Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik PPID Kementerian Keuangan Tahun 2014

Daftar Isi


4

Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik Kementerian Keuangan

8

Gambaran Umum Perkembangan Tahun 2014

12

Rincian Pelayanan Informasi Publik

14

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

16

Kendala Eksternal dan Internal

17

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Peringkat ke-1 Keterbukaan Informasi Publik Kategori Kementerian Tahun 2014 dari Komisi Informasi Pusat RI

GAMBARAN UMUM

Pelayanan Informasi Publik Kementerian Keuangan


D

alam rangka mengimplementasikan

Penunjukan beberapa PPID tersebut

Undang-Undang Nomor 14

didasarkan dengan pertimbangan

Tahun 2008 tentang Keterbukaan

cakupan wilayah kerja yang sangat

Informasi Publik (UU KIP) untuk

luas yang tersebar di seluruh wilayah

memberikan pelayanan kepada

Indonesia serta jenis pekerjaan yang

masyarakat dengan sebaik-baiknya

heterogen. Penunjukkan tersebut

dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan

ditunjang dengan penerbitan Peraturan

Nepotisme dan menerapkan nilai

Menteri Keuangan Nomor 132/

“Pelayanan” dari 5 (lima) nilai-nilai

PMK.01/2012, yang menjadi pedoman

Kementerian Keuangan, Kementerian

layanan informasi publik bagi PPID di

Keuangan menindaklanjutinya dengan

lingkungan Kementerian Keuangan.

beberapa aksi nyata demi terwujudnya pelayanan informasi kepada stakeholders.

Setelah penyusunan regulasi, hal

Dimulai dengan penyusunan payung

krusial berikutnya yang menjadi

hukum untuk penunjukkan Pejabat

fokus adalah penyediaan informasi

Pengelola Informasi dan Dokumentasi

publik sesuai dengan UU KIP maupun

(PPID) di lingkungan Kementerian

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1

Keuangan melalui Keputusan Menteri

Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Keuangan Nomor 278/KMK.01/2012

Informasi Publik yang melibatkan proses

yang menetapkan beberapa pejabat

pengumpulan materi serta klasifikasi.

yang menangani kehumasan maupun

Kegiatan tersebut menjadi sesuatu hal

dokumentasi sebagai PPID di

yang sangat menantang, mengingat

masing-masing unit Eselon 1 yang

pemahaman tentang keterbukaan

dikoordinasikan juga oleh PPID

informasi dari masing-masing pemilik

Sekretariat Jenderal sebagai Koordinator

informasi sangat beragam. Agar

PPID di Kementerian Keuangan.

proses keterbukaan informasi dapat

berjalan dengan baik, maka knowledge

(website, Giant LED, CD interaktif)

tersebut antara lain: (i) SOP Klasifikasi

management system yang dipilih adalah

maupun media cetak (majalah Media

Informasi, (ii) SOP Pelayanan Informasi,

dengan melaksanakan sosialisasi,

Keuangan, papan pengumuman,

(iii) SOP Penanganan Keberatan, (iv)

capacity building maupun sharing session

laporan tahunan, booklet, advetorial).

SOP Penanganan Sengketa Informasi

bersama seluruh PPID di lingkungan

Koordinator PPID selain sebagai

melalui Ajudikasi non Litigasi, (v) SOP

Kementerian Keuangan melalui rapat

fasilitator untuk implementasi UU KIP,

Penanganan Sengketa Informasi melalui

koordinasi yang dilaksanakan secara

juga memberikan asistensi kepada

Mediasi, (vi) SOP Pengaduan Layanan,

rutin, konsultasi kepada Komisi

masing-masing PPID dalam pengelolaan

dan (vii) SOP Penyampaian Laporan

Informasi Pusat serta melakukan edukasi

informasi serta untuk menghadapi

Informasi Publik.

kepada unit-unit teknis selaku pemilik

keberatan dan sengketa informasi publik. Terkait implementasi SOP Penanganan

informasi. Dengan melakukan koordinasi bersama unit terkait secara intens dan

Selain hal-hal tersebut, guna

Pengaduan dan guna memastikan

reguler maka akses terhadap informasi

memberikan layanan yang baik dan

pelayanan dapat dilaksanakan sesuai

dari masing-masing unit semakin mudah.

