www.parlemen.net
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 9 September 2008 Oleh juru bicara Fraksi PPP DPR RI : Drs. H. A. Kurdi Moekri Nomor Anggota : A-29 Assalamu’alaikum Wr. Wb. Yang terhormat Pimpinan Sidang Paripurna. Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI. Yang terhormat Rekan-rekan Anggota DPR RI; dan Hadirin yang berbahagia. Pertama kali ijinkanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal-afiat untuk mendengarkan Pendapat Akhir fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Ombudsman Republik Indonesia yang beberapa saat lagi akan dimintai persetujuannya untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya sholawat teriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasul akhr zaman Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga para sahabatnya dan seluruh umatnya. Semoga kita diberikan kemampuan untuk secara terus menerus mentauladani, mewarisi, dan mengatualisasikan nilai-nilai perjuangannya dalam masa kekinian, sehingga di akhir kelak diakui sebagai umatnya yang setia dan memperoleh syafa’atnya. Amin. Sidang Dewan yang berbahagia. Salah satu dekade era reformasi kita lalui, slah satu kemajuan yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah semakin kukuhnya upaya untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara hukum. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia bukanlah negara
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
kekuasaan tetapi merupakan negara hukum yang demokratis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat, reformasi birokrasi pemerintahan negara mutlak dilakukan. Ketiga cabang kekuasaan negara yaitu: lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif sebagai penyelenggara kekuasaan negara merupakan tiga pilar yang sangat menentukan arah dan pencapaian tujuan negara. Agar penyelenggara berjalan pada track yang benar, penerapan mekanisme check and balance dan prinsip clean government and good governance harus dijalankan sebagai metoda kontrol struktural dan fungsional terhadap penyelenggara negara. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa disfungsinya mekanisme kontrol terhadap kontrol penyelenggara negara telah mengakibatkan penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktek maladministrasi seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah menjerumuskan bangsa ini dalam krisis yang berkepanjangan. Praktek maladministrasi yang terstruktur dan dan berjalan cukup lama telah menjadi sub-kultur dalam birokrasi pemerintahan negara yang cukup sulit untuk dieliminasi hingga saat ini. Ungkapan “jika masih bisa dipersulit untuk apa dipermudah” atau “biasalah buat orang dalam, kalau nggak dipotong atau kita memberikan setoran di dalam, mana bisa kita dapat proyek ini” masih cukup akrab di telinga kita. Akibat praktek birokrasi seperti ini, dapat dipastikan bahwa hak-hak warga negara akan infra struktur yang berkualitas dan pelayanan publik yang bermutu sangat sulit direalisasikan. Hal ini juga disebabkan karena belum adanya stanadrisasi pelayanan publik yang menjadi acuan bagi seluruh instansi pelayanan publik, misalkan dari segi waktu, umpamanya penyelesaian sertifikat 3 bulan, KTP 1 minggu, SIM 1 hari dan seterusnya. Oleh karena itu upaya melakukan reformasi birokrasi penyelenggara negara dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN merupakan suatu keniscayaan dengan meningkatkan mutu aparatur penyelenggara negara dan penegakan prinsipprinsip pemerintahan yang baik. Selain itu yang tidak kalah pentingnya diperlukan adanya suatu lembaga eksternal yang secara efektif dapat melakukan pengawasan terhadap tugas penyelenggara negara dan pemerintahan. Dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan mutu pelayanan publik secara lebih terukur. Oleh karena itu, Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga independen yang dalam RUU ini didefinisikan sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, memiliki peran yang sangat penting guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
Sidang Dewan yang berbahagia. Dengan luasnya ruang lingkup dan cakupan kewenangan Ombudsman tersebut, Fraksi PPP berpandangan hal ini dimaksudkan agar berbagai keluhan dan pengaduan yang datang dari masyarakat berkaitan dengan keluhan pelayanan publik dapat terakomodir dalam lembaga ini. Namun di sini lain dengan luasnya cakupan kewenangan ini menuntut agar Ombudsman RI memiliki struktur dan mekanisme kerja yang efesien dan efektif untuk menindaklanjuti berbagai jenis laporan masyarakat. Fraksi PPP berpendapat agar dapat berjalan lebih efektif, secara hierarkis Ombudsman RI dituntut memiliki perwakilan di setiap Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia. Sehingga berbagai masalah dan keluhan terkait dengan pelayanan publik dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dalam menjalankan tugasnya, RUU ini telah menetapkan pedoman bagi Ombudsman RI agar dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dalam memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi dengan menerapkan asas kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Pedoman ini akan menfasi peran Ombudsman