sentra Ketungau yang meliputi Kecamatan Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, Serawai, dan Kecamatan Ambalau, dengan berorientasi pada ilmu perkebunan dan perkayuan. Terakhir adalah sentra Sepauk yang meliputi Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak, dengan berorientasi pada ilmu perkebunan dan perikanan. Pilot project pembangunan sekolah terpadu sentra Sintang yang dimulai tahun 2006 itu menggunakan dana APBD Kabupaten dan APBD Provinsi.

Bahkan, pada acara tersebut juga akan diserahkan penghargaan bagi para petani yang berprestasi. Panitia dan pemerintah telah menyusun sejumlah kriteria bagi kelompok tani yang berprestasi. “Dari sejumlah kriteria yang disusun dan dievaluasi oleh panitia, akan ditetapkan sejumlah kelompok tani yang berprestasi. Kemudian akan diberikan penghargaan dari pemerintah atas prestasinya tersebut,” ujar Zulkiflie. Panitia Peda KTNA lainnya, Sumarjana, menambahkan kriteria tersebut misalnya di daerah bersangkutan telah terjadi penambahan luas areal pertanian atau perkebunan, peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas, pengembangan koperasi, dan juga terjadinya tingkat kemitraan sejumlah perusahaan di daerah bersangkutan. Ia mengatakan evaluasi tersebut tidak hanya dilakukan pada kelompok petani, tapi pada sejumlah pejabat pemerintah seperti kades, camat, atau petugas penyuluh yang berjasa dan memberikan perhatian lebih kepada pengembangan pertanian dan perkebunan di Kutim. (www.kutaitimur.go.id)

Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Canangkan Pekan Keselamatan Transportasi Jalan Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, belum lama ini mengadakan Pekan Keselamatan Transportasi Jalan sebagai tindak lanjut dari Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada 23 April 2007. Pekan Keselamatan Transportasi Jalan yang berlangsung selama sepekan tersebut meliputi kegiatan – kegiatan yang mengarah kepada peningkatan keselamatan para pengguna jalan. Pekan Keselamatan transportasi jalan ini, menurut AKBP Drs. Suparyono, dapat juga dijadikan sebagai barometer kesiapan Kabupaten Kolaka guna meraih gelar Adipura untuk kedua kalinya, serta sebagai program peraihan Wahana Tata Nugraha yaitu penghargaan di bidang lalu lintas untuk kota kecil di Indonesia.

Senin (14/5). Kunjungan wisatawan nusantara (wisnu) tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perputaran uang di dalam negeri minimal Rp 78 triliun, yang diperoleh dari kegiatan perbelanjaan mereka selama melakukan kunjungan wisata ke berbagai daerah tujuan wisata di tanah air. Sementara Bazaar Wisata yang akan berlangsung di Mall Ratu Indah Makassar selama empat hari itu, diselenggarakan atas kerjasama PT. Debindo Megapromo dengan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata serta DPD ASITA Sulsel. Dinas Pariwisata telah menyediakan 40 stand, dengan peserta yang umumnya adalah biro perjalanan dan travel yang merancang paket perjalanan wisata dalam negeri. (www.sulsel.go.id)

Papua Dinkes Papua Anggarkan Rp. 1,1 M Untuk Penanganan Gizi Buruk Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua pada tahun 2007 menganggarkan dana sekitar Rp1,1 miliar untuk pelacakan dan penanganan gizi buruk di Papua. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Tigor Silaban menjelaskan, selain akan digunakan untuk pelacakan gizi buruk di 20 kabupaten/kota, penggunaan anggaran itu termasuk dalam kegiatan penyediaan makanan tambahan, dan pemulihan bagi 5.000 balita selama 30 hari. Terkait upaya perbaikan gizi ibu dan anak di wilayah pedalaman Papua, Tigor mengatakan dalam program kerja tahun 2007 Dinkes Provinsi Papua melakukan pengadaan micronutrient atau multivitamin senilai kurang lebih Rp1 miliar yang diperuntukan bagi ibu dan balita. Diantara multivitamin itu adalah vitamin A sebanyak 10.000 -20.000 unit, vitamin FE (Zat Besi), serta multivitamin pendukung lainnya yang nantinya akan didistribusikan ke 230 Puskesmas kabupaten se-Papua. Disamping itu Pemprov Papua juga melakukan pengadaan home ekonomi set atau alat masak dan alat makan keluarga yang akan disalurkan ke 500 Posyandu se-Papua. (www.papua.go.id/wst/toeb)

