DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK NO

NAMA DOKUMEN

RINGKASAN ISI DOKUMEN

UNIT PEJABAT PENANGGUNG WAKTU DAN TEMPAT JANGKA WAKTU KERJA/SATKER JAWAB PENERBITAN PENERBITAN PENYIMPANAN YANG MENGUASAI INFORMASI INFORMASI ATAU JADWAL INFORMASI RETENSI ARSIP

1 1

2 Surat Pengesahan DIPA KPU Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2016

3 4 5 Pengesahan DIPA APBN oleh KPU Prov. Kaltim Sekretaris KPU Prov. Dirjen Anggaran Kementerian (Subbag. Keuangan) Kaltim Keuangan RI Nomor : SP DIPA076.01.2.654500/2016 yang memuat Pagu Anggaran KPU Prov. Kaltim Tahun 2016 sebesar Rp. 4.407.335.000,beserta Informasi Kinerja, Sumber Dana, Rincian Pengeluaran, Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

6 7 Desember 2015 di Jakarta

2

Surat Pengesahan Revisi I DIPA KPU Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2016

Pengesahan DIPA APBN Revisi I KPU Prov. Kaltim Sekretaris KPU Prov. oleh Dirjen Anggaran (Subbag. Keuangan) Kaltim Kementerian Keuangan RI Nomor : SP DIPA076.01.2.654500/2016 yang memuat Pagu Anggaran KPU Prov. Kaltim Tahun 2016 sebesar Rp. 4.692.772.000,beserta Informasi Kinerja, Sumber Dana, Rincian Pengeluaran, Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

30 Maret 2016 di Jakarta

Samarinda, 31 Mei 2016 Kasubbag. Keuangan,

Nurdiyawan, S.Sos.

7 1 Tahun

1 Tahun

DAFTAR INFORMASI PUBLIK NO

NAMA DOKUMEN RINGKASAN ISI DOKUMEN

UNIT PEJABAT PENANGGUNG WAKTU DAN TEMPAT JANGKA WAKTU KERJA/SATKER JAWAB PENERBITAN PENERBITAN PENYIMPANAN YANG MENGUASAI INFORMASI INFORMASI ATAU JADWAL INFORMASI RETENSI ARSIP

1 1

2 Surat Pengesahan Revisi I DIPA KPU Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2017

3 4 5 Pengesahan DIPA APBN Revisi I KPU Prov. Kaltim Sekretaris KPU Prov. oleh Dirjen Anggaran Kementerian (Subbag. Keuangan) Kaltim Keuangan RI Nomor : SP DIPA076.01.2.654500/2017 yang memuat Pagu Anggaran KPU Prov. Kaltim Tahun 2017 sebesar Rp. 5.209.649.000,- beserta Informasi Kinerja, Sumber Dana, Rincian Pengeluaran, Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

6 1 Maret 2017 di Jakarta

2

RKA K/L KPU Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2017

Program , Kegiatan , Output, Sub Output, Komponen, Sub Komponen, Akun dan Detil serta Perhitungan biaya selama Tahun 2017

KPU Prov. Kaltim Sekretaris KPU Prov. (Subbag. Keuangan) Kaltim

1 Maret 2017 di Jakarta

1 Tahun

3

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016

a. Laporan Realisasi Anggaran KPU Prov. Kaltim Sekretaris KPU Prov. Semester II Tahun 2016 untuk (Subbag. Keuangan) Kaltim Tingkat Wilayah

5 Januari 2017 di Samarinda

5 Tahun


5 Tahun


5 Tahun

4

5

b. Laporan Realisasi Anggaran Semester II Tahun 2016 untuk Tingkat Satker KPU Prov. Kaltim Catatan atas Laporan a. Catatatan atas Laporan KPU Prov. Kaltim Sekretaris KPU Prov. Keuangan KPU Prov. Keuangan untuk Tingkat (Subbag. Keuangan) Kaltim Kaltim Tahun Wilayah Anggaran 2016 b. Catatatan atas Laporan Keuangan untuk Tingkat Satker KPU Prov. Kaltim Neraca KPU Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2016

a. Neraca untuk Tingkat Wilayah, KPU Prov. Kaltim Sekretaris KPU Prov. terdiri dari Neraca, Neraca (Subbag. Keuangan) Kaltim Percobaan Kas dan Neraca Percobaan Akrual b. Neraca untuk Tingkat Satker KPU Prov. Kaltim, terdiri dari Neraca dan Neraca Percobaan Akrual

Samarinda, 5 April 2017 Kasubbag. Keuangan,

Nurdiyawan, S.Sos. Nip. 19710619 199703 1 003

7 1 Tahun

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT WILAYAH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROVINSI

: 076

KOMISI PEMILIHAN UMUM

: 01

KOMISI PEMILIHAN UMUM BA(076) ES1(01) KALIMANTAN TIMUR

:

Kode Lap Tanggal Halaman Prg ID

URAIAN

2016

: : : :

LO.WIL 04/04/17 8:27 AM 1 lap_lo_wilayah

KENAIKAN/ PENURUNAN

2015

(%)

KEGIATAN OPERASIONAL

0

0

0

-

PENDAPATAN OPERASIONAL

0

0

0

-

PENDAPATAN PERPAJAKAN

0

0

0

-

Pendapatan Pajak Penghasilan

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

0

0

0

-

Pendapatan Cukai

0

0

0

-

Pendapatan Pajak Lainnya

0

0

0

-

Pendapatan Bea Masuk

0

0

0

-

Pendapatan Bea Keluar

0

0

0

-

0

0

0

-

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

0

0

0

-

Pendapatan Sumber Daya Alam

0

0

0

-

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba

0

0

0

-

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

380,758,527

115,246,938

265,511,589

-

380,758,527

115,246,938

265,511,589

-

PENDAPATAN HIBAH

0

0

0

-

Pendapatan Hibah

0

0

0

-

0

0

0

-

380,758,527

115,246,938

265,511,589

-

0

0

0

-

19,089,829,181

11,417,061,081

7,672,768,100

-

1,753,575,910

4,115,667,105

(2,362,091,195)

-

53,109,522,539

248,851,550,367

(195,742,027,828)

-

Beban Pemeliharaan

1,015,105,866

1,288,287,217

(273,181,351)

-

Beban Perjalanan Dinas

2,946,728,969

5,071,808,566

(2,125,079,597)

-

940,742,700

5,458,619,676

(4,517,876,976)

-

Beban Bunga

0

0

0

-

Beban Subsidi

0

0

0

-

Beban Hibah

0

0

0

-

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Jumlah Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT WILAYAH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROVINSI

: 076


: 01


:


URAIAN Beban Bantuan Sosial

2016

: : : :

LO.WIL 04/04/17 8:27 AM 2 lap_lo_wilayah

KENAIKAN/ PENURUNAN

2015

(%)

0

0

0

-

1,045,378,084

1,089,150,849

(43,772,765)

-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

0

0

0

-

Beban Lain-Lain

0

0

0

-

79,900,883,249

277,292,144,861

(197,391,261,612)

-

(79,520,124,722)

(277,176,897,923)

