PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

UNIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Melayani Informasi, Memajukan Negeri

1

BAB I PENDAHULUAN

Salah satu prasyarat penting dalam berdemokrasi adalah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan menekankan inisiatif perubahan pada birokrasi pemerintah dan partisipasi masyarakat umum. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Disamping itu, hak memperoleh informasi juga merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak dan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamatkan bahwa setiap badan publik harus menyelenggarakan pelayanan publik dengan

sebaik-baiknya.

Publik

adalah

stakeholders

yang

berhak

memperoleh pelayanan badan publik sesuai peran dan fungsi badan publik bersangkutan. Selanjutnya, terbitnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah untuk memfasilitasi sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut United National Development Program (UNDP), dari 14 komponen good governance terdapat tiga hal yang diusahakan

dipenuhi

oleh

terbitnya

UU

tersebut,

yaitu

partisipasi

masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Keterbukaan

informasi

publik

merupakan

sarana

untuk

mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, juga pihak-pihak lain yang dapat berakibat pada kepentingan publik. Sehingga pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Sistem yang demokratis perlu memberi ruang dan kepercayaan kepada masyarakat, disamping juga perlu melibatkan peran sertanya sesuai


2

dengan Pasal 28 F UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

1.1.

Kementerian PPN/Bappenas sebagai badan publik Sebagai Pembangunan

sebuah

badan

Nasional/Badan

publik,

Kementerian

Perencanaan

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Kementerian PPN/Bappenas) mempunyai visi untuk menjadi sebuah institusi perencana yang kompeten, kredibel, dan proaktif berkontribusi dalam proses menentukan arah pembangunan untuk mencapai tujuan negara. Secara spesifik, Kementerian PPN/Bappenas memiliki empat fungsi utama: a. Pengambil Keputusan -

Menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek (tahunan);

-

Menyusun

alokasi

pendanaan

(indikatif)

sebagai

bahan

penyusunan RAPBN bersama dengan Kementerian Keuangan; -

Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; dan

-

Pengambil

keputusan

dalam

penanganan

permasalahan

mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan. b. Think tank -

Pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya; dan


3

-

Fasilitasi pembinaan instansi pemerintah di pusat dan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan.

c. Koordinator -

Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan;

-

Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana pembangunan bersama kementerian/lembaga terkait; dan

-

Koordinasi

kegiatan

strategis

penanganan

permasalahan

mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan. d. Administrator -

Pengelolaan dokumen perencanaan, termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN);

-

Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;

-

Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; dan

-

Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Oleh karena itu, setiap dokumen yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, baik dokumen yang berhubungan langsung dengan perencanaan

pembangunan

seperti

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), maupun dokumen pembangunan terkait lainnya, seperti Evaluasi Pembangunan, berbagai Rencana Aksi Nasional (RAN), Blue Book, dan lain-lain, sudah seharusnya disosialisasikan kepada publik sebagai bagian dari kewajiban Kementerian

PPN/Bappenas

dalam

hal

komunikasi,

edukasi,

dan

transparansi, dan kepada stakeholders terkait.


4

Selain hal tersebut di atas serta mengacu kepada pelaksanaan UU No. 14/2008 tentang KIP, jenis informasi yang dapat disampaikan kepada publik telah berkembang. Oleh sebab itu, Kementerian PPN/Bappenas perlu segera melakukan langkah-langkah konkrit yang digariskan UU No. 14/2008 KIP, salah satunya adalah melaksanakan persiapan pelayanan informasi publik dengan menyusun Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit kerja dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan, serta penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 1.2.

Landasan Hukum Rencana Strategis Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas ini disusun dengan mengacu kepada:

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional f. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 g. Permenpan No. 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik


5

i.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah

j.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

k. Peraturah Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; l.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

m. Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; n. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; o. Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; p. Permen PAN dan RB Nomor 66 Tahung 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja

Pembina/

Penanggung

Kementerian/Lembaga,

Pemerintah

Jawab

dan

Provinsi,

Pemeringkatan

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; q. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.80/M.PPN/HK/08/2011 tentang

Pengelola

Informasi

dan

Dokumentasi

di

Kementerian

PPN/Bappenas; r. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.11/M.PPN/HK/01/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.80/M.PPN/HK/08/2011 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian PPN/Bappenas s. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.72/M.PPN/HK/06/2012 tentang Tim Koordinasi Strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;


6

BAB II GAMBARAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Kondisi Saat ini Informasi adalah kebutuhan setiap individu dan masyarakat luas. Setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik atas semua kebijakan, program, dan inisiatif kegiatan yang dilakukan kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan agar setiap badan publik menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna informasi. Karena dalam undang-undang tersebut masyarakat dijamin hak-haknya untuk mengetahui dan mendapatkan informasi publik. Keberadaan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas perlu disikapi bukan semata dari sisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tetapi lebih daripada itu Kementerian PPN/Bappenas memandang bahwa komunikasi dan keterbukaan

merupakan

komponen

vital

dalam

meningkatkan

kualitas

pembangunan dan mencapai sasaran kebijakan. Dengan terbentuknya Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/ Bappenas, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan akurat yang pada akhirnya diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran untuk memberikan partisipasi aktif dalam menyukseskan pembangunan.

2.2. Permasalahan yang Dihadapi Berdasarkan identifikasi kondisi internal saat ini ditemukan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan dalam mencapai visi misi Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas.

1.Kekuatan (Strengths): a) Komitmen aparatur Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan visi dan misi. Aparatur Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kerja sama yang baik, motivasi


7

dan kemauan yang kuat untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan; b) Terbangunnya hubungan kerjasama yang baik dengan institusi eksternal dan unit-unit internal di lingkungan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas; c) Adanya sumber daya manusia yang berpengalaman dan memiliki jejaring kerja yang luas; d) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas; dan e) Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik.

2.Kelemahan (Weaknesses): a) Spesialisasi dan kompetensi di bidang komunikasi masih terbatas, karena sebagian besar aparatur berlatar belakang manajemen dan administrasi; b) Standar jabatan untuk setiap tugas-tugas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sedang dalam penyusunan, sehingga belum seluruh pegawai memahami standar jabatannya; dan c) Infrastruktur dalam penyediaan informasi publik belum memadai.

2.3. Profil PPID Kementerian PPN/Bappenas 2.3.1. Deskripsi PPID Kementerian PPN/Bappenas Informasi adalah kebutuhan setiap individu dan masyarakat luas. Setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik atas semua kebijakan, program, dan inisiatif kegiatan yang dilakukan kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan agar setiap badan publik menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna informasi. Karena dalam undang-undang tersebut masyarakat dijamin hak-haknya untuk mengetahui dan mendapatkan informasi publik. Keberadaan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas perlu disikapi bukan semata dari sisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tetapi


8

lebih daripada itu Kementerian PPN/Bappenas memandang bahwa komunikasi dan keterbukaan

merupakan

komponen

vital

dalam

meningkatkan

kualitas

pembangunan dan mencapai sasaran kebijakan. Dengan terbentuknya Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/ Bappenas, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan akurat yang pada akhirnya diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran untuk memberikan partisipasi aktif dalam menyukseskan pembangunan. 2.3.2. Visi dan Misi Dalam menjalankan fungsinya Kementrian PPN/Bappenas memiliki Visi dan misi sebagai berikut : VISI

Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas yang Mudah, Cepat, dan Akurat