(www.kolala.go.id)

(www.sintang.go.id/wst/id)

Kalimantan Timur Peda KTNA Di Kutim Pekan Daerah (Peda) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) se-Kutim digelar pada tanggal 21-23 Mei 2007 di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur. “Ajang Peda KTNA ini padat dengan rangkaian kegiatan pertanian. Tidak hanya kegiatan seminar atau dialog antara petani saja, tapi juga kegiatan produktif lainnya bagi para petani dan nelayan yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani,” kata Sekretaris Panitia Pelaksana Peda KTNA, Zulkiflie.

Kabupaten Wonosobo

bermutu bagus. Selain sayuran, Wonosobo memiliki komoditas khas, yakni Carica Papaya, Jamur Merang, Kacang Dieng dan Teh Hitam. Carica Papaya yang oleh warga setempat biasa disebut Karika, bentuknya mirip pepaya, namun kecil dan dagingnya keras. Komoditas ini dapat ditemukan dalam bentuk manisan dalam kaleng. Jamur merang dengan mudah dapat dibeli di pasar-pasar tradisional, baik dalam bentuk segar maupun olahan (sudah dibuat kripik). Kacang Dieng bentuknya mirip Kacang Bogor, namun lebih besar. Kacang ini biasa digoreng dan dapat dibeli di tokotoko makanan dalam kemasan plastik 250 gram. Sedangkan teh hitam merupakan teh tradisional yang diproduksi PT Perkebunan Teh Tambi. Bagi yang belum terbiasa teh ini terasa agak pahit, namun aroma dan rasanya sangat khas. Wonosobo juga terkenal tembakaunya.

Sulawesi Selatan Bazar Wisata Diharapkan Dongkrak Kunjungan Wisnu Departemen Kebudayaan dan Periwisata (Budpar) akan menggelar kegiatan promosi wisata nusantara atau biasa disebut Bazaar Wisata di Makassar dari 26 – 28 Mei 2007, sebagai salah satu upaya meningkatkan arus kunjungan wisawatan nusantara (wisnu). “Wisatawan domestik cukup potensial, sehingga pemerintah menetapkan target kunjungan wisatawan nusantara ini sebanyak 114 juta orang,” kata Direktur Promosi Dalam Negeri Ditjen Pemasaran Dep. Kebudayaan dan Pariwisata Titien Sukarya di Makassar,

Pada tahun 2004 dan 2005 lalu, tembakau dari daerah ini pernah mengalami overstock. Panen berlebih, akibatnya tak laku di pasaran. Belakangan animo menanam tembakau di daerah ini surut drastis. Kabupaten Wonosobo berada di daerah transisi budaya Mataraman (Yogya) dan Banyumasan, maka kebudayaannya pun boleh dikatakan budaya campuran. Bahasa lokalnya mirip dengan bahasa Jawa dialek Yogyakarta, akan tetapi dilafalkan dengan logat Banyumas dengan ciri fokal “a”. Demikian juga keseniannya. Di sana ada kesenian bernama Lengger (tarian Kuda Kepang) atau warga setempat menyebut Embleg. Kesenian ini mirip kesenian Jaranan di Yogya/Solo, namun gamelan dan syair-syair yang mengiringi nyata mendapat pengaruh kuat budaya Banyumas. Wonosobo juga memiliki obyek wisata menarik seperti Waduk Wadaslintang, air terjun Si Karim, wisata agro

Salah satu daerah wisata Danau Matano, Sulawesi Selatan.

Tambi, Telaga Menjer, serta kompleks candi Hindu Dieng yang di dalamnya juga memiliki objek wisata apik seperti Goa Semar, Kawah Sikidang, Kawah Candradimuka, Telaga Warna, dan Dieng Plateau Theatre yang menyajikan film tentang riwayat geologis lembah Dieng. Jika anda bosan dengan hawa panas, singgahlah ke "kulkas"-nya Jateng. Masuk dan nikmati kesegarannya sambil mencicipi aneka makanan khas dan nonton Lengger. Dingin, eh, nikmaat! ([email protected])

