FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEGIATAN PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN DI LUAR MASA RESES (KE II) MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2014-2015 Tanggal : 27 – 29 Maret 2015

NAMA : Drs. H. Kuswiyanto, M.Si. No. ANGGOTA : A-492 DAERAH PEMILIHAN : JATIM IX / BOJONEGORO + TUBAN

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN II, DAPIL JAWA TIMUR IX (BOJONEGORO + TUBAN) 1

2015

LAPORAN KEGIATAN PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN KE II MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2014-2015

I.

PENDAHULUAN Kunjungan kerja anggota DPR RI sangat perlu dilakukan untuk

menampung aspirasi masyarakat di berbagai bidang, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kegiatan Kunjungan kerja ini telah diatur dalam UU Nomor 27 tahun 2009 pada pasal 318 ayat (2) dan (3). Tujuan Kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat yang selanjutnya akan disidangkan sebelum aspirasi itu diusulkan masuk ke dalam program pembangunan Pemerintah. Melalui kegiatan ini anggota DPR RI dapat mengetahui secara lebih jauh tentang kondisi masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan. Selain melaksanakan tugas dan fungsi kedewanan, kegiatan kunker ini dilakukan untuk mendukung optimalisasi kinerja DPR. Sebagaimana diketahui situasi dan kondisi masyarakat saat ini yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi serta menuntut anggota DPR untuk memiliki kemampuan yang cepat dan tinggi dalam menyerap apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota Dewan. Dari kegiatan ini, akan didapat masukan dan usulan dari masyarakat terkait pembangunan, semua masukan yang dihasilkan dari kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat harus menjadi catatan bagi Anggota DPR lalu dibawa kemasa persidangan untuk LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN II, DAPIL JAWA TIMUR IX (BOJONEGORO + TUBAN) 2

dipertimbangkan serta ditindak lanjuti sekiranya aspirasi itu dapat dimasukkan ke dalam rencana kerja tahun depan.

I. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA Kunjungan kerja dalam rangka jaring aspirasi Masyarakat di Dapil IX Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban sebagai upaya untuk mendekat -kan diri kepada Masyarakat dengan melihat langsung kondisi masyarakat, serta melihat permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Selanjutnya hasil kegiatan tersebut disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti sebagai upaya kongkrit menjawab persoalanpersoalan krusial yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. a. WAKTU PELAKSANAAN Kegiatan kunjungan kerja secara rinci adalah sebagai terlampir : Dalam kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat saat jaring aspirasi masyarakat, pertanyaan yang sama selalu dilontarkan oleh peserta, seperti : Penurunan nilai tukar rupiah yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. 

Melemahnya nilai tukar rupiah yang berubah-ubah menjadi masalah bagi

pelaku

industri.

Hal

ini

berdampak

pada

menurunnya

kesejahteraan masyarakat. Mereka sulit membuat prediksi. Para pekerja industri rumahan, pengrajin tahu dan tempe tentu kesulitan memperoleh kedelai lokal. Di samping kualitasnya kurang bagus disebabkan stoknya kurang, mereka terpaksa kembali membeli kedelai import. Apabila kondisi ini terjadi dalam kurun waktu yang lama, maka akan berdampak langsung pada penurunan nilai produksi. Hal tersebut menggambarkan bahwa terdapat dampak negatif yang terjadi ketika nilai tukar rupiah melemah.

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN II, DAPIL JAWA TIMUR IX (BOJONEGORO + TUBAN) 3

Harga BBM yang cenderung fluktuasi, 

Naik turunnya harga BBM sangat berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat, terutama kontribusi terhadap kenaikan komoditas pangan dan biaya transportasi. Hal ini sangat dirasakan oleh mereka yang berpenghasilan pas-pasan. Belum lagi, daya beli masyarakat juga akan menurun karena kenaikan harga. Jika daya beli masyarakat menurun maka laba yang diperoleh produsen kecil. Di sisi lain kompensasi perlindungan sosial masih belum menjawab persoalan mendasar masyarakat. Persebaran yang tidak merata di sejumlah daerah sama saja membiarkan masyarakat miskin hidup dalam kesengsaraan. Bahkan ditemukan pencairan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) masih diwarnai adanya data ganda. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah kurang professional menangani masalah ini. Gonjang ganjing politik masih pemerintah yang dinilai tidak tepat.



