LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2012
1.
Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Kementerian Perindustrian telah melakukan hal-hal sebagai berikut: Telah menunjuk dan mengangkat Kepala Pusat Komunikasi Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat dan menginstruksikan Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Unit Pendidikan di Daerah untuk menunjuk pengemban fungsi pengelola informasi dan atau dokumentasi pada unit kerjanya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah melalui Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351/M-IND/Kep/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Sampai saat ini sebanyak 47 (empat puluh tujuh) satuan kerja (satker) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian telah membentuk PPID. Menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian, untuk kelancaran dan optimalisasi serta menjamin pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang cepat, tepat dan sederhana. Menerbitkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/Kep/1/2012 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kementerian Perindustrian, untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di bidang pelayanan informasi publik.
2. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Sarana dan Prasarana Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Kementerian Perindustrian telah membangun Desk Layanan Informasi Publik sejak bulan Oktober tahun 2011 di lantai dasar gedung Kementerian Perindustrian Jl. Gatot
Subroto Kav 52-53 Jakarta Selatan yang dilengkapi dengan meja, kursi, telepon, faksimili, perangkat komputer, dan kotak saran. Kementerian Perindustrian juga telah membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik melalui website Kementerian Perindustrian (www.kemenperin.go.id) dan website Pusat Komunikasi Publik (puskom.kemenperin.go.id) yang telah dikembangkan muatan informasinya sesuai amanat UU KIP. Sumber Daya Manusia Telah menempatkan dua orang petugas informasi pada Desk Layanan Informasi Publik. Dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Tim Penghubung Layanan Informasi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusat Komunikasi Publik Nomor 12.1/SJ-IND/KEP/1/2012 yang beranggotakan wakil dari setiap unit Eselon II yang bertugas menjawab/menyiapkan jawaban atas permohonan informasi terkait lingkup tugas masing-masing. Anggaran Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Perindustrian. Anggaran tersebut digunakan untuk: - Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik; - Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Klasifikasi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perindustrian bagi pejabat PPID Pusat dan Daerah; - Pembuatan publikasi Layanan Informasi Publik (brosur/leaflet, booklet, banner, dan monitor LCD di lobi lantai dasar gedung Kemenperin); - Pengembangan website Pusat Komunikasi Publik (puskom.kemenperin.go.id); dan - Monitoring dan evaluasi, serta pembinaan ke satker daerah (UPT dan Unit Pendidikan) dalam rangka pembentukan PPID Daerah dan penyusunan daftar informasi publik. Permohonan Informasi - Dari bulan Januari hingga Desember tahun 2012, Pusat Komunikasi Publik melalui website Kementerian Perindustrian (www.kemenperin.go.id) telah menerima permohonan Informasi dari masyarakat sebanyak 5451 dengan ratarata waktu menjawab 3,425 (dapat diperiksa pada lampiran).
- Adapun permintaan informasi dari LSM meliputi: a.
Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia: Pengajuan keberatan atas tidak dilaksanakannya secara keseluruhan ketentuan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian dan sudah dikoordinasikan dengan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk segera dilengkapi. Permohonan informasi tentang: 1) daftar informasi publik Kementerian Perindustrian; 2) profil pimpinan dan pejabat Eselon 1, 2 dan 3 Kementerian Perindustrian; 3) agenda kerja pimpinan satuan kerja di lingkungan Kemenperin pada bulan Nopember dan Desember 2012. Informasi-informasi tersebut telah disediakan dan dapat diakses di website Kementerian Perindustrian (www.kemenperin.go.id).
b. Jakarta Corruption Watch: Permohonan informasi tentang salinan/fotokopi terkait pembangunan 4 lantai gedung APP : 1) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); 2) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) tahap I, II atau PHO tahap I, II; dan 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Ketiga informasi yang diminta tersebut belum dapat diberikan karena proses pengerjaan proyek pembangunan sedang berjalan dan belum diaudit.
3. Kendala Pelayanan Informasi Publik Sebagian besar pemohon informasi terutama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum memahami prosedur cara memperoleh informasi sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga memperpanjang waktu proses pemberian informasi. Belum tersedianya anggaran layanan informasi publik di masing-masing satuan kerja Pusat dan Daerah yang khusus dialokasikan untuk kegiatan PPID sehingga pelaksanaan layanan informasi publik belum optimal.
Matriks Layanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian Tahun 2012
NO
BULAN
JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DITOLAK
PROSES
RATA-RATA WAKTU MENJAWAB (HARI KERJA)
1
Januari
136
7,8
2
Februari
444
7,1
3
Maret
592
4,2
4
April
554
3,4
5
Mei
533
3,2
6
Juni
495
2,3
7
Juli
1099
1,2
8
Agustus
404
2
9
September
412
3,1
10
Oktober
438
3,8
11
November
321
12
Desember
23
0,1
5451
3,425
Jumlah
1
1
2,9
ALASAN PENOLAKAN
termasuk informasi yang dikecualikan
JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2012
JUMLAH PERMOHONAN
1200
1099
1000 800 592 600
554
533
444
495 404
412
438 321
400 200
136 23
0
BULAN
RATA-RATA WAKTU MENJAWAB PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2012 8
7,8 7,1
7
HARI KERJA
6 5 4 3 2
4,2 3,4
3,8 3,2
3,1 2,3
2,9
2 1,2
1
0,1
0
BULAN
