LAPORAN KEGIATAN PENYERAPAN ASPIRASI DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN PADA MASA RESES MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2015-2016 DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR V -----------
H. TOTOK DARYANTO, SE A-489 / FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KEGIATAN RESES MASA SIDANG II TAHUN 2015-2016 DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR V 23 – 31 DESEMBER 2015 A. PENDAHULUAN UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi salah satu acuan bagi intitusi DPR untuk melakukan tugas dan fungsinya. Sumpah DPR yang diambil dalam pelantikan pada paragraf terakhir disebutkan bahwa terdapat janji mulia DPR untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumpah tersebut juga terejawetahkan dalam pasal-pasal yang ada. Pasal 72 huruf G, pasal 80 huruf J, pasal 81 huruf J, pasal 81 huruf K, dan pasal 227 ayat 1 menjadi landasan acuan secara hukum terhadap tugas, hak, dan kewajiban anggota DPR RI. Dimana intisari dari kesemua pasal-pasal tersebut adalah anggota DPR bertugas
untuk
melakukan
penyerapan,
penghimpunan,
penampungan,
penindaklanjutan aspirasi masyarakat melalui usulan dan perjuangan program pembangunan daerah pemilihan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan, dimana dalam pelaksanaan perjuangan aspirasi masyarakat tersebut, DPR juga melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dan perjuangan kepentingan masyarakat. Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib tahun 2014 menjadi instrumen penjelas yang mengatur secara prosedural tugas, wewenang, hak, dan kewajiban anggota. Penyerapan aspirasi dilakukan secara berkala melalui mekanisme kunjungan kerja (Tata Tertib DPR RI Pasal 12 huruf I) dimana kunjungan kerja dilaporkan dalam rapat paripurna DPR (Tata Tertib DPR RI Pasal 31 ayat 1 huruf K). Pada pasal 195 Tata Tertib DPR RI tentang Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan dibahas secara terperinci terkait tata cara pelaksanaan hak tersebut.
Pasal ini menjadi penguat sekaligus legalitas bahwa anggota dewan saat ini memiliki fungsi yang luar biasa dalam proses percepatan pembangunan nasional karena dapat melakukan usulan dan perjuangan program pembangunan pada daerah pemilihan masing-masing. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR dan pimpinan DPR meneruskan usulan tersebut kepada komisi terkait untuk dibahas dengan mitra kerja. Komisi menindaklanjuti penugasan pimpinan DPR mengenai usulan Anggota berkaitan dengan aspirasi dari daerah pemilihan dan/atau tugas pengawasan lainnya yang diputuskan dalam rapat paripurna DPR (Tata Tertib DPR RI Pasal 58 ayat 8). Hasil pembahasan disampaikan kepada Badan Anggaran untuk dilakukan sinkronisasi dan komisi memberitahukan kepada anggota terkait hasil usulan dan perjuangan program pembangunan di daerah pemilihannya. Anggota memberitahukan hasil tindak lanjut usulan program kepada konstituen di daerah pemilihannya (Tata Tertib DPR RI Pasal 195 ayat 9). Berdasarkan landasan hukum yang telah dipaparkan diatas, maka pada reses masa sidang IV, H. Totok Daryanto, SE melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihan Jatim V (Malang Raya) untuk melakukan penyerapan aspirasi terkait dengan kondisi konstituen. Dapil Jatim V yang menjadi dapil sotok meliputi Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang.
B. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA Penyerapan aspirasi masa sidang II Tahun Sidang 2015-2016 dilakukan pada tanggal 23 - 31 Desember 2015 di dapil Jatim V yang meliputi wilayah Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Agenda kegiatan kunjungan kerja perseroangan ini meliputi: 1. Konsolidasi Musda PAN Kabupaten Malang 2. Konsolidasi Musda PAN Kota Malang 3. Konsolidasi Musda PAN Kota Batu
4. Konsolidasi dengan FMPMA terkait Audiensi Kasus Mata Air Gemulo di Jakarta 5. Gathering dan Santunan Anak Jalanan
Konsolidasi Musda PAN Kabupaten Malang Musyawarah Daerah (Musda) PAN merupakan hajatan besar dari tiap-tiap DPD
dalam melakukan pertanggung jawaban penyelenggaraan partai selama satu periode kepemimpinan. Selain pertanggung jawaban partai, pada penyelenggaraan Musda juga akan dilakukan pemilihan atas formatur DPD masing-masing daerah. Formatur disini akan berjuang untuk memperoleh dukungan dari masing-masing DPC di daerah tersebut dengan beradu visi dan misi kepemimpinan partai. Dalam penyelenggaraan Musda diharapkan lahir suatu gagasan dan pemimpin yang berkualitas dalam memperkuat kinerja Partai Amanat Nasional di masa yang akan datang. Persiapan Musda harus dilakukan dengan baik untuk menghindari konflik yang biasanya terjadi antara rezim yang lalu dan yang akan datang. Diharapkan perpindahan tampuk kepemimpinan
ini
digunakan
sebagai
sarana
komunikasi
yang
baik
untuk
memperbaiki kondisi internal dan eksternal dari partai. Kabupaten Malang yang merupakan DPR yang memiliki wilayah kerja yang luas tentunya membutuhkan pemimpin dan kader yang berkualitas. Terlebih lagi kondisi DPD Kabupaten Malang yang tidak memiliki perwakilan rakyat di tingkatan kabupaten menjadikan DPD Kabupaten Malang seolah kurang memiliki gigi untuk dapat eksis ditingkatan ranting, cabang, maupun daerah. Pada Musda PAN Kabupaten Malang yang direncanakan dilaksanakan pada tahun ini, maka perlu dipersiapkan dalam pembentukan ranting dan cabang di masing-masing kecamatan, sehingga infrastruktur partai (internal) sudah representatif untuk bisa membesarkan DPD PAN Kabupaten Malang. Selain pembentukan infrastruktur partai, perlu dilakukan juga komunikasi yang intensif dengan masing-masing kandidat calon ketua DPD sehingga penyelenggaraan Musda dapat berjalan secara baik dan kondusif. Komunikasi ini juga dibangun untuk mengakomodir seluruh aspirasi kandidat guna menjadikan DPD Kabupaten Malang memiliki tempat di hati masyarakat Malang.
Selain pembangunan infrastuktur internal, perlu juga dilakukan pembangunan infrastukur eksternal, seperti media dan tokoh masyarakat. Komunikasi dengan media dilakukan untuk mendapatkan insight dari kebutuhan masyarakat. Sehingga PAN hadir sebagai jawaban dari segala kebutuhan masyarakat. Sedangkan komunikasi dengan tokoh masyarakat dilakukan untuk menjaring aspirasi dan mendapatkan dukungan dari key holder masing-masing daerah.
Konsolidasi Musda PAN Kota Malang Berbeda dengan Kabupaten Malang yang memiliki wilayah yang luas,
infrastruktur partai yang lemah, dan ketiadaan perwakilan rakyat daerah di Kabupaten Malang, di Kota Malang kondisi PAN cukup mapan. Dari lima kecamatan yang ada, hanya ada satu wilayah yang tidak memiliki anggota DPRD. Sedangkan infrastruktur ranting dan cabang cukup baik. Kemapanan PAN di Kota Malang ini berimplikasi pada adanya perebutan tampuk kepemimpinan yang cukup ketat. Masing-masing kandidat bergerilya untuk melakukan konsolidasi dengan masing-masing stakeholder yang berpengaruh.
Tugas utama yang dilakukan anggota DPR RI, Totok Daryanto yang juga merupakan wakil ketua umum DPP PAN adalah memastikan bahwa tidak ada konflik yang signifikan antara masing-masing kubu. Diharapkan setiap kubu mendapatkan win-win solution dalam kontestasi Musda ini. Agenda besar lainnya yang patut
menjadi pertimbangan adalah terkait dengan eksistensi partai yang tidak hanya hadir ketika momen-momen politik saja, namun juga pada seluruh lini kehidupan masyarakat. Sehingga parpol tidak hanya dianggap sebagai organisasi yang politis dan hanya mementingkan kekuasaan namun juga sebagai organisasi yang etis yang memiliki empati dan aksi atas segala permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
Konsolidasi Musda PAN Kota Batu Layaknya DPD PAN Kota Malang, DPD PAN Kota Batu memiliki infrastruktur
partai baik internal maupun eksternal cukup baik. Namun tetap menjadi catatan bahwa PAN DPD Kota Batu juga masih hadir ketika momentum politik ada. Sehingga perlu adanya penguatan kegiatan rutin yang merepresentasikan sebagai partai yang membela kepentingan rakyat. Totok Daryanto yang merupakan anggota DPR RI dapil Malang Raya menggiatkan adanya peran PAN sebagai partai advokasi. Dimana advokasi yang dilakukan tidak hanya melulu terkait dengan persoalan hukum namun juga permasalahan seluruh aspek menyeluruh di masyarakat yang diperjuangkan melalui mekanisme partai melalui ranting, cabang, dan DPD serta menggunakan akses partai melalui anggota perwakilan rakyat ditingkatan yang dibutuhkan. Sehingga esensi dari partai politik menjadi dekat dengan kehidupan masyarakat serta mengubah persepsi masyarakat terkait dengan partai politik.