MISI Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN / Bappenas memiliki misi: 1. Menyediakan kegiatan pelayanan informasi publik dengan mengedepankan prinsip kemudahan, kecepatan, dan keakuratan, sesuai dengan standar pelayanan Informasi Publik. 2. Menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur pelayanan informasi yang memadai untuk terlaksananya kegiatan pelayanan Informasi Publik. 3. Memberikan pelayanan kepada setiap pemohon informasi publik secara transparan dan bertanggungjawab

2.3.3. Maklumat dan Motto Pelayanan Secara definisi, yang dimaksud dengan maklumat pelayanan adalah pernyataan kesanggupan penyelenggara pelayanan dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang tercantum dalam persyaratan UU Pelayanan Publik. Atas pengertian itu, maka maklumat pelayanan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:


9

“Dengan ini kami akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan informasi dengan mudah, cepat dan akurat sesuai standar pelayanan informasi publik dan ketentuan peraturan yang berlaku secara transparan dan bertanggungjawab”

Disamping itu, dalam rangka membangun perilaku dan kepribadian pelaksana pelayanan informasi publik, serta semangat pelayanan, maka ditetapkan motto pelayanan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas, sebagai berikut: Motto : “Melayani Informasi, Memajukan Negeri”

2.3.4 SDM dan Struktur Organisasi

Tim Pengawas Pelayanan Informasi

PPID

Pengelolaan Pelayanan Informasi

Informasi

Dokumentasi dan Arsip

Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Gambar 1. Struktur Organisasi Pelayanan Informasi


10

Strukturisasi organisasi pelayanan informasi bisa digambarkan seperti pada gambar di atas dimana PPID dibantu oleh empat (4) fungsi yaitu: - Urusan Layanan Informasi Pada urusan ini akan melekat pada tugas pokok dan fungsi dari Biro Humas dan TU Pimpinan (BHTUP) sehingga anggota dari bagian urusan layanan ini terdiri dari pejabat fungsional pranata humas (jika ada) dari BHTUP. - Urusan Pengelolaan Informasi Untuk urusan pengelolaan informasi maka akan melekat pada tugas pokok dan fungsi dari Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusdatinrenbang) sehingga anggota dari pejabat fungsional pranata

komputernya

merupakan

staf

dari

Pusdatinrenbang

yang

dikoordinasikan oleh Kepala Pusdatinrenbang. - Urusan Dokumentasi dan Arsip Untuk urusan dokumentasi dan arsip maka akan melekat pada tugas pokok dan fungsi dari Pusdatinrenbang sehingga anggota dari pejabat fungsional arsiparisnya merupakan staf dari Pusdatinrenbang yang dikoordinasikan oleh Kepala Pusdatinrenbang. - Urusan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Untuk urusan pengaduan maka akan melekat pada tugas pokok dan fungsi dari Biro Hukum sehingga anggota dari bagian urusan pengaduan akan merupakan staf dari Biro Hukum yang dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum.

2.3.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik Pasal 4 huruf a Perki 1/2000 mewajibkan seluruh Badan Publik untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini merupakan bagian dari sistem informasi dan dokumentasi yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi publik, oleh sebab itu PPID di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, perlu membuat standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. Melayani Informasi, Memajukan Negeri

11

Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) terkait Iayanan lnformasi Publik, antara lain: a.

SOP Pengklasiﬁkasian lnformasi: Prosedur operasi ini menguraikan tata cara dan proses dalam pelaksanaan klasifikasi informasi atas informasi public dan informasi yang dikecualikan

b.

SOP Pelayanan lnformasi Publik: Merupakan proses pelayanan informasi publik yang diajukan secara tertulis dan tidak tertulis oleh Pemohon Informasi Publik

c.

kepada PPID. Tanggapan pada permohonan informasi diberikan kepada Pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja berikutnya.

d.

SOP Penanganan Keberatan: Prosedur operasi ini menjelaskan tentang tata cara dan proses dalam pelaksanaan penanganan keberatan pemohon informasi.

e.

SOP Penanganan Sengketa Informasi melalui Sidang Ajudikasi non Litigasi. Pada prosedur operasi ini menguraikan tata cara dan proses dalam penanganan sengketa informasi dengan Atasan PPID melalui sidang ajukasi nonlitigasi pada Komisi Informasi.

f.

SOP Penanganan Sengketa lnformasi melalui Mediasi. Pada Sop ini menguraikan tata cara dan proses dalam penanganan sengketa informasi antara Pemohon Informasi dengan Atasan PPID melalui mediasi pada Komisi Informasi.

g.

SOP Pelayanan Pengaduan. Prosedur operasi ini menjelaskan tentang tata cara dan proses dalam kegiatan pelayanan pengaduan terhadap layanan PPID.

h.

SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Informasi Publik. Pada SOP ini menguraikan tentang tata cara dan proses untuk penyusunan laporan informasi publik yang akan disampaikan kepada Komisi Informasi.


12

2.3.6. Kode Etik Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kementrian PPN/Bappenas memiliki kode etik dalam pelaksanaan tersebut, yaitu : A. Nilai-Nilai Kepribadian Bagi Pelaksaaan Pelayanan Informasi Publik: 1. Adil dan tidak diskriminatif; 2. Cepat, tanggap, dan cermat; 3. Profesional; 4. Bertanggung jawab; 5. Berintegritas; 6. Santun dan ramah; 7. Berjiwa melayani.

B. Kewajiban Bagi Pelaksana Pelayanan Informasi Publik 1. Melayani dengan baik setiap permohonan layanan; 2. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan dalam memeriksa kelengkapan

dokumen/rujukan/rekomendasi

yang

dipersyaratkan

dalam

pemberian pelayanan; 3. Memberitahukan dengan santun dan profesional apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan; 4. Menyelesaikan pelayanan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan di dalam Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur; 5. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Larangan Bagi Pelaksana Pelayanan Informasi Publik 1. Meminta sesuatu dari pemohon pelayanan di luar yang telah ditentukan; 2. Menerima sesuatu dari pemohon pelayanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang telah ditentukan; 3. Meminta dan/atau menerima sesuatu dari penerima layanan dengan maksud agar diberi kemudahan dan/atau toleransi kelebihan muatan yang telah ditentukan; Melayani Informasi, Memajukan Negeri

13

4. Menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan; 5. Mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pemohon; 6. Bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan.

D. Hak Bagi Pelaksana Pelayanan Informasi Publik Hak bagi pelaksana pelayanan informasi publik adalah segala hak yang melekat pada dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan bagi tenaga kontrak/honorer sesuai dengan yang ditetapkan dalam materi kontrak/ perjanjian antara yang bersangkutan dengan instansi induk.

2.3.7. Penghargaan/Prestasi PPID Kementerian PPN/Bappenas

Daftar Penghargaan yang diterima Kementerian PPN/Bappenas, yaitu: 1. Penghargaan Tertinggi (Predikat A) atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Tahun 2014. 2. Penghargaan Hasil Audit BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2012. Penghargaan atas Kualitas Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara 2012, Peringkat ke-2. 3. Penghargaan JICA President Award atas Peran dan Kontribusi Bappenas dalam Kerjasama Perubahan Iklim dari Presiden JICA 4. Penghargaan atas Prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012. 5. Penghargaan atas Prestasi Keterbukaan Informasi Publik (PPID) Tahun 2013. 6. Penghargaan atas Prestasi Transparansi Informasi (e-Transparency) di Website


14

2.4. Dalam ketentuan UU No.14/2008 tentang KIP ada empat kategori Informasi 1. Informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; laporan keuangan, annual report, program kerja, Lakip, PHLN, Dokumen Perencanaan (contoh: RKP, RPJMN), dll 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; peraturan perundangan, info layanan publik, policy, prosedur perijinan, DIPA Bappenas, RKA K/L, Hasil Kajian, dll 4. Informasi yang dikecualikan

Kategori 1 sampai 3 adalah bersifat terbuka. Sedangkan informasi yang dikecualikan bersifat tertutup. Menurut UU, pengecualian informasi publik (informasi tertutup) harus melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan PPID berdasarkan Pasal 17 UU No.14/2008 tentang KIP.

