FAKTOR - FAKTOR DI BALIK KEKALAHAN CAGUB/CAWAGUB PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PILGUB DKI JAKARTA TAHUN 2012
Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh : FARHAN SALIMAN NIM : 108045200002
KONSENTRASI SIYASAH SYAR’IYYAH PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015 M/1436 H
ABSTRAK FARHAN SALIMAN. NIM: 10804520002. Faktor-faktor di Balik Kekalahan Cagub/Cawagub Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pilgub DKI Jakarta Tahun 2012. Strata Satu (S1) Prodi Jinayah Siyasah Konsentrasi Siyasah Syar’iyyah ( Ketatanegaraan Islam ) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Juli 2015 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor di balik kekalahan Cagub/Cawagub Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pilgub DKI Jakarta 2012 dengan waktu penelitian Mei s/d Juli 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan teknik penelitian deskriptif dengan data kualitatif yaitu hasil dari wawancara dan observasi juga dengan literatur yang ada. Penelitian dilakukan di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera ( DPW PKS ) DKI Jakarta dan telah melakukan wawancara dengan Bapak Arif Priambodo, S.Psi. MM. ( Sekretaris Biro Perencanaan DPW PKS ). Selain itu untuk melengkapi data hasil wawancara data diperoleh dari literatur yang berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kekalahan PKS dalam pilgub DKI Jakarta seperti studi pustaka, jurnal-jurnal dari intenet dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, strategi DPW PKS DKI untuk memenangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada 2012 adalah capacity building, institution building dan social building, kedua, gerakan politik Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta yaitu memadukan antara politik dan dakwah. Berdasarkan gerakan tersebut terjadi hubungan politik dan dakwah yang kolaboratif dan menjadikan politik tidak saja berdimensi kekuasaan dan ketiga faktor-faktor kekalahan Partai Keadilan Sejahtera pada Pilgub DKI tahun 2012 yaitu diajukannya cagub/cawagub dari internal PKS yang dianggap belum merepresentasikan semua kalangan. Saran yang dapat diberikan adalah, dengan adanya sekularisasi politik yang
terlihat menguat dengan makin merosotnya dukungan pada partai Islam di DKI hendaknya PKS dapat menata ulang strategi dakwah dan gerakan politiknya, sehingga PKS menjadi partai yang terbuka dapat diterima oleh masyarakat luas.
iv
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT penulis panjatkan atas segala rahmat, hidayah dan Inayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rosul yang berjasa besar kepada kita semua dalam membuka gerbang ilmu pengetahuan. Skripsi
yang
berjudul
“Faktor-faktor
Di
Balik
Kekalahan
Cagub/Cawagub Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pilgub DKI Tahun 2012” Penulis susun dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Program Studi Jinayah Siyasah Konsentrasi Siyasah Syar’iyyah (Ketatanegaraan Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Setulus hati, penulis sadari bahwa tidak akan sanggup menghadapi dan mengatasi berbagai macam hambatan dan rintangan yang mengganggu lancarnya penulisan skripsi ini, tanpa adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berharga ini perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada yang terhormat: 1. Bapak. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. v
2. Ibu Dra. Hj. Maskufa, MA Selaku Ketua Program Studi Jinayah Siyasah dan Ibu. Sri Hidayati,M.Ag Selaku Sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih atas waktu, bimbingan dan solusinya selama ini. 3. Bapak Dr. Iding Rosyidin, M.Si., sebagai Dosen Pembimbing I penulis yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 4. Bapak Atep Abdurrofiq, M.Si,. sebagai Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan memberikan motivasinya, waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 5. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang memberikan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan selama proses studi yang sangat berarti bagi perkembangan pemikiran dan wawasan yang luas bagi penulis. 6. Segenap Pengelola Perpustakaan Utama serta Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta atas pelayanan referensi buku-bukunya. 7. Orang tua penulis Ibunda Maemunah S.Pd.I, Alm. Kakak Tercintaku Nanang Sufriyadi, Adikku Helmi Ma’arif dan segenap keluarga Besarku H. Nisan Jafat (Kakek), Ustd. Drs. Muhammad Rifai’e, Munawaroh, Siti Rohmah, S.Pd., Nunung Suhaya, S.Pd. yang telah merawat dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dengan selalu memberikan motivasi, dukungan, saran dan do’a kepada penulis
vi
8. Keluarga Besar Jinayah Siyasah, Konsentrasi Siyasah Syar’iyyah Tahun 2008, Iham Marullah, S.Sy., Ahmad Mahfudin, S,Sy., Ahmad Syarif, SE.. Keluarga IKPA BBPP (Ikatan Peneriman dan Alumni Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan) Bazis Provinsi DKI Jakarta, Keluarga KKN Tahun 2011 Garut. 9. Serta seluruh pihak yang telah berjasa namun tidak penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT dengan ridha-Nya membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Dengan segala kekurangan, besar harapan penulis agar skripsi ini mampu memberikan manfaat serta pengetahuan bagi penulis pribadi dan para pembaca lainnya.
Jakarta, 08 Juli 2015
Penulis
vii
DAFTAR ISI LEMBAR PERESETUJUAN PEMBIMBING………………………… ...
i
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN ...........................................
ii
LEMBAR PERNYATAAN ..........................................................................
iii
ABSTRAK .....................................................................................................
iv
KATA PENGANTAR ...................................................................................
v
DAFTAR ISI ..................................................................................................
viii
BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ..........................................................
1
B. Rumusan Masalah ....................................................................
8
C. Tujuan Penelitian .....................................................................
8
D. Kerangka Pemikiran ................................................................
10
E. Kerangka Konseptual ...............................................................
11
F. Langkah-langkah Penelitian .....................................................
13
G. Sistematika Penulisan .............................................................
16
BAB II : TINJAUAN TEORITIS TENTANG GERAKAN POLITIK DAN SIYASAH DUSTURIYAH A. Pengertian dan Model-model Gerakan Politik ........................
17
1. Pengertian Gerakan Politik .................................................
17
2. Model-model Gerakan Politik .............................................
23
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah ...............
27
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah ..........................................
27
viii
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah...................................
32
BAB III : SEJARAH PARTAI KEADILAN SEJAKTERA (PKS) A. Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ...............
42
1. Munculnya Fenomena Gerakan Dakwah .............................
43
2. Tahapan Strategi Gerakan Dakwah ......................................
45
3. Gerakan Dakwah dalam Pentas Seni ...................................
45
B. Karakteristik Gerakan Politik Partai Keadilan Sejahtera ........
47
C. Prinsip-prinsip Kebijakan dalam Gerakan Politik
BAB IV
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) .............................................
78
D. Profil Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta ................
50
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Strategi Pemenangan PKS dalam Pemilihan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta Tahun 2012 ................................
60
2. Gerakan Politik DPW PKS DKI Jakarta dalam Pemenangan Pilgub .............................................................
66
3. Faktor-faktor Kekalahan PKS dalam Pemilihan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta Tahun 2012 ..................................... BAB V
68
: PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................
77
B. Saran .........................................................................................
79
ix
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... LAMPIRAN-LAMPIRAN
x
81
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta 9 Jumadil Ula 1423 H yang bertepatan pada tanggal 20 April 2002 lahir dari sekumpulan anak-anak muda terdidik yang senantiasa melakukan aktivitas pengajian di kampus-kampus. Aktivitas mengkaji itu kemudian diikuti dengan keinginan menerapkan atau mengimplementasikan dalam realitas kehidupan. Dan tampil sebagai sebuah kekuatan sosial politik di Indonesia adalah sebagai bukti nyata implementasi gerakannya. Dengan kata lain, eksistensi gerakan sosial politik kelompok ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah eksistensi ideologis yang teruji ketangguhannya dalam kurang lebih 20 tahun kehadirannya di Indonesia. Sebelum mewujud ke dalam sebuah partai, orang-orang PKS adalah orang-orang yang lebih bergelut di seputar kegiatan dakwah. Sesuai dengan kondisi Orde Baru yang sangat represif dan "anti Islam", gerakan mereka bersifat bawah tanah karena kegiatan mereka relatif tertutup dan terbentuk dalam kelompok-kelompok kecil (gerakan usroh atau tarbiyyah). Mereka relatif mengisolasi diri untuk bersentuhan dengan kegiatan politik karena jika mereka tampil dalam wacana ini maka yang akan terjadi adalah kegagalan dengan ditangkap, diintimidasi, dimatisosialkan, dan akhirnya lebur ke dalam suasana mayoritas yang diam terhadap represi dan ketidakadilan Orde Baru. Walau mengisolasi diri, bukan berarti mereka adalah sekumpulan orang-orang yang asing dan berjarak dengan negara Indonesia. Mereka mengisolasi diri untuk membentuk masyarakat yang solid untuk melawan kediktatoran. Terbukti ketika Orde Baru mulai melemah, mereka segera ambil posisi, meskipun pada awalnya aktivitas mereka hanra mengambil tema-tema Dunia Islam Internasional seperti soal Palestina ataupun Bosnia. Walau demodemo yang mereka gelar diikuti massa yang sangat besar, namun mereka
1
2
