Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik PPID Kem enterian Ke uan gan Tah u n 2015
1
2
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 5
Daftar Isi 5. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Keuangan 9. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2015 16. Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID 18. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 19. Capaian PPID Tahun 2015 20. Kendala 21. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
3
4
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 5
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Keuangan
H
ak memperoleh informasi
di lingkungan instansinya akan
merupakan hak asasi
meraih kepercayaan yang tinggi
manusia dan keterbukaan
dari publik.
informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis
Guna menjamin hak warga
yang menjunjung tinggi kedaulatan
Negara untuk memperoleh
rakyat untuk mewujudkan
informasi yang berkaitan
penyelenggaraan Negara yang
dengan kepentingan publik dan
baik. Sebagai badan publik yang
mewujudkan penyelenggaraan
bertugas mengelola keuangan dan
Negara yang transparan, efektif
kekayaan Negara, Kementerian Keuangan menyadari keterbukaan
dapat dipertanggungjawabkan,
informasi publik merupakan
pada tahun 2008 pemerintah
sarana dalam mengoptimalkan
menetapkan Undang-Undang
pengawasan publik terhadap
Nomor 14 Tahun 2008 tentang
penyelenggaraan Negara dan
Keterbukaan Informasi Publik
badan publik serta segala sesuatu
(UU KIP). Selanjutnya di tahun
yang berakibat pada kepentingan
2010 pemerintah menetapkan
publik. Keterbukaan informasi
Peraturan Pemerintah Nomor 61
publik mendukung terciptanya
tentang Pelaksanaan Undang-
tata kelola pemerintahan yang
Undang Nomor 14 Tahun 2008
baik dan bersih (good governance).
tentang Keterbukaan Informasi
Badan publik yang secara optimal
Publik, diikuti dengan Peraturan
menerapkan good governance
Komisi Informasi Nomor 1 tahun
5
Menteri Keuangan
Atasan PPID (Pimpinan Unit Eselon I)
PPID Unit Eselon I
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 5
Gambar 1. Struktur PPID di lingkungan Kementerian Keuangan
6
Koordinator PPID (PPID Setjen)
Petugas Informasi
2010 tentang Standar Layanan
Nomor 132/PMK.01/2012 tentang
Informasi Publik. UU KIP tersebut
Pedoman Layanan Informasi di
tidak hanya mengatur keterbukaan
Lingkungan Kementerian Keuangan
informasi pada lembaga Negara
dan Keputusan Menteri Keuangan
saja, tetapi juga pada organisasi
Nomor 278/KMK.01/2012 tentang
non pemerintah yang sebagian
penunjukkan Pejabat Pengelola
atau seluruh dananya bersumber
Informasi dan Dokumentasi
dari dana publik, baik APBN/APBD,
(PPID) dan Koordinator PPID di
sumbangan masyarakat, maupun
lingkungan Kementerian Keuangan.
sumber luar negeri.
KMK Nomor 278/KMK.01/2012 tersebut menetapkan pejabat
Sebagai bentuk apresiasi dan
eselon II yang membidangi
dukungan Kementerian Keuangan
penyediaan dan/atau pelayanan
terhadap keterbukaan informasi
informasi publik dan/atau
publik dan wujud pernyataan
kehumasan pada masing-masing
kepatuhan kepada UU KIP
unit eselon I yang menangani
maka Kementerian Keuangan
kehumasan maupun dokumentasi
mengimplementasikan UU KIP
sebagai PPID di masing-masing unit
tersebut di lingkungan Kementerian
Eselon 1. Sedangkan Koordinator
Keuangan. Implementasi UU KIP
PPID Kementerian Keuangan
tersebut diawali dengan penetapan
yang dijabat oleh PPID Sekretariat
Peraturan Menteri Keuangan
Jenderal bertugas untuk melakukan
koordinasi, harmonisasi, dan
Guna mempercepat penanganan
fasilitasi PPID di lingkungan
permohonan layanan informasi di
Kementerian Keuangan.