terjadi,

akibat

keputusan

Polemik kepengurusan ganda pada partai Golkar dan PPP, akibat penerbitan SK pada salah satu pengurus merupakan masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Dualisme kepemimpinan di tubuh partai akan berdampak pada daerah. Ini menjadi ujian bagi KPU. KPU mesti melakukan verifikasi keabsahan kepengurusan partai dan segera mengambil

keputusan

Kemenkumham RI.

kubu

yang

diakui

atau

disahkan

oleh

Akan lebih baik kalau Menkumham segera

mengeluarkan SK kepengurusan mana yang sebenarnya diakui pemerintah. Sehingga persoalan ini tidak semakin berlarut-larut dan menimbulkan masalah baik di internal partai maupun dampak bagi masyarakat yang tidak memperoleh pendidikan politik secara benar akibat arogansi yang ditimbukan oleh pengurus partai. Harga barang kebutuhan pokok terus naik, disaat daya beli masyarakat cenderung turun. 

Naik turunnya harga BBM, mengundang masyarakat untuk menaruh harapan pada pemerintah agar menekan harga-harga barang,

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN II, DAPIL JAWA TIMUR IX (BOJONEGORO + TUBAN) 4

terutama kebutuhan pokok sehari-hari. Hal itu tentu berpengaruh pada pemenuhan pangan dan gizi masyarakat. Gizi sangat penting terutama bagi pertumbuhan, perkembangan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia. Produk pangan merupakan aspek penting yang dapat mempegaruhi aspek lain dalam hal status gizi seseorang. Jika jumlah dan jenis makanan dari produsen (petani) berkurang, maka hal ini akan memicu naiknya harga produk pangan tersebut, akibatnya masyarakat khususnya yang berada pada ekonomi menengah ke bawah akan semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang tinggi serta tingkat harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat merupakan tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah. Ketidakstabilan persediaan pangan dan atau bergejolaknya harga pangan pokok di Indonesia telah terbukti dapat memicu munculnya ketidakstabilan sosial. Pemerintah harus segera mengambil langkah antisipatif agar persoalan seperti ini tidak terjadi.

b. KEGIATAN PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT 1. Pertemuan dengan tokoh masyarakat, berlangsung di Plumpang kabupatenTuban. Pada pertemuan ini beberapa pertanyaan yang dirangkum sebagai berikut: 

Di daerah Plumpang, sebagian jalan desa masih ada yang dibangun dengan pedel (kerikil batu putih), sehingga sebagian di antaranya mengalami rusak ringan maupun berat. Hampir semua warga Plumpang mengeluhkan masalah ini. Sebab di musim hujan banyak jalanan berubah menjadi kubangan lumpur. Sedangkan di musim kemarau, polusi udara membuat warga kerap menderita infeksi pernapasan. Belum lagi, buruknya infrastruktur yang ada jelas berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Kondisi ini diperparah lagi dengan datangnya bencana rutin seperti banjir, misalnya. Karenanya warga berharap aspirasi mereka didengar oleh pemerintah setempat.

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN II, DAPIL JAWA TIMUR IX (BOJONEGORO + TUBAN) 5



Warga desa masih belum mendapatkan Kartu keluarga sejahtera /KKS. KKS adalah pengganti KPS, berfungsi sebagai penanda keluarga kurang mampu, namun selama ini bantuan yang diberikan pemerintah berbasis pada identitas yaitu hanya mereka yang mempunyai identitas diri atau kartu keluarga saja. Sementara sebagian yang lainnya tidak kebagian. Karenanya mereka meminta agar pemerintah lebih serius lagi menangani masalah ini mengingat menyangkut kebutuhan hajat orang banyak.

