2 Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik PPID Komisi Yudisial RI Tahun 2014

1

2


Laporan Tahunan

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KOMISI YUDISIAL TAHUN 2014

Kata Pengantar P

uji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, maka penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik PPID Komisi Yudisial Tahun 2014 dapat diselesaikan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi daya dorong Komisi Yudisial sebagai lembaga negara untuk melakukan pembenahan terutama dalam meningkatkan pelayanan publik, yaitu kemudahan kepada masyarakat dalam akses informasi. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, maka dapat diwujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel, serta terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). Dalam melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan informasi publik, Komisi Yudisial telah menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik sebagai payung hukum. Selanjutnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 200/ KEP/SET.KY/X/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Yudisial Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan informasi publik, PPID Komisi Yudisal menyediakan Desk Layanan Informasi Publik yang terletak di Lobi Gedung Komisi Yudisal Jalan Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat. Pemohon informasi juga dapat memberikan permohonan melalui telp di (021)3905876, Fax (021)3906215, Email: [email protected]; dan website: http://www.ppid.komisiyudisial.go.id Hal lain yang dilakukan PPID Komisi Yudisial adalah Pemuktakhiran Daftar Informasi Publik kategori yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; serta Informasi yang wajib tersedia setiap saat di website PPID Komisi Yudisial (www.ppid.komisiyudisial.go.id). Dalam kesempatan ini, PPID Komisi Yudisial mengucapkan syukur atas apresiasi yang menempatkan PPID Komisi Yudisial masuk dalam 10 besar kategori lembaga terbaik dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2014 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Akhir kata, laporan ini jauh dari sempurna karenanya kami mengharapkan kritik dan saran untuk tercapainya kesempurnaan dalam memberikan layanan informasi prima kepada pubik.

PPID Komisi Yudisial

Roejito


i

ii


Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi

i iii

BAB I PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA A. PENDAHULUAN B. PPID KOMISI YUDISIAL a. Struktur PPID b. Dasar Hukum c. Visi dan Misi d. Maklumat e. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik f. Jadwal Pelayanan g. Anggaran

1 1 2 2 3 4 4 5 5 5

BAB II CAPAIAN KINERJA PPID KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

7

BAB III KENDALA DAN REKOMENDASI

11


iii

BAB I

iv


BAB I PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

A. PENDAHULUAN

A

genda reformasi terkait penyelenggaraan negara salah satunya adalah penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi, dibentuklah undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organiasasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, hak setiap Orang untuk memperoleh informasi juga dapat meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Secara jelas, undang-undang ini bertujuan untuk : a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik PPID Komisi Yudisial RI Tahun 2014

1

BAB I d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak; f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, maka diharapkan dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

B. PPID KOMISI YUDISIAL RI Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Secara umum, PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam: a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi; b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; c. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana; d. penetapan prosdur operasional penyebarluasan informasi publik; e. pengujian konsekuensi; f. pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya; g. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

a. Struktur PPID Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, Komisi Yudisial membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID Komisi Yudisial RI dijabat oleh Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi. Sementara Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI. Adapun Struktur PPID Komisi Yudisial RI sebagai berikut:

2


Struktur Organisasi PPID Komisi Yudisial RI

b. Dasar Hukum 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. 7. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik. 8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 200/KEP/SET. KY/X/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Yudisial Republik Indonesia.


3

c. Visi dan Misi Visi : Menjadi pengelola dan pelayanan informasi yang andal dan profesional berlandaskan semangat ibadah untuk mendukung terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten. Misi: 1. Memberikan layanan informasi secara cepat, tepat dan humanis; 2. Menyediakan informasi yang akurat dan terkini; 3. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses. Motto : 1. Berbagi Informasi Berbagi Kebaikan. 2. Informasi Untuk Kemajuan.

d. Maklumat Pelayanan

Kami Bersungguh-sungguh : 1. Memberikan pelayanan yang dapat dipercaya, sesuai dengan kompetensi dan tugas yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Memberikan pelayanan informasi kepada publik dengan efisien dan efektif; 3. Menyediakan daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan; 4. Melayani pemohon informasi dengan sarana dan prasarana yang cukup layak; 5. Menyiapkan petugas pelayanan informasi yang berdedikasi, jujur dan partisipatif; 6. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

4


e. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, PPID Komisi Yudisial menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan : meja dan kursi petugas serta kursi tamu, komputer, printer, telepon/fax, papan pengumuman, dan alat tulis.

f. Jadwal Pelayanan Senin – Kamis Istirahat

: 09.00 – 15.00 WIB : 12.00 – 13.00 WIB

Jumat Istirahat

: 09.00 – 15.00 WIB : 11.00 – 13.00 WIB

g. Anggaran Anggaran operasional pelayanan informasi publik pada pelaksanaan PPID Komisi Yudisial dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2014.


5

BAB II

BAB II

6


BAB II CAPAIAN KINERJA PPID KOMISI YUDISIAL

D

alam melaksanakan wewenang dan tugas, PPID Komisi Yudisial telah melaksanakan hal - hal sebagai berikut :

1. Penetapan Daftar Informasi Publik yang merupakan lampiran pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik. Daftar Informasi Publik ini meliputi : Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, serta Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan. 2. Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) terkait Pelayanan Informasi Publik, antara lain : a. SOP Permintaan Informasi Publik b. SOP Penerimaan Surat Permintaan Informasi c. SOP Penyebaran Informasi Publik di Website Komisi Yudisial d. SOP Pengumpulan Informasi yang Dikecualikan e. SOP Pengajuan Keberatan f. SOP Tanggapan Atas Keberatan 3. Penyediaan sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik. 4. Pelayanan Informasi Publik. 5. Pemuktakhiran Daftar Informasi Publik kategori yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; serta Informasi yang wajib tersedia setiap saat di website PPID Komisi Yudisial (www.ppid.komisiyudisial.go.id). 6. Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Urgensi Pelaksanaan PPID di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI”.pencermata 7. Rapat Koordinasi Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI”. 8. Menyelenggarakan rapat dalam rangka pencermatan terhadap Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik dengan pendampingan dari Komisi Informasi Pusat. 9. Menjadi 10 Nominator Terbaik (Peringkat ke-9) dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2014 kategori Badan Publik Badan/Lembaga Negara dan lembaga non kementerian yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.


