LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2015
KOMISIPEMILIHANUMUM REPUBLIKINDONESIA JL.IMAMBONJOLNO.29JAKARTA 021 - 31937223 www.kpu.go.id // ppid.kpu.go.id
f
KPU Republik Indonesia @KPURI2015
Daftar isi
1 2 3 4 6 7 8
GambaranUmum PelayananInformasiKPURI
SaranadanPrasarana
Anggarandan SumberDayaManusia
RincianPelayanan InformasidanGrafik
RincianPenyelesaianSengketa InformasiPublik
KendaladalamPengelolaandan PelayananInformasiPublik
RencanaTindakLanjut
Siap-Terbuka-Berwibawa
GambaranUmum PelayananInformasiPublik
KomisiPemilihanUmum
K
omisi Pemilihan Umum pada Tahun 2015 ini telah melakukan langkah besar dalam hal keterbukaan informasi publik. Setelah pada pelaksanaan Pemilu 2014, KPU melakukan terobosan dengan melakukan uploading scan C1, mengumumkan Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Legislatif, akses untuk mengecek daftar pemilih, serta beberapa langkah lainnya, awal Tahun 2015, KPU telah berhasil menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Tidak hanya itu, untuk mendukung pelaksanaan PKPU dimaksud, KPU juga sudah mengeluarkan Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU, serta Keputusan KPU No. 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU. Sosialisasi terkait PKPU dan aturan pendukung juga dilakukan kepada 9 (Sembilan) KPU Provinsi dan 30 Kabupaten / Kota yang menjadi pilot project pembentukkan PPID di tahun ini, diantaranya Provinsi dan Kabupaten / Kota di Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, JawaTimur, dan Kepulauan Riau, dalam bentuk pelaksanaan bimbingan teknis. Selain itu, untuk provinsi yang tidak termasuk kedalam pilot project pembentukkan PPID juga dilakukan kegiatan evaluasi dan monitoring pelaksanaan PKPU No. 1 Tahun 2015 dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di KPU RI untuk 34 provinsi.
Peringkat ke II Keterbukaan Informasi Publik 2015 Kategori Lembaga Non Struktural
Hal penting lainnya yang sudah dirintis oleh KPU RI adalah melalui aplikasi E PPID. E PPID merupakan suatu sistem pengelolaan dan pelayanan informasi secara online dan digital. Melalui aplikasi E PPID, diharapkan kualitas pengelolaan dan pelayanan publik di Lingkungan KPU akan semakin meningkat dan setiap pemohon informasi publik dapat mengakses informasi publik di KPU secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Aplikasi E PPID sendiri sudah di-launching pada Kamis, 12 November 2015. Salah satu pencapaian penting yang diperoleh KPU RI dalam hal keterbukaan informasi publik adalah KPU RI berhasil meraih peringkat 2 dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi. Prestasi ini sendiri sangat menggembirakan karena pada tahun-tahun sebelumnya KPU RI belum pernah sekalipun masuk ke dalam nominasi. Keberhasilan ini tidak selanjutnya membuat PPID KPU RI berhenti sampai disini, namun menjadi tantangan dan tanggung jawab besar agar kedepan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik dapat lebih baik dan lebih baik lagi. RI
PU
K
i as
rm
fo
In
n na
r
po
La
ya
la
Pe
an
1
Sarana&Prasarana PelayananInformasiPublik
KomisiPemilihanUmum
P
elayanan informasi dilakukan melalui Bagian Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pemilu, Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU. Pelayanan informasi dilakukan di lantai 1, kantor KPU, Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat. Semua layanan informasi di KPU bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi tertentu, pemohon juga dapat diarahkan ke Perpustakaan KPU. Terkait dengan ruangan pelayanan informasi publik, saat ini KPU RI telah memiliki ruangan khusus “Pusat Pelayanan Informasi PPID KPU RI” untuk menerima pemohon informasi. Ruangan ini dilengkapi dengan komputer untuk pencarian informasi dan ruang tunggu Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut :
LAYANANLANGSUNG
Lantai 1 Kantor KPU Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
Waktu Senin s.d Kamis (09.00 – 15.00 WIB) dan Jumat (09.00 – 15.30 WIB)
Pengiriman surat dialamatkan ke : Biro Teknis dan Hupmas KPU Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat. PPID KPU RI
@
[email protected] [email protected]
(021) 31937223 ext (237) dan (021) 31902573
www.kpu.go.id ppid.kpu.go.id
U
i
KP
as
rm
o nf
n
I
na
l
a ay
n
La
p
a or
Pe
2
RI
Anggarandan SumberDayaManusia KomisiPemilihanUmum
Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk Tahun Anggaran 2015 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdapat pada Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
Dalam struktur PPID yang telah dibentuk melibatkan jajaran Ketua dan Anggota KPU, Para Kepala Biro, Inspektorat, Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Kepala Bagian pada Biro Teknis dan Hupmas, serta perwakilan setiap biro dan inspektorat. Adapun secara khusus, pengelolaan dan pelayanan informasi ditangani melalui Bagian Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pemilu, Biro Teknis dan Hupmas KPU RI.
