FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG Jl. Letnan Tukiyat Telp. (0293) 788003 – 788004 Fax. (0293) 789257 Kota Mungkid 56511

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TERHADAP NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RSUD KABUPATEN MAGELANG

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam Indonesia Raya a. Yang terhormat Saudara Bupati Magelang dan Wakil Bupati; b. Yang kami hormati Saudara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Yang kami hormati Plt. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, Asisten,

Kepala

Badan,

Dinas,

Bagian

dan

Jajaran

Eksekutif

Pemerintah Kabupaten Magelang; d. Yang kami hormati para tamu undangan serta rekan-rekan wartawan yang berbahagia.

1 | Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra

Sidang Dewan yang terhormat, Pertama-tama, ijinkanlah kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) mengajak segenap peserta sidang untuk senantiasa bersyukur atas karunia Allah SWT, dengan limpahan rahmaan rohiimNya,

kita

bersama-sama

dapat

menghadiri

Sidang

Paripurna

penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Nota Keuangan Rancangan

Perubahan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RSUD Kabupaten Magelang pada hari Jum’at, 10 Oktober 2014 dalam keadaan sehat wal ‘afiat, bahagia sejahtera lahir maupun bathin. Sholawat serta salam, semoga terlimpahkan sebagai hak Ilahiah bagi Rohmatal Lil ‘Alamiin Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga beserta para Sahabat, para Tabi’in dan tidak lupa bagi kita semua yang dalam bentuk dan cara kita masing-masing berupaya mengikuti setiap jejak yang dicontohkannya sehingga kita memiliki dasar yang kuat dalam mengemban amanah masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Magelang.

Sidang Dewan yang terhormat, Terimakasih kami sampaikan kepada saudara Pimpinan Sidang, atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RSUD Kabupaten Magelang. Terimakasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan penjelasan secara singkat Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan


Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RSUD Kabupaten Magelang pada hari Kamis, 9 Oktober 2014. Terimakasih kami sampaikan kepada peserta sidang, khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir, ini menjadi salah satu bukti bahwa kita memiliki komitmen untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi kemantapan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah kedepan, sebagaimana yang disampaikan Saudara Bupati mengawali sambutannya bahwa DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Selanjutnya

kami

menyampaikan

juga

ucapan

selamat

atas

terealisasinya sebagian promosi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Kami Fraksi Partai Gerindra berharap, promosi terhadap individu seseorang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah. Serta dalam kinerjanya dapat mendorong berkembangnya koordinasi juga terciptanya kerjasama dalam membangun komitmen sebagai landasan operasional dan tidak hanya melihat casing/profil luarnya saja supaya tidak terjebak pada kepentingan yang sesaat. Begitu juga dalam rotasi dan mutasi, semoga betul-betul merupakan bagian dari sistem pembinaan aparatur dan penataan struktur organisasi secara berkesinambungan, yang mana hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya penyegaran untuk meningkatkan kinerja organisasi sekaligus pelayanan publik yang semakin berkualitas. Dan

kami

Fraksi

Partai

Gerakan

Indonesia

Raya

(GERINDRA)

menekankan secara khusus kepada Saudara Bupati, bahwa promosi, rotasi dan mutasi tersebut bukanlah merupakan bagian dari ekses dalam Pemilu Kepala Daerah maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu. Sehingga apabila promosi, rotasi dan mutasi PNS yang telah terealisasi dikemudian waktu justru mengakibatkan keresahan, Saudara Bupati untuk meninjau kembali keputusannya.


Sidang Dewan yang terhormat, Sebelum memasuki pemandangan umum ini, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) perlu menyampaikan hal-hal penting, terkait dengan kondisi kekinian, diantaranya pertama kami mengucapkan “Taqabbalallahu hajjahum wa ghafara dzanbahum wa akhlafa ‘alaihum nafaqatahum” kepada seluruh Jama’ah Haji Kabupaten Magelang yang saat ini telah menyelesaikan Rukun dan Wajib Hajinya. Kami

Fraksi

Partai

Gerakan

Indonesia

Raya

(GERINDRA)

juga

mendo’akan semoga dalam kepulangannya ke tanah air, di Kabupaten Magelang, seluruh Jama’ah Haji diberikan kesehatan dan keselamatan kembali

ditengah-tengah

keluarga

dan

masyarakat

serta

dapat

beraktifitas seperti biasanya. Kedua, pada musim kemarau yang sangat panjang ini, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) menghimbau serta mengajak seluruh elemen masyarakat terutama yang bertempat tinggal di wilayah rawan air bersih untuk mengatur pemanfaatan air bersih seefisien mungkin secara bersama-sama dan mewaspadai terhadap kemungkinan bahaya kebakaran serta wabah penyakit yang biasanya menyertai musim kemarau. Akhir-akhir ini, Pemerintah Daerah melalui BPBD Kabupaten Magelang telah melakukan dropping air bersih dibeberapa wilayah rawan kekeringan, kami berharap kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus menerus dalam mendistribusikan air bersih hingga musim hujan tiba. Hal tersebut tidaklah harus menunggu pengajuan