aman dari represi pemerintah pada saat itu. Hal itu sebenarnya dijadikan ajang pelatihan karena massa mereka merupakan yang paling efektif, berdisiplin, dan damai. Saat gerakan reformasi Mei 1998, saat itulah mereka benar-benar menghadapkan diri ke publik, sehingga publik pun menyadari ada kekuatan yang besar yang terorganisasi dengan rapi yang sebelumnya berada di bawah permukaan.1 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lahir sebagai gerakan sosial keagamaan, karena dari awal pertumbuhan gerakan ini di kampus-kampus, agama Islam lebih tepatnya esensi atau nilai dari lslam itu sendiri menjadi nilai utama yang selalu dikedepankan, bukan hanya sekedar wacana belaka, tetapi juga implementasi praksisnya. Islam adalah agama yang sempurna" mencakup seluruh urusan kehidupan manusia yang terdiri dari kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara" serta segala aktivitas yang meliputinya, seperti ekonomi (al-Iqtishadiyah), politik (as-Siyasiyah), pendidikan (at-Tarbawiyah), hukum (al-hukniah) dan sebagainya. Islam tidak memilah antara kehidupan dunia dan akhirat, karenanya dalam setiap aktivitas mengandung unsur dunia dan akhirat sekaligus. Politik termasuk di dalamnya karena politik adalah bagian dari keuniversalan Islam, maka setiap muslim harus meyakini bahwa Islam memiliki sistem politik yang bersumber dari Allah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan dikembangkan oleh para sahabat dan salafusshalih, sesuai dengan dinamika perkembangan hidup manusia setiap masa. Karenanya, merupakan sebuah kewajiban bagi setiap Muslim untuk siap menjalankan sistem itu, dan tidak akan menjalankan sistem lain. 2 Hal serupa diungkapkan pula oleh Hasan Al-Banna bahwa Islam adalah sistem yang menyentuh seluruh segi kehidupan. Ia adalah Negara dan tanah air, pemerintah dan umat, akhlaq dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, materi dan 1
Sekjen PKS Bid. Arsip dan Sejarah, Dari Kader untuk Bangsa, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2007), hlm. x 2 Nasir Fahmi, Menegakkan Syari‟at Islam Ala PKS, (Solo: Era Intermedia, 2008), hlm. 24
3
sumber daya alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran, sebagaimana ia adalah aqidah yang lurus dan ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih. Karenanya, Dia mengkritik pemisahan antara agama dan politik. Dia menjelaskan bahwa setiap gerakan Islam yang menjauhkan politik tidak tepat untuk dikatakan sebagai gerakan lslam dengan pemahaman yang universal terhadap ajaran agama ini. Penyatuan agama dan politik untuk menghadirkan kesejatian ajaran Islam bagi perbaikan kualitas kehidupan manusia selalu saja menarik untuk diwacanakan, dikaji, diteliti, bahkan diwaspadai. Terlebih ketika hal ini menyangkut wilayah publik dan kekuasaan. Bentuk perhatian orang dikemukakan sesuai dengan posisi dan kepentingan masing-masing. Karenanya, hubungan antara agama dengan politik sejak dahulu kala selalu difahamkan sebagai dua karakter yang terpisah. Agama adalah sesuatu yang diyakini suci, oleh karena itu harus dijauhkan dari aktivitas politik yang penuh intrik licik dan kotor. Sehingga jelas, posisi pengdikotomian ini telah menjadi mind set atau cara berfikir banyak kalangan. Di Indonesia yang merupakan negara dunia ketiga sekaligus negeri dengan penganut Islam terbesar, proses modernisasi dalam berbagai lapangan kehidupan khususnya politik dilakukan dengan sangat efektif oleh kekuasaan Orde Baru. Orientasi pembangunan politik Orde Baru menghendaki terciptanya tatanan yang dapat mendukung terciptanya sistem yang kuat, stabil dan demokratis pasca kegagalan Orde Lama. Dalam batasan tersebut, modernisasi politik kemudian dilirik sebagai acuan untuk mewujudkan suasana politik yang sehat dan berguna bagi proses demokratisasi. Pendapat Hutington yang dikutip oleh Ali Said Damanik,3 berkenaan dengan modernisasi politik yang dimaksud di atas memiliki tiga pengertian, yaitu: (l) Melibatkan Rasionalitas Otoritas. dengan mengganti sejumlah sumber otoritas politik tradisional, keagamaan, kekeluargaan dan etnik dengan otoritas politik yang benar-benar sekuler dengan bendera kebangsaan. (2) Diferensiasi fungsi-fungsi politik baru dan 3
Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 11
4
pembangunan struktur yang menekankan aspek-aspek pengkhususan agar lebih berfungsi. (3) Peningkatan partisipasi politik bagi kelompok sosial seluruh masyarakat. Dalam kasus orde Baru ini, para pengamat umumnya sepakat bahwa proses modernisasi yang berlangsung di bawah naungan politik Orde Baru telah
mendorong
dilakukannya
upaya-upaya
penafsiran
ulang
dan
penyesuaian-penyesuaian diri dalam tubuh umat Islam, sehingga mereka setidaknya tetap dapat eksis dalam gejolak perubahan yang berlangsung. Ini terutama dirasakan dalam wacana dan kiprah politik yang sejak dini mengagendakan dan melancarkan restrukturisasi mendasar yang kemudian dipergunakan
untuk
menopang
proses
akselerasi
modernisasi
dan
pembangunan ekonomi. Ada sebagian pengamat yang mencatat bahwa restrukturisasi politik yang dilakukan oleh Orde Baru telah menghasilkan sebuah format politik baru yang ciri-ciri umumnya adalah: 4 (l) Munculnya negara sebagai aktor atau agen otonom yang posisinya "mengatasi" masyarakat yang sebetulnya merupakan asal-usul eksistensinya. (2) Menonjolnya peran dan fungsi birokrasi serta teknokrasi dalam proses rekayasa sosial, ekonomi dan politik. (3) Semakin terpinggirkannya sektor-sektor popular dalam masyarakat termasuk kaum inteleklual. (4) Diterapkannya model politik eksklusioner melalui jaringan korporatis untuk menangani berbagai kepentingan politik. (5) Penggunaan secara efektif hegemoni ideologi untuk memperkokoh dan melestarikan legitimasi sistem politik yang ada. Dengan format politik seperti itu, pemerintah Orde Baru berhasil melakukan konsolidasi ke dalam yang hasilnya adalah tersingkirkannya kekuatan-kekuatan politik yang cenderung bersikap oposisi dalam ruang politik resmi versi Orde Baru. Termasuk dalam hal ini adalah keberhasilan Orde Baru dalam menjinakkan kiprah politik kelompok umat Islam yang dinilai akan menghambat proses stabilisasi politik seperti penyederhanaan partai-partai politik dan kebijakan masa mengambang (floating mass), marginalisasi tokoh-tokoh Islam yang dianggap menganut garis keras, represi 4
Damanik, Fenomena……………., hlm. 11
5
terhadap gerakan-gerakan Islam, kooptasi para pemimpin Islam yang dianggap berpengaruh dan popular, kontrol birokrasi terhadap lembaga-lembaga Islam baik milik negara maupun swasta. Merupakan sejarah yang tertunda karena pasca tumbangnya kekuasaan yang pongah tepatnya pada tanggal 2l Mei 1998, kembali memberikan banyak harapan menuju pintu pentas politik Indonesia yang baru. Salah satunya adalah partai-partai politik yang pada saat itu hanya terpusat pada tiga partai politik saja karena mengalami penyederhanaan, kini dibiarkan untuk menyelenggarakan kampanye dan berorganisasi secara bebas. Ini memberikan banyak peluang kepada partai-partai politik termasuk partai politik Islam untuk berkiprah kembali, di mana sebelumnya pada era itu, rezim Soeharto sangat represif dengan kebijakan deideologisasi dan depolitisasinya. Jangankan untuk menyuarakan gagasan Islam sebagai dasar negara, menjadikan Islam sebagai asas dan simbol partai pun tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, pada rezim ini wacana tentang ideologi politik lslam relatif sepi di permukaan. Siapapun yang ingin menyuarakan gagasan mengenai politik Islam atau Islam ideologi yang berbeda dengan arus utama pandangan politik keislaman versi Orde Baru, harus melakukannya secara sembunyisembunyi. Kenyataan seperti ini telah mendorong banyak orang untuk menilai bahwa pemerintahan Orde Baru memberlakukan kebijakan depolitisasi Islam. Namun terbatasnya ruang untuk mengembangkan wacana politik keislaman khususnya, dan politik secara keseluruhan pada umumnya telah mendorong para pemikir dan aktivis lslam untuk mencari alternatif-altematif yang memungkinkan. Salah satunya ada yang mengembangkan gagasan mengenai diversifikasi makna politik Islam dan ada pula yang merancang agenda dalam jangka panjang yaitu dengan meningkatkan kajian-kajian terhadap Islam dalam spektrum yang lebih dalam dan luas. 5 Kajian-kajian ini dilakukan dengan cara melakukan pembinaan (tarbiyyah) secara intensif kepada umat secara keseluruhan dengan 5
Sekjen DPP PKS, Mereka Bicara PKS: Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2006), hlm. 32
6
memberikan kesadaran dan pencerahan tentang hakikat kesempurnaan lslam. Dilakukan dengan berupaya untuk membangun ruh keislaman melalui tabligh, seminar, aktivitas sosial, ekonomi, dan juga pendidikan. Sementara dalam bidang politik mereka mencoba menyadarkan masyarakat muslim khususnya, serta pemuda dan mahasiswa akan tanggungjawabnya terhadap masa depan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, kampus, masjid, forum-forum studi menjadi alternatif yang dinilai strategis. Di situlah kajian demi kajian dilakukan. Lebih dari sekedar keinginan untuk menambah wawasan tentang Islam semata, tetapi pendalaman aqidah dan praktik keagamaan yang menyeluruh. Alhasil, Islam menjadi buku atau text yang terbuka di negeri ini, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk politik, yang siapa pun bisa membacanya. Di awal telah dibahas bahwa agama adalah suatu hal yang diyakini sakral atau suci, karenanya harus dijauhkan dari politik yang cenderung kotor. Sangatlah jelas, dalam pernyataan ini posisi pemisahan antara agama dan politik telah menjadi cara berfikir banyak kalangan. Demikian pula apa yang
disampaikan oleh Presiden Cheko, Vaclav Havel, politik itu kotor, dan puisi yang membersihkannya. Selain itu, banyak pula orang yang mencibir kepada hal yang bernama politik, karena dandanan politikus yang meriah, saling sikut menyikut yang gentar dan pengkhianatan. Seperti itulah anomali dunia politikus, setiap celah akan dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan, maksimal bagi kepentingan kekuasaan dan penguasa. Tetapi tidak dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang merupakan transformasi gerakan tarbiyyah atau gerakan dakwah kampus yang sebagian menjadikan dirinya sebagai Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), kemudian pasca momentum reformasi, tepatnya pada tanggal 09 Agustus 1998, gerakan dakwah tarbiyyah ini justru melakukan langkah yang lebih berani untuk memunculkan dirinya ke hadapan publik dengan mengumumkan secara legal formal sebagai gerakan yang berkekuatan politik pula.