Pasal 17 UU No.14/2008 tentang KIP informasi yang dikategori dikecualikan : 1. Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum; (Law Enforcement) 2. Informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan

dari persaingan usaha

tidak sehat; (Commercial Confidentiality) 3. Informasi

yang

apabila

dibuka

dapat

membahayakan

sistem

penyelenggaraan pertahanan negara dan keamanan nasional; (national security ) 4. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan aset vital negara dan/atau kekayaan alam dan/atau kekayaan lainnya yang menurut sifatnya harus dirahasiakan; (national security ) 5. Informasi yang apabila dibuka dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, kepentingan ekonomi nasional dan/atau stabilitas sistem moneter dan/atau sistem keuangan, dan hubungan luar negeri; (public order, international relations)


15

6. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; (personal privacy) 7. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap kerahasiaan pribadi; (personal privacy) 8. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau

pengadilan;

(Information

received

in

confidence,

Internal

regulations ) 9. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh PPID adalah masa pelayanan informasi yang berdasar Pasal 22 UU No.14/2008 tentang KIP Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan juga wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: a) informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b) Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; c) penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d) dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e) dalam

hal

suatu

dokumen

mengandung

materi

yang

dikecualikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; f) alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau g) biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.


16

2.5. Daftar Informasi Pelayanan Publik (DIP) Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik. Daftar Informasi Publik dapat digunakan untuk membantu penyusunan database informasi dan mengetahui informasi apa saja yang dikuasai serta keberadaaan informasi tersebut di unit/satuan kerja. Daftar Informasi Publik juga memudahkan masyarakat saat mencari informasi dan menginformasikan kepada publik mengenai informasi apa saja yang berada di Badan Publik. Berdasarkan hal tersebut, maka telah tersusun 3 jenis informasi, termasuk informasi yang dikecualikan sesuai dengan UU No.14 tahun 2008, PP 61 tahun 2010, dan Perki (Peraturan komisi informasi) Nomor 01 tahun 2010. Terlampir Daftar

Informasi

Publik


(DIP)

di

Kementerian

PPN/Bappenas.

17

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Penanggung Waktu dan Bentuk Informasi jawab Tempat yang Tersedia Pembuatan atau Pembuatan Penerbitan Informasi A. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO

Ringkasan Isi Informasi

Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi

Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip

1. Informasi tentang profil Profil Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi:

1.

2.

3.

4.

Informasi mengenai Profil Kementerian PPN/Bappenas Informasi tentang profil unit kerja Eselon I dan Essolen II Struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas

Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan


2011, Kementerian PPN/Bappenas

Website dan hardcopy

Berkala

Biro Hukum dan Tata Usaha Humas

2011, Kementerian PPN/Bappena

Website dan Hardcopy

Berkala





Berkala

Informasi tentang Daftar pejabat struktural dan



2011, Kementerian


Berkala



18

fungsional Kementerian PPN/Bappenas

2. Ringkasan Program dan atau Kegiatan Daftar Isian Biro Humas dan Tata Pelaksanaan Usaha 1.. Anggaran/Dipa Kementerian PPB/Bappenas Paket Kegiatan Biro Humas dan Tata Disetiap Unit Usaha 2. Organisasi yang telah dan sedang dalam pelaksanaan pelelangan (eprocurement) Pengumuman Biro Humas dan Tata Rekuitmen Usaha 3 Pegawai dan Hasilnya Proyek dengan Biro Humas dan Tata 4. skema kerjasama Usaha Pemerintah dan Swasta (KPS di Unit Kerja) 5. Daftar Kerjasama Biro Humas dan Tata Setiap Unit Kerja


PPN/Bappenas

Biro Hukum dan Tata Usaha



Berkala

Biro Hukum dan Tata Usaha



Berkala

Biro Humas dan Tata Usaha

2011, Kementrian PPN/Bappenas


Berkala




Berkala

Biro Humas dan

2011, Kementerian


Berkala

19

6.

Dengan Pihakpihak Terkiat Rencana Staretegi (RENSTRA) Kementerian PPN/Bappenas

3. Ringkasan Kinerja Laporan Akuntabilitas 1. Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Laporan Akuntabilitas 2. Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UKE I Lampiran Pidato Presiden sesuai 3. Bidang UKE I

4.

Hasil Kajian dan Riset

Usaha

Tata Usaha

PPN/Bappenas





Berkala




Hardcopy

Berkala




Hardcopy

Berkala dan permohonan




Hardcopy





Hardcopy



20

5.

Laporan Kegiatan Koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan kajian UKE I




Hardcopy






Berkala




Hardcopy

Berkala

4. Laporan keuangan

1.

2.

Paket Kegiatan disetiap unit Organisasi yang telah dan sedang dalam pelaksanaan pelelangan (eproceument) Ringakasan Laporan Keuangan


21

5. Ringkasan Laporan akses pelayanan informasi Publik

1.

2..

3.

4..

Jumlah Pemohon informasi publik yang diterima




Hardcopy

Berkala

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi public Jumlah Permohonan Informasi Publik, baik yang dikabulkan sebagian maupun seluruhnya Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik




Hardcopy

Berkala




Hardcopy

Berkala




Hardcopy

Berkala


22

6. Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan 1.

2.

3.

Peraturan perundangundangan dalam lingkup tugas Dokumen Rencana pembangunan (RPJPN, RPJMN, RKP) Putusan pengadilan/arbitra se yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrach)




Hardcopy

Berkala




Hardcopy

Berkala




Hardcopy

Berkala

7. Hak dan tata cara memperoleh informasi public, tata cara pengajuan keberatan, serta proses penyelesaian sengketa informasi publik

1.

Informasi tentang pedoman pelayanan informasi publik




8. Pengaduan Penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran


23

Hardcopy dan website

Berkala

1.

2.

Tatacara penangangan pengaduan dari masyarakat Tindak lanjut terhadap laporan pengaduan masyarakat





Berkala




Hardcopy

Berkala

9. Pengumuman Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan terkait Proses pengadaan Biro Humas dan Tata Biro Humas dan 2011, Hardcopy dan 1. barang dan jasa Usaha Pimpinan Tata Usaha Kementerian website (e-procurement) Pimpinan PPN/Bappenas yang diinformasikan melalui website Kementerian PPN Bappenas (www.bappenas.g o.id) 10. Prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat 1. Prosedur Biro Humas dan Tata Biro Humas dan 2011, Hardcopy peringatan dini Usaha Tata Usaha Kementerian dan tanggap PPN/Bappenas darurat dalam menghadapi bencana Denah evakuasi Biro Humas dan Tata Biro Humas dan 2011, Hardcopy 2. keadaan darurat di Usaha Tata Usaha Kementerian lingkungan kantor


24

Berkala

Berkala

Berkala

NO.

