Mengakselerasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia FOINI

ROADMAP KOMISI INFORMASI PUSAT

Mengakselerasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

FOINI


Mengakselerasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

Penyusun:

Dessy Eko Prayitno Nisa I. Nidasari

Diterbitkan Oleh: Indonesia Parliamentary Center Jl. Tebet Utara IIID No. 12A, Tebet, Jakarta Selatan http://www.ipc.or.id Didukung Oleh:


BAGIAN 1 Pendahuluan

Konteks

Implementasi keterbukaan informasi publik menghadapi berbagai tantangan besar yang semakin kompleks. Berbagai tantangan tersebut misalnya: pertama, tingkat kepatuhan badan publik yang masih rendah dalam menjalankan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan indikator pembentukan PPID, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melansir data badan publik pemerintah diseluruh Indonesia yang telah membentuk Pejabat Pe ngelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baru sejumlah 32,76%.1 Ke dua, pengguna UU KIP masih dalam jumlah yang sangat kecil. Data putusan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menunjukkan jumlah pemohon infor1. Rekapitulasi jumlah PPID berdasarkan data Dit. Komunikasi Publik, Ditjen IKP Per-1 November 2013, hal.1.

6

ROADMAP KOMISI INFORMASI PUSAT Mengakselerasi Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia

masi hanya 56 identitas dari 227 sengketa yang diputus KI Pusat.2 Khusus Komisi Informasi (KI), berbagai tantangan yang dihadapi antara lain: pertama, belum optimalnya penyelesaian sengketa, baik dari sisi jumlah sengketa yang diselesaikan maupun jangka waktu penyelesaian yang masih melewati ketentuan 100 hari kerja. Data KI Pusat menunjukkan, pada saat berakhirnya masa kerja komisioner periode 20092013 masih terdapat 295 sengketa informasi yang belum diselesaikan dan dari 227 sengketa yang telah diselesaikan melalui ajudikasi dan mediasi, masih terdapat 31% sengketa yang diselesaikan melewati ketentuan 100 hari kerja. Kedua, permasalahan kemandirian. Meskipun Pasal 23 UU KIP mengatur bahwa KI merupakan lembaga independen, tetapi Pasal 29 justru membatasi kemandirian KI dari sisi kelembagaan, sekretariat pendukung dan anggaran. Ketiga, positioning KI dalam isu-isu teraktual. Misalnya, pemberantasan korupsi, transparansi anggaran, transparansi pengelolaan sumber daya alam, Pemilu 2014, dll. Keempat, inisiatif Open Government Partnership (OGP). Roh utama OGP adalah transparansi, tetapi Komisi Informasi belum secara optimal memberikan arah dan desain OGP di Indonesia. Dengan berbagai tantangan di atas, diperlukan berbagai upaya sistematis, integratif, dan fokus dalam mengakselerasi keterbukaan informasi. Oleh karena itu, FOINI menyusun Roadmap KI Pusat versi masyarakat sipil, sebagai masukan bagi KI Pusat 2013-2017 mengakselerasi keterbukaan informasi publik di Indonesia. 2. Hasil eksaminasi 227 Putusan Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013.

Bagian 1 Pendahuluan

Tujuan

Roadmap ini memiliki dua tujuan utama, yaitu: 1. Memberikan arah dan panduan bagi KI Pusat 2013-2017 dalam mengakselerasi keterbukaan informasi publik di Indonesia; 2. Memberikan pijakan bagi KI Pusat 2013-2017 dalam menyusun Rencana Strategi KI Pusat 20132017.

