LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2016
1
Daftar Isi
LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2016
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 6
4. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Kementerian Keuangan
2
10. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2015 16. Rincian Layanan Permohonan Informasi PPID
22. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 24. Capaian PPID Tahun 2015 28. Kendala, Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
3
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 6
Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Kementerian Keuangan
4
Memperoleh informasi
Kementerian Keuangan
merupakan salah satu hak
(Kemenkeu) selaku badan
dasar bagi setiap manusia
publik yang memiliki tugas
yang dijamin oleh Undang-
mengelola keuangan dan
Undang Dasar Negara Republik
kekayaan negara, menyadari
Indonesia Tahun 1945 (UUD
bahwa keterbukaan informasi
1945). Pada Pasal 28 F UUD 1945
kepada publik merupakan salah
disebutkan bahwa “Setiap orang
satu langkah mewujudkan tata
berhak untuk berkomunikasi
kelola pemerintahan yang baik
dan memperoleh informasi
dan bersih (good governance)
untuk mengembangkan pribadi
guna meraih kepercayaan dari
dan lingkungan sosialnya,
publik. Berawal dari keinginan
serta berhak untuk mencari,
untuk mendapatkan kepercayaan
memperoleh, memiliki,
publik tersebut, maka pada
menyimpan, mengolah, dan
tahun 2012, Kemenkeu berupaya
menyampaikan informasi
mengimplementasikan
dengan menggunakan segala
keterbukaan Informasi Publik
jenis saluran yang tersedia”.
sesuai ketentuan UU KIP, yaitu
Penerapan hak tersebut diatur
dengan menerbitkan Peraturan
lebih lanjut dalam Undang-
Menteri Keuangan Nomor
Undang Nomor 14 Tahun 2008
132/PMK.01/2012 tentang
tentang Keterbukaan Informasi
Pedoman Layanan Informasi di
Publik (UU KIP) beserta
Lingkungan Kemenkeu (PMK
peraturan perundang-undangan
132/2012) beserta Keputusan
yang terkait.
Menteri Keuangan Nomor
5
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 6
6
278/KMK.01/2012 tentang
Kewajiban memberikan Informasi
Dalam pelaksanaan tugas
yaitu dapat menjaga standar
Penunjukkan Pejabat Pengelola
Publik yang wajib disediakan
layanan Informasi Publik,
waktu layanan penyediaan
Informasi dan Dokumentasi
dan diumumkan secara berkala
PPID unit eselon I menetapkan
informasi agar tidak melebihi
(PPID) dan Koordinator PPID
dilakukan paling singkat 6 (enam)
Daftar Informasi Publik (DIP)
batas waktu yang telah
di lingkungan Kemenkeu (KMK
bulan sekali dan selambat-
dan Daftar Informasi yang
ditentukan.
278/2012). Sejak berlakunya PMK
lambatnya 1 (satu) kali dalam
Dikecualikan (DIK) dengan
132/2012 dan KMK 278/2012
setahun sebagaimana diatur
persetujuan Atasan PPID unit
Selain mengelola layanan
tersebut, maka layanan Informasi
dalam Pasal 9 UU KIP juncto Pasal
terkait, setelah melalui proses
Informasi Publik, PPID di
Publik dilaksanakan oleh PPID
11 Peraturan Komisi Informasi
uji konsekuensi antara PPID
lingkungan Kemenkeu juga
yang dijabat oleh Pejabat eselon
Nomor 1 Tahun 2010 tentang
unit eselon I dan unit pemilik
menyelesaikan keberatan dan
II yang membidangi kehumasan
Standar Layanan Informasi
informasi. DIP dan DIK tersebut
menangani sengketa Informasi
pada masing-masing unit eselon
Publik (Perki 1/2010). Informasi
bersifat dinamis sehingga dapat
Publik antara Pemohon dengan
I di lingkungan Kemenkeu. PPID
Publik yang wajib disediakan
dimutakhirkan setiap saat jika
Atasan PPID selaku Termohon.