Kementerian PPN/Bappenas Ringkasan Isi Informasi

PPN/Bappenas Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi

Penanggung jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi

Waktu dan Tempat Pembuatan

Bentuk Informasi yang Tersedia


B.INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT 1. Daftar Informasi Publik yang berada di bawah Kementerian PPN/Bappenas, tidak termasuk informasi yang Dikecualikan yang meliputi:

1.

2.

Informasi publik Kementerian PPN/Bappenas, yang disediakan melalui website www.bappenas.go .id Daftar informasi public yang memuat -Nomor - Ringkasan isi informasi - Pejabat atau UKE yang menguasai informasi





Setiap saat





Setiap saat


25

2. Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Peraturan Biro Humas dan Tata perundanganUsaha 1.. undangan dalam lingkung Tugas Kementerian PPN/Bappenas Putusan Biro Humas dan Tata pengadilan/arbitra Usaha 2. se yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) 3.Kepegawaian dan Keuangan Data statistik Biro Humas dan Tata pegawai Usaha Pimpinan 1. Kementerian PPN/Bappenas Rekapitualasi data pegawai Biro Humas dan Tata 2. Kementrian Usaha Pimpinan PPN/Bappenas Formasi Biro Humas dan Tata 3. kebutuhan Usaha pegawai Kementerian PPN Bappenas Perizinan Biro Humas dan Tata 4. Usaha Pimpinan




Hardcopy

Berkala



Hardcopy

Berkala



hardcopy

Berkala



Hardcopy

Berkala



Hardcopy

Berkala


2011, Kementerian

Hardcopy

Berkala

26

PPN/Bappenas 5. Data Perbendaharaan atau Inventaris Rekapitulasi Biro Humas dan Tata barang milik Usaha Pimpinan 1. Negara di setiap unit kerja

6.Rencana Strategis Rencana strategis (Renstra) 1. Kementerian PPN


7.Kegiatan pelayanan informasi publik Kegiatan Biro Humas dan Tata pelayanan Usaha Pimpinan 1. informasi public yang telah dan sedang dalam pelaksanaan Sarana dan . prasarana layanan Biro Humas dan Tata 2. informasi public Usaha Pimpinan yang dimiliki beserta kondisinya Sumberdaya yang Biro Humas dan Tata 3. menangani Usaha Pimpinan





Berkala




Berkala




Berkala




Berkala


2011, Kementerian

Hardcopy

Berkala

27

layanan informasi Pimpinan publik 8.Pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan Internal Jumlah Biro Humas dan Tata Biro Humas dan pelanggaran dan Usaha Pimpinan Tata Usaha 1. gambaran umum Pimpinan pelanggaran yang dtemukan dalam pengawasan internal Laporan Biro Humas dan penindakan Biro Humas dan Tata Tata Usaha 2. terhadap Usaha Pimpinan Pimpinan pelanggaran

PPN/Bappenas



Berkala



Berkala




Berkala

Biro Humas dan

2011,

Website dan

Berkala

9.Pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat

1.

Jumlah Pelanggaran dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat Tindak lanjut



28

2.

laporan Biro Humas dan Tata Tata Usaha Kementerian Hardcopy pengaduan Usaha Pimpinan Pimpinan PPN/Bappena masyarakat 10.Hasil-Hasil Penelitian Data dan Biro Humas dan Tata Biro Humas dan 2011, Website dan dokumentasi Usaha Pimpinan Tata Usaha Kementerian hardcopy 1. kajian yang Pimpinan PPN/Bappenas dilaksanakan Kementerian PPN/Bappenas 11.Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat public dalam pertemuan yang terbuka untuk umum Berita terkini yang Biro Humas dan Tata Biro Humas dan 2011, Website dan disediakan melalui Usaha Pimpinan Tata Usaha Kementerian hardcopy 1. website Pimpinan PPN/Bappenas www.bappenas.go .id

2.

Materi informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum





29



Setiap saat dan permohonan

Setiap saat dan permohonan

NO.

Ringkasan Isi Informasi

Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi

Penanggung jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi

Waktu dan Tempat Pembuatan

Bentuk Informasi yang Tersedia


C. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

1.

Dapat Biro Humas dan Tata mengancam hajat Usaha Pimpinan hidup orang banyak dan ketertiban umum

2. Standar Pengumuman informasi Melalui website Biro Humas dan Tata www.bappenas.go Usaha Pimpinan 1. .id




hardcopy

Permohonan



hardcopy

Permohonan

30

2.

Papan pengumuman di gedung Kementerian Bappenas





31

Hardcopy

2.6. Fasilitas Pelayanan Informasi Publik 2.6.1. Sarana dan Prasarana yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan: 1. 3 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu, 2. 3 unit PC yang terhubung dengan internet; 3. 1 Printer; 4. 1 line Telepon/Fax; 5. 2 unit AC; 6. Televisi 7. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan. 8. Buku Registrasi Permohonan Informasi b. Ruang Publik Akses Internet. Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi menyediakan ruang akses internet. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaaan bagi pemohon informasi dalam mengakses internet di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas

a. Persyaratan Pelayanan

1. Untuk memohon informasi atau menyampaikan pengaduan terkait pelayanan informasi, pemohon wajib menunjukkan bukti identitas : a. Perorangan berupa KTP/SIM/Paspor. b. Badan Publik berupa Akte Notaris dan Dokumen Pengesahan Badan Publik.


32

2. Mengisi formulir permohonan informasi, bisa dilakukan di tempat pelayanan, atau dapat dikirimkan via pos ke alamat sekretariat sebagai berikut: Sekretariat Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas Gedung TSA2, Lantai 2 Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310 Telp./Fax. +62 21 3193 1154.

3. Pelayanan Informasi secara elektronik melalui email dan website dapat dilakukan melalui: E-mail

: [email protected]

Website

: www.ppid.bappenas.go.id

2.6.2. Prosedur Pelayanan Informasi Publik a.

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik untuk proses permohonan informasi di Kementerian PPN/Bappenas, yaitu :

1. Pemohon

mengajukan

permohonan

permintaan

informasi

atau

menyampaikan pengaduan dengan cara datang langsung, melalui faksimili, telepon, website, e-mail, dan surat; 2. Unit Pelayanan Informasi yang terdiri dari Tim Sekretariat Pelayanan Informasi

memilah

permintaan

informasi

dan

pengaduan.

Dengan

ketentuan Sebagai berikut: a. Pemohon yang datang langsung dan melalui website mengisi Formulir Permintaan Informasi atau Formulir Pengaduan; b. Pemohon melalui surat, faksimili, dan e-mail mengisi Formulir Permintaan Informasi atau Formulir Pengaduan yang tersedia. c. Khusus untuk pemohon melalui telepon, data diri dapat diisi oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik ke dalam Formulir Permintaan Informasi atau Formulir Pengaduan. Melayani Informasi, Memajukan Negeri

33

3. Unit Pelayanan Informasi menjawab permintaan informasi yang bersifat umum.

Jika

permintaan

informasi

bersifat

khusus

maka

Formulir

Permintaan Informasi Permohonan informasi diajukan ke Pejabat Pengelola Informasi Publik jika informasi yang diminta tidak dikecualikan namun belum dikuasai oleh Tim Sekretariat atau belum termuat dalam Daftar Informasi Publik 4. Untuk memproses permohonan informasi, Tim Sekretariat berkoordinasi dengan PPID dan Tim Pendukung di Unit Kerja Eselon (UKE) II terkait melalui disposisi yang ditandatangani oleh PPID dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sesuai kondisi; 5. Untuk pelayanan pengaduan terkait pelayanan informasi, setelah menerima formulir pengaduan, tim sekretariat akan meneruskan pengaduan ke PPID untuk ditindaklanjut. Jika pengadu masih belum puas, dapat mengajukan pengaduan ke atasan PPID. 6. Tim Sekretariat menyampaikan informasi atau jawaban/tanggapan kepada pemohon

Gambar : Alur Proses Permohonan Informasi Kementerian PPN/Bappenas


34

b.

