www.parlemen.net
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DPD DAN DPRD Disampaikan oleh: HAJRIYANTO Y. THOHARI Anggota DPRRI Nomor : A-479
Jakarta, 11 Juli 2007
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JI. Jend. Gatot Subroto, Gcdung Nusantara I, I,antai XII, Scnayan - Jakarta 10270 Telp. (02 1) 5755300 - 5755256 - 57552.55 Fax. 5755304
PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR RI MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DPD DAN DPRD
Disampaikan oleh Anggota DPR RI
: HAJRIYANTO Y. THOHARI : Nomor A-479
Assalaamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh, Salam sejahtera untuk kita sernua, Yang Terhormat Saudara Pimpinan Pansus, Yang Terhormat Menteri Sekretaris Negara RI Yang Terhormat Menteri Hukurn dan HAM RI Yang Terhormat Menteri Dalam Negeri Ad Interim Yang Terhormat Para Anggota Pansus dan hadirin yang Kami Muliakan Mengawali Pengantar Musyawarah ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadlirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat mengikuti Rapat Pansus yang penting dan strategis ini dalam keadaan sehat lahir dan batin. Tanpa ijin dan perkenan-Nya niscaya kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini.
Selanjutnya perkenankanlah kami, Fraksi Partai Golkar DPR RI, menyampaikan pendapat fraksi sebagai Pengantar Musyawarah dalam Pansus RUU tentang Partai Politik dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang telah diajukan oleh pemerintah belum lama berselang sesuai dengan hak yang dimilikinya.
Fraksi Partai Golkar DPR memandang bahwa dua undang-undang iii sangat penting dan sangat menentukan masa depan format perpolitikan nasional dan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
sangat berpengaruh pada masa depan bangsa dan negara. Dalam konteks dan perspektif ini, maka kami ingin menegaskan bahwa dalam dan melalui kedua UU inilah perpolitikan nasional masa depan harus dirancarg secara balk, jernih dan kuat, serta memiliki daya jangkau jauh ke depan seh ngga UU ini tidak berdimensi jangka pendek, terlalu temporer, dan terlalu muc,ah untuk diubah dan direvisi lagi semata-mata karena perubahan selera dan kemauan politik sesaat. Justru hal-hal tersebut harus dihindari, demi kepentingan bangsa yang lebih besar.
Fraksi Partai Golkar memandang bahwa UU tentang Partai Politik dan UU tentang Susduk ini juga harus menjamin kejelasan tujuan dan arch masa depan perpolitikan nasional yang mampu rneningkatkan kualitas demokrasi, memperkuat sistem presidensiil. dan sekaligus mampu menata kelembagaan negara menjadi sinergis dan produktif bagi kesejahteraan rakyat. Ha! ini akan dapat tercapai apabila kita memiliki komitmen bersama bahwa UU yang kita lahirkan adalah merupakan format politik yang mencerminkan idealisrne kita di dalam pembangunan bidang politik, dan bukan hanya sekedar hasil dari kesepakatan-kesepakatan politik yang bersifat subyektif dan pragmatic. Dalam pandangan Fraksi Partai Golkar, bahwa partai politik disamping sebagai instrumen demokrasi, instrumen pembangunan, juga sekaligus merupakan instrumen pemersatu bangsa. Oleh karena itu UU tentang Partai poNtik harus memiliki substansi pengaturan sistem kepartaian yang demokratis. mandiri, dan kuat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus mampu membangun sistem perwakilan rakyat yang kredibel dan aspiratif. Karena hanya dengan sistem kepartaian seperti itulah yang akan dapat menentukan terbentuknya pemerintahan yang stabil, kapa,bel, dan responsif sehingga mampu memberikan sumbangan yang nyata dan menentukan bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat, yang menjadi salah satu tujuan bangsa dan negara. Dalam kaitan ini pula maka UU tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPr, DPD, dan DPRD, harus mampu mendorong terciptanya pola hubungan antar lembaga Negara yang sinergis dimana mekanisme checks and balance antar lembaga Negara tersebut berjalan baik, fungsional, dan produktif dalam system
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
pemerintahan presidensisl sebagaimana menjadi komitmen kita bersama.