Edisi 10/Tahun III/Meit 2007

www. bipnewsroom.info/komunika email : [email protected] Kepolisian RI Koordinasi Polda SeJawa-Bali Perlu Untuk Tangani Kejahatan Lintas Batas Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol.) Sutanto menekankan perlunya dilakukan koordinasi antar kepolisian daerah (Polda) se Jawa-Bali untuk semakin meningkatkan keberhasilan tugas-tugas Polri dalam menumpas kejahatan antar wilayah atau lintas batas. “Tugas Polri ke depan akan semakin berat, karena itu perlu sinergi antar wilayah-wilayah untuk menangani kejahatan lintas batas,” kata Kapolri seusai membuka rapat koordinasi (Rakor) Polda se Jawa-Bali, di Jakarta, Senin(14/ 5). Nantinya, koordinasi itu tidak hanya dilakukan di kalangan internal Polri itu sendiri, tapi juga dilakukan ke instansi-instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan tugas penegakan hukum dan peningkatan keamanan wilayahnya masingmasing. Kapolri berharap, dengan diadakannya kembali koordinasi antara Polda-Polda se Jawa-Bali tersebut, bisa semakin mengefektifkan penanganan kejahatan maupun meningkatkan keamanan di wilayah hukum masing-masing. Meski demikian, ia membantah bila dikatakan koordinasi itu dilakukan karena kurangnya upaya Polri dalam menumpas segala bentuk kejahatan yang terjadi wilayah hukum Polda setempat. “Tidak kurang, sudah bagus hanya perlu ditingkatkan lagi,” katanya. Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto juga menyebutkan bahwa saat ini bentuk kejahatan lintas batas yang menjadi fokus utama pemberantasan oleh Polri masih seputar kejahatan peredaran dan penggunaan narkoba, selain illegal loging atau pembalakan kayu dan pengejaran jaringan teroris juga menjadi agenda pemberantasan tindak kejahatan Polisi. (SA/mul)

BUMN Dana Privatisasi Akan Diutamakan Bagi Korporasi Sekertaris Menteri Negara BUMN, M Said Didu, mengatakan dana hasil privatisasi BUMN pada tahun mendatang akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan korporat perusahaan dan bukan menambal defisit APBN. “Prinsipnya, pemerintah sudah sepakat dana dari privatisasi untuk APBN tidak bisa lagi diharapkan dan itu harus digunakan bagi pengembangan korporasi perusahaan (BUMN),” ungkap Said ketika ditemui di ruang kerjanya di Jakarta, Rabu (16/5). Target privatisasi 2007 sebesar Rp3,2 triliun yang diperuntukan menambal defisit APBN sebesar Rp1,2 triliun sedangkan sisanya (Rp 2 triliun) bagi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada beberapa BUMN yang memerlukan suntikan modal. Tahun 2008, kementerian BUMN masih diharuskan menyetorkan Rp1 triliun dari privatisasi, namun, menurut Said, nilai sebesar Rp1 triliun tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap besaran APBN negara yang mencapai Rp800 triliun tiap tahun. Said menekankan, BUMN masih dituntut untuk memberikan deviden kepada Negara, sekaligus mengharapkan suntikan modal bagi kesehatan BUMN dapat meningkatkan pemberian deviden. “Target deviden BUMN tahun 2007 ini yang sebesar Rp19,1 triliun, pokoknya aman, dan BUMN dapat terus sehat,” tuturnya. (Ve)

Departemen Perdagangan dan Perindustrian Menperdag Akan Menerbitkan Perpres Sektor usaha Terbuka dan Tertutup Kepala Humas Deperdag drs.Iman Pambagyo MA di Jakarta, Senin, mengatakan Menperdag dalam waktu yang