Metodologi

Penyusunan Roadmap ini dilakukan melalui studi literatur, focus group dis cussion (FGD), dan wawancara. Studi literatur dilakukan terhadap dokumendokumen KI Pusat meliputi laporan tahunan, putusan mediasi dan ajudikasi, Renstra KI Pusat 2009-2013, dan Buku: Catatan Masyarakat Sipil terhadap Kinerja Komisi informasi Pu sat Periode 2009-2013. FGD dilakukan untuk menjaring ma sukan masyarakat sipil yang tergabung dalam FOINI, dalam mengakselerasi keterbukaan informasi publik di Indonesia. FGD dengan FOINI dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: per tama, tanggal 25 Oktober 2013 di Hotel Harris Jakarta. Kedua, tanggal 16 November 2013 di kantor YAPPIKA. Selain itu, FGD juga dilakukan dengan KI Pusat 2013-2017 di Hotel Treva

7

8


Jakarta pada tanggal 1 – 2 November 2013, yang kemudian dilakukan in-depth interview terhadap 7 (tujuh) anggota KI Pusat 2013-2017 dalam kurun waktu 1 bulan, yaitu tanggal 9 – 23 Desember 2014.

Kerangka Roadmap

Sebagai sebuah organisasi, KI Pusat tidak lepas dari siklus organisasi. Untuk meningkatkan eksistensi dan kepercayaan publik, KI Pusat perlu mengembangkan kompetensi internal organisasi yang mampu me ningkatkan kinerja KI Pusat dalam mengakselerasi keterbukaan informasi publik di Indonesia. Roadmap ini akan berfokus pada: pertama, meningkatkan kompetensi internal KI Pusat. Peningka tan kompetensi internal organisasi dilakukan dengan mempersiapkan berbagai keunggulan internal sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang KI Pusat. Kedua, meningkatkan kinerja KI Pusat dalam mengakselerasi keterbukaan informasi publik di Indonesia, dengan menginisiasi dan melaksanakan program-program keterbukaan informasi publik yang menyasar badan publik, masyarakat, dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.


BAGIAN 2 Peran Komisi Informasi

Transisi demokrasi di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1998, merupakan titik balik perubahan paradigma pemerintah yang tertutup berkembang ke arah penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good go vernance), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipasi aktif masyarakat penyusunan kebijakan publik. Salah satu demokrasi tersebut adalah UU KIP. Kehadiran UU KIP menegaskan dan memperjelas amanat Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 bahwa informasi merupakan hak asasi setiap warga negara yang wajib disediakan negara kepada warganya dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingku ngan sosialnya. UU KIP merupakan undang-undang pertama yang mengatur prosedur pemenuhan hak warga negara atas

10


informasi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh badan publik. Pemenuhan hak warga negara atas informasi tersebut diharapkan akan mencapai tujuan UU KIP sebagaimana diamanatkan Pasal 3, yaitu sebagaimana diilustrasikan di Gambar 1. Apabila dicermati, ilustrasi gambar, selama hampir 4 (empat) tahun UU KIP berlaku efektif, tujuan sebagaimana diamanatkan Pasal 3 baru pada tujuan-1, pembentukan infrastruktur pengelolaan dan pelayanan informasi publik (32,76%) dan tujuan-2, pemenuhan sebagian kecil hak masyarakat atas informasi (818 sengketa informasi publik, dan 70% di antaranya sengketa prosedural). Komisi Informasi, sebagai lembaga mandiri yang dibentuk untuk melaksanakan UU KIP, memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan Pasal 3 UU KIP. KI Pusat 2009-2013 telah mencapai 2 (dua) tujuan UU KIP, meskipun belum optimal, yaitu pembentukan infrastruktur pengelolaan dan pela yanan informasi dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Oleh karena itu, KI Pusat 20132017 harus mampu menyelesaikan tujuan 1 dan 2 tersebut hingga tuntas dan memulai langkah untuk mencapai tujuan 3 dan 4.

Gambar 1

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN Penyelenggaraan Negara yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan

Hak mengetahui pembuatan, pelaksanaan dan alasan kebijakan publik Pengelolaan dan pelayanan informasi yang baik di

BADAN PUBLIK

TRANSPARANSI

1

2

Sumber: Ahmad Alamsyah Saragih, 2011.

Peran serta dalam pembuatan kebijakan publik

AKUNTABILITAS

PARTISIPASI

4

3

5


BAGIAN 3 Analisa Tantangan

Berdasarkan Buku: Catatan Masya rakat Sipil terhadap Kinerja Komisi informasi Pusat Periode 2009-2013. Terdapat dua fokus tantangan yang dihadapi KI Pusat 2009-2013, yaitu tantangan internal organisasi dan tantangan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang KI Pusat.