197,656,773,201

-

0

0

0

-

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

95,000,000

24,554,500

70,445,500

-

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

102,600,000

25,180,000

77,420,000

-

7,600,000

625,500

6,974,500

-

Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

0

0

0

-

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

0

0

0

-

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

0

0

0

-

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

122,930,464

334,090,363

(211,159,899)

-

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

141,399,800

334,090,363

(192,690,563)

-

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

18,469,336

0

18,469,336

-

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

217,930,464

358,644,863

(140,714,399)

-

(79,302,194,258)

(276,818,253,060)

197,516,058,802

-

POS LUAR BIASA

0

0

0

-

Beban Luar Biasa

0

0

0

-

0

0

0

-

(79,302,194,258)

(276,818,253,060)

197,516,058,802

-

Beban Penyusutan dan Amortisasi

JUMLAH BEBAN SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL KEGIATAN NON OPERASIONAL

Beban Pelepasan Aset Non Lancar

POS LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT - LO

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT WILAYAH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROVINSI

: 076


: 01


:


URAIAN

2016

: LO.WIL : 04/04/17 8:27 AM :1 : lap_lo_wilayah

KENAIKAN/ PENURUNAN

2015

(%)

EKUITAS AWAL

116,161,917,670

13,306,971,081

102,854,946,589

772.94

SURPLUS/DEFISIT-LO

(79,302,194,258)

(276,818,253,060)

197,516,058,802

(71.35)

0

0

0

(14,672,859,084)

1,360,400

(55,350,000)

1,360,400

500,000

0

0

0

0

129,982,090

0

129,982,090

(14,747,991,174)

0

(14,747,991,174)

()

713,715,645

379,671,839,249

(378,958,123,604)

(99.81)

(93,261,337,697)

102,854,946,589

(196,116,284,286) (190.67)

35,555,964,876

116,161,917,670

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS PENYESUAIAN NILAI ASET KOREKSI NILAI PERSEDIAAN SELISIH REVALUASI ASET KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI LAIN-LAIN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR

(14,674,219,484) (1,078,6 69.47) (56,710,400) (4,168.6 6) 500,000

(80,605,952,794)

(69.39)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT WILAYAH MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROVINSI

: 076


: 01


:

Kode Lap : LRA.B.S.2 Tanggal : 05/04/17 8:00 AM Halaman : 1 Prg ID

KODE

URAIAN

1 51 5111 511111 511119 511121 511122 511123 511125 511126 511129 511138 511151

2 BELANJA PEGAWAI Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS Belanja Tunjangan Umum PNS

5122 512211

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 Belanja Lembur Belanja Uang Lembur

5124 512411

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124

52 5211 521111 521114 521115 521119

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya

5212 521211 521213

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan Belanja Honor Output Kegiatan

ANGGARAN SEMULA 3

2,296,844,000 91,000 124,728,000 38,706,000 336,413,000 52,769,000 114,737,000 1,266,203,000 5,400,000 259,098,000

ANGGARAN SETELAH REVISI 4

: lap_lra_bel_akun_v

REALISASI BELANJA

% SISA ANGGARAN JUMLAH S/D BULAN PENGEMBALIAN S/D JUMLAH NETTO S/D REALISASI ANGGARAN INI BULAN INI BULAN INI 5 6 7=5+6 8=5/4 9=4-7

2,829,986,000 113,000 177,933,000 48,052,000 318,242,000 148,500,000 160,462,000 1,507,908,000 5,400,000 229,926,000 5,426,522,000

3,339,958,400 63,955 237,746,536 66,472,399 175,990,000 15,162,530 226,167,660 1,137,261,000 0 195,980,000 5,394,802,480

0 2,850 0 0 185,000 0 0 0 0 0 187,850

3,339,958,400 61,105 237,746,536 66,472,399 175,805,000 15,162,530 226,167,660 1,137,261,000 0 195,980,000 5,394,614,630

118.02 54.08 133.62 138.33 55.24 10.21 140.95 75.42 0 85.24 99.42

(509,972,400) 51,895 (59,813,536) (18,420,399) 142,437,000 133,337,470 (65,705,660) 370,647,000 5,400,000 33,946,000 31,907,370

110,000,000 110,000,000

41,354,000 41,354,000

0 0

41,354,000 41,354,000

37.59 37.59

68,646,000 68,646,000

18,742,016,000 18,742,016,000

13,665,689,164 13,665,689,164

6,850,613 6,850,613

13,658,838,551 13,658,838,551

72.88 72.91

5,083,177,449 5,083,177,449

24,278,538,000

19,101,845,644

7,038,463

19,094,807,181

78.68

5183730819

2,848,745,000

2,048,982,000 20,188,000 1,987,420,000 176,080,000 4,232,670,000

1,934,890,383 10,501,080 1,949,010,000 152,644,000 4,047,045,463

0 0 1,260,000 0 1,260,000

1,934,890,383 10,501,080 1,947,750,000 152,644,000 4,045,785,463

94.43 52.02 98 86.69 95.61

114,091,617 9,686,920 39,670,000 23,436,000 186,884,537

296,960,000 1,265,566,000

979,237,000 39,812,355,000

612,175,800 28,080,116,550

0 1,015,000

612,175,800 28,079,101,550

62.52 70.53

367,061,200 11,733,253,450

4,494,989,000 104,149,000 104,149,000 12,047,181,000 12,047,181,000 16,646,319,000

1,805,195,000 28,500,000 856,200,000 158,850,000


: 076


: 01


:


KODE

URAIAN

1 521219

2 Belanja Barang Non Operasional Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

2,401,929,000

5218 521811

1,684,705,000

5221 522111 522112 522113 522119 522141 522151 522191

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 Belanja Jasa Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja Jasa Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan

1,088,640,000

5231 523111 523112 523121 523123

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

1,270,438,000

5241 524111 524113 524114 524119

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 53 5321 532111

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin

REALISASI BELANJA

ANGGARAN SETELAH REVISI

ANGGARAN SEMULA 3 839,403,000

1,684,705,000


% SISA ANGGARAN JUMLAH S/D BULAN PENGEMBALIAN S/D JUMLAH NETTO S/D REALISASI ANGGARAN INI BULAN INI BULAN INI 4 5 6 7=5+6 8=5/4 9=4-7 53,865,372,000 18,271,575,509 0 18,271,575,509 33.92 35,593,796,491 94,656,964,000 46,963,867,859 1,015,000 46,962,852,859 49.61 47,694,111,141 9,153,178,000 9,153,178,000

2,021,207,057 2,021,207,057

0 0

2,021,207,057 2,021,207,057

22.08 22.08

7,131,970,943 7,131,970,943

601,763,000 127,010,000 17,000,000 24,990,000 754,886,000 1,879,009,000 924,350,000 4,329,008,000

547,377,718 97,591,316 10,732,030 23,171,665 430,323,788 720,470,150 271,300,000 2,100,966,667

0 0 0 0 0 0 0 0

547,377,718 97,591,316 10,732,030 23,171,665 430,323,788 720,470,150 271,300,000 2,100,966,667

90.96 76.84 63.13 92.72 57.01 38.34 29.35 48.53

54,385,282 29,418,684 6,267,970 1,818,335 324,562,212 1,158,538,850 653,050,000 2,228,041,333

