Dicari... Presiden Pro-Keterbukaan Informasi Publik

EDISI 04 | April - Juni 2014

Informasi Publik

Dicari... Presiden Pro-Keterbukaan Informasi Publik

Maraknya Sengketa Informasi Pertanahan KI Sulteng Sukses Terapkan Perki Pemilu www.komisiinformasi.go.id

Partai Politik Terbukalah!

T

ak terasa Buka! Informasi Publik edisi 4 pada bulan Juni ini tiba saatnya untuk terbit kembali. Dan syukur alhamdulillah, Redaksi telah menghadirkan edisi 4 tersebut ke tangan pembaca yang budiman, dengan tepat waktu, bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Komisi Informasi. Saat Buka! Informasi Publik ini terbit, kita telah melewati pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 dan memasuki masa kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Pilpres tahun ini penting karena merupakan upaya mencari sosok pucuk pimpinan negara yang besar yang akan memimpin selama lima tahun ke depan. Pilpres kali ini juga tambah menarik karena calon yang berlaga hanya terdiri dari dua pasang. Berbeda dengan Pilpres sebelumnya. Pilpres tahun ini merupakan Pilpres ketiga yang dilaksaanakan secara langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR. Pilpres langsung pertama kita laksanakan tahun 2004, yang kedua tahun 2009, dan ketiga ya tahun ini: 2014. Pada tahun 2004 Pilpres dianggap menarik karena baru pertama kali dilaksanakan. Pilpres 2009 dikatakan kurang menarik karena saat itu, jauh sebelum Pilpres, orang sudah menduka siapa Presiden yang akan terpilih karena memang Susilo Bambang Yudhoyono saat itu merupakan calon paling polpuler dan diminati rakyat untuk dipilih. Tahun ini kembali sangat menarik karena sejak awal sudah mengerucut kepada hanya dua pasangan, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dengan demikian Pilpres tahun ini akan hanya berlangsung satu putaran, berbeda dengan tahun 2004 dan 2009. Sebagai dampaknya, pada akhir bulan Juli nanti kita sudah mengetahui siapa yang akan memimpin negeri ini untuk lima tahun ke depan. Bahkan bisa jadi tidak perlu menunggu akhir Juli, sebab banyak lembaga survei yang sudah bisa mengeluarkan hasil Pilpres sore hari di hari pencoblosan 9 Juli 2014. Buka! Informasi Publik edisi 4 kali ini mengambil topik tentang Pilpres dikaitkan dengan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan hal penting yang harus diusung, bahkan jadi landasan gerak Presiden-Wakil Presiden terpilih. Keterbukaan informasi publik adalah hak asasi manusia yang sudah dijamin undangundang, yakni UUD 45 dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Rasanya tidak perlu diulang-ulang tentang bagaimana pentingnya keterbukaan informasi publik, semua sudah gamblang dimuat dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan yang ada. Redaktur kami telah memelototi visi dan misi kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Reporter kami juga telah mewawancari pihak-pihak terkait para pasangan tersebut. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan adalah bahan-bahan yang bermanfaat dan juga obyektif tanpa adanya opini maupun keberpihakan dari redaksi. Paling tidak, itulah niat kami. Selain soal Pilpres sebagai Laporan Utama, edisi ini kami juga menyajikan Fokus tentang pertanahan. Kasus informasi pertanahan marak menjadi sengketa di hampir semua Komisi Informasi Provinsi. Kasus informasi pertanahan juga banyak disengketakan ke Komisi Informasi Pusat. Namun untuk pembahasan kali ini, Buka! Informasi Publik hanya mengupas tiga kasus, yakni di BPN Depok Jawa Barat, BPN Ciamis Jawa Barat, dan BPN Sumatera Barat. Selain kedua tulisan utama tersebut kami juga menyajikan kronik berupa kompilasi berita-berita kegiatan Komisi Informasi Pusat, Provinsi, maupun persidanganpersidangan yang dilakukan. Berita kronik tersebut selain sebuah bentuk akuntabilitas kami terhadap publik (sebagai laporan) juga bisa menjadi informasi dan referensi tentang kegiatan apa saja serta kasus-kasus apa saja yang selama ini ditangani oleh Komisi Informasi. Silakan mengambil manfaat dari hal-hal tersebut. Terima kasih dan selamat membaca.

Redaksi

2

Buka! EDISI 04 | April - Juni 2014

daftar isi

Dari Redaksi

daftar isi

Dari Redaksi ................ 02 Laporan Utama ............. 03 Aspirasi ...................... 08 Fokus ......................... 09 Opini ..........................12 Kegiatan KI Pusat ........... 13 Sidang KI Pusat ............. 22 Kegiatan KI Provinsi ........ 32

Informasi Publik

Penerbit: Komisi Informasi Pusat Pengarah/Penanggung Jawab: Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Dewan Redaksi: Adulhamid Dipopramono (Ketua) John Fresly, Dyah Aryani Prastyastuti, Evy Trisulo Dianasari, Henny S Widyaningsih, Rumadi, Yhannu Setyawan, Bambang Hardi Winata Pemimpin Redaksi: Henny S Widyaningsih Wakil Pemimpin Redaksi: Rumadi Manajer Umum: Bambang Hardi Winata Staf Redaksi: Fathul Ulum, Karel Martel Reporter: Annie Londa, Arif Ainul Yaqin, Elbinsar Purba, Feri Firdaus, Nur Latifah Alhasyimmie, Reno Bima Yudha, Siti Ajijah, Tya Tirtasari, Winnie Feriana Fotografer: Abdul Rahman, Ari Wijaya Proses Cetak/Distribusi: Dedy Gunawan Sekretariat: Alissa Riandini Aulia Redaksi menerima sumbangan tulisan dari masyarakat, khususnya artikel opini, terkait keterbukaan Informasi Publik dan transparansi di Indonesia, maksimal 3.000 karakter dan mencantumkan identitas lengkap. Tulisan dapat dikirim melalui email ke: [email protected] Alamat Redaksi: Gedung Indonesia Trading Company (itc) Lantai 5, Jln. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat 10160 Telp. (021) 3483 0741 Fax. (021) 3483 0757 www.komisiinformasi.go.id twitter: @KIPusat

Laporan Utama

Dicari... Presiden Pro-Keterbukaan Informasi Publik

Dari kiri-kanan: Ketua KPI Judhariksawan, Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua KPU Husni Kamil Manik, dan Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono saat penandatanganan SKB empat lembaga negara tentang Pengawasan Iklan Kampanye Pilpres 2014

Pemilihan Presiden-Wakil Presiden sudah di depan mata. Seluruh mata rakyat tertuju pada kontestasi yang saat ini hanya diikuti oleh dua pasang calon. Pilpres adalah mementum memilih orang nomor satu negeri ini untuk memimpin selama lima tahun ke depan. Sebelum memilih, rakyat harus tahu dengan jelas visi dan misi mereka, termasuk di bidang keterbukaan Informasi Publik. Bagaimana visi dan misi mereka? Buka! Informasi Publik mencoba menggali kepada para Tim Sukses kedua calon. Ulasan juga kami perkaya dengan pandangan para tokoh LSM pegiat keterbukaan informasi dan akademisi.

P

agelaran akbar pesta demokrasi Pemilihan Umum Presiden RI dan Wakil Presiden (Pilpres) sudah di depan mata. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadwalkan Pilpres untuk memilih Presiden RI yang ke-7 pada hari Rabu, 9 Juli 2014. Pada hari itulah seluruh rakyat akan menentukan pilihannya, yang berarti nasib bangsa ini lima tahun ke depan juga telah kita ukir bersama pada saat itu. Penentuan nasisb bagi bangsa sebesar Indonesia ini tentu tidak boleh dilakukan secara main-main. Sehingga, bukan hanya hasil Pilpres yang diharapkan oleh rakyat sebagai pemilik negeri tercinta ini. Yang terpenting adalah apa yang akan diperbuat oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu. Kepala Negara terpilih yang akan mengemban tugas selama lima tahun ke depan harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menegakkan keadilan bagi semua, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Untuk

memenuhi amanat dalam Pembukaan UUD 1945 itu maka pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan bertarung dalam Pilpres harus memiliki visi dan misi yang jelas, kuat, dan berperspektif masa depan dalam segala aspek, termasuk aspek keterbukaan informasi publik. Mengapa Presiden yang kita pilih harus memiliki visi dan misi yang kuat tentang keterbukaan informasi publik? Karena hanya melalui keterbukaan informasilah transparansi pengelolaan pemerintahan dijamin. Muaranya adalah agar kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi rakyat dapat dicapai sebagaimana cita-cita besar bangsa ini. Dengan transparansi, pelayanan publik akan terkontrol masyarakat dan dituntut profesional, pelaksanaan program dan pemanfaatan anggaran akan diketahui akuntabilitasnya oleh publik, penyimpangan akan diketahui, dan seterusnya yang berujung pada pencegahan korupsi. Prinsip transparansi dalam pengelolaan negara mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi. Pada akhirnya, pemerintahan akan berjalan secara efektif dan efisien sehingga mampu melayani rakyat secara baik, benar, profesional, dan terukut. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat juga menjadi kata kunci, tidak saja pada pengawasan tetapi juga keterlibatan sejak awal, sejak perumusan kebijakan. Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, maka jika Presiden terpilih dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam tersebut secara terbuka dipastikan tidak ada atau sangat minim adanya manipulasi. Buka! EDISI 04 | April - Juni 2014

3

Laporan Utama kepada dua pasangan Capres dan Tim Sukses-nya untuk memberi perhatian pada persoalan keterbukaan informasi, karena hal ini akan menjadi kata kunci untuk pengelolaan pemerintahan yang baik. "Kami mencoba mengupayakan kedua Capres juga mengedepankan isu dan memiliki komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Ini harus menjadi perbincangan pokok dan perdebatan, bukan hanya sebuah meteri pinggiran saja," kata Rumadi pada jumpa pers KIP bersama KI Bengkulu di Bengkulu, Selasa (10/6).

Debat Capres-Cawapres putaran pertama yang digelar di Balai Sarbini Jakarta, Senin (9/6) malam.

Jika tidak ada manipulasi dan salah urus maka sumber daya alam tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keterbukaan informasi dalam pengelolaan pemerintahan kini merupakan keniscayaan dan sudah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang disahkan DPR RI Tahun 2008 dan resmi diundangkan di Lembaran Negara pada 30 Mei 2010.

“Jika pemerintahan mendatang juga concern terhadap keterbukaan informasi publik, kami yakin tindak pidana korupsi akan menurun. " Dalam ketentuan UU KIP itu, setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik sehingga dapat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik. Jika sebelum pemberlakuan UU KIP hampir semua informasi publik seperti rencana anggaran, program kerja, laporan keuangan, dan sebagainya diklaim pemerintah sebagai rahasia negara atau merupakan informasi yang dikecualikan, maka saat ini semua informasi itu dinyatakan terbuka kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 17 UU KIP. Mengingat besarnya peranan keterbukaan informasi publik yang pada ujungnya berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat maka Buka! Informasi Publik merasa perlu

4


menggali visi dan misi para Capres dan Cawapres agar keberpihakan atau pilihan kita tepat. Sebab tanpa memiliki visi dan misi untuk mendorong keterbukaan informasi publik yang sudah merupakan keniscayaan dunia masa kini dan berimpit dengan demokrasi tersebut, kita layak khawatir tentang arah bangsa ini ke depan. Indonesia yang demokrasinya saat ini sudah maju, jangan sampai dipimpin oleh orang yang anti atau tidak komit terhadap keterbukaan informasi. Sejauh pantauan salah seorang Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Rumadi, disimpulkan visi dan misi kedua kandidat Capres dan Cawapres 2014 yang sekarang ada belum yang berkomitmen kuat dalam keterbukaan informasi publik. Rumadi mengatakan, setelah membaca visi dan misi dua pasangan Capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-M Jusuf Kalla, belum ada visi dan misi yang kuat terkait dengan persoalan keterbukaan informasi. “Bahkan, kata transparansi dan akuntabilitas yang bisa dikatakan sebagai kata kunci dari keterbukaan informasi, juga tidak ada dalam dokumen visi dan misi kedua pasangan Capres,” kata Rumadi dalam rilis kepada pers di jakarta, Rabu (21/5). Menurutnya, kenyataan ini menunjukkan bahwa persoalan keterbukaan informasi yang dituangkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih menjadi isu pinggiran, belum menjadi perhatian serius bangsa ini. Karena hal ini sangat memprihatinkan, maka ia meminta

Menurut Rumadi, keterbukaan informasi dari pemerintahan yang baru, pascaPilpres 2014, menjadi sebuah ukuran penting untuk menilai pemerintahan yang jujur, bersih, transparan, dan akuntabel. "Kita berupaya di hulu, sebagai bentuk pengawasan, dan KPK bekerja di hilir saat ditemukan kasus. Jika pemerintahan mendatang juga concern terhadap keterbukaan informasi publik, kami yakin tindak pidana korupsi akan menurun," katanya. Ia mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk memerhatikan dan menganalisis dari bentuk perhatian kedua pasang calon yang ikut ajang pilpres terhadap keterbukaan informasi. "Debat Capres, sudah dirancang sejak awal dan materi-materi yang akan dibicarakan sudah diagendakan, kami KIP mengusulkan keterbukaan informasi publik bisa dimasukkan ke dalam salah satu tema debat," ucapnya. Keterbukaan Capres Prabowo-Hatta

Visi dan misi tentang keterbukaan informasi publik yang diusung pasangan nomor urut 1, yakni Capres dan Cawapres Probowo Subianto - Hatta Rajasa, dijelaskan oleh Suhardi, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga orang penting di

Laporan Utama Timses pemenangan Capres nomor urut 1 tersebut. “Kami sangat menghargai bahkan sangat Ketua Umum Partai Gerindra, apresiasi tentang Suhardi keterbukaan ini. Tadi dalam pidatonya Pak Prabowo sudah jelas menyinggung tentang keterbukaan, demokrasi, keterbukaan pers, dan beliau sangat konsen dan akan menjaga kemerdekaan pers dan keterbukaan informasi ini dengan sebaik-baiknya,” kata Suhardi kepada Buka!Informasi Publik saat acara peluncuran Kampanye Damai dan Berintegritas di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (3/6) malam. Suhardi mengatakan sudah melihat bagaimana media online, cetak, televisi, dan media lainnya yang sudah bisa menyampaikan segala macam bentuk informasi kepada publik. “Tapi tentu saja, jangan sampai orang menjadi tidak tertib karenanya,” kata mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM ini. Menurutnya dalam setiap diri kita, termasuk pemerintah dan Presiden, ada hak tapi juga ada kewajiban, seperti kewajiban bersama menciptakan ketertiban. “Karena kalau kita tidak tertib dan hanya terus menerus berjuang mendapatkan hak saja tanpa kewajiban maka akan membuat ketertiban tidak terjaga, nanti akan terjadi gejolak yang tidak kita harapkan,” sambungnya. Untutk itu, ia mengatakan bahwa pelaksanaan keterbukaan harus tertib, disiplin, menjamin ketertiban umum, dan bertanggung jawab. “Saya kira ini yang kita harapkan dari keterbukaan itu,” katanya lagi. Mengenai keterbukaan di instansi pemerintah, Suhardi mengatakan kalau berkaitan dengan pencegahan korupsi maka biasanya ketertutupan itu mengindikasikan pasti ada sesuatu di sana. Ia mengatakan akan memberikan pelajaran bagi masyarakat atau aparatur negara untuk menjauhkan diri dari korupsi. “Dengan cara meningkatkan gaji aparatur negara, dikenyangkan perutnya, dan dicukupkan kesejahteraannya, dari sana akan lebih mudah kita mengajak ke arah keterbukaan,” kata dia menekankan.

Menurut Suhardi, patut diingatkan bahwa keterbukaan yang benar harus dilandasi oleh kejujuran dan dapat memberikan mereka peningkatan kesejahteraan. Dengan pola seperti itu, menurutnya maka seluruh aparat akan merasa nyaman denga keterbukaan. Apalagi persyaratan mewujudkan good governance adalah bagaimana pemerintah mampu menjamin kebutuhan dasar. Sehingga ketika mereka diajak terbuka, mengurangi dan memerangi korupsi, pasti lebih mudah. “Kami akan memberikan gaji yang cukup kepada pejabat-pejabat pemerintah, jaminan kehidupan mereka, kemudian kita juga bisa mengimplementasikan suatu peraturan dan meminta mereka melakukan keinginan kita yang salah satunya tentang keterbukaan informasi tadi, lalu akan gampang mengajak mereka terbuka dan tidak korupsi,” kata mantan Dirjen di Kemenhut di era Presiden Gus Dur ini. Saat disinggung bagaimana sikap pemerintahan Prabowo-Hatta jika terpilih terhadap Komisi Informasi Pusat sebagai agen keterbukaan informasi public, ia mengatakan pasti akan meningkatkan kerja sama. Menurut Suhardi tidak mungkin KIP bekerja sendiri, pasti akan terus di-support oleh pemerintahan Prabowo-Hatta.

Keterbukaan Capres Jokowi-JK Sementara itu, pandangan terhadap visi dan misi keterbukaan informasi publik yang dimiliki oleh pasangan nomor urut 2, yakni Joko Widodo- M Jusuf Kalla yang lebih populer dengan sebutan Jokowi-JK,

penjelasan diberikan salah satu orang penting di Timses pasangan ini kepada Buka! Yaitu dari Patrice Rio Capella. Sekjen Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini mengatakan yakin bahwa visi dan misi yang diemban Jokowi-JK itu telah

mencantumkan keterbukaan. Bahkan ia menyebutkan bahwa unsur transparansi itu sudah dibuktikan pada saat Jokowi menjabat sebagaiGubernur DKI Jakarta. “Cerminan transparansi yang dilakukan oleh Jokowi pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Sekjen Partai Nasdem Jakarta pasti akan Patrice Rio Capella diteruskan ketika beliau menjadi orang nomor 1 di Indonesia ini. Tidak perlu janjilah kita, tinggal lihat fakta dan bukti-bukti yang ada,” ujar Patrice penuh keyakinan. Ketika ditanyakan mengenai keterbukaan dana kampanye Jokowi-JK, Patrice menjelaskan bahwa data seluruh dana kampanye sudah diserahkan kepada KPU sesuai dengan ketentuan yang diatur. Bahkan ia menyebutkan bahwa pada saat Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, seluruh rekening Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa diakses oleh seluruh masyarakat sehingga masyarakat mudah untuk mengawasi tata pemerintah yang membuatnya bersih dari korupsi. “Uraian lebih rinci dari visi dan misi Jokowi-JK tentang keterbukaan informasi publik terdapat pada poin kelima tentang visi dan misi Berdaulat dalam Bidang Politik. Di situ disebutkan bahwa mereka akan membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik dalam kebijakan informasi dan komunikasi politik yang memprioritaskan tujuh hal. Pertama, akan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Kedua, mewajibkan seluruh instansi membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik, seperti diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang


5

Laporan Utama baik. Keempat, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatua keputusan publik. Kelima, menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak sehingga tidak terjadi monopoli atau penguasaan oleh kelompok orang (kartel) industri penyiaran. Keenam, mendorong inovasi dan pengembangan industri teknologi informasi dan komunikasi sehingga Indonesia tidak sekadar pasar industri teknologi informasi asing tapi mampu menciptakan dan memproduksi teknologi informasi sehingga menjadi tuan rumah di negera sendiri.

Suara Akademisi dan LSM Seorang akademisi yang juga Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan bahwa para kandidat calon presiden itu memang seharusnya mengedepankan visi dan misi tentang keterbukaan informasi publik. Menurut Bagir, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, maka para kandidat calon presiden harus mengerti bahwa demokrasi sejalan dengan kebebasan media massa yang merupakan salah satu unsur demokrasi. “Oleh karena itu keterbukaan merupakan prinsip yang harus ada karena kita sudah memilih Ketua Dewan Pers demokrasi. Bagir Manan Dan apabila Presiden terpilih nanti tidak mau terbuka maka kita yang harus mendorong keterbukaan itu,” kata Bagir kepada Buka! di sela-sela penandatanganan dan peluncuran Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pilpres 2014 di Ballroom Hotel Sultan Jakarta, Selasa (3/6). Mantan Ketua MA ini juga menjelaskan bahwa di kalangan kampus sudah tidak ada lagi masalah di bidang keterbukaan informasi, ilmu akan berkembang setelah

6


Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono berpidato pada peresmian Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan dan Iklan Kampanye Pilpres 2014 di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (3/6).

adanya keterbukaan dan semuanya harus dipaksakan untuk terbuka di bumi demokrasi ini. “Sebenarnya keterbukaan di orang kampus sudah hal yang umum terjadi,” katanya menambahi. Secara terpisah, Ketua LSM Fitra Ucok Sky Khadafi mengatakan bahwa para kandidat Capres dan Cawapres harus mendorong keterbukaan informasi, karena lembaga yang menangani tentang keterbukaan informasi masih ada, yaitu KIP. Presiden terpilih nanti harus tetap dikawal oleh beberapa lembaga penyokong Ketua LSM Fitra Ucok Sky Khadafi seperti Fitra. “Saya masih optimistis terhadap kepemimpinan ke depan dalam menangani keterbukaan informasi publik jika kita kawal terus,” kata Ucok. Ia juga menekankan bahwa Presiden terpilih nanti harus menegakkan keterbukaan informasi publik yang tegas, konsisten, dan membantu masyarakat dalam keterbukaan informasi. “Dengan demikian, masyarakat juga dapat membatu Presiden dalam mengawasi dan menegakkan eksekusi anggaran sebagai bagian dari keterbukaan,” katanya.