RI agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan senantiasa berlandaskan pada hukum. Dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik, Fraksi PPP menekankan Ombudsman RI harus menjadi benchmark bagi lembaga penyelenggara negara dan pemerintah lainnya dalam memberikan pelayanan publik. Karena itu prinsip kemudahan, kesederhanaan, ketepatan waktu, kepuasan, dan kepastian harus dirasakan oleh setiap warga masyarakat yang menyampaikan laorannya dan hasil yang telah dicapai oleh Ombudsman RI atas laporan tersebut. Ombudsman RI diharapkan mampu menciptakan budaya birokrasi yang benar-benar baru yang bebas KKN dan memberikan kepuasan bagi kliennya. Harapan agar Ombudsman RI benar-benar dapat menjalankan kewenangannya dengan efektif dan memuaskan bagi masyarakat didukung oleh RUU ini antara lain; - Pada Pasal 10 disebutkan : Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan. Diinterogasi, dituntut, atau digugat dimuka pengadilan. - Pada Pasal 31, Ombudsman dapat menjalankan kewenangan secara efektif diberikan hak untuk menghadirkan terlapor dan saksi secara paksa (subpoena power). - Pada Pasal 44, adanya ketentuan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar) bagi setiap orang yang menghalang-halangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan. - Pada Pasal 38, ketentuan yang menyebutkan bahwa terlapor dan atasan wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Apabila rekomendasi ini tidak dilaksanakan dapat mempublikasikan atasan terlapor dan menyampaikan laporan ini kepada DPR dan Presiden.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
Berbagai ketentuan di atas akan memberikan keleluasaan bagi Ombudsman untuk menjalankan tugasnya, terutama dalam memperoleh keterangan dari saksi dan terlapor serta hasil dari tindak lanjut yang dilakukan oleh Ombudsman. Dengan demikian diharapkan akan memberikan nilai efesien dan efektifitas yang lebih tinggi bagi Ombudsman dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sidang Dewan yang berbahagia. Menyadari tugas dan kewenangan Ombudsman yang amat sangat penting untuk mendorong penerapan prinsip clean government and good governance dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan guna meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik, maka faktor kepemimpinan Ombudsman (manusia) sejumlah 9 orang sebagai pelaksananya menjadi penting pula. RUU ini secara normatif telah memberikan pedoman tentang syarat dan tata cara pengisian jabatan ini melalui seleksi awal yang dilakukan ole panitia seleksi yang dibentuk Presiden terdiri atas; unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan anggota masyarakat. Panitia seleksi kemudian mengajukan 18 orang kepada DPR untuk dipilih sebanyak 9 orang. Dari berbagai proses pengajuan nama-nama yang diajukan leh panitia seleksi dalam pengisian jabatan publik, kami memperhatikan adanya ketidakjelasan metoda dan kurang terbukanya proses seleksi yang dilakukan. Karenanya, Fraksi PPP mengingatkan kembali agar dalam tahap awal pemilihan yang dilakukan oleh panitia seleksi hendaknya dilakukan secara transparan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Sehingga figur-figur yang diajukan ke DPR yang akan mengii kepemimpinan Ombudsman benar-benar memenuhi kualifikasi, kompetensi dan harapan masyarakat. Untuk membangun akuntabilitas kelembagaan, RUU ini mentapkan bahwa Ombudsman menyampaikan laporan berkala setiap 3 bulan sekali, laporan tahunan secara khusus kepada DPR dan Presiden tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Ketentuan ini akan mendorong bekerjanya Ombudsman lebih efektif dan transparan. Yang terhormat Pimpinan Sidang Paripurna. Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI. Yang terhormat Rekan-rekan Anggota DPR RI; dan Hadirin yang berbahagia. Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah kami uraikan di atas, seraya bertawakal kepada Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fraksi PPP menyatakan persetujuannya atas RUU Ombudsman Republik Indonesia ditetapkan menjadi Undang-Undang. Kami berharap, dengan telah disahkannya RUU ini menjadi Undang-Undang akan mendorong lebih cepat agar upaya reformasi birokrasi penyelenggara negara
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
secara komprehensif dengan penerapan prinsip clean government and good governance dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik. Akhirnya, demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PPP atas RUU ini kami sampaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Sidang, Rekanrekan anggota Dewan, Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya atas kerjasama dalam menyelesaikan pembahasan RUU ini sehingga dapat berjalan dengan demokratis. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat Komisi III yang telah memfasilitasi pembahasan atas RUU ini, serta kepada insan pers yang telah meliputi kegiatan ini. Billahitaufiq walhidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Jakarta, 9 September 2008 PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Sekretaris,
K e t u a,
LUKMAN HAKIM SAIFUDIN
SUHARSO MONOARFA
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