tidak terlalu lama akan terbit dua Peraturan Presiden, yang satu Perpres menyangkut kriteria dan Perpres kedua berupa lampiran sektor-sektor yang tertutup dan terbuka bersyarat. Iman Pambagyo mengatakan kriteria apa yang digunakan untuk memasukkan suatu sektor sebagai tertutup atau terbuka dengan bersyarat, hal itu terdapat di dalam UndangUndang yang tentunya terkait kepentingan nasional. Tujuan utama pemerintah membuat lebih transparan sehingga seorang investor akan lebih jelas mengenai mana yang tertutup dan terbuka dengan bersyarat . “Tertutup itu bukan hanya untuk asing tapi ada juga yang untuk asing dan ada juga yang untuk dalam negeri jadi tidak hanya terbatas kepada asing,” kata Menperdag seperti dikutip Iman Pambagyo. Menperdag menjelaskan bahwa daftar yang sejak dulu pernah ada sebetulnya tidak pernah dinamakan dengan DNI (Daftar Negatif Investasi). “Dari dulu juga begitu cuman orang untuk singkatnya selalu menggunakan daftar negative sebagai bahasa singkatnya”, kata Iman Pambagyo mengutip Menperdag. Terkait DNI, Ketua AGRI (Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia) Melvin Korompis menyampaikan persetujuannya namun perlu definisi yang lebih jelas apa yang dimaksud DNI tersebut, apakah diartikan sebagai DNI untuk izin baru kedepan atau DNI untuk izin yang sudah keluar tapi belum di realisasi dengan berbagai alasan. “Kita perlu penjelasan tapi intinya kita mau supaya pemerintah juga memperhatikan balance jadi keseimbangan didalam negeri antara produksi dan kebutuhan” kata Melvin. (mnr)

Departemen Kelautan dan Perikanan DKP Terapkan Regulasi Baru Guna Memenuhi Standar Ekspor UE Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Martani Huseini mengatakan, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menetapkan regulasi baru guna memenuhi standar ekspor ke Uni Eropa. Regulation (EC) 1664/2006 merupakan pengganti Regulation (EC) 2074/2005, yang menampilkan beberapa seri model health certificate (HC) yang ditujukan untuk konsumsi manusia misalnya paha kodok, bekicot, produk perikanan dan kekerangan serta moluska hidup, kata Martani di Jakarta, Senin (14/5) . Martani mengatakan, Regulation (EC) 1664/2006 mulai diterapkan pada tanggal 25 November 2006 namun diberikan masa peralihan untuk memberikan waktu perubahan model sertifikat dari model yang lama ke model yang baru sampai 1 Mei 2007. Penggunaan HC baru wajib diberlakukan mulai 1 Mei 2007. Namun untuk menghindari kekacauan dalam transaksi perdagangan dan setiap kesulitan administrasi di tempat masuk ke komunitas UE, produk-produk sebagaimana disebutkan di atas yang telah diterbitkan sertifikatnya dengan sertifikat lama (previous certificate regime) sudah harus ditandatangani sebelum tanggal 1 Mei 2007 (selambatlambatnya tanggal 30 April 2007) dan selambat-lambatnya masuk ke komunitas UE sampai tanggal 30 Juni 2007. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 01/MEN/2007 tertanggal 5 Januari 2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan menyatakan bahwa Sertifikat Kesehatan (HC) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia. Menurut Martani, saat ini laboratorium pengujian dan sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah adalah Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) yang tersebar di 39 lokasi di seluruh Indonesia. (Bhr)

Badan Koordinator Keamanan Laut (Bakorkamla)

Bakorkamla, Jaga Kedaulatan Laut Nusantara

S

ejak dulu, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dalam 5,7 juta Km2 wilayah lautnya. Belum lagi posisi strategis di antara dua samudra dan dua benua yang memungkinkan Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan dan komunikasi internasional. Dan tentulah memiliki sebuah badan yang memiliki kemampuan dalam mengamankan laut dan melindungi kekayaan alam Indonesia harus dilakukan. Koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu di Indonesia dipegang oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Badan yang beralamat di Jalan Dr Sutomo No 11, Jakarta Pusat ini bertugas menegakkan hukum di wilayah laut Indonesia. Mengatasi berbagai bentuk pelanggaran hukum di atau lewat laut, seperti illegal fishing, illegal loging, illegal mining, illegal entry/ trackficking, penyelundupan, perompakan, dan perusakan ekosistem laut. Oleh karena itu, koordinasi dengan berbagai instansi seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Hukum dan

Edisi 10/Tahun III/Mei 2007

HAM, Departemen Keuangan, P e r h u b u n g a n , Departemen Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan, Kepolisian, TNI AL dan sebagainya mutlak diperlukan. “Ya kita harapkan dengan Bakorkamla ini kedaulatan (Sovereign) dan hak berdaulat (Sovereign right) negara atas laut dapat terwujud,” kata Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla Laksamana Madya TNI Djoko *** Sumaryono. ([email protected])