7
Transformasi dari gerakan tarbiyyah menjadi partai politik dilakukan karena seperti apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Banna dalam sebuah Konfrensi pelajar Ikhwanul Muslimin pada bulan Muharram 1357 H, yaitu: "Dapat aku sampaikan dengan tegas bahwa seorang Muslim tidak akan sempurna agamanya kecuali jika ia menjadi politisi, memiliki pandangan yang jauh tentang problemotika umatnya, memperhatikan urusan-urusan mereka dan bersedia untuk membantu mencari jalan keluarnya. Karenanya pembatasan dan pembuangan terhadap agama ini adalah sikap yang tidak diakui oleh agama Islam. Maka kepada setiap organisasi Islam agar menjadikan prioritas programnya adalah memperhatikan urusan politik umat Islam, kalau tidak maka ia sendiri perlu untuk memahami kembali makna Islam." 6 Dengan mentransformasi dari gerakan tarbiyah menjadi gerakan politik tersebut, ternyata menjelaskan bahwa PKS dalam gerak politiknya memainkan dua peran, yaitu legal formalis dan subtansialis. Formalis berarti gerakannya terpusat pada usaha menjadikan salah satu aspek hukum Islam dalam hukum positif lndonesia.
Islam di Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk provinsi ini. Sensus BPS tahun 2010 menyebutkan 85,36% atau sebanyak 8.200.796 jiwa penduduk Jakarta menganut agama Islam.7 Islam berkembang di Jakarta sekitar awal abad ke-15, yaitu saat wilayah ini masih bernama Sunda Kelapa dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran. Menurut budayawan Betawi Ridwan Saidi, penyebar agama Islam pertama di wilayah ini adalah Syekh Hasanuddin (Syekh Quro) yang datang dari Champa. Ia menikah dengan penduduk setempat dan mendirikan pondok pesantren Quro pada tahun 1428 di Tanjungpura, Karawang.8 Selanjutnya penyebaran juga dilakukan oleh para menak Pajajaran yang telah memeluk Islam, serta para pendatang baik dari
6
M. Abd. Qadir Abu Faris, Fiqh Politik Hasan Al-Banna, (Solo: Media Insani Press, 2003), hlm. 27 7 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Agama yang Dianut: Provinsi DKI Jakarta, Sensus Penduduk 2010, www.bps.go.id. Diakses 10 Nopember 2012 8 Kiki, Rakhmad Zailani, Genealogi Intelektual Ulama Betawi, © 2006 Hak Cipta oleh Republika Online, Jumat, 13 April 2007. Diakses 21 Nopember 2012
8
wilayah Nusantara lainnya maupun para pedagang muslim asal Cina, Gujarat, atau Arab. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikenal sebagai partai dakwah ini memiliki basis terbesar di Ibu Kota. Pada Pemilu legislatif 2004 PKS behasil medapat 24 % suara sekaligus menjadi partai terbesar di DKI Jakarta. Perolehan tersebut tentu tergolong fenomenal mengingat PKS sebagai partai baru yang berlaga dalam belantara politik Indonesia. Bahkan pada pilgub DKI 2007, Kandidat yang diusung sendiri oleh PKS berhasil meraih lebih dari 44% suara sah, bersaing ketat dengan “partai sekutu” yang mengusung Foke. Walaupun kalah dalam pilkada, namun opini publik justru menganggap PKS sebagai partai yang fenomenal dengan melihat perolehan suara yang sangat fantastis walau “dikeroyok” oleh partai-partai lain. Bercermin dari Pilkada DKI 2007, para pembesar PKS menjadi sangat percaya diri dengan menargetkan 50% suara di DKI pada pemilu legislatif 2009. Rasa percaya diri itu di perkuat dengan kemenangan PKS di beberapa Pilkada seperti Jabar, Sumut, dan NTB menjadikan para elit PKS semakin optimis untuk dapat meraih 20% suara nasional dan 50% suara di Ibu Kota. Namun kenyataan berkata lain. PKS gagal total untuk mencapai targetnya, baik di Jakarta ataupun di tingkat nasional. PKS hanya berhasil memperoleh 18% suara di Ibu Kota dan menjadi partai kedua terbesar di Jakarta setelah Partai Demokrat. Ini adalah untuk kali pertama trafik PKS turun dalam sejarah politik PKS di Ibu Kota. Pada Pilkada DKI 2012 PKS masih sangat percaya diri untuk maju sendiri. Tidak tanggung-tanggung, kandidat yang diusung adalah kader terbaik PKS sekaligus mantan Presidennya, Hidayat Nurwahid. Kemunculan Hidayat Nurwahid dalam bursa Pilkada DKI 2012 mengejutkan banyak pihak, pasalnya nama Hidayat justru muncul pada detik-detik terakhir. Para pengamat politik bahkan menganalisa Hidayat akan menjadi kuda hitam dan menjadi ancaman serius bagi pasangan incumbent. Apalagi dikuatkan dengan mesin politik PKS yang sudah sangat mengakar hingga tingkat RT/RW dan militansi kader PKS yang dianggap paling loyal tentu akan semakin berapi-api
9
karena yang diusung adalah tokoh sekaligus kader terbaiknya. Melihat dari modal politik itu, para elit PKS yakin akan dapat memenangkan Pilkada DKI, atau setidaknya, memperoleh angka yang signifikan. Namun sekali lagi, ternyata kenyataan berkata lain. Hasil perhitung perolehan suara calon gubernur, menunjukan PKS hanya berada di posisi ketiga. Perolehan suara calon yang diusung PKS hanya sekitar 11% merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Padahal PKS sudah mengerahkan kekuatan penuh dan segenap tenaganya dengan sangat maksimal pada Pilkada DKI. Setidaknya kekuatan penuh itu terlihat dari dua hal: Pertama, karena DKI adalah basis masa PKS terbesar di Indonesia, dan kedua karena kandidat yang diusung PKS adalah public figur sekaligus kader terbaiknya. Jika dengan kekuatan penuh PKS hanya mendapat 11% di kandang sendiri, hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti dan mengetahui lebih jauh mengenai gerakan politik PKS. Dengan demikian penulis menentukan judul skripsi ini adalah "FAKTOR-FAKTOR DI BALIK KEKALAHAN CAGUB/CAWAGUB PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) PADA PILGUB DKI JAKARTA TAHUN 2012.” B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengemukakan bahwa fokus masalah dalam penelitian ini akan berkisar pada hal-hal berikut: 1. Bagaimana strategi pemenangan pemilu yang dilakukan oleh PKS di DKI Jakarta ? 2. Bagaimana gerakan politik Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta? 3. Apa saja faktor-faktor kekalahan Partai keadilan Sejahtera pada Pilgub DKI tahun 2012? C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dari rumusan masalah di atas yaitu:
10
1. Untuk mengetahui strategi pemenangan pemilu yang dilakukan oleh PKS di DKI Jakarta. 2. Untuk menggambarkan gerakan politik Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta. 3. Untuk mengetahui faktor-faktor kekalahan Partai keadilan Sejahtera pada Pilgub DKI tahun 2012. D. Kerangka Pemikiran Dalam pemikiran politik Islam modern, hubungan agama (Islam) dengan politik telah menjadi bahan perdebatan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Perdebatan itu muncul setelah kolonialisme Barat
berhasil
menancapkan penjajahan fisik dan perang pemikirannya di dunia Islam dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya terjadi pengubahan pola pemikiran pada sebagian umat Muslim. Sebagian dari mereka mulai meragukan keabsahan hubungan agama dan politik dan sebagiannya lagi bahkan mengalami pergeseran ke arah pemikiran politik yang telah lama berkembang di Barat, yaitu sekulerisme dalam arti memisahkan antara agama dan negara (politik). Paham sekulerisme dalam dunia siyasah yang umumnya lahir dari kajian-kajian dan pengalaman manusia yang bersiyasah secara pragmatis itu telah memasuki kalangan cendekiawan dan para pemimpin di dunia Islam. Secara umum, kelompok yang mempertahankan sekulerisme adalah orangorang yang jahil tentang Islam, atau dikarenakan belum adanya negara Islam modern yang dapat dijadikan contoh, atau dikarenakan pula sisi-sisi positif siyasah Islam sengaja tidak dimunculkan baik dalam tataran wacana atau dalam aplikasi siyasah kontemporer. Sehingga dalam praktiknya, faham sekuler secara tidak langsung menjadi sebuah paksaan untuk dianut oleh umat Muslim sebagai model gerakan politiknya. Aqidah dan syari'ah telah menetapkan dasar siyasah dan kedudukannya dalam agama. Islam juga telah memastikan bahwa setiap muslim harus bersiyasah dengan cara yang Islami, yaitu bagaimana memperjuangkan implementasi tuntutan Islam itu melalui cara yang demokratis, yang kita kenal
11
sebagai produk Barat. Dan bagaimana pula sebuah ketentuan Allah harus dikonsultasikan dengan berbagai kalangan manusia yang notabene sebagai makhluk Allah, tetapi memiliki cara pandang yang berbeda. Demokrasi memang bukan sistem Islam, tapi inilah sistem politik modern yang lebih dekat kepada Islam karena dalam sistem demokrasi terdapat unsur-unsur implementatif yang mempunyai kesesuaian dengan Islam. Dalam hal ini, tentu dapat menjadi sarana untuk merealisasikan gagasan, wacana serta implementasi penegakkan syari' at Islam. Berkaitan dengan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya Islam adalah suatu agama yang komprehensif. bersifat integral yang tidak mengenal pemisahan, yang menyatukan berbagai persoalan moril dan materil, serta mencakup berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhiratnya9, termasuk kehidupan politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, sehingga dalam pelaksanaan program atau gerakan politiknya, kemaslahatan bersama yang menjadi prioritas gerakan politiknya. 10 Dalam buku Miriam Budiarjo, 11 secara teori, politik dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu (l) Teori-teori yang mempunyai dasar moril dan yang menentukan norma-norma politik (norms for political behavior), (2) Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. E. Kerangkan Konseptual 1. Partai Politik dan Kekuasaan Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah 9
Yusuf Qordhawi, Fiqh Negara, (Jakarta: Rabbani Press, 1999), hlm. 23 http://id.wikipedia.org 11 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 30-32 10
12
untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusionil -untuk melaksanakan kebijakankebijakan mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Sedangkan kekuasaan adalah adalah kemampuan yang mungkin untuk memaksa orang lain. Kekuasaan sangat berkaitan erat dengan wewenang. Perbedaan antara kekuasaan dengan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan. Sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Oleh karena itu, kekuasaan sangat menarik perhatian para ahli ilmu pengetahuan kemasyarakatan.Kekuasaan dapat menciptakan kelas-kelas sosial di masyarakat, adapun yang menciptakan kelas-kelas sosial dan ketimpangan kekuasaan adalah pembagian kerja dalam kegiatan produksi dan hubungan sosial dalam produksi. Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat, baik yang masih bersahaja, maupun yang sudah besar atau rumit susunannya. Kekuasaan adalah kemampuan untuk bertindak atau memerintah sehingga dapat menyebabkan orang lain bertindak, pengertian disini harus meliputi kemampuan untuk membuat keputusan mempengaruhi orang lain dan mengatasi pelaksanaan keputusan itu. Biasanya dibedakan antara kekuasaan yang berarti dalam kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga dapat menyebabkan orang lain tersebut bertindak dan wewenang yang berarti hak untuk memerintah orang lain. Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai suatu potensi pengaruh dari seorang pemimpin. Keberhasilan seorang pemimpin banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami situasi serta ketrampilan dalam menentukan macam kekuasaan yang tepat untuk merespon tuntutan situasi.