246,692,000 39,400,000 1,074,526,000 90,579,000 1,451,197,000

199,953,600 56,378,250 809,647,266 90,480,679 1,156,459,795

0 0 0 0 0

199,953,600 56,378,250 809,647,266 90,480,679 1,156,459,795

81.05 143.09 75.35 99.89 79.69

46,738,400 (16,978,250) 264,878,734 98,321 294,737,205

1,764,738,000 11,059,195,000

3,211,442,000 235,254,000 160,180,000 29,199,000 3,636,075,000

2,663,508,792 105,723,000 155,396,377 22,100,800 2,946,728,969

0 0 0 0 0

2,663,508,792 105,723,000 155,396,377 22,100,800 2,946,728,969

82.94 44.94 97.01 75.69 81.04

547,933,208 129,531,000 4,783,623 7,098,200 689,346,031

117,459,092,000

59,236,275,810

2,275,000

59,234,000,810

50.43

58225091190

0

499,276,000

480,063,500

0

480,063,500

96.15

19,212,500

554,340,000 147,200,000 32,100,000 39,000,000 140,000,000 80,000,000 96,000,000

294,700,000 55,400,000 829,759,000 90,579,000

1,487,067,000 73,680,000 152,890,000 51,101,000


: 076


: 01


:


KODE 1

URAIAN 2 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 JUMLAH BELANJA

REALISASI BELANJA

ANGGARAN SETELAH REVISI

ANGGARAN SEMULA 3 0 0 27,705,514,000


% SISA ANGGARAN JUMLAH S/D BULAN PENGEMBALIAN S/D JUMLAH NETTO S/D REALISASI ANGGARAN INI BULAN INI BULAN INI 4 5 6 7=5+6 8=5/4 9=4-7 499,276,000 480,063,500 0 480,063,500 96.15 19,212,500 499,276,000

480,063,500

0

480,063,500

96.15

19212500

142,236,906,000

78,818,184,954

9,313,463

78,808,871,491

55.41

63,428,034,509

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN/LEMBAGA WILAYAH/PROVINSI

: KOMISI PEMILIHAN UMUM 076 : BA(076) ES1(01) KALIMANTAN TIMUR 076011600KD


2016 NO

URAIAN

1

2

A

ANGGARAN

REALISASI

REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN

%

ANGGARAN

REALISASI

REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN

%

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

PENERIMAAN PERPAJAKAN

0

0

0

0

0

0

0

0

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

0

635,233,769

(635,233,769)

0

0

474,517,301

(474,517,301)

0

PENERIMAAN HIBAH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

635,233,769

(635,233,769)

0

0

474,517,301

(474,517,301)

0

BELANJA

0

0

BELANJA PEGAWAI

24,278,538,000

19,094,807,181

5,183,730,819

79

15,325,455,000

11,412,083,081

3,913,371,919

74

BELANJA BARANG

117,459,092,000

59,234,000,810

58,225,091,190

50

320,389,942,000

266,694,100,551

53,695,841,449

83

499,276,000

480,063,500

19,212,500

96

949,163,000

433,781,400

515,381,600

46

BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG

0

0

0

0

0

0

0

0

BELANJA SUBSIDI

0

0

0

0

0

0

0

0

BELANJA HIBAH

0

0

0

0

0

0

0

0

BELANJA BANTUAN SOSIAL

0

0

0

0

0

0

0

0

BELANJA LAIN-LAIN

0

0

0

0

0

0

0

0

142,236,906,000

78,808,871,491

63,428,034,509

55

336,664,560,000

278,539,965,032

58,124,594,968

83

BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA (B I + B II) C

2015

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH B

: LRA.F.W.1 : 04/04/17 8:27 AM :1 : lap_lra_face_wil

PEMBIAYAAN

0

0

NERACA TINGKAT WILAYAH PER DESEMBER 2016 DAN 2015 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076


UNIT ORGANISASI

: 01


UAPPAW

: 076011600KD

BA(076) ES1(01) KALIMANTAN TIMUR

Tgl. Cetak 04/04/2017 8:25 AM

JUMLAH

Kenaikan (Penurunan)

NAMA PERKIRAAN 1

2016

2015

Jumlah

%

2

3

4

5

ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran

0

105,026,050

(105,026,050)

(100.00)

23,736,494,124

103,542,991,298

(79,806,497,174)

(77.08)

800,000

800,000

0

0.00

(4,000)

(4,000)

0

0.00

796,000

796,000

0

0.00

5,557,189,788

5,926,373,364

(369,183,576)

(6.23)

29,294,479,912

109,575,186,712

(80,280,706,800)

(73.27)

Tanah

1,500,000,000

1,500,000,000

0

0.00

Peralatan dan Mesin

9,897,547,888

9,454,685,388

442,862,500

4.68

Gedung dan Bangunan

3,964,413,080

3,964,413,080

0

0.00

Akumulasi Penyusutan

(9,094,283,153)

(8,219,553,710)

(874,729,443)

10.64

6,267,677,815

6,699,544,758

(431,866,943)

(6.45)

1,128,782,350

965,381,350

163,401,000

16.93

(1,115,390,274)

(948,523,723)

(166,866,551)

17.59

13,392,076

16,857,627

(3,465,551)

(20.56)

35,575,549,803

116,291,589,097

(80,716,039,294)

(69.41)

19,584,927

24,645,377

(5,060,450)

(20.53)

0

105,026,050

(105,026,050)

(100.00)

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

19,584,927

129,671,427

(110,086,500)

(84.90)

JUMLAH KEWAJIBAN

19,584,927

129,671,427

(110,086,500)

(84.90)

35,555,964,876

116,161,917,670

(80,605,952,794)

(69.39)

JUMLAH EKUITAS

35,555,964,876

116,161,917,670

(80,605,952,794)

(69.39)

JUMLAH EKUITAS

35,555,964,876

116,161,917,670

(80,605,952,794)

(69.39)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

35,575,549,803

116,291,589,097

(80,716,039,294)

(69.41)

Kas Lainnya dan Setara Kas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) Persediaan JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP

JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga Uang Muka dari KPPN

EKUITAS EKUITAS Ekuitas

NERACA PERCOBAAN TINGKAT WILAYAH PER DESEMBER 2016 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076


WILAYAH/PROVINSI


:

Tgl. Cetak 05/04/2017 KODE KODE TRANS PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

3

4

5

1

2

0

111611

Kas di Bendahara Pengeluaran

0

0

0

111613

Kas di Bendahara Pengeluaran TUP

0

0

0

111821

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

0

0

0

111822

Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah

23,736,494,124

0

0

111827

Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan

0

0

0

115411

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan

800,000

0

0

116411

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan

0

4,000

0

117111

Barang Konsumsi

5,212,000

0

0

117128

Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat

0

0

0

117131

Bahan Baku

0

0

0

117199

Persediaan Lainnya

5,551,977,788

0

0

117911

Persediaan yang Belum Diregister

0

0

0

131111

Tanah

1,500,000,000

0

0

132111

Peralatan dan Mesin

9,897,547,888

0

0

132211

Peralatan dan Mesin Belum Diregister

0

0

0

133111

Gedung dan Bangunan

3,964,413,080

0

0

137111

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

0

8,384,719,357

0

137211

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

0

709,563,796

0

152111

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

0

0




WILAYAH/PROVINSI


:


NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

3

4

5

1

2

0

166111

Aset Lain-lain

0

166112

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

0

169122

0

1,745,000

0

1,127,037,350

0

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

0

1,115,390,274

212112

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

0

19,584,927

0

212191

Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya

0

0

0

218211

Hibah Langsung yang belum disahkan

0

0

0

219511

Uang Muka dari KPPN

0

0

0

219961

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

0

0

0

313111

Ditagihkan ke Entitas Lain

0

27,070,123,974

0

313121

Diterima dari Entitas Lain

635,233,769

0

0

391111

Ekuitas

0

128,817,302,573

0

391113

Koreksi Nilai Persediaan

0

500,000

0

391116

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

0

129,982,090

0

391117

Penyesuaian Nilai Persediaan

55,350,000

0

0

391119

Koreksi Lainnya

14,747,991,174

0

0

391131

Pengesahan Hibah Langsung

0

11,869,519,000

0

391132

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

37,590,693,560

0

3

423119

Pendapatan Penjualan Lainnya

0

35,177,700

3

423129

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

0

102,600,000

3

423221

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

0

326,780,827




WILAYAH/PROVINSI


:


NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

3

4

5

1

2

3

423227

Pendapatan Bea Lelang

0

15,100,000

3

423951

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

0

242

3

423952

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

0

129,315,000

3

423999

Pendapatan Anggaran Lain-lain

0

3,700,000

3

491511

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan

0

12,084,558

3

511111

Beban Gaji Pokok PNS

3,339,958,400

0

3

511119

Beban Pembulatan Gaji PNS

63,955

0

3

511121

Beban Tunj. Suami/Istri PNS

237,746,536

0

3

511122

Beban Tunj. Anak PNS

66,472,399

0

3

511123

Beban Tunj. Struktural PNS

175,990,000

0

3

511125

Beban Tunj. PPh PNS

15,162,530

0

3

511126

Beban Tunj. Beras PNS

226,167,660

0

3

511129

Beban Uang Makan PNS

1,132,283,000

0

3

511151

Beban Tunjangan Umum PNS

195,980,000

0

3

512211

Beban Uang Lembur

41,354,000

0

3

512411

Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

13,665,689,164

0

3

521111

Beban Keperluan Perkantoran

1,934,890,383

0

3

521114

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

10,501,080

0

3

521115

Beban Honor Operasional Satuan Kerja

1,949,010,000

0

3

521119

Beban Barang Operasional Lainnya

152,644,000

0




WILAYAH/PROVINSI


:

Tgl. Cetak 05/04/2017 KODE KODE TRANS PERKIRAAN 1

2

3

521211

Beban Bahan

3

521213

3

NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

3

4

5

612,175,800

0

Beban Honor Output Kegiatan

28,080,116,550

0

521219

Beban Barang Non Operasional Lainnya

18,271,575,509

0

3

522111

Beban Langganan Listrik

547,377,718

0

3

522112

Beban Langganan Telepon

97,591,316

0

3

522113

Beban Langganan Air

10,649,580

0

3

522119

Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya

23,171,665

0

3

522141

Beban Sewa

430,323,788

0

3

522151

Beban Jasa Profesi

720,470,150

0

3

522191

Beban Jasa Lainnya

271,300,000

0

3

523111

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

199,953,600

0

3

523121

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

809,647,266

0

3

524111

Beban Perjalanan Biasa

2,663,508,792

0

3

524113

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

105,723,000

0

3

524114

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

155,396,377

0

3

524119

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

22,100,800

0

3

526311

Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

940,742,700

0

3

591111

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

895,427,918

0

3

591211

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

79,288,262

0

3

592221

Beban Penyusutan Aset Lain-lain

66,526,100

0




WILAYAH/PROVINSI


:


NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

3

4

5

1

2

3

592222

Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

3

593111

Beban Persediaan konsumsi

3

593113

Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan

3

593114

Beban Persediaan suku cadang

3

593131

3

4,135,804

0

1,007,602,270

0

58,000

0

5,447,000

0

Beban Persediaan bahan baku

147,768,900

0

593149

Beban Persediaan Lainnya

598,204,740

0

3

593311

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan

18,469,336

0

3

596111

Beban Kerugian Pelepasan Aset

7,600,000

0

3

511119

Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS

0

2,850

3

511123

Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS

0

185,000

3

512411

Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

0

6,850,613

3

521115

Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja

0

1,260,000

3

521213

Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan

0

1,015,000

178,750,761,781

178,750,761,781

JUMLAH




UNIT ORGANISASI

: 01


WILAYAH/PROVINSI

: 076011600KD


Tgl. Cetak 05/04/2017 7:59 AM

KODE TRANS

KODE PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

1

2

3

4

5

0

115612

Piutang dari KPPN

0

219711

Utang Kepada KUN

2

511111

2

63,428,034,509

0

635,233,769

0

Allotment Belanja Gaji Pokok PNS

0

2,829,986,000

511119

Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS

0

113,000

2

511121

Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

0

177,933,000

2

511122

Allotment Belanja Tunj. Anak PNS

0

48,052,000

2

511123

Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS

0

318,242,000

2

511125

Allotment Belanja Tunj. PPh PNS

0

148,500,000

2

511126

Allotment Belanja Tunj. Beras PNS

0

160,462,000

2

511129

Allotment Belanja Uang Makan PNS

0

1,507,908,000

2

511138

Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS

0

5,400,000

2

511151

Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS

0

229,926,000

2

512211

Allotment Belanja Uang Lembur

0

110,000,000

2

512411

Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

0

18,742,016,000

2

521111

Allotment Belanja Keperluan Perkantoran

0

2,048,982,000

2

521114

Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

0

20,188,000

2

521115

Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

0

1,987,420,000

2

521119

Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya

0

176,080,000

2

521211

Allotment Belanja Bahan

0

979,237,000

2

521213

Allotment Belanja Honor Output Kegiatan

0

39,812,355,000




UNIT ORGANISASI

: 01


WILAYAH/PROVINSI

: 076011600KD


Tgl. Cetak 05/04/2017 7:59 AM

KODE TRANS

KODE PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

1

2

3

4

5

2

521219

Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya

0

53,865,372,000

2

521811

Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

0

9,153,178,000

2

522111

Allotment Belanja Langganan Listrik

0

601,763,000

2

522112

Allotment Belanja Langganan Telepon

0

127,010,000

2

522113

Allotment Belanja Langganan Air

0

17,000,000

2

522119

Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

0

24,990,000

2

522141

Allotment Belanja Sewa

0

754,886,000

2

522151

Allotment Belanja Jasa Profesi

0

1,879,009,000

2

522191

Allotment Belanja Jasa Lainnya

0

924,350,000

2

523111

Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

0

246,692,000

2

523112

Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

0

39,400,000

2

523121

Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

0

1,074,526,000

2

523123

Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

0

90,579,000

2

524111

Allotment Belanja Perjalanan Biasa

0

3,211,442,000

2

524113

Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

0

235,254,000

2

524114

Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

0

160,180,000

2

524119

Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

0

29,199,000

2

532111

Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin

0

499,276,000

3

423119

Pendapatan Penjualan Lainnya

0

35,177,700

3

423129

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

0

102,600,000




UNIT ORGANISASI

: 01


WILAYAH/PROVINSI

: 076011600KD


Tgl. Cetak 05/04/2017 7:59 AM

KODE TRANS

KODE PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

1

2

3

4

5

3

423221

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

0

326,780,827

3

423227

Pendapatan Bea Lelang

0

15,100,000

3

423922

Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

0

22,560,000

3

423951

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

0

242

3

423952

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

0

129,315,000

3

423999

Pendapatan Anggaran Lain-lain

0

3,700,000

3

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

3,339,958,400

0

3

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

63,955

0

3

511121

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

237,746,536

0

3

511122

Belanja Tunj. Anak PNS

66,472,399

0

3

511123

Belanja Tunj. Struktural PNS

175,990,000

0

3

511125

Belanja Tunj. PPh PNS

15,162,530

0

3

511126

Belanja Tunj. Beras PNS

226,167,660

0

3

511129

Belanja Uang Makan PNS

1,137,261,000

0

3

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

195,980,000

0

3

512211

Belanja Uang Lembur

41,354,000

0

3

512411

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

13,665,689,164

0

3

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

1,934,890,383

0

3

521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

10,501,080

0

3

521115

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

1,949,010,000

0




UNIT ORGANISASI

: 01


WILAYAH/PROVINSI

: 076011600KD


Tgl. Cetak 05/04/2017 7:59 AM

KODE TRANS

KODE PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

1

2

3

4

5

3

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

152,644,000

0

3

521211

Belanja Bahan

612,175,800

0

3

521213

Belanja Honor Output Kegiatan

28,080,116,550

0

3

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

18,271,575,509

0

3

521811

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

2,021,207,057

0

3

522111

Belanja Langganan Listrik

547,377,718

0

3

522112

Belanja Langganan Telepon

97,591,316

0

3

522113

Belanja Langganan Air

10,732,030

0

3

522119

Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

23,171,665

0

3

522141

Belanja Sewa

430,323,788

0

3

522151

Belanja Jasa Profesi

720,470,150

0

3

522191

Belanja Jasa Lainnya

271,300,000

0

3

523111

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

199,953,600

0

3

523112

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

56,378,250

0

3

523121

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

809,647,266

0

3

523123

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

90,480,679

0

3

524111

Belanja Perjalanan Biasa

2,663,508,792

0

3

524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

105,723,000

0

3

524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

155,396,377

0

3

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

22,100,800

0




UNIT ORGANISASI

: 01


WILAYAH/PROVINSI

: 076011600KD


Tgl. Cetak 05/04/2017 7:59 AM

KODE TRANS

KODE PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

1

2

3

4

5

3

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3

511119

3

480,063,500

0

Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS

0

2,850

511123

Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS

0

185,000

3

512411

Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

0

6,850,613

3

521115

Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

0

1,260,000

3

521213

Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan

0

1,015,000

142,881,453,232

142,881,453,232

JUMLAH

KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016

Jln. Basuki Rahmad 2 Samarinda

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. KPU

Provinsi

Kalimantan

Timur

adalah

salah

satu

entitas

akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban

menyelenggarakan

pertanggungjawaban

akuntansi

atas pelaksanaan Anggaran

dan

laporan

Pendapatan

dan

Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi

Pemerintahan

dan

kaidah-kaidah

pengelolaan

keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan

akuntabilitas/pertanggungjawaban

dan

transparansi

pengelolaan keuangan negara pada KPU Provinsi Kalimantan Timur. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Samarinda, Januari 2017 Sekretaris,

Drs. H. Syarifuddin Rusli, M.Si NIP. 195907161985031018

DAFTAR ISI Kata Pengantar

TAR ISI

x

Daftar Isi

x

Pernyataan Tanggung Jawab

x

Ringkasan

x

I. Laporan Realisasi Anggaran II.

x

Neraca

x

III.

Laporan Operasional

x

IV.

Laporan Perubahan Ekuitas

x

Catatan atas Laporan Keuangan

x

A. Penjelasan Umum

x

B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

x

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

x

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

x

E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

x

F. Pengungkapan Penting Lainnya

x

Lampiran dan Daftar

x

V.

VI.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Alamat : Jalan Basuki Rahmat 2 Samarinda Telp.(0541) 743995 Fax. (0541) 747138

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan

Laporan

Keuangan

Badan

Akuntansi

dan

Pelaporan

Keuangan tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA. Laporan

Keuangan

tersebut

telah

disusun

berdasarkan

sistem

pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, Januari 2017 Sekretaris,

Drs. H. Syarifuddin Rusli, M.Si NIP. 195907161985031018

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan

kaidah-kaidah

pengelolaan

keuangan

yang

sehat

di

lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan

Realisasi

Anggaran

menggambarkan

perbandingan

antara

anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur PendapatanLRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp635,233,769 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0 Realisasi

Belanja

Negara

pada

TA

2016

adalah

sebesar

Rp78,808,871,491 atau mencapai 55.41 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp142,236,906,000 2. NERACA Neraca

menggambarkan

kewajiban, dan ekuitas

posisi

keuangan

entitas

mengenai

aset,

pada 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31

Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp35,537,751,112 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp29,294,479,912 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0 Aset Tetap (neto) sebesar Rp6,230,036,828 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp13,234,372 Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp19,584,927 dan Rp35,518,166,185 3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit

dari

operasi,

surplus/defisit

dari

kegiatan

non

operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO,

yang

diperlukan

untuk

penyajian

yang

wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar

Rp380,758,527

sedangkan

jumlah

beban

dari

kegiatan

operasional adalah sebesar Rp79,938,524,236 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(79,557,524,236) Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar

Rp217,930,464

dan

Rp(79,339,835,245)

sehingga

entitas

mengalami Defisit-LO sebesar Rp(79,339,835,245) 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan

Perubahan

penurunan

ekuitas

Ekuitas tahun

menyajikan

pelaporan

informasi

kenaikan

dibandingkan

dengan

atau tahun

sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp116,161,917,670 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(14,673,016,788) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp129,982,090 dan Transaksi Antar Entitas senilai (93,299,136,388) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp35,518,166,185 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan

dalam

Laporan

Realisasi

Anggaran,

Neraca,

Laporan

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan

berdasarkan

basis

kas.Sedangkan

Neraca,

Laporan

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NERACA PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)


III. LAPORAN OPERASIONAL KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Dalam Rupiah)


IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Dalam Rupiah)