2. Pertemuan

dengan

masyarakat,

berlangsung

di

Pendopo

Kabupaten Bojonegoro. Pada pertemuan ini beberapa pertanyaan dan pernyataan dapat dirangkum sebagai berikut: 

Peningkatan SDM dengan cara investasi pendidikan. Dalam rangka menyiapkan

generasi

muda

Bojonegoro

di

masa

mendatang,

pendidikan dipandang sangat penting karena ia menjadi salah satu penentu mutu Sumber Daya Manusia. Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) berkorelasi positif dengan mutu pendidikan, mutu pendidikan sering diindikasikan dengan kondisi yang baik, memenuhi syarat, dan segala komponen yang harus terdapat dalam pendidikan. Untuk tujuan itu penting bagi Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro membuat program pendidikan yang bisa dirasakan oleh dan khususnya generasi mudanya. 

Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Bojonegoro. SDA menjadi tantangan baru hubungan pusat dengan daerah. Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang berpotensi sebagai penghasi kekayaan alam, termasuk migas. Untuk itu diperlukan optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan daerah, pembangunan yang berkelanjutan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan per-kapita penduduk dan penurunan angka pengangguran secara signifikan. Hal penting lainnya adalah dapat meningkatkan daya saing daerah sehingga Kabupaten

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN II, DAPIL JAWA TIMUR IX (BOJONEGORO + TUBAN) 6

Bojonegoro dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pembangunan di Jawa Timur dan Indonesia. 

Target pembangunan 1000 waduk di Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro, berencana akan membangun 1000 waduk

dari ujung barat hingga timur wilayah ini. Pembangunan tersebut berfungsi untuk penampungan air saat musim penghujan dan juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan petanian dan kebutuhan air bersih warga saat musim musim hujan dan kemarau. Pembangunan 1000 waduk akan dilaksanaakan secara bertahap. Dana yang dipakai untuk merealisasikan proyek irigasi ini bersumber dari APBD dan dilakukan secara patungan dengan Pemerintah Pusat. 

Mengembangkan 13 kawasan baru untuk industri agropolitan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan pola tanam yang sesuai dengan kebutuhan petani. Salak Wedi, misalnya, dapat ditemui di desa Wedi (Kapas) memiliki ciri khas yang manis, masir, renyah dan segar. Wedi dikembangkan sebagai kawasan agropolitan unggulan Bojonegoro.



Produksi jagung 12.000 ton di Kec. Sekar, berpeluang mendukung potensi produksi pakan dan ternak. Sentra jagung di Kabupaten Bojonegoro adalah Gondang, Sekar, Tambakrejo, Purwosari, Ngasem, Bubulan, Margomulyo dan Ngraho. Kecamatan Sekar—tepatnya desa Bobol salah satu daerah penghasil jagung terbesar. Teknologi penanaman jagung yang ditemukan mampu melipatkan hasil panen yang bisa didapat petani. Teknologi baru ini lebih menekankan pada efisiensi pemberian pupuk dan penanganan secara khusus dari setiap pohon jagung. Kini, hasil produksinya terlihat lebih banyak dibanding menanam jagung secara konvensional.



Geopark – geologi kekayaan untuk kemakmuran warga.

Geologi

kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro dikelola secara transparan untuk menjamin seminimal mungkin penyanderaan oleh politisi, operator dan birokrat dalam mengelola ancaman kerusakan alam, konflik sosial, penggunaan dana hasil migas. Hal ini LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN II, DAPIL JAWA TIMUR IX (BOJONEGORO + TUBAN) 7

penting dilakukan agar potensi kekayaan alam digunakan untuk kemakmuran rakyat/warga. Pendapatan dari eksploitasi sumberdaya alam

penggunaannya

dapat

secara

signifikan

meningkatkan

kemampuan masyarakat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya secara berkelanjutan. Pendayagunaannya harus secara optimal diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah, melalui perwujudan kemandirian dan keunggulan daerah. 

Pergerakan pembangunan ekonomi dari APBD minus ke surplus. Bojonegoro memperoleh kenaikan pendapatan dari DBH migas ditambah bagian hasil bisnis, participating interest (PI). Bupati Suyoto menginvestasikan dana ke Bank Jatim dalam jumlah besar. Pada 2008 Bojonegoro punya utang Rp 350 miliar ke Bank Jatim, dan sejak 2012, Kota Ledre itu menjadi pemilik saham terbesar keempat di Bank Jatim. Bahkan, pada 2016, setor modal di Bank UMKM Jatim ditargetkan hingga Rp 100 miliar atau menjadi pemilik saham terbesar kedua setelah Pemprov Jatim.

