LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 2016
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015 PPID PPATK
Pengantar
Dalam rangka pelayanan informasi publik, pada Tahun 2015 PPID PPATK berada pada tahap pembenahan internal untuk menindaklajuti usaha pemenuhan standar layanan informasi publik. Pada tahun 2015, proses perbaikan dilakukan seoptimal mungkin dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan internal PPATK dalam rangka melaksanakan amanat UU KIP terkait dengan klasifikasi informasi, daftar informasi publik dan struktur pelayanan PPID.
Daftar Isi
Pengantar ............................................................................................................................. 2 Daftar Isi................................................................................................................................ 2 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di PPATK .......................................................... 2 Pelaksanaan pelayanan informasi publik dan dukungan SDM ................................... 4 Sarana, prasarana dan dukungan IT ............................................................................... 5 Permintaan Informasi Publik.............................................................................................. 8 Penganggaran Layanan Informasi Publik ....................................................................... 8 Capaian PPID PPATK ........................................................................................................ 8 Kendala ................................................................................................................................. 9 Rekomendasi dan Tindak Lanjut ...................................................................................... 9
Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di PPATK
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari,
memperoleh,
memiliki, 2
dan
menyimpan
Informasi
dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, maka dibentuklah undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat,
perkumpulan,
serta
organisasi
lainnya
yang
mengelola
atau
menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab 3
dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan PPATK terhadap keterbukaan informasi publik, dan wujud kepatuhan terhadap UU KIP, maka PPATK mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan PPATK sebagaimana tertuang dalam kebijakan Kepala PPATK sebagai berikut : 1. PER – 01/ 1.02/PPATK/01/10 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SK-144/1.03/PPATK/04/14
tentang
Pejabat
Pengelola
Informasi
dan
Dokumentasi PPATK 3. KEP-209/1.03/PPATK/11/15 tentang Unit Layanan Informasi Publik 4. PER-17/ 1.01/PPATK/ 11/ 15 tentang Klasifikasi Informasi 5. PER-07/1.03/PPATK/07/14 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. KEP- 210/ 1.03/PPATK/ 11/ 15 tentang Daftar Informasi Publik
Pelaksanaan pelayanan informasi publik dan dukungan SDM
Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, PPATK menetapkan Pejabat setingkat Eselon 2 sebagai Atasan PPID, yaitu Direktur Kerjasama dan Humas dan Pejabat setingkat Eselon 3, yaitu Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat sebagai PPID. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID dibantu oleh Unit Layanan Informasi Publik yang mencakup Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi, Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Kearsipan dan Pendokumentasian
dan
Bidang
Pengaduan
dan
Penyelesaian
Sengketa
sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan Kepala PPATK SK-144/1.03/PPATK/04/14 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPATK dan KEP209/1.03/PPATK/11/15 tentang Unit Layanan Informasi Publik.
4
Atasan PPID
PPID
Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi
Bidang Pelayanan Informasi Publik
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
Unit pelayanan informasi publik terdiri dari 16 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut: 1. Pejabat PID: 1 orang 2. Pranata humas: 3 orang 3. Pranata komputer: 1 orang 4. Arsiparis: 1 orang 5. Analis hukum: 2 orang 6. Lain-lain: 8 orang
Sarana, prasarana dan dukungan IT
Guna
memperlancar
pelayanan
informasi
publik,
Biro
Umum
telah
menyediakan ruangan PPID di lantai 2, yang dilengkapi dengan meja layanan informasi dan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung atau melalui media online http://ppid.ppatk.go.id, email melalui
[email protected],surat dan telepon ke unit PPID PPATK
5
Melalui aplikasi oniine PPID PPATK, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan, rencana kerja dan anggaran, DIPA, realisasi pendapatan dan belanja, data keuangan daerah, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan informasi berkaitan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan dalam rangka menyebarkan informasi mengenai rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Diharapkan bahwa PPATK beserta tugas fungsinya, dapat lebih dikenal oleh masyarakat
Screen shot aplikasi PPID PPATK 2015
6
Foto ruang pelayanan informasi publik PPATK 2015
7
Permintaan Informasi Publik
Selama tenggang waktu tahun 2015, PPID PPATK belum ada menerima permintaan informasi yang termasuk sebagai permintaan informasi publik ke unit PPID sebagaimana tercantum dalam Daftar Register Permohonan Informasi PPID.
Penganggaran Layanan Informasi Publik
Dalam pelaksanaan penyediaan informasi publik dapat timbul biaya. Yaitu terkait dengan penyediaan sarana dan prasana, penggandaan, percetakan dokumen dll. Terhadap biaya yang timbul untuk mempersiapkan sarana dan prasarana PPID, PPATK telah menganggarkannya dalam DIPA PPATK dan terintegrasi pada tugas/fungsi layanan kehumasan PPATK. Laporan penggunaan anggaran PPID selama tahun 2015 telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan PPATK tahun 2015.
Capaian PPID PPATK
PPATK mendapat predikat terbaik I dalam pemeringkatan keterbukaan badan publik tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden RI Bpk. Ir. Joko Widodo dan diterima oleh Kepala PPATK Dr. M. Yusuf di Istana Negara pada tanggal 15 Desember 2015.
8
Kendala
Masih kurang maksimalnya pemahaman dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di PPATK, sehingga menyebabkan tidak optimalnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Perlunya pelatihan dan perbandingan kepada instansi lain yang telah menerima banyak permintaan informasi sehingga dapat diketahuinya proses penanganan permintaan informasi.
Jakarta,
Maret 2016
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
ttd
Hendri Hanafi
9