Menyinggung soal sikap LSM Fitra dalam rangka meningkatkan peran pemilih untuk dapat memilih calon Presiden yang pro terhadap kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pilpres mendatang, ia mengatakan terserah pemilih. “Tapi Presiden terpilih harus meningkatkan keterbukaan informasi seperti informasi APBN dan APBD harus bisa dipublikasi ke masyarakat. Oleh sebab itu diharapkan pemimpin besok bisa mendorong badan publik terhadap keterbukaan anggaran,” kata lelaki yang banyak memantau dan mengkritisi anggaran pemerintah pusat maupun daerah ini. Lain lagi dikatakan oelh Ibrahim Direktur Program TII Zuhdy Ibrahim Zuhdy Fahmy Badoh Fahmy Badoh, Direktur Program Transparency International Indonesia yang mantan aktivis ICW. Fahmy mengatakan bahwa dalam pemilihan presiden mendatang Capres dan Cawapres perlu mencantumkan keterbukaan informasi sebagai salah satu program penting, karena keterbukaan informasi merupakan wujud dukungan atas perbaikan pelayanan masyarakat dan dukungan untuk pemerintahan yang bersih secara umum. “Capres yang mendukung keterbukaan

Laporan Utama informasi juga dapat dipastikan sebagai sosok yang menghargai hak mendasar publik dan mendukung demokrasi yang transparan dan akuntabel,” kata Fahmy. Menurut dia, kedua kandidat yang ada saat ini sudah mencantumkan tentang keterbukaan informasi sebagai salah satu prinsip pemerintahan yang akan diterapkan di masa mendatang. “Persoalannya adalah sejauh mana keterbukaan itu akan diterapkan? Jawaban atas pertanyaan ini belum jelas terjawab di dalam naskah visi dan misi yang disampaikan masing-masing calon tersebut ke KPU,” ujar Fahmy. Fahmy menambahkan, Presiden ke depan dapat melanjutkan program pemerintahan yang sekarang dengan semakin

bagaimana menerapkan keterbukaan dan akses informasi terhadap sektor-sektor strategis seperti sumber daya alam, hutan, laut, pertambangan, dan sebagainya,” kata dia. Selama ini, menurut Fahmy, keterbukaan di sektor strategis sangat minim sehingga banyak terjadi kebocoran anggaran pendapatan, juga belanja anggaran negara. “Presiden juga harus membuat protokol yang jelas terkait bagaimana memberikan jaminan keterbukaan informasi anggaran publik terutama dalam proses perencanaan dan proses pembuatan perda atau UU APBD/APBN,” sambung dia. “Presiden mendatang harus lebih mendorong pelaksanaan UU KIP Tahun 2008 di tanah air karena ini adalah sebuah tanggung jawab dan juga kewajiban

“Regulasi KIP juga perlu terus diuji,” kata Sulastio. Untuk itu ia mengingatkan, harus ada pihak yang menjadi motor penggeraknya. Dia mengatakan bahwa IPC, misalnya, telah melakukan uji akses terhadap penyelenggara Pemilu di Jakarta, Jatim, Sulsel, dan Aceh. “Dari situ ada dua Direktur Eksekutif IPC dampak yang Sulastio diharapkan. Pertama, Badan Publik semakin peduli dan mempersiapkan diri. Kedua, memberi pembelajaran dan inspirasi bagi warga negara agar mau menggunakan haknya atas informasi. “KIP perlu di-branding agar menjadi tren bagi Badan Publik. Sebagaimana publik membenci korupsi, begitulah pula sikap yang perlu mereka tunjukkan pada Badan Publik yang tertutup. Untuk itu perlu dukungan media, secara konsisten,” ujar Sulastio.

Kedua pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Prabowo-Hatta dan nomor urut 2 Jokowi-JK pada deklarasi kampanye damai di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (3/6)

memperluas implementasi keterbukaan informasi hingga ke daerah-daerah, terutama pada instansi penyedia layanan dasar. Selain itu, menurutnya, dukungan secara politik dapat dilakukan dengan memperbesar anggaran Komisi Informasi, baik pusat maupun daerah, dalam mensosialisasikan program keterbukaan, melakukan penguatan kapasitas petugas pelayanan informasi, dan mengupayakan adanya data base terintegrasi antarpemerintah di tingkat pusat dan pemerintah pusat dengan pemerintahan di tingkatan daerah. “Tantangan terbesar Presiden dan Wakil Presiden terpilih mendatang adalah

pemimpin terhadap konstitusi kegara,” tandasnya. Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Parliamentary Center (IPC), Sulastio mengatakan kepada Buka! bahwa hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik adalah adanya kemauan politik dan contoh dari pemimpin, mulai dari Presiden, Gubernur, dan seterusnya. Keterbukaan Informasi Publik harus menjadi agenda dari reformasi birokrasi. Selain itu, menurutnya, secara regulasi harus ada kejelasan tentang siapa yang melakukan kontrol dan penegakan atas regulasi Keterbukaan Informasi Publik.

Lelaki yang akrab disapa Tio ini menjelaskan, Keterbukaan Informasi Publik saat ini sudah sampai pada penciptaan regulasi dan proses implementasi. Namun proses ini masih lamban karena ternyata ada masalah pada paradigma penyelenggara dan penegakan regulasi. Dengan kondisi ini, menurutnya, Keterbukaan Informasi Publik sebagai sebah budaya masih butuh proses panjang. Terkait dengan Pilpres, Tio mengatakan bahwa Presiden mendatang dapat mendorong KIP secara serius ke pemerintahan di tingkat provinsi/kabupaten/kota, dengan catatan jika dia sendiri memiliki integritas untuk itu. Caranya, dengan menjadi contoh atas implementasi UU KIP itu. “Paradigma birokrasi saat ini belum sadar dan peduli pada pentingnya keterbukaan informasi,” kata Tio yang sejak awal tahun 2000-an sudah mendorong dan mengawal proses penyusunan UU KIP.

Gunakan Hak Suara Anda pada 9 Juli 2014


7

Aspirasi

Capres dan Cawapres yang Pro-Keterbukaan Informasi Publik Perubahan struktur pemerintahan Indonesia melalui Pemilihan Umum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diharapkan membawa angin segar bagi terwujudnya pemerintahan yang terbuka di Indonesia. Berikut pandangan dan harapan beberapa Komisioner Komisi Informasi Provinsi terhadap dua kandidat Capres dan Cawapres.

Ifsyanusi

Dewi Amanatun Suryani

M. Syauqie

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bengkulu

Ketua Komisi Informasi Provinsi DIY

Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB

Apa yang dijanjikan oleh kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak secara eksplisit menyampaikan tentang upaya mewujudkan keterbukaan informasi dalam visi-misinya. Sosialisasi visi-misi dan program Capres/Cawapres yang diusung menjadi penting untuk terus dikampanyekan sebagai bagian dari informasi yang patut disampaikan kepada publik dan bentuk pendidikan bagi pemilih. Jika salah satu di antara keduanya kelak terpilih, implementasi dari visi-misi yang dipaparkan dapat diawasi pelaksanaannya sehingga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran negara dapat terwujud bukan hanya retorika dan pencitraan belaka, tapi kenyataan.

Sudah waktunya bagi Presiden terpilih nanti untuk memperkuat atau memperbesar supply side (sisi pemberian pelayanan informasi) pada Badan Publik melalui regulasi yang efektif dan operasional tentang transparansi. Pada bagian lain, demand side (Pemohon/Pengguna Informasi) diberikan keleluasaan mengakses sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi tidak perlu di push. Keterbukaan Informasi Publik bukanlah bola salju yang tercerai berai ketika sampai di tujuan, tetapi sebagai perekat kohesivitas bangsa menuju satu Indonesia yang bermartabat.

Mengingat banyaknya media kampanye yang dimanfaatkan oleh masing-masing lawan politik saat ini, tidak berlebihan jika publik menuntut adanya Informasi Publik yang transparan dan akuntabel dari Badan Publik terkait dengan visi dan misi duet kepemimpinan negeri ini ke depan. Sudah saatnya semua Badan Publik yang terlibat dalam proses dan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli 2014 mendatang membentuk dan menyampaikan Informasi Publik berkaitan visi dan misi Capres dan Cawapres, agar publik dapat menerima informasi yang benar dengan cara yang cepat sebagai landasan berpijak bagi pemilih dalam menentukan pilihannya pada Pilpres mendatang.

Daan Satriana Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Jika di tingkat dunia negara kita tercatat sebagai perintis gerakan OGP dan pengakuan untuk beberapa gagasan keterbukaan, maka penerapan keterbukaan informasi oleh Badan Publik di dalam negeri masih menyisakan pekerjaan rumah. Birokrasi memerlukan “mitra kritis”. Keberadaan dan penguatan “mitra kritis” ini menjadi strategis, terutama dalam era otonomi daerah yang tidak memungkinkan pemerintah pusat melakukan kendali ketat dalam pelaksanaan pemerintahan semua tingkatan. Ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu sebagai perwujudan komitmen presiden kita yang baru. Selanjutnya, sebagai “mitra kritis” Komisi Informasi perlu didukung menjadi lembaga independen dan profesional.

8


Mahyudin Yusdar

Nelson Hans Paiki Komisioner Komisi Informasi Provinsi Papua

Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau Hingga awal bulan ini, seluruh Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima Komisi Informasi Provinsi Riau, bertajuk keterbukaan pengelolaan anggaran. Kondisi demikian tentu menunjukkan bahwa, di era keterbukaan, ternyata masih banyak Badan Publik menderita “penyakit kronis” karena diserang “virus” ketertutupan. Sejatinya, keterbukaan informasi menjadi “suplemen” untuk mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Demi kemajuan bangsa dan negara, sangat menjadi kewajiban bagi Presiden dan Wakil Presiden mendatang mengedepankan dan menjunjung tinggi keterbukaan informasi di Indonesia. Keterbukaan informasi seharusnya menjadi “frame emas” dalam membingkai tujuan luhur kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Harapan besar rakyat Indonesia terutama masyarakat Papua adalah dapat memiliki Presiden yang tidak alergi terhadap keterbukaan informasi. Hal ini bagi rakyat Papua penting karena sampai saat ini sebagaimana kendala di provinsi lainnya, Informasi Publik masih menjadi sesuatu yang susah didapatkan. Keberadaan KI saat ini sebenarnya menjadi momentum penting dalam keterbukaan informasi dan sangat membutuhkan peran pemerintah yang baru dalam mendorong transparansi dan mewujudkan tujuan UU Keterbukaan Informasi Publik. Semoga Pilpres tahun ini dapat melahirkan pemimpin yang lebih terbuka dan transparan dalam pelaksanaan pemerintahannya. Saya berharap agar Presiden terpilih mendatang benar-benar memperhatikan keterbukaan informasi publik terutama di Badan Publik pemerintah.

Fokus

Maraknya Sengketa Informasi Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia hingga Kantor Pertanahan yang berada di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota sering menjadi pihak Termohon dalam Sengketa Informasi Publik. Timbulnya sengketa informasi karena informasi yang diminta Pemohon dikecualikan oleh BPN. Bagaimana putusan KIP?

S

ejak Komisi Informasi Pusat (KIP) dibentuk pada Juni 2009, terdapat beberapa Sengketa Informasi Publik yang melibatkan Termohon Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yang berada di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

dikarenakan tidak ditanggapinya permohonan informasi dan adanya pengecualian informasi. Misalnya pada sengketa informasi terhadap Termohon Kantor Pertanahan Kabupetan Ciamis, Kantor Pertanahan Depok, dan Provinsi Sumatera Barat. Dalam sengketa informasi yang terjadi di Ciamis dengan Pemohon Imam Bambang Setiawan terhadap Termohon Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis dengan Register Nomor 039/IV/KIP-PS/2013. Berdasarkan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon, timbulnya sengketa informasi ini disebabkan penolakan dari Termohon untuk memberikan informasi.

“…pihak yang berhak mendapatkan petikan, salinan, atau rekaman dokumen adalah pemegang hak yang Berdasarkan catatan redaksi Buka! Informasi Publik. Di bersangkutan dan instansi untuk pelaksanaan tugasnya,“ antara Kantor Pertanahan yang pernah menjadi jelas Termohon dalam surat tanggapan keberatan yang Termohon dalam Sengketa Informasi Publik adalah diajukan Badan Pemohon. Pertanahan Sementara Nasional informasi yang Republik diminta Indonesia, Pemohon Kantor adalah Pertanahan berkaitan Data Provinsi Jawa Hasil Identifikasi Timur, Provinsi Tanah Telantar Daerah Istimewa di Kabupaten Yogyakarta, Ciamis yang di Provinsi dalamnya juga Sumatera Barat, berisi data Provinsi Daerah nominatif. Khusus Ibukota Jakarta, Kota Bekasi, Jakarta Selain Barat, Jakarta beralasan, Pusat, Jakarta Pemohon tidak Selatan, Jakarta Majelis Komisioner, Pemohon, dan Termohon mendengarkan keterangan Ahli yang dihadirkan Majelis berwenang pada sidang sengketa terhadap BPN Kabupaten Ciamis tentang informasi tanah telantar. Timur, Kota mendapatkan Depok, dan informasi, Termohon juga mendalilkan keputusan tanah Kabupaten Ciamis. telantar dilarang diberikan kepada pihak tidak Informasi yang menjadi obyek sengketa pun sangat berwenang. “Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Kepala BPN beragam dan timbulnya sengketa informasi di antaranya


9

Fokus Sedangkan pada saat ini penetapan dari Kepala BPN tersbut belum ada sehingga status tanah tersebut belum jelas. Data nominatif akan ditepkan dengan SK tersendiri setelah SK Penetapan sebagai tanah telantar terbit, sehingga tidak mungkin SK Data Nominatif yang berisi nama penggarap, lokasi, dan luasannya akan ada jika SK Penetapan sebagai tanah telantar belum ada.

Kondisi sebuah tanah telantar. Tanah telantar yang tidak digarap oleh pemiliknya yang umumnya pengusaha banyak disengketakan oleh masyarakat.

No. 5 Tahun 2011, warkah tentang keputusan penetapan tanah telantar dan data lainnya dilarang diberikan kepada pihak yang tidak berwenang,” jawaban Termohon dalam surat tanggapan atas keberatan Pemohon. Berdasarkan alasan penolakan dan dikecualikannya informasi yang diminta Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Majelis Komisioner yang diketuai Abdulhamid Dipopramonon beranggotakan Yhannu Setyawan dan Evy Trisulo mulai menyidangkan sengketa ini pada tanggal 12 September 2013. Setelah enam kali sidang, termasuk menghadirkan ahli, dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 24 April 2014, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Komisioner KIP pada pokoknya berpendapat bahwa Data Hasil Identifikasi Tanah Telantar adalah bagian dari warkah penetapan tanah telantar sebagaimana dimaksud Pasal 12 Perka BPN No. 5 Tahun 2011.

Menurut Majelis, data yang diminta Pemohon baru dapat dibuat manakala proses penertibannya telah selesai dan telah memasuki proses pendayagunaan, sebagaimana diatur dalam Perka BPN No. 5 tahun 2011. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Komisioner yang menyidangkan sengketa a quo berkesimpulan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang dikecualikan dan sudah seharusnya tertutup. “Permohonan Pemohon Ditolak untuk Seluruhnya.” Putusan ini pun tidak memperoleh suara bulat dari Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus. Ada pendapat berbeda (dissenting opinion) datang dari Anggota Majelis Komisioner Yhannu Setyawan yang berpendapat bahwa Data Hasil Identifikasi dan Penelitian Tanah Telantar merupakan salah satu data yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Kepala BPN tentang Penetapan Tanah Telantar. Dengan demikian data tersebut termasuk dalam kategori informasi tersedia setiap saat sebagaimana disebutkan oleh Pasal 11 ayat (1) huruf b UU KIP juncto Pasal 13 ayat (1) huruf b Perki No. 1 Tahun 2010 tentang SLIP.

Oleh karena itu, Majelis Komisioner menganggap dalil pengecualian dan uji konsekuensi Termohon beralasan hukum, maka sesuai Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Perki 1 Tahun 2013 Majelis melakukan uji kepentingan publik. Hasil pengujian kepentingan publik yang dilakukan oleh Majelis tidak ditemukan adanya kepentingan publik yang lebih besar yang menghendaki informasi tersebut untuk dibuka. Majelis berpendapat bahwa kepentingan publik yang lebih besar akan terganggu apabila informasi yang diminta Pemohon dibuka karena informasi tersebut berisi data nominatif penggarap lahan eks HGU yang seharusnya belum dibuat dan diterbitkan oleh pihak BPN dalam proses penertiban tanah telantar. Dalam membuat data nominatif, menurut keterangan ahli, harus keluar dulu SK Penetapan Kepala BPN (Pusat) bahwa tanah tersebut merupakan tanah telantar.

10


Sidang Ajudikasi antara PLKSM-PCC terhadap Termohon Kantor Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

Lain lagi dengan sengketa informasi yang terjadi antara Pemohon Samuel Sammy Abednego terhadap Termohon Kantor Pertanahan Kota Depok yang diberi

Fokus Register Nomor 015/II/KIP-PS/2013. Timbunya sengketa informasi ini bermula ketika Pemohon pada tanggal 4 Desember 2012 mengajukan permohonan informasi, dan surat keberatan diajukan pada 24 Desember 2013 tidak mendapat tanggapan dari Termohon sehingga Pemohon kemudian mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke KI Pusat pada tanggal 12 Februari 2013. Adapun informasi yang menjadi pokok sengketa terkait dengan permohonan informasi berupa buku tanah/warkah tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) 640 dan 641/Sawangan (sekarang menjadi wilayah Kota Depok). Dalam persidangan yang diketuai Majelis Komisioner John Fresly yang beranggotakan Abdulhamid Dipopramono dan Dyah Aryani, Termohon menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan/tertutup. Informasi yang diminta oleh Samuel Sammy terkait dengan penerbitan SHM juga pernah terjadi antara Pemohon Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis (LPKSM) dengan Termohon Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang diberi Register Nomor 385/XII/KIP-PS/2011. “Informasi sebagaimana yang diminta Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

orang lain “…bidang tanah tersebut telah digusur secara semena-mena,” ungkap Pemohon. Sebelum menjadi sengketa informasi, sengketa tanah ini dahulu dikenal dengan kasus Sawangan pada Tahun 1999-2001. Selain mendalilkan tanah orangtuanya (Tjang Eng Moy) digusur, Pemohon meminta informasi untuk dijadikan dasar dalam melakukan upaya hukum untuk mempertahankan hak-haknya atas tanah tersebut.

“Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2011, warkah tentang keputusan penetapan tanah telantar dan data lainnya dilarang diberikan kepada pihak yang tidak berwenang.”

Penyelesaian sengketa informasi ini pun menjadi perhatian Majelis Komisioner. Mengingat informasi yang diminta Pemohon cukup lama dokumennya dibuat, Majelis Komisioner juga melakukan pemeriksaan setempat di Kantor Pertanahan Kota Depok, hal ini juga dilakukan Majelis Kemisioner dalam sengketa informasi yang melibatkan Termohon Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil persidangan, dan kajian yang dilakukan Majelis Komoisioner terhadap sengketa ini, akhirnya Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi yang terbuka dan wajib diberikan Termohon.

Majelis Komisioner sedang melakukan pemeriksaan setempat di kantor Pertanahan Kota Depok.

tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 192 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.” Pemohon meminta informasi tersebut bukan tanpa alasan, dalam persidangan Pemohon mendalilkan tanah milik orangtunya tersebut telah digusur dan dikuasi

“Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Perkaban No. 3 Tahun 1997, disebutkan Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis,’ kata Majelis saat membacakan putusan secara bergantian pada tanggal 17 Januari 2014. Berdasarkan pertimbangan yuridis, akhirnya majelis mengabulkan permohonan Pemohon. “Menyatakan Informasi yang dimohonkan Pemohon berupa buku tanah/warkah tanah Surat Hak Milik (SHM) No. 640 dan 641/Sawangan merupakan informasi terbuka untuk Pemohon,” kata Ketua Majelis dan memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana diminta Pemohon dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan diterima. *


11

Opini Partai Politik Terbukalah!

