LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2015
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
I.
Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lembaga Administrasi Negara berdasarkan Keputusan Kepala LAN No.19 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini bertujuan untuk (1) memberikan standar dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi seluruh satuan kerja di lingkungan LAN sehingga diperoleh keseragaman layanan informasi publik di lingkunan LAN; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik pada LAN untuk menghasilkan layanan yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik di lingkungan LAN; dan (4) menjamin terwujudnya keterbukaan
informasi
sebagaimana
tujuan
diatur dalam
penyelenggaraan
peraturan
perundang-
undangan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). 2
II.
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas : a. Desk Informasi Publik Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan: 1. 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu, 2. 2 unit PC yang terhubung dengan internet; 3. WiFi 4. LCD Proyektor 5. Screen LCD 6. AC Central 7. 1 Unit TV LCD 8. Tabung Pemadam Kebakaran 9. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.
b. Ruang Publik Akses Internet. Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi menyediakan ruang akses internet publik secara gratis dengan 2 PC yang terkoneksi dengan internet. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan kemudahan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi yang tidak dapat terpenuhi apabila informasi yang dicari bukan kewenangan dari Lembaga Administrasi Negara.
3
http://ppid.lan.go.id
c. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan
menyediakannya melalui media online/website http://ppid.lan.go.id
dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selain
dapat mengakses
melalui website
pemohon
juga
mengajukan
permintaan informasi melalui : Email
:
[email protected]
Telepon/Fax : 021 386 8206 SMS Humas : 082 2345 123 57
d. Sumber Daya Manusia Pelayanan informasi publik di PPID Lembaga Administrasi Negara melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Lembaga Administrasi Negara dengan melibatkan unit-unit terkait (Sekretariat, Kedeputian Kajian, Kedeputian Diklat dan Kedeputian Inovasi). Setiap hari dilakukan piket dengan melibatkan setiap orang dari unit terkait sehingga jumlah petugas piket berjumlah 4 orang setiap harinya. e. Anggaran Pelayanan Informasi Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sampai saat ini belum dianggarkan dalam anggaran tertentu 4
sehingga beban operasional saat ini berupa ATK dibebankan dalam anggaran Rumah Tangga. III.
Operasional Pelayanan Informasi Publik Pelayanan Informasi Publik Waktu efektif setiap hari kerja 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau fax
STATISTIK WEBSITE PPID LAN Akses Layanan Informasi Publik Melalui Media Online/Website http://web.lan.go.id Sampai Dengan 29 Desember 2015
TAHUN
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGU
SEP
OKT
2015
5.530
4.532
4.648
4.523
4.352
4.456
4.723
5.327 4.772 5.538
NOV
DES
4.545 4.660
TOTAL
58.706
5
Rekap Informasi Via SMS dan email
[email protected] tahun 2015
No.
Bulan
Jumlah email
SMS
1
Januari
25
0
2
Februari
34
0
3
Maret
40
30
4
April
19
32
5
Mei
26
37 6
6
Juni
30
29
7
Juli
28
20
8
Agustus
18
65
9
September
33
21
10
Oktober
10
30
11
November
0
27
12
Desember
23
31
Total
286
322
Rekap Informasi via sms dan email
[email protected]
IV.
Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 1. Semakin banyaknya para stakeholder membutuhkan informasi berkaitan dengan Lembaga Administrasi Negara, sehingga diperlukan jumlah tenaga pelayan informasi yang lebih baik dan sigap dalam memberikan pelayanan sehingga tidak akan menimbulkan pengaduan di kemudian hari. 2. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja, mengingat waktu yang diperlukan hanya 14 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.
7
V.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi 1. Meningkatkan pelibatan dan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008. 2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52,UU No.14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.
Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Administrasi Negara. Jakarta, 29 Desember 2015 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
ttd Elly Fatimah
8