Pimpinan , anggota , Wakil Pemerintah, dan hadirin Yang Terhormat,
Fraksi Partai Golkar merasa perlu mengingatkan bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan posisi yang sangat perting bagi Partai Politik, dan karena itu pecan Partai Politik juga menjadi sangat strategis dalam format politik kita. Posisi Partai Politik yang penting, sentral dan strategis tersebut dalam pandangan Fraksi Partai Golkar, haruslah dipandang sebagai perwujudan betapa besarnya tanggung jawab yang dimilikinya, daripada hanya sekedar previlego politik saja. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar berpandagan bahwa penguatan partai-partai politik menjadi suatu keniscayaan manakala kita ingin membangun perpolitikan nasional yang kredibel, kapabel, dan responsif sebagaimana tersebut di atas. Sungguh sangat sulit membayangkan untuk memiliki sistem perpolitikan yang kredibel, kapabel, dan responsif, tanpa adanya Partai Politik yang mandiri, kuat, demokratis dan berfungsi dengan balk untuk mampu
menjalankan
perannya
sebagai
instrumen
demokrasi.
instrumen
pembangunan dan intrumen pemersatu bangsa. Pimpinan, Anggota Pansus, Wakil Pemerintah, dan Hadirin yang berbahagia, Sebagaimana telah menjadi komitmen dan pandangan kita bersama bahwa Partai Politik merupakan pilar utama demokrasi, dan kits tidak bisa membayangkan demokrasi tanpa Partai Politik. Dalam perspektif itu, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa sebagai konsekuensi logis dari posisi tersebut, maka harus ada komitmen bersama untuk membangun partai-partai politik yang sehat, kuat dan berfungsi dengan baik sebagaimana idealnya sebuah partai politik yang modern. Partai Politik yang sehat, kuat dan fungsional sangat penting karena hanya partai yang semacam ini yang dapat melaksanakan fungsifungsinya secara optimal, balk fungsi pendidikan politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, komunikasi politik, maupun fungsi rekrutmen politik dan pengelolaan konflik.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Dengan Partai Politik yang kuat pula, maka konflik dan konsensus dapat dikelola
secara
proporsional
dan
terkendali
sehingga
dapat
rneningkatkan
kedewasaan dan kematangan politik bangsa. Artinya konflik yang terjadi tidak lantas menjadi alasan bagi terpecahnya sebuah partai politik sehingga menjadi seperti layaknya amuba, tapi konflik yang timbul dapat diselesaikan secara internal melalui mekanisme konsensus yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga merupakan perwujudan dari komitmen sebagai, bangsa yang bermartabat. Jika mekanisme penyelesaian konflik bisa. terjadi seperti ini maka kehidupan partai politik akan menjadi semakin sehat, fungsional, dan produktif bagi niasa depan bangsa. Dengan demikian, maka posisi partai politik tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga kuat secara sosiologis yang ditandai dengan sernakin menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sebagai instrumen dernokrasi, pembangunan, dan pemersatu bangsa. Pimpinan, Anggota Pansus, Wakil Pemerintah, dan Hadirin yang berbahagia, Dalam pembahasan revisi UU tentang Partai Politik dan UU tentang Susduk ini, Fraksi Partai Golkar mengajak Pansus ini untuk bersama-sama memiliki komitmen: (1) untuk membangun sistem kepartaian yang demokratis, nandiri, da tangguh dalam NKRI; (2) membangun sistem perwakilan rakyrit yang kredibel dan aspiratif; (3) terbentuknya pemerintahan yang stabil, kapabel dan responsif; serta (4) terciptanya pola hubungan antar-lembaga negara yang fungsional, sinergik, dan produktif dalam sistern pemerintahan presidensiil. Untuk mewujudkan kehidupan dan sistem kepartaian yang demokatis, mandiri, dan tangguh dalam kerangka NKRI. maka Fraksi Partai Golkar mengajak Pansus ini memfokuskan perhatian pada substansi-substansi antara lain sebagai berikut:
•
Pertama, penyempurnaan syarat-syarat pembentukan Partai Politik yang bukan hanya menekankan kebebasan warga negara untuk mendirikan partai politik, melainkan juga mementingkan pemenuhan persyaratan yang lain yaitu harus bersifat terbuka dan mempunyai karakter nasional yang kuat, serta adanya modal finansial yang memberi jaminan bagi kelangsungan hidup partai politik yang
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
bersangkutan. •
Kedua, asas dan ciri Partai Politik yang mempertegas komitmen terhadap ' Pancasila sebagai idiologi negara.