Konsolidasi dengan FMPMA terkait Audiensi Kasus Mata Air Gemulo di Jakarta Forum Masyarakat Peduli Mata Air pada Januari 2016 akan melakukan audiensi
dengan berbagai instansi di Jakarta terkait dengan kasus hukum yang menjerat masyarakat Bumiaji (tergugat). Kasus ini telah dimenangkan oleh warga pada Pengadilan Negeri Malang dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Surabaya, namun pada tanggal 22 Desember 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan Kabul Kasasi atas investor (penggugat). Kabul Kasasi ini berimplikasi pada jeratan hukum pidana dan perdata atas investor kepada masyarakat yang memperjuangkan mata air
Umbul Gemulo. Umbul Gemulo sendiri merupakan mata air dengan debit air terbesar di Kota Batu yang karena pembangunan hotel oleh investor mengakibatkan kerusakan ekosistem di Umbul Gemulo.
FMPMA akan melakukan serangkaian orasi dan audiensi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, DPR RI Komisi III, dan Istana Negara. Aksi ini akan dilaksanakan dengan membawa 300 penduduk dari pengguna mata air untuk menyuarakan aspirasinya di depan lembaga tinggi negara. Totok Daryanto yang merupakan anggota DPR RI dari dapil Malang Raya melakukan fasilitasi warga untuk dapat melakukan audiensi dengan perwakilan komisi III DPR RI. Kasus mata air ini sudah terjadi sejak tahun 2011 dan proses hukum yang berjalan telah berlangsung cukup lama. Berbagai rekomendasi terkait dengan pelanggaran pembangunan yang dilakukan investor atas pembangunan hotel ini juga telah dikeluarkan oleh instansi negara seperti KLH, Ombudsman, dan Komnas HAM. Masyarakat lalu dikriminalisasi dan digugat secara perdata oleh investor namun hasil dari pengadilan negeri dan tinggi mengeluarkan keputusan yang memenangkan warga, namun entah mengapa hasil di Mahkamah Agung berbeda.
Gathering dan Santunan Anak Jalanan Totok Daryanto Center Malang sebagai representasi Totok Daryanto di Dapil
Malang Raya memiliki fokus perhatian pada bidang sosial khususnya pada kesejahteraan dan peningkatan sumber daya manusia dari anak jalanan. Anak jalanan merupakan sebagian dari anak-anak yang hidup dan tumbuh di jalanan tanpa ada pemantauan dan tumbuh secara mandiri (Irwanto, 2003). Studi yang dilakukan oleh Soedijar (1989/1990) menunjukkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia antara 7-15 tahun yang bekerja di jalanan dan dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan dirinya sendiri. Pada reses kali ini, Totok Daryanto bekerjasama dengan Komunitas Perempuan Sekar Mawar Kota Malang melakukan gathering dan santunan kepada 100 anak jalanan di Kota Malang. Kegiatan ini dilaksanakan pada di alun-alun Kota Malang dan mengundang beberapa rekan media. Perhatian besar yang diberikan pada komunitas anak jalanan ini karena anak jalanan merupakan anak-anak yang seharusnya berada di wilayah rumah dan sekolah namun dalam kenyataanya mereka justru berada di jalanan karena faktor ekonomi.
C. PENUTUP Demikian Laporan Kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2015-2016 daerah pemilihan Jawa Timur V pada tanggal 23 - 31 Desember 2015. Semoga hasil penyerapan aspirasi yang dilakukan dapat menjadi masukan kebijakan bagi legislative dan eksekutif sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
Jakarta, 5 Januari 2016 Anggota DPR RI
H. Totok Daryanto, SE A-489 / F-PAN