A. Tantangan Pada Internal Organisasi

Berbagai tantangan yang berpe ngaruh pada kompetensi internal KI Pusat, yaitu:3 1. Kualitas dan skill staf sekretariat masih perlu ditingkatkan baik staf sekretariat dari unsur PNS maupun non PNS. Beberapa hal yang membuat kualitas dan staf sekretariat dari unsur PNS perlu 3. Prayitno, Dessy Eko, Nisa Istiqomah dan Arbain, Catatan Masyarakat Sipil terhadap Kinerja Komisi Informasi Pusat (Jakarta: Indonesian Parliamentary Center,2013), hal. 3337.

Bagian 3 Analisa Tantangan

ditingkatkan adalah: Pertama, staf PNS akan bertugas sebagai panitera dalam penyelesaian sengketa informasi, halmana merupakan tugas yang benar-benar baru bagi staf PNS, se hingga berimplikasi pada proses penyelesaian sengketa. Kedua, staf PNS yang ditempatkan di Komisi Informasi Pusat merupakan staf yang secara kapasitas tidak sesuai dengan kebutuhan Komisi Informasi Pusat. Adapun untuk unsur staf sekretariat non PNS, minimnya program pengembangan kapasitas untuk me ningkatkan kemampuan mereka mengakibatkan sekretariat belum mampu mendukung secara optimal kinerja Komisi Informasi Pusat. 2. Upaya peningkatan kompetensi staf Sekretariat dan anggota Komis Informasi Pusat tidak berjalan optimal. Pelatihan terhadap staf Se kretariat maupun anggota Komisi Informasi telah dijalankan, namun belum terprogram secara sistematis dan berkesinambungan. 3. Implementasi aturan internal (SOP) yang dimiliki Komisi Informasi Pusat juga belum secara optimal dilakukan. 4. KI Pusat belum memiliki bagian penelitian dan pengembangan (Litbang) yang meliputi koleksi buku, penelitian, jurnal ilmiah, dokumentasi dokumen sengketa, perpustakaan dan sumber daya yang dialokasikan secara khusus untuk menjalankan fungsi tersebut. Sebagai lembaga yang tugas utamanya adalah penyelesaian sengketa informasi, sangatlah penting bagi Komisi Informasi Pusat untuk memiliki Litbang yang dapat mendukung penelitian-penelitian

13

14


dalam rangka penyelesaian sengketa informasi dan penyusunan kebijakan di bidang keterbukaan informasi. 5. Ketidakmandirian sekretariat. Pasal 29 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh pemerintah. Konsekuensi pasal ini adalah sumber daya manusia yang akan menjadi staf sekretariat Komisi Informasi ditentukan secara sepihak oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas yang dibutuhkan untuk mendukung tupoksinya. Selain itu, masalah lain yang dapat dipetakan adalah ketidakmandirian anggaran. Pasal 29 ayat (6) menyebutkan bahwa anggaran Komisi Informasi Pusat berasal dari APBN, namun dalam pelaksanaannya, anggaran APBN tidak langsung mengalir ke Komisi Informasi Pusat, tetapi melalui Kominfo terlebih dahulu. Bahkan dalam perencanaan anggaran, Komisi Informasi Pusat terbatas pada pagu anggaran yang sudah ditetapkan oleh Kominf o. Hal ini menyebabkan Komisi Informasi Pusat tidak dapat leluasa merencanakan berbagai kegiatan dan aktivitas yang diperlukan karena terbatas pada pagu anggaran. Selain itu, pagu anggaran yang dialokasikan untuk Komisi Informasi Pusat tidak memadai. Sebagai contoh, Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013 pernah terpaksa menunda penyelesaian beberapa sengketa informasi karena keterbatasan biaya.


Berbagai permasalahan internal organisasi di atas sangat berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, yaitu dalam hal penyelesaian sengketa informasi, penyusunan regulasi, sosialisasi, edukasi, dan advokasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik ke badan publik dan masyarakat.