V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua Dasar

KPU Provinsi Kalimantan Timur didirikan sebagai salah

Hukum

satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas

Entitas dan

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai

Rencana Strategis

dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Organisasi

No. dan

2005/BALAP.007/2012 Tata

Kerja

Badan

tentang

Akuntansi

dan

Pelaporan Keuangan. KPU Provinsi Kalimantan Timur mempunyai koordinasi

tugas di

dan

bidang

fungsi

dalam

bimbingan

melakukan

dan

dukungan

implementasi akuntansi pemerintah dengan cakupan KPU Provinsi Kalimantan Timur. Melalui peran KPU Provinsi Kalimantan Timur diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan. Untuk

mewujudkan

tujuan

di

atas,

KPU

Provinsi

Kalimantan Timur berkomitmen dengan visi: pelaksanaan

“mewujudkan

penyelenggaraan

keuangan negara yang efisien, akuntabel, dan transparan

melalui

implementasi

akuntansi

pemerintah berbasis akrual.” Untuk

mewujudkan

visi

tersebut,

KPU

Provinsi

Kalimantan Timur melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan berkelanjutan

berkaitan

usaha-usaha dengan

yang

implementasi

akuntansi pemerintah berbasis akrual. 2. Membina

secara

efektif

Kementerian

Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi

berbasis akrual yang diimplementasikan. 3. Mengembangkan sistem informasi yang andal dan terpercaya. 4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian

prosedur

terkomputerisasi pencatatan

dan

mulai

manual dari

maupun

yang

pengumpulan

data,

pengikhtisaran

sampai

dengan

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah KPU Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Jumlah

satuan

kerja

di

lingkup

KPU

Provinsi

Kalimantan Timur adalah 5 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut: Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W Jumlah/Jenis Kewenangan

Kode No

Wil

Satker KP

1

2500

2 2500

KD

DK

Jumlah Satker TP

KPU Provinsi Kalimantan Timur

-

1

-

-

1

KPU Provinsi Kalimantan Timur

-

1

-

-

1

3 2500

4 2500

5 2500

6 2500

KPU Provinsi Kalimantan Timur KPU Provinsi Kalimantan Timur KPU Provinsi Kalimantan Timur KPU Provinsi Kalimantan Timur Jumlah

Basis Akuntansi

-

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

6

-

-

6

A.3. Basis Akuntansi KPU Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual

dalam

penyusunan

dan

penyajian

Neraca,

Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis

akuntansi

yang

yang

mengakui

pengaruhi

transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan dan penyajian

Laporan

Keuangan

adalah

dengan

menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang

diberikan

untuk

memperoleh

aset

tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016

telah

mengacu

pada

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturanaturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu

entitas

pelaporan

dalam

penyusunan

dan

penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan

dalam

laporan

keuangan

ini

adalah

merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan

keuangan

yang

sehat

di

lingkungan

pemerintahan. Kebijakan-kebijakan

akuntansi

yang

penting

yang

digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut: PendapatanLRA

(1) Pendapatan- LRA

 Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi

pendapatan-LRA

dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan nettonya

bruto, (setelah

dan

tidak

mencatat

dikompensasikan

jumlah dengan

pengeluaran).  Pendapatan-LRA

disajikan

sumber pendapatan. Pendapatan-

(2) Pendapatan- LO

menurut

klasifikasi

LO

 Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.  Pendapatan-LO diakui pada saat

timbulnya hak

atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut: o Pendapatan

Jasa

Pelatihan

diakui

setelah

diakui

secara

pelatihan selesai dilaksanakan o Pendapatan

Sewa

Gedung

proporsional antara nilai dan periode waktu sewa. o Pendapatan

Denda

diakui

pada

saat

dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan  Akuntansi

pendapatan-LO

dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan nettonya

bruto,

dan

(setelah

tidak

mencatat

dikompensasikan

jumlah dengan

pengeluaran).  Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Belanja

(3) Belanja

 Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas

Umum

Negara

yang

mengurangi

Saldo

Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.  Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus

pengeluaran

melalui

bendahara

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN).  Belanja

disajikan

menurut

klasifikasi

ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

organisasi

diungkapkan

dalam

dan

fungsi

Catatan

atas

akan Laporan

Keuangan. Beban

(4) Beban



Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi

jasa

menurunkan

dalam ekuitas,

periode yang

pelaporan dapat

yang berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.  Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.  Beban

disajikan

menurut

klasifikasi

ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar  Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.  Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.  Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang

timbul

berdasarkan

dikeluarkan surat

hak

yang

keputusan penagihan

telah atau

yang dipersamakan, yang diharapkan diterima

pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.  Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan piutang

tak

dengan

membentuk

tertagih.

penyisihan

Penyisihan

tersebut

didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang

dilakukan

pemerintah.

Perhitungan

penyisihannya adalah sebagai berikut: Kualitas Piutang

Uraian

Penyisihan

Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0.5%

Kurang Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

Macet

1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

50%

100%

 Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.  Nilai

Persediaan

dicatat

berdasarkan

hasil

perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: 

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;



harga

standar

apabila

diperoleh

dengan

memproduksi sendiri; 

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap  Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan

publik

yang

mempunyai

masa

berdasarkan

harga

manfaat lebih dari 1 tahun.  Nilai

Aset

tetap

disajikan

perolehan atau harga wajar.  Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya

sama

dengan

atau

lebih

dari

Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.  Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan

kebutuhan

organisasi

yang

makin

berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.  Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD. Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap  Penyusutan nilai

aset

tetap

sehubungan

adalah

penyesuaian

dengan penurunan kapasitas

dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri

Keuangan

sebagaimana

telah

No.01/PMK.06/2013

diubah

dengan

Peraturan

Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.  Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset

Tetap

yang

dinyatakan

hilang

berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah

diusulkan

kepada

Pengelola

Barang

untuk dilakukan penghapusan  Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap

dilakukan

setiap akhir semester tanpa

memperhitungkan adanya nilai residu.  Penyusutan menggunakan

Aset

Tetap

metode

dilakukan

dengan

garis lurus yaitu dengan

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.  Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara

berupa

Aset

Tetap

pada

Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi

5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat

4 tahun

Musik Modern)

Piutang

d. Piutang Jangka Panjang  Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang

Jangka

diharapkan/dijadwalkan

Panjang

akan

diterima

dalam

jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.  Tagihan

Penjualan

Angsuran

(TPA),

Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Aset Lainnya

e. Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.



Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.



Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pusat.

Secara

umum

tabel

Pemerintah

masa

manfaat

adalah sebagai berikut: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud Masa Manfaat (tahun)

Kelompok Aset Tak Berwujud Software Komputer

4

Franchise

5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.

20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan

25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.

50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I

70



Aset

Lain-lain berupa aset tetap pemerintah

disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Kewajiban

(6) Kewajiban



Kewajiban peristiwa

adalah masa

mengakibatkan

utang lalu

aliran

ekonomi pemerintah.

yang

yang keluar

timbul

dari

penyelesaiannya sumber

daya



Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a.

Kewajiban Jangka Pendek Suatu

kewajiban

kewajiban

jangka

diklasifikasikan pendek

jika

sebagai

diharapkan

untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban

jangka

pendek

meliputi

Utang

Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas aset

merupakan

dengan

merupakan selisih

kewajiban dalam

antara

satu periode.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Selama periode berjalan, KPU Provinsi Kalimantan Timur telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi

serta

kondisi pada

saat

pelaksanaan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan

dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Rp635,233,769

B.1 PENDAPATAN Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp635,233,769 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan

sebesar

Rp635,233,769.

