Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek

RISTEK

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek Prof. Dr. Ir. Tien R. Muchtadi, MS. Dewan Riset Nasional Kementerian Negara Riset dan Teknologi [email protected]

Pelatihan Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kreativitas Mahasiswa yang Berpotensi Paten Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi DP2M DIKTI http://asat.staff.umy.ac.id

Tujuan Riset Iptek 

RISTEK

Teaching. Riset → mengajar dgn hasil risetnya Misal : Sejarah -------------------------------------------------------- membosankan ? Hanya smp tataran menghafal?

Banyak nilai2 sejarah yg bs menjd bekal&mebuat pelajaran sejarah jd

GURU : tdk melakukan riset bhn ajar ttg sejarah tsb

sangat menarik 

Discovery (niteni) ; iqro Riset dasar (bukan berarti sederhana)

Misal : Fenomena alam ; batu → lempar ke udara → jatuh ke bumi

gaya gravitasi

Bgm menjelaskan gravitasi??

(space warp theory )

RUMIT Dora Emon.

EINSTEIN

Mr. Single Stone http://asat.staff.umy.ac.id

Tujuan Riset Iptek 

Application 

RISTEK

hsl

Ssdh fenomena alam dimengerti -------------------- terapkan untuk kebutuhan. Riset

Contoh : gelombang (bentuk, amplitudo frekuensi, fasa, perioda dll) Hasil riset dasar dapat ditiru dan diaplikasikan -------- teknologi komunikasi 



Integration Dlm memenuhi kebutuhan : individu / kelompok

multidisiplin

Misal : microbial enhanced oil recovery (MEOR)

bid. mikrobiologi

Engagement --------- mencari jawab dan solusi ( interaksi masy vs hsl riset)

nilai tambah ----- manfaat (akademik, ekonomi, nilai sosial)

Contoh : Film

The God Must be Crazy. Sukses terbesar dari riset ini adalah bagaimana

handphone

t (- baca manual ?), tombol merah dan hijau?, tombol khusus di No. 5 ?), dll http://asat.staff.umy.ac.id

Struktur Kebijakan Nasional Iptek

RISTEK

UUD - 1945 Hankam

UU No. 18/2002 SINAS P3 IPTEK RPJP 2004 - 2025

Informasi & Komunikasi Transportasi Energi Terbarukan Pangan

Visi Iptek 2005 - 2025

Kesehatan & Obat

Buku Putih 2005 - 2025

Visi & Misi KIB

JAKSTRANAS IPTEK 2005-2009

PROGRAM INSENTIF Riset Dasar

ARN 2005 - 2009 RPJM

Riset Terapan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Percepatan Difusi http://asat.staff.umy.ac.id 4

Elemen Sistem Iptek RISTEK

(UU. No. 18/2002)

1. Kelembagaan Iptek Unsur

Fungsi

Tanggung Jawab

membentuk sumber daya manusia Iptek

meningkatkan kemampuan pendidikan & pengajaran, litbang, dan pengabdian masyarakat

menumbuhkan kemampuan pemajuan Iptek

mencari berbagai invensi serta menggali potensi pendayag-unaannya

Badan usaha

menumbuhkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi

mengusahakan pendayagunaan manfaat keluaran perguruan tinggi dan lembaga litbang

Lembaga penunjang

memberikan dukungan dan membentuk iklim yang kondusif

mengatasi kesenjangan yang menghambat sinergi antara perguruan tinggi, lembaga litbang dan badan usaha

Perguruan tinggi Lembaga litbang

http://asat.staff.umy.ac.id 5

Elemen Sistem Iptek (UU. No. 18/2002)

RISTEK

2. Sumber Daya Iptek Unsur: keahlian, kepakaran, kompetensi manusia, dan pengorganisasiannya; kekayaan intelektual dan informasi; sarana dan prasarana iptek.

3. Jaringan Iptek Fungsi jaringan Iptek: membentuk jalinan hubungan interaktif yang memadukan unsur-unsur kelembagaan - Pasal 15 (1) Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan alih teknologi dan hasil litbang yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah dan pemerintah daerah Pasal 16 (1)

Perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari hasil alih teknologi dan / atau pelayanan jasa iptek untuk mengembangkan dirinya - Pasal 16 (3)


Fungsi dan Peran Pemerintah

RISTEK

(UU. No. 18/2002)

Berfungsi menumbuhkan motivasi dan memberikan stimulasi dan fasilitas, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan sistem iptek Pasal 18 (1)

wajib merumuskan arah, prioritas utama, serta kerangka kebijakan yang dituangkan ke dalam kebijakan strategis pembangunan iptek - Pasal 18 (2) & 20 Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan iptek dibentuk DRN dan DRD – Pasal 19 (2) & 20(4)

Perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan iptek wajib memperhatikan:  penguatan ilmu dasar dan kapasitas litbang,  penguatan pertumbuhan industri berbasis teknologi,  penguatan kemampuan audit teknologi yang dikaitkan dengan pemberdayaan SNI - Pasal 19 (3)

