LAPORAN KEGIATAN PENYERAPAN ASPIRASI DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN PADA MASA RESES MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2014-2015 DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR V -----------
H. TOTOK DARYANTO, SE A-489 / FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KEGIATAN RESES MASA SIDANG II TAHUN 2014-2014 DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR V 27 FEBRUARI – 7 MARET 2015
A. PENDAHULUAN UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi salah satu acuan bagi intitusi DPR untuk melakukan tugas dan fungsinya. Sumpah DPR yang diambil dalam pelantikan pada paragraf terakhir disebutkan bahwa terdapat janji mulia DPR untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia. Sumpah tersebut juga terkejawetahkan dalam pasal-pasal yang ada. Pasal 72 huruf G, pasal 80 huruf J, pasal 81 huruf J, pasal 81 huruf K, dan pasal 227 ayat 1 menjadi landasan acuan secara hukum terhadap tugas, hak, dan kewajiban anggota DPR RI. Dimana intisari dari kesemua pasal-pasal tersebut adalah anggota DPR bertugas
untuk
melakukan
penyerapan,
penghimpunan,
penampungan,
penindaklanjutan aspirasi masyarakat melalui usulan dan perjuangan program pembangunan daerah pemilihan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan, dimana dalam pelaksanaan perjuangan aspirasi masyarakat tersebut, DPR juga melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dan perjuangan kepentingan masyarakat. Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib tahun 2014 menjadi instrumen penjelas yang mengatur secara prosedural tugas, wewenang, hak, dan kewajiban anggota. Penyerapan aspirasi dilakukan secara berkala melalui mekanisme kunjungan kerja (Tata Tertib DPR RI Pasal 12 huruf I) dimana kunjungan kerja dilaporkan dalam rapat paripurna DPR (Tata Tertib DPR RI Pasal 31 ayat 1 huruf K). Pada pasal 195 Tata Tertib
DPR RI tentang Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan dibahas secara terperinci terkait tata cara pelaksanaan hak tersebut. Pasal ini menjadi penguat sekaligus legalitas bahwa anggota dewan saat ini memiliki fungsi yang luar biasa dalam proses percepatan pembangunan nasional karena dapat melakukan usulan dan perjuangan program pembangunan pada daerah pemilihan masing-masing. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR dan pimpinan DPR meneruskan usulan tersebut kepada komisi terkait untuk dibahas dengan mitra kerja. Komisi menindaklanjuti penugasan pimpinan DPR mengenai usulan Anggota berkaitan dengan aspirasi dari daerah pemilihan dan/atau tugas pengawasan lainnya yang diputuskan dalam rapat paripurna DPR (Tata Tertib DPR RI Pasal 58 ayat 8). Hasil pembahasan disampaikan kepada Badan Anggaran untuk dilakukan sinkronisasi dan komisi memberitahukan kepada anggota terkait hasil usulan dan perjuangan program pembangunan di daerah pemilihannya. Anggota memberitahukan hasil tindak lanjut usulan program kepada konstituen di daerah pemilihannya (Tata Tertib DPR RI Pasal 195 ayat 9). Berdasarkan landasan hukum yang telah dipaparkan diatas, maka pada reses masa sidang I, H. Totok Daryanto, SE melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihan Jatim V (Malang Raya) untuk melakukan penyerapan aspirasi terkait dengan kondisi konstituen.
B. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA Penyerapan aspirasi masa sidang II pada tanggal 27 Februari hingga 7 Maret 2015 ini merupakan advokasi lanjutan dari reses masa sidang I, dimana fokus reses adalah pada permasalahan Jembatan Limpas, Ngantang dan Kriminalisasi Hotel The Rayja, Bumiaji. Selain berfokus pada permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, Totok juga melakukan Bedah Rumah di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.