13
2. Pemilihan Kepala Daerah Langsung Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civic education). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan. F. Langkah-langkah penelitian Dalam penelitian ini menggunakan beberapa langkah penelitian, yaitu: 1. Penentuan Lokasi penelitian Penelitian dilaksanakan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta. Alasan penulis menjadikan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian adalah, di lokasi tersebut terdapat data-data langsung berkaitan dengan judul skripsi penulis. 2. Penentuan Metode penelitian Penelitian ini diarahkan pada salah satu partai politik yaitu Partai Keadilan Sejahtera dengan menggunakan metode penelitian studi kasus dengan teknik penelitian deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
14
untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kasatuan yang terintegrasi.12 Yaitu menggambarkan kembali faktor-faktor kekalahan Partai Keadilan Sejahtera dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2012. 3. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. a. Sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung yang berhubungan dengan penelitian yang berfungsi dapat dijadikan rujukan pokok tentang variabel-variabel dalam penelitian studi kasus.13 b. Sumber data sekunder ialah data pendukung dan pelengkap dari data primer, 14 yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berkenaan dengan factor-faktor yang mempengaruhi kekalahan PKS dalam pilgub DKI Jakarta seperti studi pustaka jurnal-jurnal dari intenet dan lain-lain. 4. Jenis Data Jenis data adalah jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. 15 Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah kualitatif yaitu hasil dari wawancara dan observasi juga dengan literatur yang ada. 5. Pengumpulan Data Pengumpulan data adalah penentuan metode pengumpulan data-data yang tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan.
16
Tehnik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Studi lapangan: yaitu mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data yang tersedia di lokasi penelitian yang sesuai dengan pembahasan penelitian dengan cara: 1) Observasi, yaitu suatu studi sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan, sehingga 12
Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2001, hlm. 62 13 Hasan Basri, Penuntun……………….., hlm. 64 14 Hasan Basri, Penuntun……………….., hlm. 64 15 Hasan Basri, Penuntun……………….. hlm. 63 16 Hasan Basri, Penuntun………………… hlm. 65
15
dapat diamati dan dapat diukur sampai informasi yang didapat menjadi sangat abstrak.
17
Tehnik penelitian ini dilakukan dengan
mengadakan penelitian langsung ke sekretariat Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta. 2) Interview, yaitu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancara. Ini digunakan untuk memperoleh informasi dari pengurus Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta mengenai faktor-faktor kekalahan Partai Keadilan Sejahtera dalam Pilgub DKI Jakarta. 3) Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau veriabel yang berkaitan dengan faktor-faktor kekalahan Partai Keadilan Sejahtera pada Pilgub di DKI Jakarta. b. Studi Pustaka: yaitu mempelajari teori-teori atau informasi lain dari buku, surat kabar, dan literatur lain, terutama untuk mendapatkan data tentang Gerakan Politik. 6. Analisis Data Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data "mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.18 Atau penguraian data melalui tahapan-tahapan seperti kategorisasi, dan klasifikasi, serta pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah. 19 Dalam penelitian yang dilakukan di DPW PKS DKI Jakarta, maka analisa-analisa data dilakukan dengan: a.
Membuat daftar pertanyaan
b. Mengumpulkan data melalui wawancara c. Mengumpulkan data melalui studi dokumentasi 17
Hasan Basri, Penuntun……………….., hlm. 66 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 248. 19 Hasan Basri, Penuntu……………….. h. 63 18
16
d. Setelah data terkumpul kemudian dikelompokkan untuk mengetahui mana data yang dibutuhkan dan mana data yang tidak dibutuhkan e. Setelah mengetahui data yang dibutuhkan, maka penulis menghubungkan atau mencari hubungan antara data yang satu dengan data yang lain, kemudian diolah menggunakan kerangka berfikir yang sudah ditulis f. Menafsirkan data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah g. Setelah menafsirkan data-data yang dianalisis, kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan.
G. Sistematika Penulisan Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan skripsi ini agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut. Bab Pertama, Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, kerangka konseptual, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan. Bab Kedua, menggambarkan secara umum tentang Gerakan Politik dan Siyasah Dusturiyah. Bab Ketiga, Menjelaskan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang mencakup Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Karekteristik Gerakan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Prinsip-prinsip Kebijakan dalam Gerakan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Profil Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta. Bab Keempat, Hasil Penelitian dan pembahasan yang mengenai strategi pemenangan PKS dalam Pemilihan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta tahun 2012, Gerakan politik DPW PKS DKI Jakarta dalam pemilihan Pilgub dan faktor-faktor kekalahan PKS dalam pemilihan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta Tahun 2012. Bab Kelima merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.
17
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG GERAKAN POLITIK DAN SIYASAH DUSTURIYAH A. Pengertian dan Model-model Gerakan Politik 1. Pengertian Gerakan Politik Secara teori, politik adalah bahasan dan generalisasi dari berbagai fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu dan kewajiban-kewajiban (obligations) yang diakibatkan oleh tujuan politik tersebut. Adapun konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik (political development), modernisasi dan lain-lain. Menurut pendapat Thomas P. Jenkin yang dikutip oleh Miriam Budiarjo,20 teori-teori politik dapat dibedakan menjadi dua macam, meskipun perbedaan diantara keduanya bersifat mutlak. Adapun perbedaan tersebut adalah: a. Teori-teori yang mempunyai dasar moril dan yang menentukan normanorma politik (norms for political behavior). Teori ini disebut juga dengan valuational (mengandung nilai) karena memiliki unsur norma-norma dan nilai. b. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan faktafakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teoriteori ini dapat dinamakan dengan non-valuational (value free). Teori-teori politik yang mempunyai dasar moril fungsinya menentukan pedoman dan patokan yang bersifat moral dan sesuai dengan norma-norma moral. Semua fenomena politik ditafsirkan dalam rangka tujuan dan pedoman moral ini. Dianggap bahwa dalam kehidupan politik yang sehat diperlukan pedoman dan patokan ini. Teori-teori semacam ini mencoba mengatur 20
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), hlm. 30
18
hubungan-hubungan antara anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga di satu pihak memberi kepuasan perorangan, dan dipihak lain dapat membimbingnya menuju ke suatu struktur masyarakat politik yang dinamis dan
stabil.