Sekretariat Jenderal bertindak
dan diumumkan secara berkala
terdapat perubahan status
Dalam menangani sengketa
sebagai Koordinator PPID di
dapat diakses oleh pengguna
informasi. Selanjutnya, DIP
Informasi Publik, juga dilibatkan
lingkungan Kemenkeu yang
dan Pemohon Informasi Publik
dan DIK tersebut disampaikan
unit yang memberikan bantuan
bertugas melakukan koordinasi,
pada website Kemenkeu (www.
kepada Koordinator PPID
hukum.
harmonisasi, dan fasilitasi
kemenkeu.go.id). Selain Informasi
di lingkungan Kementerian
PPID di lingkungan Kemenkeu.
Publik yang wajib disediakan
Keuangan.
KMK 278/2012 selanjutnya
dan diumumkan secara berkala,
diubah dengan KMK Nomor
Informasi Publik Kemenkeu
Dalam mengelola layanan
Peraturan Menteri Keuangan
849/KMK.01/2016 tentang
yang wajib diumumkan secara
Informasi Publik di tahun
Nomor 200/PMK.01/2016
Perubahan Atas KMK Nomor
serta merta juga dapat diakses
2016, PPID di lingkungan
tentang Pedoman Layanan
278/KMK.01/2012 tentang
oleh pengguna dan Pemohon
Kemenkeu menerapkan Standar
Informasi Publik oleh Pejabat
PPID dan Koordinator PPID di
Informasi Publik pada website
Operasional Prosedur (SOP)
Pengelola Informasi dan
lingkungan Kemenkeu.
Kemenkeu (www.kemenkeu.go.id).
link layanan informasi PPID dan
Dokumentasi Kemenkeu dan
Pada akhir tahun 2016, Menteri Keuangan telah menetapkan
Informasi Publik yang wajib
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perangkat Pejabat Pengelola
Pengelolaan PPID di lingkungan
tersedia setiap saat di Kemenkeu
“Rata-rata Indeks Ketepatan
Informasi dan Dokumentasi
Kemenkeu diantaranya
dipelihara dan dimutakhirkan
Waktu Penyediaan Informasi
Kemenkeu (PMK 200/2016)
meliputi kegiatan pengumpulan
sebagai dasar untuk menanggapi
Publik”. IKU tersebut di-
sebagai pengganti PMK
Informasi Publik, yaitu informasi
permohonan Informasi Publik
mandatory-kan kepada Pejabat
132/2012. Perubahan mendasar
yang wajib disediakan dan
yang disampaikan melalui
eselon III yang membidangi
dari Peraturan Menteri
diumumkan secara berkala,
aplikasi E-PPID, email PPID
kehumasan pada masing-masing
Keuangan tersebut, yaitu
Informasi Publik yang wajib
di lingkungan Kemenkeu, jasa
unit eselon I. Secara umum SOP
struktur organisasi PPID yang
diumumkan secara serta merta,
pos, maupun yang disampaikan
link dan IKU tersebut membawa
semula bersifat desentralisasi
dan Informasi Publik yang
dengan datang ke kantor
efek positif dalam layanan
diubah menggunakan pola
wajib tersedia setiap saat.
Kemenkeu.
Informasi Publik di Kemenkeu,
kombinasi sentralisasi dan
7
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 6
Gambar 1. Struktur PPID di lingkungan Kemenkeu sesuai PMK 200/ PMK.01/2016
8
desentralisasi. Pada tahun 2017
PPID Tingkat I hingga Tingkat
pengelolaan PPID dilaksanakan
III. Perubahan struktur tersebut
oleh 1 (satu) Atasan PPID
akan membawa implikasi
Kemenkeu, 1 (satu) PPID
terhadap tugas, wewenang dan
Kemenkeu, 11 (sebelas) Atasan
tanggung jawab masing-masing
PPID Tingkat I dan Perangkat
pihak.