lingkungan Kementerian Keuangan, pada tahun 2015 ditetapkan SOP
Pemilihan pola pengelolaan PPID
link layanan informasi PPID yang
secara desentralisasi di lingkungan
bertujuan mengharmonisasikan
Kementerian Keuangan didasari
layanan informasi antara
dengan adanya pertimbangan
Koordinator PPID dengan para
tugas fungsi unit-unit eselon I yang
PPID dan antar PPID unit eselon
bersifat heterogen dengan cakupan
I. Penekanan SOP link ini adalah
wilayah kerja yang cukup luas.
pada pengaturan jangka waktu penyelesaian informasi publik di
PPID bertanggung jawab
unit pemilik informasi, PPID, dan
melakukan penyediaan,
Koordinator PPID.
penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan
Selain SOP, petugas informasi juga
informasi publik. Dalam
diberikan panduan berupa Daftar
menjalankan tugas fungsinya,
Informasi Publik (DIP) dan Daftar
PPID dibantu oleh para petugas
Infromasi yang Dikecualikan (DIK).
informasi. Panduan bagi petugas
DIP dan DIK tersebut ditetapkan
informasi dalam mengelola layanan
oleh masing-masing PPID unit
informasi dituangkan dalam
eselon I dengan persetujuan Atasan
Standar Operasional Prosedur
PPID di unit terkait setelah melalui
(SOP) layanan informasi PPID yang ditetapkan oleh masing-masing
atau uji konsekuensi antara PPID
PPID, yang terdiri dari: (i) SOP
dengan unit-unit pemilik informasi dengan mengacu pada Pasal 17 UU
SOP Pelayanan Informasi, (iii) SOP
KIP. DIP dan DIK bersifat dinamis
Penanganan Keberatan, (iv) SOP
dan dapat dimutakhirkan setiap
Penanganan Sengketa Informasi,
saat terjadi perubahan status
(vi) SOP Pengaduan Layanan, dan
informasi dalam kaitannya dengan
(vii) SOP Penyampaian Laporan
jangka waktu pengecualian dan/
Informasi Publik. SOP layanan
atau sifat relevansi suatu informasi
informasi PPID ini direview secara
dan/atau terdapat penambahan
berkala dan dimutakhirkan sesuai
atau pengurangan data.
proses bisnis di lapangan apabila diperlukan.
7
8
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 5
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2015
Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
unit eselon I, akan ditindaklanjuti langsung dan diberikan tanggapan langsung kepada Pemohon oleh PPID unit eselon I tersebut. Guna memperlancar pelayanan
Layanan Permohonan Informasi
informasi publik, setiap PPID unit
PPID
eselon I menyediakan ruang/ loket/meja layanan informasi
Setiap permohonan informasi
yang dilengkapi dengan perangkat
yang diajukan di lingkungan
pendukung layanan antara
Kementerian Keuangan dengan
lain seperti pesawat telepon,
menggunakan dasar UU KIP
komputer untuk petugas layanan
atau ditujukan kepada PPID akan
dan pengunjung, dan kursi
dilayani dengan prosedur layanan
tunggu. Pemohon yang ingin
informasi PPID. Permohonan
menyampaikan permintaan
informasi yang ditujukan kepada
informasi secara langsung dapat
PPID Kementerian Keuangan akan
mendatangi ruang/loket/meja
diterima oleh Koordinator PPID
layanan informasi tersebut. Tidak
lalu diteruskan kepada PPID unit
hanya berada di kantor pusat
eselon I terkait untuk selanjutnya
Kementerian Keuangan, unit eselon
ditanggapi kepada Pemohon
I yang memiliki kantor vertikal
apabila telah diterima tanggapan
pun sudah ada yang menyediakan
dari PPID unit eselon I. Namun
ruang/loket/meja layanan
untuk permohonan informasi yang
informasi di kantor vertikal mereka.
diajukan langsung kepada PPID
Seperti yang dilakukan oleh
9
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 5
Foto Ruang Layanan
10
Direktorat Jenderal Pajak (DJP),
tersebut. Permohonan informasi
selain menyediakan loket layanan
yang diterima secara on line
di kantor pusat DJP, loket khusus
diproses melalui layanan
juga disediakan di Kanwil DJP
PPID menggunakan aplikasi Sistem
yang ditangani oleh bidang humas
Informasi PPID (SI PPID) yang
Kanwil DJP.
bersifat intranet.