berorientasi kepada kepuasaan pemohon

dengan standar yang ada, maka

Pemahaman yang mendalam atas UU

informasi, maka PPID Kementerian

dibentuklah Gugus Kendali Mutu

KIP dan peraturan perundang-undangan

Keuangan menyediakan ruang layanan

(GKM). GKM menerima pengaduan

terkait dirasa sangat membantu dalam

khusus pemohon informasi serta

dari pemohon informasi/pelapor atas

proses klasifikasi ini sehingga dapat

menyusun Standar Operasional Prosedur

layanan petugas informasi. Berdasarkan

menentukan dengan pasti mengenai

(SOP) agar setiap layanan memiliki

laporan tersebut, GKM akan mempelajari

informasi yang dapat diakses oleh publik

standar layanan dan sejalan dengan

dan mengevaluasi setiap pengaduan

maupun yang dikecualikan untuk diakses

amanat Undang-Undang Nomor 25

yang masuk serta melakukan konfirmasi

sesuai dengan uji konsekuensi.

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

sebagai tindak lanjut dari pengaduan.

Ruang pelayanan informasi tersebut

Selanjutnya GKM akan memberikan

Selanjutnya, dari informasi yang berhasil

dilengkapi dengan sarana dan prasarana

tanggapan atau rekomendasi kepada

dihimpun, Kepala Biro Komunikasi dan

yang mumpuni dalam pelaksanaan

PPID serta menyampaikannya juga

Layanan Informasi selaku Koordinator

layanan.

kepada pelapor. Hasil tanggapan tersebut nantinya akan dijadikan bahan masukan

PPID melakukan publikasi dengan menggunakan berbagai sarana publikasi

Dalam pelaksanaan tugas PPID sehari-

untuk perbaikan kepada PPID agar dapat

yang dimiliki oleh Kementerian

hari, saat ini PPID Kemenkeu telah

menjalankan tugasnya lebih baik lagi.

Keuangan melalui media elektronik

menyusun 7 (tujuh) SOP. Ketujuh SOP


Dengan melakukan koordinasi bersama unit terkait secara intens dan reguler maka akses terhadap informasi dari masing-masing unit semakin mudah.

GAMBARAN UMUM

Perkembangan Tahun 2014

T

erkait hasil evaluasi penilaian

Kementerian Keuangan mengelaborasi

keterbukaan informasi publik yang

informasi-informasi lain yang dihasilkan

dilaksanakan pada tahun 2013, PPID

oleh masing-masing unit eselon 1 dengan

Kementerian Keuangan tidak serta-

tujuan untuk memperluas informasi

merta merasa puas. Dengan semangat

yang dapat diakses oleh publik. PPID

Kesempuraan yang ada pada nilai-nilai

Kementerian Keuangan pada tahun 2014

Kementerian Keuangan, PPID Kemenkeu

ini juga secara aktif mendukung rencana

melaksakan beberapa aksi selama tahun

aksi yang ditentukan oleh UKP4 dan

2014. Antara lain dengan penyempurnaan

Bappenas guna mendorong implementasi

organ yang dimiliki untuk melaksanakan

keterbukaan informasi publik (Renaksi

fungsi layanan informasi, pengelolaan

PPK).

sengketa, serta pengelolaan data dan


informasi. Di samping itu, yang tidak

Salah satu program unggulan

kalah penting adalah update Daftar

yang dilaksanakan pada tahun ini

Informasi Publik dan review informasi

dan merupakan tindak lanjut dari

yang dikecualikan secara reguler. Proses

rekomendasi laporan pelayanan

tersebut dibahas bersama-sama unit

informasi publik tahun 2013 adalah

teknis terkait agar pembahasannya

pembangunan sistem informasi

menjadi lebih komprehensif. Sejalan

PPID yang berbasis website guna

dengan hal tersebut, PPID di lingkungan

mengantisipasi perkembangan teknologi

Gambar 1.