Menteri Keuangan
Atasan PPID Kemenkeu
Atasan PPID Tingkat I
PPID Kemenkeu
PPID Tingkat I
PPID Tingkat II
PPID Tingkat III
Perangkat PPID
Secara umum SOP link dan IKU tersebut membawa efek positif dalam layanan Informasi Publik di Kemenkeu, yaitu dapat menjaga standar waktu layanan penyediaan informasi agar tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
9
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 6
Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2016
10
Sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki serta kondisinya
dan Pelatihan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Hal tersebut disebabkan sedikitnya jumlah Pemohon Informasi, sehingga layanan dilakukan secara langsung di ruang kerja petugas layanan informasi pada unit eselon I tersebut.
PPID di lingkungan Kemenkeu memanfaatkan berbagai macam
Dalam memberikan layanan,
infrastruktur untuk mendukung
PPID di lingkungan Kemenkeu
efektivitas pengelolaan layanan
dapat menerima permohonan
Informasi Publik. Berkaitan
Informasi Publik secara langsung
dengan sarana dan prasana, PPID
di ruang layanan, melalui telepon,
Sekretariat Jenderal dan hampir
faksimili, surat, email, serta
seluruh PPID unit eselon I di
melalui aplikasi E-PPID yang
Kemenkeu telah memiliki ruang
dikelola oleh Koordinator PPID
layanan Informasi Publik, baik
di lingkungan Kemenkeu sejak
secara khusus maupun bergabung
tahun 2015. Selain di kantor
dengan ruang layanan terpadu,
pusat, pada unit Direktorat
yang dilengkapi dengan fasilitas
Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal
komunikasi serta meja dan kursi
Perbendaharaan, dan Direktorat
layanan. Sampai dengan akhir
Jenderal Kekayaan Negara, layanan
tahun 2016 hanya beberapa unit
Informasi Publik juga dilaksanakan
eselon I yang belum memiliki ruang
oleh unit yang membidangi
khusus untuk layanan Informasi
kehumasan pada kantor vertikal di
Publik, yaitu unit Badan Pendidikan
Kemenkeu.
11
2.662
Grafik 1. Jalur Permohonan Informasi Publik
68
8
8
tanpa perlu datang secara langsung
Untuk menyampaikan Informasi
atau berkirim surat kepada PPID di
Publik, PPID di lingkungan
lingkungan Kemenkeu. Selain itu,
Kemenkeu berusaha memanfaatkan
Pemohon Informasi Publik tidak
saluran komunikasi yang dimiliki
perlu kesulitan untuk menentukan
dalam bentuk media elektronik
unit mana yang harus dituju untuk
maupun media cetak. Guna
mendapatkan informasi, karena
mempermudah masyarakat
petugas layanan informasi akan
mengakses Informasi Publik, maka
langsung mengidentifikasi dan
disediakan kolom Informasi Publik
menyampaikan permohonan ke
pada website Kemenkeu (www.
unit teknis pemilik informasi sesuai
kemenkeu.go.id). Pada halaman
dengan SOP link permohonan
tersebut dimuat Informasi Publik
informasi.
sebagaimana diatur dalam Pasal 9,
la
d n g at a su n g ng
t ra su
ai em
ePP I
D
l
10, dan 11 UU KIP, yaitu mengenai
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 6
Beberapa dari kantor vertikal
12
4) 8 (delapan) permohonan
Layanan Informasi Publik
informasi yang wajib disediakan
ini dilaksanakan setiap hari
dan diumumkan secara berkala,
kerja, mulai pukul 08.00 WIB
informasi yang wajib diumumkan
sampai dengan pukul 16.00. Jika
serta-merta, dan informasi yang
permohonan masuk di luar jam
wajib tersedia setiap saat. PPID
tersebut sudah memiliki loket
Informasi Publik diterima
layanan tersebut, maka akan
di lingkungan Kemenkeu juga
khusus, yang operasionalnya
langsung dari Pemohon melalui
dilayani atau dihitung pada
menyadari bahwa stakeholders
menjadi tanggung jawab unit yang
ruang layanan Informasi Publik.
