www.parlemen.net
PENGANTAR DAFTAR ISIAN MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK (PARPOL) FRAKSI PARTAI PARTAI DAMAI SEJAHTERA DPR-RI
Disampaikan Oleh : Ir. Apri Hananto Sukandar, M.Div Nomor Anggota : A-419
Yang terhormat : Sdr. Pimpinan dan Anggota Pansus Partai Politik DPR-RI Sdr. Menteri Dalam Negeri RI beserta jajarannya, Sdr. Menteri Sekretaris Negara RI beserta jajarannya, Sdr. Mer teri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya, Serta rekan-rekan wartawan yang kami hormati.
Pendahuluan Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan presidensial dan sistem perwakilan yang kuat, dan sistem pemilu mendorong terbentuknya sistem multipartai dengan tingkat fragmentasi (jumlah partai) dan polarisasi (jarak dan pengelompokan ideologis antarpartai) yang rendah, atau sekurang-kurangnya tingkat fragmentasi dan polarisasi partai sedang. Selain faktor sistem kepartaian, kualitas institusionalisasi partai-partai secara internal dan kualitas kepemimpinan partai juga sangat menentukan efektifitas kerja partai dan sistem kepartaian di dalam sistem demokrasi. Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk memperbaiki tatanan kehidupan politik nasional. Secara umum arah dan tujuan penataan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik adalah untuk mencapai suatu sistem politik yang demokratis dan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dan efektif. Oleh karena itu penyempurnaan sistem kepartaian harus dipandang sebagai agenda tak terpisahkan dari upaya memperkuat sistem pemerintahan presidensial di satu pihak dan penguatan sistem perwakilan dilain pihak. Disamping itu untuk mendukung presidensialisme yang kuat dan efektif maka sistem kepartaian yang dihasilkan pemilu semestinya mengkondisikan terjadinya koalisi antar-partai dengan basis ideologi dan atau platform politik yang sama atau mendekati sama.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Secara umum, Fraksi Partai Damai Sejahtera memiliki pandangan yang tidak terlalu jauh berbeda, karena itu kami disini hanya memberikan penegasan dan komitmen dalam membangun sistem kepartaian modern yang memperkuat nasionalisme dan kebangsaan demi terwujudnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, dari merauke sampai kesabang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita bersama-sama menyampaikan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasihNya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rapat kerja untuk mendengar dan menyampaikan pengantar DIM Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang partai politik. Demikian Fraksi Partai Damai Sejahtera melihat secara khusus untuk sama-sama kita seriusi bersama, sesama anak bangsa dalam membangun sistem kepartaian yang modern, akuntabilitas dan transparan sebagai berikut 1. Jumlah Pendiri di Naikkan Menjadi 250 Berkaca dari nuansa politik dan keterwakilan masyarakat dalam mengaktualisasikan peran dan fungsinya yang tengah hangat saat ini, untuk membentuk partai politik di negeri ini dulunya hanya 50 orang dapat mendirikan parpol. Namun, dalam masa transisi ini demokrasi menuju ke arah yang Iebih baik dan terus harus dikaji, selanjutnya, bahwa sistem multipartai memang merupakan fenomena di Indonesia sejak pasca orde baru karena parpol merupakan representasi dari gambaran sosiologis dan antropologis di negeri ini. Kalau melihat dari sistem kepartaian semestinya harus dapat mendukung terbentuknya sistem pemerintahan yang kuat, efektif, dan produktif. Koherensi antara sistem kepartaian, sistem pemilu, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan semestinya ada. Realitas sistem kepartaian Indonesia saat ini. Oleh karena itu dalam penyempurnaan undangundang ini diupayakan adanva kenaikan jumlah warga negara yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendirikan partai politik paling sedikit 250 orang. Dengan adanya perubahan 50 orang menjadi 250 orang adalah hal yang wajar demi memperkuat sistem demokrasi yang sekarang tengah berjalan dan terus mengalami perubahan-perubahan kearah yang semakin baik. 2. Ciri-ciri Partai Politik harus Memperkuat Eksistensi Asas Pancasila dan UUD 1945. Usulan konkrit kami kepada pemerintah supaya tegas dan mempertegas ideologi partai politik dan tidak main-main lagi tentang keberadaan pondasi berbangsa dan bernegara dalam kontek negara kesatuan republik Indonesia : Partai politik harus memperkuat eksistensi kebangsaan dan rasa nasionalisme yang demokratis mencakup praktek dan prilaku politik yang terjadi dalam tubuh negara maupun masyarakat, meliputi persoalan demokrasi, formal prosedural, dan demokrasi subtantif. Demokrasi formal merujuk pada lembaga, prosedur, dari sistem demokrasi. Sedangkan substansi demokrasi merujuk pada redistribusi kekuasaan, dalam hal ini sejauh mana warganegara dilibatkan dalam kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka. Politik yang demokratis disini juga mengindikasikan perlunya lembaga, prosedur, dan rutinitas didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat pada pemerintahan dan elite-elite politik dan Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
