STRATEGI KAMPANYE HUMAS PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DALAM MENINGKATKAN CITRA PARTAI MENJELANG PEMILU 2014

STRATEGI KAMPANYE HUMAS PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DALAM MENINGKATKAN CITRA PARTAI MENJELANG PEMILU 2014 Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)

Oleh : ELVIRA HANNUM NIM: 109051000161

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2013 M/ 1434 H

STRATEGI KAMPANYE HUMAS PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DALAM MENINGKATKAN CITRA PARTAI MENJELANG PEMILU 2014 Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)

Oleh : ELVIRA HANNUM NIM: 109051000161

Dosen Pembimbing

Dr. Sihabuddin Noor, M.A NIP: 19690221 199703 1 001

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2013 M/ 1434 H

LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan : 1. Skripsi merupakan hasil karya saya, yang diajukan untuk memenuhi salah satu pernyataan memperoleh gelar strata 1 (S.Kom.I) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sebagai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika kemudian hari terbukti atau merupakan karya orang lain, maka saya bersedia diberi sanksi yang berlaku di di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ciputat, 27 Mei 2013 Penulis

Elvira Hannum S

ABSTRAK Nama Judul

: Elvira Hannum S : Strategi Kampanye Humas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Meningkatkan Citra Partai Menjelang Pemilu 2014

Peralihan dan pergantian kekuasaan dilakukan memalui suatu mekanisme yang disebut sebagai pemilihan umum. Persaingan politik menjadi suatu konsep yang sangat penting sekarang ini. Indonesia yang menganut sistem multipartai membuat satu partai harus bersaing dengan partai lain. Dinamika politik partaipartai Islam pun berlangsung pada Pemilu 2014. Perolehan suara partai-partai Islam yang cenderung menurun, membuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus menyusun langkah dan strategi strategi yang tepat untuk memenangkan pemilu 2014 mendatang. Sebuah partai politik tidak begitu saja melepaskan kendali. Setidaknya mereka akan mempercayakan kepada humas yang lebih mengerti akan pembentukan citra baik untuk khalayak. Tujuannya tidak jauh agar lebih terkonsep dan lebih efektif efisien menarik kontitusiensinya. Strategi kehumasan yang baik diharap dapat menjembatani komunikasi politik antara partai politik dengan pendukung. Hal ini menjadi penting, karena kehidupan suatu partai politik sangat tergantung dari massa pendukungnya. Dukungan ini hanya dapat diperoleh bilamana parpol mampu menjaga harmoniasasi dengan khalayaknya. Kampanye pada prinsipnya adalah contoh tindakan persuasi secara nyata. Kampanye humas yang dimaksudkan untuk membangun citra positif lembaga dimata publik sehingga muncul kepercayaan, penerimaan dan kesediaan publik untuk bekerjasama dengan lembaga tersebut. Kampanye sebuah upaya yang diorganisasi oleh suatu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Beberapa partai politik besar telah mencoba merancang komunikasinya secara professional, bahkan ada yang mempercaya kepada konsultan profesional. Penciptaan dan pembentukan image positif dimanage sedemikian rupa, baik dalam event-event kampanye, pemberitaan di media massa, sampai pada iklan politik di berbagai media. Strategi kehumasan partai politik dilakukan dengan berbagai pendekatan secara personal, sosial, maupun secara kultural. Selain itu juga dengan memanfaatkan media humas, melakukan aksi langsung, kampanye yang melibatkan massa langsung, dan lain sebagainya. Untuk menarik simpati simpatisannya dilakukan oleh tim pemenangan pemilu partai politik dengan cara yang cukup beragam. Keywords : kampanye, humas, citra

i

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim, Dengan mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik,

dan hidayah-Nya, sehingga penulis

dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya. Sekalipun skripsi yang berjudul “Strategi Kampanye Humas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Meningkatkan Citra Partai Menjelang Pemilu 2014” ini masih jauh dari sempurna, namun ini merupakan suatu usaha yang maksimal, karena dalam proses penyelesaiannya tidak sedikit kesulitan dan hambatan dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat pertolongan Allah SWT yang telah memberikan nikmat-Nya dan kesungguhan kepada penulis serta bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1.

Dr. Arief Subhan, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Drs. Wahidin Saputra, M.A, selaku Pudek I Bidang Akademik , Drs. H. Mahmud Jalal, M.A, selaku Pudek II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, serta Drs. Studi Rizal LK, M.A selaku Pudek III Bidang Kemahasiswaan.

2.

Drs. Jumroni, M.Si, sebagai Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Ibu Umi Musyarofah, M.A sebagai Sekretaris Jurusan KPI, yang telah

ii

membantu dalam memberikan informasi akademik dan penyusunan transkip nilai penulis. Ibu Siti Napsyiah, M.SW, sebagai Dosen Penasihat Akademik KPI E angkatan 2009, yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan proposal skripsi ini. 3.

Bapak Dr. Sihabuddin Noor, M.A, selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya serta memberi arahan, masukan dan bersedia meminjamkan tesisnya dalam membantu penulisan skripsi ini.

4.

Bapak Drs. H. Isa Muchlisin, Bapak Muhammad Ali Imran, S.Ip, Bapak Musyafak, yang sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Bapak Jojo, yang bersedia membantu saya dalam proses wawancara di PPP.

5.

Seluruh dosen yang telah mengajarkan ilmunya pada penulis dari semester I hingga semester VII. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal baik di akhirat kelak, Amin.

6.

Para staf Tata Usaha (TU) yang telah membantu membuat surat menyurat untuk penelitian skripsi ini, dan para staf perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas buku-buku referensi.

7.

Ayahanda dan Mamahku tercinta, Bapak Amir Hamzah Siregar dan Karlina Harahap, terima kasih telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang serta mendukung dan mendoakan penulis hingga saat ini.

8.

Keluarga besar penulis, yang mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Adik- adikku tersayang, Wahyudi Syahputra Siregar, Rizwan Effendi Siregar, Arief Husein Siregar, terima kasih semua atas dukungannya.

iii

9.

Teman- teman seperjuangan KPI E 2009 yang banyak memberikan motivasi untuk penulis. Eci, Fadli, Ranni dan Sita teman sharing, berbagi cerita canda dan tawa, Ella teman kamar satu bulan, Yunia, yang sudah mau menemani wawancara dan bersedia meminjamkan kameranya, thank you very much, semoga kalian cepat menyusul . Amin

10. Sahabatku tersayang, Aya, Nana dan Qinye yang sudah memberi dukungan dan motovasi penulis sampai saat ini. 11. Teman- teman kostan Salsabila, Arien, Kiki, Ana, Midah, Handa, Tika, Omeh, Iyah, Sestu, Mita, Nisa, Feni, Dillah dan Alis terima kasih atas kebaikan kalian selama ini, kalian baik. Thank you very much . 12. Kawan-kawan KKN Sic Gold, Adah, Ika, Popi, Aih, Fatma, Kodita, Fandi, Zibad terima kasih banyak yang bersedia meminjamkan motor barunya , dan kawan yang lain yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu. 13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesain skripsi ini. Walau tak tertulis, Insya Allah perbuatan kalian menjadi sebuah amal yang baik tertulis “di lembaran lain”. Amin Akhir kata, Penulis mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan. Namun, penulis berharap saran serta ktirik dalam rangka perbaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih. Jakarta, Mei 2013

Penulis

iv

DAFTAR ISI

ABSTRAK .........................................................................................................

i

KATA PENGANTAR .......................................................................................

ii

DAFTAR ISI .....................................................................................................

v

DAFTAR TABEL ............................................................................................ viii DATAR LAMPIRAN ...................................................................................... ix

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah.....................................................

1

B. Batasan dan Rumusan Masalah.........................................

9

C. Tujuan Penelitian ...............................................................

9

D. Manfaat Penelitian ............................................................. 10 E. Tinjauan Pustaka ................................................................ 10 F. Metodologi Penelitian ........................................................ 12 G. Sistematika Penulisan ........................................................ 13 BAB II

LANDASAN TEORI A. Komunikasi dalam Humas ................................................ 15 1. Definisi dan Tujuan Komunikasi ................................. 15 2. Persuasi dalam Kegiatan Komunikasi .......................... 17 B. Humas ............................................................................... 20 1. Definisi dan Peran Humas ............................................ 20 2. Humas dalam Pembentukan Citra ................................ 24 C. Strategi Kampanye Humas ................................................ 28

v

1. Definisi Kampanye ....................................................... 28 2. Strategi Kampanye Humas ......................................... 30 3. Metode dan Teknik Kampanye Humas ........................ 32 BAB III

PROFIL OBJEK PENELITIAN A. Sejarah Berdirinya Partai .................................................. 38 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) .......................... 38 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ............................... 41 B. Visi dan Misi Partai ........................................................... 43 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) .......................... 43 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ............................... 44 C. Prinsip Dasar Partai ............................................................ 45 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) .......................... 45 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ............................... 48 D. Ideologi Partai ................................................................... 51 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) .......................... 51 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ............................... 54

BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL TEMUAN A. Peran Humas PPP dan PKB di Pemilu 2009 ..................... 60 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) .......................... 60 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) .............................. 62 B. Hasil Akhir Pemilu Legislati 2009 .................................... 68 C. Strategi Kampanye Humas PPP & PKB dalam Meningkatkan Citra Partai Menjelang Pemilu 2014

vi

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) a. Tahapan Perencanaan Strategi Kampanye Humas PPP ........................................................................... 69 b. Strategi-strategi Kampanye Humas ......................... 77 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) a. Tahapan Perencanaan Strategi Kampanye Politik Humas PKB ............................................................. 85 b. Strategi- strategi Kampanye Humas ........................ 92 D. Komparasi Strategi Kampanye Humas PPP dengan PKB . 98 BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan ....................................................................... 100 B. Saran .................................................................................. 101

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 102 LAMPIRAN

vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang- orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik di level lokal maupun nasional.1 Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota- anggotanya mempunyai orientasi, nilai- nilai dan citacita yang sama.2 Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.3 Dalam negara demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi ; salah satu fungsi ialah sebagai sarana komunikasi politik. Arus informasi dalam suatu negara bersifat dua arah, artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kedudukan partai dalam arus ini adalah sebagai jembatan antara

1

MiriamBudiardjo, Dasar- dasar Ilmu Politik (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 403. 2 Ibid., h. 404. 3 Ibid., h. 404.

1

2

“mereka yang memerintah” (the rulers) dengan “mereka yang diperintah” (the ruled).4 Di dalam suatu masyarakat yang modern, apa lagi yang luas wilayahnya, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas, apabila tidak ditampung dan disalurkan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat menjadi lebih teratur. Pendapat dan sikap yang bermacam-macam itu perlu diolah dan dirumus sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah dan pembuat keputusan lainnya dalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan umum (public policy). Dengan demikian tuntutan- tuntutan dan kepentingan- kepentingan anggota masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui suatu arus dari bawah ke atas. Proses merumuskan kepentingankepentingan

ini

dinamakan

“perumusan

kepentingan”

atau

“artikulasi

kepentingan” (interest articulation).5 Menurut Rush dan Althoff, komunikasi politik sebuah transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dengan sistem politik merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik, dan proses sosialisasi, partisipasi, serta rekrutmen politik tergantung pada komunikasi.6 Sedangkan dalam konteks sosialisasi politik, Graber memandang komunikasi politik sebagai proses pembelajaran, penerimaan dan

4

Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1982), h. 14. 5 Ibid., h. 15. 6 Asep Saeful Muhtadi. Komunikasi Politik Indonesia. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008) h. 27.

3

persetujuan atas kebiasaan- kebiasaan atau aturan- aturan, struktur, dan faktorfaktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan politik.7 Strategi komunikasi pada hakekatnya adalah perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan seperti bagaimana bentuk pesannya, siapa komunikatornya serta media apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut dan efek apa yang diinginkannya. Dalam arti kata bahwa pendekatan yang dilakukan kepada khalayak bisa berbeda-beda tergantung dari situasi dan kondisi. Demikian juga hubungannya dengan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh suatu partai politik, berhasil atau tidaknya sangat ditentukan oleh strategi komunikasi yang dilakukan pada saat kampanye politik. Roger dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan para kurun waktu tertentu.8 Dengan demikian, kampanye komunikasi merupakan tindakan komunikasi yang terorganisir yang diarahkan pada khalayak tertentu, dan pada periode waktu tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Merujuk pada pernyataan diatas maka, masing-masing partai politik akan saling berlomba-lomba untuk membentuk citra positif kepada masyarakat. Kampanye pada prinsipnya adalah contoh tindakan persuasi secara nyata. Kampanye humas yang dimaksudkan untuk membangun citra positif lembaga 7

Ibid., h. 27. Gun GunHeryanto dan Irwa Zarkasyi, Public Relations Politik. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012) h. 83. 8

4

dimata publik sehingga muncul kepercayaan, penerimaan dan kesediaan publik untuk bekerjasama dengan lembaga tersebut. Kampanye sebuah upaya yang diorganisasi oleh suatu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Kampanye politik adalah sebuah peristiwa yang bisa didramatisasi.9 Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai serangakaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.10 Merujuk pada definisi ini maka setiap kampanye partai politik setidaknya harus mengandung empat hal yakni ; (1) tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu (2) jumlah khalayak sasaran yang besar (3) biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu (4) melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.11 Untuk pelaksanaannya, sebuah partai politik tidak begitu saja melepaskan kendali. Setidaknya mereka akan mempercayakan kepada humas yang lebih mengerti akan pembentukan citra baik untuk khalayak. Tujuannya tidak jauh agar lebih terkonsep dan lebih efektif efisien menarik kontitusiensinya. Strategi kehumasan yang baik diharap dapat menjembatani komunikasi politik antara partai politik dengan pendukung. Peran humas dalam politik bukan sekedar dirasakan oleh partai politik namun juga beberapa Negara yang demokrasinya 9

HafiedCangara, Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi. (Jakarta: PT RakaGrafindo Persada, 2011) h.229. 10 Antar Venus, Manajemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2009) h. 7. 11 Ibid., h. 7.

5

sudah mapan. Dengan melakukan konsultasi dengan kehumasan, partai politik juga dapat merancang strategi yang baik dalam tunjuk aksi kepada public dalam kegiatan kampanyenya. Dengan memahami hal-hal tersebut maka bisa digambarkan bagaimana pentingnya humas bagi suatu organisasi terutama partai politik yang merupakan organisasi yang membutuhkan dukungan massa. Hal ini menjadi penting, karena kehidupan suatu partai politik sangat tergantung dari massa pendukungnya. Dukungan ini hanya dapat diperoleh bilamana parpol mampu menjaga harmoniasasi dengan khalayaknya. Dalam partai politik yang dinamakan stakeholders adalah pihak-pihak yang yang harus dipuaskan dan diperhatikan kepentingannya, antara lain pendiri partai, pengurus, pendukung/anggota, simpatisan cendikiawan, pengusaha dan pemerintah. Tetapi

realitas

menunjukkan

bahwa

masih

banyak

ditemukan

permasalahan yang terkait dengan pengelolaan hubungan antara partai politik dengan khalayaknya. Ketika fungsi partai politik tidak berjalan maksimal, maka implikasinya adalah menurunnya elektabilitas parpol. Sepertinya hal itu inheren dengan apa yang terjadi pada elektabilitas parpol islam saat ini. Dalam demokrasi yang tidak dipoles-poles untuk sekedar menjadi hiasan bibir, peralihan dan pergantian kekuasaan dilakukan memalui suatu mekanisme yang disebut sebagai pemilihan umum. Persaingan politik menjadi suatu konsep yang sangat penting sekarang ini. Indonesia yang menganut sistem multipartai membuat satu partai harus bersaing dengan partai lain. Pemilu 2014 tidak lama lagi. Partai politik sudah mempersiapkan diri untuk bersaing. Yang menarik adalah bagaimana nasib partai politik Islam. Survei

6

terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia tentang nasib dan masa depan partai Islam menarik untuk dicermati. Popularitas dan elektabilitas mereka berada di bawah partai politik yang berhaluan nasionalis. Hasil survei tersebut menjadi peringatan bagi partai Islam untuk berbenah. Sejumlah partai politik Islam dan berbasis massa Islam dinilai perlu kerja keras menghadapi Pemilu 2014. Survei-survei yang dilansir belakangan ini masih menempatkan partai-partai Islam di bawah partai nasionalis. Sebagaimana diketahui, Survei LSI itu dilakukan pada 1-8 Oktober 2012, melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi, dengan tingkat kesalahan sekitar 2,9 persen. Dari buktibukti empiris, memang terjadi trend penurunan perolehan suara Partai Islam. Pada Pemilu pertama tahun 1955, Partai Islam menjadi kampium di Indonesia dengan perolehan suara sebesar 43,7 persen, kemudian menurun pada Pemilu 1999 menjadi 36,8 persen, naik sedikit menjadi 38,1 persen pada Pemilu 2004, dan Pemilu 2009 kembali menurun menjadi 25,1 persen.12 Penurunan suara yang terus merosot yang dialami PPP dan PKB mengharuskan partai berbasis massa islam ini berbenah dan terus meningkatkan elektabilitasnya untuk menghadapi Pemilu 2014 mendatang. Dalam hal merebut hati pemilih dengan komposisi peserta pemilu seperti saat ini, ditambah lagi, berdasarkan hasil survei yang banyak dirilis, sekitar 40 persen masyarakat belum menentukan pilihan. Karena itu, partai-partai Islam perlu kerja keras untuk meyakinkan kelompok pemilih ini. 12

MuhammadRidwan, Elektabititas Partai Islam dan Kompatibilitas Demokrasi. 2013. Diakses tanggal 18 Maret 2013 dari file:///C:/Users/Elfira%20Hannum/Documents/Semester%208/A/Partai%20Islam/Elektabititas%20 Partai%20Islam%20dan%20Kompatibilitas%20Demokrasi.htm

7

Tabel 1 Hasil perolehan suara Pemilu 2004 & 200913 Partai

2004

2009

PPP

9.248.764 suara

5.533.214

(8,14%)

(5,32%)

11.989.564 suara

5.146.122 suara

(10,57%)

(4,9%)

PKB

Dalam hal ini bagaimana membangun basis dukungan politik masyarakat luas perlu dicermati partai politik dalam komunikasi ideologinya. Tentunya hal ini tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya kesesuaian antara aspirasi dan harapan masyarakat dengan apa yang ditawarkan partai politik. Ketika masyarakat luas dihadapkan pada permasalahan korupsi, maka diharapkan partai politik islam dapat mengangkat permasalahan ini menjadi isu politik. Namun, jika yang terjadi adalah banyak elit parpol islam yang korupsi, tidak konsisten dan committed pada ideologi partai maka hal ini jelas akan mengurangi ketertarikan masyarakat. Ketidaksesuaian ini terjadi, kredibilitas partai politik islam ini akan merosot, dan tentunya akan menurunkan dukungan terhadapnya. Sebagai suatu bidang yang dianggap selalu berhubungan dengan masyarakat sebagian besar partai menyadari akan pentingnya humas dalam suatu organisasi. Dengan adanya fenomena tersebut, menunjukkan humas sudah 13

ChozinChumaid, Partai Persatuan Pembangunan dan Pemilu 2009. 2009. Diunduh tanggal 18 Maret2013 dari file:///G:/PARTAI%20PERSATUAN%20PEMBANGUNAN%20dan%20PEMILU%202009%20_ %20Ainulcentre999's%20Blog.htm

8

dianggap bagian yang cukup membantu terhadap kelangsungan hidup partai politik. Penduduk Indonesia mayoritas Islam, tetapi tidak menjadikan partai Islam sebagai pilihan. Beberapa alasan mendasar yang menyebabkan turunnya partai Islam, seperti menyangkut keinginan masyarakat yang tidak menginginkan politik nasional beraroma agama. Penegasan ini didasarkan atas angka sebesar 67,8 persen pemilih muslim yang lebih memilih partai nasionalis. Budaya politik Indonesia yang bersifat parokial kaula, yaitu masyarakat indonesia yang sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya), tetapi masih bersifat pasif di satu pihak dan budaya partisipan di lain pihak. Di satu segi massa masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin di sebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, ikatan primordial. Sedangkan di lain pihak kaum elitnya sungguh-sungguh merupakan partisipan yang aktif, yang kira-kiranya disebabkan oleh pengaruh pendidikan modern (Barat), kadang-kadang bersifat sekuler dalam arti relatif dapat membedakan faktor-faktor penyebab disintegrasi seperti: agama, kesukuan, dan lain-lain.14 Fenomena diatas bukti akan penting sosok seorang humas dibalik keberlangsungan sebuah partai politik. Segala bentuk aktivitas partai politik yang berusaha keras untuk mendongkrak perolehan suara atau hanya sekedar mendapatkan citra baik. Seorang humas yang baik dalam partai politik akan mengerti bagaimana cara mengambil simpati dari simpatisan yang baik dengan 14

Beddy Iriawan Maksudi, Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 78

9

menyusun langkah dan strategi kampanye humas guna mensukseskan dan memenangkan menjelang pemilu 2014.