 Pemerintah wajib mengembangkan instrumen kebijakan, serta menjamin kepentingan masyarakat dan negara, melindungi HKI, kearifan lokal, nilai budaya, serta kekayaan hayati dan non hayati di Indonesia - Pasal 21, 22 dan 23 http://asat.staff.umy.ac.id

7

Pembiayaan

RISTEK

(UU. No. 18/2002)

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan

anggaran untuk memacu akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek - Pasal 27 (1) Perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, organisasi masyarakat, dan inventor mandiri, berhak atas dukungan dana dari anggaran pemerintah dan pemerintah daerah

- Pasal 27 (3)

Badan usaha: 

mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk memperbaiki

kinerja produksi dan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan 

dapat memanfaatkan dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatannya sendiri atau untuk menjalin kemitraan dengan unsur kelembagaan iptek lain - Pasal 28 (2) http://asat.staff.umy.ac.id 8

Peraturan Pemerintah (UU. No. 18/2002)

RISTEK

1.

Alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil litbang oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah - Pasal 16

2.

Perizinan bagi pelaksanaan kegiatan litbang oleh perguruan tinggi, lembaga litbang, dan perorangan asing yang tidak berdomisili di Indonesia - Pasal 17

3.

Perizinan bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek yang berisiko tinggi dan berbahaya - Pasal 22

4.

Pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi - Pasal 28 http://asat.staff.umy.ac.id 9

RISTEK

Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan

http://asat.staff.umy.ac.id

Landasan

RISTEK

(PP. No. 20/2005)

UU. No. 18/2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi – Pasal 16 1)

Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib meng-usahakan alih teknologi yang dibiayai oleh pemerintah.

2)

Kegiatan litbang yang dibiayai oleh selain pemerintah, dilaksanakan berdasarkan perjanjian.

3)

Perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi dan/atau pelayanan jasa iptek untuk mengembangkan diri

4)

Ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah http://asat.staff.umy.ac.id 11

Kepemilikan

RISTEK

(PP. No. 20/2005)



Pasal 5 1)

Kekayaan intelektual serta hasil kegiatan litbang yang yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah dan/atau Pemda merupakan milik Pemerintah dan/atau Pemda.

2)

pembiayaan kegiatan litbang yang dibiayai sebagian oleh Pemerintah dan/atau Pemda dan sebagian oleh pihak lain, merupakan milik Pemerintah dan/atau Pemda dan pihak lain yang bersangkutan secara bersama.

3)

Pemilikan secara bersama atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan litbang dilaksanakan melalui perjanjian bersama

perguruan tinggi dan lembaga litbang dengan pihak lain yang membiayai sebagian kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. http://asat.staff.umy.ac.id 12

Kepemilikan RISTEK

(PP. No. 20/2005)

Konsekuensi Pengaturan Kepemilikan 

Kepemilikan kekayaan intelektual dan hasil kegiatan litbang milik pemerintah tidak dapat dialihkan – Pasal 6



Adanya kewenangan pemerintah untuk menentukan dan mengatur pemanfaatan kekayaan intelektual dan hasil kegiatan litbang – Pasal 8



Pemilikan bersama menimbulkan adanya proporsi kontribusi di dalam pemanfaatan kekayaan intelektual dan hasil kegiatan litbang – Pasal 9



Pengelolaan dilimpahkan kepada perguruan tinggi dan lembaga litbang – Pasal 10



Pelaporan kepada Menteri Ristek dan diatur lebih lanjut oleh Menteri (Kepmen)

– Pasal 12


Alih Teknologi

RISTEK

(PP. No. 20/2005)



Dapat dilakukan secara 1. Komersial

2. Non komersial diarahkan pada: a. mendorong penguasaan dan pemanfaatan iptek, b. mendorong terciptanya temuan-temuan iptek, c. mendorong perkembangan badan usaha kecil dan menengah pasal 14 & 15



Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib membentuk unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan alih teknologi – Pasal 16


Alih Teknologi

RISTEK

(PP. No. 20/2005)



Mekanisme alih teknologi:    

lisensi, kerjasama, pelayanan jasa iptek, dan atau publikasi.

Pasal 20



Pembiayaan pelaksanaan alih teknologi serta hasil kegiatan litbang dibebankan kepada penerima teknologi – Pasal 35



Pemerintah dapat membiayai pelaksanaan alih teknologi serta hasil kegiatan litbang sesuai Peraturan PerUndang-undangan – Pasal 36 http://asat.staff.umy.ac.id 15

Penggunaan Pendapatan (PP. No. 20/2005)

RISTEK

1)

Perguruan tinggi dan lembaga litbang Pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang diperolehnya untuk mengembangkan diri.