B. Tantangan Pada Kinerja KI Pusat dalam Menjalankan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Berbagai tantangan yang berpe ngaruh pada kinerja KI Pusat dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, yaitu:4 1. Penyelesaian sengketa informasi. Dari sisi kuantitas, penyelesaian sengketa cukup baik. Per 26 Desember 2012, dari 818 permohonan sengketa informasi publik, Komisi Informasi Pusat telah berhasil menyelesaikan 532 (64%) sengketa, dan 295 sengketa (35%) masih dalam proses penyelesaian.5 Dari sisi kualitas, putusan Komisi Informasi Pusat cukup baik. Hal ini dilihat dari angka putusan Komisi Informasi Pusat yang diajukan keberatan ke pengadilan 4. Ibid.hal. 33-37. 5. Laporan Tahunan KI Pusat Tahun 2012, Bagian Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 6. Ibid.

15

16


hanya sebesar 2%6, yang berarti bahwa para pihak telah puas dengan putusan Komisi Informasi Pusat. Namun demikian, dari segi jangka waktu penyelesaian, Komisi Informasi Pusat belum optimal. Masih terdapat 31% sengketa informasi yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 100 hari kerja. Hal Ini tidak sesuai dengan asas cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PerKI 2/2010. 2. Pelaksanaan fungsi pembentukan regulasi oleh Komisi Informasi Pusat sudah baik. Namun demikian, Komisi Informasi Pusat perlu secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap regulasi-regulasi yang mereka keluarkan demi perbaikan implementasi UU KIP di Indonesia. Selain itu, Komisi Informasi Pusat harus lebih jeli lagi dalam mengeluarkan kebijakan yang revolusioner. Hal ini sebagaimana SEKIP 1/2011 yang mendorong publikasi DIPA/RKAKL. Kebijakan-kebijakan se nada perlu terus dikeluarkan, sehingga dapat mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. 3. Edukasi Komisi Informasi Pusat terhadap badan publik dan masyarakat belum optimal. Ini didasarkan pada: pertama, ketaatan badan publik untuk melaksanakan UU KIP masih rendah. Berdasarkan data Kominfo, badan publik diseluruh Indonesia yang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baru sejumlah 32,76%.7 Pun demikian, apabila dilihat dari badan publik ditingkat pusat yang menjadi tanggung jawab Komisi Informasi 4. Dit. Komunikasi Publik, op.cit., hal.1.


Pusat, baru sekitar 43% yang telah membentuk PPID. Kedua, dilihat dari data putusan Komisi Informasi Pusat, jumlah pemohon informasi hanya 56 identitas dari total 227 sengketa yang diselesaikan Komisi Informasi Pusat. Arti nya bahwa sosialisasi Komisi Informasi Pusat belum menyentuh kalangan luas. 4. Tugas membangun jaringan strategis belum optimal dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat. Bahkan kemitraan strategis luar negeri sama sekali tidak terbangun meskipun hal ini telah dicanangkan untuk dicapai pada tahun 2012 berdasarkan dokumen Renstra Komisi Informasi Pusat Periode 2010-2013. Sedangkan kemitraan strategis dalam negeri, Komisi Informasi Pusat belum mampu menginisiasi dan mengelola jaringan kerja, terutama dari media dan organisasi masyarakat sipil (OMS). Jaringan kerja yang terbentuk dengan OMS terjadi lebih karena hubungan personal anggota Komisi Informasi Pusat dengan OMS dibanding secara kelembagaan Komisi Informasi Pusat.

17


BAGIAN 4 Roadmap KI Pusat 2013-2017

Berangkat dari tantangan sebagaimana diuraikan pada Bagian 3, FOINI menyusun roadmap KI Pusat sebagai berikut:

A. Peningkatan Kompetensi Internal Organisasi No. 1.

Program Kegiatan Mengembangkan sistem knowledge management/litbang di Komisi Informasi.