Transparansi Mencegah Korupsi

Agus Wijayantyo Nugroho

Tya Tirtasari Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat

Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat

P

artai politik sudah menjadi bagian urat nadi dalam berdemokrasi. Partai politik merupakan sarana untuk mencapai kekuasaan. Kehidupan partai politik tidak bisa juga dilepaskan dari konstituennya karena dalam sistem politik di Indonesia yang menerapkan mekanisme parlementary threashold bagi partai politik untuk dapat masuk diparlemen, jumlah dukungan menjadi mutlak diperlukan. Realita yang terjadi, partai politik perlu mendapatkan jumlah suara yang signifikan untuk dapat memperoleh tiket ke parlemen. Yang lebih menakjubkan, untuk dapat memikat hati rakyat maka partai politik perlu dukungan financial yang tidak sedikit. Hal tersebut makin dipicu adanya hubungan transaksional antara pemilih dengan partai politik. UU Partai Politik Pasal 34 telah menyebutkan pendanaan partai politik bersumber dari iuran anggota; sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun untuk pelaporan dana dari pemerintah diatur dalam pasal 34 ayat (4) dan pasal 34 A UU Partai Politik. Sejak lahirnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, partai politik dikategorikan sebagai Badan Publik sehingga partai politik dituntut untuk mempublikasikan atau mengumumkan semua informasi yang dimiliki kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU KIP. Laporan keuangan partai politik merupakan dokumen terbuka dan wajib dipublikasikan berdasarkan Pasal 15 huruf d dan e UU KIP yang disebutkan informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan, sehingga hal tersebut harus merujuk pula pada UU Partai Politik. Menilik dari UU KIP dan UU Partai Politik, maka laporan keuangan partai politik merupakan Informasi Publik dan sudah seharunya dipublikasikan agar publik tahu apa yang ada dalam partai politik bahkan dalam laporan tersebut akan menunjukkan kinerja dan capaian partai politik dalam menjalankan program kegiatan yang berhubugan dengan rakyat. Pada saat ini umumnya Partai politik masih sulit membuka laporan keuangannya. Partai politik terbukalah!

12


B

erbagai pendekatan pemberantasan korupsi yang telah dijalankan Pemerintah Indonesia, seperti kita ketahui bersama, lebih cenderung ke arah represif.

Paradigma itulah yang berkembang di masyarakat dan dinilai sebagai upaya yang efektif untuk menimbulkan efek jera.

Kendati Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah banyak melakukan perbaikan atau pembenahan pada pelayanan publik, tapi praktiknya, masyarakat masih belum merasakan manfaatnya secara optimal. Ditambah lagi belum tuntasnya reformasi birokrasi secara menyeluruh, terutama dalam hal rightsizing, business process, dan sumber daya manusia, hal itu kerap dituding sebagai masalah utamanya. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan haknya, maka kemudahan dan kecepatan dalam layanan administratif dan keterbukaan Informasi Publik menjadi tuntutan yang utama karena merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Berbagai upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi sudah dilakukan, namun saat ini, salah satu indikator utama keberhasilannya adalah keterbukaan informasi. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Menurut data dari empat tahun implementasi UU KIP informasi yang banyak diminta oleh masyarakat sebagai Pemohon Informasi adalah RKA/K/L, DPA, laporan keuangan, laporan kinerja, serta pengadaan barang dan jasa. Namun di antara informasi yang diminta tersebut banyak juga masyarakat yang sudah sadar haknya untuk mengakses informasi yang telah dijamin oleh UU KIP, masyarakat sudah mengakses mengenai informasi agraria, info sumber dana, perizinan, dan kontrak/perjanjian. Dengan kesiapan Badan Publik dalam implementasi UU KIP ini maka tingkat korupsi akan semakin mengecil karena keterbukaan informasi dari Badan Publik ini sudah diimplementasikan. Badan Publik harus siap menjalankan UU KIP menjadi instrumen untuk mencegah korupsi. Apalagi dengan terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2014.

Kegiatan KI Pusat Komisioner KI Papua Segera Dilantik

P

erjuangan panjang para Komisioner Komisi Informasi Provinsi Papua (KI Papua) akhirnya membuahkan hasil. Mereka akan segera dilantik oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, rencananya tanggal 18 Juni 2014. Untuk keperluan itu, Komisioner Papua Petrus Mambai bersama aktivis Lany Jaya Tery Yigibalom dan Tolikora Beny Kogoga menemui langsung Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono di Ruang Kerja Ketua KIP Jakarta, Jumat (13/6). Setelah menunggu selama empat bulan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dari Gubernur Papua sejak Februari 2014, maka dipastikan pada 18 Juni 2014 Gubernur Papua akan melantik KI Papua. Untuk itu, Petrus datang secara khusus ke jakarta untuk menemui Ketua KIP guna mengundang hadir pada acara pelantikan KI Papua di Kantor Gubernur Papua. “Penetapan waktu pelantikan tanggal 18 Juni dilakukan oleh Pak Gubernur sendiri dan beliau sangat berharap agar Ketua KIP datang menyaksikan acara tersebut,” kata Petrus. ---------------------------------------------

Setwan Jambi Konsultasikan Pengunduran Diri Ketua KI Jambi

S

ebanyak empat orang Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi melakukan konsultasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP) menyangkut kisruh pengunduran diri Ketua KI Jambi Fikri Riza. Keempat Staf Sekwan Jambi itu adalah Syahrul Aman, Edi Maharani, Erina Farah Fadilah, dan Rosmala Dewi. Mereka diterima Sekretaris KIP Bambang Hardi Winata di Ruang Rapat Sekretaris KIP Jakarta, Jumat (13/6).

Dalam pertemuan tersebut, Bambang memberikan masukan agar DPRD Jambi segera memanggil Ketua KI Jambi yang telah mengajukan surat pengunduran diri ke Gubernur dan DPRD Jambi. Pengunduran diri tersebut menurut Syahrul sudah diamini Gubernur Jambi. “Saya sarankan ambil jalan tengah dengan terlebih dahulu memanggil Pak Fikri agar tetap bertahan sebagai Ketua KI Jambi supaya KI Jambi tetap jalan,” kata Bambang. Setelah itu, menurut Bambang, DPRD Jambi memanggil Gubernur Jambi guna mengklarifikasi surat Gubernur karena saat Fikri menyatakan mundur belum dilakukan Rapat Pleno para Komisioner KI Jambi. “Sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 huruf b UU KIP, pengunduran diri Komisioner baru sah jika didahului dengan Rapat Pleno, padahal Fikri mundur tanpa melalui mekanisme tersebut,” kata dia lagi. ---------------------------------------------

Rapat Calon SC Rakernis dan Rakornas KI Berjalan Lancar

K

omisi Informasi (KI) berencana menggelar acara tahunan berupa Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Untuk merancang kegiatan-kegiatan tersebut, Komisi Informasi Pusat (KIP) mengadakan rapat dengan para calon anggota Steering Committee (SC) di Jakarta, Rabu (12/6), yang dihadiri selain oleh Komisioner KIP juga oleh Juniardi (Ketua KI Lampung), Alamsyah Basri (Ketua KI Banten), Farhan Yunus (Ketua KI DKI), Siti Mariam (Wakil Ketua KI DKI), Budi Yoga Permana (Wakil Ketua KI Jawa Barat).

Juga hadir Joko Tetuko (Ketua KI Jawa Timur), Aswar Hasan (Ketua KI Sulawesi Selatan), Eko Satiya Husada (Ketua KI Kalimantan Timur), M Syauqie (Ketua KI NTB), dan Ajeng Roslinda (Komisioner KI NTB). Ketua KI Jateng Rahmulyo Adiwibowo menyatakan komitmennya namun tidak hadir karena sedang menangani beberapa sidang di Semarang. Rapat calon SC tersebut berjalan lancar. Rakernis direncanakan dilaksanakan di Jakarta pada 24 – 26 Juni sedangkan Rakornas digelar di Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB) pada medio September 2014. Pada rapat Rabu ini telah disepakati penetapan personel SC dan tugas-tugas yang akan dijalankannya. Semula rapat hanya akan membahas empat hal yang dibahas SC, yakni mententukan time frame dan lokasi

Rakernis dan Rakornas, mata acara Rakernis dan Rakornas, poin-poin yang akan dibahas di Rakernis dan rakornas, serta agenda-agenda dan wacana eksternal yang akan dibangun oleh Rakornas. Namun rapat berkembang lebih maju, sudah menginventarisasi dan memberi masukan substansi yang akan dibahas di Rakernis dan Rakornas. Untuk menuju Rakornas setelah Rakernis, akan dilakukan minimal dua kali forum Sinkronisasi Rakornas. Karena terbatasnya dana di KIP maupun KI Daerah, maka SC akan memanfaatkan berbagai bentuk forum yang sudah dirancang oleh KI Provinsi sebelumnya yang tidak terkait dengan Rakornas. Dalam waktu dekat antara lain akan memanfaatkan forum seminar “Penguatan Kelembagaan untuk Independen dan Profesional” yang digelar oleh KI Kalimantan Timur pada 16 dan 17 Juni 2014. “Kami siap menyediakan forum di luar acara resmi seminar untuk temanteman SC rapat dan konsolidasi," kata Eko Satiya, Ketua KI Kaltim. ---------------------------------------------


13

Kegiatan KI Pusat Forum Anti-Korupsi Indonesia ke-4: Keterbukaan Informasi sebagai Pencegah Korupsi

K

etua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono berbicara mengenai Pencegahan Korupsi melalui Keterbukaan Informasi dalam Pengelolaan Anggaran Publik di Indonesia, saat menjadi pembicara dalam Forum Anti-Korupsi Indonesia ke-4 di Hotel Double Tree, Jakarta, Kamis (12/6). Forum Anti-Korupsi kembali dilaksanakan oleh UNODC, Bappenas, Kemitraan, KPK, ICW, dan Transparency International (TI), merupakan acara tahunan sejak 2010 dengan rangkaian seminar/workshop dan pleno yang diselenggarakan pada SeninKamis (9-12/6). Pertemuan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mendorong keterlibatan seluruh komponen bangsa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Abdulhamid memaparkan, pemerintahan yang tertutup, tidak transparan, dan tidak terbuka informasinya, adalah pemerintahan yang korup. Di kementerian yang lamban dalam keterbukaan informasi terbukti banyak kasus korupsi. Juga yang terjadi di Pemprov dan Pemkot/Pemkab yang tertutup. “Anggaran Badan Publik adalah dari uang rakyat/publik yang harus dipertanggung-jawabkan setiap saat,” tegasnya. Selanjutnya ia menandaskan, keterbukaan informasi merupakan upaya pencegahan korupsi karena jika pemerintahan/Badan Publik sudah terbuka, maka pejabat publik akan sulit melakukan manipulasi anggaran dan berbagai bentuk korupsi lainnya karena akan selalu dipantau/diawasi oleh publik dalam mekanisme keterbukaan.

14


Acara Forum Anti-korupsi digelar mengingat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih berjalan stagnan dalam dua tahun terakhir. Sehingga, Indonesia masih perlu meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di masa mendatang dengan langkah yang lebih terintegrasi dan sistemis. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi bersama-sama negara-negara di dunia dibuktikan dengan meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang Korupsi (United Nations Convention Againts Corruption, UNCAC 2003) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Pertemuan Forum Anti-Korupsi Indonesia ke-4 bertujuan untuk memfasilitasi keterlibatan multistakeholder dalam penguatan dan pemantauan implementasi UNCAC, memfasilitasi keterlibatan multistakeholder dalam memberikan fokus perhatian pada sektor-sektor yang teridentifikasi rawan korupsi. Serta menggalang dukungan publik luas dalam upaya bersama masyarakat Indonesia melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Forum ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan pemerintah di antaranya kementrian dan kembaga pemerintah level nasional maupun daerah, perwakilan masyarakat madani dan CSO, pakar dan akademisi, lembaga studi dan pusat kajian korupsi di perguruan tinggi atau masyarakat, jurnalis dan perwakilan media masa nasional maupun internasional, serta kalangan perusahaan swasta dan organisasinya. Pembukaan resmi acara tersebut dilakukan oleh Presiden SBY di Istana Negara pada Selasa (10/12), antara lain dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisyahbana dan Ketua The Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Indonesia, Pramono Anung Wibowo. Ketua KIP juga hadir di acara tersebut. --------------------------------------------

KIP Temui Sekda, KI Bengkulu Dapat Penguatan

T

iga Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) menemui Sekretaris Daerah Provinsi Bengukulu Sumardi

di Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (10/6). Komisioner KIP Henny S Widyaningsih, Rumadi, dan Yhannu Setyawan bersama Ketua KI Bengkulu Emex Verzoni, Wakil KI Bengkulu Firmansyah, Komisioner Mirzan P Hidayat, dan Ipsyanusi menyampaikan kepada Sekda Pemprov Bengkulu tentang perlunya penguatan KI Bengkulu yang sampai sekarang belum memiliki Sekretariat yang solid.

Setelah mendapatkan sejumlah masukan yang komprehensif dari Komisioner KIP, akhirnya Sekda Sumardi menyatakan siap membantu secara penuh kepada KI Bengkulu. “Saya perintahkan sekarang agar semua fasilitas kesekretariatan KI Bengkulu dipenuhi supaya bisa bekerja dengan baik,” kata Sumardi di depan Kabid Aplikasi Telematika Dishukominfo Bengkulu Bambang Heryawan. Di depan para komisioner KIP dan KI Bengkulu, Sumardi melanjutkan bahwa selain kebutuhan sarana dan prasana yang harus dilengkapi terhadap KI Bengkulu. Ia juga memastikan penambahan petugas sekretariat KI Bengkulu yang benar-benar dapat bekerja penuh di KI Bengkulu sehingga tenaganya dapat dipergunakan secara maksimal tanpa harus memikirkan tugas di Dishubkominfo Bengkulu. Dalam kesempatan itu, ia juga mengupayakan agar penganggaran KI Bengkulu dibuatkan tersendiri yang terpisah dari anggaran Dishubkominfo. Sumardi mengatakan dengan adanya pengganggaran tersendiri, maka diharapkan tidak akan terjadi keterlambatan anggaran bagi program dan kegiatan KI Bengkulu. Sumardi juga menjelaskan bahwa sebenarnya Pemprov Bengkulu senantiasa taat undang-undang sehingga perlu terus memfasilitasi KI Bengkulu. Karena keberadaan KI Bengkulu merupakan

Kegiatan KI Pusat perintah undang-undang keterbukaan informasi public yang harus ditaati. Komisioner KIP Henny menjelaskan bahwa KIP juga melakukan pemeringkatan Badan Publik guna mengukur keterbukaan informasi public termasuk untuk Pemerintah Provinsi. “Pemprov Bengkulu belum pernah masuk sepuluh besar, kami berharap pada pemeringkatan 2014 ini dapat masuk sepuluh besar,” jelas Henny. ----------------------------------------------

KIP Kedatangan KI Jambi, KI NTB, dan DPRD Tikep

Sehubungan dengan itu, ia mengatakan atas inisiatif DPRD Tikep telah dibentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia mengatakan dalam Perda itu nanti diharuskan adanya Komisi Informasi di Kota Tidore Kepulauan. Sehubungan itu, menurut ia diperlukan sejumlah masukan dari KIP agar KI yang terbentuk nanti dapat bekerja efektif. Kemudian Komisioner John dan Daulat sama-sama mengingatkan pentingnya dukungan pendanaan dari Pemkot Tikep jika harus membentuk KI Tikep. Menurut mereka selama ini persoalan KI Daerah paling banyak masalah dukungan pendanaan yang kurang sehingga posisi KI jadi kurang maksimal. ---------------------------------------------

K

omisi Informasi Pusat (KIP) kedatangan Ketua KI Jambi Fikri Riza, Ketua KI Nusa Tenggara Barat M Syauqie, dan Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Ridwan Mohammad Yamin. Ketiga tamu bersama rombongannya itu tiba hampir bersamaan sebelum Sholat Jumat (6/6) yang diterima secara terpisah di Kantor Sekretariat KIP Jakarta. Untuk Ketua KI Jambi dan Ketua KI NTB diterima oleh Sekretaris KIP Bambang Hardi Winata di Ruang Kerja Sekretaris KIP. Ketua KI Jambi diterima terlebih dahulu karena dia bersama Staf Sekretariat KI Jambi Noer lebih duluan tiba, kemudian secara bergantian Bambang menerima Ketua KI NTB. Sementara itu, terpisah di Ruang Rapat KIP Jakarta, Wakil Ketua KIP John Fresly bersama Kepala Bagian Perencanaan Daulat Siregar dan Asisten Ahli KIP Feri Firdaus menerima delegasi DPRD dan Pemkot Tikep. Rombongan perangkat Pemerintah Kota Tikep berjumlah 12 orang itu melakukan konsultasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Pada kesempatan konsultasi itu, Ridwan menyampaikan bahwa sekarang ini ada dorongan dari masyarakat Kota Tikep agar segera dibentuk Komisi Informasi di sana.

SKB Gugus Tugas KPU, Bawaslu, KPI, dan KIP tentang Kampanye Pilpres Diluncurkan

K

omisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Informasi Pusat (KIP) kembali bersinergi membuat kesepakatan bersama terkait Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pilpres 2014. Acara peluncuran digelar di Ballroom Hotel Sultan Jakarta pada Selasa (3/6) dengan penandatanganan naskah kesepakatan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua KPI Judhariksawan, dan Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono. Sinergi tersebut merupakan kali kedua bagi keempat lembaga negara setelah sebelumnya meneken kesepakatan bersama terkait Pemilu Legislatif yang telah digelar sebelumnya. Selain Ketuanya, dari KIP juga hadir Wakil Ketua John Fresly, beberapa Asisten Ahli, dan Karel Martel Salim dari KI-Online. Acara juga dihadiri Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Ketua Komisi I DPR RI Machfudz Sidiq, para pimpinan media massa nasional, wartawan, dan pemerhati media. Pada kesempatan tersebut Ketua KIP Abdulhamid selain menyatakan

komitmennya untuk bersama-sama melaksanakan dan mengamankan seluruh isi kesepakatan bersama juga memakai kesempatan tersebut untuk menyosialisasikan UU KIP, lembaga KIP, Perki Pemilu, serta sengketa Informasi. “KIP mendorong masyarakat untuk mengakses seluas-luasnya Informasi Publik, termasuk Informasi Pemilu,” kata dia. “Frekuensi yang dikelola oleh lembaga penyiaran adalah juga milik publik sehingga harus bisa dimanfaatkan masyarakat secara adil, termasuk memberikan kesempatan sama terhadap para capres-cawapres dan timses-nya di media penyiaran,” kata Abdulhamid. Dia menegaskan bahwa informasi terkait seluruh tahapan Pemilu adalah merupakan informasi terbuka karena diselenggarakan oleh negara. “Termasuk informasi mengenai dana kampanye caprescawapres, kekayaan pribadi mereka, dan siapa-siapa anggota timses-nya,” sambung dia. Namun dia mengingatkan bahwa tidak semua informasi Pilpres dapat disengketakan ke Komisi Informasi, seperti informasi tentang hasil tes kesehatan, kejiwaan, dan kecerdasan para calon presiden dan wakil presiden. Untuk informasi pemeriksaan tersebut, menurut Abdulhamid tidak bisa diakses publik karena tidak termasuk informasi publik dan sudah diatur pada pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP. Secara khusus Abdulhamid juga menyinggung bahwa Perki Pemilu (Perki No 1/2014) telah diterapkan oleh KI Suawesi Tengah. Di sana Pemohon dari sebuah parpol peserta pemilu Legislatif menyengketakan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan permohonan informasi formulir C-1. “Jadi pada Pemilu Legislatif, Perki Pemilu sudah diterapkan sehingga untuk Pilpres pun KIP siap menyidangkan


15

Kegiatan KI Pusat sengketa Informasi Pemilu dari masyarakat,” sambung Ketua KIP. ---------------------------------------------

Tingkatkan Kapasitas PPID, Bappenas Konsultasi ke KIP

menerima informasi dapat menyampaikannya tapi seyogianya berkoordinasi dengan Badan Publik sebagai pemilik informasi tersebut,” jelas Henny. Sementara itu, Yhannu mengatakan sebenarnya Bappenas memiliki fungsi koordinatif sehingga bisa saja memberikan informasi yang diminta pemohon. Bahkan Dyah mengatakan karena Bappenas merupakan think thank (wadah pemikir) maka tidak hanya memberikan informasi tapi dapat membuat pemeringkatan Badan Publik.

belum jalan akibat tidak ada dukungan sekretariat dari Pemerintah setempat. “Kecuali DPRD Wonogiri dapat mengawal terus KI tersebut sehingga mendapat perhatian dan pembiayaan dari Pemkab Wonogiri,” kata Henny tegas. --------------------------------------------

Tiga Bulan Tak Dilantik, KI Papua Mengadu ke KIP

--------------------------------------------

K

epala Bagian Humas Badan Publik (BP) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Ismet Mohamad Suhud bersama tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) melakukan konsultasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Dalam pertemuan konsultasi yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 4 KIP Jakarta, Senin (2/6), tim PPID Bappenas diterima Komisioner KIP Henny S. Widyaningsih, Rumadi, Dyah Aryani, dan Yhannu Setyawan. Pada kesempatakan itu, Ismet mengatakan kedatangannya ke KIP sebagai upaya meningkatkan kapasitas PPID Bappenas melalui konsultasi langsung ke para Komisioner KIP. “Sekarang ini, Bappenas sudah sering kedatangan pemohon informasi sehingga perlu mendapatkan masukan apakah semua data informasi kementerian lain yang ada di Bappenas dapat pula diberikan kepada pemohon,” katanya yang didampingi Kasubag Hubungan Antar Lembaga Ridha Agus, Staf Humas Preciosa, Dewi, dan David. Rumadi mengatakan pertanyaan itu persis sama dengan pertanyaan yang disampaikan Kementerian Keuangan yang memang memiliki data anggaran seluruh kementerian. Namun Henny mengatakan, sebenarnya jika ingin fair maka seharusnya data informasi seharusnya disampaikan langsung oleh kementerian bersangkutan bukan lewat Bappenas. “Hanya memang dalam undang-undang keterbukaan informasi publik ada juga kewenangan dari Badan Publik yang

16


DPRD Wonogiri Konsultasikan Pembentukan KI

S

ebanyak 17 orang rombongan anggota Komisi A DPRD dan Humas Pemerintah Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah melakukan konsultasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP) di Ruang Rapat Sekretariat KIP Jakarta, Senin (12/5). Rombongan itu diterima Komisioner Dyah Aryani dan Henny S. Widyaningsih serta Tenaga Ahli Tya Tirtasari dan Asisten Ahli KIP Arief Ainul Yaqin.