3. Pertemuan dengan aktivis PAN Bojonegoro berlangsung di Widang - Tuban. Pada pertemuan ini beberapa pertanyaan dan pernyataan dapat dirangkum sebagai berikut: 

Perubahan sistem penyelenggaraan dengan menggelar Pemilukada serentak tahun 2015.

Pemilihan umum kepala daerah Gubernur,

Bupati dan Walikota merupakan salah satu pembangunan demokrasi dalam era reformasi sebagaimana tertuang dalam Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Tahapan demokrasi di Indonesia, sampai saat ini masih terus berkembang

dan

juga

terus

berbenah.

Masih

banyak

terjadi

pelanggaran-pelanggaran dalam prosesnya. Pemilukada langsung bagian dari semangat reformasi dengan mengembalikan kedaulatan ada di tangan rakyat. UU tentang Pilkada lahir atas semangat reformasi. Jadi, jika pemilihan gubernur dikembalikan ke DPRD berarti telah mengkhianati reformasi. Mendorong partisipasi aktif masyarakat LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN II, DAPIL JAWA TIMUR IX (BOJONEGORO + TUBAN) 8

dalam kehidupan demokrasi, agar semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan; menciptakan ruang untuk berbeda pendapat secara sehat. Jika dalam demokrasi perbedaan pendapat dibelenggu, maka sesungguhnya esensi demokrasi tidak ada. 

Harga gabah anjlok. Menjelang puncak panen raya, harga gabah di Kabupaten Tuban menurun. Harga gabah kering panen berada dalam kisaran Rp hingga 3.300/kg. Diperkirakan saat panen, pasokan gabah akan berlimpah, sehingga gabah pun menjadi gampang didapatkan. Bersamaan dengan itu harganya pun akan terus turun. Para petani berharap agar pemerintah melakukan proteksi secara sungguhsungguh terhadap nasib petani.



Harga beras di Kabupaten Tuban dalam kisaran Rp 8.200 – 10.000/kg. Harga ini melambung mengawali tahun 2015. Di hampir semua wilayah, kenaikan harga beras cukup terasa. Kenaikan bahan pangan ini mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Masyarakat berharap, pemerintah tak tinggal diam untuk mengatasi masalah ini. Lonjakan harga yang ekstrem dalam waktu relatif singkat menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat, terlebih ini menyangkut kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pangan.



Terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Kab. Tuban) menjadi salah satu perhatian masyarakat. Pemerintahan yang bersih mampu menciptakan kredibilitas publik dan melahirkan bentuk manajerial yang handal. Salah satu ciri pemerintahan yang bersih yaitu legitimasi

politik,

kerjasama

dengan

institusi

masyarakat

sipil,

kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya. Masyarakat berharap emerintah dan masyarakat bisa saling bekerjasama, berkoordinasi, bersinergis dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, sehingga apa yang diharapkan yakni kepemerintahan yang baik (good governance) dapat terwujud. 

Dana bencana digunakan untuk keperluan pra-bencana. Salah satu aspek penting dalam penanggulanan bencana adalah soal pendanaan.

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN II, DAPIL JAWA TIMUR IX (BOJONEGORO + TUBAN) 9

Sayangnya UU Penanggulangan Bencana belum mengatur secara detail soal aspek pendanaan. Hal ini yang membuat masyarakat bingung apakah dana bencana bisa digunakan untuk keperluan prabencana. Dalam UU Penanggulangan bencana, soal pendanaan diatur dalam pasal 60 ayat (1), bahwa pendanaan penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah daerah. Kemudian masih dalam pasal yang sama ayat (2), Pemerintah mendorong

partisipasi

masyarakat

dalam

penyediaan

dana

yang

bersumber dari masyarakat. Namun demikian, UU Penanggulangan Bencana belum mengatur bagaimana bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penggalangan dana publik untuk penanggulangan bencana. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga masyarakat mendapatkan legitimasi melalui aturan yang dibuat oleh pemerintah. 