B. Batasan dan Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, humas sebagai bagian yang essensi dalam memperluas dukungan publik bagi partai politik ternyata masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini masih terlihat dari adanya permasalahanpermasalahan dalam tubuh parpol yang terkait dengan pengelolaan publik. Adapun terkait dalam usaha untuk meningkatkan citra partai menghadapi pemilu 2014, humas sebagai bagian integral dalam tubuh partai harus bekerjasama dengan bagian lain dalam merencanakan strategi kampanye humas dalam meningkatkan elektabilitas serta citra partai yang efektif dan efisien. Dari fenomena tersebut muncul permasalahan yang patut diteliti lebih lanjut yaitu : 1. Bagaimana peran humas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam menjalankan fungsi kehumasan menjelang pemilu 2014? 2. Bagaimana strategi kampanye humas yang dilakukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan citra partai menjelang pemilu 2014?

C. Tujuan Penelitian 1. Mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisa peran humas yang dijalankan humas PPP dan PKB menjelang pemilu 2014.

10

2. Mengetahui dan menganalisa bagaimana strategi humas dalam meningkatkan citra partai menjelang pemilu 2014.

D. Manfaat Penelitian Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai evaluation studies. Penelitian ini diharapkan dapat memeperkaya penelitian mengenai studi evaluasi mengenai strategi kampanye humas partai politik dalam upaya meningkatkan elektabilitas partai dan langkah- langkah yang digunakan PPP dan PKB dalam meraih suara pada pemilu 2014. Penelitian ini digunakan sebagai evaluasi terhadap kinerja penerapan strategi kampanye yang dilakukan oleh humas PPP dan PKB dan sebagai referensi terhadap partai politik lainnya.

E. Tinjauan Pustaka Terdapat penelitian terdahulu yang mengunakan konsep yang sama yakni Zaenal Fuad mengenai “Humas dalam Partai Politik. Studi kasus: Strategi kampanye Humas Departemen Humas DPP PAN Menghadapi Pilpres 2004.” Dalam penelitiannya ia mengungkapkan bahwa hubungannya dengan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh suatu partai politik, berhasil atau tidaknya sangat ditentukan oleh strategi komunikasi yang dilakukan pada saat kampanye politik. Sebagai bagian organisasi kampanye partai politik, pembentukan bagian hubungan masyarakat dimaksudkan untuk mencapai sukses pelaksanaan

11

kampanye politik. Yaitu bagaimana suatu parpol secara optimal bisa melakukan kegiatan persuasif kepada publiknya. Perbedaan dengan penelitian milik Zaenal Fuad adalah objek yang akan diteliti. Perbedaan objeknya yaitu skripsi terdahulu adalah Humas DPP PAN, sedangkan peneliti menggunakan Humas PPP dan PKB sebagai objek kajiannya. Yang kedua skripsi yang disusun oleh Tesis milik Abd. Muhammad Iskandar yang berjudul “Manajemen Hubungan Masyarakat Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilu 1999”. Dalam penelitiannya ia mengungkapkan proses sosialisasi dan komunikasi humas PKB dan sejauhmana Humas PKB mempengaruhi dan mampu menarik simpati dan dukungan massa. Persamaan dari tesis ini dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan Humas dan PKB. Perbedaan dari peneliti sebelumnya adalah peneliti menggunakan studi komparatif dengan menggunakan humas PPP dalam penelitiannya. Yang ketiga, Disertasi Milik Sihabudin Noor yang berjudul “Politik Islam: Studi

tentang Artikulasi

Politik PPP

1973-2004.

Dalam

penelitiannya

menyimpulkan bahwa artikulasi politik PPP di sepanjang menyangkut kepentingan penyelenggaraan Islam, hampir selalu diakomodir rezim. Sedangkan menyangkut masalah kepentingan status quo/kekuasaan, sebagaimana di masa Orde Baru, upaya yang ditempuh PPP harus melalui jalan panjang. Perbedaan dari peneliti adalah penelitian fokus pada strategi kampanye partai PPP dan PKB dengan memiliki persamaan partai yaitu PPP sebagai objeknya.

12

F. Metodologi Penelitian 1. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang mengahasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati dan diteliti oleh peneliti. Untuk

mendapatkan

hasil

penelitian

yang

diharapkan,

peneliti

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis, yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi kampanye Humas PPP dan PKB damal meningkatkan elektabilitas partai. 2. Subjek dan Objek Penelitian Subjek penelitian adalah sumber-sumber tempat memperoleh keterangan. Dan dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah strategi kampanye

humas.

Sedangkan

objeknya

adalah

Partai

Persatuan

Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 3. Tahapan Penelitian a. Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara mendalam: wawancara dengan narasumber yang relevan dengan substansi masalah penelitian. Adapun wawancara ini akan dilakukan dengan Humas Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa, Pakar Politik. 2. Observasi tidak berstruktur: observasi ini dilakukan tanpa guide observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dan mengembangkan daya pengamatannya.

13

3. Dokumentasi: memilah data dari dokumen seperti, makalah, buku, karya ilmiah, jurnal, hasil penelitian sebelumnya dan penelusuran dokumen yang relevan dari internet. b) Analisis Data Dari data yang dikumpulkan, kemudian penulis menganalisis dan mengkritisinya. Dalam menganalisa data tersebut menggunakan pola deduktif dan induktif. Deduktif yaitu menarik kesimpulan dari dalil-dalil yang sifatnya umum untuk dijadikan kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan induktif yaitu menarik kesimpulan dari fakta- fakta yang bersifat khusus yang kemudian diterangkan secara luas. 4. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Pusat PPP yang bertempat di Jl. Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat dan Sekretariat PKB yang bertempat di Jl. Kalibata Timur 24 B, Jakarta Selatan. Waktu Penelitian dimulai sejak Bulan Februari sampai dengan Bulan Mei 2013.

G. Sistematika Penulisan BAB I

Pendahuluan Bab ini berisi mengenai: Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Tinjauan Pustaka, Sistematika Penulisan.

BAB II

Kerangka Teori dan Metodologi Penelitian

14

Bab ini berisi mengenai konsep serta teori-teori yang akan digunakan yang berisikan teori-teori yang relevan yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian yang mencakup: Konsep studi komparatif, Teori Public Relation dan strategi humas, konsep elektabilitas. BAB III

Gambaran Umum Obyek Penelitian. Bab ini mengenai gambaran umum yang meliputi: Partai

Persatuan

Pembangunan

(PPP);

Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) BAB IV

Pembahasan Hasil Penelitian. Bab ini akan menjelaskan bagaimana pengujian hasil analisis peneliti.

BAB V

Kesimpulan. Kesimpulan

dan

saran

dilakukan oleh peneliti.

dari

penelitian

yang

BAB II LANDASAN TEORI

A. Komunikasi dalam Humas 1.

Definisi dan Tujuan Komunikasi Kata Komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari

kata Latin communis yang berarti “sama”, communico, communicatio, atau communicare yang berarti “membuat sama” (to make common). 1Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Komunikasi merupakan hubungan kontak antar dan antara manusia baik individu maupun kelompok. Untuk menjalin rasa kemanusiaan yang akrab diperlukan

saling

pengertian

sesama

anggota

masyarakat.

Komunikasi

memberikan sesuatu kepada orang lain dengan kontak tertentu atau dengan mempergunakan sesuatu alat. Banyak komunikasi terjadi dan berlangsung tetapi terkadang tidak tercapai kepada sasaran tentang apa yang dikomunikasikan itu. dimungkinkan adanya komunikasi yang baik antara pemberi pesan dan penerima pesan jika terjalin persesuaian diantara keduanya. Berlo

dalam

bukunya

Communication

Process

mengemukakan

komunikasi sebagai suasana yang penuh keberhasilan jika dan hanya penerima pesan memiliki makna terhadap pesan tersebut dimana makna yang diperolehnya

1

Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 46.

15

16

tersebut sama dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber.2Sedangkan Myers & Myers mengemukakan pendapatnya tentang komunikasi sebagai titik pusat kekuatan menyatukan sehingga terjadi koordinasi antara orang-orang dan karenanya mereka akan bergerak pada suatu tindakan yang terorganisir.3 Berlandaskan pernyataan dan definisi tersebut dapat dikemukakan secara umum bahwa komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia mengenai isi pikiran dan perasaanya. Pengungkapan isi pikiran dan perasaan tersebut apabila diaplikasikan secara benar dengan etika yang tepat akan mampu mencegah dan menghindari konflik antarpribadi, antarkelompok, antarsuku, bahkan antarbangsa sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berlo mengemukakan tujuan komunikasi dapat ditinjau dari dua aspek, yakni aspek yang bersifat umum dan aspek spesifik. Tujuan komunikasi dilihat secara umum meliputi hal-hal berikut: (1) informative; (2) persuasive; dan (3) entertainment.4 Ditinjau dari aspek informative, komunikasi berhubungan dengan kemampuan intelektual seseorang untuk bertindak rasional, objektif dan konkrit. Artinya walaupun tujuan komunikasi harus tetap dalam prinsip objektivitas, rasionalitas, logis dan konkrit, bisa saja suatu informasi berkembang namun tidak jelas sumbernya, faktanya dan konteksnya. Maka harus pula dicermati situasi dari kondisi yang berkembang saat itu dan sebelumnya. Sedangkan tujuan komunikasi dilihat dari aspek persuasive, berkaitan erat dengan kejiwaan dan emosional. Artinya berkomunikasi secara persuasive adalah berkomunikasi dalam rangka 2

Erliana Hasan, Komunikasi Pemerintahan (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 18. Ibid., h. 18 4 Ibid., h. 26. 3

17

mempengaruhi orang lain dengan usaha mengubah keyakinan, nilai atau sikap mereka.5 Bettinghous, “...komunikasi manusia secara persuasive adalah dalam rangka mempengaruhi orang lain dengan usaha mengubah keyakinan, nilai atau sikap mereka”.6 Pengungkapan pesan melalui cara-cara verbal dan non verbal untuk memperoleh respons tertentu dari individu atau kelompok lain juga merupakan bentuk komunikasi persuasive. Sementara komunikasi bertujuan untuk menghibur (to entertain), berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan, misalnya berbentuk hiburan, kesenian dll.7 Secara bebas pendapat Berlo tersebut dapat diterjemahkan bahwa komunikasi secara spesifik dapat diartikan sebagai:8 a. Suatu kondisi yang tidak kontradiktif secara logika atau tidak konsisten dengan komunikasi itu sendiri. b. Berpusat pada perilaku, yaitu diekspresikan dalam pengertian perilaku manusia. c. Cukup relevan bagi kita untuk dapat menghubungkannya dengan perilaku komunikasi yang aktual. d. Konsisten dengan cara orang-orang berkomunikasi. Dengan pengertian komunikasi secara umum dan secara spesifik, dapat disimpulkan bahwa tujuan komunikasi pada hakekatnya adalah mencapai pengertian bersama antara komunikator dan komunikan. Kegiatan komunikasi

5

Ibid., h. 26. Ibid., h. 26. 7 Ibid., h. 26. 8 Ibid., h. 27. 6

18

tersebut secara sederhana tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengandung unsur persuasi, yakni agar orang lain bersedia menerima suatu pemahaman dan pengaruh, mau melakukan suatu perintah, bujukan, dan sebagainya. 2.

Persuasi dalam Kegiatan Komunikasi Pada dasarnya, Public Relation merupakan aktivitas persuasi yang

dilakukan terhadap publik internal dan publik eksternal sebuah institusi. Dalam melakukan kegiatan komunikasi, seorang humas yang bersangkutan melakukan kegiatan persuasi (bujukan) dan sering dikatakan bahwa sebenarnya kegian humas sama dengan kegiatan pembujuk atau persuader. Artinya, bagi humas bahwa melakukan persuasi tersebut merupakan tujuan dari proses komunikasi yang dilakukan dan persuasi (komunisuasi) itu merupakan proses belajar yang bersifat emosional atau perpindahan anutan dari hal yang lama ke hal yang baru melalui penanaman suatu pengertian dan pemahaman.9 Bettinghaus dan Taylor mendefinisikan persuasi sebagai “tindakan yang disengaja untuk mempengaruhi perilaku melalui komunikasi”. Sebelumnya, Brembeck dan Howell mendefinisikannya sebagai “usaha sadar untuk mengubah pikiran dan tindakan dengan memanipulasikan motif-motif orang ke arah tujuan yang ditetapkan”. Namun, keduanya kemudian mengubah pendapatnya menjadi “communication intended to influence choice (komunikasi yang dimaksudkan untuk memengaruhi pilihan orang)”.10

9

Rosady Ruslan, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) h.. 40. 10 Emeraldy Chatra dan Rulli Nasrullah, Public Relation Strategi Kehumasan dalam Menghadapi Krisis. (Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta, 2008) h. 139.

19

Persuasi merupakan salah satu kunci sukses praktisi kehumasan dalam setiap aktivitas komunikasinya. Dengan persuasi, praktisi kehumasan lebih berpeluang mencapai tujuan-tujuan seperti dikemukakan Bettinghaus dan Taylor, yaitu merubah opini, mengubah persepsi, mengubah keadaan emosi dan mengubah perilaku fisik.11 Apapun yang dilakukan praktisi kehumasan untuk memulihkan kepercayaan, membangun citra atau membangun kepercayaan, pada dasarnya adalah upayanya memengaruhi publik.12 Menurut Otto Lerbinger di dalam bukunya Design for persuasive communication, ada beberapa model untuk merekaya persuasi, antara lain sebagai berikut:13 a. Stimulus respons Model persuasi ini cara yang paling sederhana, yaitu berdasarkan konsep asosiasi. b. Kognitif Model ini berkaitan dengan nalar, pikiran dan rasio untuk peningkatan pemahaman, mudah mengerti, dan logis bisa diterima. Dalam melakukan persuasi pada posisi ini, komunikator dan komunikan lebih menekankan penjelasan yang rasional dan logis. Artinya, ide atau informasi yang disampaikan tersebut tidak bisa diterima sebelum dieknakan alasan yang wajar. c. Motivasi Motivasi yaitu persuasi dengan model membujuk seseorang agar mau mengubah opininya atau agar kebutuhan yang diperlukan dapat terpenuhi 11

Ibid., h. 139 Ibid., h. 156 13 Rosady Ruslan, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relation, h. 41. 12

20

dengan menawarkan sesuatu ganjaran tertentu. Dengan memotivasi melalui pujian, hadiah, dan iming-iming janji tertentu memalui berkomunikasi, maka lambat-laun orang bersangkutan bisa mengubah opininya. d. Sosial Model persuasi ini menganjurkan pada pertimbangan aspek sosial dari publik atau komunikan, artinya pesan yang disampaikan itu sesuai dengan status sosial yang bersangkutan sehingga proses komunikasi akan lebih mudah dilakukan.

e. Personalitas Model persuasi disini memperhatikan karakteristik pribadi sebagai acuan untuk melihat respon dari khalayak tertentu.

B. Humas 1.

Definisi dan Peran Humas Humas (hubungan masyarakat) merupakan bidang atau fungsi tertentu

yang diperlukan oleh setiap organisasi. Humas yang merupakan terjemahan bebas dari istilah public relation menurut definisi kamus terbitan Institute of Public Relation (IPR), yakni keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya.14

14

M Linggar Anggoro, Teori & Profesi Kehumasan. (Jakarta :PT Bumi Aksara, 2000) h.2.

21

Pada pertemuan asosiasi-asosiasi humas seluruh dunia di Mexico City, Agustus 1978, ditetapkan definisi humas adalah sebagai berikut:15 “Humas adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksikan setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatannya, memberi masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisasi, dan mengimplementasikan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau kepentingan khalayaknya.” Frasa “ menganalisis kecenderungan” mengisyaratkan bahwa dalam humas kita juga perlu menerapkan teknik-teknik penelitian ilmu sosial dalam merencanakan suatu program atau kampanye kehumasan.16 Definisi tersebut juga menyejajarkan aspek-aspek kehumasan dengan aspek-aspek ilmu sosial dari suatu organisasi, yakni menonjolkan tanggung jawab organisasi kepada kepentingan publik atau kepentingan masyarakat luas. Setiap organisasi dinilai berdasarkan sepak terjangnya. Humas itu jelas berkaitan dengan niat baik dan reputasi. Public relations merupakan jembatan penghubung antara organisasi dan publiknya. Baik terkait dengan publik internal maupun eksternal, dalam sebuah proses komunikasi agar tercipta hubungan yang efektif berdasarkan landasan mutual understanding (pemahaman bersama) guna mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.17 Mengutip dari pernyataan Romy Frohlich, dalam, PR politik adalah sebuah kerja melayani publik dengan membawa sejumlah isu untuk menjadi perhatian publik. PR politik dapat dipahami sebagai sebuah kekhususan proses 15

Ibid., h. 2 Ibid., h. 2 17 Gun Gun Heryanto dan Irwa Zarkasyi. Public Relations Politic, h. 3. 16

22

public relations yang berupaya membangun komunikasi dengan publik internal dan publik komponen-komponen dan sumber daya politik untuk mengelola sejumlah isu agar mendapatkan perhatian, dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah untuk memperoleh kesepahaman (mutual understanding) dengan berbagai pihak dalam upaya perwujudan tujuan poltik dari sebuah organisasi.18 Tegasnya

PR

adalah

fungsi

manajemen

karena

berkepentingan

membangun dan menjaga relasi yang memberikan manfaat timbal-balik antara organisasi pemerintahan dengan publiknya agar terjamin kelangsungan hidup pemerintahan secara berdaya-hasil guna. Di satu pihak, PR mendorong organisasi pemerintahan melakukan adaptasi untuk merespon tuntutan perubahan dari publik yang melingkungi manajemen agar terjaga dukungan publik dalam menjalan kebijaksanaan usahanya. Di pihak lain, melalui komunikasi yang efektif, PR mendorong publik bersedia melakukan penyesuaian dan kerjasama tepat-guna dengan pemerintah dalam rangka terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri secara efektifefisien. Karena itu, secara fungsional PR melekat dalam tugas-tugas manajer pemerintahan mengendalikan organisasi publik sehari-hari agar tetap hidup tumbuh berkembang mengemban misi menuju masa depan yang selalu tidak dapat lepas dari usaha-usaha adaptasi terhadap tuntutan kebutuhan publik yang terus berkembang. Dengan demikian, Public Relations memiliki posisi sangat strategis dalam eksistensi sebuah organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan maupun organisasi politik.19

18

Ibid., h. 7. Ibid., h. 4.

19

23

Peranan public relations dalam suatu organisasi/pemerintah dapat dibagi empat kategori (Dozier & Broom, 1995) :20 1. Penasehat ahli (Expert prescriber) Seorang praktisi pakar public relations yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam peyelesaian masalah hubungan dengan publiknya (public relationship). 2. Fasilitator komunikasi (communication fasilitator) Dalam hal ini praktisi PR bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan publiknya. 3. Fasilitator proses pemecahan masalah (Problem solving process fasilitator) Peranan praktisi PR dalam proses pemecahan persoalan PR ini merupakan bagian dari tim manajemen dikenal dengan metode. 4. Teknisi komunikasi (communication tehnician) Peranan teknisi komunikasi ini menjadikan praktisi PR sebagai journalis inresiden yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan metode of communication in organization.

Humas berkewajiban untuk memberikan informasi dan publikasi lembaga/instansi agar dapat diterima dan didukung khalayak, sehingga terjadi jalinan hubungan yang serasi antara lembaga dan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang harmonis dan serasi ini, maka pekerjaan dan fungsi humas akan berjalan lancar sesuai dengan apa yang hendak dicapai. 20

Ruslan Rosady, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi, h. 20.

24

Masukan dan balikan dari masyarakat harus dikaji dan diperhatikan juru bicara khalayak mengenai aspirasi mereka perlu disaring/difilter mana yang layak dan yang tidak layak. Maka dengan demikian dapat diupayakan pelaksanaan lembaga/instansi tidak akan bertentangan dengan kebutuhan dan aspirasi lembaga. Hubungan masyarakat yang paling efektif adalah yang terbuka bagi komunikasi timbal balik (two way communication), sehingga tidak akan timbul kegiatan yang bersifat memaksakan (imposition, imperatif, punitif). Humas berperan untuk memberi masukan kepada pimpinan/atasan. Humas menjadi mediator yang mampu menserasikan antara apa yang diharapkan dan apa yang diwujudkan, mempertemukan kepentingan bersama lembaga/instansi

dan

khalayak. Mengingat tujuan dan fungsi humas adalah menciptakan keharmonisan antara instansi/lembaga dengan khalayak (masyarakat) maka keharmonisan tersebut, akan menciptakan pula iklim yang terus menerus positif dalam pengertian kreatif, produktif, progresif antara kedua belah pihak.

2.

Humas dalam Pembentukan Citra Peran PR yang terkait dengan fungsi pemasaran dari sebuah organisasi

meningkatkan jumlah isu-isu etis yang khusus. Isu-isu tersebut muncul ketika pemasaran produk dan jasa menggunakan taktik khusus. Pertama, pemasaran yang berbuntut pada apa yang disebut “tujuan yang baik”, dan kedua, isu-isu yang bahkan lebih samar-samar tentang penuh cita rasa atau kurang cita rasa.