Jangka Waktu Penyelesaian Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan bisa diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

c.

Biaya/Tarif Biaya jasa pelayanan informasi pada dasarnya dibebankan pada anggaran Kementerian PPN/ Bappenas, sehingga kepada pengguna informasi tidak dipungut biaya atau gratis. Namun bila terdapat kegiatan penggandaan informasi / bahan maka biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon informasi.

d.

Produk Layanan Produk pelayanan yang diberikan berupa penyediaan informasi yang bisa didapatkan baik dalam bentuk hardcopy (buku, majalah, brosur, cetakan, dan hasil printing) sesuai dengan ketersediaan dan softcopy (data digital) dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

e.

Kompetensi Pelaksana 1.

Memiliki

pengetahuan

tentang

perundang-undangan

terkait

standar

pelayanan minimum dan informasi publik.

f.

2.

Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.

3.

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik.

4.

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien.

5.

Memiliki kemampuan kerjasama tim.

6.

Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.

7.

Berpenampilan rapi dan santun.

Supervisi Internal 1. Supervisi dilakukan oleh atasan langsung; 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat.


35

g.

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Pengguna informasi dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan, dengan cara memasukkan materi aduan, saram, atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas pada alamat di bawah ini: Prosedur Penanganan Pengaduaan


36

Alur penanganan pengaduan adalah gambaran tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penanganan pengaduan. Alur ini menggambarkan langkah yang harus ditempuh mulai dari saat pengaduan dilakukan hingga penyelesaian akhir, termasuk memberitahukan kembali hasil penyelesaian masalah kepada pihak pengadu. Sebagaimana digambarkan dalam gambar di atas, alur penanganan pengaduan meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 1. Penyampaian Pengaduan Pengaduan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Fasilitas yang disediakan untuk pengaduan ini meliputi: Kotak Pengaduan, Email, dan Website. Disamping itu, pengaduan dapat pula dilakukan dengan datang langsung ke Sekretariat Pelayanan Informasi Publik. Untuk akuntabilitas dan tanggung jawab pengaduan, pengadu harus menyertakan salinan identitas bukti diri seperti KTP/SIM/Paspor untuk pengadu individu, atau Akta Notaris bagi badan publik. 2. Pencatatan Materi Pengaduan Pencatatan materi pengaduan dilakukan oleh petugas pelayanan informasi publik di Sekretariat Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas. Pencatatan ini dibukukan di buku khusus sebagai kendali dalam perjalanan proses penyelesaian masalah. Disamping itu, pencatatan di buku ini juga dapat menjadi alat evaluasi di kemudian hari tentang materi-materi pengaduan oleh pengguna informasi publik. 3. Cek Silang untuk Pencarian Fakta Cek silang ini adalah dalam rangka tahap awal mendalami masalah yang diadukan. Cek silang ini melibatkan unit-unit yang terkait untuk menghindari perumusan masalah yang bias dan tidak akurat. Dimungkinkan juga dilakukan cek silang kepada pihak-pihak yang masuk dalam materi aduan. Dalam cek silang ini materi aduan bisa berujung kepada dua kemungkinan, yaitu terbukti ada masalah dan tidak terbukti ada masalah. Bila kesimpulan dalam cek silang adalah terbukti ada masalah maka langkah yang dilakukan adalah analisis masalah.


37

4. Analisis Masalah Analisis masalah dimaksudkan sebagai langkah-langkah untuk mengurai dan mendalami materi pengaduan. Langkah ini penting sebagai bentuk memperbaiki sistem dan kualitas pelayanan informasi publik. Tahap ini harus menghasilkan rekomendasi langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk penyelesaian masalah. Rekomendasi bisa menyebut bahwa langkah penyelesaian dapat dilakukan di internal unit pelayanan informasi publik bila ada kewenangan untuk menyelesaikan sesuai tingkat dan komplikasi masalah, atau penyelesaian direkomendasikan ke atas unit pelayanan (atau pihak yang memiliki wewenang di internal Kementerian PPN/Bappenas). Kemungkinan lain adalah bahwa ternyata kewenangan penyelesaian masalah sama sekali di luar kewenangan instansi kementerian PPN/Bappenas. Apabila rekomendasi masih dalam kewenagnan unit pelayanan informasi publik, maka masalah langsung diselesaikan dengan mengambil tindakan yang diperlukan. 5. Tindakan Penyelesaian Tindakan penyelesaian dilakukan sesuai hasil rekomendasi pada tahap analisis masalah. Apabila penyelesaian yang dilakukan tidak atau belum membuahkan hasil, maka penyelesaian masalah dapat diangkat ke tingkat yang lebih tinggi yang atasan Unit Pelayanan Informasi Publik. Penyelesaian masalah yang sudah bersifat final dapat diinformasikan kembali kepada pihak pengadu, kecuali bila masalah yang diadukan tidak bisa dibuka ke umum sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Standar Waktu Penyelesaian Pengaduan Penyelesaian pengaduan dilakukan selambat-lambatnya 60 hari kerja sesuai ketentuan pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 7. Cara Penyampaian Pengaduan Pengaduan oleh pengguna informasi atau oleh masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, meliputi penyampaian aduan secara langsung ke Sekretariat Pelayanan Informasi Publik, memasukkan materi pengaduan melalui Kotak Melayani Informasi, Memajukan Negeri

38

Pengaduan, mengirimkan pengaduan melalui e-mail, dan mengisi format online di website PPID Kementerian PPN/Bappenas. Setiap pengaduan harus menyertakan bukti identitas diri. Untuk perseorangan bisa berwujud salinan KTP/SIM/Paspor, dan untuk badan publik menyertakan salinan Akta Notaris dan/atau dokumen pengesahan badan publik. Berikut adalah alamat sekretariat pelayanan informasi publik Kementerian PPN/Bappenas: Sekretariat Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas Gedung TSA2, Lantai 2 Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310 Telp./Fax. E-mail

: +62 21 3193 1154 : [email protected]

Website : http://ppid.bappenas.go.id

Disamping itu, pengaduan, saran, masukan dapat pula dilakukan melalui website Kementerian PPN/Bappenas di http://ppid.bappenas.go.id dengan menyebutkan

subject

“Aduan

PPID”,

atau

melalui

email

[email protected]

g.Jumlah Pelaksana Petugas pelaksana operasional pelayanan informasi di ruang Sekretariat PPID adalah minimal 2 (dua) orang, didukung tim sekretariat yang bekerja di unit kerja masing-masing.

h.Jaminan Pelayanan 1. Layanan informasi diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan; 2. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung


39

i.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 1. Informasi

yang

diberikan

dijamin

keabsahannya

dan

dapat

dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang memberikan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Keamanan dan keselamatan pengguna layanan informasi menjadi tanggung jawab pihak PPN/ Bappenas selama berada di lingkungan kantor Kementerian PPN/Bappenas

j.

Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.


40

2.7. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2014 2.7.1.Berdasarkan Identitas Informan 2.7.1.1. Jenis Kelamin

21%

Laki-Laki Perempuan 79%

Data di atas memperlihatkan bahwa pemohonan informasi lebih dominan dilakukan oleh laki-laki, yakni sebanyak 79% dan perempuan sebanyak 21%.