www.e-ppid.kemenkeu.go.id informasi yang semakin pesat. Dengan

dan belum terkoneksi antar PPID di

adanya sistem informasi tersebut


diharapkan mobilitas masyarakat

Diharapkan dengan sistem tersebut,

dalam memperoleh informasi terkait

layanan informasi menjadi lebih prima

dengan pelaksanaan tugas dan

dan pemohon informasi publik dapat

fungsi Kementerian Keuangan secara

semakin mudah mengakses informasi

transparan dapat dilayani lebih mudah

publik yang ada di Kementerian

dan cepat. Sistem informasi tersebut

Keuangan secara otomatis. Dalam

terbagi menjadi 2 bagian, yaitu layanan

aplikasi tersebut, informasi publik yang

online kepada pemohon informasi

disediakan tidak hanya informasi yang

(www.e-ppid.kemenkeu.go.id) yang

wajib disediakan dan diumumkan secara

bersifat internet serta aplikasi back-

berkala, namun juga informasi yang

office bagi administrator PPID yang

wajib tersedia setiap saat yang dalam

bersifat intranet. Pemohon informasi

pengunggahan datanya melibatkan

juga dapat memanfaatkan fasilitas

peran serta masing-masing PPID di

online tersebut untuk mengajukan


permohonan informasi dan pengajuan keberatan informasi publik, sehingga

Tahap akhir dari seluruh program ini

Gambar 2.

pemohon tidak perlu menyampaikan

dan dirasa sangat penting oleh PPID

Back office Sistem Informasi PPID

surat ataupun datang langsung ke PPID

Kementerian Keuangan adalah proses

Kementerian Keuangan. Permohonan

evaluasi guna mengetahui permasalahan

tersebut akan diproses sesuai dengan

maupun kekurangan dari pelaksanaan

peraturan yang ada dan nantinya

keterbukaan informasi publik. Evaluasi

tanggapan dari PPID Kementerian

tersebut melibatkan Atasan PPID,

Keuangan juga akan disampaikan secara

PPID, GKM dan Organ PPID. Hal-hal

langsung melalui email kepada pemohon

yang dievaluasi antara lain jumlah

informasi. Guna menambah pemahaman

dan substansi dari sengketa informasi

masyarakat terhadap regulasi terkait

yang dihadapi, hasil monitoring GKM,

keterbukaan informasi publik, maka

pelaksaan putusan, pencapaian indikator

dalam aplikasi tersebut juga disediakan

kinerja utama (KPI) terkait pelaksanaan

peraturan perundang-undangan tentang

keterbukaan informasi publik, waktu

keterbukaan informasi publik.

yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan, dan jenis informasi yang

Selain sistem informasi layanan

dimohonkan oleh pemohon. Nantinya

tersebut, PPID Kementerian Keuangan

dari hasil evaluasi tersebut digunakan

juga sedang mengembangkan aplikasi

untuk melakukan penilaian terhadap

database informasi dan dokumen untuk

SOP yang ada serta update dari daftar

mendukung pelaksanaan tugas PPID

informasi publik serta daftar informasi

mengingat saat ini sistem informasi

yang dikecualikan ataupun infrastruktur

yang ada masih bersifat intranet

lain yang terkait.


RINCIAN

Tabel 1.

Pelayanan Informasi Publik

S

elama Tahun 2014, PPID di lingkungan Kementerian Keuangan menerima 210 (dua

ratus sepuluh) permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 8 (delapan) hari kerja, dimana 169 (seratus enam pulluh sembilan) permohonan dikabulkan sepenuhnya dan 16 (enam belas) permohonan dikabulkan sebagian. Sementara itu, 25 (dua puluh lima) permohonan ditolak dengan rincian 10 (sepuluh) penolakan karena informasi dikecualikan, 13 (tiga belas) penolakan karena informasi tidak dikuasai/belum didokumentasikan, dan 2 (dua) penolakan karena alasan lainnya.