Jebolnya tangkis mengganggu kegiatan warga di lahan pertanian. Luapan banjir di Desa Kedungrejo, Tuban, berakibat pada jebolnya tangkis. Hal ini dapat meresahkan warga karena tidak bisa menjalani aktifitas di lahan pertanian. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka akan mengancam eksistensi kehidupan mereka yang sebagian besarnya adalah petani. Mereka membutuhkan perhatian agar pemerintah dapat mengatasi masalah ini.



Jika kondisi darurat bisa menggunakan dana bencana daerah (BPBD), kalau untuk jangka panjang memakai dana APBN. Masyarakat berharap, dalam kondisi darurat bisa menggunakan dana APBD. Sementara pembangunan jangka panjang bisa menggunakan dana APBN. Dua sumber tersebut harus diperjelas fungsi dan kegunaannya sehingga masyarakatpun tidak perlu ragu dan bimbang jika sewaktuwaktu

mereka

dihadapkan

pada

persoalan-persoalan

sosial

kemasyarakatan. 

Dibutuhkan pembangunan infrastruktur dengan Pavingisasi. Warga desa Ngadipuro hampir tiap musim hujan berlangganan banjir. Mereka membutuhkan pavingisasi drainase. Mereka sudah mengadukan

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN II, DAPIL JAWA TIMUR IX (BOJONEGORO + TUBAN) 10

masalah ini ke pihak pemerintah, namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Jalan yang seharusnya langsung dipaving justru sudah cukup lama dibiarkan begitu saja. Akibatnya sangat membahayakan bagi warga, karena banyak jalan berlubang. Menurut mereka jika sampai batas waktu tertentu masih tidak ada respon dari pihak terkait tentang keluhan ini, mereka akan mengadukan masalah ini ke pemerintah pusat.

4. Pertemuan dengan warga masyarakat Kecamatan Grabagan, berlangsung di rumah tokoh masyarakat. Pada pertemuan ini beberapa pertanyaan dan pernyataan dapat dirangkum sebagai berikut: 

Harga gabah turun di saat musim panen tiba. Jelang puncak panen raya harga gabah di tingkat petani di daerah lumbung padi di dusun Gading, desa Banyubang, Kecamatan Grabakan, Tuban menurun. Mereka mengkhawatirkan harga akan makin anjlok saat sudah memasuki puncak panen. Berdasarkan pantauan di lapangan, para petani terlihat resah dan berharap kondisi seperti ini (turun harga) tidak terjadi. Melambungnya harga kebutuhan pokok masyarakat tidak berbanding lurus dengan naiknya harga gabah. Harga gabah dibawah HPP saat puncak panen raya karena pasokan gabah di berbagai daerah akan berlimpah.



Harga jagung panen juga turun Rp.2.600/kg. Bukan hanya harga gabah yang mengalami penurunan, harga jagung pun juga bernasib sama. Berdasarkan monitoring harga jagung turun Rp. 2.600/kg. Kondisi seperti ini tentu menyulitkan para petani untuk bisa survive. Mereka umumnya hanya mengandalkan keuntungan dari harga gabah maupun jagung. Petani bakal makin tergencet di tengah krisis.



Harga jagung tidak diproteksi oleh pemerintah. Saat ini harga jagung di pasar ditentukan oleh tengkulak atau pengusaha. Seharusnya hasil

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN II, DAPIL JAWA TIMUR IX (BOJONEGORO + TUBAN) 11

panen jagung petani dibeli oleh Bulog. Mereka tak akan kompetitif tanpa proteksi yang memadai dari pemerintah. Jangankan bersaing di tingkat global, di dalam negeri sendiri petani kesulitan bersaing dengan produk impor. Hal ini terutama karena produk pertanian di luar negeri disubsidi secara luar biasa oleh pemerintahnya sehingga harganya kompetitif baik di dalam maupun luar negeri. Para petani berharap, seharusnya pemerintah tak membiarkan petani berjuang sendirian dan membuat kebijakan proteksi berupa pemberian berbagai subsidi dan pembatasan impor. Akan lebih baik jika ada subsidi harga beras maupun jagung. 

Polemik antara parpol PPP dan

Golkar, dualisme kepemimpinan

tingkat nasional. Amat sangat disayangkan terjadinya kisruh dalam kepengurusan partai politik. Masyarakat berharap ini perlu segera diselesaikan. Harus segera ada rekonsiliasi agar polemik kedua partai tidak berkelanjutan yang berakibat pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik—organisasi penting dalam suatu pemerintahan. 

