PLATFORM EKONOMI INDONESIA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
RASIONAL Berawal dari pemikiran “forward looking” merefleksikan kondisi Indonesia 60 tahun ke depan, dimana jumlah penduduk negeri ini akan berlipat ganda atau mendekati 500 juta jiwa. Dengan menggali kondisi faktual yang ada, dapat diidentifikasikan ragam permasalahan kompleks terkait pangan dan energi yang mengancam kerberlanjutan hidup dan masa depan generasi penerus kita. Permasalahan di bidang pangan dan energi tersebut diperburuk oleh kondisi lingkungan hidup dan infrastruktur yang ada saat ini. Diperlukan suatu platform berorientasi kepada :
ekonomi
yang
solid
dan
Kemandirian Pangan dan Energi Untuk mencapai kemandirian pangan dan energi diperlukan suatu terobosan dalam merekonstruksi APBN sebagai instrumen utama Pemerintah untuk membangun perekonomian nasional.
KEPENDUDUKAN
IDENTIFIKASI MASALAH LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
BONUS DEMOGRAFI
LEDAKAN PENDUDUK PIRAMIDA PENDUDUK 2010: 237.556.383
118.048.783
119.507.580
?
KUALITAS PENDUDUK KESEMPATAN BEKERJA
KESEJAHTERAAN PENDUDUK
IDENTIFIKASI MASALAH (CONT’D)
Saat ini struktur penduduk Indonesia dipengaruhi oleh triple burden di mana persentase usia sekolah dan balita sebesar 28,87%, angkatan kerja 63,54%, dan lansia mencapai 7,59%. Persebaran penduduk belum merata karena masih terpusat di Pulau Jawa. perlu ada langkah konkrit dalam mengatasi permasalahan demografi ini.
Beberapa tahun terakhir elastisitas kesempatan kerja berada di sekitar 200.000 orang, jauh dari target MP3EI sebesar 500.000 orang. Penurunan itu dikarenakan bergesernya struktur ekonomi dari padat karya menjadi padat modal.
SDM INDONESIA MASA DEPAN ADALAH YANG:
OPSI KEBIJAKAN Kebijakan pengendalian penduduk melalui Program Keluarga Sejahtera yang berintikan pada nilai2 keluarga yang agamais, berencana, berorientasi needs achievement yang tinggi, dan menjadikan seluruh wilayah NKRI sebagai home dimanapun ia berada. Kebijakan memaksimalkan pelayanan kesehatan publik dan ketersediaan prasaranasarananya sesuai rasio standar internasional, seperti rasio ketersediaan dokter per 10 ribu jiwa, paramedis/1000jiwa, obat2an murah dan bermutu, tempat tidur di RS dan Puskesmas/100 jiwa. Dihidupkannya kembali Pusat Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak diseluruh Kota Kecamatan melengkapi Puskesmas yang tersedia. Kebijakan yang memastikan tersedianya pendidikan dasar 12 tahun, dan terbentuknya perguruan tinggi sebagai center of excellence di beberapa kota dengan spesialisasi tertentu dan didukung dengan belanja Riset sebesar minimal 10% dari Alokasi Dana Pendidikan Nasional. Kebijakan yang memastikan kurikulum pendidikan sekolah dasar tidak lebih dari 6 (enam) mata pelajaran : Budi Pekerti dan atau Agama, Matematika, Bahasa, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Kesenian dan Olahraga. Kebijakan yang memastikankan aksesbilitas permodalan bagi pengusaha pemula, pelaku Usaha Kecil dan Usaha Mikro di semua bidang profesi. Dalam kaitan ini dapat dilakukan realokasi sebagian subsidi dalam alokasi belanja APBN ke bentuk pengadaan fasilitas likuiditas untuk tujuan tertentu dalam alokasi pembiayaan. Pergeseran ini tidak saja menghemat belanja, tetapi juga menghasilkan kapitalisasi permodalan dengan suku bunga rendah dan mempengaruhi suku bunga acuan Bank Indonesia dalam jangka panjang.