Departemen

Wajah Kita

Hebat Alkisah, suatu hari seorang pemburu berhasil menangkap seekor harimau hidup-hidup. Saat ia pulang dengan memanggul harimau yang sudah terikat kaki dan mulutnya, seluruh warga kampung menyambutnya dengan sukacita. Semua orang mengelu-elukan dan menganggapnya sebagai pahlawan. Tapi, seorang tukang minyak keliling yang biasa berjualan di kampung itu, menanggapi kedatangan si pemburu dengan biasa-biasa saja. Ia hanya tersenyum dan menoleh sebentar saat si pemburu lewat. Keruan saja sikapnya membuat si pemburu tersinggung. "Hei, tukang minyak, semua orang mengeluelukan aku, kenapa kau tidak? Apakah kau tidak tahu, aku baru saja menangkap seekor harimau hiduphidup?" "Tahu. Tapi kau pemburu kan? Apa anehnya seorang pemburu menangkap harimau. Itu hal yang wajar dan biasa-biasa saja." "Biasa saja? Apa kau bisa menangkap harimau seperti aku?!" "Tentu saja tidak, karena aku tukang minyak. Keahlianku menuangkan minyak tanpa memakai corong ke dalam botol dalam jarak dua kepalan tangan tanpa tumpah sedikitpun. Satu hal yang pasti tak bisa kau lakukan." "Ah, apa sulitnya menuangkan minyak ke dalam botol?!" sergah si pemburu sewot. Si pemburu mengambil minyak satu gayung, lalu menuangkannya ke botol dari jarak dua kepal, dan... minyak pun tumpah tak karuan membasahi tanah. Tukang minyak mengambil minyak satu gayung, lalu menuangkannya langsung ke botol. Minyak pun berpindah tempat tanpa tercecer setetespun. "Kawan, sebenarnya tak ada yang hebat di dunia ini. Yang ada hanya biasa atau tidak biasa kita mengerjakan suatu pekerjaan. Kau pemburu bisa menangkap harimau, itu wajar. Aku tukang minyak, bisa menuangkan minyak ke botol dari jarak dua kepal tanpa tumpah juga hal yang wajar. Orang di dunia punya kekhususan masing-masing," petuah si tukang minyak. Pemburu minta maaf, menjabat tangan penjual minyak, kemudian berlalu sambil tertunduk. ***

Pekerjaan sering membuat seseorang besar kepala dan merasa hebat. Sombong, merasa unggul, karena bisa menghasilkan lebih dari yang lain. Di bidang pekerjaan yang sama, seseorang memang bisa mengklain bahwa dirinya hebat. Namun kehebatan itu akan kehilangan makna manakala diperbandingkan dengan pekerjaan lain yang bukan menjadi keahliannya, bahkan jika dibandingkan dengan pekerjaan yang sangat remeh sekalipun. Spesialisasi membuat seseorang hebat dalam satu bidang, namun tidak pada bidang lainnya. Itulah yang membuat kehidupan terus mengalir, karena manusia selalu membutuhkan "orang-orang hebat" lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekadar bisa sarapan pagi saja, seseorang membutuhkan puluhan bahkan ratusan orang hebat: pembuat sendok dan piring, pak tani penanam padi dan sayuran, nelayan penangkap ikan, peternak ayam, penanam rempah-rempah, pedagang bahan makanan, distributor gas elpiji, pegawai PAM, tukang kayu pembuat meja dan kursi makan, insinyur listrik, simbok pembantu atau istri yang memasak makanan, dan seabreg "orang hebat" lainnya yang jika semua disebut bakal memenuhi rubrik ini. Masih pantaskah kita merasa hebat dalam pekerjaan, jika nyaris seluruh tugas kita, tanpa kita sadari, sejatinya telah diselesaikan oleh orang lain, sementara kita sendiri hanya mengisi sepersekian persen dari seluruh hasil kerja yang sering kita klaim sebagai "karya pribadi?" ([email protected])

11

gitu?

Menteri Lingkungan Hidup

Rachmat Witoelar

C

erita tentang kerusakan Lingkungan Hidup (LH) di Indonesia sepertinya tak kunjung usai. Belum lagi kebakaran hutan dan lahan terselesaikan, perubahan iklim global yang menjadi kekhawatiran masyarakat dunia seakan tak mau ketinggalan ikut mengancam. Sebenarnya, bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia terkait masalah LH? Edisi kali ini, KomunikA berkesempatan mewawancarai Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar di ruang kerjanya di Kebon Nanas, Jakarta (21/5). Berikut petikannya :

“Saya kalau sama wartawan, selalu menjelaskan dengan detil. Sangat serius sampai staf saya kerjain suruh bikin makalah, biar jelas. Terkadang banyak wartawan yang kurang tanggap, bahkan salah, terkait pemberitaan kebijakan pemerintah di bidang LH,” kata Rachmat tersenyum.