Indikator Keberhasilan (1) adanya penelitian/riset strategis guna mendukung kualitas putusan sengketa informasi dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat; (2) adanya forum-forum kajian reguler dalam rangka penyelesaian sengketa informasi dan pengembangan kapasitas komisioner serta staf ahli; (3) terbangunnya jaringan expert keterbukaan informasi publik di berbagai sektor (mis. lingkungan, anggaran negara, industri ekstraktif, korupsi, pertahanan dan keamanan negara dll); (4) adanya riset implementasi UU KIP secara berkala sehingga diketahui peta implementasi, permasalahannya, dan strategi percepatan implementasi UU KIP.

Bagian 4 Roadmap KI Pusat 2013-2017

No.

Program Kegiatan

19

Indikator Keberhasilan

2.

Memperbaiki administrasi penyelesaian sengketa.

(1) adanya hari-hari khusus untuk sidang penyelesaian sengketa; (2) dilaksanakannya SOP administrasi penyele saian sengketa; (3) adanya sistem administrasi sengketa berbasis teknologi informasi yang dapat diakses melalui internet; (4) menurunnya jumlah sengketa yang diselesaikan lebih dari 100 hari.

3.

Pengembangan kapasitas kepanite raan dan kesamaan struktur kepaniteraan Komisi Informasi.

(1) adanya kurikulum dan modul pelatihan sengketa bagi panitera Komisi Informasi; (2) adanya program pelatihan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) secara reguler baik dalam hal ajudikasi maupun mediasi, yang melibatkan Komisi Informasi Provinsi yang sistematis dan berkesinambungan; (3) adanya kerjasama dengan Mahkamah Agung dalam peningkatan kapasitas kepaniteraan; (4) Adanya kesamaan struktur kepaniteraan antara Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah.

4.

Advokasi indepen densi lembaga Komisi Informasi.

(1) Adanya riset untuk mengkaji isu kemandirian lembaga Komisi Informasi; (2) Adanya kerja sama dengan Kemendagri, Kemenkeu, Kominfo, KemenPAN untuk advokasi independensi sekretariat dan anggaran atau amandemen Pasal 29 UU KIP.

5.

Restrukturisasi organisasi.

(1) adanya pembagian/pembidangan kerja berbasis fungsi; (2) rekrutmen panitera, staf ahli,asisten ahli dan staf administrasi non PNS yang memiliki kapasitas yang dapat mendukung kinerja Komisi Informasi Pusat

20

No.


Program Kegiatan


6.

Meningkatkan pela (1) Adanya Sistem Pelayanan Informasi berbasis yanan informasi publik teknologi informasi untuk menge-track proses di lingkungan Komisi permohonan informasi; Informasi Pusat. (2) Adanya SOP tata cara uji konsekuensi.

7.

Image Building Komisi (1) Adanya newsletter yang terbit setiap bulan dan Informasi Pusat. rilis yang memberikan update kepada publik tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan Komisi Informasi Pusat; (2) Adanya jurnal ilmiah Komisi Informasi Pusat yang berisi kajian keterbukaan informasi publik dan eksaminasi putusan Komisi Informasi; (3) Pemanfaatan secara optimal forum media gathering; (4) Komisi Informasi Pusat perlu secara pro-aktif menyikapi isu-isu strategis yang menjadi perhatian publik; (5) Adanya advetorial yang lebih berkualitas dari segi konten dan pengemasan.

B. Mendorong Kinerja KI Pusat dalam Menjalankan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenangnya No. 1.

Program Kegiatan Mengembangkan KI Prudensi.

Indikator Keberhasilan (1) Adanya yurisprudensi putusan Komisi Informasi (kodifikasi putusan Komisi Informasi); (2) Tersedianya database informasi terbuka dan dikecualikan dalam peraturan perundangundangan, yang dapat menjadi rujukan bagi Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa dan bagi badan publik dalam melakukan klasifikasi informasi yang terbuka dan dikecua likan).


No.

Program Kegiatan

21


2.

Meningkatkan kepatuhan badan publik pada putusan Komisi Informasi.

Dilakukannya monitoring terhadap pelaksanaan putusan Komisi Informasi untuk menilai kepatuhan badan publik terhadap putusan tersebut.

3.

Monitoring dan evaluasi terhadap regulasi serta kebijakan yang telah dikeluarkan.