keadilan politik bagi semua rakyat. Partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita partai yang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang. 3. Penegasan Akan Tugas dan Fungsi Parpol Perwujudan kekuasaan Iegislatif mecerminkan nilai-nilai demokrasi sesuai yang diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan nilai demokrasi tersebut memberikan peran yang besar terhadap lahirnya sistem perpolitikan nasional yang memberi peluang konstitusional bagi kehadiran partai politik untuk memberikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu faktor penting yang mendorong pergeseran ini adalah semakin tolerannya masyarakat terhadap berbagai ideologi. Pada saat yang sama justru muncul skeptisisme terhadap ideologi-ideologi ekstrem. Dampak dari perubahan ini cukup menonjol dalam partai. Orientasi partai-partai menjadi lebih programatik yang bersifat kontemporer, bukan ideologis yang dogmatis. Di negara-negara berkembang, pergeseran itu juga mencolok. Banyak partai yang awalnya turut menentukan ideologi negara mulai melepaskan diri dari referensi ideologi partai untuk kepentingan memperluas dukungan komunitas pemilih. Ideologi hanya menjadi label instrumental dan penuh keterbatasan. Ini mungkin membantu menarik dukungan komunitas primordial, tetapi sekaligus membatasi diri pada komunitas lain. 4. Mempertegas Komitmen dalam Pendidikan Internal Partai Peran partai politik harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Memperkuat kapasitas dan kinerja partai politik agar dapat ditingkatkan secara berarti karena hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi, dan kinerja sistem politik, untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpui dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan berdasarkan hukum. Konsep disiplin partai seolah justru dipandang contradictio in terminus dengan constituency services. Disiplin partai sering kali justru dipahami sebagai penghalang utama pelaksanaan fungsi perwakilan sebagai pelayan konstituensi. Keluhan dan kritik terhadap performa parpol merupakan fenomena yang dapat dijumpai di mana-mana. misalnya, mengeluhkan lemahnya organisasi parpol; partai disebut juga sebagai organisasi yang hanya menjadi milik orang-orang tertentu yakni dominasi faksi-faksi yang cenderung memapankan jaringan-jaringan nasional, regional, dan lokal. 5. Penyelesaian sengketa Parpol
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Persoalan lain yang dihadapi dalam sistem kepartaian kita adalah jumlah partai politik yang terlalu banyak menimbulkan dilema bagi demokrasi, sebab banyaknya organisasi peserta pemilu pada gilirannya mempersulit tercapainya pemenang mayoritas, sementara ketiadaan partai yang mampu menguasai mayoritas di parlemen merupakan kendala spesifik bagi terciptanya pemerintahan dan politik yang stabil (stabilitas pemerintahan dan stabilitas politik). Penyelesaian perselisihan partai politik diselesaikan secara internal sesuai AD/ART parpol apabila penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat.(1) dan ayat (2) tidak dapat dicapai, perselisihan diselesaikan melalui pengadilan negeri. Partai politik. Kedaulatan tertinggi ada partai politik dan berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART serta tidak dapat dipisahkan dari UU ini. 6. Hak, kewajiban dan larangan sanksi bagi partai politik Parpol dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintahan negara dalam memelihara persahabatan dengan negara ain dalam rangka ikut memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Jika imaginasi ini dikerjakan sebagai agenda politik dengan organisasi berbasis individu yang kuat dan mengakar, maka inilah basis riil gerakan demokrasi substansial. Akan tetapi, memiliki syarat adanya revitalisasi gerakan demokrasi berbasis representasi, fokus pada instrumen-instrumen terburuk demi perbaikan dan partisipasi, Selaniutnya, juga sangat dibutuhkan; (a). Penguatan kontrol terhadap program dan kaderisasi partai-partai politik dalam arti bahwa partai politik merupakan wadah siklus proses regenerasi sistem kepemimpinan politik nasional, juga pengawasan terhadap korupsi dan bangkitnya rezim kleptokrasi lokal. Menjamin berjalannya proses demokrasi ditingkat basis diperlukan (b). Pemajuan hak-hak sosial dan ekonomi, misalnya hak untuk bekerja, jaminan sosial, hak atas kesehatan dan pendidlkan dasar, dll. Menemukan formula yang baik (c). Pembentukan new social-pat dalam rangka memperluas dan memperkuat basis gerakan demokrasi ditingkat lokal, tetapi antar-wilayah Kita juga membutuhkan (d). Diversifikasi front ketika melawan oligarki, sambil mengerjakan defragmentasi gerakan sosial-politik ketika konsolidasi demokrasi 7. Perwakilan dalam kesetaraan gender, kepengurusan perempuan dalam partai politik. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara Indonesia; dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Maka melalui UU Parpol ini mudah-mudahan kaum_perempuan terpanggil untuk aktif bukan saja karena pemberian batasan kuota yang disediakan tapi kaum perempuan harus ikut dalam proses internal partai secara aktif dan partisipatif. Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