25

Dalam dunia public relations yang terus menerus berkembang, citra adalah tujuan utama dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai bagi dunia hubungan masyarakat (kehumasan) atau public relations. Pengertian citra itu sendiri sangat abstrak, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk, seperti penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif yang khususnya datang dari publik (khalayak sasaran) dan masyarakat luas pada umumnya.21 Penilaian atau tanggapan masyarakat tersebut dapat berkaitan dengan timbulnya rasa hormat, kesan-kesan yang baik dan menguntungkan terhadap suatu citra lembaga atau organisasi atau produk barang dan jasa yang diwakili oleh pihak public relations. Banyak cara yang dilakukan oleh para praktisi public relations untuk pembentukan suatu citra perusahaan atau organisasi yang mampu memberikan dampak positif bagi perusahaan atau organisasinya. Para praktisi berusaha untuk merencanakan dan menjalankan kampanye pelaksanaan kegiatan humas yang sesuai untuk mencapai tujuan mereka dalam membentuk suatu citra perusahaan atau organisasi yang mampu memberikan dampak positif bagi perusahaan atau organisasinya. Teori pembentukan citra perusahaan telah dikembangkan dari tahun ke tahun dan berevolusi dari hanya memusatkan formasi citra perusahaan menjadi memasukkan konsep identitas perusahaan dan proses yang terjadi dalam manajemen. Pengembangan lebih lanjut dicakup konsep kepribadian perusahaan dan juga mencoba untuk membedakan antara identitas perusahaan dan 21

Rosady Ruslan, Praktik dan Solusi Public Relations dalam Situasi Krisis dan Pemulihan Citra, h. 74.

26

penggunaan teori-teori citra perusahaan sering berubah. Hal ini mengakibatkan identitas perusahaan sengaja menampilkan kepribadian perusahaan sebagai strategis yang diambil oleh perusahaan, kesimpulan sebagai penutup bahwa manajemen strategi memainkan bagian yang penting. Lebih lanjut lagi, teori ini menyatakan pentingnya komunikasi marketing dan organisasi sebagai sebuah cara untuk berkomunikasi sebagai hubungan antara identitas dan citra. Penelitian yang lebih dalam menyatakan bahwa komunikasi yang mencakup seluruh perusahaan adalah penting sebagai mana segala sesuatu yang perusahaan lakukan akan memiliki efek terhadap komunikasi organisasi atau identitas perusahaan. Westcott dan Allessandri model mengilustrasikan bagaimana identitas perusahaan bekerja di dalam konteks dihubungkan dengan konsep misi perusahaan, citra perusahaan dan reputasi perusahaan. Model ini menunjukkan bahwa identitas perusahaan adalah sebuah proses dimulai dari bawah dan ke atas, maksudnya bahwa misi perusahaan mempengaruhi identitas perusahaan, identitas perusahaan mempengaruhi citra, dan citra membangun reputasi perusahaan.22 Menurut Jefkins, ada beberapa jenis citra (image) yang dikenal di dunia aktivitas hubungan masyarakat (Public Relations), yaitu dapat dibedakakn sebagai berikut:23

a. Citra Bayangan (mirror image) 22

Hamsinah, Pembentukan Corporate Image untuk Citra dan Reputasi Perusahaan. 2012. Diunduh tanggal 3 Maret 2013 dari http://ejournalwacana.com 23 Elvinaro Ardianto, Public Relations Suatu Pengantar Pendekatan Praktis Kiat Menjadi Komunikator dalam Berhubungan denga Publik dan Masyarakat. (Bandung : Bani Quraisy, 2004) h. 199..

27

Pengertian disini bahwa citra yang diyakini oleh perusahaan/organisasi yang bersangkutan, terutama para pimpinannya yang tidak percaya “apa dan bagaimana” kesan orang luar terhadap perusahaan yang dipimpinnya itu, tidak selamanya selalu dalam posisi baik. b. Citra kini (current image) Citra merupakan kesan baik yang diperoleh dari orang lain tentang perusahaan/organisasi atau hal lain yang berkaitan dengan produknya. Ada kemungkinan berdasarkan pada pengalaman dan informasi yang kurang baik, sehingga dalam posisi tersebut pihak Humas/PR akan menghadapi resiko yang sifatnya permusuhan, kecurigaan, prasangka buruk (prejudice), sehingga muncul kesalahpahaman (misunderstanding) yang menyebabkan citra kini yang ditanggapi secara tidak adil atau bahkan kesan negatif yang diperolehnya. c. Citra yang diinginkan (wish image) Citra keinginan ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh pihak manajemen terhadap lembaga/perusahaan, atau produk yang ditampilkan tersebut, lebih dikenal (good awareness), menyenangkan dan diterima dengan kesan yang selalu positif, yang diberikan (take and give) oleh publiknya atau masyarakat umum.

d. Citra perusahaan (corporate image) Jenis citra ini adalah yang berkaitan dengan sosok perusahaan sebagai tujuan utamanya, bagaimana citra perusahaan (corporate image) yang positif lebih dikenal serta diterima oleh publiknya mungkin tentang sejarahnya, kualitas

28

pelayanan prima, hingga berkaitan dengan tanggung jawab sosial (social care) lainnya. Dalam hal ini, pihak humas/PR berupaya ikut bertanggung jawab dalam mempertahankan citra perusahaan agar mampu memengaruhi harga sahamnya tetap bernilai tinggi (liquid. e. Citra serbaneka (multiple image) Citra ini merupakan pelengkap dari citra citra perusahaan diatas, misalnya bagaimana pihak humas akan menampilkan pengenalan terhadap identitas, atribut, logo, dan sebagainya kemudian di unifikasikan atau diidentikan kedalam suatu citra serbaneka yang diintegrasikan terhadap citra perusahaan. f. Citra penampilan (performance image) Citra penampilan ini lebih ditunjukkan kepada subyeknya, bagaimana kinerja atau penampilan diri para personal professional pada perusahaan yang bersangkutan, misalnya dalam memberikan berbgai bentuk dan kualitas pelayanannya, serba menyenangkan serta memberikan kewsan yang selalu baik.

Image / citra politik adalah konstruksi atas representasi dan persepsi masyarakat akan suatu partai politik atau individu mengenai semua hal yang terkait dengan aktivitas politik.24 Dan Nimmo, menjelaskan bahwa citra seorang tentang politik yang terjalin melalui pikiran, perasaan, dan kesucian subyektif akan memberikan kepuasan baginya, dan tiga kegunaan, yaitu :25

24

Firmanzah. Marketing Politik. (Jakarta: Yayayasan Obor Indonesia), h. 230. Ibid., h. 230.

25

29

1. Memberi pemahaman tentang peristiwa politik tertentu, 2. Kesukaan atau ketidaksukaan umum kepada citra seseorang tentang politik menyajikan dasar untuk menilai objek politik, 3. Citra diri seseorang dalam cara menghubungkan diri dengan orang lain C. Strategi Kampanye Humas 1.

Definisi Kampanye Roger dan Storey mendefisikan kampanye sebagai “Serangkaian tindakan

komunikasi yang terncana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu”.26 Sementara itu, menurut Pfau dan Parrot, kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan memengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.27 Dengan demikian, kampanye komunikasi adalah tindakan komuniaksi yang terorganisir yang diarahkan pada khalayak tertentu, dan pada periode waktu tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Charles U. Larson membagi tiga jenis kampanye sebagai berikut:28 1. Product-oriented campaigns. Kampanye yang berorientasi pada produk umumnya terjadi di lingkunagn bisnis. Motivasinya adalah memperoleh keuntungan finansial.

26

Gun Gun Heryanto dan Irwa Zarkasyi, Public Relations Politik, h. 83. Ibid., h. 83. 28 Ibid., h. 84. 27

30

2. Candidat-oriented campaigns. Kampanye yang berorientasi pada kandidat umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk memperoleh kekuasaan politik. Jenis ini sering juga disebut political campaigns. 3. Ideologically campaigns. Jenis kampanye yang berorientasi pada tujuantujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan sosial. Disebut juga sebagai social change campaigns. Menurut

Pfau

&

Parrot,

“campaign

are

inherenly

persuasive

communication activies”. Empat aspek dalam kampanye persuasif yang tidak dimiliki, dan tindakan persuasif perorangan, yakni sebagai berikut:29 1. Kampanye secara sistematis berupaya menciptakan “tempat” tertentu dalam pikiran khalayak tentang produk, kandidat atau gagasan yang disodorkan. 2. Kampanye berlangsung dalam berbagai tahapan mulai dari menarik perhatian khalayak, menyiapkan khalayak untuk bertindak hingga akhirnya mengajak mereka melakukan tindakan nyata. 3. Kampanye juga mendramatisasi gagasan-gagasan yang disampaikan pada khalayak dan mengundang mereka untuk terlibat, baik secara simbolis maupun praktis, guna mencapai tujuan kampanye. 4. Kampanye juga secara nyata menggunakan kekuatan media massa dalam upaya menggugah kesadaran hingga mengubah perilaku khalayak.

Kampanye public relations dalam arti sempit bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan khalayak sasaran (target audience) untuk merebut

29

Ibid., h. 84

31

perhatian serta menumbuhkan persepsi atau opini yang positif terhadap suatu kegiatan dari suatu lembaga atau organisasi agar tercipta suatu kepercayaan dan citra yang baik dari masyarakat melalui penyampaian pesan secara intensif dengan proses komunikasi dan jangka waktu tertentu yang berkelanjutan.30 Dalam arti lebih umum atau luas, kampanye public relations tersebut memberikan penerangan terus menerus serta pengertian dan memotivasi masyarakat terhadap suatu kegiatan atau program tertentu melalui proses dan teknik komunikasi yang berkesinambungan dan terencana untuk mencapai publisitas dan citra yang positif.31Melakukan kampanye untuk membangun suatu saling pengertian dan pemahaman melalui persuasi dari khalayak sasaran.

2.

Strategi Kampanye Humas Strategi didefinisikan sebagai metode penggunaan unsur-unsur strategis

untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik yang telah ditetapkan. Metode yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi adalah syarat bagi tercapainya tujuan. Strategi pada hakikatnya adalah suatu perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik operasionalnya. Komunikasi secara efektif adalah sebagai berikut:32 a. Bagaimana mengubah sikap (how to change the attitude) b. Mengubah opini (to change the opinion) c. Mengubah perilaku (to change behaviour)

30

Rosady Ruslan, Praktik dan Solusi Public Relations dalam Situasi Kritis dan Pemulihan Citra, h. 66. 31 Ibid., h. 66 32 Ibid., h. 37

32

Strategi adalah pendekatan keseluruhan untuk suatu program atau kampanye. Strategi adalah faktor pengkoordinasi, prinsip yang menjadi penuntun, ide utama, dan pemikiran dibalik program taktis.33 Tujuan tak dapat dicapai tanpa ada strategi jitu untuk mencapainya. Istilah “strategi” sendiri dalam kamus Webster New World Dictionary, strategi dimaknai sebagai the science of planning and directing military operations, skill in managing or planning, esp. by using stratagems, a stratagem, plan, etc.34 Strategi menghasilkan gagasan dan konsepsi yang dikembangkan oleh para praktisi. Menangani masalah komunikasi para perencana dihadapkan pada sejumlah persoalan, terutama dalam kaitannya dengan strategi penggunaan sumber daya komunikasi yang tersedia untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Rogers memberi batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melaui transfer ide-ide baru.35 Seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton membuat definisi dengan menyatakan “Strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan yang optimal.”36 Setiap politisi dan organisasi politik bisa segera menetapkan langkah strategis yang utama, selain mengukur diri dengan analisis SWOT (Strengths –

33

Anne Gregory, Perencanaan dan Manajemen Kampanye Public Relations. (Bandung : Erlangga, 2004) h. 98. 34 Alfan Alfian, Menjadi Pemimpin Politik Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan. (Jakarta: PT Gramedia Pustakan Utama, 2002) h. 301. 35 Hafied Cangara, Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi. h. 236. 36 Ibid., h. 236.

33

Weakness – Opportunities – Threats) adalah pengumpulan informasi secara objektif.37 Dalam konteks kampanye, yang dipertanyakan bagaimana kekuatan media komunikasi yang sudah dimiliki, berapa banyak wartawan dan artis yang bisa menjadi mitra, berapa banyak

jurkam (juru kampanye) yang sudah terlatih,

berapa banyak tokoh-tokoh masyarakat yang bisa digalang sebagai pengumpul suara (vote getter) dan semacamnya. Peluang atau kesempatan yang bisa diperoleh untuk mendukung kampanye harus dianalisis, misalnya adanya kader yang menduduki jabatan penting baik disektor swasta maupun di bidang pemerintahan dan legislatif yang bisa memberikan dukungan dana. Peristiwa dalam proses komunikasi kampanye melibatkan konseptor (coneption skill), teknisi komunikasi (technical skill) dan komunikator dengan segala kemampuan komunikasi (communication skill) untuk mempengaruhi komunikan dengan dukungan berbagai aspek teknis dan praktis operasional dalam bentuk perencanaan yang taktis dan strategik untuk mencapai tujuan tertentu.

3.

Metode dan Teknik Kampanye Humas Metode kampanye humas dilakukan secara berencana, sistematis,

memotivasi, psikologis, dan dilakukan berulang-ulang serat kontinu (repetition and continue). Sebaliknya, jika kampanye tersebut dilakukan secara insidentil atau hanya dilakukan sekali, tertentu, dan terbatas, maka hal ini jelas tidak bermanfaat atau kurang berhasil untuk menggolkan suatu tema, materi, dan tujuan dari kampanye. 37

Ibid., h. 303.

34

Dalam kampanye tidak terlepas dari komunikasi yang bersifat membujuk (persuasif) dan mendidik (edukatif), yaitu berupaya untuk mengubah perilaku, sikap berindak, tanggapan, persepsi, hingga membentuk opini publik yang positif dan mendukung atau yang menguntungkan segi citra dan sebagainya. Dalam berkomunikasi atau menyampaikan pesan (message), misalnya melalui teknik periklanan (advertising) sebagai alatnya (tool of PR Campaign) dan rencana media plan (rencana pemasangan iklan promosi), baik di media cetak maupun media elektronik, akan menjamin untuk “penyampaian pesan-pesan iklan” sebagai sarana komunikasi yang efektif, seperti yang diungkapkan dalam patah: right people in the place and the right time, and the right choise.38 Dikaitkan dengan cara atau metode kampanye PR tersebut di atas, dalam buku Propoganda Salah Satu Bentuk Konumikasi Massa, yang diterbitkan Alumni – Bandung, 1991, Drs. R.A. Sentosa Satropoetra mendefinsikan atau mengartikan bahwa kampanye, yaitu “Suatu kegiatan komunikasi antara komunikator (penyebar pesan) kepada komunikan (penerima pesan) yang dilakukan secara intensif dalam jangka waktu tertentu, secara berencana dan berkesinambungan”.39 Jika ditarik inti pokok dari definisi di atas, pada dasarnya bahwa kampanye itu unsurnya antara lain sebagai berikut.40 a. Ada kegiatan atau suatu proses komunikasi yang berlangsung dalam suatu kampanye. Berisikan rencana, tema/topik/isu, budget (dana), dan fasilitas.

38

Rosady Ruslan, Praktik dan Solusi Public Relations dalam Situasi Kritis dan Pemulihan Citra, h. 69. 39 Ibid., h.70. 40 Ibid., h. 70.

35

b. Komunikator, merupakan orang yang menyampaikan suatu pesan yang hendak disampaikan kepada pihak lain. Oleh karena itu, teknik berkomunikasi adalah suatu cara, kita atau seni dalampenyampaian pesan melalui kampanye yang dilakukan sedemikian rupa oleh komunikator sehingga menimbulkan dampak tertentu terhadap komunikannya.

Kesiapan sebagai komunikator dalam melakukan penggiatan kampanye itu harus memiliki kewibawaan dan etos kerja yang tinggi. Oleh karena itu, persyaratan sebagai komunikator tersebut di atas akan terkait dengan;41 1. Kemampuan (communication skill) 2. Kepentingan (competence) 3. Imajinatif, inovatif, kreatifitas, dan lain sebagainya 4. Kejujuran (integrity) 5. Iktikad baik atau kemauan baik (good will) 6. Karakter pribadi yang kuat (good character) 7. Dapat dipercaya dan diandalkan (credibilitas and favorable) 8. Penguasaan materi (product knowledge) cukup baik untuk disampaikan ke publiknya.

Ada pepatah latin mengungkapkan persyaratan sebagai komunikator yang handal itu: “Qui ascendit sine labore des cendit sine honore” (Siapa yang naik panggung tanpa persiapan, maka turun pun tanpa kehormatan). Risiko berkampanye berhadapan langsung dengan masyarakat yang bersifat heterogen 41

Ibid., h. 71.

36

atau massal, bisa menimbulkan, yaitu contagion mentale atau semacam wabah mental yang kadangkala bersifat kejam.42 Untuk berhasilnya suatu persuasi dalam berkampanye melalui berbagai teknik agar dalam penyampaian pesan (message) kepada audiensinya cukup efektif, antara lain beberapa teknik kampanye yang lazim dipergunakan dalam kegiatan humas, yaitu sebagai berikut:43 a. Partisipasi (participasing) Partisipasi, yaitu teknik yang mengikutsertakan (partisipasi) atau peran serta komunikasi atau audiensi yang memancing minat atau perhatian yang sama ke dalam suatu kegiatan kampanye dengan tujuan untuk menumbuhkan saling pengertian, menghargai, kerja sama, dan tolerensi. b. Assosiasi (association) Association, yaitu menyajikan isi kampanye yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau obyek yang tengah ramai atau sedang “in” dibicarakan agar dapat memancing perhatian masyarakat. c. Teknik integratif (integrative) Teknik ini bagaimana untuk menyatukan diri (komunikator) kepada khalayaknya secara komunikatif dengan mengucapkan kata-kata” “kita, kami, Anda sekalian atau untuk Anda, dan sebagainta, yang artinya mengandung makna bahwa yang dismpaikan pihak komunikator bukan untuk kepentingan dirinya atau perusahaannya, atau bukan untuk mengambil keuntungan sepihak, tetapi mengambil manfaat secara bersama, demi untuk kepentingan bersama. 42

Ibid., h. 71. Ibid., h. 71

43

37

d. Teknik ganjaran (pay off technique) Teknik ganjaran bermaksud untuk mempengaruhi komunikan dengan suatu ganjaran (pay off) atau menjanjikan sesuatu dengan “iming-iming hadiah”, dan lain sebagainya dengan dua kemungkinan: 1) Bisa berupa benefit (manfaat), kegunaan, dan sebagainya 2) Bisa berupa ancaman, kekhawatiran, dan suatu yang menakutkan Bedanya, untuk pertama adalah berupaya menumbuhkan kegairahan dan menitikberatkan emosional (emotional appeal) dan yang kedua, yakni untuk membangkitkan rasa takut, ketegangan, atau kekhawatiran bila hal tersebut atau tertentui bisa terjadi di kemudian hari. e. Tekhnik penataan patung es (icing technique) Hal ini merupakan suatu upaya dalam menyampaikan pesan (message) suatu kampanye sedemikian rupa sehingga enak dilihat, didengar, dibaca, dirasakan dan sebagainya. Icing technique merupakan ti ice atau menata balok es yang dibentuk sedemikian rupa dan dibuat menjadi menarik, misalnya menggambarkan sepasang pengantin, burung garuda, dibantu dengan pencahayaan yang berwarna-warni sehingga menarik perhatian. Di dalam kampanye diperlukan suatu seni menata pesan dengan menggunaka “imbauan emosional”. Misalnya, “Reputasi karena prestasi”, dan sebagainya. f. Memperoleh empati (empathy) Suatu teknik berkampanye dalam menempatkan diri dalam posisi komunikan, ikut merasakn dan “peduli” situasi atau kondisi pihak komunikan.

38

Biasanya dalam humas dikenal dengan social responsibility and humanity relations. g. Teknik koersi atau paksaan (coersion technique) Dalam komunikasi melakukan kampanye lebih menekankan suatu “paksaan” yang dapat menimbulkan rasa ketakutan atau kekhawatiran bagi pihak komunikan yang tidak mau tunduk melalui suatu ancaman tertentu. Disamping itu, ada risiko yang dihadapi dalam berkampanye yang dapat menggagalkan teknik persuasi atau membujuk pihak khalayak sasaran (target audience), yaitu sebagai berikut :44 1. Penyesatan suatu pengertian atau pemahaman tentang tema kampanye yang tengah dilancarkan oleh pihak lain (kompetitor). 2. Merusak atau memalsukan isi atau materi pesan (to make the message invalid). 3. Menafsirkan suatu pesan dengan ukuran menurut pengertian atau pandangan sepihak (subjective evaluation). 4. Memberikan pesan yang bahasanya terlalu sukar untuk dimengerti atau dicerna maksud dari pesan yang hendak disampaikan itu (to make the message too dificult to be understanding).

