www.parlemen.net
Bismillahirrahmanirrahim PANDANGAN AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR RI Tentang RANCANGAN UNDANG-UNDANG OMBUDSMAN RI
Disampaikan oleh
: M. Nasir Djamil, SAg
Nomor Anggota
: A- 240
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua.
Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan karuniaNya sehingga kita dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas konstitusional yang telah diamanahkan oleh rakyat kepada kita. Shalawat dan salam untuk Rasulullah SAW, Nabi dan Rasul yang terakhir bagi umat Islam.
Yang kami hormati : •
Pimpinan DPR RI yang juga sekaligus pimpinan sidang
•
Para anggota DPR RI
•
Menteri Hukum dan HAM RI yang mewakili Presiden
•
Hadirin dan hadirat serta para wartawan yang berbahagia
Sebagai kalimat pembuka, dan melalui forum yang terhormat ini, Pimpinan dan segenap anggota
Fraksi PKS DPR RI
menyampaikan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam rangka penyusunan, pembahasan hingga penyelesaian RUU tentang Ombudsman Republik Indonesia ini. Terutama kepada Menteri Hukum dan HAM RI bersama jajarannya yang telah memberikan perhatian yang serius dan mendalam terhadap RUU tentang Ombudsman Republik Indonesia ini.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
Pimpinan dan segenap anggota DPR RI dan seluruh hadirin yang berbahagia.
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa pelayanan publik di republik tercinta ini masih menjadi barang yang langka. Meskipun berbagai usaha telah dilakukan, tetap saja pelayanan publik menjadi sesuatu yang mahal di negeri ini. Karena itu, tidaklah mengherankan jika upaya-upaya untuk mewujudkan pelayanan publik terus kita lakukan. Salah satunya melalui upaya legislasi dengan cara menghadirkan RUU Ombudsman Republik Indonesia. Sebelumnya, Ombudsman diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Perubahan dari Keppres menjadi Undang-Undang itu didasarkan pada Pasal 4 huruf (d) dari Keppres No 44 tahun 2000, dimana Ombudsman Nasional ditugaskan untuk mempersiapkan sebuah konsep RUU tentang Ombudsman.
Meskipun jauh dari hiruk pikuk sebagaimana yang terjadi pada undang-undang paket politik, kehadiran RUU Ombudsman Republik Indonesia ini nantinya ditujukan guna mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan yang tak kalah pentingnya, lembaga ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik. Keinginan ini akan semakin berpeluang untuk bisa terwujud manakala Ombudsman mampu hadir di setiap provinsi dan kabupaten/kota.
Pimpinan sidang dan segenap anggota DPR RI dan hadirin yang berbahagia.
Kita semua tentu berharap agar keberadaan Ombudsman mampu untuk menjawab kebutuhan perlindungan hak masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik. Ombudsman benar-benar mampu menjadi pelindung masyarakat. Dalam bahasa yang digunakan di Afrika Selatan, Ombudsman benar-benar bisa menjadi public protector. Memang benar bahwa Ombudsman dalam RUU Ombudsman Republik Indonesia ini tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi langsung, baik
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
secara administratif atau pidana kepada lembaga yang melakukan Maladministrasi dalam penyelenggaran pelayanan publik. Ombudsman dalam RUU ini hanya memiliki kewenangan memberikan rekomendasi, dan atau peran lain yang cukup maksimal adalah memberikan bantuan hukum melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak. Tapi perlu dicatat bahwa investigasi yang nantinya dilakukan Ombudsman diharapkan mampu mendorong lembaga yang melakukan kesalahan untuk memberikan sejumlah ganti rugi dengan jumlah tertentu kepada masyarakat.
Pimpinan sidang, segenap anggota DPR RI, hadirin yang berbahagia.