Kondisi internal PAN pasca kongres IV di Bali. PAN hingga kini masih solid dan mengajukan SK ke Menkumham. Soliditas PAN merupakan teladan yang baik bagi para kadernya yang tersebar di sejumlah daerah. Soliditas tersebut juga sebagai bukti bahwa mereka lebih memilih bekerja untuk memperjuangkan kesejahteraan yang menjadi hak- rakyat banyak. Di tengah maraknya berbagai masalah yang terjadi di sejumlah partai, PAN justru menunjukkan sikap yang baik.



Program 3 kartu sakti pemeritah belum merata hingga ke warga di Desa. Program 3 kartu sakti, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bertujuan

agar

masyarakat

prasejahtera

secara

merata

dapat

merasakan program pemerintah ini. Kartu Indonesia Pintar, misalnya, dimaksudkan untuk menjangkau anak-anak yang berada di luar sekolah misalnya anak jalanan, dan anak putus sekolah, yatim piatu, dan difabel. Namun, kenyataan di lapangan 3 kartu sakti tersebut

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN II, DAPIL JAWA TIMUR IX (BOJONEGORO + TUBAN) 12

belum disebar secara merata sehingga masih didapati warga yang belum mendapatkan kartu tersebut. 5. Pertemuan dengan masyarakat dan aktivis PAN Margomulyo Bojonegoro. Pada pertemuan ini beberapa pertanyaan dan pernyataan dapat dirangkum sebagai berikut: 

Belum terealisasinya Program Percepatan dan Perluasan Sosial (P4S) berupa pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan terhadap warga lain yang sudah mendapatkannya. Hal penting lainnya bisa mengancam eksistensi kehidupan masyarakat karena kehilangan perlindungan yang paling vital.



Harga sembako khususnya beras kian mahal. Hal ini membuat warga semakin resah karena harga kebutuhan pokok di pasar sulit dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Di sisi lain, kebijakan Pemerintah melarang import beras yang tidak diikuti oleh penataan infrastruktur secara professional yang mendukung kedaulatan pangan nasional

justru

menjadi

titik

rawan

bagi

eksistensi

keidupan

masyarakat yang sebagian besar mengandalkan hidupnya dari hasil pertanian. 

Sebanyak 50 KK belum menikmati aliran listrik. Ini persoalan yang harus segera diatasi oleh pihak pemerintah kabupaten. Tiadanya listrik bagi sebagian warga tersebut dapat menganggu aktifitas sehari-hari karena mereka tidak mendapatkan penerangan. Apapun kendalanya, tentu bukan menjadi sebab atau alasan bagi Pemerintah untuk tidak atau belum memperbaikinya.



Berharap ada program dari Dinas Pertanian untuk membantu para petani, misalnya sarana produksi pertanian. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Bojonegoro memiliki 1.498 kelompok tani dari berbagai desa di masing-masing kecamatan. Pada tahun 2013, sebanyak 214 dari kelompok tani tersebut diberikan bantuan berupa traktor untuk menggarap lahan pertanian. Namun untuk tahun 2014 ini bantuan berupa traktor tidak ada karena anggarannya dialihkan untuk

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN II, DAPIL JAWA TIMUR IX (BOJONEGORO + TUBAN) 13

pembangunan sarana dan prasarana. Di sisi lain, bantuan tersebut juga belum merata di setiap daerah. Harapannya, dengan adanya bantuan

alat

pertanian,

diharapkan

para

petani

bisa

lebih

meningkatkan hasil produksi pertaniannya. 

Lambatnya distribusi dan kelangkaan pupuk di saat musim tanam tiba. Bisa menyulitkan para petani dan menganggu proses dalam bertani. Ini tidak bisa dibiarkan secara berkelanjutan. Instansi terkait harus segera terjun membantu untuk mengecek langsung ke distributor, untuk mengetahui di mana letak masalahnya dan apa solusinya.