Advokasi Jembatan Ngantang Hearing dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pada Reses masa sidang sebelumnya (I), Totok Daryanto melakukan Dengar
Pendapat Rakyat di Kecamatan Ngantang, Kabupetan Malang. Lokasi tersebut merupakan lokasi yang mendapatkan dampak terparah dari Bencana Gunung Kelud pada tahun awal tahun 2014 silam. Perlahan-lahan aktivitas warga mulai pulih kondisinya, namun aktivitas tersebut harus terganjal dengan adanya jembatan Ngantang yang putus akibat lahar dingin Gunung Kelud. Hasil dari Dengar Pendapat Rakyat pada masa reses sebelumnya, dilanjutkan pada advokasi di tingkatan yang lebih lanjut, yaitu hearing dengan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Soekarwo menyambut baik inisiatif dan upaya yang dilakukan Totok sebagai wakil rakyat karena seperti itulah fungsi dan tugas anggota dewan. Soekarwo juga menyatakan bahwa sarana dan prasarana tersebut akan diupayakan melalui APBD Provinsi mengingat ketika peristiwa Kelud terjadi, bencana tersebut memang dicanangkan sebagai bencana provinsi, sehingga penanganannya juga tetap akan menjadi prioritas. Pada hearing antara H. Totok Daryanto, SE, Anggota DPR RI dengan Soekarwo, Gubernur Jawa Timur; Soekarwo melaporkan kondisi Jawa Timur secara global, dimana indeks perekonomian meningkat dan kemiskinan menurun. Soekarwo juga memberikan penjelasan mengenai kasus ISIS yang terjadi di daerah Malang yang sudah ditangani serius oleh pemerintah provisinsi Jawa Timur. Terkait dengan komisi VII, Gubernur Jawa Timur menyatakan kesiapannya dalam pembangunan smelter di Gresik untuk PT. Freeport.
Advokasi Mata Air Umbul Gemulo Hearing dengan Polda Jawa Timur dan Polresta Batu Mata Air Umbul Gemulo, Kota Batu merupakan salah satu mata air terbesar di
Kota Batu. Pada lima tahun terakhir ini, terdapat pembangunan hotel The Rayja yang mengganggu dan terindikasi merusak ekosistem disekitar mata air Umbul Gemulo. Dua tahun terakhir ini, Totok Daryanto melakukan advokasi terhadap mata air tersebut. Segala tinjauan baik dari hukum dan lingkungan menyatakan bahwa investor hotel bersalah, dan mata air harus dijaga. Namun seiring dengan perjalanan waktu, warga pejuang mata air Umbul Gemulo ternyata dikriminalisasikan oleh pihak investor kepada pihak kepolisian. Oleh karena itu, Totok Daryanto berinsiatif untuk melakukan hearing dengan Polda Jawa Timur dan Polresta Batu sehingga kasus mata air Umbul Gemulo menjadi jelas dan tidak terkesan berlarut-larut. Totok berharap bahwa kasus The Rayja ini tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang merugikan masyarakat.
Bedah Rumah Turen
Totok Daryanto, SE merupakan anggota DPR RI yang berasal dari Jatim V. Dimana daerah pemilihan tersebut meliputi Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Pada reses masa sidang II ini, Totok Daryanto melakukan Dengar Pendapat Rakyat di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Kecamatan Turen ini memiliki sektor UMKM yang kuat, dimana disana terdapat sentra kripik singkong lumba-lumba yang merupakan oleh-oleh khas dari Malang. UMKM tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu, Totok juga memberikan bantuan kepada salah satu warga yang sedang menghadapi permasalahan rumah roboh. Problematika tersebut langsung ditangkap oleh Totok dan diberikan solusi untuk memberikan bantuan dengan catatan bantuan tersebut harus dikelola secara swasembada.
C. PENUTUP Demikian Laporan Kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2014-2015 daerah pemilihan Jawa Timur V pada tanggal 27 Februari hingga 7 Maret 2015. Semoga hasil penyerapan aspirasi yang dilakukan dapat menjadi masukan kebijakan bagi legislative dan eksekutif sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
Jakarta, 19 Maret 2015 Anggota DPR RI
H. Totok Daryanto, SE A-489 / F-PAN