hari kerja berikutnya. Setelah
dari masing-masing unit eselon
jam 16.00 WIB, petugas layanan
I cukup beragam dan akan lebih
membidangi kehumasan. Hal ini menunjukkan bahwa
informasi melakukan konsolidasi
mudah memahami website dari unit
Pada tahun 2016, PPID di
penggunaan teknologi yang
dan menyiapkan konsep surat
yang menjadi fokusnya, sehingga
lingkungan Kemenkeu telah
dikoordinasikan oleh Koordinator
permintaan informasi kepada unit
fitur Informasi Publik yang ada di
menerima 2.747 (dua ribu
PPID di lingkungan Kemenkeu
pemilik informasi. Permohonan
website Kemenkeu juga tersedia
tujuh ratus empat puluh tujuh)
melalui aplikasi E-PPID
Informasi Publik yang masuk
pada website setiap unit eselon I
permohonan Informasi Publik
memberikan manfaat yang besar
melalui aplikasi E-PPID diproses
yang berisi informasi terkait unit
dengan rincian sebagai berikut:
bagi Pemohon Informasi Publik.
melalui layanan back office PPID
tersebut.
Aplikasi E-PPID, yang dapat diakses
menggunakan aplikasi Sistem
melalui website http://e-ppid.
Informasi PPID (SI PPID) yang
Selanjutnya, Koordinator
enam puluh dua) permohonan
kemenkeu.go.id, memungkinkan
bersifat intranet. Melalui aplikasi
PPID di lingkungan Kemenkeu
Informasi Publik diterima
Pemohon Informasi Publik
SI PPID, petugas layanan informasi
berkoordinasi secara intensif
melalui aplikasi E-PPID;
untuk mengakses dan meminta
dapat melihat identitas serta
dengan Pusat Informasi dan
1) 2.662 (dua ribu enam ratus
Informasi Publik kepada PPID, serta
mencetak formulir permohonan
Teknologi Keuangan untuk
permohonan Informasi Publik
mengajukan keberatan kepada
secara langsung. Selanjutnya,
melakukan pengembangan aplikasi
diterima melalui email PPID di
Atasan PPID. Untuk keperluan
setelah terdapat perkembangan
SI PPID sebagai back office system
lingkungan Kemenkeu;
pengajuan permohonan atau
atas permohonan informasi yang
E-PPID. Diharapkan setelah
2) 69 (enam puluh sembilan)
keberatan, Pemohon Informasi
dikelola petugas layanan informasi,
pengembangan aplikasi SI PPID,
Informasi Publik diterima
Publik cukup mengisi formulir yang
maka aplikasi akan mengirimkan
seluruh PPID di Kemenkeu dapat
melalui surat; dan
ada pada aplikasi dan mengunggah
notifikasi kepada email Pemohon
terkoneksi melalui sebuah sistem
data diri dan/atau data dukung
Informasi.
dan dapat memberikan Informasi
3) 8 (delapan) permohonan
13
Publik secara cepat dan tepat. Back
dukungan Kepala Biro Komunikasi
office system tersebut meliputi data
dan Layanan Informasi (KLI)
input, user access management, dan
sebagai PPID Kementerian
komunikasi antar PPID.
Keuangan dan layanan informasi. Jumlah Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi
(SDM) yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan Informasi Publik pada PPID unit eselon I di lingkungan Kemenkeu
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 6
cukup bervariasi disesuaikan
14
Diharapkan setelah pengembangan aplikasi SI PPID, seluruh PPID di Kemenkeu dapat terkoneksi melalui sebuah sistem dan dapat memberikan Informasi Publik secara cepat dan tepat.
dengan kebutuhan masing-masing Salah satu bentuk komitmen
unit eselon I.
Kemenkeu terhadap pengelolaan Informasi Publik yaitu dengan diterapkannya ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang
Anggaran layanan Informasi Publik
Organisasi dan Tata Kerja Kemenkeu, dengan mengangkat pejabat eselon III dan IV yang
Seluruh pembiayaan dalam
menangani layanan Informasi
pelaksanaan tugas PPID dibebankan
Publik dan sengketa Informasi
pada Daftar Isian Pelaksanaan
Publik pada Bagian Manajemen
Anggaran masing-masing unit kerja
Pengelolaan Data dan Layanan
PPID.