Pendapatan

di

lingkup KPU Provinsi Kalimantan Timur berasal dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Pendapatan Jasa berasal dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan pelatihan akuntansi kepada masyarakat. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2016

Realisasi

Pendapatan

Jasa

TA

2016

mengalami

kenaikan sebesar 33.87% dibandingkan realisasi TA 2015. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pelayanan jasa

akuntansi

sehubungan

dengan

kewajiban

penerapan akuntansi berbasis akrual di tahun 2016. Selain itu terdapat kenaikan Pendapatan Lain-lain dari Rp635,233,769 menjadi Rp635,233,769 atau sebesar 0% dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu. Hal ini berasal dari pendapatan jasa lembaga keuangan dan

pengembalian belanja pegawai serta belanja lainnya. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015

Realisasi Belanja Negara 78,808,871,491

B.2. BELANJA Realisasi

Belanja

pada

TA

2016

adalah

sebesar

Rp78,808,871,491 atau 55.40% dari anggaran belanja sebesar

Rp142,236,906,000.

Rincian

anggaran

dan

realisasi belanja TA 2016 tersaji sebagai berikut: Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2016

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Realisasi

Belanja

TA

2016

mengalami

Penurunan

sebesar -71.69% dibandingkan realisasi belanja pada TA 2015 Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pengadaan

belanja

peningkatan

modal

belanja

barang

diikuti untuk

dengan

mendukung

rencana strategis yang dimulai pada TA 2015,

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015

Belanja Pegawai Rp19,094,807,181

B.3 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 masing-masing

sebesar

adalah

Rp19,094,807,181

dan

Rp11,412,083,081 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan Pegawai

yang Negeri

diberikan Sipil

kepada

(PNS),

pejabat

dan

negara,

pegawai

yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Berdasarkan

tabel

perbandingan

belanja

pegawai,

realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 7.81 persen dari realisasi belanja TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh: 1. Adanya

penambahan

mendukung

program

pegawai maupun

beberapa tahun mendatang. 2. Penambahan remunerasi PNS.

dalam

rangka

kegiatan

dalam

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015

Belanja Barang Rp59,234,000,810

B.4 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing

sebesar

Rp59,234,000,810

dan

Rp266,694,100,551. Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami kenaikan -77.79% dari Realisasi Belanja Barang TA 2015. Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan 2015

Belanja Modal

B.5 Belanja Modal

Rp480,063,500

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing

sebesar

Rp480,063,500

dan

Rp433,781,400. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang

memberi

manfaat

lebih

dari

satu

periode

akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2016 mengalami kenaikan disebabkan

sebesar oleh

10.67%

dibandingkan

implementasi

akuntansi

TA

2015

berbasis

akrual, dan berakibat peningkatan kebutuhan fasilitas pelatihan

akuntansi,

berupa

tanah,

gedung

dan

bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, irigasi serta belanja modal lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

B.5.1 Belanja Modal Tanah Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan penambahan tanah yang akan digunakan sebagai sarana pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang akuntansi. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 adalah sebesar Rp480,063,500, mengalami kenaikan sebesar 10.67 persen bila dibandingkan dengan TA 2015 yaitu sebesar Rp433,781,400.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi belanja gedung dan bangunan TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 0 persen yang berasal dari penambahan ruang kelas baru dan gedung baru yang dikhususkan untuk pelatihan. Gedung ini berlokasi di Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura, Merauke, dan Manokwari. Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2016 dan 2015

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi TA 2016 mengalami kenaikan sebesar

0

persen

dibandingkan

realisasi

tahun

anggaran lalu. Hal ini disebabkan penambahan jaringan

teknologi informasi di semua satuan kerja lingkup KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mendukung rencana strategis. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

B.5.5 Belanja Modal Lainnya Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi TA

2016

mengalami

kenaikan

sebesar

0

persen

dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan pengadaan software pendapatan untuk implementasi akuntansi berbasis akrual di seluruh satuan kerja lingkup Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Jayapura. Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 0% dibandingkan TA 2015. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang

atau jasa kepada

menghindari

terjadinya

risiko

masyarakat untuk sosial

dan

bersifat

selektif. Bantuan

ini

masyarakat

diberikan

kepada

kelompok-kelompok

yang mengalami masalah sosial yaitu

rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2016 dan 2015

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Kas di

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara

Saldo

Pengeluaran

31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing

Rp0

sebesar Rp0 dan Rp105,026,050 yang merupakan kas

Kas

di

Bendahara

Pengeluaran

per

yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang

belum

dipertanggungjawabkan

atau

belum

disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Bendahara

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31

Penerimaan

Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing

Rp0

Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2016 dan 2015

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp23,736,494,124

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember

2016

dan

2015

masing-masing

sebesar

Rp23,736,494,124 dan Rp103,542,991,298 Kas

Lainnya

dan

Setara

Kas

merupakan

kas

pada

bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka

waktu

3

bulan

atau

kurang

sejak

tanggal

pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kasadalah sebagai berikut: Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2016 dan 2015

Piutang PNBP Rp0

C.4 Piutang PNBP Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang

PNBP

merupakan

hak

atau

pengakuan

pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah

diberikan

pembayarannya.

namun Rincian

disajikan sebagai berikut:

belum

Piutang

diselesaikan

PNBP

disajikan

Rincian Piutang PNBP TA 2016 dan 2015

Bagian Lancar

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/

TP/TGR

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Rp800,000

Saldo

Bagian

Lancar

Perbendaharaan/Tuntutan

Tagihan Ganti

Rugi

Tuntutan (TP/TGR)

per

tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp800,000 dan Rp800.000. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut: Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2016 dan 2015

Bagian Lancar TPA Rp0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah

sebesar

Rp0

dan

Rp0.

Bagian

Lancar

TPA

merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut: Rincian Bagian Lancar TPA TA 2016 dan 2015

Penyisihan Piutang Tak

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per

Tertagih –

31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing

Piutang Lancar

sebesar Rp800.000 dan Rp800.000. Penyisihan piutang tak

Rp800,000

tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas

piutang

masing-masing

debitur.

Rincian

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar TA 2016

Belanja Dibayar C.8 Beban Dibayar di Muka di Muka Rp0

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai

akibat

dari

barang/jasa

telah

dibayarkan

secarapenuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut: Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2016 dan 2015

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0. Dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan

yang

telah

tagihannya.

diberikan Rincian

namun

belum

Pendapatan

yang

disampaikan Masih

Harus

Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut: Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2016 dan 2015

Persediaan Rp5,557,189,788

C.10 Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masingmasing

adalah

sebesar

Rp5,557,189,88

dan

Rp5,926,373.364 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang

dimaksudkan

untuk

mendukung

kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Persediaan TA 2016 dan 2015

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp1.100.000 berada dalam dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan. Tagihan TP/TGR Rp800,000

C.11

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi (TP/TGR) Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015 masingmasing sebesar Rp800,000 dan Rp800,000

Tuntutan

Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat

kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang

mengakibatkan

kerugian

negara.

Sedangkan

Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR ) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) TA 2016 dan 2015

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian TPA untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Penyisihan

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka

Piutang Tak

Panjang

Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan Tuntutan

estimasi

atas

Perbendaharaan/

ketidaktertagihan Tuntutan

Tagihan

Ganti

Rugi

(TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan

oleh

kualitas

masing-masing

piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka

Panjang adalah sebagai berikut: Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2016

Tanah Rp1.500.000.000

C.14 Tanah Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup KPU Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing

sebesar

Rp1.500.000.000

dan

Rp1.500.000.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin Rp9,897,547,888

C.15 Peralatan dan Mesin Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp9,897,547,888 dan Rp9,454,685,388 Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan Rp3,964,413,080

C.16 Gedung dan Bangunan Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp3,964,413,080 dan

Rp3,964,413,080

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

dan Jaringa

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016

Rp0

dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Transaksi penambahan berupa penambahan jaringan

teknologi informasi di seluruh wilayah Papua dalam rangka

mempercepat

pelaporan

keuangan

secara

elektronik. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Aset Tetap Lainnya Rp13,234,372

C.18 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya

per

31

Rp13,234,372 berupa

Desember

dan

barang

2016

Rp16,857,627

bercorak

dan Aset

kesenian.