7

BAB II Berikut rekapitulasi pelayanan informasi publik PPID Komisi Yudisial 1 Januari – 30 November 2014: Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik PPID Komisi Yudisial 1 Januari – 30 November 2014

No

Nama Pemohon

Informasi yang diminta

Tanggapan dan Tindak Lanjut

1. 2. 3. 4.

1

Alamat email PPID SOP PPID Daftar Informasi Publik Keputusan PPID terkait Daftar Informasi Publik Muhammad HS (MATA UMAT) Permohonan dipenuhi yang dikecualikan 5. Laporan Pelayanan Informasi Publik tahun 2010 - 2013 6. Laporan Keuangan 7. Biodata pejabat struktural KY

2

Meminta data/informasi yang diperlukan sebagai kelengkapan dalam rangka penyusunan DISERTASI dengan judul “KewenanSyaiful Ma’arif, S.H., C.N., M.Kn Permohonan dipenuhi gan MA dalam Upaya Kasasi Atas Putusan Bebas Perkara Pidana (sidang MKH dan penelitian KY tahun 2007-2013)

3

Jumlah laporan dan rekomenIndonesian Legal Roundtable dasi sanksi KY, termasuk jenis pelanggarannnya

Permohonan dipenuhi

4

Universitas Mercubuana

Mengenal Lebih Dekat KY

Permohonan dipenuhi

5

Nanang Mustaqim

Salinan data dan wawancara tentang sistem peradilan pidana Permohonan dipenuhi anak

6

H. Zainal Abdul R.

Meminta data/informasi yang diperlukan sebagai kelengkapan dalam rangka penyusunan DISERTASI dengan judul “Putusan Hakim sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”

8


Permohonan dipenuhi

7

1. Dokumen Standar Layanan 2. Rekapitulasi pendapat hukum 3. Dokumen pendapat hukum Muhammad HS (MATA UMAT) 4. Rekapitulasi permintaan pendapat hukum berasal dari pihak lain 5. Alamat email

Permohonan dipenuhi

8

Penjelasan tertulis apakah KY dapat mengeluarkan pendapat Muhammad HS (MATA UMAT) hukum atas permintaan yang diajukan oleh masyarakat atau pihak berkepentingan?

Permohonan tidak dipenuhi karena bukan kewenangan KY

9

Paruhuman Tampubolon

Penjelasan Hasil Seleksi Tahap Akhir Calon Petugas Penghubung KY

Permohonan dipenuhi

10

Iedwina Difananda


Permohonan dipenuhi

11

Ilham Arfakhsadz Putra


Permohonan dipenuhi

12

Devita Masari


Permohonan dipenuhi

13

Himamul A’la


Permohonan dipenuhi

14

Trisha Dayanara


Permohonan dipenuhi

15

Nadia Oktaviana


Permohonan dipenuhi

16

Wita Jesiska


Permohonan dipenuhi

17

Putri Lestari


Permohonan dipenuhi

18

Anastasia Jessica Maureen


Permohonan dipenuhi

19

Reja El-Hakim


Permohonan dipenuhi

20

Irena Lucy


Permohonan dipenuhi

21

Michelle


Permohonan dipenuhi

22

Ristia Delasari


Permohonan dipenuhi


9

BAB III

BAB III

10


BAB III KENDALA DAN REKOMENDASI

B

eberapa kendala yang dihadapi PPID Komisi Yudisial, antara lain:

1. 2. 3. 4. 5.

Belum terbangunnya komitmen yang utuh dari seluruh komponen Komisi Yudisial. Jumlah sumber daya manusia yang terbatas dalam petugas atau pelaksana PPID KY. Belum seluruh pegawai Komisi Yudisial memahami UU KIP. Anggaran yang belum memadai. Dasar hukum atau kebijakan tentang pelayanan informasi publik yang belum optimal.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI : 1. Revisi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Penyusunan SK Ketua KY tentang Penetapan PPID yang merupakan pengganti dari SK Sekjen KY. 3. Penyempurnaan SOP yang ada, Penyusunan SOP Pengklasifikasian Informasi dan SOP Pengumpulan Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta informasi yang diumumkan secara berkala. 4. Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik. 5. Revisi Daftar Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta informasi yang diumumkan secara berkala. 6. Revisi Daftar Informasi Publik kategori informasi yang dikecualikan. 7. Workshop atau FGD regular untuk menyamakan persepsi tentang urgensi PPID KY. 8. Adanya sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi. 9. Komitmen dari unit-unit kerja terkait untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas PPID KY.


11

BAB III

Demikian laporan Pelayanan Informasi Publik ini disusun sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja PPID Komisi Yudisial RI

Jakarta, 10 Desember 2014 PPID Komisi Yudial RI

Roejito, S.Sos, M.Si NIP 195909211982031004

12



13

14

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA Jl. Kramat Raya No 57 Jakarta Pusat Telp : 021 3906189 Fax : 021 3906189 E-mail : [email protected] www.ppid.komisiyudisial.go.id Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik PPID Komisi Yudisial RI Tahun 2014

2 Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Recommend Documents