•
Ketiga, mempertegas pelaksanaan fungsi-fungsi pokok suatu partai politik yang memungkinkan semakin menguatnya pelaksanaan demokrasi substansial, bukan hanya sekedar dernokrasi prosedural.
•
Keempat, penegasan Partai Politik sebagai pilar demokrasi yang juga tercermin dalam praktek-praktek demokrasi di internal partai.
•
Kelima, hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi Partai Politik. Sebagaimana kita ketahui di samping memiliki sejumlah hak, partai-partai politik juga mempunyai kewajiban sekaligus larangan dan sanksi. Aspek kewajiban, larangan, dan sanksi ini haruslah semakin dipertegas pengaturannya.
•
Keenam, mengedepankan prinsip kesetaraan gender, yang mencerminkan prinsip keterwakilan dan keadilan gender, dengan tetap mempertimbagkan aspek-aspek kualitas dalam rangka penguatan demokrasi substansial.
•
Ketujuh, perlunya membahas aspek kemandirian partai, baik d lihat dari sisi sumberdaya manusia, infrastruktur dan pendanaan partai.
Pimpinan, Anggota Pansus, Wakil Pemerintah, dan Hadirin yang berbahagia, Selanjutnya perkenankanlah kami, Fraksi Partai Golkar menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa implikasi yang cukup besar terhadap hubungan antar-lembaga negara dalam susunan ketatanegaraan Republik
Indonesia.
Perubahan
tersebut
juga
menginaruskan
dilakukannya
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
penyesuaian dan penataan, atau reposisi dan redefinisi, atas kedudukan dan fungsi-fungsi Lembaga-lembaga Negara, seperti misalnya kedudukan MPR-RI, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan kaitan atau hubungan antara lembaga-lembaga tersebut. Kedudukan MPR yang sebelumnya merupakan lembaga tertinggi negara, saat ini memiliki hubungan secara horizontal dan fungsional dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan lain-lainnya.
MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategic, seperti mengubah dan menetapkan UUD, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD, dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalarn UUD. Dalam sisitem ketatanegaraan hasil amandemen UUD 1945, kita tidak mengenal adanya sistem bikameral murni Untuk itu terhadap usulan mengenai adanya pimpinan MPR yang bersifat joint session fraksi kami menyatakan tic ak setuju karena bila hal ini diwujudkan dalam sistem ketatanegaran kita, maka akan melanggar UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kaitan ini maka pimpinan MPR, sebagaimana MPR itu sendiri, adalah permanen dan karena itu maka pimpinan MPR dirasa perlu diberikan tugas penting
Iainnya,
yaitu
memasyarakatkan
Putusan
MPR
dan
melakukan
pengkajian terhadap usulan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
UU Tentang Susduk perlu memperhatikan bukan hanya hubunga i antarlembaga negara, melainkan juga perlu memperhaikan aspek-aspek lain, seperti antara lain: •
Komposisi pimpinan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
•
Persyaratan pembentukan fraksi-fraksi di DPR dan DPRD
•
Kewenangan dalam menentukan pergantian antar-waktu (PAW)
•
Posisi Sekretariat Jenderal MPR, DPR, DPD, dan DPRD
•
Proporsionalisasi Fungsi DPD
•
Proporsionalisasi kedudukan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mana anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
'
www.parlemen.net
•
Persidangan dan mekanisme pengambilan keputusan di MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Hal-hal tersebut di atas secara rinci akan dituangkan di dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi Partai Golkar yang akan disampaikan dalam pembahasan persidangan-persidangan selanjutnya.
Pimpinan, Anggota Pansus, Wakil Pemerintah, dan Hadirin yang berbahagia, Demikian
beberapa
substansi
utama
yang
karni
ajukan
dalam
pengantar
Musyawarah ini secara garis besar. Akhirnya berdasarkan pandangar, di atas maka dengan mengucapkan Bismillahirramannirhim Fraksi Partai GOLKAR menyatakan Menyetujui Rancangan Udang-undang tentang Partai Pclitik dan Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DFR, DPD dan DPRD untuk dibahas pada tingkat berikutnya.
Demikian pengantar musyawarah Fraksi Partai Golkar, semoga Tuh.an Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita semua dapat menjalankan togas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya. Wabillahittaufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, 1 1 Juli 2007
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