M

eski sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dari Gubernur Papua sejak Februari 2014, namum hingga kini para Komisioner Komisi Informasi (KI) Papua belum juga dilantik oleh Sang Gubernur. Guna mendorong pelantikan, Komisioner KI Papua Petrus Yoram Mambai didampingi Herman Waiwe mengadu ke KIP. Mereka diterima Komisioner Dyah Aryani dan Tenaga Ahli Fathul Ulum di Ruang Rapat KIP, Jakarta, Senin (12/5). Usai pertemuan tersebut, mereka juga bertemu Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono.

Pada kesempatan itu, Komisioner Dyah mengingatkan bahwa hak inisiatif DPRD Wonogiri untuk membentuk KI Kabupaten adalah bagus. Namun diingatkannya, agar terlebih dahulu menata Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan membuat kategorisasi tentang informasi yang harus tersedia setiap saat, informasi serta-merta, informasi berkala, dan informasi yang dikecualikan. Sementara Komisioner Henny mengharapkan agar DPRD Wonogiri berhati-hati jika ingin membuat KI Kabupaten karena pengalaman menunjukkan sejumlah KI Kabupaten

Komisioner KIP Dyah Aryani mengatakan, seharusnya Gubernur segera melantik para Komisioner KI Papua karena sudah tertunda selama lima bulan dari sejak lolos fit and proper test. “Jika Gubernur Papua segera melantik Komisioner KI Papua, maka hal ini dapat menjadi gengsi tersendiri bagi Papua karena umumnya KI di kawasan timur belum terbentuk. KI Papua nantinya dapat menjadi pioneer,” ungkap Dyah. Sementara Abdulhamid ketika dicurhati oleh Petrus mengatakan bahwa KIP akan segera mendorong lagi agar Gubernur Papua melantik para Komisioner KI Papua. “Apa yang dibutuhkan oleh teman-teman Komisioner KI Papua? Jika memang KIP harus bersurat, akan segera kami buatkan,” kata Abdulhamid.

Kegiatan KI Pusat Seperti diketahui bahwa Komisioner KI Papua yang terdiri Nelson Hans Paiki, Andriani Wally, Petrus Y Mambai, Armin, dan Joel BA Wanda telah lolos fit and proper test dari DPRD Papua sejak Oktober 2013. Namun hingga Februari 2014 belum dibuatkan SK oleh Gubernur, sehingga pada medio Februari itu juga Ketua KIP di Jayapura mendesak Gubernur agar segera menerbitkan SK. Setelah itu lalu Gubernur menerbitkan SK. Namun setelah SK terbit, tidak ada progres untuk pelantikannya. ---------------------------------------------

Komisioner KIP Minta Pemerintah Jelaskan Penyakit MERS

P

emerintah diminta memberi informasi sejelas mungkin kepada warga Indonesia mengenai Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS), terutama pada masyarakat yang akan menunaikan ibadah umrah. Komisioner Informasi Pusat (KIP) Rumadi mengatakan di Jakarta, Rabu (7/5) bahwa, selain melakukan sosialisasi, pemerintah dinilai perlu memberi perlindungan kesehatan yang maksimal kepada warga negara yang hendak melaksanakan ibadah umrah. "Kementerian Kesehatan harus memastikan warga Indonesia tidak terinveksi virus korona yang menjadi menyebab penyakit MERS sebelum dan setelah umrah," katanya. Mengingat virus ini semakin mewabah di banyak negara, Kementerian Agama diminta mempertimbangkan kemungkinan moratorium pemberangkatan jamaah umrah untuk sementara waktu.

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementrian Agama Anggito Abimayu menyatakan, untuk mengantisipasi MERS, calon jemaah berusia 65 tahun ke atas, ibu hamil, dan anak di bawah 12 tahun dianjurkan untuk tidak berangkat umrah ke Arab Saudi saat ini. Jumlah jemaah umrah asal Indonesia ke Arab Saudi rata-rata 150.000 orang perbulan, sebanyak 30 persen diantaranya berusia di atas 65 tahun. Imbauan ini berlaku sampai ada kepastian virus itu tidak mewabah di Timur Tengah. -------------------------------------------

Dalam Rapat DPRD NTT, Ketua KIP Nyatakan Gubernur Langgar UU

Dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi A DPRD NTT, Gabriel Beribina, menyatakan mengapresiasi dan berterima kasih atas kehadiran dan penjelasan Ketua KIP di rapat DPRD NTT. “Semua penjelasan Ketua KIP akan kami teruskan ke Pemda. Secara kebetulan besok kami juga mengundang Sekda NTT, jadi bisa segera sampai,” kata dia. Sementara Wakil Ketua Komisi A, Gusti Beribe, mengatakan bahwa soal keterbukaan dan pembentukan KI harus masuk dalam Laporan Pertanggungjawaban Gubernur. “Saya lihat dalam draf Laporan Gubernur belum ada, jadi harus ditambahkan,” kata dia. ----------------------------------------------

K

etua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono diundang mengikuti Rapat Paripurna Komisi A DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (7/5). Rapat yang dihadiri 16 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di NTT itu pada giliran pertama, pukul 0.9.30 WITA, mendengarkan penjelasan Ketua KIP. Lalu secara bergilir mendengar penjelasan seluruh SKPD. Ketua KIP mengapresiasi DPRD NTT yang sejak tahun 2010 sudah mengalokasikan dana untuk pembentukan KI Provinsi, tetapi kecewa dengan Gubernur yang komitmennya rendah dalam realisasi dan sudah melanggar undang-undang.

“Kalau hal ini tidak dilakukan dan tidak ada informasi yang memadai soal ini, masyarakat akan semakin banyak yang menjadi korban" ujar Rumadi. Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal

pelopor dalam keterbukaan. “Apalagi belum lama ini diterbitkan Keppres Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan peran KIP dan keterbukaan informasi dalam upaya pemberantasan korupsi,” lanjutnya. Dia juga mengatakan bahwa pemerintahan yang tertutup patut diduga menyimpan sesuatu masalah.

“Undang-Undang KIP mengamanatkan agar dua tahun setelah diundangkan, sudah terbentuk KI di semua provinsi,” kata Abdulhamid. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia juga menjadi chairman dari Open Government Partnership, yakni perkumpulan negaranegara berpemerintahan terbuka di seluruh dunia, sehingga harus menjadi

KIP Sayangkan Kinerja Gubernur NTT dalam Keterbukaan Informasi

K

omisi Informasi Pusat (KIP) bersama Pattiro Kupang menggelar Dialog Publik bertema “Menakar Komitmen Pemprov NTT dalam Pembentukan Komisi Informasi Provinsi” di Hotel Ima Kupang, Selasa (6/5). Dialog digelar atas dasar keprihatinan terhadap belum dibentuknya KI Provinsi NTT, padahal Oktober tahun lalu KIP sudah menyambangi dan mendorong Pemprov NTT. Ketua KIP pun juga sudah menyurati Gubernur agar segera membentuk KI. Hadir sebagai peserta antara lain kalangan organisasi masyarakat sipil/LSM/NGO, Perguruan Tinggi, aparat Pemda, dan media massa.

Dialog yang dipandu oleh Komisioner KIP Dyah Aryani tersebut menghadirkan Ketua


17

Kegiatan KI Pusat KIP Abdulhamid Dipopramono serta Komisioner Evy Trisulo dan Rumadi sebagai nara sumber. Dalam penjelasannya, baik Abdulhamid, Dyah, Evy, maupun Rumadi menyatakan keprihatinannya karena hingga kini KI Provinsi NTT belum terbentuk. Padahal saat ini UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah berumur enam tahun dan pembentukan KI Provinsi merupakan hal yang diwajibkan dalam UU. “Gubernur telah melanggar UU dan Peraturan Pemerintah,” kata Ketua KIP. Komisioner Dyah Aryani mengatakan bahwa mayoritas provinsi di Indonesia sudah membentuk KI Provinsi, sehingga jika NTT tidak segera membentuknya akan ketinggalan dari provinsi lain. Komisioner Rumadi meyakinkan bahwa pembentuka KI Provinsi tidak akan mengganggu Gubernur atau Pemprov. “Justru banyak insentif yang akan didapat jika ada KI Provinsi,” kata dia. Sedangkan Komisioner Evy Trisulo mempertanyakan realisasi dari visi dan misi Gubernur NTT yang baru terpilih kembali. “Dalam visi dan misinya yang saya baca di website, Gubernur NTT mengedepankan keterbukaan informasi. Kalau begini kami mempertanyakan kesungguhan dari visi dan misi tersebut,” kata Evy. Keprihatinan tersebut dikuatkan oleh pandangan peserta yang umumnya mengeluhkan dan kecewa terhadap niat baik Gubernur NTT terhadap keterbukaan informasi publik di NTT. Seperti Connie Mesakh dari Pattiro misalnya, ia menginformasikan bahwa DPRD NTT sudah mengalokasikan dana untuk pembentukan KI NTT sejak tahun 2010 hingga 2014. “Bahkan di tahun 2011 pernah disediakan dana operasional tetapi tidak dipakai dan harus dikembalikan kepada negara,” kata dia. Hal itu dibenarkan oleh seorang staf Diskominfo yang hadir. Komitmen Pemprov NTT juga dipertanyakan oleh Conny H Tiluata dari Tafen Tabua, Yonatan Pering dari Universitas PGRI Kupang, dan Kristian Poto dari PAR-NTT. Bahkan Dominggus Ormatan dari JPIP menawarkan solusi berupa class action kepada para aktivis NTT jika setelah dialog publik berlangsung tidak ada respons yang positif dari Gubernur. Ketika Connie dari Pattiro menanyakan pandangan KIP terhadap

18


situasi tak terbentuknya KI di NTT, maka “Kuncinya ada di political will Gubernur, bukan kendala dana atau lainnya. Kami menyayangkan kinerja Gubernur dalam keterbukaan informasi,” kata Ketua KIP. --------------------------------------------

Karyawan KIP Jalani Forum Pembinaan dan Pengembangan

sorenya, masing-masing individu melakukan kegiatan orientasi lingkungan sekitar lokasi, fotografi, dan ada juga yang berenang. Pada Sabtu malam, setelah makan malam bersama, diadakan malam keakraban yang terdiri dari pembagian hadiah para juara games, beramah-tamah, dan spontanitas, termasuk beradu tarik suara. Seluruh peserta mulai dari office boy, driver, security, staf administrasi sampai level paling atas tampak cair, riang, dan penuh canda-tawa dengan aura saling mendukung dan mempercayai (trust). Para peserta kembali ke Jakarta pada Minggu siang (4/5). --------------------------------------------

Para Komisioner, pejabat struktural Sekretariat, dan seluruh karyawan Komisi Informasi Pusat (KIP) menjalani aktivitas bersama bertajuk “Forum Pembinaan dan Pengembangan Pegawai KIP” bertempat di area Bendungan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, pada Jumat (2/5) hingga Minggu (4/5). Kegiatan terdiri kegiatan indoor maupun outdoor berupa outbond. kebersamaan dimulai dengan sesi motivasi di hari pertama, senam pagi, berbagai games untuk membangun tim dan kekompakan, sharing, serta malam keakraban. Di hari pertama, Jumat (2/5) malam, seluruh peserta mengikuti acara pembukaan dan pemberian motivasi dari motivator profesional yang telah ditunjuk. Saat itu seluruh Komisioner dan karyawan berbaur tanpa memandang posisi maupun jabatan. “Mari selama tiga hari di sini kita lupakan jabatan, kedudukan, dan suasana kantor, untuk membangun suasana baru berikutnya. Kemuliaan manusia bukan berdasar jabatan atau kedudukan, tapi pada ketaqwaan,” kata Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono pada saat pembukaan. Menmasuki hari kedua, Sabtu paginya, seluruh peserta melakukan senam bersama, lalu siang harinya mengikuti berbagai games yang memotivasi untuk membangun tim, kerja sama dan kekompakan, memperkuat daya tahan, diakhiri dengan sharing nilai-nilai yang bisa diambil dari keseluruhan games. Pada

KIP Gelar Refleksi Empat Tahun Pemberlakuan UU

K

omisi Informasi Pusat (KIP) menggelar acara Refleksi Empat Tahun Pemberlakuan UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik bertempat di Ruang Sidang KIP Jakarta, Rabu (30/4). Acara yang dikemas sederhana tersebut dihadiri seluruh Komisioner KIP, mantan Komisioner KIP Amiruddin, Dono Prasetyo, dan Ramly Amin Simbolon, Ketua KI NTB M Syauqie, Wakil Ketua KI DKI Siti Mariam, mantan Ketua Pansus Penyusunan UU KIP di DPR, Paulus Widiyanto, serta sejumlah wartawan media cetak dan elektronik.

Tampil sebagai narasumber pemicu diskusi adalah Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono dan pakar komuninasi UI Ade Armando, dengan moderator Komisioner Henny S Widyaningsih. Dalam paparannya, Ketua KIP menjelaskan bahwa acara refleksi merupakan bentuk pertanggungjawaban KIP kepada publik. “Karena KIP menggunakan APBN maka harus akuntabel dan kinerjanya dibeberkan ke publik, inilah konteksnya KIP melakukan ekspos hari ini,” kata dia.

Kegiatan KI Pusat Abdulhamid juga membeberkan tentang jenis-jenis informasi publik yang selama ini disengketakan di KIP dari tahun 2010 hingga 2014. Juga data tentang profil Badan Publik yang diadukan sebagai Termohon, profil Pemohon yang menyengketakan, jumlah sengketa yang masuk, jumlah sengketa yang sudah selesai ditangani, tingkat penunjukan PPID di Badan Publik, dan lainnya. Sedangkan Ade Armando menyoroti tentang masih belum terbukanya Badan Publik di Indonesia hingga saat ini. Dia juga mengisahkan pengalamannya sebagai Pemohon sengketa informasi terhadap Rektorat UI yang kemudian berujung ke KPK dan salah satu Wakil Rektor UI akhirnya dijadikan tersangka. Dengan mengadukan ke KIP, informasi publik yang semula ditutup bisa dibuka. “Saya dan teman-teman mendapat manfaat sangat besar dengan adanya KIP. Waktu itu dugaan korupsi di UI bisa kami bongkar setelah kami bersengketa di KIP. Semua informasi keuangan, proyek, dan sebagainya dipenuhi Rektorat UI setelah mereka diperintah KIP untuk membuka informasi tersebut kepada saya sebagai Pemohon. Kemudian informasi tersebut kami gunakan untuk membongkar korupsi di UI,” beber Ade Armando antusias. Oleh karenanya Ade mengajak seluruh lapisan masyarakat menggunakan KIP jika Badan Publik masih tertutup dengan informasi publiknya. Ade mengilustrasikan bahwa bersengketa di KIP tidak sulit karena Pemohon sengketa pribadi hanya dipersyaratkan memberikan fotokopi KTP. ---------------------------------------------

Ketua KIP Kunjungi KI Jambi

D

alam kunjungannya selama dua hari ke Jambi, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono pada hari pertama, Selasa (22/4), bertandang ke Sekretariat Komisi

Informasi Provinsi Jambi (KI Jambi). Tujuannya untuk melihat kondisi sekretariat dan berdiskusi tentang kesekretariatan, termasuk rencana revisi Pasal 29 UU KIP. Pada hari kedua, Rabu (23/4), bersama Wakil Ketua KI Jambi Zainuddin dan para Komisioner M Orinaldi, H Suherman, dan Hendri, Ketua KIP berdiskusi tentang kelembagaan, sengketa, sosialisasi, dan tata cara manajemen organisasi, bertempat di Hotel Abadi Convention Jambi.

Ketua KIP Kunjungi KI Sulteng

KI Jambi baru berdiri bulan Oktober 2013 dan para Komisionernya baru dilantik pada 10 Januari 2014. Dengan usia yang belum seumur jagung, KI Jambi saat ini sudah memiliki sekretariat meskipun belum memiliki ruang sidang dan ruang mediasi. Karena baru, kondisi sekretariat juga belum mapan dilihat dari sisi saranaprasarana yang ada. Terkait hal ini dan juga anggaran KI Jambi, Ketua KIP pada Selasa malam, di tengah acara Hasiarnas, berbincang secara langsung dengan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus untuk “menitipkan” KI Jambi agar diperhatikan.

U

Dalam perbincangan di hari kedua, Ketua KIP menyampaikan bahwa diskusi tentang perlu atau tidaknya UU Nomor 14/2008 direvisi, saat ini sudah tidak relevan karena merupakan keniscayaan dan progam itu (revisi UU) sudah masuk ke Renstra KIP 2014 – 2018 maupun Renja KIP tahun 2014 – 2015. Artinya KIP sudah mulai memproses inisiatif revisi tersebut dimulai dengan penjaringan usulan pasal-pasal yang akan direvisi dan pembentukan tim yang akan melibatkan Komisioner KI daerah. “Proses revisi UU tidak bisa berlangsung singkat karena menyangkut pihak ketiga yakni DPR, dan harus masuk Prolegnas juga,” kata Hamid. Pada kesempatan tersebut KI Jambi juga mengungkapkan keinginannya untuk mendapat program bimbingan teknis (Bimtek) karena merupakan KI baru, utamanya yang menyangkut penyelesaian sengketa informasi. “Meskipun saat ini kami belum menerima permohonan sengketa, tapi Bimtek sangat kami perlukan di awal agar jika ada sengketa masuk kami siap,” kata Wakil Ketua KI Jambi Zainuddin. --------------------------------------------

ntuk peningkatan komunikasi dan penguatan kapasitas Komisi Informasi Daerah, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono berkunjung ke kantor Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah (KI Sulteng) di Palu, pada Rabu (16/4). Ketua KIP ditemui oleh Ketua KI Sulteng Salman Hadiyanto, Wakil Ketua Isman, para Komisioner Abbas HA Rahim, Sukriah, dan Aman Juhali, serta seluruh staf Sekretariat. Selain berdiskusi tentang berbagai hal terkait komisi informasi, Ketua KIP juga melihat-lihat kondisi seluruh ruangan Sekretariat KI Sulteng.

Pada hari sebelumnya, Selasa (15/4), Ketua KIP juga berbicara sebagai narasumber pada seminar nasional yang digelar oleh KI Sulteng dengan tema “Refleksi Enam Tahun UU Nomor 14 Tahun 2008, Antara Tantangan dan Harapan” yang bertempat di SwissBel Hotel Palu. Seminar digelar atas kerja sama KI Sulteng dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Pemda Provinsi Sulteng. Peserta seminar terdiri aparat Pemda, Dinas, dan TNI-Polri di Sulteng, kalangan kampus, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan Komisi Informasi Provinsi seluruh Indonesia. --------------------------------------------

KY Konsultasi Uji Konsekuensi ke KIP

K

epala Pusat Analisis dan Pelayanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Roejito melakukan konsultasi tentang Uji Konsekuensi ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Ia yang juga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), datang didampingi Kabid Data Titik Aryati, Kasubag TU Agus Susanto dan staf


19

Kegiatan KI Pusat diterima Komisioner KIP Evy Trisulo dan Dyah Aryani didampingi Tenaga Ahli Aditya Nuriya di Ruang Rapat KIP Jakarta, Jumat (11/4).

berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat KIP Jakarta, Kamis (10/4). KIP diwakili Komisioner Dyah Aryani dan Evy Trisulo bersama Sekretaris KIP Bambang Hardi Winata, sedangkan dari USAID dihadiri Bahrul dan Olivia, dan beberapa staf. Pihak USAID menyampaikan tentang program yang mereka lakukan bagi penguatan peradilan di Indonesia dan kaitannya dengan keterbukaan informasi publik di pengadilan. Dijelaskannya, program ini telah berjalan empat tahun dan tahun ini adalah tahun terakhir.