6. Pertemuan dengan masyarakat dan aktivis PAN Padangan Bojonegoro. Pada pertemuan ini beberapa pertanyaan dan pernyataan dapat dirangkum sebagai berikut: 

Pembangunan pasar desa menjadi salah satu faktor aset penggerak roda perekonomian masyarakat. Karenanya penting bagi pemerintah untuk bisa meningkatkan fungsi pasar dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai dengan standar pasar. Dengan meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana

perbaikan kesejahteraan masyarakat,

maka laju pertumbuhan pendapatan masyarakat dari tahun ke tahun akan semakin meningkat. 

Kebijakan

haji

dengan

masa

tunggu

lama,

sebaiknya

lebih

memprioritas bagi calon jamaah yang berusia 65 -70 tahun. Wacana tentang memprioritaskan calon jamaah haji lanjut usia mendapat porsi khusus atau porsi awal bergulir sejak lama, tapi belum terlaksana sampai sekarang. Calon jamaah haji lansia hanya mendapat sisa kuota yang

jumlahnya

sedikit.

Kementerian

Agama

seharusnya

memprioritaskan atau memberangkatkan calon jamaah haji lansia. Alangkah bersyukurnya calon jamaah haji lansia jika mendapat prioritas awal dan mendapat kabar namanya diikutsertakan dalam pemberangkatan

haji

2015.

Jamaah

lansia

mungkin

diberangkatkan di akhir dan pulang lebih awal.

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN II, DAPIL JAWA TIMUR IX (BOJONEGORO + TUBAN) 14

bisa



Keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa, instansi pemerintah dan swasta. Mesti ada legalitas hukum yang memayunginya. UPZ bisa berintegrasi dengan BAZNAS, sehingga secara hukum sudah sah melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS



Dibutuhkan alat pompa diesel untuk lahan pertanian yang sumbernya jauh dari Bengawan. Sehingga masyarakat petani bisa lebih mudah mengatur pengairan dan kelancaran irigasi. Ini mesti menjadi perhatian serius bagi Pemkab Bojonegoro. Sebab jika mereka dibiarkan tidak memiliki alat pompa diesel, maka dikhawatirkan akan mengganggu sistem pertanian. Kecuali mereka yang memiliki lahan sawah dekat dengan bengawan Solo, sehingga bisa berhemat dengan tidak mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli bahan bakar minyak untuk keperluan pengairan tanaman padi atau lainnya.

7. Pertemuan dengan masyarakat dan aktivis PAN Tambakrejo. Pada pertemuan ini beberapa pertanyaan dan pernyataan dapat dirangkum sebagai berikut: Tuntutan rakyat pada partai politik guna mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan masih belum terjawab. Hal itu dikarenakan oleh beberapa sebab, di antaranya; 

Pertama,

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

partai

belum

punya

kompetensi yang memadai jika tak boleh disebut kurang profesional. 

Kedua, partai belum secara maksimal mampu memenuhi harapan masyarakat

(konstituen),

terlebih

memberikan

solusi

atas

permasalahan yang terjadi di daerah. Masyarakat menilai partai tidak sepenuhnya

jika

tidak

boleh

dikatakan

tidak

sama

sekali

memperjuangkan kepentingan rakyat. Selama ini program untuk mensejahterakan rakyat, hanya sebatas slogan yang disampaikan secara

menggebu-gebu

pada

saat

kampanye.

Jargon-jargon

kepentingan rakyat selalu dijadikan alat dalam kampanye. Jika LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN II, DAPIL JAWA TIMUR IX (BOJONEGORO + TUBAN) 15

kekecewaan masyarakat tidak segera dicarikan jalan keluarnya, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat tidak lagi menaruh harapan pada partai, dan tentu ini berakibat pada hilangnya konstituen di daerah. 