Jumlah permohonan

210 8 Waktu rata-rata pelayanan

hari kerja

Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2014 Bulan

Jumlah Waktu permoratahonan rata pelayanan (hari kerja)

Jumlah Permohonan yang dikabulkan Sepenuhnya

Sebagian

Jumlah permohonan yang ditolak

Alasan permohonan ditolak

DikeTidak dicualikuasai/ kan belum selesai didokumentasikan

Januari

14

14

13

1

0

0

Februari

12

8

10

0

2

2

Maret

14

5

11

2

1

1

April

16

8

15

0

1

0

Mei

20

12

18

2

0

1

Juni

14

10

6

5

3

2

Juli

18

8

13

2

3

Agustus

19

8

15

3

September

18

6

11

1

Oktober

22

5

17

0

5

3

2

November

28

5

26

0

2

1

0

Desember

15

6

14

0

1

1

0

210

8

169

16

25

10

13

Total

1

2

1

1

0

6

3

3

Grafik 1.

Grafik 2.

Akses Web Kemenkeu

Layanan Informasi melalui Contact Center Kementerian Keuangan

Latar belakang pemohon informasi pun beragam, terdiri dari Lembaga Swadaya


J

A S O N D

F M A M J

361

502 J

367

387

F M A M J

266

J

185

email.

260

secara langsung (Desk Info), dan

menyediakan informasi yang akurat dan

224

Keuangan; SMS Center; Pelayanan

berupaya secara optimal untuk

285

Contact Us di situs Kementerian

informasi publik, Kementerian Keuangan

118.056

akses masyarakat dalam memperoleh

109.154

Keuangan yang terdiri dari Aplikasi

100.290

Selanjutnya, guna mempermudah

165.306

www.kemenkeu.go.id/); 2. Contact Center Kementerian

142.744

1. Situs Kementerian Keuangan (http:// 116.322

sinkronisasi pembangunan di daerah.

106.000

kinerja badan publik, penelitian, dan

permohonan informasi

223.959

sebagian besar untuk pengawasan

893

pengunjung

266

lain:

September 2014

298.554

284

umum. Tujuan penggunaan informasi

Agustus 2014

156.697

mutakhir melalui beberapa sarana antara

133.958

mahasiswa, akademisi, dan masyarakat

182.271

Masyarakat (LSM), wartawan/media,

J

A S O N D

Lainnya

1

1 2

RINCIAN

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

S

elama tahun 2014 PPID di lingkungan Kementerian Keuangan melayani 17 (tujuh belas)

keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID dan 3 (tiga) keberatan diselesaikan melalui Komisi Informasi.

Tabel 2.

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2014 Bulan

Jumlah Keberatan

Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan Menerima

Menolak

Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Hasil Mediasi/ Status Putusan Komisi Informasi Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi Berhasil

Gagal Menguatkan Atasan PPID

Menguatkan Pemohon Informasi

Januari Februari Maret

2

2

April Mei

2

2

2

Juni

2

1

1

1

Juli

3

2

1

Agustus

4

1

3

September

2

1

1

Oktober

1

1

November

1

1

1

1

1

1

1

Desember Total

17


7

7

3

1

2

1

1

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Kendala Eksternal dan Internal

R

ekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai

berikut: 1. Penyelesaian revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/ PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan khususnya mengenai pedoman

K

endala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Keuangan

adalah sebagai berikut:

layanan informasi publik sampai ke tingkat kantor vertikal. 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama terkait tugas membantu PPID untuk penyediaan informasi publik ke

1. Sinergi antara pengelola layanan informasi publik dengan unit teknis

masing-masing unit eselon 1. 3. Penyusunan SOP Link antar unit

masih rendah sehingga pelayanan

eselon 1 guna mendukung pelayanan

informasi publik belum terlaksana

informasi publik

dengan baik. 2. Mekanisme layanan untuk unit eselon

4. Pembentukan unit organisasi kehumasan dan layanan/pengelola

1 yang memiliki kantor vertikal,

informasi publik bagi unit eselon I

mengingat batas waktu penyampaian

yang belum memilikinya.

tanggapan 10 (sepuluh) hari kerja

5. Pengembangan sistem informasi

dengan perpanjangan 7 (tujuh) hari

PPID dengan melakukan interkoneksi

kerja sementara PPID hanya ada di

dengan seluruh PPID di lingkungan

kantor pusat.

Kementerian Keuangan.


Halaman ini sengaja dikosongkan.


www.kemenkeu.go.id


Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

Recommend Documents