Disamping penyediaan ruang/
Selain akses tersebut, bagi
loket/meja layanan informasi,
masyarakat yang hendak
guna mengakomodasi kepentingan
menyampaikan pertanyaan umum
publik untuk mengakses layanan
berkaitan tugas fungsi Kementerian
permohonan informasi secara
Keuangan secara langsung melalui telepon dapat dilayani melalui
Keuangan juga menyediakan
call center di unit-unit eselon I.
akses layanan permohonan
Apabila permintaan informasi perlu
informasi PPID melalui e-mail
diteruskan ke PPID maka call center
[email protected]
di tiap unit akan meneruskannya ke
dan aplikasi on line E-PPID yang
petugas informasi PPID di masing-
tersedia di website http://e-ppid.
masing unit. Seluruh operasional
kemenkeu.go.id/. Panduan layanan
pelayanan permohonan informasi
permohonan informasi bagi
dilaksanakan setiap hari kerja mulai
Pemohon dapat dengan mudah
pukul 08.00 WIB sampai dengan
diakses melalui website E-PPID
pukul 16.00 WIB.
Layanan Informasi Publik
mengunduh data seperti laporan keuangan Kementerian Keuangan,
Tingginya tuntutan publik
rencana kerja dan anggaran, DIPA,
di era keterbukaan terhadap
realisasi pendapatan dan belanja,
kemudahan dan kecepatan akses
data keuangan daerah, laporan
layanan informasi serta kekinian
kinerja, informasi pengadaan,
dan keakuratan informasi yang
peraturan, dan informasi berkaitan
diperlukan publik memacu
dengan tugas fungsi Kementerian
Kementerian Keuangan untuk
Keuangan lainnya. Dengan adanya
secara berkelanjutan berinovasi
penyediaan informasi sesuai
mengembangkan layanan informasi
dengan ketentuan UU KIP dan
berbasis web. Selama tahun 2015,
sejalan dengan perkembangan
PPID di lingkungan Kementerian
kebutuhan publik, serta penyajian
Keuangan telah memutakhirkan
website yang user friendly
konten informasi publik di website
diharapkan masyarakat sebagai
Kementerian Keuangan http://
stakeholder Kementerian Keuangan
www.kemenkeu.go.id/, E-PPID
dapat dipuaskan.
http://e-ppid.kemenkeu.go.id/, dan di masing-masing website unit
Selain melalui website,
eselon I. Secara serempak seluruh
Kementerian Keuangan juga
PPID juga menyeragamkan tampilan
memanfaatkan sarana publikasi lain
website masing-masing unit eselon
untuk mengumumkan informasi
I dengan website Kementerian
publik yaitu melalui media
Keuangan dan menyesuaikan
elektronik seperti Giant LED, iklan
konten informasi publik di website
layanan masyarakat, media sosial
masing-masing unit dengan
facebook (Kementerian Keuangan
ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11
RI), twitter (@KemenkeuRI), dan
UU KIP mengenai informasi yang
youtube (Kemenkeu RI), maupun
wajib disediakan dan diumumkan
media cetak seperti advertorial
secara berkala, informasi yang
APBN, majalah Media Keuangan,
wajib diumumkan serta-merta, dan
Laporan Kinerja (LAKIN), Laporan
informasi yang wajib tersedia setiap
Keuangan, dan Laporan Tahunan
saat.
Kementerian Keuangan.