44

Ibid., h. 74

BAB III PROFIL OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Partai 1.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdiri dan dideklarasikan di Jakarta,

5 Januari 1973, sebagai hasil fusi dari partai-partai politik yang berasaskan Islam. Terdiri dari: Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia dan Partai Islam PERTI. Dengan demikian PPP merupakan wadah perjuangan umat Islam untuk menegakkan demokrasi serta mewujudkan keadilan sosial dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.1 Sebelum mendaftar kembali di Lembaga Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilu 1999, PPP dalam perjalanannya telah melakukan muktamar sebanyak 4 kali dan pernah melakukan perubahan lambang partai dari gambar Ka’bah (Pemilu 1977 – 1982) menajdi gambar Bintang (Pemilu 1987 – 1997) karena mengacu pada UU No. 3/1987, yang mensyaratkan bagi peserta Pemilu harus berasaskan Pancasila.2 Setelah melaksanakan Muktamar IV di Jakarta, 29 November – 2 Desember 1998, Muktamar mengamanatkan PPP kembali ke asas Islam, maka lambang partai pun ke gambar KA’bah. Hasil muktamar lainnya, adalah

1

Tim Litbang Kompas, Partai Partai Politik Indonesia. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 1999), h. 161. 2 Ibid., h. 161

38

39

terbentuknya kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat yang terdiri: Dr. Hamzah Haz (Ketua) dan H. Alimarwan Hanan, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal.3 Karena berasaskan Islam, maka kelompok masyarakat pendukung utama partai adalah warga negara RI yang beragama Islam, serta terbuka untuk semua profesi dan status sosial ekonomi. Basis pendukung PPP meliputi wilayah : Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sejak berdirinya PPP terus berjuang untuk membawa aspirasi dan kepentingan umat dan bangsa, teritama dalam menjaga agar produk-produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam nafas dan tidak bertentang dengan ajaran Islam. Ini tercermin mislanya dalam gigihnya PPP berjuang dalam proses pembuatan Undnag-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Perfilman, Undang-undang Pangan, Undang-undnag Perbankan, Undang-undang Pengadilan Anak. Undnag-undnag Kepariwisataan, Undnag-undang Pengelolaan Zakat, Undang-undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Undang-undang Keistimewaan Aceh, Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) dan masih banyak lagi undnag-undang yang lain. Itu semua adalah supaya PPP agar berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk memenangkan Pemilu, PPP memiliki strategi mengedepankan isu, bahwasannya PPP telah kembali ke fitrahnya dan berjuang untuk mengisi

3

Ibid., h. 161

40

kehidupan bangsa dengan nilai-nilai akhlaqul karimah, serta memperjuangkan kehidupan bangsa yang demokratis.4 Program-program

yang

dicanagkan

PPP:

Bidang

politik;

ingin

menegakkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD’45. Memfungsikan lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga Tinggi Negara, sehingga terciptanya tatanan budaya politik yang sehat, serta meningkatkan hubungan luar negeri dengan tetap berpegang pada politik luar negeri yang bebas aktif. Bidang ekonomi; menyelamatkan kehidupan rakyat dengan pemenuhan kebutuhan pokok dan menciptakan lapangan kerja, mendorong proyek padat karya di berbagai sektor, dan penyelamatan harta serta keuangan negara dari praktikpraktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; memperjuangkan peninjauan kembali terhadap produk perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD’45, serta memperjuangkan agar proses legalisasi dapat memperhatikan aspirasi rakyat. Ditambah bidang-bidang lain yang juga menjadi garapa PPP, seperti kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, kehidupan beragama, pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta otonomi daerah dan pembangunan desa.

4

Ibid., h. 162

41

PPP yang berasaskan Islam berketetapan hati dan bertekad dengan segenap kemampuannya untuk berusaha mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur, rohaniah dan jasmaniah yang diridlai Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.5

2.

Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan tanggal 23 Juli 1998 di

Ciganjur Jakarta. Sejarah pendirian PKB bermula ketika pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto jatuh dari kursi kepresidenan akibat desakan gerakan reformasi saat itu. Pasca kejatuhan rezim otoriter tersebut, Indonesia memasuki era Demokrasi Multipartai. Nahdlatul Ulama (NU) yang dalam dua dekade terkhir memilih untuk tidak terlibat dalam politik praktis, mulai terdorong untuk ikut ambil bagian dalam proses demokrasi multipartai. Desakan arus bawah agar NU mendirikan partai politik sangat kuat.6 Menyikapi hal itu, PBNU tanggal 3 Juni 1998 membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk merumuskan partai politik sebagai wadah tunggal aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma’ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib aam PBNU), Dr

5

Ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan tentang Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga PPP, Khittah & Program Perjuangan PPP, Rekomendasi Muktamar VII PPP, Susunan Pengurus DPP PPP Masa Bakti 2011-2015, Ikrar Pengurus PPP. (Jakarta: DPP PPP, 2011), h. 82. 6 Profil Partai Kebangkitan Bangsa dalam situs http//www.dpp.pkb.or.id diakses, Rabu, 3 April 2013, pukul 17.00 WIB

42

KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), H M Rozy Munir, S.E.,M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.7 Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima, PBNU tanggal 20 Juni 1998 juga membentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H. Muhyidin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma’ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, H.M. Nasihin Hasan, H. Lukman Saifudin, Drs. Amin Said Husni dan A. Muhaimin Iskandar. Konsep dasar pembentukan partai politik NU menggunakan usulan “Lajnah Sebelas Rembang” yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat karena dinilai paling lengkap. Tim Lima dan Tim Sembilan PBNU melakukan rapat marathon, sampai akhirnya pada rapat terakhir tanggal 26-28 Juni 1998, konsep tentang partai politik NU berhasil disepakati. Namanya, Partai Kebangkitan bangsa atau disingkat PKB, berazaskan Pancasila, bersifat terbuka dan nasional. Pada tanggal 23 Juli 1998, PKB resmi dideklarasikan, bertempat di Ciganjur Jakarta Selatan,. Bertempat sebagai deklarator, KH. Ilyas Ruchiyat, KH. Mustofa Bisri, KH. Moenasir Ali, KH. Muchit Muzadi dan KH. Abdurrahman Wahid. Naskah deklarasi PKB menyebutkan bahwa PKB mendasarkan politiknya pada semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi.8

7

Ibid Ibid

8

43

Setelah melaksanakan Muktamar IV di Jakarta, 29 November – 2 Desember 1998, Muktamar mengamanatkan PPP kembali ke asas Islam, maka lambang partai pun ke gambar Ka’bah. Hasil muktamar lainnya, adalah terbentuknya kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat yang terdiri: Dr. Hamzah Haz (Ketua) dan H. Alimarwan Hanan, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal. Partai Kebangkitan Bangsa mengikuti Pemilu pertama kali pada tahun 1999 dengan perolehan suara 13.336.982 (12,61%) dan mendapatkan 51 kursi. Pada tahun yang sama, meski PKB berada para peringkat ketiga, namun PKB berhasil mendudukkan kader terbaiknya menjadi Presiden RI keempat, yaitu KH. Abdurrahman Wahid. Pada pemilu kedua tahun 2004, PKB mendapatkan suara 11.989.564 (10,57%) dan mendapatkan kursi sebanyak 52 di DPR RI. Pada pemilu ketiga tahun 2009, PKB mendapatkan suara 5.146.122 (4,9%) dan 28 kursi di DPR RI. PKB juga berhasil menempatkan tidak kurang dari1.000 kadernya sebagai anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota dan 80 lebih kepala daerah seIndonesia.9 B. Visi dan Misi Partai 1.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Cita-cita dan visi politik Partai Persatuan Pembangunan dalam

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah terwujudnya suatu masyarakat madani

yang adil dan makmur yang diridai Allah Subhanallah wa Ta’ala,

baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur

dalam negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam kerangka itulah Partai Persatuan

9

Ibid

44

Peembangunan senantiasa mendasarkan perjuangannya atas nilai-nilai dasar Ketuhanan, kemanusiaan, keralyatan, keadilan, kebenaran dan kejujuran.10 Partai Persatuan Pembangunan yang berjuang untuk mencapai cita-cita politik pada hakekatnya adalah berupaya membangun manusia dan masyarakat sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dan, dengan nilai-nilai tersebut, terwujud pula manusia dan masyarakat yang saling harga-menghargai dan sayang-menyayangi tanpa membedakan ras, suku, agama, kasta, warna kulit, bahasa dan sebagainya. Manusia dan masyarakat madani yang demikian itu, pada dirinya mengandung nilai-nilai demokrasi yang perlu diwujudkan dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, arah atau visi kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia masa depan yang ingin diperjuangkan oleh Partai Persatuan Pembangunan memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut: Kehidupan Beragama, Kehidupan Berpolitik, Kehidupan Berekonomi dan Kehidupan Bermasyarakat.

2.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Visi : Kebangsaan - Kerakyatan – Humanisme – Religius11 Misi:12

a.

Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 10

Ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, h. 89. Visi, Misi dan Program Utama Partai Kebangkitan Bangsa. Di unduh tanggal 4 April 2013 dari www.dpp.pkb.or.id 12 Ibid 11

45

b.

Mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual

c.

Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah. Program Utama :

a.

Bidang Agama: meningkatatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b.

Bidang Politik: mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menegakkan kedaulatan rakyat; mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya; pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat; melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera;

c.

Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis;

d.

Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;

e.

Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

f.

Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, dan kritis terhadap lingkungan

46

sosial disekitarnya; mengusahakan terwujudnyasistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan; g.

Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya

swabela

masyarakat

terhadap

perlakuanperlakuan

yang

menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat. h.

Bidang Lingkungan: mewujudkan Indonesia yang hijau dan berupaya keras menghapuskan segala bentuk ketidakadilan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

C. Prinsip dasar Partai 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)13 a.

Prinsip Ibadah : PPP senantiasa berupaya mendasari perjuangannya dengan prinsip ibadah, dalam arti yang seluas-luasnya yaitu untuk mencapai keridhoan Allah SWT. Oleh karena itu, seluruh kegiatan berpolitik jajaran partai adalah merupakan keterpanggilan untuk beribadah.

b.

Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar : PPP mendasarkan perjuangannya atas prinsip menyeru dan mendorong melaksanakan segala perbuatan yang tercela. Prinsip ini juga melandasi segala landasan perjuangan dalam melaksanakan, fungsi untuk menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan dan membela aspirasi rakyat dan melaksanakan pengawasan atau kontrol sosial.

13

Ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, h. 92.

47

Dengan prinsip ini paratiberusaha mendorong budaya kritis dalam kehidupan masyarakat keseluruhan sehingga tidak terjadi political decay (pembusukan politik) yang mengakibatkan kemungkaranyang lebih jauh oleh sikap tatanan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini juga menumbuhkan keberanian dalam menegakkan kebenaran. c.

Prinsip Kebenaran, Kejujuran dan Keadilan : Perjuangan PPP selalu didasarkan pada penegakkan dan pembellan prinsip kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat. Perjuangan partai mengarah pada perlawanan terhadap kebatilan karena kebenaran berhadapan secara diametral dengan kebatilan. Meskipun begitu kebenaran yang mutlak hanya Allah SWT yang Maha Benar. Karena itu sepanjang kebenaran itu masih bersifat manusiawi kebenaran itu bukanlah monopoli siapapun. Sementara itu, prinsip kejujuran atau amanag bersifat sentral dan esensial dalam perjuangan PPP, dengan prinsip kejujuran ini perjuangan dalam bentuk apapun akan menjamin tegaknya saling pengertian, keharmonisan, keserasian dan ketentraman. Prinsip kejujuran merupakan penunaian amanah dan kepercayaan rakyat yang perlu terus dijaga sehingga terhindar dari perbuatan yang mengkhianati amanah rakyat. PPP juga akan terus mempertahankan prinsip keadilan didalam setiap gerak langkah perjuangannya. Tegaknya keadilan (justice) adalah esensial dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Dengan prinsip keadilan maka segala aturan dapat terlaksana dan berjalan baik sehingga

menimbulkan

keharmonisan,

keselarasan,

ketentraman

dan

48

sekaligus akan menghilangkan kedzaliman, kesenjangan, keresahan dan konflik. d.

Prinsip Musyawarah : PPP berpendirian bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai dan menjamin kemantapan hasilnya serta menumbuhkan tanggung jawabnya bersama sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Disamping itu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Allah SWT. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai mufakat maka tidak tertutup kemungkinan pengambilan keputusan ditempuh dengan suara terbanyak dengan mencegah munculnya diktator mayoritas.

e.

Prinsip Persamaan, Kebersamaan dan Persatuan : PPP mendasarkan perjuangan atas dasar prinsip persamaan derajat manusia dihadan Allah SWT. Ini adalah keyakinan yang mendasar, yaang dapat memberikan motivasi perjuangan kepada seluruh jajaran partai sehingga terhindar dari bahaya kultus individu dan neo-feodalisme yang dapat memerosotkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. PPP berjuang untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan dalam memikul beban dan tanggung jawab kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan secara proposional sehingga terhindar dari dominasi, perasaan ditinggalkan, dan dikucilkan. Disamping itu, perjuangan PPP juga didasarkan atas prinsip menegakkan dan

49

mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga terhindar dari bahaya disintegrasi dan perpecahan. f.

Prinsip Istiqomah : PPP menjadikan prinsip istiqomah atau konsisten sebagai prinsip perjuangan. Artinya, PPP sebagai institusi dan kader-kadernya harus gigih, kokoh, teguh pendirian dan selalu konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat berdasrakan nilai-nilai kebenaran. Atas dasar istiqomah sebagai nilai-nilai dasar perjuangan partai, maka keberhasilan akan dapat ditegakkan dan kemantapan dalam perjuangan partai dalam konteks perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita nasional.

Disamping itu pula, prinsip yang sangat mendasar yang ada pada PPP adalah nilai-nilai ajaran islam yang merupakan ideologinya sebagai bahan pertimbangan dalam menetukan sikap kebijakan yang akan dihadapi dalalm memperoleh suatu keputusan. Serta ideologi merupakan penanaman motivasi dan semangat serta internalisasi nilai-nilai perjuangan dalam pelaksanaan programprogram partai disemua aspeknya.

2.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)14

a.

Dasar perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa bertumpu pada nilai-nilai kebangsaan yang dilandasi dan dipadukan oleh dan dengan nilai-nilai kebenaran, kebebasan, keterbukaan, kemerdekaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan, kejujuran, persamaan, persaudaraan, nondiskriminasi

14

Tim Litbang Kompas, Partai-Partai Politik Indonesia, h. 419.

50

dan kesetaraan gender. Partai menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. b.

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai politik yang menjunjung tinggi etika dan moralitas yang bersumber pada spiritualitas kebangsaan yang otentik Indonesia untuk mewujudkan kebangsaan yang lebih manusiawi dan beradab, serta menghormati kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia, yang secara proaktif melakukan dan mendorong kerjasama antar bangsa untuk mewujudkan tata dunia baru yang lebih adil, aman dan sejahtera.

c.

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai politik yang mengakui dan menjaga kemajemukan masyarakat bangsa dalam bebrbagai aspeknya. Partai memandang bahwa pluralitas masyarakat bangsa sebagai kekayaan yang harus didayagunakan untuk membangun masyarakat bangsa yang adil, aman, demokratis dan beradab. Partai secara tegas menolak segala bentuk unifikasi yang kontra produktif dengan semangat pluralisme masyarakat bangsa Indonesia.

d.

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai politik yang memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Partai mencita-citakan terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang bersatu, adil, demokratis dan egaliter, dimana seluruh warga negara memiliki akses dan peluang yang sama untuk mengembangkan kepribadiannya secara bebas.

e.

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai politik yang memperjuangkan terciptanya tatanan pemerintahan yang bersih, transparan dan dapat

51

dipertanggung jawabkan kepada seluruh rakyat. Partai berkeyakinan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada seluruh rakyat. Parati berkeyakinan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada seluruh rakyat, serta memungkinkan seluruh warga negara untuk mengontrol jalannya pemerintahan. f.

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai politik yang berkehendak menciptakan masyarakat sipil yang terbuka, mandiri, dan kuat berdasarkan persamaan, perdamaian, persatuan dan persaudaraan. Partai berkeyakinan bahwa masyarakat sipil yang terbuka, mandiri dan kuat adalah ideal bagi suatu masyarakat bangsa masa depan.

g.

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai politik yang memperjuangkan adanya supremasi hukum berdasarkan para penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Partai berprinsip bahwa setiap hukum positif yang

ditetapkan

harus

kondusif

untuk

mengembangkan

kehidupan

kebangsaan yang demokratis dan dinamis. Demikian pula, bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, harus patuh dan tunduk kepada hukum. h.

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai politik yang secara tegas menolak,

anti,

dan

menentang

kesewenang-wenangan,

kekerasan,

kediktatoran, totalitarianisme, rasialisme, fasisme, dan diskriminasi dalam segala bentuk dan manifestasinya. Partai berkehendak mewujudkan suatu masyarakat yang bebas dari rasa takut dan belenggu-belenggu yang memasung kehidupan rakyat.

52

i.

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai politik yang memperjuangkan kemandirian ekonomi rakyat yang bertumpu pada kekuatan sumber daya alam pertanian dan maritim. Pertumbuhan ekonomi akan bermuara pada kekuatan ekonomi kerakyatan sehingga pemerataan dan kesejahteraan menajdi niscaya adanya.

j.

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai politik yang memiliki kepedulian mendalam pada persoalan-persoalan dunia yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada eksistensi manusia dan kemanusiaan. Partai berprinsip bahwa persoalan dunia, seperti demokratisasi, hak-hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan alam, merupakan bagian tak terpisahkan dari persoalan kemanusiaan pada umumnya.

D. Ideologi Partai 1.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) PPP berpendapat bahwa Islam sebagai syari’at terakhir yang diturunkan

Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada umat manusia di muka bumi adalah suatu kebenaran mutlak yang mengandung tuntunan kebajikan yang bersifat universal serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan berlaku sepanjang masa Islam sebagai agama mengandung nilai kebenaran absolut karena ajarannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada umat manusia untuk memuliakan martabat kemanusiaan pada derajat yang paling sempurna diantara ciptaan-Nya.15 Islam sebagai ad-dien merupakan sekumpulan perintah dan larangan (syariat) yang

15

Ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, h. 80.

53

mengandung tuntunan kebajikan bertujuan menebarkan kedamaian dan kasih sayang untuk sekalian alam semesta (rahmatan lil’alamiin). Keyakinan terhadap universalitas Islam menuntut keharusan untuk meyakini adanya satu-satunya kebenaran yang mutlak dalam ajaran Islam dan pengakuan terhadap kemampuan ajaran Islam untuk diterapkan oleh siapapun dan diamnapun serta dalam segala situasi dan kondisi yang bagainmana pun. Keyakinan terhadap universalitas Islam harus disikapi dengan menjadikan nilai ajaran Islam sebagai tolak ukur dan pembuat kriteria untuk menilai segala sesuatu. Keeyakinan terhadap universalitas Islam juga menuntuk keharusan untuk menerapkan nilai ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan serta menolak segala sesuatu yang diyakini bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. PPP menyadari bahwa kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran dan paham merupakan rahmat bagi umat yang harus diterima sebagai pelangi dinamika untuk mencapai kebenaran hakiki. Sebab sikap menghormati berbagai perbedaan pikiran dan pandangan merupakan wasilah bagi terbentuknya kehidupan kolektif yang dilandasi semangat persaudaraan (ukhuwah), tolong menolong (ta’awun), dan toleransi (tasamuh).16 PPP menyadari, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran dan paham keagamaan merupakan suatu yang wajar, sebagai konsekuensi dari pranata ijtihad yang memungkinkan terjadinya perbedaan. Untuk hal tersebut sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar serta cenderung

16

Ibid., h. 81

54

menyalahkan pendapat orang lain dan menolak dialog merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip toleransi (tasamuh). Sikap itu juga merupakan egoisme (ananiyyah) dan fanatisme kelompok (ananiyyah hizbiyyah) yang berpotensi mengakibatkan saling permusuhan (al-‘adawah), pertentangan (altanazu’), dan perpecahan (al-insyiqaq).17 PPP memandang paham keagamaan yang dianut mayoritas umat Islam Indonesia dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah paham keagamaan ahlusunnah waljama’ah dalam arti luas. Yaitu suatu paham keagamaan yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta salaf as-sholeh. Paham keagamaan Islam ahlus sunnah wal jama’ah adalah paham keagamaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi (tawasuth), toleransi (tasamuh), menjaga keseimbangan (tawazun), dan menebarkan nilainilai kasih sayang untuk semesta alam (rohmatan lil ‘alamiin). Paham keagamaan ahlusunnah wal jama’ah menolak segala bentuk sikap dan pandangan yang ekstrim (tatharruf), anarkisme, radikalisme dan budaya kekerasan lainnya.18 Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa seluruh pemikiran, sikap dan kebijakan partai dan kader- kadernya harus bersumber dari ajaran Islam. Ideologi adalah sekumpulan nilai yang dihubungkan secara sistemik yang menjadi dasar sebuah tindakan. Ideologi adalah oenuntun, pedoman dan arah untuk mencapai tujuan politik. Untuk itu perlu terus dilakukan penanaman dan internalisasi nilainilai ideologi kepada semua kader dan komponen partai yang hakikatnya merupakan aparat ideologi partai (ideological party aparatus) untuk mencapai 17

Ibid., h 81 Ibid., h 81

18

55

tujuan dan cita-cita kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi dan misi PPP. Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa internalisasi nilai- nilai ideologi harus menjadi warna, corak, dan shibghah (identitas) partai yang melambangkan keluhuran dari ajaran Islam. PPP harus menyadari bahwa sebagai partai yang membawa ideologi Islam memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga kehormatan dan marwah agama Islam.