PANGAN
IDENTIFIKASI MASALAH KRISIS PANGAN DI DEPAN MATA KEBIJAKAN PANGAN YANG ADA BERIORENTASI PADA PEMENUHAN KEBUTUHAN JANGKA PENDEK YANG BERDAMPAK PADA KERTERGANTUNGAN IMPOR KOMODITAS PANGAN
NILAI TUKAR PETANI FLUKTUATIF & MENURUN Index Nilai Tukar Petani 2013 (Padi & Palawija)
SEPARUH DARI
28.000.000 KELUARGA MISKIN ADALAH
PETANI
OPSI KEBIJAKAN Kebijakan pembangunan irigasi teknis dimana sumber pemasukan dan debit air dapat diukur, termasuk diantaranya pembangunan bendungan air, saluran primer dan tertier yang pemeliharaannya ditanggung dan dikelola oleh pemerintah dengan prioritas di lahan-lahan pertanian yang terdata berkendala dengan kuantitas dan kualitas panen.
Kebijakan subsidi pasca panen untuk menstabilkan harga jual padi pada kondisi surplus panen yang juga memotivasi petani untuk produktif menanam lahan seusai panen sehingga meningkatkan kuantitas panen dari keterbatasan lahan yang ada.
Kebijakan insentif pajak untuk usaha pangan, khususnya kepada usaha kecil dan menengah yang memiliki akses langsung kepada lahan pertanian guna menjamin pengoptimalan output komoditas pangan. pangan
Kebijakan research and development melalui prioritas program riset nasional di bidang pangan, seperti pengembangan teknologi untuk menjaga kualitas panen, mengoptimalkan kuantitas, serta riset-riset terkait genetically modified food (produk pangan berbasis rekayasa genetik) yang berdampak jangka panjang dalam mengantisipasi krisis pangan.
ENERGI
IDENTIFIKASI MASALAH DARI EKSPORTIR MENJADI IMPORTIR EKSPLOITASI YANG TIDAK SEIMBANG DENGAN EKPLORASI
BEBAN APBN DARI SUBSIDI BBM
KETIMPANGAN PENINGKATAN KEBUTUHAN ENERGI DENGAN OUTPUT MIGAS NASIONAL
OPSI KEBIJAKAN
Kebijakan yang memprioritaskan eksplorasi sumber daya minerba produktif guna meningkatkan cadangan energi masa depan melalui mekanisme formulasi rasio ekplorasi vs. eksploitasi, khususnya di sektor migas. migas
Kebijakan pengalihan subsidi energi yang tidak tepat kepada pemberian intensif pajak bagi usaha di bidang energi alternatif dan terbarukan guna menurunkan tingkat ketergantungan konsumsi BBM yang memberatkan APBN melalui mekanisme subsidi yang ada.
Kebijakan research and development melalui prioritas program riset nasional di bidang inovasi energi alternatif dan terbarukan guna menurunkan tingkat ketergantungan konsumsi BBM yang memberatkan APBN melalui mekanisme subsidi yang ada.
LINGKUNGAN HIDUP
IDENTIFIKASI MASALAH LAHAN SAWAH TERENDAM BANJIR LAJU DEFORESTASI
INDEKS KEKERINGAN
OPSI KEBIJAKAN
Kebijakan reboisasi dengan intensif melalui akselerasi skema REDD+ yang memberikan kompensasi kepada negara berkembang dalam melindungi hutannya, baik dalam konteks negosiasi bilateral maupun proyek percontohan. percontohan
Kebijakan pengelolaan lahan kering melalui pengoptimalan teknologi terapan yang sesuai dan dapat dilaksanakan oleh petani..
Kebijakan proteksi dan perluasan lahan untuk pangan, sumber daya air dan memberikan atensi kepada kelestarian ekosistem, khususnya di area sungai dan mata air.