Melalui website Kementerian
Tidak hanya publikasi melalui media
Keuangan, masyarakat dapat
elektronik dan media cetak, PPID
dengan mudah menemukan dan
Kementerian Keuangan juga turut
11
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 5
12
berpartisipasi dalam sosialisasi
lingkungan Kementerian Keuangan
berkaitan dengan pengenalan tugas
dapat terselenggara dengan lebih
fungsi Kementerian Keuangan,
optimal. Seperti dibentuknya
seperti yang dilakukan oleh PPID
Subbagian Kehumasan, Layanan
Direktorat Jenderal Kekayaan
Informasi, dan Protokoler
Negara (DJKN) dalam acara Visit
di Direktorat Jenderal
DJKN, DKJN Goes to Campus dan
Perbendaharaan, Subbagian
partisipasi pada pekan anti korupsi.
Layanan Informasi di Direktorat
Koordinator PPID Kementerian
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
Keuangan bersama Direktorat
dan Risiko, Subbagian Kehumasan
Jenderal Pajak juga berpartisipasi
dan Bantuan Hukum di Direktorat
pada peringatan Hari Hak untuk
Jenderal Perimbangan Keuangan,
Tahu yang diselenggarakan oleh
dan Subbagian Komunikasi
Kementerian Kominfo..
Publik di Badan Kebijakan Fiskal. Jumlah pegawai pengelola layanan informasi PPID di masing-masing unit eselon I berbeda-beda. Misal
Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi
seperti di Sekretariat Jenderal sebanyak 8 (delapan) orang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 9 (sembilan) orang, Badan Kebijakan Fiskal 3 (tiga) orang, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pelayanan informasi PPID di
Pembiayaan dan Risiko 2 (dua)
masing-masing unit eselon
orang.
I ditangani oleh unit yang membidangi kehumasan dan/
Guna menjaga kualitas pelayanan
atau layanan informasi. Penetapan
yang diberikan oleh para petugas
Peraturan Menteri Keuangan
informasi, PPID masing-masing
Nomor 206/PMK.01/2014 tentang
unit eselon I dan Koordinator
Organisasi dan Tata Laksana
PPID secara rutin melaksanakan
mengakomodasi unit-unit eselon I
capacity building antara lain
yang belum memiliki unit dengan
berupa workshop berkaitan dengan
tugas fungsi kehumasan sehingga
keterbukaan informasi dan layanan
pelaksanaan pelayanan informasi di
informasi dengan menghadirkan
narasumber dari Komisi Informasi dan konsultan Call Center, dan sosialisasi untuk unit-unit teknis, seperti sosialisasi yang diadakan oleh PPID DJKN ke 8 (delapan) Kanwil DJKN agar seluruh kantor vertikal mampu memberikan layanan informasi yang maksimal. Mengingat pentingnya sinergi antara PPID di lingkungan Kementerian Keuangan, secara rutin Koordinator PPID Kementerian Keuangan mengadakan rapat koordinasi PPID Kementerian Keuangan guna memantau perkembangan layanan dan mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masing-masing PPID. Tidak hanya bersinergi di lingkungan internal, PPID Kementerian Keuangan juga berpartisipasi aktif pada Forum Koordinasi PPID (FKPPID) tingkat Pusat bersama PPID dari Kementerian/Lembaga lainnya serta menghadiri acara-acara yang diselenggarakan pihak lain yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.
Secara rutin Koordinator PPID Kementerian Keuangan mengadakan rapat koordinasi PPID Kementerian Keuangan guna memantau perkembangan layanan dan mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masing-masing PPID.