Untuk
keperluan
itu,
teori-teori
politik
semacam
ini
memperjuangkan suatu tujuan yang bersifat moral dan atas dasar itu menetapkan suatu kode etik atau tata cara yang harus dijadikan pegangan dalam kehidupan berpolitik. Fungsi utama dari teori-teori politik ini adalah untuk mendidik warga masyarakat mengenai norma-norma dan nilai-nilai itu. Dalam teori politik moral, terdapat beberapa golongan yaitu golongan filsafat politik, golongan teori politik sistematis dan golongan ideologi politik. Golongan ideologi politik merupakan himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Karena nilai-nilai dan ide-ide tersebut merupakan suatu sistem yang saling berpautan. Dan yang menjadi dasar dari ideologi politik adalah keyakinan adanya suatu pola tata tertib sosial politik yang ideal. Ideologi politik mencakup pembahasan dan diagnosa, serta saran-saran mengenai bagaimana mencapai tujuan yang ideal tersebut. Ideologi yang berkembang luas mau tidak mau dipengaruhi oleh kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman dalam masyarakat di mana dia berada dan harus sering mengadakan kompromi dan perubahan-perubahan secara luas.21 Berdasarkan penjelasan tentang teori politik di atas, cara untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan tidak terlepas dari bagaimana dia sebagai pelaku yang melakukan kegiatan politik baik secara personal atau komunal melakukan gerakan politiknya dengan dipengaruhi oleh kejadian atau pengalaman-pengalaman dalam masyarakat di mana dia berada. Oleh karena itu, secara sederhana, gerakan dapat difahami sebagai suatu tindakan terencana
21
Mariam, Dasar-dasar……………….., hlm. 32
19
yang dilakukan oleh kelompok masyarakat disertai program terencana yang ditujukan untuk suatu perubahan ke arah yang lebih baik.22 Dalam buku Fiqh Responsibilitas, gerakan atau pergerakan lebih cenderung ke dalam masalah amal atau perbuatan, baik dalam bidang akhlak, hukum, nilai-nilai dan etika bagi seluruh manusia. Karenanya, pergerakan ini memiliki beberapa ciri khas dan asas-asas yang masyhur. Adapun ciri khas tersebut antara lain sebagai berikut: 23 (1) Senang bergaul dengan manusia, hidup bersama dan bergabung dengan mereka pada saat kesusahan dan sabar terhadap hal-hal yang meletuhkan, (2) Cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia, menghormatinya, dan cinta kepada Allah serta agama Islam dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW, (3) Cinta kebenaran kepada manusia dan menolongnya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, (4) Memiliki kemampuan gerak untuk mempengaruhi orang lain untuk beramal baik dan konsisten pada Islam, (5) Memiliki kemampuan gerak untuk mengumpulkan manusia dan memiliki kemampuan untuk mengatur mereka sesuai dengan kebutuhan amal gerakannya. Sedangkan politik, ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: (1) Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles), (2) Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara, (3) Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat, (4) Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.24 Dari pengertian dua variabel di atas, dapat dipahami bahwa gerakan politik baik itu gerakan yang dilakukan oleh pergerakan Islam ataupun bukan adalah suatu tindakan terencana yang dilakukan oleh kelompok masyarakat disertai program terencana yang ditujukan untuk suatu perubahan ke arah yang lebih baik dalam hal yang berkaitan dengan kekuasaan ataupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. 22
“Gerakan Politik Islam” tersedia online di http://hidayatulloh.com diakses tgl. 12 Januari 2013 23 Ali A. Halim Mahmud, Fiqh Responsibilitas: Tanggung Jawab Muslim dalam Islam, (Jakarta: Gema Insasi Press, 1998), hlm. 315 24 “Pengertian Politik” tersedia online http:///id.wikipedia.org diakses, Tanggal 12 Januari 2013
20
Pada dasarnya politik adalah suci, yaitu untuk kesejahteraan, kemakmuran dan keamanan umat manusia (social welfare). Kotoran politik muncul ketika proses bagaimana memperoleh kekuasaan, menjalankan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan tersebut dilaksanakan dengan cara atau metode yang salah, kotor, penuh kecurangan dan pengkhianatan, sehingga kekuatan nilai atau moral dalam beraktivitas politik tidak menjadi patokan utama. Politik lahir akibat proses sosial yang dialami sekelompok manusia, sehingga patronase kehidupan politik masyarakat akan sangat khas dan heterogen antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Begitu pula dalam hal ini, gerakan politik yang dilakukan antara kelompok gerakan politik yang satu akan berbeda pula dengan kelompok gerakan politik yang lain, baik itu dari segi karakter, cara, ideologi, dan tujuannya. Gerakan politik biasanya merupakan upaya kolektif untuk membangun tatanan kehidupan yang baru, upaya kolektif untuk mengubah tatanan politik, upaya kolektif untuk mengubah norma dan nilai, tindakan kolektif yang berkelanjutan untuk mendorong atau menghambat perubahan dalam masyarakat atau dalam kelompok politik yang menjadi bagian dalam masyarakat itu, dan upaya kolektif untuk mengendalikan perubahan atau untuk mengubah arah perubahan.25 Dari penjelasan tentang gerakan politik di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa gerakan politik yang dimaksud adalah upaya-upaya atau tindakantindakan yang dilakukan oleh kelompok gerakan politik yang bertindak bersama dan memiliki tujuan bersama dalam tindakannya. Kelompok gerakan politik yang dimaksud, salah satunya bisa diidentikkan dengan partai politik. Partai politik disefinisikan sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilainilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan partai politik adalah memperoleh
25
Piotr Sztomka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada, 2007), hlm. 325
21
kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan partai.26 Adapun fungsi partai politik, menurut Sigmund Neumann (1981),27 ada 4 (empat) yaitu: a. Fungsi agregasi, yaitu Partai menggabungkan dan mengarahkan kehendak umum masyarakat yang kacau. b. Fungsi edukasi. Partai mendidik masyarakat agar memahami politik dan mempunyai kesadaran politik berdasarkan ideologi partai. c. Fungsi
artikulasi.
Partai
merumuskan
dan
menyuarakan
(mengartikulasikan) berbagai kepentingan masyarakat menjadi suatu usulan kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan suatu kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan suatu kebijakan umum (public policy). d. Fungsi rekrutmen. Ini berarti partai melakukan upaya rekrutmen, baik rekrutmen politik dalam arti mendudukan kader partai ke dalam parlemen yang menjalankan peran legislasi dan koreksi maupun ke dalam lembagalembaga pemerintahan, maupun rekrutmen partai dalam arti menarik individu masyarakat untuk menjadi kader baru ke dalam partai. Rekrutmen politik dilakukan dengan jalan pemilihan umum dalam segala tahapannya hingga proses pembentukan kekuasaan. Dilihat dari fungsi di atas, maka upaya-upaya yang dilakukan haruslah bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat umum. Memberikan pendidikan politik merupakan upaya yang wajib untuk dilakukan sehingga masyarakat pun memiliki kesadaran, kepribadian dan identitas politik untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam kehidupan bernegara ada yang harus mengurus masyarakat yaitu pemerintah yang memang dipilih sebagai wakilnya, dan ada
26 27
Miriam Budianrdjo, Dasar-Dasar…………………..hlm. 161 Miriam Budianrdjo, Dasar-Dasar…………………..hlm. 163
22
yang harus diurus oleh pemerintah yaitu masyarakat, yang keduanya samasama memiliki hak dan kewajiban terhadap keduanya. Kesadaran politik berarti sesuatu yang dimiliki oleh individu yang meliputi wawasan politik tentang berbagai persoalan, lembaga, dan kepemimpinan politik baik dalam skala regional, nasional maupun internasional. Kesadaran politik ini bisa dicapai dengan arahan politik langsung baik secara formal ataupun nonformal, pengalaman politik yang didapatkan melalui partisipasi politik, kesadaran yang muncul dari belajar secara mandiri atau yang lahir melalui dialog-dialog kritis. Kesadaran politik yang baik akan melahirkan partisipasi politik yang baik pula. Partisipasi politik bisa diartikan sebgagai keikutsertaan warga negara dalam bentuk yang terorganisir dalam membuat keputusan-keputusan politik, dengan keikutsertaan yang bersifat sukarela dan atas kemauannya sendiri, didasari oleh rasa tanggung jawab terhadap tujuan-tujuan sosial secara umum dan dalam koridor kebebasan berfikir, bertindak dan kebebasan mengemukakan pendapat. Partisipasi politik memiliki peranan yang penting dalam kehidupan politik, diantaranya adalah ia menyebabkan terbentuknya oposisi yang kuat dan kokoh dalam melawan autokrasi, merupakan media yang fundamental untuk memperdalam rasa tanggung jawab pada diri penguasa maupun rakyat, dan merupakan sarana untuk memperkokoh pemerintahan kolektif. Selain itu, partisipasi politik merupakan media yang efektif agar para partisipan merasa dihormati dan dihargai, karena ia menyadarkan para partisipan akan hak dan kewajiban mereka, serta memperluas koridor kesadaran politik melalui berbagai pengalaman dan wawasan politik yang lahir darinya. Hal ini pun dipengaruhi pula oleh faktor keyakinan agama atau ideologi yang dimilikinya, jenis kultur politik, karakter lingkungan politik, dan faktorfaktor personal. Pengaruh ini akan memberikan jawaban terhadap partisipasi politik yang dilakukan baik itu akan aktif berpolitik atau tidak, kemana arah atau orientasi aktifitas politiknya, dan bagaimana tingkat keikutsertaan dalam
23
aktivitas politiknya, apakah temporal, terus menerus, moderat ataukah revolusioner.28 Dari bahasan di atas, biasanya untuk memiliki kesadaran agar berpartisipasi dalam politik, masyarakat dipengaruhi pula oleh lingkungan atau kelompok yang melakukan berbagai gerakan politik. Sehingga sedikit banyaknya masyarakat tertarik atas apa yang telah dilakukan oleh kelompok pergerakan tersebut, terlebih apabila gerakan politiknya berorientasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik dan bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Gerakan politik adalah gerakan sosial kemasyarakatan di bidang politik. Gerakan politik dapat bekisar disekitar satu masalah atau dari rerangkaian isu permasalahan atau sekitar timbunan keprihatinan bersama dari sekelompok sosial. Berbeda dengan partai politik, gerakan politik tidak terorganisir dan memiliki keanggotaan, bukan pula gerakan pada saat pemilu atas jabatan politik pada kantor-kantor pemerintah akan tetapi lebih merupakan gerakan politik yang berdasarkan kesamaan dalam kesatuan pandangan politik untuk tujuan tertentu antara lain untuk meyakinkan atau menyadarkan publik atau masyarakat termasuk pula para pejabat pemerintahan untuk mengambil tindakan pada persoalan dan masalah yang merupakan fokus penyebab dari gerakan tersebut. 2. Model-model Gerakan Politik Untuk memahami gerakan politik, maka secara karakteristik gerakan hal ini dapat dikategorisasikan dalam tiga varian, yaitu: a. Model Konservatif. Ciri yang menonjol dari model ini adalah adanya aksioma ideologis yang dibangun berdasarkan ajaran-ajaran Islam bahwa Islam adalah agama yang sempurna, lengkap, komprehensif, dan berlaku universal untuk seluruh umat manusia di semua tempat dan waktu. Asumsi ini membawa implikasi pada keharusan untuk menerima superioritas