Berbagai kasus LH kerap terjadi di Indonesia. Seberapa parah kondisinya? Kondisi lingkungan hidup kita memang sudah agak parah. Karena masalah lingkungan hidup kan belum menjadi prioritas dari masyarakat. Mereka tidak begitu memikirkan soal lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, yang ada hanya pemenuhan kebutuhan hidup. Ibaratnya masyarakat mau gampangnya saja. Misal, seseorang di kampung mau memasak, tidak ada minyak tanah, ya tebang saja pohonnya. Itu kan sebenarnya tidak boleh. Tapi kebutuhannya mendesak untuk dilakukan. Dari dulu, sejak zaman nenek moyang, LH itu tidak pernah diperhatikan. Karena memang ilmu LH itu baru, di dunia saja baru. Baru dijadikan suatu ilmu yang dijadikan kaidah dan rinci mungkin sekitar 1970-an. Jadi pelita I, II, gak ada tuh. Jadi gali saja, potong saja. Lama-lama kesadaran itu muncul. Kalau orang mencari nafkah kan sudah lama, kira-kira 2 juta tahun. Ha ha ha.. Tapi memelihara lingkungan hidup baru kemarin. Paling dulu nenek moyangnya yang kasih tahu dengan petuah-petuah, jangan begini, pamali (pantang, Sunda–red). Ada kearifan tradisional, belum melalui institusi. Soal ilmu apalagi hukum undang-undang, baru kemarin. UU LH baru 1997. Jadi, siapa sebenarnya yang merusak lingkungan, masyarakat; pengusaha; atau pemerintah? Semua ada sahamnya. Ha ha ha... Tapi harus dibedakan antara merusak dengan membuat rusak. Ada motivasi di sini, kalau merusak itu ada niat, sedangkan membuat rusak itu karena faktor keterpaksaan. Kalau masyarakat mungkin lebih tepat membuat rusak. Masyarakat kita sistemnya ladang berpindah, dia berladang, ladangnya sudah tidak subur, dia cari ladang lain, pindah. Yang lama ditinggalkan. Nah, itu membuat rusak. Tapi kalau pengusaha, dia mau jual kayu, potong kayu, tidak ada ijin dia potong juga, ilegal, itu namanya merusak. Memang ada

niat. Nah, kalau pemerintah, dari segi kebijakan juga bisa merusak. Memberi ijin bangunan yang melanggar tata ruang wilayah. Misalnya di suatu kota, ruang terbuka hijau seharusnya 30%, dia malah bikin mall, perumahan. Semestinya semua harus kerjasama dan tanggungjawab bersama.

Yang ada, kebijakan lingkungan hidup selalu membentur tembok, kalah dengan kebijakan ekonomi? Ya, kalau kebijakan lingkungan hidup kan daya jangkaunya jangka panjang. Kalau hutan kita lestarikan sekarang, manfaatnya nanti jangka 5-10 tahun. Tapi kalau pengusaha, hutan ini kita potong, besoknya dapat duit. Jadi mesti ada kesadaran dari semuanya bahwa kebijakan ekonomi jangan melanggar kebijakan lingkungan hidup. Lahirnya kebijakan yang melanggar lingkungan hidup apakah bisa diartikan bahwa pemerintah masih belum sepakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan? Kalau pemerintah sudah. Tapi kan pemerintah itu ada kabinet, ada gubernur, Pemda, ada 1,8 juta orang. Para pembuat kebijakan? Sudah. Karena kita menganut yang dinamakan pembangunan berkelanjutan. Menteri Pekerjaan Umum mau bangun jalan, pasti tanya ke KLH, ini gimana? Dia pasti perhatikan. Tapi kalau yang di bawahnya, gak nanya siapa-siapa, dia bikin aja. Dalam level pemerintah pusat, sudah sangat disadari. Tapi kalau pelaksanaannya, tidak. Mana yang jadi fokus utama KLH? Kita masih fokus pada kearifan tradisonal. Karena masyarakat tradisional kita lebih ba-nyak, sekitar 70 persen atau 180 juta. Jadi di desa-desa, di lahan berpindah, orangorang masih dengan pola tradisional, masih ramah lingkungan. Tetapi yang tampak di banyak orang kan yang menjadi berita, bagaimana tindakan kita terhadap perusahaan. Kita lakukan duaduanya. Walau yang terbesar memang di masyarakat tradisional. Tapi bukan berarti kerusakan lingkungan karena pengusaha kadarnya sedikit? Ya. Memang kadarnya lebih sedikit dibanding dengan masyarakat, walau tetap saja melanggar hukum dan perlu diminta pertanggungjawabannya. Tapi kalau masyarakat kecil, biasanya tidak melanggar hukum. Masyarakat umum kebanyakan tidak tahu bahwa perbuatannya bisa merusak lingkungan. Nah, tugas kami membuat jadi tahu bahwa hal yang biasa mereka lakukan semisal membakar lahan untuk membuka areal tanam adalah melanggar. Ketika pengusaha membangun pabrik, Bapedal seperti tidak berfungsi? Justru sangat berfungsi. Banyak yang ditangkepin, kok. Bahwa banyak juga yang tidak masuk penjara, itu kan masalah lain. Yang masukin penjara kan hakim. Ha ha ha... Bagi perusahaan kita tuntut. Ada yang dua tahun di pengadilan. Bahkan langkah terakhir, kita kasasi. Apa kurang galak, sampai di kasasi