13
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 5
Tabel 1. Data Pengelola PPID Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2015
14
Unit Eselon I
PPID Unit Eselon I
Pengelola PPID
Kontak
Sekretariat Jenderal
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi selaku PPID Setjen dan Koordinator PPID Kementerian Keuangan
Subbagian Dukungan PPID dan Layanan Informasi Bagian Manajemen Publikasi dan Layanan Informasi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
T. 021-3861489 F. 021-3500847 E. ppid.kemenkeu@ kemenkeu.go.id W. e-ppid.kemenkeu. go.id; http://www.kemenkeu.go.id/
Direktorat Jenderal Anggaran
Sekretaris Ditjen Anggaran
Subbagian Pelaporan dan Layanan Informasi Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Ditjen Anggaran
T. 021-34357532 F. 021-3505118 E. ppid.dja@ kemenkeu.go.id W. http://www. anggaran. kemenkeu.go.id
Direktorat Jenderal Pajak
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi Subdit Pelayanan Perpajakan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
T. 021-5250208 Ext. 51658 F. 021-5736088 E. p2humas@pajak. go.id W. http://www.pajak. go.id
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Direktur Penerimaan & Peraturan Kepabeanan & Cukai
Seksi Publikasi dan Dokumentasi Subdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Direktorat Penerimaan & Peraturan Kepabeanan & Cukai
T. 021-4701738 F. 021-4750805 E. info@customs. go.id W. http://www. beacukai.go.id/
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi, dan Protokoler Bagian Umum Sekretariat Ditjen Perbendaharaan
T. 021-3865130 F. 021-3846402 E. ppid.djpb@ kemenkeu.go.id W. http://www.djpbn. kemenkeu.go.id/
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Subdit Hubungan Masyarakat dan Layanan Informasi Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat
T. 021-1500991 F. 021-3442960 E. idcc_djkn@ kemenkeu.go.id W. http://www.djkn. kemenkeu.go.id/
Unit Eselon I
PPID Unit Eselon I
Pengelola PPID
Kontak
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan
Subbagian Kehumasan dan Bantuan Hukum Bagian Umum dan Kehumasan Sekretariat Ditjen Perimbangan Keuangan
T. 021-3867920 F. 021-3867920 E. humas.djpk@ kemenkeu.go.id W. http://www.djpk. kemenkeu.go.id/
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Sekretaris Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Subbagian Layanan Informasi, Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Layanan Informasi Sekretariat Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
T. 021-3505052 F. 021-3512095 E. ppid.djppr@ kemenkeu.go.id W. http://www.djppr. kemenkeu.go.id/
Inspektorat Jenderal
Sekretaris Inspektorat Jenderal
Subbagian Komunikasi dan Tata Usaha Pengawasan Bagian Umum dan Komunikasi Pengawasan Sekretariat Inspektorat Jenderal
T. 021-3446611 F. 021-3847448 E. ppid.itjen@ kemenkeu.go.id W. http://www.itjen. kemenkeu.go.id/
Badan Kebijakan Fiskal
Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal
Subbagian Komunikasi Publik Bagian Informasi dan Komunikasi Publik Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal
T. 021-3812203 F. 021-3812763 E. ppid@fiskal. depkeu.go.id W. http://www.fiskal. kemenkeu.go.id/
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Subbagian Komunikasi Publik Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
T. 021-29054300 F. 021-7261775 W. http://www.bppk. kemenkeu.go.id/
Anggaran Pelayanan Informasi
Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DIPA masing-masing unit kerja PPID.
15
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 5
Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID
16
S
elama Tahun 2015, PPID di
Pokok permohonan informasi yang
lingkungan Kementerian
disampaikan Pemohon sangat
Keuangan menerima 282
beragam, mulai dari informasi
(dua ratus delapan puluh dua)
terkait perpajakan, bea cukai,
permohonan informasi yang
realisasi anggaran, data keuangan
berasal dari berbagai kalangan
daerah, lelang, sampai alasan
masyarakat, antara lain dari
ketidaklulusan beasiswa Lembaga
mahasiswa, akademisi, karyawan,
Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
profesional, perusahaan, dan
Dari berbagai pokok permohonan
LSM. Dari seluruh permohonan
tersebut, 50% permohonan yang
tersebut, 258 (dua ratus lima
diajukan selama tahun 2015
puluh delapan) permohonan
berkaitan dengan hasil seleksi
dikabulkan sepenuhnya dan 8
beasiswa LPDP. Tersedianya
(delapan) permohonan dikabulkan
informasi sesuai ketentuan UU
sebagian. Sementara itu, 16 (enam
KIP di website Kementerian
belas) permohonan ditolak dengan
Keuangan dan website unit-unit
rincian 10 (sepuluh) penolakan
eselon I secara lengkap merupakan
karena informasi dikecualikan
salah satu penyebab rendahnya
dan 6 (enam) penolakan karena
permohonan informasi yang
informasi tidak dikuasai/belum
berkaitan dengan tugas fungsi
didokumentasikan. Waktu rata-rata
Kementerian Keuangan.