Lambang PPP adalah gambar Ka’bah. Ka’bah adalah simbol pemersatu Umat Islam. Ka’bah bagi PPP merupakan simbol kesatuan arah perjuangan umat Islam Indonesia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wata’ala serta merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk menegakkan ajaran Islam dala segala bidang kehidupan. Lambang PPP adalah Ka’bah yang dipandang dari arah depan pintu masuk bertirai warna kuning emas dan tampak di sisi kiri Hajar Aswad tepat disudut dinding, dibawah gambar Ka’bah bertuliskan PPP berwarna

56

kuning emas yaitu singkatan nama Partai Persatuan Pembangunan di atas warna dasar hijau dalam bingkai segi 4 (empat) sama sisi berwarna kuning emas.19

2.

Partai Kebangkitan bangsa (PKB) Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya

suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsabangsa lain di dunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.20 Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi manusianya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidq), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah- masalah sosial yang dihadapi (al-amanah as al-wafa-u bi al-‘ahd), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al-‘adalah), tolong menolong dalam kebajikan (at-ta’awun) dan konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (al-istiqomah) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (asy-syura) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar

19

Ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, h. 41. www.generasipkb.wordpress.com/mabda-siyasi/ , diunduh pada tanggal 4 April 2013, pukul 14.00 WIB 20

57

utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (almusawa) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.21 Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiyayaan (hifz annafs), terpeliharanya agama da larangan adanya pemaksaan agama (hifz ad-din), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (hifz al-‘aql), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan generasi penerus (hifz an-nasl) dan terpeliharanya harta benda (hifz al-mal). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma’ruf yakni menyeruak kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemungkaran.22 Penjabaran dari misi yang diemban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tentram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya 21

Ibid Ibid

22

58

yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.23 Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya boleh diberikan kepada fihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensyaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.24 Dalam kaitan dengan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menabarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan itu tidak terbatas dan tidak memusat disatu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi 23

Ibid Ibid

24

59

kekuasaan dengan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus merefleksikan dalam tubuh internal partai. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut harus dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terkait dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathoniyah), dan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif, dan integrative, tanpa harus saling dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya.25 Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (insaniyah diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara- cara yang santun dan akhlak yang karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitacitakan,serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah

25

Ibid

60

kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, manampung, merumuskan, meyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari fihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai. 26

Lambang Partai terdiri dari bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang dengan tulisan nama partai pada bagian bawah, dengan bingkai dalam empat persegi bergaris ganda, dan tulisan PKB di bawahnya yang diberi bingkai luar dengan garis tunggal. 1. Arti Gambar adalah sebagai berikut:27

26

Ibid Anggaran dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Muktamar Luar Biasa PKB. (Jakarta: DPP PKB 2008), h. 25 27

61

a. Bumi dan peta Indonesia, bermakna tanah air Indonesia yang merupakan basis perjuangan Partai dalam usahanya untuk mencapai tujuan partai sebagaimana termaktub dalam pasal 7 Anggaran Dasar; b. Sembilan bintang bermakna idealisme partai yang memuat 9 (sembilan) nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan. c. Tulisan nama Partai dan singkatannya bermakna identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis. d. Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjuangan Partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara sejajar. 2. Arti warna adalah sebagai berikut :28 a. Putih, bermakna kesucian, ketulusan dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai. b. Hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan perjuangan. c. Kuning, bermakna kebangkitan Bangsa yang menjadi nuansa pembaharuan dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia.

28

Ibid., h. 26

62

BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL TEMUAN

A. Peran Humas PPP dan PKB di Pemilu 2009 1.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sebagai suatu institusi, humas PPP yang dilakukan oleh Departemen

Hubungan Media Massa berkesempatan untuk partisipasi aktif sebagai bagian dari organisasi dalam memecahkan persoalan- persoalan komunikasi khususnya problematika dalam pengelolaan hubungan antara organisasi dengan publiknya. Dengan demikian fungsi dan peran yang dijalankannya menjadi lebih luas dan kompleks sehingga harus melibatkan bagian lain dalam organisasi. Keterlibatan seluruh anggota organisasi, akan memudahkan dalam mewujudkan usaha- usaha untuk menciptakan pengertian umum, kepercayaan umum, bantuan umum dan kerja sama umum sebagai dasar dalam menghindari munculnya persoalanpersoalan komunikasi dalam organisasi. Humas sebagai Technic of Communication selalu dianggap perlu dan sangat penting untuk dilakukan semua unsur partai baik itu fungsionaris partai itu sendiri maupun partisan PPP. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai ini pada dasarnya memiliki humas secara struktural, yaitu Departemen Hubungan Media Massa,

jika pemilu berlangsung fungsinya digantikan oleh Tim

Pemenangan Pemilu. Untuk kegiatan kampanye dan sosialisasi visi misi partai dilakukan oleh tim sukses partai yakni Tim Pemenangan Pemilu. Namun pada prinsipnya berfungsi sama, yaitu sama-sama membuat citra positif partai pada

60

61

masyarakat dan menyusun strategi demi kemenangan partai dan calon presidennya. Proses reformasi memberikan kesempatan kepada kader-kader partai untuk duduk dalam pemerintahan, meskipun belum maksimal seperti yang diharapkan terutama karena perolehan suara PPP selalu menurun. Dalam Pemilihan Umum 2009, bagi PPP merupakan pemilu ke-8 (delapan) yang diikuti sejak PPP lahir dipentas politik nasional. PPP meraih 5,5 juta suara atau 5,33 persen. Dari sisi perolehan kursi, PPP memperoleh 38 kursi dari 550 kursi yang diperebutkan. PPP mengalami penurunan suara 3 persen dibandingkan Pemilihan Umum 2004, PPP memperoleh 8,15 persen dengan perolehan 58 kuri DPR.1 Tabel 2 Perbandingan Perolehan Kursi di Pemilu 2004 & 2009 No

Pemilu 2004

Pemilu 2009

1

58 kursi (8,15%)

38 kursi (5,33%)

Perubahan sistem pemilu menjadi proporsional terbuka, lemahnya profesionalisme penyelenggara pemilu, dan perilaku pemilih yang pragmatis di satu sisi dan belum terpadunya implementasi strategi dan kebijakan disertai lemahnya fungsionalisasi struktur partai ditengarai menjadi faktor-faktor yang menyebabkan turunnya perolehan suara pemilu legislatif 2009. Struktur dan infrastruktur partai sudah mengakar hingga ke lapisan bawah, akan tetapi sangat di rasakan kurang maksimal dan kurang efektifnya gerak partai dalam melaksanakan fungsi dan peran kenagaraan dan kemasyarakatan baik di 1

Ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, h.101.

62

tingkat DPP, DPW, DPC, PAC maupun ranting. Hal ini menyebabkan citra PPP yang semakin merosot dan terhambatnya konsolidasi dalam mengemban jaringan dan basis konstituen. Selain itu, meskipun telah dilaksanakannya upaya pengembangan sumber daya manusia berupa kader yang tangguh dan berkualitas, namun mengingat besarnya jumlah kader yang dibutuhkan maka kegiatan kaderisasi masih sangat lemah. Begitu juga mengenai permasalahan sumber daya dana, meskipun bukan menjadi penyebab utama, namun ketersediaan sumberdaya dan dana perjuangan partai masih menjadi kendala. Dan begitu juga persoalan kemandirian di setiap tingkatan organisasi dan citra partai semakin menurun sehingga sangat perlu diupayakan agar dukungan masyarakat semakin besar. Selama ini PPP sangat lemah dalam membangun citra dan komunikasi politik, yang salah satunya disebabkan oleh kurang maksimalnya peran-peran kenegaraan strategis yang seharusnya diperankan PPP, kurang tegasnya sikap dan kebijakan partai dalam melihat persoalan-persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, serta kurang maksimalnya pembangunan jaringan dan komunikasi dengan dunia pers.

2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hubungan Masyarakat (humas) PKB dilakukan oleh Departemen Media Massa dan Pengembangan Opini. Departemen merupakan organ kelengkapan Dewan Pengurus Pusat yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis programprogram perjuangan partai. Departemen Media Massa dan Pengembangan Opini

63

adalah merupakan organ kelengkapan DPP PKB yang berfungsi melaksanakan program hubungan kemasyarakatan, terutama dalam melayani hubungan media (media relations) dan pembentukan opini publik (public opinions). Departemen Media Massa dan Pengembangan Opini berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB. Departemen Media Massa dan Pengembangan Opini berfungsi sebagai pelaksana teknis program- program perjuangan partai khususnya dalam: 1. Hubungan media massa 2. Pelayanan informasi (information services) baik informasi internal maupun eksternal. 3. Mengkomunikasikan program-program PKB (Program communicatioons). 4. Hubungan dengan khalayak sekitar (community relations). 5. Hubungan dengan pemerintah (government relations). Untuk menyelenggarakan kampanye Pemilu 2009 jelas membutuhkan perangkat organisasi kampanye yang kuat dan tangguh. PKB secara khusus membentuk organisasi penyelenggara kampanye dan pemenangan pemilu 2009, yang bernama Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP). LPP ini sesungguhnya adalah humas PKB yang secara khusus dimaksudkan untuk mengkampanyekan Pemilu. Dengan demikian, humas PKB selain, secara umum, dijalankan oleh Departemen Media Massa dan Pengembangan Opini, juga secara khusus dalam kampanye Pemilu, dilakukan oleh Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP). Berdasarkan hasil penelitian tesis Muhaimin Iskandar yang berjudul “Manajemen Hubungan Masyarakat Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilu

64

1999” (2001) secara khusus dalam hal kampanye Pemilu, LPP PKB telah menerapkan garis kerja organisasi, yaitu :2 1. LPP Pusat Divisi Kampanye merupakan penanggung jawab dan koordinator pelaksana kampanye secara nasional. Oleh karena itu lembaga ini dibantu oleh mekanisme/sistem komando nasional yang beroperasi 24 jam selama masa kampanye dan harus siap bergerak setiap saat. 2. LPP wilayah Divisi kampanye merupakan tulang punggung, pendorong dan Koordinator pelaksana kampanye, ia menjadi sumbu kekuatan/keberhasilan kampanye. 3. LPP Cabang Divisi Kampanye merupakan ujung tombak dan titik berat pelaksanaan kampanye, karena itu seluruh potensi dan sumber daya harus diarahkan kepada : a. Suksesnya kampanye di kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa. b. Meningkatkan kemampuan DPC PKB dalam perencanaan dan pelaksanaan kampanye. c. Memperbesar keterlibatan seluruh potensi sumber daya manusia di lingkungan partai. LPP PKB membuat perencanaaan kampanye, yaitu : 1. LPP (Panitia Pemenangan Pemilu) Pusat, Divisi Kampanye, menitikberatkan pada: a. Merencanakan koordinasi pelaksanaan kampanye bersama LPP Wilayah, Divisi Kampanye. 2

Muhaimim Iskandar, Manajemen Hubungan Masyarakat Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilu 1999. (Jakarta : Universitas Indonesia, 2001), h. 103

65

b. Menetapkan kesanggupan dan kemampuan untuk mendistribusikan jurkam tingkat nasional (siapa-kapan-dimana-transportasi, dll). c. Bersama Divisi Advokasi Pusat menerima laporan, kasus-kasus kampanye serta tindak lanjutnya. d. Mencatat dan mendokumentasikan seluruh kegiatan kampanye di seluruh Indonesia dan menyiapkan model laporan buku. 2. LPP Wilayah, Divisi kampanye, menitik beratkan : a. Merencanakan koordinasi pelaksanaan kampanye bersama LPP Cabang, Divisi Kampanye. b. Menetapkan kesanggupan dan kemampuan untuk mendistribusikan jurkam tingkat nasional dan jurkan tingkat propinsi ke cabang (siapa-kapandimana-transportasi, dll). c. Bersama Divisi Advokasi Wilayah menerima laporan, kasus-kasus kampanye serta tindak lanjutnya. d. Mendukung pengadaan dan distribusi alat peraga kampanye dan atribut partai lainnya. e. Mencatat dan mendokumentasikan seluruh ekgiatan kampanye di wilayah. 3. LPP Cabang, Divisi Kampanye sebagai ujung tombak perencanaan dan pelaksanaan kampanye menitikberatkan: a. Merencanakan pelaksaan kampanye b. Beberapa kali dan bagaimana bentuk kegiatan kampanye. c. Kapan waktunya dan dimana tempatnya siapa jurkamnya. d. Bagaimana persiapan alat peraga dan atribut partai.

66

e. Siapa pelaksanaannya (panitia) f. Bersama Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Pengurus Ranting (PR) mengkoordinasikan pelaksanaan kampanye. g. Mencatat,

mendokumentasikan,

dan

melaporkan

seluruh

kegiatan

kampanye kepada LPP Pusat dan Wilayah. Masa kampanye Pemilu 2009 dimulai sejak tanggal 16 Maret sampai 5 April 2009.

Dalam pelaksanaannya kebijakan humas PKB melaksanakan

kegiatan berupa mensukseskan program kampanye PKB dalam rangka memenangkan Pemilu 2004. Proses pelaksanaan kampanye Pemilu menjadi penting untuk diperhatikan. Hal ini kecuali dimaksudkan untuk meringankan serta memudahkan langkah kerja kampanye, juga dimaksudkan untuk mewujudkan hasil kampanye yang baik dan tepat mengenai sasaran. Pada Pemilu 2009 lalu, PKB pun hanya mampu berada di peringkat ketujuh dengan perolehan suara 5.146.122. Di parlemen, PKB hanya memiliki kursi 28 kursi dari 560 kursi yang ada.

Konflik Internal Partai PKB di Pemilu 2009 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengakui bahwa penurunan suara dalam putaran pemilihan legislatif 2009 lebih disebabkan oleh konflik internal yang terjadi dalam tubuh partai bernomor urut 13 ini ketimbang kisruh daftar pemilih tetap (DPT) yang juga dipersoalkan oleh partai politik lainnya. Perseteruan yang terjadi selalu melibatkan ketua dewan syura DPP PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai tokoh sentral yang mempengaruhi seluruh kebijakan dengan beberapa orang yang dianggap Gus Dur sudah tidak

67

sejalan dengannya, misalnya saja kasus pemecatan Mathori Abdul Djalil, kasus penggusuran Alwi Shihab, pemberhentian Choirul Anam, hingga konflik yang terjadi dengan kubu Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum Dewan Tanfidziyah. Pada

awalnya,

perseteruan

terjadi

pada

level

individu,

tetapi

pada

perkembangannya perpecahan melibatkan massa di masing-masing kubu. Sejak dideklarasikan pada tahun 1998 oleh para kyai NU hingga sekarang, sepertinya PKB tak pernah lepas dari kemelut. Konflik yang terjadi harus berujung pada perpecahan dan pemecatan kader partai, yang menjadi korban pemecatan justru ketua umum partai yang merupakan simbol partai, sehingga memicu kemunculan partai baru sebagai tandingan yang didirikan oleh orangorang yang tersingkir dan kecewa dengan PKB. Konflik yang dipicu dengan pemecatan Muhaimin Iskandar tampaknya semakin akut, karena konflik yang membelah PKB menjadi dua kepengurusan dengan ketua umum Dewan Tanfidz Ali Masykur Musa dan Muhaimin Iskandar menjalar sampai kedaerah dengan melibatkan massa simpatisan dimasing-masing kubu. Massa pun merusak kantor-kantor PKB pimpinan Muhaimin Iskandar yang mengalahkan kelompok Gus Dur di pengadilan, bahkan di Yogyakarta massa pendukung Muhaimin Iskandar terlibat bentrok dengan pendukung Gus Dur. Dalam percaturan elite di internal partai, kondisi itu menjadi suatu kewajaran namun dalam dimensi citra dan peneguhan terhadap nilai-nilai demokrasi di internal partai kondisi tersebut menjadi persoalan. Satu persepsi sekaligus citra publik, di mana nilai-nilai demokrasi di tubuh elite PKB tampaknya belum secara penuh terbumikan.

68

Fakta menunjukkan prestasi politik PKB di Jateng dalam dua pemilu (2004 dan 2009) mengalami kemunduran, baik perolehan suara maupun kursi DPRD provinsi. Pada Pemilu 1999 mampu meraih 2.968.641 suara dengan 16 kursi di DPRD, pada Pemilu 2004 turun menjadi 2.595.263 suara (15 kursi), dan dalam Pemilu 2009 tinggal 1.173.665 suara (9 kursi).3

B. Hasil Akhir Pemilu Legislatif 2009 Hasil suara yang didapatkan dipemilu 2009 bisa menjadi alat ukur partai untuk mempersiapkan strategi ampuh yang akan mereka gunakan untuk pemilu mendatang. PPP berada di posisi 6 dengan perolehan presentase 5, 32% dan PKB dengan perolehan presentase 4, 94%. Berikut tabel selengkapnya hasil akhir Pemilu Legislatif 2009. Tabel 3 Hasil Akhir Pemilu Legislatif 2009 No 1 2 3 4 5 6 7

Partai Politik Demokrat Golkar PDIP PKS PAN PPP PKB 3

Jumlah Suara 21.703.137 15.037.757 14.600.091 8.206.955 6.254.580 5.533.214 5.146.122

Persentase 20,85% 14,45% 14,03% 7,88% 6,01% 5,32% 4,94%

http://www.pemerintahan.fisip.undip.ac.id/index.php/artikel/129-peneguhankomitmen-pkb diunduh pada tanggal 2 Mei 2013, pukul 15.30

69

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Gerindra Hanura PBB PDS PKNU PKPB PBR PPRN PKPI PDP Barnas PPPI PDK RepublikaN PPD Patriot PNBK Kedaulatan PMB

4.646.406 3.922.870 1.864.752 1.541.592 1.527.593 1.461.182 1.264.333 1.260.794 934.892 896.660 761.086 745.625 671.244 630.780 550.581 547.351 468.696 437.121 414.750

4,46% 3,77% 1,79% 1,48% 1,47% 1,40% 1,21% 1,21% 0,90% 0,86% 0,73% 0,72% 0,64% 0,61% 0,53% 0,53% 0,45% 0,42% 0,40%

Sumber: KPU (data dilampirkan)

C. Strategi Kampanye Humas PPP dan PKB dalam Meningkatkan Citra Partai Menjelang Pemilu 2014 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) a. Tahapan Perencanaan Strategi Kampanye Humas dalam Meningkatkan Citra Partai Menjelang Pemilu 2014 Pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara konstitusional merupakan sebuah proses yang menjadi prasyarat utama bagi sebuah negara yang demokratis, tak terkecuali Indonesia. Sebagai sebuah mekanisme, kedaulatan rakyat sebagai input diolah sedemikian rupa dalam proses pemilu menjadi kedaulatan negara (legislatif dan eksekutif) sebagai output. Output kedaulatan Negara tersebut harus dimaknai sebagai “kedaulatan rakyat yang dipinjamkan”

70

untuk

kurun

waktu

tertentu

(dalam

hal

ini

5

tahun)

yang

harus

dipertanggungjawabkan dan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Hakekat dasar ini yang dipedomani PPP dalam memandang pemilu. Beberapa jenis citra (image) yang dikenal di dunia aktivitas hubungan masyarakat (Public Relations) pada partai PPP : 1) Citra Bayangan (mirror image) Pengertian disini bahwa citra yang diyakini oleh PPP bahwa citra yang dianut oleh PPP dalam mengenai pandangan luar, terhadap organisasinya. Misalnya saja dengan Image PPP yang sebagai partai Islam. Dalam situasi yang demikian, PPP menganggap citra partai dalam posisi baik karena sebgaian besar masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga muncul anggapan bahwa umat Islam Indonesia akan mendukung partai ini. Tetapi pada faktanya Indonesia yang memang mayoritas agama Islam pun masih banyak yang memilih partai berhaluan nasionalis. Sepertinya hal ini relevan dengan beberapa survei menurunnya elektabilitas partai islam belakangan ini serta fakta yang terjadi dengan penurunan suara pada pemilu 2004 & 2009 di PPP. 2) Citra kini (current image) Citra yang berlaku adalah suatu citra atau pandangan yang dianut oleh pihakpihak luar mengenai suatu organisasi, bahwa image PPP sebagai partai Islam yang jauh dibawah partai nasionalis. Lingkaran survey Indonesia menyebutkan bahwa elektabilitas PPP jauh di bawah 5%. Krisis kepercayaan dari publik atau masyarakat umum menyebabkan terjadi penurunan citra PPP. Citra merupakan reputasi atau prestasi yang hendak dicapai bagi dunia hubungan