Padakesempatan itu, Roejito minta arahan tentang uji konsekuensi menyangkuti nformasi yang dikecualikan. Saat ini, menurutnya, sudah ada dua pemohon informasi yang diajukan ke PPID KY sehingga KY perlu mengeluarkan daftar informasi yang dikecualikan. Menanggapi hal itu, Komisioner Dyah Aryani mengatakan, proses uji konsekuensi baru dilakukan jika Pemohon keberatan terhadap data informasi yang diminta ke Termohon dalam persidangan ajudikasi sengketa informasi di KI. “Namun memang ada baiknya jika uji konsekuensi dilakukan lebih awal sehingga dapat dimasukkan ke dalam daftar informasi KY yang kecualikan jika ternyata informasi itu memiliki dasar hukum sebagai informasi yang dikecualikan,” kata Dyah. Sementara Komisioner EvyTrisulo menjelaskan, selain informasi yang dikecualikan dalam daftar KY, maka tetap harus mencantumkan informasi yang dapat dibuka pada saat sudah kadaluarsa atau habis masa pengecualiannya. Ia mencontohkan, informasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika menyangkut perjanjian kerja dengan pihak ketiga yang dapat dibuka setelah dua tahun dan sudah ditangani sengketanya di KIP. ----------------------------------------------

KIP-USAID Bahas Modul Pelatihan untuk Lembaga Peradilan

K

omisi Informasi Pusat (KIP) bersama US Agency for International Development (USAID) melakukan pembahasan tentang penyusunan modul Pelatihan Informasi Publik untuk Lembaga Peradilan. Pembahasan tersebut

20


Dikatakannya, program konkret yang yang dilakukan USAID adalah C4J (Changes for Justice) dengan memberi dukungan kepada Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung pada sistem informasi penelusuran perkara. Komisioner Dyah dan Evy menyebutkan, antara KIP dengan MA selama ini ada hubungan yang sangat dekat, terutama terkait dengan penyelesaian sengketa informasi.

Mereka mengatakan, bahwa putusan KI dapat dilakukan upaya keberatan ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN) maupun Pengadilan Negeri (PN). Dyah juga memberi catatan bahwa permalasahan tentang formulasi hukum acara yang tepat bagi Komisi Informasi (KI) dan soal kepaniteraan KI adalah beberapa hal yang harus dapat didiskusikan secara lebih intens antara KIP dengan MA. “Demikian pula tentang sistem informasi penelusuran perkara, adalah juga merupakan kebutuhan KIP, meski diyakini sistem informasi penelusuran perkara versi KIP tentu lebih simpel dibandingkan MA,” kata Dyah. Pada akhir pertemuan C4J USAID berjanji akan mengkomunikasikan hal-hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut kepada MA, terutama tentang adanya kebutuhan KI pada pengembangan sistem informasi penelusuran perkara. ---------------------------------------------

Audiensi KI DKI-KIP Bahas Agenda Strategis

R

ombongan Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta melakukan audiensi ke KIP pada Kamis (10/4), bertempat di Kantor KIP Jakarta. Tujuan audiensi adalah mendiskusikan beberapa agenda yang dinilai strategis bagi KI yakni Perki Pemilu, penguatan dan tatakelola sekretariat, rencana revisi UU KIP, hukum acara, dan berbagai pedoman yang perlu dikeluarkan oleh KIP. Rombongan KI DKI dipimpin oleh Ketua Farhan Yunus Basyarahil, didampingi Wakil Ketua Siti Mariam, dan Komisioner Mohammad Dawam, diikuti beberapa staf Sekretariat dan Asisten Komisioner yang kesemuanya berjumlah 10 orang. Mereka ditemui Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono, Komisioner Dyah Aryani, Evy Trisulo, serta Rumadi. Dalam audiensi, baik Farhan maupun Mariam meminta penjelasan tentang Perki Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu (Perki 1/2014). “Apakah sudah mulai efektif diberlakukan karena pihak-pihak terkait Pemilu di DKI banyak yang menanyakan,” kata Mariam. Ketua KIP menegaskan bahwa Perki berlaku sejak disahkan dan masuk Lembaran Negara. “Untuk hal-hal yang belum jelas dan jika ada kelemahannya, sudah disiapkan Surat Edaran,” kata dia. Komisioner Rumadi mengharapkan agar pada saat ini Komisioner KI Daerah lebih mendahulukan penyelesaian sengketa mengenai Pemilu dibandingkan perkara lainnya karena momentum. “Perki 1 Tahun 2014 telah memberikan pelayanan khusus penyelesaian sengketa informasi Pemilu dalam waktu singkat,” kata dia. Mengenai Pedoman Pelaksanaan Persidangan, Komisioner Dyah Aryani mengatakan bahwa hal tersebut tinggal

Kegiatan KI Pusat pengesahan. Saat ini pun sudah diperlukan adanya ketentuan tentang Pemeriksaan Setempat dan Pemeriksaan Jarak Jauh. “Itu sudah menjadi agenda KIP untuk disusun, namun yang mendesak tentu tetap sejumlah Pedoman Beracara yang sudah siap dikeluarkan KIP dalam waktu dekat,” kata Dyah. Menanggapi usulan revisi UU KIP, baik Ketua KIP maupun Komisioner Evy mengatakan bahwa hal itu sudah menjadi agenda jelas bagi KIP dan sudah ada rencana target waktunya. “Revisi UU KIP sudah masuk dalam Restra KIP yang baru saja disusun, termasuk kajian akademiknya, targetnya akhir 2015 sudah selesai,” kata Evy. Evy menjelaskan bahwa untuk urusan revisi UU KIP bukan hanya KIP yang konsern, tapi organisasi masyarakat sipil (CSO) pun sudah siap membantu dalam penyusunan kajian akademiknya. Oleh karena itu Ketua KIP mengatakan, agendanya kini tinggal menyusun tim dan penetapan kerangka waktu. “Soal perlu atau tidaknya revisi UU KIP sudah tidak relevan didiskusikan karena sudah pasti KIP akan mengajukan revisi,” kata dia. ---------------------------------------------

KIP Selesai Susun Rencana Kerja 2015

S

elama tiga hari, dari Minggu (6/4) hingga Selasa (8/4), Komisi Informasi Pusat (KIP) menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) tahun 2015. Kegiatan ini tergolong mundur dari waktu yang ditargetkan semula lantaran belum tersedianya anggaran akibat baru pekan pertama Maret 2014 “tanda bintang” dicabut oleh Kementerian Keuangan. Acara belangsung di Anyer dengan diikuti semua Komisioner, Sekretaris dan semua Kabag, Tenaga Ahli, Asisten Ahli, seluruh staf Bagian Perencanaan, dan Bagian Keuangan.

Untuk menambah wawasan peserta, dalam acara tersebut juga dihadirkan narasumber dari Kedeputian Politik dan Komunikasi Bappenas dan Bagian Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Narasumber dari Bappenas memaparkan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah fase tiga (2015 – 2019) dan posisi isu keterbukaan informasi. Sedangkan dari Kominfo menjelaskan tentang seluk-beluk perencanaan di pemerintahan. ----------------------------------------------

Seluruh Karyawan KIP Jalani Orientasi

H

ari Jumat (4/4) menjadi hari istimewa bagi seluruh karyawan Komisi Informasi Pusat. Saat itu mereka melepaskan seluruh beban kerja dan bebas dari pekerjaan seharian, bertempat di Kantor KIP Jakarta. Orientasi tersebut sekaligus menandai mulai bergabungnya sembilan karyawan baru di posisi Tenaga Ahli, Asisten Ahli, dan Staf Administrasi. Acara juga diisi paparan santai dari Komisioner dan Sekretaris KIP dan makan siang bersama.

Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono membedah tentang “Apa, Siapa, dan Mau ke Mana KIP” yang di dalamnya selain mengulas substansi organisatoris dan eksistensi KIP juga memaparkan visi, misi, dan strategi KIP. Komisioner Evy Trisulo menjelaskan tentang “Tata Kelola yang Baik, SOP, dan Pemberdayaan SDM” dan Komisioner Henny S Widyaningsih memberikan materi tentang “Service Exelent”. Sedang Sekretaris KIP Bambang Hardi Winata menjelaskan tentang “Kesekretariatan KIP”. Saat pemaparan oleh Komisioner Evy dan Henny, terlihat para karyawan dari level atas sampai tingkat office boy, sopir, dan staf lainnya terpingkal-pingkal karena joke-joke yang mereka lontarkan. Layaknya motivator, Evy juga menyelipkan motivasi-

motivasi kepada karyawan bahwa mereka semuanya pemimpin, setidaknya pemimpin bagi dirinya dan unit kerjanya. Sebagai pemimpin harus bisa menjadi teladan dalam tindakan. Diselipkan juga materi tentang perlunya inovasi dan kreativitas. Henny lebih banyak mengupas masalah pelayanan prima yang harus dilakukan oleh semua karyawan sesuai bidang masing-masing, termasuk tatacara menerima tamu dan bertelepon. Juga disampaikan tentang pentingnya hubungan baik antarsemua karyawan tanpa memandang jabatan. Cara berpakaian dan bersikap pun dia kupas secara menarik hingga audiens enggan meninggalkan forum tersebut sampai sore. Acara orientasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Renstra yang belum lama lalu disusun oleh KIP. Dalam salah satu butir Renstra disebutkan bahwa KIP akan membentuk dan menginternalisasikan budaya organisasi atau corporate culture. Hadir dalam acara orientasi Komisioner Dyah Aryani dan Rumadi, serta seluruh Kepala Bagian di Sekretariat. --------------------------------------------

DPRD Sulut dan Dinas Kominfo Jatim Kunker ke KIP

S

ejumlah Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dan Dinas Kominfo Jawa Timur (Jatim) melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Jumat (28/3). Lima Anggota Komisi I DPRD Sulut dan tiga staf Sekretariat diterima langsung Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono dan Komisioner Rumadi di Ruang Kerja Ketua KIP. Sementara empat orang dari Dinas Kominfo Jatim dipimpin Kepala Dinas


21

Sidang KI Pusat

Kegiatan KI Pusat Haryogi, diterima Sekretaris KIP Bambang Hardiwinata di Ruang Rapat Sekretaris. Rombongan DPRD Sulut terdiri dari Koordinator Komisi I Arthur Kotambunan, Netty Pantow, Johni Palilingan, Lexie Solang, Elisabeth Lihiang, Farid, Stephanus Nangin, dan Fentje L. Sedangkan Kepala Dinas Kominfo Jatim mengikutsertakan Staf Sekretariat yang terdiri Sri, Samsuri, dan Oetami. Delegasi DPRD Sulut banyak minta pandangan tentang keterbukaan informasi Pemilu. Koordinator Komisi I DPRD Arthur Kotambunan bahkan mengatakan bahwa banyak kasus sengketa Pemilu di Sulut sudah dilaporkan masyarakat ke KPU dan Bawaslu tetapi tidak ada penyelesaian dan seolah-olah menguap begitu saja. “Oleh karenanya kami berharap Komisi Informasi bisa mengambil peran di sini,” kata dia. Anggota lain pun menimpalinya dengan melontarkan kasus-kasu Pemilu di Sulut yang tidak diselesaikan pihak berwenang. Namun Ketua KIP Abdulhamid mengingatkan bahwa KIP hanya berwenang menangani sengketa informasi Pemilu. “Sengketa Pemilu ditangani Bawaslu, sengketa hasil Pemilu ditangangani Mahkamah Konstitusi, sedangkan sengketa informasi Pemilu memang ditangani KIP. Jadi tidak bisa sembarangan masuk,” kata dia. Lebih lanjut Hamid menjelaskan, jika masyarakat sadar haknya untuk mengakses informasi Pemilu dan Badan Publik, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, membuka informasinya, maka sengketa hasil Pemilu yang ditangani Mahkamah Konstitusi akan sangat berkurang.

Tak Penuhi Legal Standing, KIP Tolak Pemohon di Bengkulu

K

etua Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Yhannu Setyawan beranggotakan Henny S Widyaningsih dan Rumadi menolak permohonan sengketa informasi Pemohon LSM Mitra Pemantau Dana Pemerintah (MPDP) terhadap Termohon Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah. Sidang yang dilaksanakan di Hotel Splash Kota Bengkulu, Senin (9/6), dihadiri para

22


pihak, Pemohon yang hadir Ketua Umum LSM MPDP Edi Novriansyah bersama Sekretaris Setriansyah dan Kuasa Termohon Sukarman yang menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah (KBT). Pesidangan ajudikasi yang baru pertama kali digelar di Bengkulu itu juga dihadiri Ketua KI Bengkulu Emex Verzoni, Wakil Ketua Firmansyah, Komisioner Ifsyanusi, Mirzan P Hidayat, dan Trisusanti. Meski KI Bengkulu sudah terbentuk sejak 30 Desember 2013, namun sengketa informasi ini didaftarkan ke KIP sebelum KI Bengkulu terbentuk sehingga KIP yang langsung menanganinya di Bengkulu karena KIP tidak boleh menolak sengketa informasi.

Sengketa informasi ini terjadi berawal dari penolakan Dinkes KBT atas permintaan informasi yang diajukan oleh LSM MPDP karena informasi yang diminta dianggap bersifat rahasia atau dikecualikan. Informasi tersebut adalah Dokumen Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yang dimenangkan oleh CV. Skip Islamia dengan nilai Rp8.983.560.500,- serta Berita Acara Serah Terima Barang serta Penyalurannya.

Perlu Penguatan KI Bengkulu Usai pembacaaan putusan tersebut, Ketua KI Bengkulu Emex langsung melakukan jumpa pers yang menghadirkan Panel Majelis Komisioner tadi. Emex mengatakan dengan selesainya persidangan maka KI Bengkulu mendapatkan pengalaman yang menarik untuk persiapan persidangan ajudikasi di KI Bengkulu nanti. Sementara untuk meningkatkan sosialisasi KI Bengkulu, ia mengatakan akan terus menggelar sejumlah talk show di media. Namun masih sering terjadi penjadwalan ulang akibat belum kuatnya Sekretariat Bengkulu dalam mendukung program Komisioner KI Bengkulu. Pada kesempatan itu Komisioner Rumadi menjelaskan bahwa KI Bengkulu masih membutuhkan dukungan dari semua pihak terutama yang ada di Bengkulu. Terutama dorongan dalam memberikan penguatan terhadap Sekretariat KI Bengkulu. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa Indonesia sekarang ini menjadi Ketua Open Government Parnertship (OGP) sehingga untuk para calon Presiden yang akan bertarung di Pilpres harus peduli keterbukaan informasi. Dijelaskannya, bahwa dengan adanya kebijakan keterbukaan informasi yang luas maka dapat mencegah tindakan korupsi. Sementara, Yhannu mengatakan kenapa belum ada Pemohon sengketa informasi yang mengajukan ke KI Bengkulu kemungkinan kesadaran masyarakat belum tumbuh. Dia juga menyinggung bahwa pelaksanaan sengketa informasi di hotel sebenarnya berbiaya tinggi seharusnya dilaksanakan di Kantor Sekretariat KI Bengkulu.

Dalam amar putusannya MK memberikan kesimpulan bahwa KIP tidak memiliki wewenang absolut tapi hanya kewenangan relatif pada perkara aquo. Adapun Pemohon dinyatakan tidak memiliki legal standing sebagai pemohon badan hukum karena belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Ia juga menyinggung bahwa sebenarnya semua fasilitas dan pembiayaan KI Bengkulu harus disediakan oleh APBD Bengkulu. “Ketentuan pembiayaan dari APBD untuk komisi informasi provinsi sudah dijamin oleh undang-undang,” kata dia.

Selain tidak memenuhi legal standing, Pemohon juga dianggap tidak memenuhi batas waktu. Karena Pemohon melakukan permohonan sengketa informasi sebelum adanya tanggapan dari Pimpinan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Termohon.

Sedangkan Henny menjelaskan bahwa KI Bengkulu dapat eksis jika banyak yang melakukan pemohonan informasi dan melakukan sengketa informasi. Untuk itu, ia berharap agar rekan-rekan media dapat membantu sosialisasi keterbukaan informasi di Bengkulu.

Sidang KI Pusat KPK Datang, DPR Mangkir, di Sidang KIP tentang LHP Hambalang

P

impinan KPK menghadirkan saksi sedangkan pimpinan DPR mangkir sebagai saksi dari sidang ajudikasi antara Pemohon Pattiro terhadap Termohon Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Ruang Sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) Jakarta, Senin (2/6). Dalam sidang dengan Nomor Register 364/XI/KIP-PS/2014 tentang permohonan informasi LHP Hambalang itu, pimpinan KPK menugasakan kepada penyidik Salim Riyad yang juga Koordinator Penyidik Kasus Hambalang, sedangkan pimpinan DPR menolak hadir dan hanya mengirim utusan seorang staf kesekjenan untuk menyerahkan surat. Pada saat Majelis Komisioner (MK) menskors persidangan untuk dilakukan pemeriksaan tertutup terhadap informasi yang diminta Pemohon ternyata tidak sesuai harapan. Karena setelah sidang tertutup tersebut dilakukan, MK membuka sidang terbuka kembali untuk menjelaskan bahwa pemeriksaan tertutup telah dilakukan. Tetapi karena pihak BPK sebagai Termohon tidak membawa dokumen yang diperlukan dan telah dijanjikan, sidang ditunda dan akan dilanjutkan tanggal 23 Juni 2014. Dalam sidang tersebut, pada saat mendengarkan keterangan utusan pimpinan DPR dan setelah selesainya saksi dari KPK, Ketua MK John Fresly yang beranggotakan Abdulhamid Dipopramono dan Yhannu Setyawan menugaskan Panitera Pengganti Ramlan Achmad untuk menghadirkan Saksi Pimpinan DPR RI pada sidang ajudikasi lanjutan tanggal 23 Juni 2014. Sidang ajudikasi untuk perkara aquo berlangsung tiga kali pada hari yang sama, Senin, yakni sidang terbuka yang dihadiri Pemohon, Termohon, Saksi, dan

Pengunjung, lalu sidang tertutup yang hanya diikuti Termohon dan Saksi, serta sidang terbuka kembali pada sore harinya. Di luar sidang saat pelaksanaan sidang tertutup berlangsung yang hanya diikuti Termohon dan Saksi, kuasa Pemohon Pattiro Ari Setiawan menjelaskan kepada KI Online bahwa langkah BPK yang telah menyerahkan informasi LHP Hambalang I dan II ke Pimpinan DPR RI patut dipertanyakan jika informasi tersebut dianggap tertutup. “Saya sudah mempersiapkan keberatan soal penyerahan LHP Hambalang ke DPR jika data informasi tersebut dianggap tertutup, karena DPR adalah lembaga politik bukan lembaga penegakan hukum seperti KPK, Polri, atau Kejaksaan,” kata Ari. ----------------------------------------------

Pemohon Hadirkan Ahli di Sidang Sengketa Puslabfor Polri

disampaikan ke Polres Bogor sebagai pengorder pemeriksaan forensik, bukan ke Puslabfor Polri RI sebagai pemberi jasa pemeriksaan. Sementara pada dua sidang ajudikasi perkara lainnya, pada hari yang sama, yaitu Sidang Ajudikasi antara Pemohon Informasi Yeremias Buku Weko dengan Termohon Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Sengketa 005/I/KIP-PS/2014. Sebagai Ketua MK perkara ini adalah Henny S Widyaningsih beranggotakan Rumadi dan Evy Trisulo. Sidang Ajudikasi lainnya adalah antara Pemohon Informasi Poltak Simanjuntak & Partners (Advocates & Legal Consultan) dengan Termohon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor Sengketa 346/IX/KIP-PS/2013. Ketua MK Rumadi beranggotakan John Fresly dan Evy Trisulo dengan Mediator Henny S Widyaningsih memutuskan dilakukan mediasi karena Kuasa OJK mengatakan informasi yang diminta Pemohon bukan informasi yang kecualikan. ---------------------------------------------

KIP Sidangkan Lima SKPD di Ketapang Kalbar

S

idang Ajudikasi antara Pemohon Sunaki Matram dengan Termohon Pusat Laboratorium dan Forensik Polri RI berlangsung di Ruang Rapat Komisi Informasi Pusat (KIP) Jakarta, Senin (2/6) . Pada sidang dengan Nomor Sengketa 004/I/KIP-PS/2014 bertindak Ketua MK Evy Trisulo beranggotakan Abdulhamid Dipopramono dan John Fresly. Pada sidang ini, pihak Pemohon menghadirkan pakar komunikasi Prof Dr Muhammad Budyatna MA, seorang Guru Besar Komunikasi UI Jakarta, sebagai Ahli. Dalam keterangannya, Ahli mengatakan informasi tentang Berita Acara Pemeriksaan yang diminta Pemohon adalah informasi yang terbuka karena sudah pernah dibuka ke publik saat sidang praperadilan. Hanya saja, menurutnya, permohonan informasi tersebut seharusnya

K

omisi Informasi Pusat (KIP) melakukan serangkaian sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui proses mediasi dan ajudikasi antara Pemohon Syamsul Rusdi terhadap Termohon Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ketapang di Hotel Aston, Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) pada Rabu dan Kamis (20-21/5). Lima SKPD sebagai Termohon adalah Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Badan Lingkungan Hidup, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Ketapang. Informasi Publik yang menjadi sengketa di Ketapang tersebut di antaranya Izin Usaha


23

Sidang KI Pusat Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP), Dokumen Rencana Reklamasi Tahunan Perusahaan Pertambangan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sengketa yang melibatkan Pemohon Syamsul Rusdi terhadap Termohon Dinas Perkebunan, Badan Lingkungan Hidup, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Ketapang, selesai melalui proses mediasi dengan mediator Komisioner KIP Evy Trisulo. Sementara sengketa yang melibatkan Termohon Dinas Kehutanan dan Dinas Pertambangan harus diselesaikan melalui proses ajudikasi karena Pemohon menarik diri dari proses mediasi. Ajudikasi pada Rabu (21/5) dengan agenda pembuktian dan pembacaan putusan diketuai Majelis Komisioner Henny S Widyaningsih dengan anggota John Fresly dan Dyah Aryani membacakan putusan secara bergantian dalam sengketa antara Pemohon Syamsul Rusdi terhadap Dinas Kehutanan yang dalam persdangan dihadiri oleh Suprapto, Luhut Manik, dan Nur Fadly sebagai kuasa berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Kehutanan. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis yang menyatakan informasi mengenai Amdal, Rekomendasi Persetujuan IUPHHK, dan RKTP sebagai yang terbuka. Untuk informasi yang dimohonkan Pemohon terhadap Termohon Dinas Pertambangan yang dalam persidangan dihadiri Heyandi dan Januar Ari Santo berdasarkan surat tugas dari Plh Kepala Dinas Pertambangan, juga diputus sebagai informasi terbuka. “Menyatakan informasi mengenai Amdal, IUP Operasi Produksi, Dokumen Rencana Reklamasi, merupakan informasi terbuka kecuali informasi mengenai peta yang terdapat dalam dokumen Amdal,” kata Ketua Majelis Dyah Aryani saat membacakan putusan secara bergantian dengan anggota Henny S Widyaningsih dan John Fresly. --------------------------------------------

24


KIP Menangkan Pemohon Informasi terhadap MA

terhadap legal standing kuasa Termohon. Pada sidang kedua pembacaan putusan di hari yang sama, Pemohon tidak hadir.

etua Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) John Fresly beranggotakan Henny S. Widyaningsih dan Rumadi memenangkan Pemohon sengketa informasi publik dengan Nomor Register 032/II/KIPPS/2014. Sidang ajudikasi pembacaan amar putusan antara Pemohon Muhammad HS terhadap Termohon Mahkamah Agung (MA) itu dilaksanakan di Ruang Sidang KIP Jakarta, Jumat (16/5) didampingi Mediator Dyah Aryani.