28
Usman A. Muiz Ruslan, Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin, (Solo: Era Intermedia, 2001), hlm. 94
24
bahwa Islam sebagai satu-satunya ideologi guna mengkonstruksi sistem politik dan kenegaraan. Dengan kata lain, model berfikir gerakan kelompok ini adalah integralistis (unified paradigm), yaitu bahwa agama dan negara menyatu. Tokoh-tokoh utama dari kelompok ini antara lain Hasan Al-Banna dengan Al-Ikhwanul Muslimunnya, Sayyid Qutub, Hasan Ath-Thurabi dan Abul A‟la Al-Maududi dengan Jami‟at Al-Islaminya. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Banna, yaitu: Islam adalah sistem yang menyeluruh, yang menyentuh seluruh segi kehidupan. Ia adalah Negara dan Tanah air, pemerintah dan umat, akhlaq dan kekuatan, kasih sayang dan sumber daya alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran, sebagaimana ia adalah aqidah yang lurus dan ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih. b. Model Modernis. Pemikir yang menonjol dari kelompok gerakan ini adalah Jamaluddin Al-Agghani dan Muhammad Abduh. Model gerakan ini mengajukan upaya reformasi dalam rangka menemukan kembali rasionalisme, saintisme, dan progresivisme dalam islam. Artinya, kelompok ini berpandangan bahwa agama dan nehagar berhubungan secara simbiotis, yakni bersifat timbal balik dan saling mememrlukan. Model gerakan ini memerlukan reformasi politik melalui sosialisasi ajaran-ajaran Islam tentang musyawarah (syura) dalam dewandewan konstitusi dan badan-badan perwakilan rakyat, pembatasan kekuasaan dan kewenangan pemerintahan dengan konstitusi dan undangundang, serta pengerahan kekuatan dan potensi rakyat untuk mendukung reformasi politik sekaligus membebaskan Dunia Islam dari penjajahan dan dominasi Barat. Keyakinan kelompok gerakan modernis bahwa Islam merupakan agama yang selaras dengan humanisme dan rasionalisme modern merangsang mereka untuk melakukan dua hal sekaligus, yaitu keharusan
25
untuk berijtihad dan menganggap pintu ijtihad tetap terbuka untuk selamanya. Selain itu, menguji kembali validitas politik Sunni periode klasik dan abad pertengahan dengan tetap mengambil beberapa subtansinya yang dianggap relevan dengan tuntutan dan semangat dunia modern. Dengan paradigma tersebut, modernisme sebagai gerakan politik sangat menentang dominasi dan hegemoni Barat atas Dunia Islam, karena kolonialisme Barat sesungguhnya merupakan eksploitasi terhadap harkat dan martabat manusia yang paling keji. Namun, sebagai gerakan pemikiran yang humanistis-rasiona, yang dikategorisasikan sebagai kondusif bagi upaya pencerahan dan penguatan basis politik, ekonomi, dan kultural umat Islam termasuk gagasan demokrasi Barat. c. Model Liberal. Pada intinya, kelompok ini ingin melihat perubahan radikalfundamental dalam pola pikir umat Islam yang mereka anggap stagnan, dengan mengedepankan semangat dekonstruksi pemikiran Islam yang telah mapan. Paradigma dekonstruksi ini diimplementasikan sebagai kerangka pemikiran untuk menginterprestasikan nilai-nilai Islam agar selaras dengan perubahan masyarakat dunia yang berlangsung sangat cepat. Islam dalam kerangka paradigma dekonstruksi dilihat sebagai agama yang hanya berurusan pada persoalan individu, mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya semata, sedangkan persoalan keduniaan adalah hak penuh manusia untuk mengurusnya dengan segala kemampuan yang dimiliki secara proporsional tanpa harus membuat justifikasi dan diintervensi oleh doktrin-doktrin keagamaan. Model berfikir seperti ini biasanya disebut sebagai model paradigma sekularistis (secularistic paradigm). Tokoh dari aliran ini adalah Ali Abdurraziq dan Thaha Husein. Menurut Taha Husein, kejayaan dan kemakmuran Islam dapat terwujud kembali bukan dengan kembali kepada ajaran Islam yang lama, juga bukan
26
dengan mengadakan reformasi dan perubahan pemikiran Islam, tetapi dengan perubahan-perubahan total yang bernafas liberal dan sekuler dengan berkiblat pada Barat. Sementara Ali Abdurraziq, menolak bahwa Nabi Muhammad pernah berusaha melaksanakan misi politik, dan dia menegaskan bahwa misi Nabi Muhammad hanya sebatas spiritual. Menurutnya, sebagai bukti bahwa nabi pernah mendirikan misi negara Islam adalah kenyataan bahwa nabi tidak menentukan pemerintahan permanen setelah meninggal. Khalifah pertama Abu Bakar dilantik dengan tugas di mana pada dasarnya merupakan kekuatan politik dan kerajaan atas dasar kekuatan negaranya (Arab) yang dibangun atas dasar dakwah Islam. Tidak disangsikan bahwa negara itu membantu penyebaran Islam. Baginya, agama tidak menentukan bentuk pemerintahan tertentu, dan dalam Islam tidak ada larangan bagi umat untuk meninggalkan sistem politik lama dan membangun sistem politik baru atas dasar konsepsi terbaru dan spirit kemanusiaan dan pengalaman bangsa-bangsa di dunia.29 Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa gerakan dan strategi politik adalah suatu gerakan merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malahan ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali, dengan memakai cara-cara politik. Dibanding dengan partai politik, gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamentil sifatnya dan kadang-kadang malahan bersifat ideologi. Orientasi ini merupakan ikatan yang kuat di antara anggota-anggotanya dan dapat menumbuhkan suatu identitas kelompok (group identity) yang kuat. Organisasinya kurang ketat dibanding dengan partai politik. Berbeda dengan partai politik, gerakan sering tidak mengadukan nasib dalam pemilihan umum.
29
Nashir Fahmi, Menegakkan Syari‟at Islam ala Partai Keadilan Sejahtera (PKS), (Solo: Era Intermedia, 2006), hlm. 98
27
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 1. Pengertian Siyasah Dusturiyah Secara harfiyah, siyasah yang berasal dari kata “ sasa-yasusu-siyaasah” dapat diartikan sebagai mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiyah kata as-siyasah berarti
pemerintahan,
pengambilan
keputusan,
pembuatan
kebijakan,
pengurusan, pengawasan, perekayasaan.30 Secara tersirat, dalam pengertian as-siyasah terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu: (1) Tujuan, yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, (2) Cara, pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu as-siyasah dapat diartikan pula memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahtan.31 Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT. Pendapat lain diungkapkan oleh Abdul Wahhab Khallaf bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.32 Sedangkan siyasah syar‟iyyah secara istilah bisa diartikan sebagai pengelolan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemadharatan dari masyarakat Islam dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syari‟at Islam dan prinsipprinsip pada umumnya. Pendapat serupa telah dikemukakan oleh Bahansi,
30
A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam RAmbu-rambu Syari‟ah, (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2003), hlm. 40 31 A. Djazuli, Fiqh Siyasah……………… hlm. 41 32 M. Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 4
28
bahwa siyasah syar‟iyyah adalah batasan pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara. Dari definisi-definisi di atas, dapat ditemukan bahwa hakikat dari siyasah syar‟iyyah adalah (a) Bahwa siyasah syar‟iyyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia; (b) Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulil amri); (c) Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemadharatan; (d) Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat syari‟at Islam yang universal. 33 Berdasarkan hakikat tersebut disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok siyasah syar‟iyyah adalah Al-Qur‟an dan sunnah, dan kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan dalam mengatur kehidupan bernegara. Selain dua sumber tadi, dikarenakan perkembangan masyarakat yang selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga berlaku pada manusia dan lingkungannya sendiri selama tidak bertentangan dengan syari‟at Islam (siyasah syar‟iyyah). Dalam hal ini, untuk mengukur bahwa suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh manusia atau tepetnya oleh pemegang kekuasaan haruslah sesuai dengan semangat syari‟at. Dengan kata lain, bagaimana sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu menjadi bagian dari siyasah syar‟iyyah. Untuk mengukurnya, setidaknya perlu diperhatikan prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut. Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut haruslah dilakukan dengan musyawarah, sebagaimana diperintah Allah dalam QS. Ali Imron 159.
33
M. Iqbal, Fiqh Siyasah………………….,hlm. 6
29
“Maka berkat rahmat Allh engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal”. (QS. Ali Imron: 159)34 Sedangkan dari segi subtansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut, yaitu (a) Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari‟at Islam; (b) Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (al-musawah); (c) Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya („adam al-haraj); (d) Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (tahqiq al-„adalah); (e) Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemadharatan (jalb al-masalih wa daf al-mafasis).35 Seperti apa yang telah dibahas sebelumnya, begitu pula dengan hakikat dan siyasah syar‟iyyah bahwa pengaturan dan pengurusan manusia untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulil amri), sehingga dalam praktiknya, fiqh siyasah akan membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara melaksanakan kekuasaan yang telah diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan yang telah diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung kekuasaannya.