2)

Pendapatan dapat langsung digunakan untuk : a. meningkatkan anggaran litbang;

b. memberikan insentif di lingkungannya; c. memperkuat kemampuan pengelolaan dan alih teknologi; d. melakukan investasi untuk memperkuat sumber daya iptek; e. meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan alih teknologi f. memperluas jaringan kerja dengan lembaga-lembaga lain. Pasal 38


RISTEK

PP No 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing


Tujuan

RISTEK

Menghindari kegiatan litbang oleh pihak asing yang merugikan masyarakat atau negara karena: 

Kegiatan tersebut dapat mengakibatkan kekayaan hayati dan nonhayati, artefak, dan harta karun yang dimiliki oleh negara dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak asing;



Kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan wabah, merusak fungsi lingkungan hidup, gangguan sosial kemasyarakatan, atau gangguan lain yang merugikan.

Memperlancar lalu lintas peneliti antarnegara Penelitian dan pengembangan oleh pihak asing yang dilakukan bersama dengan perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang di dalam negeri dapat meningkatkan alih teknologi yang bermanfaat http://asat.staff.umy.ac.id 18

Perizinan

RISTEK

Kegiatan litbang oleh perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing dilakukan atas dasar izin tertulis dari Menteri – Pasal 3 ayat (2) Pemberian izin dilakukan berdasarkan hasil penilaian atas objek perizinan dan sifat kerugian yang ditimbulkan – Pasal 2 ayat (3) Penilaian atas obyek perizinan dan sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dikoordinasikan oleh Menteri – Pasal 4 ayat (1) Dalam melakukan penilaian Menteri dapat membentuk Tim Koordinasi – Pasal 4 ayat (3) Izin diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun - Pasal 11, dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali secara berturutturut untuk jangka waktu paling lama 1 tahun – Pasal 12 ayat (1) http://asat.staff.umy.ac.id 19

Pelaporan dan Pelaksanaan Penelitian

RISTEK

Pelaporan melaporkan kedatangan dan maksud kegiatan penelitian kepada Gubernur, Walikota/Bupati, dan kepolisian negara setempat

– Pasal 18

melaporkan hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan kepada Menteri secara berkala – Pasal 19 ayat (1)

Pelaksanaan Penelitian penelitian dilakukan harus sesuai dengan izin yang diberikan – Pasal 20 ayat (1)

tidak diperkenankan membawa sample dan/atau spesimen keluar wilayah NKRI, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan – Pasal 20 ayat (2) Menghormati adat istiadat dan norma-norma kebudayaan yang berlaku – Pasal 21 http://asat.staff.umy.ac.id 20

Pengawasan dan Sanksi

RISTEK

Pengawasan Pengawasan kegiatan dilakukan oleh Pemerintah

– Pasal 22

ayat (1)

Sanksi Pelanggaran dikenakan sanksi administratif , berupa: a)

teguran lisan;

b)

teguran tertulis;

c)

pemberhentian sementara kegiatan;

d)

pembatalan dan/atau pencabutan izin.

Sanksi pembatalan dan/atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Menteri

– Pasal 23 ayat(3)

Pengenaan sanksi administratif tidak mengurangi kemungkinan dikenakan sanksi hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan – Pasal 25 http://asat.staff.umy.ac.id 21

RISTEK

PP No 35/2007 Tentang Pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi

http://asat.staff.umy.ac.id

22

Batasan Badan Usaha 

RISTEK

Badan Usaha yang mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi dalam meningkatkan kinerja produksi dan/atau daya saing barang dan/atau jasa yang dihasilkan 

Catatan: 

Badan usaha adalah badan atau lembaga berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan



Pendapatan adalah pengertian penghasilan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perpajakan


Bentuk Insentif 

RISTEK

Insentif perpajakan 

fasilitas Pph untuk biaya R&D, beasiswa, magang dan pelatihan (UU No 7/1983 ttg Pajak Penghasilan dan yang diubah dengan UU No 17/2000, Pasal 6)



fasilitas Pph untuk penanaman modal di bidang usaha dan atau daerah tertentu (UU No 7/1983 ttg Pajak Penghasilan dan yang diubah dengan UU No 17/2000, Pasal 31A).



Kepabeanan 

pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan

litbang ilmu pengetahuan (PP No 146/2000, KMK No 143/KMK/05/1997) 

Bantuan teknis penelitian dan pengembangan 

mencakup antara lain penempatan tenaga ahli, pemanfaatan fasilitas lab di lembaga litbang



besar dan jenis insentif diatur sesuai peraturan perundang-undangan http://asat.staff.umy.ac.id 24

Program Insentif

1. 2. 3. 4.

RISTEK

Riset Dasar Riset Terapan Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek


Orientasi Program Insentif Skala Bisnis

RISTEK

Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Riset Terapan Riset Dasar

Difusi dan Pemanfaatan Iptek

Tahapan Bisnis Pemula Ketidakpastian & risiko gagal tinggi

Pra-Komersial

Pertumbuhan Persaingan, pasar & inovasi meningkat

Mapan

Persaingan harga & ancaman substitusi

Komersial http://asat.staff.umy.ac.id 26

RISTEK

www. drn.go.id

www. ristek.go.id http://asat.staff.umy.ac.id 27

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek

Recommend Documents