KIP Kabulkan Permohonan Informasi terhadap PLN Jatim

K

Dalam putusan yang dibacakan bergantian tiga Majelis Komisioner tersebut, disampaikan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa dari empat poin informasi yang diminta Pemohon semuanya termasuk informasi terbuka berdasarkan UU KIP.

Keempat informasi yang diminta sebagaimana yang diajukan Pemohon ke PPID (Pejabat Pengelola Informasi Publik) Mahkamah Agung pada 23 Oktober 2013 adalah alamat email resmi PPID MA, Standar Layanan Informasi Publik MA, Daftar Informasi Terbuka MA, dan Daftar Informasi Dikecualikan MA. Namun hingga batas waktu, Termohon belum memberikan tanggapan sehingga Pemohon mengajukan keberatan ke atasan PPID MA pada 27 November 3013. Selanjutnya karena tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan itu maka Pemohon mengajukan sengketa informasi ke KIP pada 5 Februari 2014 dan langsung diregister KIP. Dalam proses persidangan ajudikasi, Termohon yang diwakili kuasanya Dewa Nyoman Swastika sempat menawarkan Mediasi karena semua data informasi yang dimohonkan Pemohon sudah siap tersedia tinggal diserahkan. Namun Pemohon menolak dengan alasan tidak yakin

---------------------------------------------

K

etua Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Evy Trisulo beranggotakan John Fresly dan Yhannu Setyawan mengabulkan untuk sebagian permohonan informasi Pemohon Bangkalan Corruption Watch terhadap Termohon PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur cq PT PLN Distribusi Jawa Timur Area Pamekasan. Dalam sidang yang digelar di Hotel Tunjungan Surabaya pada Selasa (13/5), Pemohon diwakili kuasanya Muhammad Tofan sementara Termohon diwakili sembilan orang kuasa. Majelis Komisioner yang membacakan putusan secara bergantian terhadap Sengketa Informasi Nomor 006/I/ KIP-PSM-A/2013 mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yang merupakan informasi terbuka. Majelis Komisioner memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang meliputi besaran pembayaran rekening listrik setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2005 - 2012 dan tunggakan pelanggan SKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2012. Selain itu juga data informasi pendapatan khusus PT PLN Distribusi Jawa Timur Area Pamekasan dan daftar rekanan instalatir mitra PT PLN Distribusi Jawa Timur Area Pamekasan, yang harus diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon. ---------------------------------------------

Sidang KI Pusat KIP Tuntaskan Empat Sengketa Informasi di NTT

E

mpat Sengketa Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diselesaikan Komisi Informasi Pusat (KIP) melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi. Tiga sengketa yang berhasil dimediasi adalah antara Pemohon Emanuel Lite Tnopo terhadap Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), antara Pemohon Emanuel Lite Tnopo terhadap Dinas Pekerjaan Umum TTU, dan antara Fransiskus Bani terhadap Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga TTU. Satu-satunya perkara yang diputus ajudikasi adalah antara Pemohon Conny Herta Tiluata terhadap Pemohon RSUD Prof Dr WZ Johanes Kupang. Pada perkara antara Emanuel Lite Tnopo dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU yang diwakili langsung oleh Kepala Dinas Drs Simon Soge berhasil dimediasi oleh Komisioner Dyah Aryani. Sementara sengketa antara Pemohon Emanuel Lite Tnopo terhadap Termohon Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTU yang diwakili Kepala Dinas Ir Isidorus Fallo, dengan mediator Abdulhamid Dipopramono. Pemohon Fransiskus Bani terhadap Termohon Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga TTU yang diwakili Jacinto Da Cruz S.Pd dimediatori Komisioner Evy Trisulo. Semua mediasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2014 di Hotel Ima, Kupang, NTT. Bukan kali pertama KIP selenggarakan sidang di Provinsi NTT, sebelumnya pada Oktober 2013 juga dilangsungkan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Hal ini merupakan konsekuensi dari belum

terbentuknya Komisi Informasi Provinsi NTT yang hingga kini terus didorong oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan KIP untuk segera dibentuk. Sengketa informasi keempat dan merupakan satu-satunya perkara yang tidak lewat mediasi adalah antara Pemohon Conny Herta Tiluata terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof Dr WZ Johannes Kupang. Hal ini disebabkan upaya mediasi pada tanggal 22 dan 23 Oktober 2013 tidak dihadiri Termohon dan Pemohon menarik diri dari proses mediasi. Mediasi dinyatakan gagal sehingga dilanjutkan ajudikasi non-litigasi. Proses ajudikasi antara Conny dan RSUD diselenggarakan selama dua kali, yaitu tanggal 7 Mei 2014 yang dihadiri Pemohon dan Termohon. Pihak Termohon diwakili oleh Carolina Maria Arizona Ondok, S.H, sementara sidang tanggal 8 Mei 2014 dengan agenda pembacaan putusan hanya dihadiri oleh Pemohon. Dalam amar putusannya, seluruh permohonan informasi Pemohon dikabulkan. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Komisioner (MK) Abdulhamid Dipopramono saat membacakan putusan secara bergantian dengan Anggota Majelis Rumadi dan Dyah Aryani. “Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang dimohonkan Pemohon sejak putusan berkekuatan hukum tetap,” sambung Ketua MK melanjutkan pembacaan putusan. ----------------------------------------------

Sengketa dengan Kementerian Agama Selesai Dimediasi

S

engketa antara Pemohon perorangan Dwi Nordani dengan Termohon Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta bersama Madrasah Ibtidaiyah (MI) AlBarkah Jakarta Selatan, selesai dimediasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Senin (5/5). Para pihak menyatakan sepakat di depan Mediator Abdulhamid Dipopramono untuk mengakhiri sengketa. Pihak Termohon bersedia memberikan seluruh informasi yang diminta Pemohon dan Pemohon menerimanya. Hasil kesepakatan mediasi bernomor 003/I/KIP-PS/2014 itu berisi tiga pasal. Pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Termohon MI Al-Barkah Jakarta Selatan bersedia memberikan informasi mengenai data siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2013 serta Petunjuk Teknis pemberian BSM. Pada Pasal 1 ayat 2, Termohon Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta bersedia memberikan informasi berupa Surat Keputusan (SK) penerima BSM APBN-P 2013 dan data pengajuan penerima BSM APBN-P 2013 untuk MI seJakarta Selatan dan Petunjuk Teknis BSM APBN-P 2013.

Adapun Pasal 2 menyebutkan, Termohon akan menghitamkan terlebih dahulu seluruh nomor rekening yang terdapat pada data yang diminta sebelum diserahkan ke Pemohon. Sedangkan pada Pasal 3, disepakati Termohon akan memberikan data-data tersebut dalam 14 hari kerja setelah mediasi dilaksanakan. Mediasi berhasil dilaksanakan setelah sebelumnya telah melalui sidang-sidang ajudikasi yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Dyah Aryani beranggotakan Evy Trisulo dan Yhannu Setyawan dengan Panitera Pengganti Indah Puji Rahayu. Sementara pada Sidang di hari yang sama, Ketua Majelis Komisioner (MK) John Fresly beranggotakan Rumadi dan Henny SWidyaningsih dengan Panitera Pengganti Parlindungan menyidangkan Pemohon Informasi Muhammad HS dengan Termohon Mahkamah Agung RI dengan Nomor Sengketa 032/II/KIP-PS/2013. Pada hari yang sama juga, Ketua MK Evy Trisulo beranggotakan Rumadi dan Henny


25

Sidang KI Pusat S Widyaningsih dengan Panitera Pengganti Parlindungan, menyidangkan Pemohon Yeremias Buku Weko dengan Termohon Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Sengketa 005/I/KIP-PS/2014, 008/I/KIP-PS/2014, dan 009/I/KIP-PS/2014. Sidang ajudikasi lainnya, antara Pemohon Informasi Sunaki Matram dengan Termohon Pusat Laboratorium dan Forensik Polri dengan Nomor Sengketa 004/I/KIP-PS/2014, dipimpin Ketua MK Evy Trisulo beranggotakan John Fresly dan Abdulhamid Dipopramono dengan Panitera Pengganti Aldi Rano. Sidang berikutnya, antara Pemohon Informasi Pattiro dengan Termohon Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghadirkan Saksi dari DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyengketakan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Hambalang. Sidang dipimpin Ketua MK John Fresly beranggotakan Abdulhamid Dipopramono dan Yhannu Setyawan dengan Panitera Pengganti Ramlan Achmad. Terakhir, sidang ajudikasi antara Pemohon Poltak Simanjuntak terhadap Termohon Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sidang dipimpin Ketua MK Rumadi beranggotakan Evy Trisulo dan John Fresly dengan Panitera Pengganti Ramlan Achmad. --------------------------------------------

Sengketa terhadap KI DKI Selesai Dimediasi KIP

P

ada sidang ajudikasi antara Pemohon Yeremias Buku Weko terhadap Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Henny S Widyaningsih beranggotakan Rumadi dan Evy Trisulo, berakhir di Ruang Mediasi Komisi Informasi Pusat (KIP) Jakarta, Senin (28/4). Dengan demikian, sengketa informasi

26


dengan Register 009/I/KIP-PS/2014 dengan Mediator Dyah Aryani berhasil mendamaikan para pihak.

menetapkan amar putusan, bahwa menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Termohon bersedia memberikan data informasi yang diminta Pemohon yang dituangkan dalam Kesepakatan Mediasi. Termohon bersedia untuk memperbaiki surat Nomor 099/KIP-DKI/PPID/XI/2013 yang isinya menjawab pertanyaan Pemohon. Ada tiga pertanyaan yang diajukan Pemohon, pertama, bahwa surat Nomor 220/1328 D.III perihal Penertiban Aktivitas Ormas yang tertulis dalam putusan ajudikasi sengketa informasi Nomor 0097/VI/KIP-DKI-PS-M-A/2012 pada poin 3.6, yaitu apakah surat tersebut dikelurkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia?

Meski demikian, MK mengedukasi kepada Pemohon bahwa dia tidak kehilangan haknya untuk mengajukan kembali permohonan informasi tersebut ke Termohon, karena dengan Putusan Sela tidak berarti dia kehilangan hak-haknya sebagai Pemohon. Untuk itu Ketua MK menganjurkan agar Pemohon mempelajari secara baik UU KIP berserta Perki yang bisa diunduh di website KIP agar dari sisi jangka waktu permohonan terpenuhi.

Kedua, apakah surat Nomor 220/1328 D.III termasuk sumber hukum. Dan ketiga, apakah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ada Bab XIX dan Pasal 85? Termohon yang menguasakan di persidangan kepada Mandela Sinaga dan Denny Riandana, akan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon dalam jangka waktu 14 hari. ---------------------------------------------

Melebihi Batas Waktu, KIP Tolak Dua Pemohon

M

ajelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) pada sidang ajudikasi di Ruang Sidang KIP Jakarta, Jumat (25/4) menolak dua Pemohon informasi publik. Penolakan pertama dilakukan Ketua Majelis Komisioner (MK) Abdulhamid Dipopramono beranggotakan Rumadi dan Henny S Widyaningsih, dan penolakan kedua dilakukan Ketua MK Dyah Aryani beranggotakan John Fresly dan Evy Trisulo. Pada sidang sengketa informasi dengan Nomor Register 031/I/KIP-PS/2014 yang dipimpin Ketua MK Abdulhamid memberikan Putusan Sela pada sidang ajudikasi antara Pemohon Sumardjono dan Termohon Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. MK yang membacakan Putusan Sela secara bergantian

MK mengapresiasi niat baik Pemohon sebagai warga negara yang terus berjuang untuk memperoleh informasi publik terkait rencana warga untuk mendirikan Posyandu di lahan yang diklaim milik Kemenakertrans. Informasi yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon adalah Penjelasan dan Bukti Kepemilikan atas lahan seluas kurang lebih 200 meter persegi di Pinang Ranti Jakarta Timur atas nama Kemenakertrans. Sementara pada sidang ajudikasi antara Pemohon Horas Napitupulu terhadap Termohon Kementerian Perdagangan RI dengan Nomor Register 011/I/KIPPS/2014, yang dipimpin Ketua MK Dyah Aryani, juga menolak Pemohon. Pada Putusan Sela yang dibacakan bergantian oleh MK, dalam amar putusannya menyatakan menolak untuk seluruhnya permohonan Pemohon. Sama dengan putusan yang pertama, dalam pertimbangan hukum, Pemohon juga dianggap melewati batas waktu sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang KIP dan Perki. Sidang lain yang digelar pada Jumat (25/4) adalah antara Pemohon Herbert Sitorus terhadap Termohon Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Ketua MK John Fresly yang beranggotakan Abdulhamid Dipopramono dan Henny S Widyaningsih. Pada sidang ini permohonan digugurkan karena Pemohon

Sidang KI Pusat tidak hadir sidang dua kali sidang berturut-turut, padahal telah dipanggil secara patut. Sidang lainnya adalah ajudikasi antara Pemohon Sunaki Matram terhadap Pusat Laboratorium Forensik (Labfor) Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pada perkara yang ditangani Ketua MK Evy Trisulo dengan anggota Abdulhamid Dipopramono dan John Fresly ini, Pemohon minta salinan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Labkrim yang mendasari SP-3 kasus pemalsuan surat kepemilikan tanah di Desa Hambalang, Citeureup, Kabupaten Bogor. Sidang akan dilanjutkan 5 Mei 2014. ---------------------------------------------

KIP Jatuhkan Putusan Perkara BPN Ciamis di Sidang Keenam

A

khirnya pada sidang ajudikasi keenam kalinya, Ketua Majelis Komisioner (MK) Abdulhamid Dipopramono beranggotakan Evy Trisulo dan Yhannu Setyawan menjatuhkan putusan pada perkara dengan Nomor Register 039/IV/KIP-PS/2013 antara Pemohon Imam Bambang Setiawan terhadap Termohon Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ciamis. Putusan MK terhadap perkara aquo bertempat di Ruang Sidang KIP Jakarta, pada Kamis (24/4), itu tidak bulat karena satu anggota MK menyatakan dissenting opinion.

Dalam pembacaan Amar Putusan, Ketua MK Abdulhamid menyatakan menolak permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya. Ia juga menyampaikan dalam Amar Putusan itu ada dissenting opinion. Pada pertimbangan Majelis Komisioner, bahwa dua informasi yang diminta Pemohon, pertama, berupa data informasi

identifikasi tanah telantar di Ciamis yang dimiliki tujuh perusahaan besar pemegang Hak Guna Usaha (HGU), dan kedua, adalah data nominatif calon penggarap tanah pada tanah tersebut. Karena kedua data informasi itu masih dalam proses dan belum dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala BPN (Pusat) sehingga dikhawatikan akan menimbulkan konflik jika dibuka ke publik. Pertimbangan hukum Majelis Hakim itu, juga sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Pertanahan Enny Koeswarni yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada sidang sebelumnya. Enny memberikan kesaksian bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon bisa dibagi ke dalam dua bagian, yakni pertama, tentang penetapan tanah tersebut sebagai tanah telantar dan kedua, redistribusi yang termasuk di dalamnya berisi data nominative yang baru bisa dilakukan setelah tanah ditetapkan sebagai telantar. Keduanya ditetapkan dengan SK berbeda. SK kedua tidak mungkin ditebitkan sebelum atau berbarengan dengan SK pertama. Pendapat berbeda atau dissenting opinion Yhannu Setyawan menyampaikan pertimbangan hukumnya, bahwa terbitnya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menjamin hak informasi publik. Apalagi, permohonan informasi yang diminta Pemohon menyangkut kebijakan yang akan diambil pejabat publik dalam menentukan status tanah. Ia mengatakan, dengan membuka datadata tentang tanah telantar dan nominatif penggarap tanah HGU merupakan kontrol publik kepada pejabat yang akan menerbitkan SK. Untuk itu, ia mengatakan menyatakan bahwa data informasi yang diminta Pemohon adalah informasi terbuka. Usai pembacaan dissenting opinion, Ketua Majelis Komisioner Abdulhamd mengatakan Putusan ini akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari kerja. “Jika dalam rentang waktu 14 hari setelah naskah putusan diterima parapihak ada keberatan dari salah satunya, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara,” kata dia. Menanggapi hal itu, kuasa Pemohon Syarif Hidayat tidak memberikan komentar dan menerima

putusan tersebut. Sementara Termohon ataupun kuasanya tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan tersebut. --------------------------------------------

Inkonsisten dalam Legal Standing, KPK Kalah di Sidang KIP

A

kibat inkonsisten dalam hal legal standing, Pemohon informasi Koran Penelusuran Kasus (KPK) kalah dalam sidang Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP). Ketua Majelis Komisioner (MK) Abdulhamid Dipopramono beranggotakan Yhannu Setyawan dan John Fresly menetapkan Putusan Sela di Ruang Sidang KIP Jakarta, Senin (21/4). Dalam amar putusannya, MK menolak untuk seluruhnya informasi yang diminta Pemohon kepada Termohon Perum PPD (Perusahaan Pengangkutan Djakarta). Dalam sidang ajudikasi yang menetapkan Putusan Sela terhadap sengketa dengan nomor registrasi 007/I/KIP-PS/2014 itu, kuasa Pemohon KPK Sutarno saat menjelaskan legal standing menyatakan maju sebagai Pemohon Perorangan. Namun dalam data permohonan sengketa informasi yang diterima Panitera KIP sebelumnya, ia masuk menggunakan nama KPK dengan dasar hukum perusahaan berupa CV sehingga dinilai MK sebagai bentuk inkonsistensi. Dari sisi ketentuan Perki 1/2013 persyaratan sebagai pengaju badan hukum pun tidak memenuhi syarat. Selain bermasalah dari sisi legal standing, juga disebutkan dalam amar putusan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat batas waktu permohonan sengketa informasi karena terlalu lama dari ketentuan hukum. Dalam tanggapannya pasca-pembacaan putusan, kuasa KPK menyatakan menerima Putusan Sela


27

Sidang KI Pusat tersebut dan jika ada permohonan berikutnya ia akan maju sebagai pemohon dari Perorangan yang hanya disyaratkan untuk menunjukkan KTP. Sejumlah sidang ajudikasi lainnya, juga ditangani sejumlah Komisioner KIP, seperti pada sidang ajudikasi antara Pemohon perorangan Dwi Nordani terhadap Termohon Kanwil Departemen Agama DKI Jakarta dan Madrasah Ibtidaiyah Al Barkah Jakarta, dipimpin Ketua MK Dyah Aryani beranggotakan Evy Trisulo dan Yhannu Setyawan. Juga Sidang ajudikasi antara Pemohon perorangan Yeremias Buku Weko terhadap Termohon Komisi Informasi DKI Jakarta dipimpin Ketua MK Henny S Widyaningsih beranggotakan Rumadi dan Evy Trisulo. Namun dalam sidang ini Pemohon sakit sehingga ditunda hingga 28 April 2014. Sidang ajudikasi lainnya, antara Pemohon Poltak Simanjuntak & Parners terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipimpin Ketua MK Rumadi beranggotakan John Fresly dan Evy Trisulo. Sementara pada sidang ajudikasi antara LSM Leksos Nurani Nusantara terhadap Ditjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan yang dipimpin Ketua MK Dyah Aryani beranggotakan Yhannu Setyawan dan Abdulhamid Dipopramono. Adapun pemohon perorangan Muhammad Hidayat S terhadap Termohon Mahkamah Agung RI dipimpin Ketua MK John Fresly beranggotakan Rumadi dan Henny S Widyaningsih, namun Pemohon dan Termohon tidak hadir. -------------------------------------------

Enam Sidang KIP Didominasi Pemohon Pribadi

S

idang sengketa informasi yang ditangani Komisi Informasi Pusat (KIP) pada hari Kamis (17/4) didominasi Pemohon pribadi atau perorangan. Dari enam sidang yang digelar, hanya satu sengketa yang mengatasnamakan Pemohon informasi bukan perorangan, yakni dari Yayasan. Pada sidang pertama antara Pemohon Sumardjono terhadap Termohon Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dipimpin Ketua Majelis Komisioner Abdulhamid Dipopramono beranggotakan Rumadi dan Henny S Widyaningsih serta Mediator Yhannu Setyawan. Dalam sidang sengketa informasi pertama itu, Termohon yang seharusnya mendapat mandat atau kuasa dari atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenakertrans yaitu Sekretaris Jenderal namun kuasa diberikan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) yang bukan atasan PPID sehingga persidangan belum bisa dilanjutkan karena kuasa Termohon dianggap belum memiliki legal standing berdasarkan UU KIP.