layanan informasi yang ditangani PPID per 1 (satu) permohonan
Permohonan informasi
adalah 8 (delapan) hari kerja.
disampaikan Pemohon melalui
Tabel 2. Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID Tahun 2015
Bulan
Januari Februari
Jumlah Permohonan
3
Waktu rata-rata pelayanan (hari kerja)
2.5
Jumlah Permohonan yang dikabulkan Sepenuhnya
Sebagian
Jumlah Permohonan yang ditolak
3
0
Alasan Permohonan Ditolak
Dikecualikan
Tidak Dikuasai/ Belum Selesai Didokumentasikan
Lainnya
0
0
0
0
7
9
6
0
1
1
0
0
Maret
17
15
14
0
4
2
2
0
April
10
4
6
2
2
0
2
0
Mei
17
13
15
0
2
2
0
0
Juni
13
9
13
0
0
0
0
0
8
4
6
2
1
0
1
0
Agustus
19
8
16
1
0
0
0
0
September
22
9
21
2
1
1
0
0
Oktober
11
8
9
1
2
2
0
0
November
22
7
17
0
3
2
1
0
Desember
133
8
132
0
0
0
0
0
Total
282
8
258
8
16
10
6
0
Juli
berbagai jalur layanan yang
sembilan) akun baru teregister di
disediakan Kementerian Keuangan
E-PPID. Hal ini membuktikan animo
yaitu aplikasi layanan on line
masyarakat terhadap layanan
E-PPID, E-mail PPID, maupun
on line cukup tinggi. Untuk itu
datang langsung ke kantor
sebagai pengelola informasi publik,
Kementerian Keuangan. Dari 282
PPID Kementerian Keuangan
(dua ratus delapan puluh dua)
senantiasa mengupayakan inovasi
permohonan informasi yang
dalam menyediakan fasilitas
diterima selama tahun 2015, 185
layanan informasi yang dapat
(seratus delapan puluh lima)
mengantisipasi perkembangan
permohonan diterima melalui
teknologi informasi dan sosial
aplikasi layanan on line E-PPID, dan
budaya.
sejumlah 559 (lima ratus lima puluh
17
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
S
elama tahun 2015 PPID
PPID dan 1 (satu) menguatkan
Kementerian Keuangan
Pemohon. Dalam menangani
melayani 7 (tujuh) keberatan
sengketa informasi, Koordinator
yang diajukan kepada Atasan PPID
Kementerian Keuangan
dan 3 (tiga) keberatan diselesaikan
memberikan asistensi atau
melalui proses sengketa di Komisi
pendampingan kepada PPID unit
Informasi dengan 2 (dua) hasil
eselon I yang bersengketa.
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 5
putusan menguatkan Atasan
18
Tabel 3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2015
Bulan
Jumlah Keberatan
Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan Menerima
Menolak
Penyelesaian Sengketa ke Komisi
Hasil Mediasi/Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi Berhasil
Informasi
Januari
2
Gagal
Status Putusan Komisi Informasi Menguatkan Atasan PPID
Menguatkan Pemohon Informasi 1
2
2
1
1
1.5
1
1
1
3
2
2
Februari Maret April Mei Juni
1
Juli Agustus
2
September
1
1/2
1
Oktober November Desember
1
1
Total
7
1.5
4.5
1
Capaian PPID Tahun 2015
B
eberapa capaian yang diperoleh PPID Kementerian
menguatkan Atasan PPID. 6.
Keuangan selama tahun 2015
Pelayanan Informasi Publik
adalah sebagai berikut:
di Lingkungan Kementerian
1.