34 35
Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahnya M. Iqbal, Fiqih Syiyayah……………………. hlm. 9
30
Secara global hukum Islam dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalahmasalah keduniaan secara umum (muamalah). Hasbi ash-Shiddieqy membagi hukum Islam secara sistematis menjadi enam utama. Pertama, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti sholat, zakat dan haji; kedua, yang berkaitan dengan keluarga seperti nikah, thalaq dan rujuk; ketiga, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungannya dengan sesama dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa menyewa; keempat, yang berkaitan dengan perang damai dan jihad (syiar); kelima, yang berkaitan dengan hukum acara di peradilan (murafa‟ah); keenam, yang berkaitan dengan akhlak (adab).36 Dalam buku fiqh siyasah karangan Muhammad Iqbal, enam kelompok ini sebenarnya masih bersifat global. Masih ada lagi beberapa bidang kehidupan manusia yang diatur oleh hukum Islam, yang diantaranya adalah Fiqh Ibadah, Fiqh Muamalah, Fiqh Jinayah, Fiqh Murafa‟ah atau hukum acara, Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Fiqh Siayasah.37 Seperti penjelasan sebelumnya, dari sistematika ini dapat ditarik benang merah kedudukan fiqh siyasah dalam sistematika hukum Islam memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam fiqh siyasah-lah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan Negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit terjamin keberlakuannya. Bila dilihat dari pengertian secara etimologis maupun terminologis, objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat 36 37
M. Iqbal, Fiqih Syiyayah……………………., hlm. 9 M. Iqbal, Fiqih Syiyayah……………………., hlm. 9-12
31
ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.38 Dan dari sumber lain dikatakan bahwa objek kajian fiqh siayasah adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.39 Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa kajian fiqh siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Adapun untuk lebih mengetahui tentang siyasah dusturiyah yang menjadi salah satu topik dalam pembahasan bab ini, tidak akan terlepas dari penjelasan berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah. Menurut
Al-Mawardi,
objek
kajian
fiqh
siyasah
mencakup
kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadhaiyyah), hukum perang (siyasah harbiyah) dan administrasi negara (siyasah idariyah). Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.40 Berkenaan dengan pola hubungan antar manusia menuntut pengaturan siyasah, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu (1) politik perundang-undangan (siyasah dusturiyah) yaitu yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi
suatu
negara;
(2)
politik
luar
negeri
(siyasah
kharijiyyah/dauliyah) yaitu yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain; (3) politik keuangan dan moneter (siyasah maliyah) yaitu yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. 38
A. Jazuli, Fiqih Siyasah…………………..., hlm. 46 M. Iqbal., Fiqih Siyasah………………….,. hlm. 15 40 M. Iqbal., Fiqih Siyasah…………………., hlm. 13 39
32
Berdasarkan pengertian siyasah dusturiyah di atas, di mana pengaturan hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain diatur dalam batas-batas administrasi suatu negara. Karenanya, permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalamnya biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian
dengan
prinsip-prinsip
agama
dan
merupakan
realisasi
kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. 2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya; (2) Persoalan rakyat, status dan hak-haknya; (3) Persoalan bai‟at; (4) Persoalan waliyul ahdi, sumber kekusaan dan kriteria imam; (5) Persoalan perwakilan; (6) Persoalan ahlul halli wal aqdi; (7) Persoalan wuzaroh dan perbandingannya.41 Berkenaan dengan konsep siyasah dusturiyah kaitannya dengan pelaksanaan pemilihan umum kepala Daerah (pilkada) di DKI Jakarta, dibatasi pada konsep imamah, hak dan Persoalan Waliy Al-Ahdi, Sumber Kekuasaan dan kriteria Imam. Lebih lanjut dua konsep tersebut dijelaskan sebagai berikut: a. Imamah, Hak dan Kewajibannya Al-Mawardi menta‟rifkan bahwa Imamah adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Pendapat lain dikemukakan oleh Yusuf Musa dengan mensitir pendapat Ibn Kholdun menjelaskan bahwa khalifah atau imamah adalah yang membawa atau memimpin masyarakat sesuai dengan kehendak agama dalam memenuhi kemaslahatan akhirat dan dunianya yang kembali kepada keakhiratan itu, karenanya hal ihwal keduniaan kembali 41
A. Djazuli, Fiqih Siyasah………………….., hlm. 74
33
seluruhnya menurut Allah untuk kemaslahatan akhirat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nabi Muhammad SAW mempunyai dua fungsi sekaligus dalam menjalankan misi dakwahnya, yaitu menyampaikan risalah dari Allah dan menegakkan peraturan-peraturan duniawi berdasarkan risalah yang dibawanya. Sedangkan imam yang menjalankan tugas kepemimpinan atau kekhilafan tersebut. Kata-kata imam menunjukkan kepada bimbingan yang menuju ke arah kebaikan. Oleh karena itu, seperti yang dikenal Islam, imam adalah seorang khalifah yang mengatur umat, sebagai pengganti dari Rasulullah SAW dalam menegakkan agama dan mengatur dunia dengan agama itu. Dia adalah pemimpin tertinggi daulah Islam yang bersatu.42 Berbicara tentang hak imam, Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, bila mempelajari sejarah, layaknya seperti apa yang terjadi pada Abu Bakar, ternyata ada hak lain yang diperuntukkan untuk imam yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam. Hak-hak imam ini sangat erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu adalah kewajiban rakyat untuk mentaati dan membantu, seperti tersurat dalam QS. An-Nisa 59, yaitu:
“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran), dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada 42
Yusuf al-Qardhawy, Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Pustaka alKautsra, 2003), hlm. 50
34
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”43 Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan kewajiban sebagai focus interest-nya, karena hak itu datang apabila kewajiban telah dilaksanakan dengan baik. Adapun kewajiban-kewajiban seorang imam meski dalam hal ini tidak ada kesepakatan yang pasti dari para ulama dalam hal perinciannya, sebagai contoh akan dikemukakan kewajiban-kewajiban imam menurut Al-Mawardi, yaitu:44 1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh ulama salaf. 2) Mentahfidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum. 3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwa dan hartanya. 4) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan. 5) Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu‟ahid). 6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimmi. 7) Memungut zakat dan shadaqah-shadaqah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu. 8) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya. 9) Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan kepengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orangorang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur. 10) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.
43
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 37 44
35
Apabila kewajiban-kewajiban ini dikaitkan dengan maqoshidu asysyari‟ah, maka tugas dan kewajiban imam tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut: 45 1) Yang dharuri, yaitu yang meliputi hifdzu al-din, hifdzu al-nafs, hifdzu al„aql, hifdzu al-nasl/iridl, dan hifdzu al-maal serta hifdzu al-ummah, dalam arti seluas-luasnya, seperti dalam hifdzu al-maal termasuk di dalam mengusahakan kecukupan sandang, pangan dan papan, disamping menjaga agar jangan terjadi gangguan terhadap kekayaan. 2) Hal-hal yang bersifat haaji, yang mengarah kepada kemudahankemudahan di dalam melaksanakan tugas. 3) Hal-hal yang taksini, yang mengarah kepada terpeliharanya rasa keindahan dan seni dalam batas-batas ajaran Islam. Dengan kata lain, yang terpenting ulil amri harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui kasb al-halal, hak beragama dan lain-lain.
b. Persoalan Waliy Al-Ahdi, Sumber Kekuasaan dan kriteria Imam. Imamah atau pemerintahan dapat terjadi dengan dua cara, yaitu dengan cara pemilihan ahl al-hall wa al-„aqd dan cara lain adalah dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya.46 Dalam buku Fiqh Siyasah A. Djazuli, cara yang kedua adalah cara yang dimaksud dengan waliyul ahdi. Cara ini bisa dilakukan atas dasar: 1) Abu Bakar menunjuk Umar yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimanan atau pemerintahan Umar atas penunjukkan Abu Bakar tersebut. 2) Umar menunjuk menyerahkan pengangkatan khalifah kepada ahlu syura (imam orang sahabat) yang kemudian disetujui atau dibenarkan oleh sahabat yang lain. Jadi, di dalam kasus ini bukan menunjuk seseorang tetapi menyerahkan pengangkatan khalifah kepada sekelompok orang (ahlu syura yang
45 46
Al-Mawardi, Hukum Tata Negara………………………. hlm. 37 Al-Mawardi, Hukum Tata Negara……………..., hlm. 19
36
berwenang). Sedangkan pendapat Qadli Abu Ya‟la yang dikutip oleh A. Djazuli menjelaskan bahwa wilayah al-ahd dapat pula dilaksanakan kepada orang yang mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus ke atas atau garis lurus ke bawah dengan syarat orang yang ditunjuk itu memenuhi persyaratan imam, karena imamah tidaklah terjadi karena semata penunjukkan akan tetapi imamah terjadi karena persetujuan kaum muslimin. Dari keterangan di atas, bahwa anak seorang khalifah bisa saja jadi khalifah dengan syarat memenuhi persyaratan sebagai seorang khalifah serta pengangkatannya disetujui oleh setidak-tidaknya mayoritas ahl al-hall wa al„aqd. Tetapi seseorang yang tidak memiliki hubungan nasab pun dapat menjadi khalifah, apabila dia yang paling memenuhi syarat serta disetujui oleh ahl al-hall wa al-„aqd. Berdasarkan pemenuhan syarat dan mendapatkan persetujuan, maka wilayah al-ahdi ini kembali kepada dua masalah poko yaitu siapa yang harus memiliki atau memegang kekuasaan dan apa syarat-syarat yang harus dimiliki iamam yang memegang kekuasaan tersebut. Perbedaan pendapat para ulama baik ulama terdahulu atau ulama sekarang tidak hanya dalam masalah siapa yang akan memegang kekuasaan saja, untuk masalah syarat-syarat bagi si pemegang kekuasaan ternyata ada para ulama yang memberikan persyaratan yang sangat ketat dan ada pula yang memberi persyaratan yang longgar. Sebagai contoh, Al-Mawardi memberikan tujuh persyaratan sebagai berikut:47 1) Adil dengan segala persyaratannya, yaitu (a) benar tutur katanya, (b) dapat dipercaya, (c) terpelihara dari segala yang haram, (d) menjauhi segala yang dosa dan hal-hal yang meragukan, (e) memegang muru‟ah; yang mengurangi keadilan itu adalah al-fasqu, yang terdiri dari dua hal, yaitu (1) mengikuti syahwat, yang berhubungan dengan anggota badan yaitu melakukan yang haram dan kemungkaran, (2) yang berhubungan dengan syubhat. 2) Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan. 3) Sehat panca inderanya baik pendengaran, penglihatan, dan lisannya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 47
Mawardi, Hukum Tata Negara……………., hlm. 18
37
4) Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan yang dapat mengganggu geraknya. 5) Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan. 6) Kebenaran dan punya tanggung jawab, serta tabah di dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh. 7) Nasab imam itu orang Quraisy atas dasar nash dan ijma. Sedangkan Abu Ya‟la al-Hanbali menyabut empat syarat bagi si pemegang kekuasaan, yaitu: 1) Haruslah orang Quraisy (keturunan Nadlar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudzrikah bin Ilyas bin Mudlar bin Nasar bin Zaad bin adnan). 2) Memiliki syarat-syarat sseorang hakim, yaitu merdeka, baligh, berakal, berilmu dan adil. 3) Mampu memegang kendali di dalam masalah-masalah peperangan, siyasah dan pelaksanaan hukuman. 4) Orang yang paling baik atau utama dalam ilmu dan agama. Namun demikian, Ibn Taimiyah tidak mengharuskan seseorang penguasa memiliki kualitas yang lebih banyak dari seorang saksi yang dapat dipercayai. Tetapi meskipun demikian, Ibn Taimiyah memberikan syarat tambahan yaitu amanah dan memiliki kekuatan. Amanah itu antara lain takut kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah dan tidak takut kepada manusia. Sedangkan kekuatan itu sesuai dengan tugas yang disandangnya. Untuk seorang panglima, kekuatan itu berarti memiliki keberanian, pengalaman berperang, tahu taktik dan strategi perang. Kekuatan dalam memutuskan perkaraadalah memiliki ilmu tentang keadilan yang ditunjukkan oleh al-Kitab dan sunnah, serta mampu melaksanakan hukum. Dalam literatur lain48 dijelaskan bahwa Menurut Islam, tugas pemimpin itu mengatur urusan dunia dan memelihara Agama. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan seorang pemimpin yang tidak beragama dapat memelihara Agama. Karena itu, kriteria pertama menjadi pemimpin haruslah orang yang beriman. Hal inilah yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 144, yaitu.