Untuk sengketa informasi dengan register 034/I/KIP-PS/2014 antara Pemohon Herberth Sitorus melawan Termohon Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dipimpin Ketua Majelis Komisioner John Fresly beranggotakan Henny S Widyaningsih dan Abdulhamid Dipopramono serta Mediator Dyah Aryani. Lalu sengketa register 012/I/KIP-PS/2014 antara Pemohon Horas Napitupulu terhadap Termohon Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan dipimpin Ketua Majelis Komisioner Dyah Aryani beranggotakan Evy Trisulo dan Henny S Widyaningsih dengan Mediator John Fresly. --------------------------------------------

KIP Undang Pimpinan DPR dan KPK sebagai Saksi Perkara LHP Hambalang

Untuk itu, persidangan register 031/I/KIPPS/2014 tersebut akan dilanjutkan pada 25 April 2014 dengan harapan kuasa Termohon telah mendapatkan mandat resmi dari Sekjen Kemenakertrans selaku atasan PPID. Pada sidang lainnya dengan nomor register 011/I/KIP-PS/2014, antara Pemohon Horas Napitupulu terhadap Termohon Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI, majelis dipimpin Ketua Majelis Komisioner Dyah Aryani beranggotakan John Fresly dan Evy Trisulo serta Mediator Henny S Widyaningsih. Satu-satunya sidang yang Pemohonnya mengatasnamakan yayasan, yaitu Yayasan Perlindungan Konsumen Paragon, dengan kuasa Puji Iman Jarkasih, sidang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Yhannu Setyawan beranggotakan Dyah Aryani dan Henny S Widyaningsih serta Mediator John Fresly. Sidang ajudikasi lainnya, antara Permohon Sunaki Matram melawan Termohon Pusat Laboratorium dan Forensik Polri dipimpin Ketua Majelis Komisioner Evy Trisulo beranggotakan John Fresly dan

28

Abdulhamid Dipopramono dengan Modiator Henny S Widyaningsih.

S

idang ajudikasi antara Pemohon informasi LSM Pattiro terhadap Termohon Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Hambalang, masih berlangsung alot. Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Pusat menetapkan mengundang saksi dari DPR RI dan KPK. Perkara aquo ditangani Ketua MK John Fresly beranggotakan Yhannu Setyawan dan Abdulhamid Dipopramono. Sidang pada Senin (14/4) merupakan sidang ketiga. Pada persidangan kali ini Pemohon diwakili oleh kuasanya, Ari Setiawan, sementara Termohon tidak hadir dengan alasan kesibukan. Pemohon mengatakan, permohonan informasi hasil audit

Sidang KI Pusat investigatif BPK tentang Pembangunan Stadion Hambalang I dan II berupa berkas hardfile yang telah dilengkapi dengan pengesahan pejabat berwenang, sulit dimohon oleh publik tetapi justru telah diberikan kepada DPR RI. Pada sidang sebelumnya, Termohon menyampaikan tanggapan yang menyatakan bahwa informasi yang dimohon merupakan informasi dikecualikan. Laporan tersebut adalah LHP yang memuat hasil pemeriksaan investigatif dan fraud forensic. Termohon menerangkan LHP telah diberikan kepada pihak berwenang untuk proses penegakan hukum, yaitu KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun BPK juga telah memberikannya kepada DPR RI. Dalam tanggapannya di persidangan, Pattiro mengatakan, “Jika informasi itu dikecualikan karena dikhawatirkan akan mengganggu proses penegakan hukum jika dibuka, maka kenapa justru diberikan ke DPR?” Kuasa hukum Pattiro menyatakan bahwa sesuai UndangUndang tentang BPK maka jika suatu LHP telah diberikan kepada DPR, sifatnya sudah merupakan informasi yang terbuka untuk publik. Pada sidang Senin (14/4) ini Ketua MK John Fresly maupun anggota MK Yhannu Setyawan mengatakan, untuk mendapatkan keterangan yang akurat tentang informasi tersebut maka perlu menghadirkan saksi dari DPR RI dan KPK. “Saya perintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengundang Pimpinan KPK dan Pimpinan DPR RI untuk hadir sebagai saksi pada sidang ajudikasi 24 April 2014,” kata John. ---------------------------------------------

KIP Hadirkan Ahli di Sidang BPN Ciamis

K

omisi Informasi Pusat (KIP) menghadirkan Ahli pada sidang ajudikasi lanjutan antara Pemohon Informasi Imam Bambang Setiawan dengan Termohon Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ciamis. Ketua Majelis Komsioner Abdulhamid Dipopramono beranggotakan Evy Trisulo dan Yhannu Setyawan menyidangkan perkara aquo dengan Nomor Register 039/IV/KIP-PS/2013 di Ruang Sidang KIP Jakarta, pada Senin (14/4). Pada persidangan yang merupakan sidang kelima, dihadirkan Ahli Hukum Pertanahan Enny Koeswarni dari Universitas Indonesia. Sidang kelima ini berlangsung tanpa kehadiran Termohon BPN Ciamis. Kepala BPN Ciamis Riswan Suhendi telah memberitahukan ketidakhadirannya melalui surat karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Sementara Pemohon diwakili kuasa hukumnya, Anang Fitriana dan Syarif Hidayat. Sebelum memberikan keterangan di persidangan, Ahli Enny Koeswarni diambil sumpahnya oleh Ketua Majelis Komisioner dengan cara Islam, di bawah Al Quran, oleh petugas KIP yang sudah dipersiapkan. Sidang ini digelar setelah sidang pertama di Jakarta dan tiga sidang berikutnya di Kota Ciamis, termasuk sidang Pemeriksaan Setempat di Kantor Pertanahan Ciamis. Enny memberikan kesaksian bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon bisa dibagi ke dalam dua bagian, yakni pertama tentang penetapan tanah tersebut sebagai tanah telantar dan kedua redistribusi yang termasuk di dalamnya berisi data nominatif. Keduanya ditetapkan dengan SK yang berbeda. Menurut Eny, sebelum SK pertama keluar, semua informasi merupakan informasi tertutup/dikecualikan. Demikian juga, untuk data kedua otomatis tidak bisa diberikan karena SK pertama belum keluar. Pada perkara aquo, dua permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon adalah pertama berupa data informasi identifikasi tanah terlantar di Ciamis yang dimiliki tujuh perusahaan besar pemegang Hak Guna Usaha (HGU), dan kedua adalah data nominatif calon penggarap tanah pada tanah tersebut. Sidang berikutnya akan digelar tanggal 24 April 2014 dengan agenda pembacaan putusan. ---------------------------------------------

Putusan Sela KIP Kabulkan Pencabutan Sengketa Sarvodaya

S

ebanyak 22 sengketa informasi yang dicabut Pemohon LSM Sarvodaya dari register Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di Komisi Informasi Pusat (KIP) telah direspons dengan Putusan Sela. Dalam sidang ajudikasi dengan sengketa nomor 177/V/KIP-PS-A/2012 antara Pemohon Sarvodaya melawan Termohon Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Ketua Majelis Komisioner Evy Trisulo beranggotakan Abdulhamid Dipopramono dan John Fresly menetapkan Putusan Sela di Ruang Sidang KIP Jakarta, Senin (17/3). Sementara itu, sebelum sidang ajudikasi Putusan Sela tersebut, Ketua Majelis Komisioner John Fresly beranggotakan Dyah Aryani dan Evy Trisulo masih memeriksa legal standing tujuh sengketa informasi Pemohon Sarvodaya melawan tujuh Satker (Satuan Kerja) di Kementerian Sosial. Demikian juga Ketua Majelis Komisioner Yhannu Setyawan beranggotakan Henny S Widyaningsih dan Dyah Aryani menyidangkan Pemohon Sarvodaya melawan Termohon Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi delapan Satker. Di perkara lain, Ketua Majelis Komisioner Henny S Widyaningsih beranggotakan John Fresly dan Yhannu Setyawan tetap menggelar sidang ajudikasi antara Pemohon Sarvodaya melawan Termohon Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi 3 Satker. Dalam sidang ajudikasi Putusan Sela yang mengabulkan pencabutan sengketa informasi Pemohon Sarvodaya melawan Termohon Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Majelis Komisioner membacakan pertimbangannya. Bahwa Pemohon mengajukan surat pencabutan


29

Sidang KI Pusat Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Ketua KIP tertanggal 13 Maret 2014 dengan alasan bahwa data informasi tahun 2010 dan 2011 yang diminta sudah kurang valid mengingat saat ini sudah tahun 2014.

disidangkan KIP sudah dicabut. Termasuk perkara yang disidangkan Ketua MK Evy Trisulo beranggotakan Abdulhamid Dipopramono dan John Fresly pada Jumat (14/3) melawan Termohon Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI.

Dalam musyawarah Majelis Komisioner 17 Maret 2014, disimpulkan bahwa pencabutan permohonan tidak perlu mendapat persetujuan Termohon, oleh karenanya pencabutan permohonan informasi tersebut dapat dikabulkan. Majelis Komisioner memerintahkan kepada Panitera Ramlan Achmad untuk mencoret permohonan sengketa informasi Nomor 177/V/KIP-PS-A/2012 dari register sengketa di Komisi Informasi Pusat.

Meski demikian, MK yang diketuai Evy Trisulo tetap melakukan pemeriksaan legal standing sekaligus memeriksa pokok perkara sengketa Nomor 177/V/KIP-PSM/2012 karena masih menggunakan Perki II/2010 yang sebelumnya didahului mediasi gagal pada 2013. Dalam persidangan itu, atasan PPID Ditjen Bea dan Cukai memberikan surat kuasa kepada Rizal Apian, Zein Firmansyah, Arief Rahman Hakim, dan Herry Siswanto, serta enam lainnya yang berhalangan hadir.

--------------------------------------------

LSM Sarvodaya Cabut 22 Sengketanya di KIP

S

ehari setelah pembacaan Putusan Sela oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menolak satu permohonannya, Pemohon LSM Sarvodaya-KPODI mencabut sekaligus 22 sengketanya. Pemohon ditolak karena beberapa sebab, di antaranya legal standing yang tidak memenuhi sebagai badan hukum yang harus mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM sesuai ketentuan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2013. Ketua Majelis Komisioner (MK) Yhannu Setyawan beranggotakan Abdulhamid Dipopramono dan John Fresly pada sidang ajudikasi Pemohon melawan Termohon Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI di Ruang Sidang KIP Jakarta, Kamis (13/3), menolak seluruh permohonan sengketa karena selain tidak memenuhi legal standing juga melebihi batas waktu dari syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangan. Namun pada surat pencabutan perkara Pemohon LSM Sarvodaya, Jumat (14/3), yang ditandatangani Ketuanya Parta Timbo, menyebutkan alasan pencabutan itu karena saat ini data informasi yang diminta sudah tidak relevan lagi. Dengan demikian, seluruh perkara sengketa informasi Sarvodaya yang sedang

30


Sementara pada sidang sengketa Nomor 108/V/KIP-PS/2013 antara Pemohon melawan Termohon dari Trans-Jakarta yang disidangkan Ketua MK Henny S Widyaningsih beranggotakan Evy Trisulo dan Dyah Aryani, pada Kamis (13/3), akan dilanjutkan 24 Maret 2014. Demikian juga dengan sidang ajudikasi Nomor 109/V/KIP-PS/2013 antara Pemohon melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang disidangkan Ketua MK John Fresly beranggotakan Rumadi dan Yhannu Setyawan pada hari yang sama, akan dilanjutkan setelah mendapatkan surat panggilan kedua kepada para pihak.Sehari setelah pembacaan Putusan Sela oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menolak satu permohonannya, Pemohon LSM Sarvodaya-KPODI mencabut sekaligus 22 sengketanya.

Pemohon ditolak karena beberapa sebab, di antaranya legal standing yang tidak memenuhi sebagai badan hukum yang harus mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM sesuai ketentuan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1/2013.

Ketua Majelis Komisioner (MK) Yhannu Setyawan beranggotakan Abdulhamid Dipopramono dan John Fresly pada sidang ajudikasi Pemohon melawan Termohon Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI di Ruang Sidang KIP Jakarta, Kamis (13/3), menolak seluruh permohonan sengketa karena selain tidak memenuhi legal standing juga melebihi batas waktu dari syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangan. Namun pada surat pencabutan perkara Pemohon LSM Sarvodaya, Jumat (14/3), yang ditandatangani Ketuanya Parta Timbo, menyebutkan alasan pencabutan itu karena saat ini data informasi yang diminta sudah tidak relevan lagi. Dengan demikian, seluruh perkara sengketa informasi Sarvodaya yang sedang disidangkan KIP sudah dicabut. Termasuk perkara yang disidangkan Ketua MK Evy Trisulo beranggotakan Abdulhamid Dipopramono dan John Fresly pada Jumat (14/3) melawan Termohon Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI. Meski demikian, MK yang diketuai Evy Trisulo tetap melakukan pemeriksaan legal standing sekaligus memeriksa pokok perkara sengketa Nomor 177/V/KIP-PSM/2012 karena masih menggunakan Perki II/2010 yang sebelumnya didahului mediasi gagal pada 2013. Dalam persidangan itu, atasan PPID Ditjen Bea dan Cukai memberikan surat kuasa kepada Rizal Apian, Zein Firmansyah, Arief Rahman Hakim, dan Herry Siswanto, serta enam lainnya yang berhalangan hadir. Sementara pada sidang sengketa Nomor 108/V/KIP-PS/2013 antara Pemohon melawan Termohon dari Trans-Jakarta yang disidangkan Ketua MK Henny S Widyaningsih beranggotakan Evy Trisulo dan Dyah Aryani, pada Kamis (13/3), akan dilanjutkan 24 Maret 2014. Demikian juga dengan sidang ajudikasi Nomor 109/V/KIP-PS/2013 antara Pemohon melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang disidangkan Ketua MK John Fresly beranggotakan Rumadi dan Yhannu Setyawan pada hari yang sama, akan dilanjutkan setelah mendapatkan surat panggilan kedua kepada para pihak. -------------------------------------------

Sidang KI Pusat KIP Sidangkan 17 Sengketa Sarvodaya dalam Sehari

K

omisi Informasi Pusat (KIP) berhasil menyidangkan 17 sengketa informasi yang diajukan LSM Sarvodaya KPODI dalam satu hari. KIP menetapkan tiga Majelis Komisioner (MK) guna menangani 17 sengketa tersebut, masing-masing Ketua MK John Fresly beranggotakan Evy Trisulo dan Dyah Aryani, Ketua MK Yhannu Setyawan beranggotakan Henny S Widyaningsih dan Dyah Aryani, serta Ketua MK Henny S Widyaningsih beranggotakan John Fresly dan Yhannu Setyawan di Ruang Sidang KIP, Senin (10/3). Adapun Abdulhamid Dipopramono dan Rumadi bertindak selaku mediator di perkara tersebut. Pada sidang ajudikasi pertama yang menangani sengketa informasi antara Pemohon LSM Sarvodaya melawan Termohon Kementerian Sosial RI, berlangsung tanpa dihadiri Termohon. Majelis Komisioner yang terdiri dari John Fresly, Evy Trisulo, dan Dyah Aryani menyidangkan enam sengketa sekaligus karena Termohonnya sama, yakni Kemensos, hanya berbeda satuan kerja (Satker), masing-masing dengan Nomor sengketa 117/V/KIP-PS/2013, 118/V/KIPPS/2013, 119/V/KIP-PS/2013, 120/KIPPS/2013, 123/KIP-PS/2013, 125/KIPPS/2013, dan 126/KIP-PS/2013. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Senin 17 Maret 2014. Untuk sidang ajudikasi kedua, Yhannu Setyawan, Henny S. Widyaningsih, dan Dyah Aryani menyidangkan Pemohon LSM Sarvodaya melawan Termohon Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan delapan sengketa sekaligus.

Adapun nomor sengketanya, masingmasing 106/V/KIP-PS/2013, 107/V/KIPPS/2013, 110/V/KIP-PS/2013, 112/V/KIPPS/2013,113/V/KIP-PS/2013, 121/V/KIPPS/2013, 122/V/KIP-PS/2013, dan 124/V/KIP-PS/2013. Sidang juga akan dilanjutkan pada 17 Maret 2014 pada pukul 13.00 WIB. Sementara pada sidang ajudikasi ketiga pada sore harinya, Majelis Komisioner Henny S Widyaningsih, John Fresly, dan Yhannu Setyawan menyidangkan sengketa informasi antara Pemohon LSM Sarvodaya yang diwakili langsung oleh ketuanya, Parta Timbo, melawan Termohon Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Jumlah sengketa yang diajukan sebanyak tiga perkara, masing-masing Nomor 111/V/KIP-PS/2013, 114/V/KIP-PS/2013, dan 266/IX/KIP-PS/2013. Sidang lanjutan akan dilakukan pada Senin 17 Maret 2014 pada pukul 15.00 dan 16.00 WIB.

Sidang berlangsung lancar mulai Pukul 10.00 hingga 11.30 WIB. Dari pihak Termohon hadir Plt Sekretaris Jenderal BPK Nizam Burhanudin selaku Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), Kepala PPID/Karohumas BPK Bahtiar Arif, beserta enam orang staf PPID. Termohon disengketakan oleh Pemohon LSM Pattiro, dengan Nomor Register Sengketa Informasi 364/XI/KIP-PS/2013, karena Termohon tidak bersedia memberikan data informasi hasil audit Hambalang I dan Hambalang II. Sebelumnya, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada PPID BPK

Pada sidang kedua dan ketiga, sebagian Terhomon hadir namun masih ada diantaranya yang belum membawa surat tugas atau kuasa dari atasan PPID yang bersangkutan. Fokus pemeriksaan pada sidang ajudikasi pertanma ini masih pemeriksaan keabsahan dari dokumen legal standing dari Pemohon dan Terhomon. ------------------------------------------

Pemeriksaan Setempat di Kantor BPK Berlangsung Lancar

M

ajelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat melaksanakan sidang ajudikasi dengan agenda Pemeriksaan Setempat mengenai data informasi hasil audit kasus Hambalang I dan II yang dilakukan terhadap Termohon Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan tersebut berlangsung lancer. Ketua Majelis Komisioner John Fresly bersama anggota Abdulhamid Dipopramono dan Yhannu Setyawan didampingi Panitera Pengganti Ramlan Ahmad dan Tenaga Ahli Agus Wijayanto bersidang di ruang rapat Ditama Binbangkum Gedung Baru KPK lantai 7 Jakarta, Jumat (21/2).