Penyediaan ruang/loket/meja
Keuangan (Keputusan Menteri
layanan informasi publik di
Keuangan Nomor 1002/
masing-masing unit eselon I.
KM.1/2014 tentang Perubahan
Penyediaan DIP dan DIK
Kedua Puluh Atas Keputusan
oleh masing-masing PPID
Menteri Keuangan Nomor
di lingkungan Kementerian
339/KMK.01/2011 tentang
Keuangan yang dilengkapi
Standar Operasional Prosedur
dengan Berita Acara uji
yang Bertautan (SOP-Link)
2.
konsekuensi. 3.
Penyediaan menu informasi
Kementerian Keuangan). 7.
informasi PPID bagi para PPID
eselon I yang sekurang-
di lingkungan Kementerian
yang wajib diumumkan dan
Keuangan. 8.
Penetapan Koordinator PPID
disediakan secara berkala
Kementerian Keuangan
dan/atau informasi yang
sebagai Ketua Bidang
wajib tersedia setiap saat
Pengembangan pada FKPPID
serta informasi yang wajib diumumkan secara serta 4.
Penerapan IKU layanan
publik di 90% website unit kurangnya berisikan informasi
Peringkat ke-1 Keterbukaan Informasi Publik Kategori Kementerian Tahun 2015 dari Komisi Informasi Pusat RI
Pengimplementasian SOP Link
tingkat pusat. 9.
Juara I Anugerah Keterbukaan
merta (apabila ada).
Informasi Publik tingkat
Pelayanan 282 (dua
Kementerian/Lembaga Tahun
ratus delapan puluh dua)
2015.
permohonan informasi dengan rata-rata waktu penyelesaian 8 hari kerja. 5.
Penanganan 3 (tiga) sengketa informasi di Komisi Informasi dengan 2 (dua) hasil putusan
19
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 5
Kendala
20
B
eberapa kendala dalam
Bagi unit-unit Eselon I yang
pelaksanaan layanan
memiliki kantor vertikal hal
informasi publik di
tersebut menjadi tantangan
Kementerian Keuangan adalah
tersendiri mengingat
sebagai berikut:
jangka waktu penyelesaian
1.
Pemahaman terhadap UU KIP
permohonan informasi melalui
belum secara optimal merata
PPID adalah 10 (sepuluh) hari
di seluruh unit teknis di
kerja dengan perpanjangan 7
Kementerian Keuangan.
(tujuh) hari kerja berikutnya
2.
Pemenuhan jangka waktu penyelesaian permohonan
apabila diperlukan. 3.
informasi yang masuk ke unit
yang rata-rata masih manual
vertikal di daerah. Sampai dengan saat ini PPID masih
Pengelolaan database PPID di masing-masing unit.
4.
Jumlah SDM pengelola layanan
hanya berada di kantor pusat
informasi di beberapa unit
Kementerian Keuangan.
belum memadai.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
R
ekomendasi dan rencana
layanan informasi publik
tindak lanjut untuk
sampai ke tingkat kantor vertikal.
meningkatkan kualitas
pelayanan informasi PPID adalah
3.
Pengembangan aplikasi
sebagai berikut:
pengelolaan database
1.
informasi PPID Kementerian
Sosialisasi UU KIP lebih
Keuangan.
ditingkatkan lagi bagi unitunit teknis di lingkungan 2.
4.
Menambah SDM pengelola
Kementerian Keuangan.
layanan informasi di unit-unit
Penyelesaian revisi Peraturan
yang jumlah SDM nya masih
Menteri Keuangan Nomor
belum sebanding dengan
132/PMK.01/2012 tentang
beban kerja yang ada.
Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan khususnya mengenai pedoman
21
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 5
Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kementerian Keuangan.
22
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi selaku Koordinator PPID Kementerian Keuangan
ttd.
N.E. Fatimah
23
24
L a p o r a n Ta h u n a n P e l a y a n a n I n f o r m a s i P u b l i k P P I D K e m e n t e r i a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 5