bantuan

dari

masyarakat,

karena

Pemerintah

Daerah

memahami betul permasalahan masyarakat yang ada. Selain itu, air sebagai sumber kehidupan masyarakat yang mana keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) mendorong Pemerintah Daerah untuk membuatkan payung hukum terkait dengan pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan air dan aset baik perpipaan dan bak-bak penampungan air yang sumber daya airnya diambilkan dari batas wilayah administrasi lain. Keprihatinan kami melihat bagaimana sebuah anggaran untuk pengadaan ketersediaan air bersih yang cukup besar bagi 1 (satu) wilayah administrasi, akhirnya menimbulkan permasalahan sosial antar wilayah administrasi karena pengadaan sumber daya air tidak diambilkan secara langsung dari


wilayah administrasi tersebut. Payung hukum ini menjadi sangat penting untuk

menghindari

sengketa

kepentingan

dalam

pengelolaan

dan

pemanfaatan air bersih yang ada. Ketiga, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) kembali prihatin dengan peredaran minuman keras yang menimbulkan korban begitu banyak, beberapa hari yang lalu. Tentu yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana peran aktif Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak Kepolisian secara tegas mengatur, menekan dan mencegah peredaran minuman beralkohol ilegal, karena dalam Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Bab III Pasal 3 dan Pasal 4 telah diatur prosedur penjualannya. Dan sebagaimana kita semua pahami secara sosial, warga masyarakat Kabupaten

Magelang

tidak

memiliki

budaya

meminum

minuman

beralkohol, namun dalam kenyataannya peredaran minuman beralkohol ini secara ilegal cukup banyak ditemukan. Tentu kondisi tersebut menimbulkan keresahan dan kecemasan di tengah masyarakat, sebagai salah satu penyakit masyarakat.

Sidang Dewan yang terhormat, Setelah mencermati dan mempelajari Nota Keuangan dan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RSUD Kabupaten Magelang, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan ketulusan hati, terdorong memberikan kritik atau sumbangsih pemikiran kepada Saudara Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang demi terwujudnya sebuah anggaran yang benarbenar dapat mendorong terciptanya efektifitas kinerja pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas.

Sidang Dewan yang terhormat, Adapun kritik atau sumbangsih pemikiran terkait dengan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan


Dana Cadangan Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RSUD Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut: Pertama,

Nota

Keuangan

dan

Raperda

Perubahan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2014 yang disampaikan Saudara Bupati pada 3 (tiga) bulan menjelang berakhirnya tahun 2014 tentu memiliki ekses negatif, setidaknya terganggunya pelayanan publik. Akan tetapi, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

(GERINDRA)

bisa

memaklumi

hal

tersebut

seiring

dengan

pemenuhan Alat Kelengkapan DPRD belum lama ini ditetapkan secara keseluruhan. Komitmen kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) secara bersama-sama dengan seluruh fraksi DPRD yang ada tentu memiliki fungsi dan peran sangat strategis, sehingga secara serius akan mengawal kebijakan publik yang partisipatif dan menyejahterakan masyarakat, sampai mengawal pelaksanaan kebijakan di lapangan bekerjasama

dengan

Pemerintah

Daerah.

Untuk

itu,

kami

mempertanyakan masalah efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran tersebut hingga akhir tahun 2014, yang waktu realisasinya sangat singkat atau pendek? Mohon penjelasan? Selanjutnya Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pembentukan

Dana

Cadangan

Pengadaan

Tanah

untuk

Pembangunan RSUD Kabupaten Magelang yang sebelumnya tidak terdapat dalam RPJMD, kenapa tiba-tiba muncul dalam KUA PPAS Perubahan APBD meskipun secara yuridis kebijakan dalam Permendagri Nomor

27

Tahun

2013

tentang

Pedoman

Penyusunan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dimungkinkan menampung program, kegiatan yang baru maupun kegiatan yang mengalami perubahan. Mohon penjelasan? Kemudian menyikapi pemotongan anggaran sebesar 11,8% dari APBN berdasar surat Ditjen Kemendagri No. 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 tentang pemotongan DUB PNPM tahun 2014 sebesar 11,8% sebagai tindak lanjut Inpres No. 4 Tahun 2014 tentang Langkah Penghematan dan

Pemotongan

pelaksanaan

APBN

Belanja 2014.