RI pada 28 Agustus 2013. Adapun data informasi yang diminta adalah hasil audit BPK tentang Pembangunan Stadion Hambalang Jilid I dan Jilid II berupa berkas hardfile yang telah dilengkapi dengan pengesahan stempel dan tanda tangan pejabat berwenang. Kemudian pada 2 September 2013, Termohon menyampaikan tanggapan atas permohonan informasi yang menyatakan terdapat informasi publik yang dikecualikan, yaitu LHP yang memuat hasil pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan fraud forensic. Pada 12 September 2013, Pemohon menyampaikan keberatan dan dijawab Termohon pada 24 Oktober 2013. Akhirnya pada 14 November 2013, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke KI Pusat. Pemeriksaan setempat di kantor BPK ini merupakan sidang ketiga dari perkara tersebut. ----------------------------------------------


31

Kegiatan KI Provinsi Wujudkan Tujuan UU KIP, KI Banten Gandeng BPAD dan PPID

KI Lampung Bersama Mahasiswa Dorong Keterbukaan Pembangunan

M

K

etua Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten Alamsyah Basri mengatakan bahwa mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik merupakan salah satu dari tujuh tujuan Undang-undang 14 tahun 2008. “Tujuan ini seharusnya juga menjadi PR besar bagi para stakeholder negara ini, terutama adalah para komisioner Komisi Informasi karena sejatinya komisi informasi adalah lembaga mandiri yang ber fungsi menjalankan undang-undang ini,” kata Alamsyah kepada KI Online, Sabtu (14/6). Ia mengatakan kerjasama dengan Badan Publik (BP) terkait upaya dalam merealisasikan salah satu tujuan undangundang ini menjadi suatu kewajiban para komisioner untuk diwujudkannya. “Sehingga posisi komisioner yang "melulu" berperan hanya sebagai majelis pemeriksa dan pemutus sengketa harus diperluas dengan peran sebagai seorang Negarawan,” katanya. Dijelaskannya fungsi kenegarawanan komisioner komisi Informasi harus diwujudkan dalam narasi-narasi besar dan kemudian diupayakan bisa direalisasikan dalam bentuk perbaikan sistem informasi pemerintahan, sistem kearsipan pemerintahan dan sistem keterbukaan Informasi publik dalam tatakelola pemerintahan. Untuk itulah Komisi Informasi Provinsi Banten pada tahun 2014 mentargetkan terbentuknya Ruang Informasi dan Dokumentasi di semua SKPD di pemerintahan provinsi Banten dan di tiga dari delapan Kabupaten/Kota yang ada. Kerjasama ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan tujuan UU 14 /2008.

32


ahasiswa dan pemuda harus pro aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan khususnya di Provinsi Lampung. Sebab, pengawasan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Demikian ajakan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi, saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk GEMILANG (Gerakan Membangun Bumi Lampung), yang diselenggarakan di Wisma Unila, Sabtu (14/6).

"Kasus-kasus korupsi, manipulasi, dan sejenisnya merupakan faktor-faktor yang menghambat pembangunan. Anggaran harusnya dapat dirasakan masyarakat melalui hasil pembangunan tapi kemudian tidak sampai karena kasus-kasus korupsi. Ini harus diawasi, dan sebagai agen perubahan maka mahasiswa harus berada di garis terdepan dalam pembangunan," terangnya. Menurut Juniardi, landasan untuk keterbukaan informasi dalam kebijakan, kinerja, anggaran dan sebagainya sudah kuat. Antara lain dengan adanya UU No.14 ttg Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pencegahan korupsi, dan sebagainya. "Namun ini di daerah juga belum menjadi ruh dalam menjalankan pemerintahan di daerah," sesalnya. Padahal, lanjut dia, transparansi merupakan alat yang efektif dalam mencegah korupsi yang telah mengakar di daerah. Acara GEMILANG adalah sebuah acara diskusi yg mempertemukan pakar dan pemerintah dengan pemuda Lampung untuk membahas permasalahan pendidikan dan lingkungan di Lampung.

KI Sumut Lacak Kecurangan Hasil Pileg 2014

K

omisi Informasi (KI) Sumetera Utara melacak kecurangan Pemilu Legislatif (Pileg) melalui diskusi bertema: “Melacak Jejak Kecurangan Pemilu Dengan UU Keterbukaan Informasi Publik”. Diskusi diikuti 70 peserta berbagai kalangan itu digelar, Senin (5/6) di Restaurant Garuda Medan. Peserta terdiri dari Bawaslu Sumut, Parpol di Sumut, Humas Poldasu, Humas Kejati Sumut, Humas Pengadilan Tinggi Medan, Kapendam I/BB, Caleg yang kalah dan berhasil di Pileg 2014, PWI Sumut, AJI Medan, IJTI Medan, Forum Jurnalis Perempuan Sumut, Forum Wartawan Muslim Sumut, Medan Pers Club (MPC ) yang semuanya dihadiri para ketuanya, mahasiswa, pers dan LSM/Ormas. Pembicara dalam diskusi ini adalah Drs Shohibul Ansori Siregar MSi seorang pengamat politik UMSU, Dr Amir Purba MA dan Ketua KI Sumut HM Zaki Abdullah dengan moderator Mayjen Simanungkalit yang juga Wakil Ketua KI Sumut. Pada akhir diskusi dihasilkan rekomendasi yang ditandatangani semua Komisioner KI Sumut yang terdiri dari ketua dan wakil ketua bersama Komisioner HM Syahyan RW, Robinson Simbolon, dan Ramdeswati Pohan. Adapun rekomendasinya, pertama karena

begitu massif dan terstrukturnya pelanggaran dan manipulasi dalam pemilu 2014 secara nasional (money politics, penggelembungan suara, penggembosan suara, pemalsuan data dokumen) yang menyebabkan Pemilu 2014 menjadi pemilu terburuk sepanjang sejarah, maka disepakati untuk menyerukan perhitungan suara ulang di seluruh TPS di SumutProvinsi Sumatera Utara. Jika tidak dilakukan perhitungan ulang suara, maka

Kegiatan KI Provinsi pemilu 2014 tidak dapat diterima sebagai atribut dan bagian serta prosedur yang identik dengan demokrasi. Kedua jika dengan langkah penyelamatan tersebut diatas akan memerlukan waktu melampaui batas tanggal 9 Mei 2014 sebagai batas akhir penetapan hasil pemilu 2014 sesuai tahapan, maka diperlukan penerbitan Perpu oleh Presiden RI. Ketiga semua orang yang terbukti bersalah dengan terlibat dalam manipulasi dan kecurangan pemilu 2014 wajib dihukum.Caleg dan parpol didiskualifikasi serta dinyatakan sebagai orang dan parpol yang tidak boleh mengikuti pemilu sampai kapan pun. Keempat, Pemilu 1955 dan pemilu 1999 tercatat pemilu terbaik sepanjang sejarah karena penyelenggaranya adalah parpol. Karena itu, UU pemilu ke depan harus menegaskan penyelenggara pemilu bukan orang-orang yang disebut profesional, independen dan berintegritas sebagaimana difahamkan sejak pemilu 2004 sampai 2014. Parpol sebagai penyelenggara pemilu akan sangat perduli data penduduk, DPT, sosialisasi, akses pemberian suara, kejujuran dan keadilan dalan perhitungan suara. Karena itu penyelenggara pemilu adalah parpol. Kelima dalam UU Pemilu ke depan harus dipertegas dan diperjelas money politics dan sanksi untuk itu. Keenam mendukung rencana langkah Komisi A DPRDSU untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban kepada penyelenggara pemilu. Ketujuh mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku kecurangan Pemilu dan mengurung para pelaku di Penjara. Kedelapan mendesak pemerintah agar mempertegas pembatasan masa tugas penyelenggara Pemilu di tingkat PPS dan PPK. Karena kecurangan Pemilu, juga disebabkan bercokolnya oknum-oknum tertentu sebagai Ketua PPS dan PPK tanpa pernah diganti. Kesembilan mendesak pemerintah menerapkan sistem elektronik online, dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya pada tahapan pemberian suara dan penghitungan hasil suara. Terakhir mendesak semua pihak agar menyelesaikan Sengketa Informasi Pemilu sesuai mekanisme UU KIP khususnya

Perki 1/2014 tentang Pelaksanaan Sengketa Informasi Pemilu.

KI Kepri Bersama Dosen Sosialisasi Transparansi Anggaran

K

etua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau (KI Kepri) Liesminidiningsih melakukan kegiatan sosialisasi mengenai transparansi, bekerja sama dengan para dosen dari seluruh perguruan tinggi di Kepri. Kepada KI Online, Kamis (5/6). Liesmi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut lebih khusus mengangkat tentang keterbukaan anggaran di seluruh lembaga pemerintah maupun perguruan tinggi dalam rangka pencegahan korupsi. “Kegiatan kami meliputi kunjungan ke sejumlah perguruan tinggi serta melakukan aksi di jalanan dengan membagikan stiker gerakan transparansi anggaran,” kata Liesmi. Dia bersama Komisioner Kepri lainnya diundang oleh gubernur untuk menghadiri pembukaan MTQ tanggal 6 Juni 2014 di Batam. Ia melanjutkan bahwa kegiatan sosialisasi transparansi ke masyarakat sengaja dilaksanakan sebagai bentuk partisipasi Komisi Informasi dalam melakukan pencegahan korupsi. Apalagi menurutnya, sejak empat tahun KI Kepri terbentuk hingga saat ini, baru sekitar 40 persen tingkat kepatuhan Badan Publik (BP) dalam menjalankan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan BP, menurut ia, tidak lepas dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan KI Kepri jika sosialisasi ke tujuh Kabupaten/Kota Kepri karena kawasannya luas dan dipisahkan laut bebas. “Kami tidak bisa sering sosialisasi ke sejumlah daerah yang jaraknya jauh dan harus menggunakan kapal laut dengan biaya mahal karena anggaran sangat

terbatas,” sambungnya. Untuk itu, baru tiga daerah yang sudah mematuhi keterbukaan informasi publik, yaitu Provinsi Kepri, Pemkot Batam, dan Pemkab Lingga. Liesmi menyampaikan bahwa salah satu kegiatan KI Kepri yang cukup menyita perhatian selain persidangan sengketa informasi adalah seleksi calon Komisioner baru. “Dari ratusan peserta, sudah mengerucut menjadi 11 nama yang akan menunggu waktu pemanggilan fit and proper test di DPRD Provinsi Kepri,” kata dia. Liesmi sendiri menyatakan ikut seleksi calon Komisioner KI Kepri untuk periode kedua, yakni tahun 2014-2018. “Alhamdulillah sampai ke tahap dipanggil fit and proper test saya lolos,” kata dia. ---------------------------------------------

Dorong Pembentukan PPID, KI Sulsel Sosialisasi ke Lembaga Pendidikan

K

etua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan Aswar Hasan bersama para Komisioner Rayu Daswati Budi, Matte Wakkan, dan Muhammad Hidayat Nahwi Rasul menggelar kegiatan sosialisasi UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di kalangan Lembaga Pendidikan Sulsel. KI Sulsel sebagai lembaga Negara yang mengawal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP melakukan sosialisasi dalam rangka mendorong setiap badan publik untuk membentuk PPID. Untuk itu, KIP Sulsel telah melakukan sosialisasi pada berbagai badan publik. Terakhir ini KIP Sulsel sosialisasi pada Badan Publik Pemerintah kategori lembaga pendidikan. Hal tersebut didasari mengingat kota Makassar sering digelari Kota Demo. Sosialisasi ini dilaksanakan di Hotel Grand Imawan, Makassar pada Senin 26 Mei 2014


33

Kegiatan KI Provinsi dengan tema Mewujudkan Perguruan Tinggi yang Transparan dan Terbuka di Sulawesi Selatan. Paparan materi yang dipresentasikan Komisioner KIP Sulsel adalah; Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance; Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Sulawesi Selatan; Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Pentingnya PPID dalam Pelayanan Informasi Publik; Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi Masyarakat dalam Keterbukaan Informasi Publik, dan; Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Penyelenggaraan Pendidikan di Pergutan Tinggi. ---------------------------------------------

KI DIY Laporkan Sengketa SUTET ke Ketua KIP

Oleh karena wilayah operasi PLN Jawa Bali tidak hanya di DIY, maka KI DIY menanyakan mekanisme penanganan sengketa tersebut. Terkait sengketa tersebut Ketua KIP mengatakan kasusnya sudah dikabarkan dan diproses oleh Komisioner PSI di KIP, yaitu Dyah Aryani. Komisioner Dyah Aryani lewat saluran telepon minta agar KI DIY minta kepada si Pemohon untuk segera mengajukan register ke KIP sehingga sengketa akan bisa segera ditangani oleh KIP. ---------------------------------------------

KI Sulteng Sukses Terapkan Perki Pemilu

P

ada Jumat (23/5) Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono berkunjung ke sekretariat Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KI DIY) di Yogyakarta. Dalam kunjungannya, Ketua KIP ditemui oleh Ketua KI DIY Dewi Amanatun Suryani, Wakil Ketua Istiatun, serta Komisioner Siti Roswati Handayani dan Sarworo Suprapto. Dalam pertemuan itu, mereka membahas tentang berbagai hal seperti persoalan sekretariat, sengketa informasi, rencana Rakernis dan Rakornas, sampai ke hal-hal yang bersifat umum.

B

ertempat di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah (KI Sulteng), pada Rabu (21/5) Majelis Komisioner KI Sulteng menyidangkan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) antara Pemohon Partai Nasdem Provinsi Sulteng terhadap Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng. Partai Nasdem meminta informasi publik berupa form C1 Plano untuk diperlihatkan pada Pemohon.

Secara khusus KI DIY juga melaporkan adanya sengketa yang masuk dari masyarakat yang huniannya dilewati oleh jaringan aliran listrik SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi). Sengketa dijukan oleh Forum Masyarakat Terkena Proyek Jaringan SUTET 500 KW dari Desa Semoyo, Patuk, Kabupaten Gunungkidul terhadap PT PLN (Unit Induk Pembangkit) Jawa Bali di Surabaya.

Pada sidang ini KI Sulteng menggunakan Perki 1/2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur PSI (Perki Pemilu) sebagai dasar pijakan proses dan keputusan sidang. KI Sulteng merupakan KI pertama yang


Sementara itu pada persidangan lainnya, Ketua Majelis Komisioner KI Sulteng Salman Hadiyanto beranggotakan Isman dan Syukriah putuskan Pemohon LSM Agra menangkan sengketa informasi terhadap Termohon BPN Sulteng. Putusan itu kemudian dikuatkan Mahkamah Agung pada 12 Mei 2014 setelah Kasasi Termohon ditolak. ---------------------------------------------

Komisioner KI Jateng Periode Kedua Terpilih, Rahmulyo Terpilih Kembali

K

Dalam sidang yang berlangsung sehari itu, Majelis yang diketuai Abas Rahim dengan anggota Salman Hadianto dan Isman memutuskan bahwa informasi yang diminta termasuk kategori Informasi Publik yang bersifat terbuka. Majelis memerintahkan Termohon untuk memenuhi permintaan Pemohon. Pihak Termohon yang diwakili oleh Ketua Bidang Hukum KPU Sulteng menyatakan bersedia memenuhi putusan dimaksud.

34

menerapkan Perki 1/2014 yang menangani sengketa informasi Pemilu. Proses persidangan di KI Sulteng tersebut berlangsung selama satu hari dan Majelis Komisioner segera dapat membuat putusan.

omisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (KI Jateng) merupakan KI Daerah pertama yang saat ini memasuki periode kedua. Komisi A DPRD Jateng telah memilih lima Komisioner

untuk periode 2014-2018. Mereka adalah Rahmulyo Adiwibowo, Sosiawan, Zainal Abidin, Nur Fuad, dan Handoko Agung Saputro. Mereka terpilih dari 14 calon Komisoner yang disodorkan Gubernur Jateng untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pada 13-14 Mei 2014. Rahmulyo Adiwibowo, satu-satunya Komisioner KI Jateng yang berhasil terpilih kembali menyampaikan harapannya ke KI Online, Jumat (30/5) lewat sambungan telepon, bahwa seyogianya Gubernur Jateng dapat segera melantik Komisioner KI Jateng. “Saya dengar SK-nya sudah ada tinggal menunggu pelantikan, karena sekarang ini sudah banyak sengketa informsi yang menunggu untuk ditangani segera,” ujar lelaki yang akrab disapa

Kegiatan KI Provinsi Bowo itu usai menghadiri peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad di Kantor Gubernur Jateng. Ia mengatakan, pelantikan seharusnya segera dilaksanakan karena seleksi calon Komisioner sudah molor dan sebelumnya sudah dilakukan perpanjangan masa tugas periode pertama. Apalagi menurut ia jumlah sengketa yang sudah berlangsung dan sedang ditangani sudah mencapai 261 perkara. Dijelaskannya bahwa besarnya jumlah sengketa yang ditangani KI Jateng tidak lepas dari sosialisasi yang terusmenerus dilakukan KI Jateng. “Kami terus mem-push masyarakat agar memperhatikan hak mereka tentang keterbukaan informasi publik yang telah dijamin oleh undang-undang,” katanya. Bowo juga mengatakan, untuk periode kedua nanti akan ada upaya yang lebih intens agar seluruh Badan Publik lebih membuka diri kepada masyarakat dalam hal keterbukaan Informasi Publik. Karena, menurutnya, sudah ada keinginan dari masyarakat agar Badan Publik yang lebih aktif menyediakan informasi yang terbuka karena sudah diperintahkan oleh undangundang. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa ke depan KI Jateng akan meningkatkan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli keterbukaan informasi publik. Kerja sama itu diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dan Badan Publik untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan perintah UU Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, usai mengumumkan namanama komisioner baru KI Jateng pada kesempatan lain, Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat mengatakan, lima calon terpilih adalah mereka yang mendapat suara terbanyak.

“Nama-nama calon terpilih akan kami serahkan kepada pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Gubernur Jateng yang akan membuat surat keputusan (SK) pengangkatan,” kata Fuad, sebagaimana dikutip situs KI Jateng. Selain kelima calon terpilih tersebut, Komisi A juga menetapkan lima calon lain untuk menjadi cadangan jika ada calon terpilih yang mengundurkan diri. Lima calon pengganti antar waktu (PAW) ini ialah Edi Pranoto, Mieke Anggraini Dewi, Zaeni Bisri, AS Widodo Hardiono, dan Renaldi. -------------------------------------------

KI Sulsel Sidangkan Sengketa Mahasiswa Melawan Dekan

K

etua Majelis Komisioner Komisi Informasi Sulawesi Selatan Abdul Haeba Ramli beranggotakan Matte Wakkan dan Rayu Daswati Budi akan memutuskan sengketa antara Pemohon BEM Fakultas Sastra Universitas Hasanudin terhadap Termohon Dekan Fakultas Sastra Unhas. Sidang ajudikasi yang telah memasuki sidang ketiga ini akan diputuskan dalam sidang putusan pada akhir Juni 2014. Setelah gagal mencapai kesepakatan damai pada sidang mediasi permintaan informasi publik yang diajukan oleh BEM Fakultas Sastra Unhas kepada Termohon

Dekan Fakultas Sastra Unhas, akhirnya statusnya penyelesaiannya ditingkatkan melalui sidang ajudikasi. BEM Fakultas Sastra Unhas (BEM FSUH) yang sebelumnya meminta informasi pada Dekan Fakultas Sastra Unhas terkait Laporan Penggunaan Keuangan Tahun 2013, tidak mendapatkan jawaban ataupun tanggapan dari pihak termohon, walau telah mengajukan keberatan kepada atasan termohon sehingga pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi pada KIP Sulsel. Sidang ajudikasi non litigasi yang ditempuh para pihak saat ini sudah memasuki tahap sidang ketiga dengan agenda pembacaan putusan yang akan segera dilaksanakan oleh KI Sulsel.Pada sidang ajudikasi pertama, para pihak hadir. Pemohon meminta kepada komisioner memberikan putusan agar termohon membuka dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon. Namun termohon mengatakan bahwa informasi tidak bisa diberikan karena hal tersebut bukanlah kewenangannya kecuali dengan seizin Rektor Unhas, apalagi laporan tersebut telah diserahkan kepada Rektor namun tetap ada arsip yang disimpan di Fakultas. Termohon juga menyampaikan pada sidang ajudikasi kedua bahwa pihaknya tidak akan memberikan permintaan informasi tersebut karena itu merupakan error subjecto dan seharusnya permintaan itu tidak dialamatkan pada dekan tapi pada Rektor Unhas. Sekedar diketahui bahwa ada beberapa regulasi dan aturan internal yang berlaku di Unhas terkait mekanisme pemberian informasi kepada peminta informasi. Dikonfirmasi kepada Pemohon, mereka mengatakan tidak tahu tentang mekanisme tersebut dan tidak pernah disosialisasikan. --------------------------------------------

Selamat Melaksanakan

Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi 2014 Hotel Mercure Ancol Jakarta, 24 - 26 Juni 2014

Semoga Sukses!


35

Dicari... Presiden Pro-Keterbukaan Informasi Publik

Recommend Documents