Informasi (MPDLI). Bagian MPDLI memiliki tugas melaksanakan penyiapan pembinaan di bidang dukungan PPID dan layanan informasi, serta manajemen
15
Rincian Layanan Informasi Publik
Pada tahun 2016, PPID di
Informasi Publik mengenai
2.747 (dua ribu tujuh ratus empat
realisasi APBD;
puluh tujuh) permohonan Informasi Publik. Jika ditinjau dari perihal informasi yang diajukan Pemohon Informasi Publik pada tahun 2016, L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 6
jumlah permohonan Informasi
16
g. 17 (tujuh belas) permohonan
lingkungan Kemenkeu menerima
Publik terdiri dari:
h. 5 (lima) permohonan Informasi Publik mengenai dana transfer ke daerah; i. 7 (tujuh) permohonan Informasi Publik mengenai dana desa; j. 4 (empat) permohonan Informasi Publik mengenai
a. 2.549 (dua ribu lima ratus empat
utang pemerintah;
puluh sembilan) permohonan
k. 4 (empat) permohonan
Informasi Publik mengenai beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP); b. 4 (empat) permohonan Informasi Publik mengenai KMK; c. 3 (tiga) permohonan Informasi Publik mengenai PMK; d. 36 (tiga puluh enam) permohonan Informasi Publik mengenai perpajakan; e. 7 (tujuh) permohonan Informasi Publik mengenai kepabeanan dan cukai; f. 14 (empat belas) permohonan Informasi Publik mengenai realisasi APBN;
Informasi Publik mengenai laporan keuangan pemerintah; l. 3 (tiga) permohonan Informasi Publik mengenai kepegawaian; m. 4 (empat) permohonan Informasi Publik mengenai akuntan publik; n. 36 (tiga puluh enam) permohonan Informasi Publik mengenai kekayaan negara; o. 18 (delapan belas) permohonan Informasi Publik mengenai perbendaharaan negara; p. 4 (empat) permohonan Informasi Publik mengenai kebijakan fiskal; dan q. 32 (tiga puluh dua) permohonan Informasi Publik mengenai lainlain.
17
32
Lain-lain Perbendaharaan Negara
18
Kekayaan Negara
36
Akuntan Publik
4
Kepegawaian
3
LKPP
4
Utang Pemerintah
4 257
142
Dari 2.747 (dua ribu tujuh ratus
Sesuai jangka waktu
empat puluh tujuh) permohonan
penyelesaiannya, dari 2.610
Informasi Publik, 2.743 (dua ribu
(dua ribu enam ratus sepuluh)
tujuh ratus empat puluh tiga)
permohonan Informasi Publik yang
permohonan Informasi Publik
telah selesai ditanggapi tersebut,
diajukan oleh Pemohon Informasi
dapat dirinci lagi sebagai berikut:
Grafik 4. Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik
1737
97
kt
es D
N
O
ov
55
pt
t
73
Se
n
ei
Ju
r
2.549
M
4 ar
KMK LPDP
Ap
3
M
PMK
82
67
l
36
Ag
120
Ju
14 7
Perpajakan
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 6
378
364
17
Realisasi APBD
18
353
7 5
Realisasi APBN Kepabean dan Cukai
622
n
Dana Desa Transfer ke Daerah
Grafik 3. Permohonan Informasi Publik kepada PPID di lingkungan Kementerian Keuangan
4
Fe b
Kebijakan Fiskal
Ja
Grafik 2. Kategori Permohonan Informasi Publik
873
Publik yang merupakan warga negara Indonesia dan 4 (empat)
a. 1.737 (seribu tujuh ratus tiga
permohonan Informasi Publik
puluh tujuh) permohonan
diajukan oleh Pemohon Informasi
Informasi Publik telah
Publik yang merupakan badan
ditanggapi dalam waktu 1 (satu)
hukum Indonesia.
sampai dengan 10 (sepuluh) hari
1-10 hari kerja 11-17 hari kerja
kerja; dan Hingga tanggal 31 Desember 2016, sebanyak 2.610 (dua ribu
b. 873 (delapan ratus tujuh puluh
enam ratus sepuluh) permohonan
tiga) permohonan Informasi
Informasi Publik telah selesai
Publik telah ditanggapi dalam
ditanggapi dan 137 (seratus tiga
waktu 11 (sebelas) sampai
puluh tujuh) permohonan Informasi
dengan 17 (tujuh belas) hari
Publik lainnya masih menunggu
kerja.
tanggapan dari unit pemilik informasi dan akan ditindaklanjuti pada tahun 2017.