Kementerian/Lembaga

dalam

rangka

Permasalahan

adalah

bahwa

utama


pemotongan

dilakukan

ditengah

pelaksanaan

program

sehingga

menyebabkan mata kegiatan terhenti di tengah jalan. Ini merupakan preseden buruk baik tertib perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mengenai kepastian anggaran pembangunan. Kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia

Raya

(GERINDRA)

berharap

Pemerintah

Daerah

dalam

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2014 menyediakan dana pengganti yang dipotong dari APBN untuk menyelesaikan pelaksanaan pembangunan yang sudah menjadi keputusan. Mohon penjelasan? Kedua, Pendapatan Daerah. (a) Di bidang pendapatan daerah, utamanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula sebesar Rp. 134.564.474.000,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) tampak mengalami kenaikan sebesar Rp. 64.710.790.076,00 (Enam Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 199.275.264.076,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah). Akan tetapi, apakah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah efektif dilaksanakan? Mohon penjelasan? (b) Di bidang Dana Perimbangan. Adanya penurunan Dana Perimbangan menimbulkan pertanyaan. Kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) mempertanyakan sampai terjadinya penurunan, padahal lazimnya dana perimbangan cenderung meningkat. Mohon penjelasan? Ketiga, Belanja Daerah. Dalam melakukan suatu Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2014, khususnya Belanja Daerah, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung diperlukan suatu perhitungan dan kajian yang cerdas. Dan menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menunjang segala kebutuhan yang diperlukan guna mensukseskan beberapa kemajuan supaya tercipta tatanan hidup sosial yang layak. Hal ini merupakan sesuatu yang mutlak, mengingat kebutuhan daerah mencerminkan perubahan yang substansial. Terlepas dari hal tersebut, perkembangan suatu daerah telah menunjukkan berubahnya paradigma masyarakat akan pentingnya sebuah kemajuan.


Mencermati besaran belanja daerah, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) berpendapat bahwa kebijakan anggaran belanja

daerah

belum

memperlihatkan

aspek

rasionalitas,

proporsionalitas, dan objektivitas. Apakah kenaikan yang signifikan sebesar Rp. 151.151.506.622,00 (Seratus Lima Puluh Satu Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) disebabkan dari Belanja Tidak Langsung ataukah ada penyebab lain, termasuk Belanja Langsung dalam Belanja Modal yang seharusnya bisa diefisienkan justru Belanja Daerah mengalami defisit sebesar Rp. 347.239.403.298,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Mohon penjelasan? Keempat,

Pembiayaan

Daerah.

Sebagaimana

dijelaskan

dan

disadari oleh Pemerintah Daerah, bahwa permasalahan yang terjadi pada pembiayaan

adalah

kemungkinan

adanya

perbedaan

prediksi

penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sehingga atas perhitungan Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Daerah menghasilkan tidak ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan/Berkenaan,

kami

untuk

kesekian

kalinya

menilai

bahwa

Pemerintah Daerah terkesan memaksakan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah. Dalam

pengelolaan

keuangan

daerah,

akuntabilitas

dan

transparansi harus menjadi “roh” dari setiap upaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan yang lebih baik dan optimal, termasuk dalam perbaikan dan pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Dengan transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan akan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan kebocoran APBD yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain transparan dan akuntabel, pengelolaan keuangan derah juga harus memiliki hasil guna (effectiveness) dan berdaya guna (efficiency). Dalam artian pengelolaan keuangan daerah harus sedemikan rupa sehingga memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal dengan biaya yang serendah-rendahnya. Oleh karena itu, atas perhitungan Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Daerah menghasilkan tidak ada Sisa Lebih Pembiayaan


Anggaran

(SiLPA)

Tahun

Berjalan/Berkenaan,

mohon

penjelasan

ini,

berdasarkan

Saudara Bupati?

Sidang Dewan yang terhormat, Sebelum

mengakhiri

Pandangan

Umum

Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemendagri Nomor

27

Tahun

2013

tentang

Pedoman

Penyusunan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) berharap walaupun secara implisit tidak mampu akan tetapi siklus APBD yang merupakan penetapan anggaran maupun perubahan harus tetap ditepati, meskipun membutuhkan

tambahan

waktu.

Semoga

pembahasan

Raperda

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RSUD Kabupaten Magelang ini bisa diamanatkan dengan baik. Serta

kritik

dan

sumbangsih

pemikiran

ini

bisa

menjadi

sumbangsih yang positif dan memberikan rangsangan dalam tindakan nyata Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

Sidang Dewan yang terhormat, Pada akhir Pandangan Umum ini, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) menyadari bahwa sebagai lembaga politik memiliki

komitmen

untuk

mewujudkan

iklim

yang

kondusif

bagi

kemantapan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, begitu juga dengan peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan sudah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk terus dan selalu membangun kebersamaan dan kolektifitas serta sinergitas dalam berdemokrasi dan berpolitik yang bertanggungjawab serta harus sesuai dengan kaidah-kaidah perundang-undangan yang berlaku.


Tiada ada gading yang tak retak, segala kekurangan hanya milik kita sebagai manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Mohon maaf apabila banyak kekhilafan dan atas pengertian serta kesabaran peserta sidang dalam mengikuti paripurna hari ini, kami ucapkan terimakasih. Jangan ada dusta diantara kita, salam INDONESIA RAYA. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. Wallahu Al Muwafiq Ila Aqwamithoriq Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Magelang, 10 Oktober 2014 FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG KETUA

SEKRETARIS

DARMAWAN SUTIKNO

SUROSO SINGGIH PRATOMO, SH

JURUBICARA

H. SAHID, SH


FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Recommend Documents