Apa inisiatif kebijakan yang dilakukan KLH? Kita banyak mengadakan kaukus lingkungan di setiap kabupaten kota. Kita datang, mereka bersepakat bikin kaukus, berbicara, dan akan bikin peraturan yang ramah lingkungan. Antar fraksi dan antar komisi. Itu bentuk realisasi komitmen kita. Kemudian juga memeriksa perusahaan-perusahaan dengan kategorisasi yang ditetapkan LH. Dan rutin diumumkan. Sekarang ini perusahaan kalau tidak punya cap ramah lingkungan dari KLH, susah hidupnya. Maksudnya? Ada sanski, bersifat moral dan juga finansial. Saya sudah MoU dengan Bank Indonesia dan beberapa bank besar. Kalau masuk kategori buruk dari KLH, minta kredit gak bakalan dikasih. Jadi bank tanya KLH dulu, kalau masuk daftar jelek, biasanya disuruh cari kredit di tempat lain. Sekarang yang masuk daftar hitam, kita ajukan ke pengadilan, sekitar 70-an. Yang agak nakal sedikit, sekitar 200-an. Yang layak, 400-an. Banyak yang memenuhi, tapi banyak juga yang nakal. Ya biar saja perusahaan itu kerja pakai uang nenek moyangnya kalau tidak mau peduli lingkungan.

lumpuh karena asap. Wah, tidak terhitung itu. Cost-nya lebih tinggi. Hal itu sedang dilakukan. Bahwa ini akan berhasil pada tahun ini atau tidak, wallahu a'lam. Kebijakan ini kan hasil evaluasi kebakaran tahun lalu. Tahun depan mungkin gak ada lagi.

Terkait pemanasan global. Apakah Indonesia ikut aktif dalam penanggulangannya? Tentu saja. UNFCCC (United Nation Framework Climate Change Conference) 2007 akan dilaksanakan di Bali 3-14 Desember nanti, kita tuan rumah. Jadi bukan sekadar ikut, tapi Indonesia ketuanya. UNFCC itu badan PBB, yang datang dari 189 negara. Tidak pernah ada dan tidak akan pernah lagi ada, konferensi dihadiri 10.000 orang, selain acara nanti. Di sana, otak-otak (para pakarred) LH bakal bicara. Hasilnya akan menjadi pegangan dunia tentang berbagai permasalahan LH, menggantikan Kyoto Protocol. Ya, sebut saja, Bali Protocol lah. Ha ha ha... Tentu tidak semudah itu ngasih namanya. Di mana posisi tawar Indonesia? Kita mau agar segera ditetapkan institusi pengelola dana adaptasi dengan mekanisme yang tidak rumit. Kemudian kemudahan informasi terkait dengan permodelan adaptasi perubahan iklim. Peralatan/teknologi untuk prediksi cuaca yang lebih akurat dan canggih. Dan peningkatan kapasitas dalam adaptasi perubahan lingkungan.