INFRASTRUKTUR
IDENTIFIKASI MASALAH KENDALA KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR
TRANSPORTASI DARAT MENYUMBANG
16% DARI AKTIVITAS PERDAGANGAN GLOBAL
PROPORSI KONDISI JALAN
OPSI KEBIJAKAN
Kebijakan yang memastikan konektivitas secara nasional, termasuk diantaranya akselerasi program MP3EI terkait Sitem Logistik Nasional dan Sistem Transportasi Nasional guna menekan laju inflasi akibat biaya usaha (cost of business) yang meningkat karena minimnya efisiensi infrastruktur.
Kebijakan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara melalui skema P3 (public-private-partnership) yang mempertemukan backward dan forward linkages industry.
Kebijakan yang memastikan standar pelayanan minimal untuk public utility (air minum, perumahan, telekomunikasi, dll) dan peningkatan kualitas dan penambahan jalan desa.
SUMBER INFOGRAFIS •
Laju Pertumbuhan Penduduk__Survei Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), data diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Direktorat Statistik Kependudukan, 2005
•
Piramida Penduduk__Sensus __Sensus dan Proyeksi Penduduk, data diolah oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2012
•
Bonus Demografi__Sensus __Sensus dan Proyeksi Penduduk, data diolah oleh BKKBN, 2012
•
Struktur Penduduk Indonesia__Kutipan __Kutipan Kepala BKKBN di Republika Online 17 Juli 2013 (http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/17/ mq2oy6-2013 2013-penduduk-indonesia-diperkirakan-250-juta-jiwa)
•
Elastisitas Tenaga Kerja__Kutipan __Kutipan Kepala Bappenas di Bisnis.com 9 Februari 2014 (http://finansial.bisnis.com/read/20140209/9/202059/elastisitas-kesempatan kesempatan-kerja-2014-diprediksi-stagnan)
•
Krisis Pangan__Diolah __Diolah dari beberapa sumber (http://www.pertani.co.id/id/berita/18-tiap-tahun-100-ribu-hektare-lahan lahan-pertanian-hilang
•
Indeks Nilai Tukar Petani__Diolah __Diolah dari data BPS (http://bitra.or.id/2012/wp-content/uploads/2013/12/Nilai-Tukar-Pertanian Pertanian-2013.jpg
•
Ekspor dan Impor Minyak dan Gas Bumi__Indonesia Indonesia Oil & Gas Sector Outlook 2011, Frost and Sullivan, 2011
•
Produksi Minyak dan Gas Bumi__Diolah dari beberapa sumber, Bagian Hukum dan Humas SKK Migas, PT. Pertamina (Persero), 2012
•
Subsidi BBM dari APBN __Diolah dari beberapa sumber, Bagian Hukum dan Humas BPH Migas, Data Pokok APBN 2005-2010, 2005 Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 2013
•
Lahan Sawah Terendam Banjir__Litbang __Litbang (Penelitian dan Pengembangan) Harian Kompas, 2013
•
Indeks Kekeringan__Badan __Badan Lingkungan dan Mitigasi Bencana, Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh , Lembaga Penerbangan dan Anatariksa Nasional (LAPAN), 2013
•
Laju Deforestasi Indonesia__Hansen, __Hansen, Matt, University of Maryland, 2013 http://news.mongabay.com/2013/1114-deforestation-in-indonesia.html
•
Total Panjang Jalan di Indonesia dan Panjang Jalan Dirinci Berdasarkan Kualitas Permulaan__Data Permulaan diolah oleh Badan Pusat Statistik, 2012 (http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17¬ab=11)
•
Transportasi Darat dan Aktivitas Perdagangan Global__Survei __Survei diselenggarakan oleh United Nations Conference on Trade and Defelopment (UNCTAD), 2013
TERIMA KASIH BERSAMA MENUJU INDONESIA BERKAH
