LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2014
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL 2014
1
1. Latar Belakang Dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi serta kontrol publik terhadap jalan dan program pemerintah, keterbukaan informasi merupakan hal yang wajib dilakukan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut berpartisipasi dan berperan aktif atas jalannya pemerintahan. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mengisyaratkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good government and clean governance) dan bertanggung jawab dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) selaku badan publik berupaya merespon dalam mengimplementasikan UU KIP melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 41A/SK/V/2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik. Tujuan Keputusan Sesjen tersebut yaitu mewujudkan pengintegrasian peranan pengemban fungsi humas, PPID dan unit-unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas dalam memberikan informasi yang diperlukan guna mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis, baik antara pengemban fungsi humas, PPID, dan unit-unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas maupun dengan pihak yang berkepentingan. Aksi Setjen Wantannas dari pelaksanaan UU KIP tersebut membuahkan Keputusan Sesjen Wantannas Nomor Kep/26/Sesjen/III/2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Setjen Wantannas yang menetapkan pejabat eselon II dalam hal ini Kepala Biro Persidangan dan Humas sebagai PPID. Berikut ini adalah struktur organisasi PPID di Setjen Wantannas :
2
Gambar 1. Bagan Organisasi PPID
Sementara itu, dibawah ini merupakan susunan PPID Setjen Wantannas : No
Jabatan
Kedudukan Dalam Tim PPID
1
Sekretaris Jenderal
Pengarah
2
Deputi Pengembangan
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3
Deputi Sistem Nasional
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4
Deputi Pengkajian dan Penginderaan
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5
Deputi Politik dan Strategi
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6
Kepala Biro Persidangan dan Humas
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7
Kepala Bagian Humas
Bidang Pengelolaan Informasi
8
Kasubbag Hubungan Media dan Publikasi
Bidang Pelayanan Informasi
9
Kasubbag Arsip
Bidang Dokumentasi dan Arsip
10
Staf Hubungan Media dan Publikasi
Bidang Pengaduan dan Pelayanan Sengketa
3
Sesuai dengan amanat UU KIP, maka seluruh PPID Setjen Wantannas bertanggung jawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, PPID mempunyai tugas : a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Setjen Wantannas b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip dan pengaduan penyelesaian sengketa. c. Melaksanakan uji konsekwensi terhadap informasi publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi sebagai dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, atau yang disebut sebagai informasi yang dikecualikan. d. Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan da/atau perubahannya, dengan persetujuan atasan PPID. e. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. f. Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan disertai alasannya. g. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala. h. Menyampaikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik ditolak. i. Menyampaikan layanan informasi publik kepada atasan PPID secara berkala.
2. Capaian PPID Setjen Wantannas tahun 2014 Setelah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 41A/SK/V/2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik yang kemudian disusul dengan terbitnya Keputusan Sesjen Wantannas Nomor Kep/26/Sesjen/III/2014 tentang PPID, PPID Setjen Wantannas telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
4
a. Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) yang disahkan melalui Keputusan Sesjen Wantannas Nomor Kep-38/Sesjen/V/2014 tentang SOP Tata Cara Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Setjen Wantannas. b. Penetapan Daftar Informasi Publik (yaitu daftar informasi yang dapat diakses informasinya oleh publik) dan Daftar Informasi yang dikecualikan (daftar informasi yang berdasarkan hasil uji konsekwensi tidak dapat diakses oleh publik). c. Publikasi informasi pada portal Setjen Wantannas (www.dkn.go.id) terkait dengan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala antara lain informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan kinerja, informasi mengenai laporan keuangan dan/atau informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. d. Publikasi informasi seputar PPID pada portal PPID Setjen Wantannas (www.dkn.go.id/ppid) meliputi profile PPID, struktur organisasi PPID, dan formulir permohonan untuk pengguna dan formulir kelengkapan lainnya. e. Sosialisasi mengenai keterbukaan informasi oleh PPID Setjen Wantannas kepada seluruh pegawai pada forum Coffee Morning. f. Rapat koordinasi PPID di lingkungan Setjen Wantannas secara reguler.
3. Kendala dan Rekomendasi Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID di lingkungan Setjen Wantannas adalah sebagai berikut : a. Belum tersedianya anggaran yang dialokasikan khusus untuk PPID Setjen Wantannas sehingga sarana dan prasarana, biaya operasional kegiatan pelayanan, pelatihan untuk meningkatkan pelayanan belum dapat dilaksanakan dengan optimal. b. Belum adanya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai terkait dengan fasilitas pelayanan publik seperti ruang layanan beserta fasilitas komunikasi, lemari arsip, meja dan kursi layanan informasi khusus (desktop information) sebagaimana yang di instruksikan oleh Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5
c. Pemahaman unit kerja tentang esensi keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya terbangun.
Rekomendasi dan tindak lanjut guna peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID di lingkungan Setjen Wantannas adalah sebagai berikut : a. Mengakomodasi kegiatan layanan informasi dalam postur anggaran yang termuat dalam RKA-KL Setjen Wantannas sehingga kegiatan pelayanan publik dapat dilaksanakan lebih optimal. b. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai terkait dengan fasilitas pelayanan publik seperti ruang layanan beserta fasilitas komunikasi, lemari arsip, meja dan kursi layanan informasi khusus (desktop information). c. Pembangunan sistem administrasi dan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi. d. Meningkatkan sosialisasi tentang esensi keterbukaan informasi publik kepada seluruh pegawai dan staf Setjen Wantannas. e. Meningkatkan jejaring dengan PPID Kementerian/Lembaga lainnya agar tercipta mitra kerja guna berbagi pengalaman dalam rangka meningkatkan visi pelayanan.
6
4. Rekapitulasi Layanan Informasi Publik
Permohonan
Waktu rata-rata Pelayanan
1
-
2
Bulan
-
Jumlah
Jumlah Permohonan yang dikabulkan Sepenuhnya
Sebagian
-
-
-
-
-
-
3
-
-
4
-
5
Jumlah permohonan yang ditolak
Alasan permohonan yang ditolak Dikecualikan
Blm dikuasi
Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
Pada tahun 2014 belum ada permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Setjen Wantannas (nihil).
7
5. Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi
Bulan
-
Jumlah Permohonan Keberatan
Tanggapan Atasan PPID atas keberatan Menerima
Menolak
Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi
Hasil Mediasi/Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi
Status Putusan Komisi Informasi
Berhasil
Gagal
Menguatkan atasan PPID
Menguatkan pemohon informasi
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah sengketa informasi sepanjang tahun 2014 tidak ada (nihil). Hal ini sesuai dengan Berita Acara Layanan Sengketa Informasi Publik tahun 2014.
8
6. Penutup Demikian laporan tahunan layanan informasi publik di lingkungan Setjen Wantannas ini disusun sebagai bahan evaluasi pelayanan dalam rangka ikut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Jakarta,
Nopember 2014
PPID Setjen Wantannas
Susiswo Widodo, SE, M.Si(Han) Brigadir Jenderal TNI
9