Musim kemarau, bagaimana antisipasi kebakaran hutan dan lahan? Yang paling penting adalah keterlibatan masyarakat banyak. Karena berdasar data yang ada, kebakaran banyak berasal dari ke- Beberapa waktu lalu, Indonesia hendak bakaran pekarangan atau lahan-lahan kecil. dicalonkan masuk Guiness Book of ReStatistik mengatakan, kebakaran hutan ha- cord sebagai negara dengan tingkat denya 20% dari kebakaran lahan kecil dan se- forestasi tertingi. Ada komentar? Beberapa kali saya marah ke koran-koran, misalnya. Cuma ada di kebun, padang, bahkan di Kalimantan itu kebakaran tanah gambut. juga ke Green Peace yang mau memasukkan kita ke Guinnes Makanya Pak Ka’ban Book of Record (Menteri Kehutananred) protes, tidak ada bahwa Indonesia kebakaran hutan, sebagai negara terKita masih fokus pada yang ada kebakaran cepat terjadi kerulahan. sakan lingkungan. kearifan tradisonal. Nah, terjadinya Saya katakan bahwa Karena masyarakat kebanyakan di kemereka itu tidak bisa tradisional kita lebih babun-kebun masyabaca data. Lihat dong daftar yang rakat, pola tanam. Dia nyak, sekitar 70 persen dikeluarkan FAO, bakar untuk mematau 180 juta. Jadi di unduh sendiri deh . bersihkan ladang. desa-desa, di lahan Lihat mana yang Daripada dibabat, kan lebih murah dibakar. paling kotor. Bukan berpindah, orang-orang Arangnya juga bisa Indonesia. Kita memasih dengan pola menyuburkan. mang parah, tapi kitradisional, masih ramah ta bukan yang terL a n t a s parah. Jauh, kok. lingkungan. Deforestasi bagaimana? Indonesia ada yang Pemerintah 2,0. Ada yang 2,1. melarang pembaAda juga 3. tapi karan lahan, diimbau agar dibabat saja. Sisa-sisa tanaman hasil tolong dudukkan masalahnya. Di Eropa ratapembabatan tadi, kita minta agar dikompos. rata kecil, ya jelas aja, apa di sana ada pohon? Saat ini mereka masih banyak yang tidak tahu Tidak ada! Sebenarnya jahatan mereka, bagaimana memanfaatkan sisa tanaman tadi. duluan yang ngerusak. Lha angka kita besar, Ya, kompos sederhana. Nah, komposnya karena hutan kita banyak. Ya jelas saja nanti pemerintah yang beli. Daripada diber- angkanya besar. Hutan kita memang rusak, sihkan, kemudian dikumpulkan dan dibakar, tapi mana hutan kalian, tidak ada. Tapi tanpa mending dikompos dan dijual, bisa dapat duit. dibandingkan luas wilayah pun, angka kita Kemudian, soal arang hasil pembakaran masih belum yang tertinggi. yang bisa menyuburkan, pemerintah akan memberi pupuk gratis. Sama-sama untung, Tentang usulan RUU Pajak Lingkungan? Saya belum mengerti maunya gimana. negara tidak ada kebakaran, masyarakat laOrang enak saja pajak-pajak. Kalau sudah hannya subur, komposnya juga dibeli. bayar pajak, terus boleh ngerusak lingkungan Apa justru tidak menimbulkan keter- gitu? Enak saja. Yang ngerusak ya dihukum. gantungan pupuk kepada pemerintah? Buat dispensasi? Gak bisa. Saya gak ngerti, Pupuk ini kan hanya tambahan saja, lain- cenderungnya tidak setuju. Pajak mah pajak nya jadi kompos. Pilihannya, keluar duit atau aja. Nanti orang ngeliatnya departemen ini kebakaran. Ya, uangnya, dari APBD juga. Dita- tukang kompas. Saya pernah lihat di Pangandaran, mewari kok, sama Sri Mulyani (Menteri Keuangan –red). Lagipula hitungannya kecil, hanya be- ngotori pantai Rp10.000. Yah, kok cuma rapa miliar. Tidak sebanding dengan kerusakan Rp10 ribu, Rp10 juta kek! Mestinya mengojika ada kebakaran. Belum lagi satu kota ma- tori pantai, gratis dua minggu di penjara, gitu syarakat Palangkaraya sakit, pun (ekonomi) dong. *** ([email protected]/[email protected])

Kemampuan Iptek Nasional Perlu Ditingkatkan

Recommend Documents