19
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 6
Grafik 5. Penyampaian Informasi Kepada Pemohon Informasi Publik
20
Ditolak karena belum didokumentasikan Ditolak karena dikecualikan Diberikan sebagian
3 13 26
Diberikan seluruhnya
2.568
Jika dirinci kembali sesuai materi
yang materi Informasi Publiknya
yang diberikan, maka dari 2.610
diberikan sebagian, 13 (tiga
(dua ribu enam ratus sepuluh)
belas) Pemohonan Informasi
permohonan Informasi Publik
Publik ditolak dengan alasan
yang telah selesai ditanggapi,
informasi dikecualikan, dan 3 (tiga)
terdapat 2.568 (dua ribu lima ratus
permohonan Informasi Publik yang
enam puluh delapan) permohonan
materi Informasi Publiknya tidak
Informasi Publik yang materi
dapat diberikan dengan alasan
Informasi Publiknya diberikan
informasi yang diminta belum
seluruhnya, 26 (dua puluh enam)
didokumentasikan.
permohonan Informasi Publik
Sesuai jangka waktu penyelesaiannya, dari 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) permohonan Informasi Publik yang telah selesai ditanggapi tersebut, dapat dirinci lagi sebagai berikut: a. 1.737 (seribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) permohonan Informasi Publik telah ditanggapi dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan b. 873 (delapan ratus tujuh puluh tiga) permohonan Informasi Publik telah ditanggapi dalam waktu 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) hari kerja.
21
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 6
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
22
Pada tahun 2016, PPID di
ke tahap mediasi dan 6 (enam)
lingkungan Kemenkeu menerima
keberatan yang berlanjut ke tahap
23 (dua puluh tiga) permohonan
ajudikasi non litigasi di Komisi
keberatan yang diajukan kepada
Informasi. Sebagai informasi,
Atasan PPID. Dari total keberatan
Koordinator PPID di lingkungan
tersebut, 9 (sembilan) keberatan
Kemenkeu secara aktif terlibat
diterima oleh Atasan PPID dan 14
untuk menangani ataupun
(empat belas) keberatan lainnya
mendampingi PPID unit eselon I
ditolak. Selanjutnya terdapat 1
yang bersengketa.
(satu) keberatan yang berlanjut
Grafik 6. Keberatan Kepada Atasan PPID
9
14
Diterima oleh Atasan PPID Ditolak oleh Atasan PPID Grafik 7. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
1
Mediasi
6
Ajudikasi non Litigasi
23
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 6
Capaian PPID Tahun 2016
24
Selama tahun 2016, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID di lingkungan Kemenkeu dan kantor vertikal PPID eselon I, yaitu sebagai berikut. a. Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) untuk seluruh unit eselon I di Kemenkeu Tahun 2016. b. Penyediaan Informasi Publik dan menu “Informasi Publik” di setiap website eselon I di lingkungan Kemenkeu. c. Layanan Informasi Publik terhadap 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) permohonan Informasi Publik dengan ratarata waktu penyelesaian 8 (delapan) hari kerja.
25
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 6
26
Peringkat kedua Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat Kementerian/ Lembaga Tahun 2016 dengan total nilai 95,484.
d. Penyelesaian rumusan dan
h. Peringkat pertama untuk
j. Guna menjaga sinergi antar PPID
penetapan Peraturan Menteri
kategori Instansi Vertikal
di lingkungan Kemenkeu, maka
Keuangan Nomor 200/
tingkat Provinsi bagi
Koordinator PPID di lingkungan
PMK.01/2016 tentang Pedoman
Kantor Wilayah Direktorat
Kemenkeu mengadakan rapat
Layanan Informasi Publik oleh
Jenderal Perbendaharaan
koordinasi berkala dengan PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan
Provinsi Kepulauan
unit eselon I.