2015 tetap

Mutasi

adalah tersebut

transaksi

terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Konstruksi dalam Pengerjaan Rp0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan pada KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Biak yang proses pengerjaannya

belum

selesai

sampai

dengan

tanggal

neraca. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp-9,131,924,140

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp-9,131,924,140 dan Rp-8,219,553,710 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang

disusutkan

selama

masa

manfaat

aset

yang

bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tak Berwujud Rp0

C.21 Aset Tak Berwujud Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp0 dan Rp0 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Mutasi:

Aset Lain-Lain Rp1,128,782,350

C.22 Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp1,128,782,350 dan Rp965,381,350 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup KPU Provinsi Kalimantan Timur serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp-1,115,547,978

C.23

Akumulasi

Penyusutan

dan

Amortisasi

Aset

Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-1,115,547,978 dan Rp-948,523,723 Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Uang Muka dari KPPN Rp0

C.24 Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp105,026,050 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai

oleh

Bendahara

Pengeluaran

pada

tanggal

pelaporan. Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut: Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN

Utang kepada Pihak Ketiga Rp19,584,927

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan

2015

masing-masing

sebesar

Rp19,584,27

dan

24,645,377. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Kanwil Akuntansi Istimewa Provinsi Papua per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

Ekuitas Rp116,161,917,670

C.28 Ekuitas Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp116,161,917,670 dan Rp13,306,971,081 Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN

ATAS

POS-POS

LAPORAN

OPERASIONAL Pendapatan

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada

Rp912.530.000

31

Desember

2016

dan

2015

adalah

sebesar

Rp380,758,527 dan Rp115,246,938 Pendapatan tersebut terdiri dari: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2016 dan 2015

Pendapatan

Jasa

merupakan

Pendapatan-LO

yang

diperoleh dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi.

Sedangkan

Pendapatan

Lain-lain-LO

merupakan pengembalian beban pegawai, beban jasa, dan perjalanan dinas yang berasal dari transaksi tahun

2015.

Beban Pegawai Rp19,089,829,181

D.2 Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai pada TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing

sebesar

Rp19,089,829,181

dan

Rp11,417,061,081 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang

ditetapkan

undangan Pegawai

yang Negeri

berdasarkan diberikan Sipil

peraturan

kepada

(PNS),

dan

perundang-

pejabat

negara,

pegawai

yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai TA 2016 dan 2015

Beban Persediaan Rp2,690,244,210

D.3 Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp2,690,244,210

dan

Rp4,115,667,105 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang

yang

habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Beban Persediaan TA 2016 dan 2015

Beban Barang dan Jasa Rp53,109,522,539

D.4 Beban Barang dan Jasa Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan TA 2015 adalah

masing-masing

sebesar

Rp53,109,522,539

dan

Rp248,851,550,367 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap,dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2016 dan 2015

Beban Pemeliharaan Rp1,051,105,866

D.5 Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan TA2016 dan TA 2015 masing-masing

sebesar

adalah

Rp1,051,105,866

dan

Rp1,288,287,217 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2016 dan TA 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Beban Pemeliharaan TA 2016 dan 2015

Beban Perjalanan Dinas Rp2,946,728,969

D.6 Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing

sebesar

Rp2,946,728,969

dan

Rp5,071,808,566 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2016 dan 2015

Beban Barang

D.7

untuk

Masyarakat

Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

Beban

Barang

untuk

Diserahkan

kepada

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0

dan

Rp5,458,619,676

Diserahkan

kepada

Beban

Masyarakat

Barang

untuk

merupakan

beban

pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada

tahun

2015.

Rincian

Beban

Barang

untuk

Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2016 dan 2015

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang

atau

jasa

kepada

masyarakat

yang

bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2016 dan 2015

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1.087,093,471

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2016

dan

2015

Rp1,087,093,471

adalah dan

masing-masing

Rp1,089,150,849

sebesar Beban

Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan

(depreciable

manfaataset

yang

Amortisasi

assets)

selama

masa

bersangkutan.Sedangkan

Beban

digunakan

untuk

mencatat

alokasi

penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2016 dan 2015

Surplus dari

D.11 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri

Operasional

dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan

Rp-79,557,765,709

bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan 2015

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Defisit Pos Luar Biasa Rp79,339,835,245

D.12 Defisit Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Pos Luar Biasa TA 2016 dan 2015

Terdapat dua KPU Provinsi Kalimantan Timur yaitu nilai pada Pos Luar Biasa karena terjadi bencana longsor bukit dan banjir. Pendapatan PNBP di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang rusak pasca bencana, sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

E. PENJELASAN

ATAS

POS-POS

LAPORAN

PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas Awal

E.1 Ekuitas Awal

Rp116,161,917,670

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp116,161,917,670 dan Rp13,306,971,081

Defisit LO Rp-79,339,835,245

E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah defisit sebesar

Rp-79,339,835,245 dan Rp-276,818,253,060 Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak

E.3.1

Kumulatif

Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kes alahan

Dampak

Transaksi

Kumulatif

Dampak

Perubahan

Kumulatif

Kebijakan

Perubahan

Kebijakan

Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp0.

Mendasar Rp0

Penyesuaian

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir

Rp-55,350,000

pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp55,350,000 dan Rp1,360,400 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp500,000

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian

persediaan

yang

terjadi

pada

periode

sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp500,000 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Selisih Revaluasi Aset

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang

Tetap Rp0

muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp0 dan Rp0 Selisih revaluasi aset tetap berasal dari penilaian ulang atas tanah di Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp129,982,090

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp129,982,090 dan Rp0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2016

Koreksi Lainlain Rp14,748,148,878

E.3.6 Koreksi Lain-lain Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp14,748,878 dan Rp0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas Rp713,715,645

E.4 Transaksi Antar Entitas Nilai

Transaksi

Antar

Entitas

untuk

periode

yang

berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp713,715,645 dan Rp379,671,839,249 Transaksi

antar

Entitas

adalah

transaksi

yang

melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari: E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2016, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp0 E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar Transfer

Masuk/Transfer

Keluar

merupakan

perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp0 terdiri dari:

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp0 yang merupakan transfer Persediaan

ke

KPPN

Jayapura

dan

Kanwil

Ditjen

Perbendaharaan. E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp0

dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2016. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas.

Pengesahan

Pengembalian

Hibah

Langsung

sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp0. Rincian Pengesahan Hibah untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut: Rincian Penerimaan Hibah Langsung per Satker Tahun 2016 disajikan pada lampiran.

E.5 Ekuitas Akhir Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan

Rp35,518,166,185

2015 adalah masing-masing sebesar Rp35,518,166,185 dan Rp116,161,917,670

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Recommend Documents