2.7.1.2.Berdasarkan Jenis Pekerjaan Lain-lain 21% PNS 36%

PNS Media Wirausaha

Wirausaha 14%

Lain-lain

Media 29%

Bahwa yang meminta informasi ke Kementeri PPN/Bappenas lebih dominan berasal dari Instansi Pemerintah sebanyak 36%, dari kalangan media sebanyak 29% dan wirausaha sebanyak 14% dan lain-lain 21%. Hal ini, berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok Bappenas. Melayani Informasi, Memajukan Negeri

41

2.7.1.3.Berdasarkan Lokasi Peminta Informasi

7%

7%

7%

Jabodetabek Jawa Sulawesi NTB

20%

59%

Papua

Pemohon informasi sebanyak 59% berasal dari Jabodetabek, hal ini dikarenakan manfaat dari hasil pembangunan paling besar dapat dirasakan oleh masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan 21% berasal dari Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Timur. Namun, karena peran Bappenas sebagai perencanaan dalam pembangunan nasional, oleh sebab itu yang datang meminta informasi, tidak hanya dari daerah jawa, tetapi yang datang meminta informasi ada yang berasal Indonesia Kawasan Timur, yaitu Papua sebanyak 7% , Sulawesi sebanyak 7% dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 7%.


42

2.7.2. Klasifikasi Informasi yang Diminta Berdasarkan Kunjungan ke Kementerian PPN/Bappenas

31%

Perencanaan Pembangunan

38%

Sistem Pelayanan Anggaran Lain-lain

8% 23%

Berdasarkan klasifikasi informasi yang dibutuhkan publik adalah informasi tentang perencanaan pembangunan sebanyak 38%, hal ini sesuai dengan peran dan fungsi Bappenas dalam pembangunan, sedangkan untuk informasi yang berkaitan dengan sistem pelayanan yang diberikan oleh Bappenas sebanyak 23%. Namun, karena peran Bappenas sebagai lembaga atau Instansi yang strategis dan perencanaan dalam pembangunan, maka informasi yang diminta oleh public yang berkaitan dengan anggaran adalah sebesar 8 %. Hal lain yang menarik, bahwa informasi lain-lain sebanyak 31%, salah satunya adalah informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bappenas

2.7.3. Cara Memperoleh Informasi

7%

Membaca langsung 27% mendengarkan menpatkan salinan informasi (mengcoppy)

39%

email 27%


43

Bahwa berbagai macam cara yang dapat dilakukan oleh publik dalam memperoleh informasi yang diharapkan salah satunya adalah dengan cara mengunjungi secara langsung ke PPID Bappenas. Namun, cara publik menerima informasi dengan menggunakan beberapa metode yaitu ada dengan cara membaca secara langsung data yang diperlukan yaitu sebanya 29% dan hal bersamaan selain mereka membaca langsung, ada juga yang mendengarkan informasi yang disampaikan sebanyak 29%. Namun yang paling sering dilakukan oleh publik adalah mendapatkan salinan informasi (atau mengcopy) sebanyak 42%, hal ini dilakukan lebih adanya dasar secara tertulis yang digunakan oleh publik sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan melalui email hanya sebanyak 7%, yaitu LSM Mataumat.

2.7.4. Tujuan Penggunaan Informasi Pengetahuan/wawasan

15%

public Survey

8%

8% publik media

8%

reformasi birokrasi 15%

38%

silaturahmi

8%

Informasi & perencanaan pembangunan Lain-lain

Tujuan publik mendapatkan informasi ke Bappenas adalah ingin memperoleh informasi yang berkaitan dengan perencanaan dalam pembangunan nasional sebanyak 38%, artinya publik memahami bahwa tugas dan fungsi pokok Bappenas adalah sebagai perencanaan dalam pembangunan nasional, selain itu sebanyak 15% informasi yang diperoleh sebagai untuk mengetahui reformasi birokrasi dan lain-lain, salah satunya berkaitan dengan program-program kegiatan yang dilakukan oleh Bappenas. Apabila dikaji, maka Kementerian PPN/Bappenas digunakan

sebagai

pusat

pelayanan

informasi

yang

berkaitan

dengan

perencananan yang bersifat strategis dan sistem birokrasi dalam pelayanan yang


44

berkaitan dengan pembangunan, yang merupakan sebagai landasan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan bagi pembangunan di tingkat lokal atau Provinsi. Namun hal lain tujuan dari memperoleh informasi tersebut digunakan untuk kepentingan public survey, publik media yang berkaitan dalam penulisan berita bagi media tersebut, menambah wawasan dan pengetahun, selain itu mereka meminta informasi sebagai bentuk silaturahmi, yang ingin selalu mendapatkan informasi terbaru tentang Bappenas sebanyak 8%.

2.7.5. Klasifikasi informasi yang diperlukan melalui Website ppid.bappenas.go.id maupun email Bappenas (Humasbappenas.go.id/[email protected])

Rekap sosialisasi/workshop/teknis UU KIP/PPID/Standar Layanan, thn 2010-2014 Perki I/2013

9%

20%

Rekap LHKPN thn 2010-2014

13% psl 13 ayat 1 L dan M Perki L dan M

9%

LPJ KIP

9% Dokumen kontrol

6% 6%

LHA Inspektorat dan LHP BPK

6% 13%

sarana ruang rapat

9%

rekap perjalan dinas dan kegiatan luar ktr lain-lain

Berdasarkan

data

bahwa

klasifikasi

informasi

tentang

rekap

atau

pelaksanaan termasuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan UU


45

KIP Tahun 2008, standar pelayanan informasi public yang dilakukan sejak tahun 2010-2014 di Kementerian PPN/Bappenas paling dominan yaitu sebanyak 20%, sedangkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan informasi publik sebanyak 13%. Sedangkan untuk perjalanan dinas dan kegiatan luar, rekap ruang rapat, LHA Inspektorat dan LHB BPK dan lain-lain, yang merupakan kategori informasi lain-lain, tidak secara langsung

berkenaan

dengan

informasi

Kementerian

PPN/Bappenas,

misalnya Penggunaan pembangunan aspal untuk ruas jalan sebanyak 9 %. Sedangkan yang paling rendah adalah tentang informasi LHKPN dan pelaksanaan Perki I/2013 sebanyak 6%.

2.7.6 Tujuan memperoleh informasi melalui Website ppid.bappenas.go.id adalah :

9% 9% Diketahui 6%

sosial kontrol penggunaan informasi tidak disebutkan

76%

Informasi merupakan asset yang sangat bermanfaat untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan publiknya. Tujuan memperoleh informasi melalui website, sebanyak 76% tidak disebutkan,seharusnya tujuan informasi dibutuhkan untuk kepentingan atau tujuan tertentu harus disampaikan. Sedangkan untuk diketahui dan sebagai fungsi kontrol sosial sebanyak 9 % dan yang paling rendah bahwa informasi tersebut digunakan untuk digunakan untuk kepentingan atau tujuan tertentu sebanyak 6%.