71

masyarakat. Beberapa masyarakat bisa menilai bahwa kualitas jasa pelayanan yang diberikan, good will (kemauan baik) yang ditampilkan partai belum memuaskan masyarakat. 3) Citra yang diinginkan (wish image) Citra harapan yang diinginkan PPP adalah image PPP sebagai partai Islam yang keberadaannya untuk mewadahi aspirasi umat Islam, serta menjadi cermin tokoh-tokoh umat islam dan membina masyarakat meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui perjuangan politik. dan mencitrakan partai ini sebagai “Rumah Besar Umat Islam”. Menjelaskan bahwa, semua umat islam adalah kader PPP. Pertama, PPP merupakan tempat kembalinya orang Islam, terutama untuk menyalurkan aspirasi dan menindaklanjutinya. Sebagaimana di era reformasi banyak eksponen PPP yang pindah ke partai lain atau mendirikan partai baru. Selain itu, banyak organisasi Islam yang merupakan pendiri atau pendukung PPP yang memberikan dukungan kepada partai politik baru. Namun, di rumah baru itu banyak eksponen PPP yang mengalami kekecewaan. Kedua, PPP merupakan partai yang memperjuangkan aspirasi umat Islam dari berbagai macam langkah-langkah berbagai kalangan yang merugikan umat Islam di Indonesia. Ketiga, PPP merupakan tempat untuk menyatukan aspirasi umat Islam dan menindaklanjutinya, sehingga aspirasi umat Islam dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4) Citra Partai (corporate image) PPP sebagai sebuah partai yang dapat menampung aspirasi umat, maka diharapkan PPP dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan

72

mengangkat menjadi isu politik. Misalnya saja dengan penandatangan Kontrak Kinerja dan Fakta Integritas yang dilakukan oleh seluruh bakal caleg PPP di hadapan KPK dan Badan Narkotika Nasional. Dimana dimaksudkan untuk memastikan seluruh caleg PPP mencerminkan pribadi yg bersih dari persoalan hukum dan berada di garda terdepan dalam pemberantasan narkoba. Dalam hal ini,

pihak

humas

PPP

berupaya

ikut

bertanggung

jawab

dalam

mempertahankan citra partai agar mampu memengaruhi masyarakat sehingga PPP menjadi partai yang committed dengan visi misi partai. Sehubungan dengan citra dan elektabilitas PPP yang menurun, PPP tidak terlalu menanggapi serius hasil survey tersebut. PPP menganggap penelitian tersebut sangat subyektif. PPP tidak terpengaruh oleh hasil suvei karena menanggap PPP mempunyai segmentednya sendiri. Dan sehubungan dengan itu PPP pun berusaha untuk mempertahankan suara yang ada dan mencari partisipan baru. PPP meyakini bahwa sebagian kelompok masyarakat memiliki kesadaran akan partai politik Islam. Banyaknya partai islam dikarenakan mencerminkan cultur budaya politis perilaku politik dan persepsi politik di kalangan masyarakat Indonesia. Seperti yang di katakan Isa Muchlisin, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP :4 “Yaa.. kalo yang itu kan subjektif sekali ya... kalo yang bikin orang nasionalis pasti ngomongnya begitu, kalo yang bikin kelompok islam pasti yaa... mengunggulkan partai islam, gitu aja... ya kan. Kalo pengaruh survey kitakan gak terlalu, karena kita kan punya segmentednya sendiri- sendiri. Jadi, kebijakannya pertama mempertahankan suara yang ada, yang kedua mencari partisipan baru, yang mungkin dulu hilang lalu kembali lagi ke PPP. Yaa... 4

Wawancara pribadi dengan Isa Muchlisin, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, Jum’at 19 April 2013

73

satu, pemahaman tentang partai islam penting atau tidaknya itu jadi persoalan, orang yang memiliki kesadaran tentang partai politik islam itu kan kelompok masyarakat tertentu, kelompok masyarakat tertentu bahwa diperlukan sebuah partai islam itu memang umat islam di Indonesia itu memang tidak semuanya melihat ada pentingnya partai islam, itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya partai islam itu kan karena mencerminkan kultur atau budaya politis perilaku politik dan persepsi politik di kalangan masyarakat kita. Sehingga hadirnya ormas- ormas Islam yang banyak di Indonesia itu kan terjadi fragmentasi. Akan tetapi kalo tidak ada partai Islam siapa dong yang mewadahi orang- orang itu.” Humas merupakan kegiatan yang padat karya. Kebijakan dan pelaksanaan Humas PPP dalam meningkatkan citra membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Harus ada pemaksakan disiplin atas pengeluaran dana sehingga mencegah terjadinya pengeluaran yang berlebihan, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pengeluaran atau pembiayaan akan berjalan tepat sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Seperti misalnya, humas dalam konteks kampanye media dengan membuat iklan di TV sampai dengan alat peraga kampanye, membutuhkan dana yang besar. Seperti halnya yang dikatakan Isa Muchlisin : “Anggaran terbesar dalam pemilu itu lebih banyak ke bagian kehumasan. Dibandingkan dengan katakanlah orang menganggarkan atau partai DPC atau DPP menganggarkan yang lain katakanlah untuk persiapan pemilu bersifat logistik diluar kehumasan itu relatif kecil, sedangkan humasnya itu lebih besar. Umpamanya humas dalam konteks kampanye itu mulai bayar iklan TV kemudian stiker seluruhnya alat peraga kampanye bagi partai politik dan para caleg itu terlalu besar anggarannya dibandingkan biaya pertemuan itu sendiri.”5

Dalam pengorganisasiannya Humas PPP dilakukan oleh Departemen Publikasi dan Dokumentasi yang terstruktur dari tingkat pusat sampai ke cabang. 5

Wawancara Pribadi dengan Isa Muchlisin, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, 19 April

2013.

74

Dalam bidang publisitas PPP mempunyai “Media Persatuan” yang saat ini bernama “Pena Persatuan dan Bina Persatuan”. PPP berusaha terus meningkatkan pengelolaan “Media Persatuan” dalam aspek redaksional, manajemen, serta distribusi/penyebarannya kepada seluruh jajaran Partai dan para simpatisan serta masyarakat luas dengan mengupayakan keteraturan terbitnya. Disamping itu pula, setiap wilayah dan cabang akan terus di dorong untuk menerbitkan berbagai bentuk publikasi, seperti tabloid daerah, brosur, pamplet, stiker, buletin, kaset, CD, DVD, dan berbagai media kreatif lainnya sebagai media informasi dan komunikasi jajaran partai, anggota dan para simpatisan. PPP berusaha melakukan berbagai usaha dan kegiatan dengan meningkatkan pendayagunaan media massa dan sarana komunikasi sosial lainnya sebagai media untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan, program kegiatan partai untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perjuangan partai. Seperti yang dipaparkan oleh Isa Muchlisin, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP :6 “Di keorganisasian dari struktur tingkat pusat sampai ke bawah kan ada, di provinsi ada juga Departemen Publikasi dan Dokumentasi, di tingkat kabupaten juga ada tetapi pada umumnya di bidang publisitas kita ada namanya media persatuan zaman dulu namanya media persatuan sekarang pena persatuan dan juga bina persatuan. Banyak program- programnya, yaa... kalo dulu namanya media persatuan sekarang pena persatuan dan bina persatuan. Jadi cara sosialisasinya salah satunya seperti itu. Kalo radio kita gak punya, tv juga gak punya, cuma buletin- buletin dan diwilayah kabupaten dan provinsi dia punya sendiri- sendiri. Dan sekarang juga sudah punya website di fraksi ya khususnya ya, fraksi PPP.”

6

Wawancara pribadi dengan Isa Muchlisin, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Jum’at 19 April 2013

75

Dalam hal perumusan perencanaan Humas PPP secara umum membagi 2 kategori. Yang pertama, kampanye partai untuk eksistensi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam jangka panjang kepada masyarakat. Yang kedua, strategi kampanye humas untuk pemilihan umum. Seperti yang dipaparkan oleh Isa Muchlisin, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP:7 “Yaa... umumnya dilakukan untuk dalam rangka kampanye strategi humas itu lebih ke kampanye partai. Kampanye humas itu kita bagi 2, pertama, kampanye partai untuk eksistensi partai PPP dalam jangka panjang kepada masyarakat bahwa ini partai islam, bahwa ini milik umat islam kepada seluruh segmentasi pemilih. Yang kedua, strategi humas untuk kampanye pemilihan umum. Kampanye pemilu itu lebih fokus kepada pencarian suara dan dukungan pada setiap pemilu itu sendiri. Karena kita ini kan di PPP mau masuk menjadi peserta pemilu ke-9 kali 77, 82, 87, 92, 97, dan sampai sekarang ini sudah 9 kali bagi PPP ini.” Kampanye pemilu lebih difokuskan kepada pencarian suara dan dukungan pada setiap pemilu itu sendiri. Karena PPP telah menjadi peserta pemilu untuk ke9 kalinya, yaitu semenjak tahun 1977 sampai tahun 2014 mendatang. Tidak banyak yang berubah dalam pengemasan kampanye humas yang dilakukan PPP dari awal mengikuti pemilu sampai 2014 mendatang. Dalam artian, nilai strategi yang dilakukan, misis- misis yang diperjuangkan adalah sama seperti dalam bidang agama, politik, hukum, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Yang berbeda adalah cara pengemasannya atau casing yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti misalnya, jika dulu mengumpulkan massa dengan cara pengajian, tahlilan sekarang bisa dengan mengadakan panggung dangdut. Atau misalnya, jika dulu cukup dengan menempelkan gambar di pohon atau yang 7

Wawancara pribadi dengan Isa Muchlisin, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Jum’at 19 April 2013

76

lainnya sekarang sudah bisa dengan iklan di media. Atau jika dulu dengan kampanye panggung, sekarang sudah dengan kampanye dialogis. Intinya adalah pesan-pesan, visi- misi yang disampaikan adalah sama hanya penampilannya saja yang berubah. Program strategi kampanye yang dilakukan humas PPP menjelang pemilu 2014 adalah seperti “Panggung Budaya” di Senayan atau ketika perayaan Milad PPP dengan liputan live dari TV One yang diadakan di Surabaya. Ini merupakan strategi PR yang didasarkan pada penyusunan suatu rencana atau program kampanye secara logis dengan pemahaman terhadap situasi yang ada. Demikian juga halnya dengan kampanye humas yang bertujuan untuk meningkatkan perolehan suara melalui program-program kampanye yang sifatnya persuasif dimana PPP berharap kembali menjadi tiga besar di pemilu 2014 mendatang. Sesuai dengan nomor urut partai PPP yaitu nomor 9, PPP pun berkampanye dengan menyiapkan sembilan langkah strategis untuk menghadapi Pemilu 2014.8 Pertama, mempertahankan perolehan suara pada Pemilu 2009 yang mencapai 5,7 juta suara. Kedua, mengambil kembali suara yang pernah menjadi milik PPP di basis Pemilu 1999 yang mencapai 11,2 juta suara. Ketiga, PPP akan berupaya merebut simpati pemilih pemula yang mencapai seperempat dari total pemilih di Pileg 2014. Keempat, membuka 30 persen kuota pencalegan pada parpol yang tak lolos sebagai peserta pemilu. Kelima, melakukan silaturahim yang intensif dengan semua parpol Islam. Keenam, mencetak 1,9 juta atau 3 kader inti di setiap 631.000 TPS. Ketujuh, meneruskan perjuangan Wali Sembilan dengan 8

http://nasional.kompas.com/read/2013/01/14/19211823/Apa.Makna.Nomor.9.bagi.PPP Di akses tanggal 22 April 2013, pukul 17.15 WIB

77

memperjuangkan pelegalan nilai syariat di Nusantara melalui peraturan perundangan dan perda dalam bingkai NKRI. Kedelapan, memenuhi 30 persen kuota perempuan dalam pencalegan. Kesembilan, menempatkan caleg bersih, kompeten, dan amanah. Menghadapi pemilu 2014 PPP telah bekerja sama dengan jasa konsultan Polmark Indonesia. Mulai dari pembentukan opini sampai dengan penelitian perdaerahan pemilihan dan opini publik. Dalam hal kerja sama ini PPP lebih fokus pada opini publik untuk partai, pembentukan citra partai. Lalu dalam pengorganisasiannya jasa konsultan lebih kepada perencanaan sedangkan humas kepada pendayagunaan sumber daya politik yang ada. Misalnya, sebuah kampanye partai di provinsi atau kabupaten tertentu yang merupakan program campaign kampanye humas partai sehingga yang terjun langsung adalah humas partai. Hal ini di ungkapkan oleh Isa Muchlisin, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP :9 “Iya ada, PPP kan sekarang mau sudah mulai bekerja sama dengan konsultan Eep Saefullah apa namanya itu... Polmark. Yaa... mulai dari pembentukan opini sampai eee... penelitian perdaerahan pemilihan sampai opini publik. Tapi lebih ke opini publik partainya bukan untuk caleg. Jadi pemilih sekarang itu kan partai berperan caleg juga berperan tapi kan kalo partai bekerja sama dengan polmak itu kan lebih kepada partainya, pembentukan citra partai, bukan perorangan. Kalo... konsultan itu kan hanya perencanaan kan, lebih kepada perencanaan apa yaa... ekspos kalo humas itu kan lebih ke apa itu... pendayagunaan sumber daya politik yang ada itu perannya humas jadi umpamanya...sebuah kampanye di provinsi atau kabupaten tertentu. Humas partai karena itu merupakan program campaign kampanye dia akan cukup untuk perencanaan yang di nilai dari apa yaa... publikasi yang bersifat di perencanaan mulai desain kampanye sampai kampanye tingkat 9

Wawancara pribadi dengan Isa Muchlisin, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, Jum’at 19 April 2013.

78

regional. Itu sangat berperan bagi si humas itu. ya nanti kalo perencanaan itu kan tingkat nasional nanti kalo yang ke dalam partai itu sendiri tetep humas partai. Kan dia tidak mungkin menyentuh seluruh institusi partai luas kalo institusi partai harus internal sendiri. Siapa kalo yang mau masang atribut, siapa yang mau masang atribut di pinggir- pinggir jalan. Kan kalo peran humasnya diserahkan konsultan tidak menjiwai itu saja, jadi kampanye itu ada divisi kampanye di perumusan itu ada juga divisi pelatihan juga ada divisi komunikasi.” b. Strategi – strategi Kampanye Humas 1) Strategy of Publicity Humas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan kampanye untuk penyebaran pesan dan mensosialisasi nilai- nilai partai kepada masyarakat secara umum dan juga kepada internal kader PPP melalui kerja sama dengan media massa. Humas sebagai Technic of Communication selalu dianggap perlu dan sangat penting untuk dilakukan semua unsur partai baik itu fungsionaris partai itu sendiri. Partai Persatuan Pembangunan yang partai ini pada dasarnya memiliki humas secara struktural, tapi jika pemilu berlangsung bidang ini dinon aktifkan dan fungsinya digantikan oleh Tim Pemenangan Pemilu. Namun pada prinsipnya berfungsi sama, yaitu sama-sama menyampaikan informasi tentang aktivitas partai kepada masyarakat dengan tujuan menciptakan citra positif. Dan juga membuat citra positif partai pada masyarakat dan menyusun strategi demi kemenangan partai dan calon presidennya. Ada 3 macam bentuk publikasi yang dilakukan dalam kampanye humas:10 a) Pure publicity (publisitas murni) : yaitu bentuk publisitas yang sama dengan nilai berita (news) yang muncul di media pers. Pihak humas PPP

1010

Ruslan Rosady, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations, h. 61.

79

mengeluarkan news/press relase, dan termasuk ada suatu kegiatan event atau peristiwa tertentu mengandung nilai berita yang kemudian diberitakan (atas inisiatif) oleh media pers bersangkutan. b) Tie ini publicity (publisitas yang disengaja) : yaitu bentuk publisitas yang sengaja diselenggarkan oleh humas PPP yakni mengadakan seminar, kegiatan kepedulian sosial, special event lainnya yang kemudian kegiatan tersebut diliput oleh dan dimuat oleh media massa. c) Paid publicity (publisitas yang dibayar) : merupakan bentuk puiblisitas yang dibayar, misalnya membuat artikel sponsor (advertial), sisipan (supplement) atau iklan yang kemudian dimuat di media pers. Humas PPP pun melakukan fungsi monitoring, yaitu sebuah usaha melakukan pemantauan terhadap informasi yang beredar di masyarakat. Informasi tersebut bisa jadi ditampilkan di media massa. humas melakukan monitoring dalam rangka menganalisa setiap situasi yang terjadi dengan permasalahan yang dihadapi. Untuk kemudian humas ikut ambil bagian dalam memberikan statement kepada masyarakat terkait isu yang berkembang. Statement tersebut menggunakan media sebagai perantara penyampaian informasi.

2) Strategy of Persuation Humas melakukan langkah strategi persuasi dalam berkampanye untuk membujuk atau menggalang khalayak melalui teknik sugesti atau persuasi untuk mengubah opini publik dengan mengangkat segi emosional dari suatu cerita. Karena keterbatasan masa kampanye pemilu maka PPP, maka dalam melakukan strategi ini Humas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuat serangkaian

80

iklan di media elektronik maupun media cetak. Semua hal yang disosialisasikan tersebut nanti akan menjadi realita jika partai tersebut diberi kesempatan untuk bisa menang dalam pemilu. Strategi kampanye harus mampu dalam menjaring suara sebanyak-banyaknya baik dengan cara kampanye terbuka di lapangan, tertutup di gedung pertemuan, maupun rumah fungsionaris partai, juga melalui media online (blogger, facebook, twitter, youtube dst) dan perangkat telekomunikasi dan multimedia yang secara langsung berhubungan dengan konstituen secara interaktif. Segala jaminan atau janji partai untuk merealisasikan segala program yang dijanjikan tanpa disadari atau tidak mengandung nilai-nilai persuasif. Sehingga ada sebagian dari masyarakat yang menerima informasi tersebut terdorong hatinya untuk memberi kepercayaan dan memilih partai ini dalam pemilu. Model kampanye pun disesuaikan dengan audiens dan konstituen partai, dengan pilihan tema dan isu strategis baik untuk nasional maupun regional yang disertai dengan pengelolaan kampanye yang efektif dan efisien. Pendekatan unsur kognitif merupakan usaha PPP untuk melakukan usaha-usaha pendekatan melalui komunikasi yang rasional. Dalam menjaring massa PPP melakukan pendekatan secara personal dan melalui tokoh-tokoh masyarakat maupun agama. Dan juga melakukan kunjungan-kunjungan ke pondok-pondok pesantren yang berbasis NU. Masyarakat menerima informasi dari partai kemudian masuk dalam pikirannya dan menganalisa apakah jani atau program tersebut rasional atau tidak. Selanjutnya diperkuat dengan pendekatan afektif yang dilakukan Humas PPP terkait isu-isu tertentu. Seperti halnya, penandatangan Kontrak Kinerja dan Fakta

81

Integritas seluruh bakal caleg PPP di hadapan KPK dan Badan Narkotika Nasional. Dimana acara dilaksanakan di hotel Mercure, dimaksudkan untuk memastikan seluruh caleg PPP mencerminkan pribadi yg bersih dari persoalan hukum dan berada di garda terdepan dalam pemberantasan narkoba. Dalam hal ini, Humas Partai Persatuam Pembangunan (PPP) menonjolkan visi “Terwujudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata’ala dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman.” Dalam iklan PPP di media berusaha menampilkan realita yang rasional terkait

menggugah anak muda untuk berjuang bersama PPP sebagai partai

Islam. Kader PPP harus dapat merangkul anak muda.

Selain

itu,

untuk

meyakinkan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, PPP memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam.” PPP adalah milik seluruh umat Islam, sehingga seluruh umat Islam juga kader PPP. Humas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menggunakan internet seperti website di www.ppp.or.id, sosial media dan lainnya. Website Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memuat info-info tentang partai yang lebih update dibandingkan media lainnya. Serta keterlibatan artis-artis terkenal pun termasuk usaha-usaha persuasif yang dilakukan oleh humas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam proses persuasif ini.