Dokumentasi Kemenkeu dan
Riau dan untuk kategori
Perangkat Pejabat Pengelola
Instansi Vertikal tingkat
Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten/Kota bagi Kantor
studi banding dari PPID
Kemenkeu, yang berlaku sejak
Pelayanan Perbendaharaan
Kementerian/Lembaga sebagai
tanggal diundangkan (tanggal
Negara Tanjungpinang
berikut:
28 Desember 2016).
(penganugerahan Keterbukaan
1) Arsip Nasional RI;
Informasi Publik yang
2) Universitas Indonesia;
dilaksanakan oleh Komisi
3) Bank Indonesia;
prinsip Responsible, Approval,
Informasi Provinsi Kepulauan
4) Lembaga Pertahanan
Support, Consult, and Informed
Riau).
e. Penyelesaian 19 SOP berbasis
(RASCI).
k. Menerima kunjungan
Nasional; 5) Kementerian Pertanian;
i. Koordinator PPID di lingkungan
6) LIPI;
Kemenkeu juga aktif
7) Pusat Penerangan TNI; dan
yaitu IKU “Rata-rata Indeks
berkoordinasi dengan PPID dari
8) Badan Penyelenggara
Ketepatan Waktu Penyediaan
Kementerian/Lembaga lainnya
Informasi Publik”.
serta menghadiri beberapa
f. Menerapkan IKU mandatory,
Jaminan Sosial Kesehatan
acara terkait keterbukaan g. Peringkat kedua Anugerah
Informasi Publik yang
Keterbukaan Informasi Publik
diselenggarakan oleh Lembaga
tingkat Kementerian/Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia
Tahun 2016 dengan total nilai
(LIPI), Badan Ekonomi Kreatif,
95,484, yang meliputi nilai:
Kementerian Pertanian, dan Komisi Informasi Pusat.
1) Verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) : 100; 2) Verifikasi Lanjutan Acak (VLA) : 99,615; dan 3) Visitasi : 89.
27
Kendala, Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Kendala
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
Kendala dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik bagi PPID di lingkungan Kemenkeu sebagai
Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan
berikut.
kualitas layanan informasi bagi PPID di lingkungan Kemenkeu sebagai berikut.
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 6
a. Komunikasi dan pertukaran
28
data dengan unit pemilik
a. Penyempurnaan SI PPID perlu dilanjutkan
informasi belum didukung
dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi
oleh sistem informasi yang
dan perkembangan teknologi. Untuk keperluan
memadai, sehingga pemantauan
penyempurnaan SI PPID tersebut, akan dilakukan
atas penyediaan informasi
kerja sama dengan Pusat Sistem Informasi dan
masih menggunakan aplikasi
Teknologi Keuangan dan Biro Organisasi dan Tata
sederhana.
Laksana. Guna mempercepat realisasinya, tugas penyempurnaan Sistem Informasi PPID akan
b. Belum meratanya pemahaman atas keterbukaan Informasi
menjadi salah satu IKU Kemenkeu Two Biro KLI tahun 2017.
Publik pada unit eselon I, sehingga:
b. PPID di lingkungan Kemenkeu perlu menyusun DIP dan DIK yang bersifat generik seperti informasi
1) layanan Informasi Publik
mengenai keuangan, sumber daya manusia,
dan penanganan keberatan
organisasi, dan hal umum lainnya yang dapat
belum sesuai dengan UU
diimplementasikan di lingkungan Kemenkeu.
KIP; dan c. Sosialisasi PMK Nomor 200/PMK.01/2016 tentang 2) pengecualian Informasi
Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID
Publik masih belum
di lingkungan Kemenkeu dan Perangkat PPID di
seragam.
lingkungan Kemenkeu di tahun 2017.
29
Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 6
Informasi Publik PPID Kemenkeu.
30
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi selaku Koordinator PPID Kementerian Keuangan
ttd.
Nufransa Wira Sakti NIP 19700811 199503 1 002
31
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 6
32
PPID Kementerian Keuangan Gedung Juanda I lantai G Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat telepon: (021) 3861489 email:
[email protected] website: e-ppid.kemenkeu.go.id