46

2.7.7. Tanggapan/Jawaban yang diberikan dalam Pelayanan Informasi Publik

14%

balasan surat keberatan, karena sesuai UU KIP 2018, lewat email

29%

Salinan informasi/dokum en dalam bentuk soft copy salinan informasi/dokum en melalui Pengiriman Dokumen

57%

Berdasarkan

jawaban

atau

tanggapan

yang

diberikan

oleh

PPID

Kementerian PPN/Bappenas dalam menjawab informasi yang dibutuhkan melalui email sebanyak 57% langsung menjawab melalui balasan lewat email, termasuk mengirimkan informasi/dokumen dalam bentuk soft copy, sedangkan yang kedua adalah memberikan surat tanggapan, berupa tanggapan keberatan karena informasi termasuk masuk kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan di UU KIP Tahun 2008 sebanyak 29%, dan yang paling rendah adalah mengirimkan salian informasi atau dokumen yang diperlukan melalui pengiriman dokumen melalui alamat Pemohon informasi, hal ini dilakukan karena banyaknya dokumen atau salinan informasi yang diperlukan, hanya sebanyak 14%.


47

BAB III ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014-2025 harus memberikan dampak kepada makin meningkatnya kualitas pelayanan demi mewujudkan visi Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas yang Mudah, Cepat, dan Akurat. Untuk itu perlu ditempuh kebijakan sebagai berikut: a. Membangun sistem layanan informasi publik yang baik, termasuk di dalamnya mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi; b. Meningkatkan

kompetensi

SDM

Kementerian

PPN/Bappenas

bidang

pengelolaan informasi publik; dan c.

Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang mudah diakses masyarakat.

d. Menerapkan monitoring dan evaluasi dalam manajemen sistem pelayanan termasuk di dalamnya tindak lanjut pengaduan masyarakat. e. Menerapkan sistem manajemen mutu. 3.1. Program Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2014-2025 adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas. Program ini meliputi kegiatan Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik yang terdiri dari beberapa output, sebagai berikut: a. Layanan Perkantoran Pelayanan Informasi Publik; b. Layanan Manajemen Kinerja dan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik; c.

Sosialisasi/Diseminasi/Visualisasi/Publikasi dan Pemberitaan; dan

d. Layanan Informasi Publik.


48

3.2. Kegiatan Strategis Tahun 2014 – 2025 Dalam rangka mencapai visi dan misi Unit Pelayanan Informasi Publik Bappenas, maka langkah-langkah yang akan ditempuh dalam empat tahapan disesuaikan

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan tahapan pembangunan yang meliputi periode RPJMN III (2015-2019) dan periode RPJMN III (2020-2025). Rencana

Strategis

Unit

Pelayanan

Informasi

Publik

Bappenas

ini

menyesuaikan pada periodisasi tahapan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2005-2025. Empat tahapan tersebut meliputi: (i) Tahap Persiapan; (ii) Tahap Konsolidasi; (iii) Tahap Pemantapan; dan (iv) Tahap Performasi.

(i). Tahap Persiapan (2009-2010) Pada tahap ini dilakukan persiapan instrumen makro untuk melaksanakan program Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas yang terintegrasi, komprehensif dan terukur. Beberapa instrumen di tingkat makro yang perlu disiapkan adalah pembentukan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas, termasuk di dalamnya adalah dasar hukum, anggota unit, sumber daya manusia, anggaran, dan penyediaan sarana dasarnya. Berikutnya adalah penyusunan mekanisme kerja dan tata laksana termasuk di dalamnya mekanisme koordinasi antar lembaga

(ii). Tahap Konsolidasi (2011-2012) Pada tahap ini, Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas sudah terbentuk dan mulai bekerja. Namun, koordinasi antar unit kerja eselon masih perlu diperkuat. Disamping itu, tata laksana dan mekanisme kerja perlu terus dikembangkan agar lebih tepat guna, tepat sarana, dan tepat biaya. Dalam tahap ini, Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas melakukan sinkronisasi agenda program antar-unit kerja eselon yang terlibat mulai dari level perencanaan hingga evaluasi.


49

(iii). Tahap Pemantapan (2013-2014) Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah penyempurnaan semua instrumen dan sarana prasarana untuk melaksanakan secara penuh program Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas yang terintegrasi, komprehensif, dan terukur. Beberapa instrumen yang perlu disempurnakan adalah revisi Keputusan Menteri terkait pembentukan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas untuk menutup titik lemah yang telah teridentifikasi dalam perjalanan pelayanan yang telah dilakukan. Disamping itu, perlu pula dilakukan penyempurnaan pada semua dasar hukum unit pelayanan, anggota unit pelayanan, sumber daya manusia, dan anggarannya. Berikutnya adalah penyempurnaan prosedur dan mekanisme kerja serta tata laksana termasuk di dalam pelaksanaan pelayanan

informasi

publik.

Langkah-langkah

penyempurnaan

dilakukan

berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan.

(iv) Tahap Performasi (2015-2024) Pada tahap ini Unit Pelayanan Informasi sudah dalam posisi perform penuh. Semua infrastruktur pelayanan telah berfungsi semuanya. dilakukan evaluasi berdasarkan monitoring program yang sudah berjalan pada tahap konsolidasi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut akan dapat diidentifikasi kelemahan dalam koordinasi dan pelaksanaan program. Selain kelemahan dan kekurangan, hasil evaluasi juga akan membawa memunculkan ide dan inovasi baru dalam program ini yang secara positif akan dapat memperkuat efektivitas dan efisiensi program Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas. 3.3. Ukuran Keberhasilan Untuk mengukur tingkat keberhasilan atas program dan kegiatan yang dilakukan, dirumuskan kriteria-kriteria sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan, yaitu sebagai berikut: a. Terbentuknya sistem layanan informasi publik yang baik; b. Adanya mekanisme dan standar operasional prosedur dalam pelayanan informasi publik;


50

c.

Adanya mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;

d. Terpenuhinya kompetensi SDM unit pelayanan informasi publik Kementerian PPN/Bappenas yang memadai; e. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik yang nyaman dan mudah diakses oleh masyarakat; f.

Diterapkannya monitoring dan evaluasi dalam manajemen sistem pelayanan termasuk di dalamnya tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat;

g. Diterapkannya sistem manajemen mutu.

3.4.Tantangan dan Kendala Pelayanan Informasi Tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Kementerian PPN/Bappenas, terbagi menjadi dua, yaitu secara internal dan eksternal, yaitu: a.Internal 1.

Manajemen data dan informasi masih belum terstruktur dengan baik

2.

Waktu yang diperlukan mengakses informasi sangat lama

3.

Kurangnya koordinasi dan pemahaman dari setiap unit kerja

4.

Kurangnya pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik sesuai UU KIP

5.

Spesialisasi dan kompetensi di bidang komunikasi masih terbatas, karena sebagian besar aparatur berlatar belakang manajemen dan administrasi;

6.

Standar jabatan untuk setiap tugas-tugas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sedang dalam penyusunan, sehingga belum seluruh pegawai memahami standar jabatannya; dan

7.

Pembangunan Infrastruktur sarana fisik dalam penyediaan informasi publik masih sedang dalam proses untuk terus melakukan inovasi dan letak tata ruang atau lay out ruang untuk PPID masih belum ditempatkan di posisi sentral/strategis.

b.Eksternal 1.

Mekanisme pelayanan informasi publik masih perlu ditingkatkan

2.

Informasi masih sering di-klaim rahasia secara sepihak

3.