3) Strategy of Argumentation

82

Strategi ini digunakan oleh Humas Partai Persatuan Pembangunan biasanya dipakai untuk mengantisipasi berita negatif yang kurang menguntungkan (negative news). Berita negatif itu kemudian dianalisis secara detail dan dilaporkan kepada Ketua Umum Partai. Selanjutnya dibentuk berita tandingan yang mengemukakan argumentasi yang rasional agar opini publik tetap dalam posisi menguntungkan. Dalam hal ini, kemampuan huams sebagai komunikator yang handal diperlukan untuk mengemukakan suatu fakta yang jelas dan rasional dalam mengubah opini publik melalui berita atau statement yang dipublikasikan. Untuk menghadapi pemberitaan negatif DPP PPP senantiasa bersikap reaktif terhadap segala isu yang berkembang dalam masyarkat. Terlebih bidang humas harus sensitif melihat segala isu-isu yang bisa jadi membawa efek pada eksistensi PPP. Reaksi tersebut harus diaplikasikan menjadi sebuah rumusan argumentasi yang nanti akan dikembalikan kembali kepada masyarakat. Humas pun harus teliti dalam hal menyikapi berita negatif. Adanya berita negatif bisa melemahkan image partai. Karena itu untuk mengantisipasi semua itu perlu dilakukan strategi argumentasi untuk merespon berita negatif tentang partai kemudian Humas PPP harus melakukan strategi argumentasi ini. seperti halnya, survei yang dilansir akhir-akhir ini meyebutkan bahwa partai islam jauh merosot elektabilitasnya dibawah partai nasionalis. Maka dari itu PPP sebagai partai islam merasa dirugikan akan pemberitaan ini. Karena hal ini bisa melemahkan image PPP sebagai partai islam. Wakil Sekretaris Jendral PPP sempat menyinggung masalah ini : “Kalo pengaruh survei kita kan gak terlalu, karena kita kan punya segmentednya sendirisendiri. Jadi, kebijakannya pertama

83

mempertahankan suara yang ada, yang kedua mencari partisipan baru, yang mungkin dulu hilang lalu kembali lagi ke PPP. Kita lebih ke pilih pemula karena dia besar dan menjadi salah satu target. Caleg kita rekrut yang muda- muda, kegiatan- kegiatan seperti gerak jalan santai dan lainlain itu di tiap cabang melakukan hal yang sama. Jadi, lebih terbukalah. Yaa... satu, pemahaman tentang partai islam penting atau tidaknya itu jadi persoalan, orang yang memiliki kesadaran tentang partai politik islam itu kan kelompok masyarakat tertentu, kelompok masyarakat tertentu bahwa diperlukan sebuah partai islam itu memang umat islam di Indonesia itu memang tidak semuanya melihat ada pentingnya partai islam, itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya partai islam itu kan karena mencerminkan kultur atau budaya politis perilaku politik dan persepsi politik di kalangan masyarakat kita. Sehingga hadirnya ormas- ormas Islam yang banyak di Indonesia itu kan terjadi fragmentasi. Akan tetapi kalo tidak ada partai Islam siapa dong yang mewadahi orang- orang itu.”11

Selain itu juga, Humas PPP menolak pernyataan survei yang menyatakan elektabilitas PPP merosot jauh dibawah partai nasionalis. Di halaman pertama website PPP memberitakan bahwa survei CSIS pada bulan Agustus 2012, menempatkan PPP di atas PKS, PAN, PKB, Nasdem, dan Hanura. Peneliti CSIS, Philips Vermont, mengemukakan bahwa partai Golkar mendapat 18 persen suara, sementara PDIP 11,6 persen dan disusul partai Demokrat mendapat 11,1 persen. Sementara partai lainnya, seperti Gerindra mendapat 5,2 persen, PPP mendapat dukungan sebanyak 3 persen, PKB 2,8 persen, PKS 2,2 persen, PAN 2 persen. Partai baru seperti Nasdem mendapat 1,6 persen. Perolehan Nasdem itu lebih tinggi dibandingkan dengan partai Hanura yang mendapat suara 1,5 persen.12 Hal demikian merupakan bentuk salah satu strategi argumentasi yang dilakukan Humas Partai Persatuan Pembagunan (PPP) dalam mengkaji isu yang

11

Wawancara pribadi, Isa Muchlisin, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, 19 April 2013. PPP Di atas PKS, PAN, PKB, Nasdem, dan Hanura dari http://www.ppp.or.id/2012-09-1713-50-31/berita-dpp/item/91-ppp-di-atas-pks-pan-pkb-nasdem-dan-hanura.html, Diakses pada tanggal 1 Mei 2013, pukul 15.15 WIB. 12

84

berkembang di masyarakat. Bersikap reaktif terhadap segala isu yang berkembang dalam masyarakat dengan mengemukakan suatu faktra yang jelas dan rasional dalam menguba opini publik melalui berita atau statement yang dipublikasikan.

4) Strategy of Image Disamping karena peran dan pengabdiannya, eksistensi dan kebesaran partai sangat ditentukan oleh citra dan performennya di amta masyarakat luas (publik). Demikian juga citra, eksistensi dan masa depan PPP ditentukan juga oleh kemampuannya mengelola momentum politik dan melakukan artikulasi politik yang mencerminkan dirinya sebagai partai yang visioner, mempunyai integritas politik dan mampu memberikan harapan-harapan (expectations) bagi masyarakat luas tentang pembangunan bangsa ke depan. Sebagai partai Islam, PPP juga harus mempertegas identitas keislamannya, yakni yang bercorak keindonesiaan dan keumatan yang mencerminkan corak keislaman masyarakat Indonesia dan berorientasi pengabdian pada kepentingan umat. Strategi pembentukan citra (image) yang positif dalam publikasi untuk menjaga citra lembaga atau organisasi termasuk produknya. Misalnya tidak hanya menampilkan segi promosi, tetapi bagaimana menciptakan publikasi non komersial dengan menampilkan kepedulian terhadap lingkungan dan sosial (humanity relations and social marketing) yang menguntungkan citra bagi lembaga atau organisasi secara keseluruhan. PPP harus tampil dengan image building partai yang kuat dan berkarakter, membangun hubungan yang erat dengan jaringan media, serta sikap politik dan platform yang tegas dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dengan cara ini,

85

PPP akan memperoleh citra positif, memberikan harapan dan mengesankan sebagai partaioyang menjanjikan masa depan. Dengan demikian PPP pun diharapkan memperoleh kepercayaan rakyat, bukan sebagai partai masa lalu yang ditinggalkan rakyat. PPP menyadari bahwa dewasa ini partai tidak memiliki dan menguasai media massa. Karena itu perlu ditempuh berbagai alternatif metode atau cara yang memungkinkan sikap dan garis Partai dapat diketahui oleh masyarakat luas. Ini memerlukan kiat-kiat cerdas dengan memanfaatkan berbagai momentum startegis,peristiwa yang hangat, dan berbagai forum yang tersedia. Untuk itu, hubungan media dengan berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik terutama para jurnalis dan wartawan merupakan suatu yang bersifat niscaya. Seiring dengan meningkatnya penggunaan image politik sebagai salah satu sarana untuk memenangkan persaingan antar partai. Konsekuensi logisnya adalah persaingan dalam membangun image, masing-masing partai politik akan berusaha memperkuat image yang telah ada. Dengan kata lain, mereka akan semakin memantapkan posisi dan identitas mereka. Intensitas persaingan yang sangat tinggi tidak menutup kemungkinan munculnya perilaku-perilaku yang dengan sengaja ingin menghancurkan reputasi partai poltik atau kandidat individu. PPP akan melakukan berbagai usaha dan kegiatan dengan meningkatkan pendayagunaan media massa dan sarana komunikasi sosial lainnya sebagai media untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan, program kegiatan partai untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perjuangan partai

86

Seluruh perangkat dan jajaran pengurus PPP dari pusat sampai daerah harus berusaha keras dan mampu membangun citra yang positif bagi partai, dengan kepekaan yang tinggi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. PPP secara kelembagaan maupun perorangan fungsionaris dan kader harus senantiasa melakukan fungsi-fungsi komunikasi politik, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. PPP akan terus meningkatkan pengelolaan “Media Persatuan” dalam aspek redaksional, manajemen, dan distribusi/penyebarannya kepada seluruh jajaran Partai dan para simpatisan serta masyarakat luas dengan mengupayakan keteraturan terbitnya. Disamping itu, setiap wilayah dan cabang akan terus di dorong untuk menerbitkan berbagai bentuk publikasi, seperti tabloid daerah, brosur, pamplet, stiker, buletin, kaset, CD, DVD, dan berbagai media kreatif lainnya sebagai media informasi dan komunikasi jajaran partai, anggota dan para simpatisan. PPP adalah partai yang relatif sudah dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, namun ketika Pemilu diselenggrakan hanya sedikit yang menjatuhkan pilihannya kepada PPP. Ada fakta yang membuktikan bahwa dalam Pemilu 1999, 2004, dan 2009 suara PPP selalu turun. Artinya, dikenal belum tentu dipilih. Maka dari itu dalam strategy of image ini pun PPP bekerja sama dengan jasa konsultan politik yaitu “Polmark Indonesia”. Bekerja sama dalam pencitraan partai menghadapi pemilu 2014, membangun dan menjaga image Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap baik di mata masyarakat. Dan juga PPP tetap dikenal dan dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia, menampilkan dirinya sesuai

87

dengan harapan dan keinginan masyarakat. Seperti yang dipaparkan Isa Muchlisin:13 “PPP kan sekarang mau sudah mulai bekerja sama dengan

konsultan Eep Saefullah apa namanya itu... Polmark. Yaa... mulai dari pembentukan opini sampai eee... penelitian perdaerahan pemilihan sampai opini publik. Tapi lebih ke opini publik partainya bukan untuk caleg. Jadi pemilih sekarang itu kan partai berperan, caleg juga berperan tapi kan kalo partai bekerja sama dengan polmark itu kan lebih kepada partainya, pembentukan citra partai, bukan perorangan.”

2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) a. Tahapan Perencanaan Strategi Kampanye Politik Humas PKB menjelang Pemilu 2014 Hubungan Masyarakat (humas) PKB dilakukan oleh Departemen Media Massa dan Pengembangan Opini. Departemen merupakan organ kelengkapan Dewan Pengurus Pusat yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis programprogram perjuangan partai. Departemen Media Massa dan Pengembangan Opini adalah merupakan organ kelengkapan DPP PKB yang berfungsi melaksanakan program hubungan kemasyarakatan, terutama dalam melayani hubungan media (media relations) dan pembentukan opini publik (public opinions). Jenis-jenis citra humas pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ;

1. Citra bayangan (mirror image).

13

2013.

Wawancara pribadi, Isa Muchlisin, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, Jum’at 19 April

88

Citra ini melekat pada anggota-anggota Partai PKB yang merupakan orang NU. NU yang identik dengan tokoh Gus Dur, sehingga Humas PKB menciptakan image bahwa “NU adalah PKB” dan “PKB adalah NU”. Yang kedua, kekuatan politik Gus Dur yang diakui sebagai figur yang memiliki peran kesejahteraan yang penting bagi masyarakat, selain dikenal sebagai tokoh pembela pluralism dan pelindung kaum minoritas. Dua unsur pokok yang mendukung ketokohan Gus Dur di arena politik yaitu, unsur “keturunan darah biru serta pendiri NU” dan unsur “kemampuan menerima semua kalangan”.14 Kehadiran dan eksistensi PKB harus dilekatkan dengan simbolsimbol dan term-term ke-NU-an dan Gus Dur. PKB mensosialisasikan sebagai kekuatan dan wakil politik NU, “NU adalah PKB ; “PKB identik dengan Gus Dur” dan Gus Dur adalah simbol dan kekuatan PKB. Seperti yang dikatakan Humas DPP PKB, Muhammad Ali Imran :15 “kita juga harus melihat bahwa PKB ini juga tidak sekedar Islam, artinya gini bahwa PKB itukan NU artinya kalau kata Kyai Said ”PKB NU dan NU PKB”. Nah dan kita melihat dan memandang bahwa kita ini tidak hanya sekedar cuman partai yang Islam, artinya kita sudah berpikir tentang itu bahwa PKB itu partai yang agamis- religius.”

Tabel 5 Unsur dukungan fanatik terhadap Gus Dur16 Tradisi NU : Kepatuhan, Keterikatan (kewibawaan, dan keturunan kiai) 14

Pengaruh Ketokohan dan Sikap Gus Dur (netral, moderat)

Dukungan Terhadap Gus Dur

Ibid., h. 330 Wawancara Pribadi, Muhammad Ali Imran, Humas DPP PKB, Kamis, 11 April 2013 16 Kang Young Soon, Antara Tradisi dan Konflik : Kepolitikan Nahdlatul Ulama, h. 339 15

89

2. Citra yang berlaku (current image) Current image pada PKB terlihat dari tingkat elektabilitas Partai politik Islam diprediksi menurun pada Pemilu 2014. Hal tersebut berdasarkan jajak pendapat yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Bulan Oktober 2012. Dari bukti-bukti empiris, memang terjadi trend penurunan perolehan suara Partai Islam tak terkecuali PKB itu sendiri. Islam di Indonesia yang bersifat kultural, belum terwujud dalam aspirasi politik. Mayoritas umat Islam di Indonesia tidak ingin partai dengan aroma Islam menjadi mayoritas. Penegasan ini didasarkan atas angka sebesar 67,8% pemilih Muslim yang lebih memilih partai nasionalis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya dukungan terhadap PKB dilihat dari faktor sosiologis dan ideologis. Islam di Indonesia lebih bersifat kultural. Kesolehan individu seseorang tidak selalu kompatibel dengan aspirasi politiknya. 3. Citra yang diharapkan (wish image). Citra yang diinginkan oleh PKB adalah image PKB yang sebagai partai islam, partai kaum santri dan lainnya mengesankan eksistensi eksklusinya PKB. Strategi pencitraan yang dapat diharapkan oleh PKB, adalah PKB sebagai partai modern, terbuka dan pluralis. Tidak bisa dipungkiri, selama ini masih muncul kesan yang dominan tentang PKB sebagai partai Islam, partai kaum santri dan label lain yang mengesankan eksistensi eksklusifnya PKB. Kesan seperti ini pada satu sisi sangat menguntungkan posisi PKB, terutama dilihat dari perspektif daerah basis, tetapi pada sisi yang lain berpotensi menyulitkan

90

PKB, terutama untuk kepentingan pengembangan PKB di daerah-daerah di luar daerah basis, khususnya di daerah yang NU nya kurang berkembang baik. Seperti yang dikatakan Muhammad Ali Imran, Humas DPP PKB:17 “Kita melihat dan memandang bahwa kita ini tidak hanya sekedar cuman partai yang Islam. Sampai saat ini kita selalu berusaha dengan ya membuka apa ya bahwa kita berusaha menciptakan untuk transparan bahwa eee... partai kita partai yang terbuka untuk umum.” 4. Citra Partai (corporate image). Citra PKB secara keseluruhan, yang merupakan image PKB sebagai partai Islam yang berideologikan pancasila. Tema sentral dalam pembentukan citra Partai dalam pemenangan Pemilu 2014 PKB adalah : “Pemenangan Pemilu untuk Memperkuat Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama”. Politik kebangsaan Nahdlatul Ulama yang memiliki landasan teologis, landasan sosiologis dan landasan kultural yang sangat kuat untuk. Pandangan dan sikap Nahdlatul Ulama dalam melihat Negara dan sistem kebangsaan di Indonesia menganut paham dan sistem ajaran yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama dirasakan sangat kontekstual dengan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. kekuatan dan tradisi politik NU yang diwariskan ke PKB menyangkut ide dan gagasan perjuangan politik, karakter politik, dan basis pendukungnya. PKB menjadi aspirasi warga NU secara khusus. Basis pendukung politik NU yang kemudian berubah menjadi basis pendukung PKB. NU secara struktural dan kultural berkembang kuat di daerah- daerah tersebut. Setiap pemilu peran pondok pesantren sangat besar untuk melakukan mobilisasi massa melalui

17

Wawancara Pribadi, Muhammad Ali Imran, Humas DPP PKB Kamis, 11 April 2013

91

jaringan kekerabatan kiai dan jaringan santri di pondok-pondok pesantren. Kekerabatan yang berupa ikatan keluarga atau ikatan kiai dengan santri sangat mempengaruhi perolehan suara waktu pemilu.18 Tabel 4 NU dalam Pemilu19 Polarisasi Politik Warga NU

Perolehan Suara Kecil PKB

Pengaruh Jaringan Antar Kiai dan Santri

Kemenangan PKB di daerah tertentu

NU dalam Pemilu

Ada beberapa perencanaan kampanye yang akan dilakukan untuk menjamin terlaksananya dengan baik seluruh gagasan dan program pemenangan pemilu. Segala program PKB di bagi dalam 3 tahap misalnya, jangka panjang, pendek dan menengah. Sehubungan basis massa PKB adalah NU, yang lekat dengan budaya kultur dari NU itu sendiri maka hubungan secara kultural dibina dengan misalnya, megadakan pengajian, istighasah, maulid dan lain- lainnya. Dengan menyisipkan bahwa PKB ini adalah sebuah partai yang memang terlahir dari rakyat dan kembali ke rakyat. Seiring dengan perkembangan zaman tidak terlepas dengan ciri khas dari budaya kulturnya PKB tetap menyisipkan unsur modern dengan menggunakan fasilitas- fasilitas modern, seperti membuat iklan di media nasional sampai dengan kita menggunakan media- media pribadi kita sendiri dengan internet atau website yang dimiliki PKB. 18

Kang Young Soon, Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama. (Jakarta : UI Press, 2008), h. 322 19 Ibid., h. 330

92

Menjelang Pemilu peran humas PKB mencoba untuk mensolidkan dan menyamakan visi misi dari bagaimana mencoba untuk membuat terobosanterobosan baru agar masyarakat tidak jenuh dengan banyaknya pencitraan yang dilakukan dengan membuat iklan- iklan di TV. Artinya, humas PKB akan mencoba mengemas itu dengan gerakan baru dengan tidak monoton. Humas PKB mencoba untuk memberikan sesuatu yang baru misalnya seperti program di partai, Green Party. Dengan melakukan program- program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetapi tidak memberikan kesan bahwa ini pencitraan. Sampai saat ini green party bukan sebagai slogan PKB, dan ini memang sudah merupakan sebagai program PKB untuk menghijaukan Indonesia dan itu sudah berjalan dari beberapa tahun yang lalu. Sampai saat ini kampanye humas yang sudah dikalukan, dengan berusaha menciptakan untuk transparan, maksudnya, Partai kebangkitan bangsa (PKB) yang terbuka untuk umum. Strategi kampanye dengan berusaha untuk menciptakan Pemilu itu harus murah. Pencitraan itu tergantung dari calegnya itu sendiri. Seperti misalnya alasan PKB memanfaatkan artis yang cukup berdampak pada masyarakat dari popularitasnya sebagai public figure. Lalu terkait dengan juru kampanye misalnya, PKB pun menggunakan orang- orang yang dipercaya untuk menjadi juru kampanye, orang- orang yang cukup dikenal oleh, populer di masyarakat. Seperti Mahfud M.D atau Rhoma Irama, seperti yang dipaparkan Muhammad Ali Imran, Humas DPP PKB :20

20

Wawancara pribadi dengan Muhammad Ali Imran, Humas DPP PKB, Kamis 11 April

2013.