Secara umum, faktor terutama keberhasilan Ombudsman adalah kuatnya supremasi hukum di suatu negara. Jika kita ingin Ombudsman di Indonesia berhasil, maka tidak ada jalan lain selain kita bersungguh-sungguh untuk mewujudkan supremasi hukum. Hal itu bisa terwujud manakala peraturan yang dibuat oleh pemerintah benar-benar memiliki taring. Sehingga, kehadiran Ombudsman yang hanya memberikan rekomendasi pun akan cukup membuat lembaga yang bersangkutan menjadi patuh. Faktor lain yang tak kalah penting guna keberhasilan Ombudsman adalah tingginya kesadaran masyarakat terhadap hak mereka sebagai publik. Terutama kelompok masyarakat yang juga penyandang cacat. Semua sektor pelayanan publik mulai dari transportasi hingga pendidikan harus memperhatikan dan menunjukkan perhatian bagi penyandang cacat. Faktor lainnya, adalah baiknya koordinasi antarlembaga negara. Ini penting agar ombudsman tidak melakukan kerja sendiri terutama dalam proses investigasi. Ombudsman tentu perlu melibatkan beberapa lembaga lain yang memiliki kekuatan hukum atau memiliki kapasitas untuk melakukan investigasi atau penyelidikan. Kerjasama antarlembaga ini diharapkan akan membuat rekomendasi Ombudsman memiliki pengaruh yang kuat karena memiliki legitimasi dari lembaga lain. Faktor terakhir, menurut kami yang juga tidak bisa diabaikan adalah peran media massa. Sebagai sebuah sistem yang melakukan kontrol sosial, media diharapkan memberikan perhatian terhadap kerja-kerja yang dilakukan Ombudsman dan membangun kerjasama dengan lembaga tersebut. Pengalaman di sejumlah negara, media massa juga dilibatkan dalam proses investigasi dan rekomendasi .
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
Pimpinan sidang, segenap anggota DPR RI dan hadirin yang berbahagia.
Mendekati akhir dari pendapat fraksi ini, kami juga menyadari bahwa ke depan, efektifitas Ombudsman tidak bisa dilihat hanya dari kewenangan dan wilayah yang dimiliki oleh Ombudsman. Kondisi masyarakat, sistem politik dan kuatnya supremasi hukum merupakan sistem pendukung yang harus dikaji secara bersama. Jika proses tersebut tidak dilihat, maka kehadiran Ombudsman hanya menjadi lembaga pemberi rekomendasi yang selalu diabaikan oleh pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik . Begitupun, kami berkeyakinan bahwa kita semua memiliki kemauan untuk mewujudkan Ombudsman Republik Indonesia yang berwibawa. Karena itu, sebelum kami memberikan pendapat akhir, kami perlu mengingatkan Pemerintah agar setelah RUU Ombudsman RI ini menjadi Undang-Undang, segera melakukan sosialisasi kepada lembaga-lembaga dan/atau pihak-pihak lain yang disebutkan dalam RUU Ombudsman RI ini. Disamping itu, kami juga mengingatkan Pemerintah saat nanti membentuk panitia seleksi calon anggota Ombudsman. Kami berharap kepanitiaan yang dibentuk oleh Presiden ini diisi oleh sosok-sosok yang dikenal luas oleh publik memiliki
integritas,
kecakapan
dan
pengetahuan
yang
mendalam
tentang
Ombudsman dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Hal ini penting kami sampaikan agar DPR RI nantinya dapat memilih dan menetapkan anggota-anggota Ombudsman yang mampu dan mumpuni mewujudkan tujuan serta melaksanakan tugas dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia. Dengan demikian kita semua telah berkontribusi penuh untuk mendekatkan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.
Pimpinan dan segenap anggota DPR RI dan seluruh hadirin yang berbahagia.
Berdasarkan beberapa poin pemikiran diatas, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi PKS DPR RI menyatakan Setuju Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia ditetapkan menjadi Undang-Undang Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
www.parlemen.net
Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan dari lintas fraksi di Komisi III DPR RI dan pihak-pihak yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, kritikan, kajian dan pendalaman atas isu-isu yang dibahas dalam RUU Ombudsman ini.
Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.
Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thorieq Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta , 9 Ramadhan 1429 H 9 September 2008 M PIMPINAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Ketua,
Sekretaris,
DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI No. Anggota : A-265
MUSTAFA KAMAL, SS No. Anggota : A-248
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net