Akses informasi publik belum mencerminkan keadilan


51

3.5. Target Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas Arah

kebijakan

dalam

pelayanan

informasi

public

Kementerian

PPN/Bappenas memiliki rencana yang strategis setiap lima tahun melakukan program kerja dan evaluasi. Tertulis dalam bentuk matriks target pelayanan informasi publik di bawah ini :


52

RPJMN 2015-2025 No

1

Substansi Inti

Sasaran

Persiapan Pembentukan Unit Pelayanan Informasi Publik /

Terbentuknya Unit Pelayanan Informasi Publik PPID

Indikator

Target 2013-2014

Target 2020-2025

Capaian 2013-2014

Target 2014-2015

Target 2015-2020

100% Unsur kelengkapan Unit Pelayanan Informasi terpenuhi 100% dokumen legal pendukung telah diterbitkan

100% organisasi operasional

100%

Terbentuknya Unit Pelayanan Informasi Publik

100% dokumen legal pendukung dapat dilaksanakan dengan baik

100%

Dasar hukum organisasi, anggota tim, Sumber Daya Manusia dan Anggaran terselesaikan

Pembentukan Unit Pelayanan Informasi Publik

SK Penunjukan Pejabat PPID ditandatangani Pimpinan

Penyusunan dasar hukum terkait organisasi, anggota tim, sumber daya manusia, dan anggaran Penyusunan mekanisme kerja dan tata laksana termasuk di dalamnya mekanisme koordinasi antar unit kerja eselon

Dasar hukum organisasi, anggota tim, sumber daya manusia dan anggaran terselesaikan Tersusunnya mekanisme kerja dan tata laksana termasuk di dalamnya mekanisme koordinasi unit kerja eselon

100% dokumen SOP pelayanan informasi publik diterbitkan

100% SOP pelayanan informasi publik diimplementasika n

100%

Mekanisme kerja dan tata laksana termasuk di dalamnya mekanisme koordinasi antar unit kerja eselon tercapai

Capaian 2014-2015

Capaian 2015-2020

Capaian 2020-2025

Permasalahan

Tindak Lanjut

a. Pemahaman atas UU 14/2008 dan UU 25/2009 masih belum merata b. Unit Pelayanan Informasi Publik belum terbentuk c. Belum adanya dasar hukum, organisasi, SDM dan anggaran d. Belum adanya mekanisme kerja dan tata laksana mekanisme koordinasi unit kerja eselon

a. Dimulainya pembentukan Unit Pelayanan Informasi Publik b. Dimulainya penyusunan dasar hukum, organisasi, SDM dan anggaran c. Dimulainya penyusunan mekanisme kerja dan tata laksana mekanisme koordinasi unit kerja eselon

2

Konsolidasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi program kerja antar unit kerja yang terlibat dalam pelayanan informasi publik

Sinkronisasi agenda program antar unit kerja yang terlibat

Dipahaminya oleh semua unit kerja kewajiban lembaga publik terkait terbitnya UU 14/2008 dan UU 25/2009

Sinkronisasi agenda program antar unit kerja eselon yang terlibat programprogram Unit Pelayanan Informasi Publik sudah dapat dilakukan

Data dan informasi semua unit kerja mulai terkonsolidasi

Data dan informasi dari semua unit kerja dalam keadaan siap dan terkuasai oleh unit pelayanan

Sosialisasi dan kampanye untuk pemahaman UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik

Koordinasi antar unit eselon masih perlu diperkuat

Peningkatan kerjasama antar unit eselon dalam sinkronisasi dan integrasi program-program Unit Pelayanan Informasi Publik.

3

Pemantapan Pelaksanaan programprogram Unit Pelayanan Informasi Publik

Terwujudnya data dan informasi yang memadai Diterapkannya Standar Operasional Pelayanan (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan sehari-hari

Tersedianya data dan informasi yang memadai

Pengumpulan data dan informasi publik dari unit-unit kerja

25% Data dan informasi telah terkumpul

Penyusunan SOP sesuai dengan kebutuhan pelayanan informasi publik

25% SOP telah berjalan dengan baik

100% Data dan Informasi telah terkumpul dan tersedia Seluruh SOP telah berjalan baik

Teridentifikasinya Data dan Informasi dari unit-unit kerja

SOP telah berjalan baik

50% Data dan Informasi telah terkumpul dan tersedia 50% SOP telah berjalan baik

a. Peningkatan spesialisasi dan kompetensi di bidang komunikasi bagi anggota Unit Pelayanan Informasi Publik b. Dilakukannya standardisasi jabatan yang mendukung Unit Pelayanan Informasi Publik c. Pengadaan infrastruktur pendukung penyediaan informasi

Tercapainya integritas

Integritas Unit Pelayanan

Integritas Unit Pelayanan Informasi




Integritas Unit Pelayanan Informasi

a. Spesialisasi dan kompetensi di bidang komunikasi masih terbatas, karena sebagian besar aparatur berlatar belakang manajemen dan administrasi b. Standar jabatan untuk setiap tugas-tugas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sedang dalam penyusunan, sehingga belum seluruh pegawai memahami


Tersusunnya dokumen SOP pelayanan informasi publik yang siap diimplementasikan untuk melayani masyarakat

53

RPJMN 2015-2025 No Substansi Inti

Sasaran dalam pelayanan informasi publik Kementerian PPN/ Bappenas Berfungsinya sumber daya dan organisasi Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/ Bappenas Tertib lalu lintas komunikasi publik terpantau dan terkendali Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pelayanan informasi publik di Kementerian PPN/ Bappenas

Indikator

Target 2013-2014

Target 2014-2015

Target 2015-2020

Target 2020-2025

Capaian 2013-2014

Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas tercapai

Publik Kementerian PPN/Bappenas meningkat 20% dibanding survei periode terakhir

Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas meningkat 35% dibanding survei periode terakhir



Publik Kementerian PPN/Bappenas makin meningkat

Sumber daya dan Organisasi Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappena berfungsi optimal

Sumber daya dan Organisasi Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas berfungsi 10%




Sumber daya dan Organisasi Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas berfungsi dengan baik

Terpantaunya dan terkendalinya tertib lalu lintas komunikasi publik

Tertib lalu lintas komunikasi publik 10% terpantau dan terkendali




Lalu lintas komunikasi publik terpantau dan terkendali dengan baik

Terciptanya lingkungan yang kondusif

10% lingkungan kondusif



Seluruh lingkungan telah kondusif

Terciptanya lingkungan kondusif


Capaian 2014-2015

Capaian 2015-2020

Capaian 2020-2025

Permasalahan

standar jabatannya c. Infrastruktur dalam penyediaan informasi publik belum memadai

54

Tindak Lanjut

BAB IV REKOMENDASI/ TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008. Melalui Rapat Kerja (Raker) pada semua Direktorat di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dengan membuat formulasi untuk peningkatan pelayanan informasi publik. 2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait mengenai konsekuensi hukum. 3. Komitmen aparatur Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan visi dan misi. Aparatur Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kerja sama yang baik, motivasi dan kemauan yang kuat untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan; melalui peningkatkan kinerja, peningkatan pelayanan informasi akan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan informasi (service of execellent). 4. Terbangunnya hubungan kerjasama yang baik dengan institusi eksternal dan unit-unit internal di lingkungan Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas. 5. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas; dan Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik. Dengan cara membangun sarana dan prasarana sistem pelayanan infomasi secara up date atau berkesinambungan 6. Perkuat kerjasama dengan lembaga pendukung reformasi birokrasi seperti Komisi Informasi Pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui kerjasama dalam hal brainstorming dengan pihak-pihak eksternal lembaga pendukung birokrasi reformasi yaitu dengan KIP dan KPK secara berkesinambungan.


55

BAB V PENUTUP

Demikian laporan perkembangan pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi dan peningkatakan pada kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian PPN/Bappenas dalam memberikan pelayanan informasi publik.


56

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Recommend Documents