93

“pencitraan itu kan tergantung dari caleg itu sendiri. Misalnya seperti memanfaatkan artis cukup berdampak pada masyarakat yaa... semacam itu. artinya bahwa PKB mempunyai kriteria sendiri untuk melakukan eee.. misalnya perekrutan dari caleg dilihat dari sisi integritas, kredibilitasnya, elektabilitasnya, popularitasnya kan gitu. Nah, terkait dengan misalnya kita juga menggunakan orang- orang yang kita percaya untuk menjadi juru kampanye, orang- orang yang cukup dikenal oleh, populer di masyarakat. Salah satunya Pak Mahfud ini yang sudah bersedia untuk menjadi jurkam di PKB terus Rhoma Irama gitu kan...” Adanya pelembagaan dan pengorganisasian program dan kegiatan pemenangan pemilu. Maknanya, agar program bisa berjalan dengan baik, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemengan pemilu harus dikelola dalam sebuah sistem organisasi dan manajemen yang baik. Program hanya bisa dilaksanakan dengan baik dan maksimal jika dikendalikan oleh lembaga yang baik. Program pemenangan pemilu menghajatkan adanya kelembagaan yang sehat. Sampai saat ini publisitas yang dilakukan bukanlah upaya kampanye karena selama acara dilaksanakan yang hadir adalah para kader- kader PKB. PKB sangat berhati- hati sekali agar tidak melakukan pelanggaran- pelanggaran dalam pemilu. Contohnya, dalam kegiatan diskusi yang dilakukan beberapa waktu lalu dikatakan bahwa PKB adalah alat perjuangan Gusdur, meskipun demikian tidak berani untuk mempublisitaskan secara besar- besaran dan memang acara tersebut dikemas dengan tidak merekrut banyak warga. Prinsip pelaksanaan program pemenangan pemilu dengan menggunakan mekanisme dan pendekatan yang terpola dan terukur. Segalanya harus serba terukur dan bisa dikuantitatifkan. Agar langkah penggalangan suara tepat sasaran dan berjalan efektif, PKB telah melakukan identifikasi di lapangan, selain

94

mendiskusikan secara intensif dengan sejumlah pihak yang memiliki kompetensi dalam pembentukan citra partai di mata rakyat. Kelompok pertama, adalah daerah yang merupakan basis NU yang kuat, baik struktural maupun kultural. Kelompok kedua, daerah yang dikategorikan sebagai kantong- kantong pemilih muslim dengan aliran kelembagaan (keagamaan) yang beragam, sedang warga dan organisasi NU nya bersifat cair.

b. Strategi-strategi Kampanye Humas dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1) Strategy of Publicity Dalam menjalankan strategi ini humas membuat media publikasi sendiri sebagai usaha untuk menyebarluaskan informasi yang bisa dipasang ditempattempat strategis disertai pesan-pesan yang berisi ajakan yang menarik untuk mendorong masyarakat mau bergabung dan memilih PKB. Bentuk media publikasi ini dapat berupa striker, poster, pamflead, leaflead, spanduk, baliho, bendera, kaos, kalender, jam, tas. Selain dengan membuat media publikasi sendiri, humas sebagai “corong” partai juga berusaha membangun hubungan positif dengan insan media massa (media relations). Bentuk pengelolaan hubungan dengan media antara lain berupa penyelenggaraan silaturahmi & konfrensi pers antara pengurus DPP dengan wartawan, menyebarluaskan news release, sebagai pusat saling tukar informasi

95

antara wartawan dengan humas sekaligus sebagai sarana melakukan monitoring, pengumpulan informasi, analisis sampai merumuskan suatu informasi yang tepat sesuai permasalahan yang dihadapi. Seperti misalnya, adanya isu konflik internal partai yang memberitakan akan pemecatan Lily Wahid dan Guscoi selaku kader senior PKB. Selaku Humas, maka PKB mengadakan klarifikasi kepada wartawan terkait konflik dengan isu negatif terhadap citra partai. Seperti yang dikatakan M. Ali Imran, Humas DPP PKB :21 “Ya, dari berita sudah menjelaskan apa yang dilakukan 2 tokoh PKB yang sekarang ini menjadi mantan PKB eee... kita sudah menjelaskan pada dasarnya apa yang dilakukan perangainya dan tingkah lakunya yang mereka lakukan terhadap PKB ini bukan hanya melukai hati dari pengurus tapi juga sudah membuat cacat PKB itu sendiri kaya gitu. Kita membuat klarifikasi dan press release kepada temen- temen media yang lain kita lakukan. Dan tidak hanya klarifikasi tetapi juga pernyataan sikap bahwa apa yang dilakukan oleh 2 kader yang dianggap sudah membelot ya tidak sudah patut diikuti lagi.” Serta juga membentuk program Green Party yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga tidak memberikan kesan bahwa ini adalah pencitraan. Sampai saat ini Green Party sudah merupakan sebagai program PKB itu sendiri menghijaukan Indonesia yang sudah dilaksanakan dari beberapa tahun yang lalu.

2) Strategy of Persuation Dalam menjalankan strategi ini, lebih difokuskan pada pembuatan serangkaina iklan baik untuk iklan TV, radio ataupun media cetak. Penggunaan iklan dilakukan sebagai usaha untuk menyampaikan pesan-pesan kepada khalayak

21

Wawancara Pribadi dengan M. Ali Imran, Humas DPP PKB, Kamis, 11 April 2013.

96

dengan mengetengahkan berbagai pertimbangan dan alasan kuat perlunya masyarakat mendukung keberadaan PKB. Strategi yang bersifat persuasi lainnya yang juga dilakuakn oleh PKB adalah :22 a) Membuat atau mengikuti program yang bersifat religi. Seperti pengajian rutin yang diselenggarakan komunitas Nahdliyin, pesantren ataua jama’ah lain. Menyelenggarakan santunan terhadap fakir miskin dan yatim piatu, menyelenggarakan khitanan massal, dan lain-lain. Seperti yang di sampaikan Muhammad Ali Imran, Humas DPP PKB :23 “Sampai saat ini publisitas yang kita lakukan mengadakan pengajian rutin misalnya, mendatangi pondok- pondok pesantren itu juga sudah termasuk pola publisitas kampanye yang sudah kita lakukan.” b) Membuat program yang berkaitan dengan Pengembangan Hobi. Sebagai contoh, adalah fasilitasi terhadap kelompok pecinta olahraga futsal, pecinta sepeda angin, kelompok pemancing, penggemar burung, dan sejenisnya. c) Membuat program yang bersifat seni. Program yang bersifat seni ini diselenggarakan di daerah-daerah yang memiliki tradisi kesenian yang menarik, unik, khas dan bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian ke arah yang lebih maju.

3) Strategy of Image

22

Pedoman Pemenangan Pemilu 2014 Partai Kebangkitan Bangsa, h. 50 Wawancara pribadi, Muhammad Ali Imran, Humas DPP PKB, Kamis 11 April 2013

23

97

Dalam menjalankan strategi ini dilakukan dalam upaya untuk menegakkan citra serta merangkul dan menghinpun dukungan dari kalangan warga dan simpatisan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :24 a) Eksistensi PKB dilekatkan dengan simbol ke-NU-an dan Gus Dur. b) Sosialisasi jargon: “NU adalah PKB” ; “PKB identik dengan Gus Dur”, dan Gus Dur adalah simbol PKB. c) Atribut kader PKB harus mencerminkan atribut kader NU dan kader Gus Dur. d) Wacana, gagasan dan isu yang digulirkan adalah wacana atau gagasan dan isu yang akrab di kalangan warga NU. e) Memperbanyak program yang berkaitan dengan kebutuhan warga NU, seperti pengembangan pendidikan pesantren, majlis tahlilan, shalawatan dan istighasah. f) Fokus pada pengamanan dukungan suara warga Nahdliyin dan pengikut Gus Dur. g) Memberikan kesempatan yang luas kepada kader NU dan badan otonom untuk menjadi caleg. Strategi dalam pembentukan citra atau image diri PKB juga dilakukan dengan image PKB sebagai partai modern, terbuka dan pluralis. Tidak bisa dipungkiri, selama ini masih muncul kesan yang dominan tentang PKB sebagai partai Islam, partai kaum santri dan label lain yang mengesankan eksistensi eksklusifnya PKB. Kesan seperti ini pada satu sisi sangat menguntungkan posisi PKB, terutama dilihat dari perspektif daerah basis, tetapi pada sisi yang lain

24

Pedoman Pemenangan Pemilu 2014 Partai Kebangkitan Bangsa, h. 34.

98

berpotensi menyulitkan PKB, terutama untuk kepentingan pengembangan PKB di daerah-daerah di luar daerah basis, khususnya di daerah yang NU nya kurang berkembang baik. Strategi yang diterapkan di daerah nonbasis tersebut antara lain sebagai berikut :25 a) Sosialisasi dan pengembangan PKB tidak menggunakan pendekatan yang mencerminkan ekslusivitas ke-NU-an atau menggunakan simbol-simbol santri secara ekslusif, melainkan mengikuti pola dan kelaziman social yang berlaku di tengah masyarakat setempat. Misalnya, di kelompok masyarakat yang tidak fanatik dalam beragama, penampilan kader PKB, baik dalam hal berpakaian, bertindak dan berpikir, tidak boleh menimbulkan kesan angker dan tidak bisa berinteraksi dengan kalangan masyarakat biasa (non santri). b) Penampilan kelembagaan PKB harus mencerminkan kesan modernitas dan citra sebagai partai yang terbuka. c) Wacana dan gagasan yang dikembangkan di daerah nonbasis harus berupa wacana atau gagasan nonkeagamaan yang bersifat inklusif. d) PKB harus memperbanyak dan mengintensifkan program dan kegiatan yang bersifat edukasi, pembangunan fisik, pembelaan terhadap kelompok minoritas atau kalangan marginal, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan yang merupakan pengembangan minat dan bakat di kalangan pemuda dari kaum perempuan. e) Di daerah nonbasis PKB harus memfokuskan pada penggalangan dukungan suara dari kelompok komunitas, pemilih pemula (yang masih terbatas

25

Ibid., h. 35

99

informasinya tentang kondisi kepartaian di Indonesia), dan kelompok perempuan. f) Dalam pencalonan anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota PKB harus memberikan kesempatan yang besar kepada tokohtokoh lokal, terutama kepada mantan pejabat daerah, mantan lurah/kades dan tokoh masyarakat setempat.

D. Komparasi Strategi Kampanye Humas PPP dengan PKB Humas menyangkut kepentingan setiap partai politik. Kehadirannya, tidak bisa dicegah. Humas merupakan keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik (good will) dan saling pengertian antara satu organisasi dengan segenap khalayaknya. Hal ini tampak padda Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai politik yang memang telah menganggap humas sebagai suatu bidang yang penting sehingga keberadaannya pun dibutuhkan. Penyebutan Humas bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah Departemen Hubungan Media Massa dan Penyebutan Humas bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah Departemen Media Massa dan Pengembangan Opini Publik. Sebenarnya hanya istilah dan nama saja yang berbeda, secara substansi memiliki kesamaan yakni suatu bidang yang mengurusi tentang publikasi partai dan penciptaan citra positif partai. Karena partai politik memang bukanlah suatu perusahaan yang menghasilkan (berproduksi) barang, namun lebih pada suatu organisasi massa yang menjual program-program partai, meskipun

100

program partai bukan satu-satunya hal yang dapat menarik simpati massa. Karena memang masyarakat kita masih banyak yang melihat suatu partai politik itu dari siapa pemimpin/ ketuanya, tanpa melihat dan memperhatikan program yang ditawarkan seperti apa. Dalam kampanye humas tidak terlepas dari komunikasi yang bersifat membujuk (persuasive) dan mendidik (educative), yaitu berupaya untuk mengubah perilaku, sikap bertindak, tanggapan, persepsi hingga membentuk opini publik yang positif dan mendukung atau yang menguntungkan segi citra dan sebagainya. Dalam hal ini strategi kehumasan partai politik PKB dalam pembentukan citra PKB dengan membentuk image PKB sebagai partai modern, terbuka dan pluralis. Serta menggunakan pendekatan dengan modern dan kultural, yang artinya PKB sebagai partai Islam, partai kaum santri yang lekat dengan kultur tradisonal warga NU, sepertinya misalnya, pengajian , majlis tahlilan, shalawatan dan istighasah. Terlepas dengan budaya kultur yang tradisional tersebut partai ini tetap menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tekhnologi, seperti misalnya, kampanye yang dilakukan dengan menggunakan internet, iklan di media dan lain-lain. Strategi kampanye humas yang dijalankan oleh PPP pun sebenarnya tidaklah jauh berbeda dalam menjaring massa. PPP partai yang menggunanakan asas islam. Dalam konsep landasan perjuangannya dinyatakan bahwa landasan etik, moral, dan inspirasioanal perjuangan PPP adalah nilai-nilai ajaran Islam. PPP melakukan pendekatan secara personal dan melalui tokoh-tokoh masyarakat maupun agama. Kunjungan-kunjungan ke pondok-pondok pesantren yang

101

berbasis NU. Serta bekerja sama dengan Jasa Konsultan Humas Polmark dalam membentuk image partai, pencitraan partai untuk menghadapi Pemilu 2014. PPP memiliki basis massa yang besar, mengingat partai ini adalah hasil fusi dari 4 partai Islam, yaitu ; PNU, PARMUSI, PMII, dan PERTI. Karena itulan PPP tetap konstituen memelihara hubungan dengan para pemilih tradisionalnya dari 4 unsur di atas yang tinggal di pedesaan. PKB pun memiliki basis massa yang sangat besar, terlebih PKB perpanjangan tangan dari NU yang memiliki dukungan dari kepemimpinan tradisional, para Kyai pesantren yang menjadi unsur kekuatan partai, serta didukung pula oleh struktur formal organisasi NU di tingkat pusat sampai tingkat paling bawah, Anshor, AMNU, Fatayat, GMNU, Veteran Permesta.

Tabel 6 Komparasi Strategi Kampanye Humas PPP & PKB NO 1.

TEMA Penyebutan Humas

2.

Strategi Kampanye Humas

PPP a. Departemen Hubungan Media Massa b. Tim Pemenangan Pemilu

PKB

a. Departemen Media Massa dan Pengembangan Opini Publik b. Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) a. Mengenalkan visi dan a. Melaksanakan misi partai program hubungan b. Mengadakan kegiatan kemasyarakatan, sosial, seminar dan terutama dalam dialog . melayani hubungan c. Melakukan kunjunganmedia dan kunjungan ke lembaga pembentukan opini pendidikan Islam publik. terutama pesantrenb. Membuat atribut pesantren. kampanye; spanduk,

102

d. Membuat dan menyebarkan atribut kampanye; spanduk, brosur, kaos, stiker dan selebaran/ pamflet. e. Memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam” f. Meningkatkan pengelolaan “Media Persatuan” dengan mengupayakan penyebarannya ke seluruh jajaran partai dan masyarakat luas. g. Memelihara hubungan dengan para pemilih tradisional yaitu 4 unsur hasil dari fusi parpol Islam (PNU, PARMUSI, PMII, dan PERTI) yang tinggal di pedesaan. h. Bekerja sama dengan Jasa Konsultan yaitu, “Polmark Indonesia”. i. Membuat iklan di media. j. Pengelolaan kampanye pemilu dengan kampanye terbuka dan tertutup juga melalui media online. k. Merekrut caleg dari kalangan artis untuk penggalangan suara pemilih. l. Membuat kegiatan persuasive bagi pemilih pemula sebagai salah satu target partai seperti, jalan santai, pengajian dll.

c.

d.

e. f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

brosur, kaos, stiker dan selebaran/ pamflet. Melakukan pendekatan baik secara personal maupun kultural Mengadakan pengajian yang disisipi amanatamanat partai. Mencounter opini publik. Mengadakan kegiatan workshop atau pertemuan terbatas yang megundang pengurus PKB dan para tokoh daerah. Merekrut calegcaleg dari kalangan artis untuk penggalangan suara pemilih. Membuat program terobosan baru yang tidak sekedar jargon. Membuat program gerakan sosial yang konkret. Misalnya, Green Party. Pembentukan struktur partai samapi tingkat desa. Pencitraan yang tidak lepas dengan figus Gus Dur yang lekat dengan simbol ke-NU-an. Penerbitan bukubuku pedoman pemenangan pemilu dan buku-buku ke PKB-an Menggunakan

103

orang- orang yang dipercaya, yang cukup dikenal, populer di masyarakat untuk menjadi juru kampanye.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 1. Menghadapi pemilu 2014 berbagai strategi dan aktivitas kehumasan dilakukan oleh partai politik demi menarik dan dukungan simpati massa. Menjelang pemilu, humas Partai Persatuan Pembanguna (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dialihkan fungsinya oleh para tim sukses pemilu. Menghadapi pemilu 2014 untuk kegiatan kampanye dan sosialisasi visi misi, humas PPP bersama Tim Pemenangan Pemilu bekerja sama dengan Jasa Konsultan yaitu, Polmark Indonesia, dalam membentuk citra positif partai pada masyarakat dan juga menyusun strategi demi kemenangan partai dan calon presidennya. Demi memenangkan Pemilu 2014 mendatang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun telah membentuk Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP). Pembentukan ini dimaksudkan agar program dan kegiatan bisa berjalan dengan baik, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemenangan pemilu harus dikelola dalam sebuah sistem organisasi dan manajemen yang baik. 2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam strategi kampanye humas yang lebih fokus kepada pencarian suara dan dukungan sebanyak-banyaknya seperti kampanye terbuka atau tertutup, juga melalui media online dan perangkat telekomunikasi dan multimedia yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Serta melakukan strategi kampanye humas dengan melakukan pendekatan personal, sosial dan kultural.

100

101

B. Saran Melihat banyaknya partai yang hanya melakukan strategi kehumasan ketika menjelang pemilu, tentunya ini menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap realisasi program-program partai yang mewadahi aspirasi masyarakat. Dan ini pun akan memberi kesan bahwa masyarakat hanya dijadikan alat sebagai pendulang suara, bukan sebagai bagian yang diperjuangkan hakhaknya. Tidak maksimalnya fungsi kehumasan bagi lembaga, sehingga disarankan kepada seluruh partai politik jika memang memiliki keinginan untuk menciptakan citra positif lembaga dan selalu komit dengan visi misi dan program kerja partai, maka fungsi dan strategi kehumasan hendaknya selalu dilakukan tidak hanya ketika menjelang pemilu. Hal ini pun harus menjadi perhatian humas sebagai bidang yang berfungsi menciptakan dan memelihara citra partai dan kiprah partai pun senatiasa diterima oleh masyarakat. Setidaknya dengan melakukan programprogram yang nyata dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan pada partai politik dalam melakukan upaya-upaya kehumasan demi menciptakan citra positif partai dan menarik simpati para simpatisan. Selain itu juga agar humas partai semakin jeli dan kritis dalam membaca gejala dan situasi agar dapat menyusun langkah dan strategi yang nantinya memberikan banyak manfaat bagi partainya masingmasing.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, M Alfan. Menjadi Pemimpin Politik Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Muktamar Luar Biasa PKB. Jakarta: DPP PKB, 2008. Anggoro, M Linggar. Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara, 2000. Anne Gregory. Perencanaan dan Manajemen Kampanye Public Relations. Bandung : Erlangga, 2004. Ardianto, Elvinaro. Public Relations Suatu Pendekatan Praktis Kiat Menjadi Komunikator dalam Berhubungan dengan Publik dan Masyarakat. Bandung : Pustaka Bany Quraisy, 2004. Budiardjo, Miriam. Dasar- dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009. _______________. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: PT Gramedia, 1982 Cangara, Hafied. Komunikasi Politik: Konsep, teori, dan Strategi. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011. Chatra, Emeraldy, Rulli Nasrullah. Public Relations Strategi Kehumasan dalam Menghadapi Krisis. Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta, 2008. Firmanzah. Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008. ________. Marketing Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008. Frank Jefkins, Daniel Yadin. Public Relation. Jakarta: Erlangga, 2003. Hasan, Erliana. Komunikasi Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama, 2005. Heryanto, Gun Gun dan Irwa Zarkasyi. Public Relations Politik.Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tentang Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga PPP, Khittah & Program Perjuangan PPP, Rekomendasi Muktamar VII PPP, Susunan Pengurus DPP PPP Masa Bakti 2011-2015, Ikrar Pengurus PPP. Jakarta: DPP PPP, 2011.

102

103

Litbang, Tim Kompas. Partai- Partai Politik Indonesia. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 1999 LPP DPP PKB. Pedoman Pemenangan Pemilu 2014 Partai Kebangkitan Bangsa. Jakarta: Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa. Jakarta : LPP DPP PKB, 2013. Maksudi, Beddy Iriawan, Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011. Mike, Beard. Running A Public Relations Department. London: Kogan Page LTD. Morrisan. Manajemen Public Relations : Strategi Menjadi Humas Profesional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Muhtadi, Asep Saeful. Komunikasi Politik Indonesia. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008. Mulyana, Deddy. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007. Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005. Patricia, J. Parson. Ethics in Public Relation. London: Kogan Page LTD, 2006. Ruslan, Rosady.Praktik dan Solusi Public Relations dalam Situasi Krisis dan Pemulihan Citra. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999. _____________. Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007. _____________. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008. Rudy, Teuku May. Komunikasi dan Hubungan Mayarakat Internasional. Bandung: PT Refika Aditama, 2005. Ronald, H. Chilcote. Teori Perbandingan Politik Penelusuran Paradigma. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007. Soon, Kang Young. Antara Tradisi dan Konflik : Kepolitikan Nahdlatul Ulama. Jakarta : UI Press, 2008. Venus, Antar. Manajemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2009.

104

Widjaja, H.A.W. KOMUNIKASI: Komunikasi & Hubungan Masyarakat. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

JURNAL : Hamsinah. 2012. “Pembentukan Corporate Image untuk Citra dan Reputasi Perusahaan”. Dalam http://ejournalwacana.com/pdf/janmaret2012/.pdf. Diakses Senin, 18 Maret 2013, Pada pukul 16.00 WIB

WEBSITE : http://ainulcentre999.wordpress.com/2009/03/25/partai-persatuan pembangunandan-pemilu-. diakses Senin, 18 Maret 2013, pada pukul 16.30 WIB www.dpp.pkb.or.id, diakses, Rabu, 3 April 2013, pukul 17.00 WIB

www.generasipkb.wordpress.com/mabda-siyasi/, diakses, Rabu, 3 April 2013, pukul 14.00 WIB http://www.kampanyeonline.com/partai-politik/partai-persatuan-pembangunanppp, di akses, Senin, 22 april 2013, pukul 17.00 WIB http://nasional.kompas.com/read/2013/01/14/19211823/Apa.Makna.Nomor.9.bagi .PPP., diakses, senin, 22 April 2013, pukul 17. 15 WIB http://nasional.kompas.com/read/2009/04/22/18324999/Penurunan.Suara.PKB.aki bat.Konflik.Internal, diakses, Rabu, 1 mei 2013, pukul 00.30 WIB http://www.pemerintahan.fisip.undip.ac.id/index.php/artikel/129-peneguhankomitmen-pkb diunduh pada tanggal 2 Mei 2013, pukul 15.30 http://politik.kompasiana.com/2013/01/30/elektabilitas-partai-islam-dankompatibilitas-demokrasi-529097.html diakses, Senin 18 Maret 2013, pada pukul 19.00 WIB