8. Pelaporan dan pengelolan keuangan partai politik yang transparan Pengurus partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota menyusun laporan keuangan partai politik setelah tahun anggaran berkenaan berakhir sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang direkomendasikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pengurus partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran partai politik. Ketentuan mengenai keuangan partai politik yang diberi pengertian bahwa keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu balk berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik partai yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Selain daripada itu tidak adanya mekanisme pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan dan penganggaran,-pengakuntansian dan pelaporan, mengakibatkan tidak terwujudnya laporan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun partai yang transparan, akuntabel dan auditable. Hal ini mendorong rendahnya tingkat kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap partai politik dalam mengelola uang dan kekayaannya. Dampak dari pergeseran ideologi-dogmatis ke pragmatis-programatik ini bervariasi. Secara konseptual, partai seharusnya menjadi lebih Imes clan tanggap dalam merespons tuntutan masyarakat. Dalam praktiknya, hambatan untuk itu tetap melembaga. Akuntabilitas partai sulit diukur di luar arena pemilu. Sementara kekuasaan partai tersebar tidak lagi terbatas di kalangan komunitas anggotanya, tetapi juga stakeholders di luar komunitas partai. 9. Menaikkan jumlah sumbangan bagi perorangan dan badan usaha Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b yang diterima partai politik berasal dari : a. perseorangan yang bukan anggota partai politik yang bersangkutan paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun. b. perusahaan dan/atau badan usaha paling banyak senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun. Usulan ini mengingat betapa pentingnya keterbukan/ transparansi sumber keuangan yang diterima oleh parpol/ sumbangan keuangan yang tidak mengikat dan bukan hasil kejahatan pencucian uang. 10. Dimungkinkannya partai politik untuk membentuk badan usaha yang profitable, namun karena kondisi sosial politik yang belum mendukungnya saat ini maka tepat waktunya untuk dilaksanakan. Berhembusnya wacana bahwa partai politik untuk mendirikan badan usaha memang belum dapat diterima oleh masyarakat indonesia. Hal ini karena terkait dengan praktek-praktek politik yang korup dan kolusi yang merugikan
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
keuangan negara. Dan oleh karena itu, wacana ini belum dapat terealisasi dengan baik dalam UU partai politik kali ini. mungkin nanti dikemudian hari. Karena tidak lagi mengandalkan pada basis keanggotaan, dana partai tidak lagi bersumber pada iuran wajib anggota partai atau simpatisan partai. Dana partai bergantung pada kemampuan individual dan 'faksi untuk menjalin hubUngan dengan kelompok-kelompok bisnis dan birokrat yang sudah mapan. Setoran-setoran reguler ataupun insidental dari klub bisnis merupakan sumber penting untuk menyelenggarakan aktivitas partai. Di samping kontrak atas proyek-proyek dari pemerintah di tingkat nasional, regional, dan lokal menjadi penting untuk memelihara loyalitas patron-patron di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan desa. 11. UU Partai Politik tidak berubah-ubah setiap 5 (lima) tahun atau 2 (dua) tahun menjelang pemilihan Umum sehingga tergesa-gesa. Idealnya penyempurnaan tersebut semestinya dilakukan secara mendasar sekaligus. Tidak diadakan perubahan dalam setiap lima tahun sekali, sehingga belum teruji ke efektifannya untuk dilaksanakan. Namun karena berbagai hal pertimbangan obyektif seperti fisibilitasnya (feasibility), dan risiko serta cost politik yang tinggi akibat selalu di rubahnya UU ini, maka penyempurnaan secara bertahap dan sudah melalui kurung waktu yang cukup sehingga melalui revisi UU Politik adalah pilihan yang paling realistik. 12.Multipartai yang kompetitif. Untuk itu, dalam UU Politik perlu mengondisikan terbentuknya sistem multipartai kompetitif sederhana agar memberikan kontribusi dan insentif bagi penguatan, efektivitas, dan produktivitas sistem presidensial yang sederhana dalam jumlah, dan kompetitif secara ideologis; perlu pengetatan persyaratan bagi partai peserta pemilu melalui mekanisme (electoral threshold/ ET) yang tidak mudah "diakali" oleh elite partai; UU Parpol dan UU Pemilu yang perlu memberi insentif politik bagi partaipartai yang mau saling bergabung, penyederhanaan sistem kepartaian sebenarnya menjadi pilihan bangsa yang bersangkutan dalam menentukan opsi antara governability dan tingkat representativeness. Penutup Keuntungan untuk pemilih tentu saja akan lebih bebas menentukan hak pilihnya, termasuk hak untuk menarik dukungan pada wakilnya dan hak untuk mengambil untung dari petualang-petualang politik, seperti terjadi di negara-negara tetangga. Namun, pemilih juga harus sekaligus siap menerima realitas bahwa wakilnya akan berusaha menutup semua biaya ekonomi untuk political entrepreneurship dengan mengorbankan pelayanan konstituennya. Pengorganisasian parpol dan pelayanan konstituensi karenanya akan tetap merupakan tantangan dan agenda besar di masa mendatang.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