Ketiga, partai sibuk mengurus kekuasaan sehingga lupa bahwa mereka

menjadi

mediator

antara

lembaga

kekuasaan

dan

memperjuangkan kepentingan rakyat. Dan hal yang paling penting perlu disinggung di sini adalah mereka belum matang dalam berdemokrasi atau tepatnya matang dalam berpolitik. Padahal nilai utama yang diusung oleh demokrasi adalah terbukanya ruang-ruang politik rasional yang memungkinkan pihak kekuasaan dan rakyat bisa bersinergi dalam program-program pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat. Apalagi banyak sekali ruang-ruang masalah yang bisa menjadi garapan partai, misalnya, kemiskinan, rendahnya daya saing, ancaman diintegrasi, kesenjangan wilayah dan sosial, pengangguran, ketidakadilan, dan sebagainya. Semua ini membutuhkan kehadiran peran partai dalam kehidupan berbangsa bernegara. II. REKOMENDASI 1. Mendorong DPR agar meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, 2. Mendorong masyarakat untuk tetap selalu menjaga stabilitas di lingkungannya, ditengah kesulitan ekonomi saat ini. 3. Mendorong pemerintah untuk fokus bekerja untuk kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pada rakyatnya. 4. Mendorong Pemerintah memperluas cakupan perlindungan sosial supaya masyarakat hidup lebih sejahtera. 5. Pendidikan Kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan lapangan kerja, 6. Masa tunggu terlalu lama, sebaiknya Kebijakan haji dengan lebih memprioritas bagi calon jamaah yang berusia 65 -70 tahun. Wacana tentang memprioritaskan calon jamaah haji lanjut usia mendapat porsi LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN II, DAPIL JAWA TIMUR IX (BOJONEGORO + TUBAN) 16

khusus atau porsi awal bergulir sejak lama, Mendukung Pemilukada langsung

sebagai

bagian

dari

semangat

reformasi

dengan

mengembalikan kedaulatan ada di tangan rakyat. 7. Harga sembako khususnya beras kian mahal. Hal ini membuat warga semakin resah karena harga kebutuhan pokok di pasar sulit dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. 8. Perlindungan kepada petani, disaat musim tanam tersedianya terpenuhinya kebutuhan sarana saprodi pertanian, dan disaat panen ada jaminan harga stabil.

III. PENUTUP Demikian laporan kunjungan kerja serap aspirasi masyarakat ke II disampaikan semoga hasil ini berguna bagi masyarakat Dapil Jatim IX Bojonegoro dan Tuban pada khususnya dan kemajuan bangsa Indonesia pada umumnya.

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN II, DAPIL JAWA TIMUR IX (BOJONEGORO + TUBAN) 17

c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan kunjungan kerja perorangan ke II secara rinci adalah sebagai berikut : HARI/TGL

WAKTU

SASARAN KEGIATAN

DAERAH

LOKASI

Jumat, 27 Maret 2015

13:00 – 15:00

Pertemuan dan dialog dengan Tuban warga,

Rumah Tokmas RT.01/RW.8 Desa Plumpang, Kec. Plumpang – Tuban.

Jumat, 27 Maret 2015

19:00 – 22:00

Pertemuan dengan masyarakat Bojonegoro .

Pedopo Kabupaten. Jl. P. Mastumapel No. 1 Kel. Kadipaten. Kecamatan Kota Bojonegoro..

Sabtu, 28 Maret 2015

12:00 – 14:30

Pertemuan dan dialog dengan Tuban warga dan Aktivis PAN..

Dusun Klewer, Desa Ngadipuro, Kec. Widang – Tuban.

Sabtu, 28 Maret 2015

15:00 – 18:00

Pertemuan dan dialog dengan Tuban Masyarakat

Dusun Gading, Desa Banyubang Kec. Grabagan – Tuban.

Minggu, 29 Maret 2015

11:00 – 13:00

Pertemuan dengan warga & Aktivis PAN. Bojonegoro

Rumah Tokmas, Dusun Dongkrambil Desa Sumberjo Kec. MargomulyoBojonegoro,

Minggu, 29 Maret 2015

13:00 – 15:00

Pertemuan dan dialog dengan Bojonegoro aktivis PAN,

RM Kampoeng Nonong, Dusun Nguken, Desa Padangan – Kec. Padangan - Bojonegoro,

Minggu, 29 Maret 2015

16:00 – 18:00

Pertemuan dengan aktivis dan Bojonegoro masyarakat,

Rumah Tokmas, RT.3/RW.1 Dusun Ngudi - Desa Gading Kec. Tambakrejo - Bojonegoro

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN II, DAPIL JAWA TIMUR IX (BOJONEGORO + TUBAN)

18

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN II, DAPIL JAWA TIMUR IX (BOJONEGORO + TUBAN) 19