(1) Perluasan target monitoring dan evaluasi terhadap implementasi regulasi dan kebijakan yang terkait dengan keterbukaan informasi; (2) Pembenahan metodologi dan indikator Rating Badan Publik.

4.

Menyusun pedoman uji konsekuensi.

(1) Adanya riset untuk mengkaji isu kemandirian lembaga Komisi Informasi; (2) Adanya kerja sama dengan Kemendagri, Kemenkeu, Kominfo, KemenPAN untuk advokasi independensi sekretariat dan anggaran atau amandemen Pasal 29 UU KIP.

5.

Mendorong lahirnya (1) Adanya kebijakan inovatif yang mampu menkebijakan inovatif dorong badan publik untuk membuka informasi yang mampu mengaksecara pro-aktif di berbagai isu yang sedang selerasi keterbukaan menjadi perhatian publik; informasi. (2) Adanya petunjuk teknis tentang tata cara pengemasan informasi sehingga dapat lebih mudah dimengerti masyarakat (mis. petunjuk teknis tata cara pengemasan informasi dana BOS, Amdal, anggaran, dll).

6.

Amandemen UU KIP.

7.

Mendorong sosialisasi (1) adanya strategi dan tools sosialisasi sesuai UU KIP dan peraturan dengan target sosialisasi dan edukasi; pelaksananya yang (2) Dilibatkannya Tenaga Ahli Komisi Informasi, lebih masif, tersislembaga-lembaga lain seperti OMS, dan figur tematis, dan berkelanpublik untuk melakukan sosialisasi dan edukasi;

(1) Adanya identifikasi dan tabulasi problem implementasi UU KIP dan usulan perbaikan; (2) Adanya naskah akademis revisi UU KIP; (3) Adanya draft revisi UU KIP.

22

No.


Program Kegiatan


jutan kepada badan publik dan masyarakat.

(3) Adanya pendampingan kepada masyarakat agar mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat; (4) Dilakukannya sosialisasi keterbukaan informasi ke murid SD, SMP, SMA, Mahasiswa dan masyarakat marginal.

8.

Akselerasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi di seluruh provinsi di Indonesia dan penguatan kapasitas Komisi Informasi Provinsi yang telah ada.

(1) Terbentuknya Komisi Informasi di: a. Sumatera Barat b. Kalimantan Barat c. Kalimantan Selatan d. Kalimantan Utara e. Sulawesi Tenggara f. Sulawesi Barat g. NTT h. Maluku i. Maluku Utara j. Papua k. Papua Barat (2) Penyempurnaan panduan seleksi Komisi Informasi; (3) Adanya pengaturan indikator “jika dibutuhkan” dalam pembentukan Komisi Informasi ditingkat Kabupaten/Kota (Pasal 24 ayat (1) UU KIP; (4) Adanya program peningkatan kapasitas Komisi Informasi Provinsi di bidang PSI (mediasi dan ajudikasi).

9.

Penguatan Fungsi Pe- (1) Adanya program peningkatan kapasitas mediator nyelesaian Sengketa dan ajudikator yang berkesinambungan; Informasi. (2) Adanya Sistem Informasi Penanganan Sengketa yaitu sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi untuk menge-track proses penyelesaian sengketa; (3) Pelaksanaan mandat Perki 1/2013:


No.

Program Kegiatan

23

Indikator Keberhasilan a. Prasyarat mediator pembantu; b. Tata cara persidangan melalui pertemuan tidak langsung; c. Tata cara pemeriksaan setempat; d. Ketentuan lebih lanjut tentang permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik; e. Komisi Informasi yang berwenang menyelesaikan sengketa apabila badan publiknya adalah Komisi Informasi (peraturan tentang zonasi); f. Proses mediasi dengan alat komunikasi. (4) Adanya pedoman atribut persidangan yang berlaku untuk semua Komisi Informasi. Pedoman ini mengatur keseragaman pakaian ajudikator, warna meja, ukuran ruangan dan lain-lain.

10.

Menentukan arah dan desain OGP Indonesia.

Terlibatnya Komisi Informasi Pusat dalam perumusan Rencana Aksi OGP Indonesia.

Mengakselerasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia FOINI

Recommend Documents