U
i
KP
as
rm
o nf
n
I
na
l
a ay
n
La
p
a or
Pe
3
RI
RincianPelayananInformasi danGrafik
2015 = 197 PEMOHONINFORMASI
No.
URAIAN
JUMLAH
WAKTU
188 pemohon informasi
Kurang dari 17 hari kerja
1
Informasi diberikan seluruhnya
2
Informasi diberikan sebagian
3 pemohon informasi
Kurang dari 17 hari kerja
3
Permohonan informasi ditolak
6 pemohon informasi
Kurang dari 17 hari kerja
JUMLAH
197 PEMOHON INFORMASI
Latar belakang pemohon informasi secara garis besar berasal dari kalangan mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, serta masyarakat umum dengan tujuan permohonan informasi untuk penelitian dan pengawasan. Untuk mempermudah proses pelayanan, KPU mengaktifkan laman e-ppid melalui ppid.kpu.go.id. Melalui e-ppid, pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi secara online sehingga prinsip cepat, tepat, dan esien dalam permohonan informasi dapat terpenuhi. GRAFIKI RINCIANPERMOHONANINFORMASIBERDASARKANTINDAKLANJUT
3
6 DiberikanSeluruhnya DiberikanSebagian
188
Ditolak
U
i
KP
as
rm
o nf
n
I
na
l
a ay
n
La
p
a or
Pe
4
RI
RincianPelayananInformasi danGrafik GRAFIKII RINCIANPELAYANANINFORMASIBERDASARKANJUMLAH PEMOHONINFORMASIPERBULANSELAMATAHUN2015
30
25
20
15
10
5
0 Januari Februari Maret April Mei Juni
Juli Agustus September Oktober November Desember
U
i
KP
as
rm
o nf
n
I
na
l
a ay
n
La
p
a or
Pe
5
RI
PenyelesaianSengketa InformasiPublik
KEBERATAN
2015 = 0
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tidak menerima satu pun pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dari pemohon informasi.
U
i
KP
as
rm
o nf
n
I
na
l
a ay
n
La
p
a or
Pe
6
RI
Kendala PengelolaanPelayananInformasiPublik
Proses pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU mengalami kendala, antara lain : 1. Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 belum tersosialisasi secara optimal di internal lingkungan KPU RI sehingga semangat keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU belum merata; 2. Pengelolaan arsip belum tersusun baik; 3. Sebagian informasi publik yang dikuasai masih berbentuk hard copy sehingga menyulitkan apabila terdapat permohonan informasi; 4. Sarana dan prasarana di ruang pelayanan informasi masih terbatas; 5. Struktur PPID sudah terbentuk, tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal; 6. Laman e-ppid masih perlu banyak perbaikan untuk lebih mempermudah akses kepada masyarakat.
U
i
KP
as
rm
o nf
n
I
na
l
a ay
n
La
p
a or
Pe
7
RI
RTL Walau telah mencapai hasil yang baik pada Tahun 2015 lalu, perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tetap menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum menyusun serangkaian rencana tindak lanjut untuk mendukung hal tersebut, diantaranya adalah :
Rencana Tindak Lanjut
1. Melakukan serangkaian kegiatan pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk internal Sekretariat Jenderal KPU, 13 Provinsi dan 83 Kabupaten / Kota yang menjadi pilot project pembentukkan PPID pada Tahun 2016 ini; 2. Melakukan digitalisasi arsip; 3. Perbaikan ruang pelayanan informasi publik; 4. Perbaikan laman dan penyusunan SOP e-ppid; 5. Penyusunan Daftar Informasi Publik secara berkelanjutan; 6. Identikasi informasi publik yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan; 7. Lebih mengoptimalkan fungsi – fungsi dalam struktur PPID yang telah terbentuk dilingkungan KPU.
PPID KPU RI
U
i
KP
as
rm
o nf
n
I
na
l
a ay
n
La
p
a or
Pe
8
RI
