LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015
PPID KPU KABUPATEN BULELENG
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KPU KABUPATEN BULELENG Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Surat Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU, dan juga Surat Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).
1
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tim PPID KPU Kabupaten Buleleng belum memiliki ruangan khusus untuk memberikan pelayanan informasi publik. Selama ini PPID masih menggunakan ruang berukuran kurang lebih 10 x 10 meter persegi yang ditempati oleh 4 (empat) sub bagian, yaitu Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Sub Bagian Program & Data, Sub Bagian Hukum dan Sub Bagian Hupmas & Teknis. Bisa dikatakan merupakan ruangan yang belum representatif, namun demikian, pemberian pelayanan informasi tetap dilakukan dengan seoptimal mungkin. Pelayanan informasi publik di PPID KPU Kabupaten Buleleng melibatkan hampir seluruh sumber daya manusia yang ada di sekretariat KPU Buleleng. Tim ini seluruhnya berjumlah 15 orang, yang bila diperlukan turut memberikan pelayanan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Sejauh ini, pihak-pihak yang mencari informasi datang dari berbagai elemen, diantaranya dari unsur akademisi, partai politik, pelajar/mahasiswa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan juga dari masyarakat umum. Dalam rangka keterbukaan informasi, KPU Kabupaten Buleleng juga memiliki website resmi yaitu www.kpu-buleleng.go.id Hal ini adalah untuk menyampaikan berita seputar kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Buleleng dan informasi seputar pelaksanaan pemilu yang berupa pengumuman, seperti misalnya, daftar pemilih tetap (DPT), perekrutan tenaga adhok pemilu, pencalonan, atau informasi penting lainnya.
Rincian Pelayanan Informasi Publik Berdasar pencatatan yang dilakukan pada Formulir Pemberian Informasi Publik terdata jumlah permintaan dan pemberian layanan informasi publik di KPU Kabupaten Buleleng:
NO
TANGGAL
INFORMASI YANG DI MINTA
CARA MEMPEROLEH INFORMASI
MEDIA YANG DIGUNAKAN
PENGGUNA INFORMASI
ALASAN PERMINTAAN
1
24 Maret 2015
Melalui Surat
Tercetak
KPU Provinsi Bali
Untuk mengetahui perkembangan kegiatan
2
25 Maret 2015
Laporan Kegiatan Sosialisasi dan pendidikan pemilih Data Informasi Publik
Melalui Surat
Tercetak
KPU RI
3
12 mei 2015
Data Sektoral
Melalui surat
Tercetak
Badan Pusat Statistik kab. Buleleng
4
15 Juni 2015
Perolehan Suara Partai Hanura
Langsung
Tercetak
Ketut Wirsana
Sesuai UU No. 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Guna Penyusunan Buku Publikasi Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2015 Melengkapi data dan berkas
2
pada Pileg 2014 5
28 Juli 2015
10
9-Sep-15
11
10-Sep-15
12
13
14
15
16
17
pada rapat internal partai Untuk data penelitian
Surat ijin penelitian tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2014 Mohon informasi prihal meminjam Kotak Suara dan kelengkapannya Mohon data DPT Pilpres 2014
Langsung
Tercetak
Prof. Dr. Sukadi, M.Ed.
Langsung
Terekam
BPMPD Kabupaten Buleleng
Untuk Pilkel serentak di Kecamatan Buleleng.
Langsung
Terekam
Panitia Pilkel Ds. Subuk
22-Sep-15
Print Out data Pemilih Pilpres Tahun 2015
Melalui Surat
Tercetak
Panitia Pilkel Ds. Panji
12 Oktober 2015 13 Oktober 2015
Data Pemilih Pemilu Yahun 2009 Data dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu DPT Kecamatan Gerokgak
Langsung
Terekam
Untuk Keperluan Pilkel Ds. Subuk Th 2015 Dalam Rangka Pilkel Desa Panji, Kec. Sukasada Lomba Kelurahan
Langsung
Terekam
Wayan Pancer Yasa I Gede Didik melengkapi Aryadi Rai Data Pemilihan
Langsung
Tercetak
I Putu Arsana
Melalui Surat
Tercetak
KPU Provinsi Bali
Langsung
Terekam
PDI Perjuangan
19 Oktober 2015 20 laporan Nopember Pemberian 2015 Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara 4 Perolehan Suara Desember PDI-P pada 2015 pilbup Tahun 2012 dan Pilgub Tahun 2013
Untuk Lomba Desa
Sebagai bahan konsolidasi
Tabel Rincian Pemberian Layanan Informasi Publik KPU Buleleng Tahun 2015
3
Grafik Cara Memperoleh Informasi Pemberian Layanan Informasi Publik KPU Buleleng Tahun 2015
Grafik Media yang Digunakan dalam Pemberian Layanan Informasi Publik KPU Buleleng Tahun 2015
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Kendala Internal 1. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masingmasing sub bagian yang membidangi, mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi. 2. Pemohon informasi saat ini pada umumnya sudah memahami tentang sejumlah ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008, sehingga mengetahui antara yang boleh diberikan dan yang dikecualikan, oleh karenanya PPID KPU Kabupaten Buleleng
4
harus tetap proaktif untuk mengingatkan tim internal PPID, karena masalah tersebut bersifat sangat krusia. Kendala Eksternal 1. Kadangkala ketika ada permohonan informasi yang kiranya sangat penting, pemohon tidak menyertai dengan surat, sehingga harus disampaikan terlebih dahulu untuk secara resmi melampiri dengan surat. Hal ini guna mendapat persetujuan dari komisioner KPU Buleleng dan data yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan.
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Dalam rangka peningkatan Pelayanan Informasi Publik disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Penguatan SDM PPID yang berada di KPU Kabupaten Buleleng terkait dengan pengelolaan informasi publik, sehingga dalam pelayanan informasi kepada publik bisa lebih cepat dan tidak melebihi waktu yang ditetapkan 2. Tata kelola penyimpanan dokumen perlu dilakukan lebih tertib lagi. Hal ini guna mengantisipasi permohonan data sehingga mudah ditemukan baik data yang baru maupun lama. 3. Butuh ruangan pelayanan informasi yang lebih representatif. Hal ini untuk memberikan kenyamanan petugas dalam memproses dan menyediakan informasi dan juga kepada pemohon informasi yang datang.
Demikian laporan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID KPU Kabupaten Buleleng.
Singaraja, 15 Maret 2016 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
I Made Ardana, S.Kom NIP. 19810502 200912 1 004
5