48
Tersedia online di http://www.waspada.co.id , diakses, tgl. 12 Januari 2013
38
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang kafir menjadi pemimpinmu dengan meninggalkan orang Mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu)?”49 Kriteria kedua bahwa pemimpin haruslah seorang yang mempunyai visi dan program kerja untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Dalam hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan sabda Rasul SAW yang artinya, “Barang siapa yang tidak mementingkan urusan kaum Muslim maka ia bukan dari golongan mereka.” Kriteria ketiga bahwa pemimpin harus seorang yang mampu dalam menjalankan tugasnya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim Nabi bersabda yang artinya, “Apabila suatu perkara kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran.” Kriteria keempat bahwa pemimpin haruslah seorang yang diterima di tengah-tengah warganya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim disebutkan yang artinya, “Sebaik-baik pemimpinmu adalah orang yang kamu cintai dan yang mencintaimu, yang mendoakan kamu dan yang kamu doakan.” Kriteria kelima pemimpin tidak diktator dan takabbur. Dalam Al-Quran banyak disebutkan kisah Firaun dan raja Namrud sebagai pebguasa diktator dan zalim. Mereka memerintah sekehendak hatinya semata-mata untuk kenikmatan sendiri. Perintah mereka tidak boleh dibantah. Siapa yang membantahnya dibunuh atau dihukum berat. Kisah-kisah ini dikemukakan dalam A-Quran sebagai celaan terhadap pemimpin yang zalim. Berdasarkan istilah tersebut, Hasan Al-Banna membaginya dalam tiga kelompok, yaitu: 50 49
Departemen Agama RI., al-Qur‟an dan Terjemahnya. Al-Mawardi, Hukum Tata Negara…………….., hlm. 17
50
39
1) Para ahli fiqh dan para mujtahid yang pendapat-pendapat mereka dijadikan sebagai pegangan dalam mengeluarkan fatwa maupun mengambil suatu keputusan hukum. 2) Orang-orang yang memiliki keahlian dalam urusan-urusan yang bersifat umum. 3) Orang-orang yang memiliki sifat kepemimpinan dan kepeloporan di tengah-tengah masyarakat seperti para pemimpin rumah tangga dan keluarga, pemimpin kabilah atau ketua-ketua kelompok masyarakat. Masih menurutnya, mereka dapat dipilih melalui sistem pemilihan yang terencana dengan dibuat syarat-syarat atau kualifikasi-kualifikasi yang jelas, sehingga orang-orang yang memenuhi persyaratan tersebut bisa dicalonkan dan orang-orang yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak bisa dicalonkan dan dipilih. Al-Mawardi menyebut orang-orang yang memilih khalifah ini dengan ahl al-ikhtiyar harus memenuhi tiga syarat, yaitu: pertama, keadilan yang memenuhi segala persyaratannya; kedua, memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persyaratan-persyaratannya ketiga, memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta tahu tentang kebijakankebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat.51 Dari uraian para ulama tentang ahl al-hall wa al-„aqd tampak hal-hal sebagai berikut: 52 1) Ahl al-hall wa al-„aqd adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai‟at imam. 2) Ahl al-hall wa al-„aqd mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat. 3) Ahl al-hall wa al-„aqd mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadits. 4) Ahl al-hall wa al-„aqd adalah tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya. 5) Ahl al-hall wa al-„aqd mengawasi jalannya pemerintahan. Wewenang nomor 1 dan 2 mirip dengan wewenang MPR, wewenang nomor 3 dan 5 adalah wewenang DPR, dan Wewenang nomor 4 adalah wewenang DPA di Indonesia. 51
Al-Mawardi, Hukum Tata Negara…………….., hlm. 17 Al-Mawardi, Hukum Tata Negara…………….., hlm. 17
52
40
Berdasarkan penjelasan di atas, fiqh siayasah dusturiyah berarti pengaturan hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang dalam batas-batas administrasi suatu negara, atau dengan kata lain yaitu pengaturan tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan. Karenanya, permasalahan di dalam fiqh siayasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalamnya biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian
dengan
prinsip-prinsip
agama
dan
merupakan
realisasi
kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Sama halnya dengan gerakan-gerakan politik yang dilakukan oleh partai-partai politik, termasuk PKS, kajiannya termasuk dalam kajian siyasah dusturiyah. Karena secara perundang-undangan, partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.53 Dalam hal ini, partai politik melalui fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, perumusan dan penyaluran kepentingan serta komunikasi politik yang secara riil akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, merekatkan berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat, mendukung integrasi dan persatuan nasional, mewujudkan keadilan, menegakkan hukum, menghormati hak asasi manusia, serta dapat menjamin terciptanya stabilitas keamanan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan ada empat bagian konsep-konsep dalam siayasah dusturiyah, yaitu konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam 53
Undang-undang RI, No. 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik, hlm. 3
41
suatu negara), legislasi yaitu mengenai proses perumusan undang-undang), dan demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundangundangan negara serta ummah yang menjadi pelaksana undang-undang tersebut.
42
BAB III SEJARAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) A. Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS)54 Secara historis peranan kaum Muslimin dalam perjuangan Indonesia begitu besar dan menentukan, tetapi tidak dapat dipungkiri adanya kenyataan bahwa Islam sering dikesankan sebagai sebuah momok yang kerap membangkitan kecurigaan para penguasa di Indonesia. Dalam pentas politik Orde Lama, Presiden Soeharto telah membuka peluang demokrasi bagi perjuangan Islam di Indonesia. Namun, pada tahun 1959, dengan dekritnya, Soekarno menutup kembali peluang tersebut dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin yang pada hakikatnya adalah sebuah bentuk diktatorisme. Akibatnya, setahun kemudian, Masyumi sebagai partai umat Islam terbesar pada saat itu secara inkonstitusional dibubarkan. Lebih dari itu, dalam pentas politik Orde baru, Soeharto justru mengembangkan sikap apriori terhadap umat Islam. Pemerintah Orde baru selalu menebar semangat kecurigaan dan kebencian dengan apa yang disebut sebagai „ekstern kanan‟ dan kemudian memunculkan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Upaya-upaya untuk mengeliminasi peran umat Islam pun dilakukan dengan sistematis melalui penyederhanaan partai dan penetapan asas tunggal. Sementara itu, permohonan untuk merehabilitasi Masyumi tidak pernah berhasil dilakukan. Selanjutnya, tekanan-tekanan umat Islam, khususnya kebebasan berpendapat dan berekspresi keyakinan secara sempurna selalu dibungkam. Apalagi
setelah
dunia
perguruan
tinggi
terkena
pula
oleh
imbas
otoritarianisme pemerintah dengan diterapkannya konsep NKK/BKK, para aktivis intelektual Muslim semakin merasakan sempitnya ruang gerak kebebasan bagi dakwah dalam menebar kebenaran dan kebaikan di Indonesia. Namun demikian, justru dengan adanya kebijakan seperti itu, para aktivis 54
Nashir Fahmi, Menegakkan Syari‟at Islam ala Partai Keadilan Sejahtera (PKS),( Solo: Era Intermedia, 2006), hlm. 103
43
pergerakan yang pada awalnya bergerak dari kampus ke kampus, pada perkembangan berikutnya melebarkan sayap pergerakannya di luar kampus. 1. Munculnya Fenomena Gerakan Dakwah Keberadaan Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial politik era Orde Baru dan situasi dunia Islam pada umumnya. Seperti telah difahami sebelumnya, pada era itu, rezim Soeharto sangat represif dengan kebijakan deideologisasi dan depolitisasinya. Umat Islam adalah kelompok besar yang mendapatkan tekanan latrar biasa. Menghadapi kenyataan itu, umumnya, organisasi Islam cenderung akomodatif, meski hal itu dilakukan dengan setengah hati. Di lain pihak, pada akhir tahun 1970-an, atau bertepatan waktunya menjelang masuknya abad 15 H, di negeri-negeri Muslim berkumandang isu kebangkitan Islam. Revolusi Iran, terlepas dari permasalahan aliran di dalamnya, sering dijadikan petunjuk penting kebangkitan itu. Pengaruhnya memang cukup besar. Hal ini membuktikan bahwa negeri-negeri Islam mampu bangkit dari keterpurukan, khususnya yang berkaitan dengan dominasi Barat. Dan kelompok yang siap untuk menyambut isu kebangkitan Islam itu adalah kalangan muda, khususnya yang berbasis di kampus-kampus. Maka pada awal tahun 1980-an, gerakan-gerakan keislaman yang mengambil masjid-masjid sebagai basis operasional dan strukturalnya, terutama masjid kampus, mulai bersemi. Gerakan dakwah ini merebak dari tahun ke tahun mewarnai suasana keislaman di kampus-kampus dan masyarakat umum, bahkan menjalar pula ke kalangan pelajar dan mahasiswa di luar negeri, baik di Eropa, Amerika maupun Timur Tengah. Gejolaknya muncul dalam pemikiran keislaman dalam berbagai bidang dan juga praktikpraktik pengamalan sehari-hari. Hingga akhirnya gejala dakwah semakin membesar dan mengental terutama di kalangan pemuda mahasiswa dan akademisi. Di antara gerakan dakwah itu adalah munculnya aktivitas yang sering kali dilakukan dengan cara melakukan pembinaan (tarbiyyah) secara intensif kepada umat secara keseluruhan dengan memberikan kesadaran dan
44
pencerahan pada mereka tentang hakikat kesempumaan Islam. Di kancah masyarakat mereka berupaya membangun ruh keislaman melalui tabligh, seminar, aktivitas sosial, ekonomi dan pendidikan. Sementara dalam bidang politik, mereka mencoba menyadarkan masyarakat Muslim, khususnya kalangan pemuda dan masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap masa depan lndonesia. Karena aktivitas pembinaan yang terus berkelanjutan secara intensif, kelompok ini kemudian sering disebut dengan kelompok tarbiyyah. Dalam hal ini, seorang Murabbi (Pembina) harus sadar bahwa dalam membina para mutarabbi (anak binaan/anak didik) berurusan dengan fitrah manusia secara keseluruhan. Sehingga tarbiyyah Islamiyah adalah proses manpersiapkan manusia sholeh yang seimbang dalam potensi, tujuan, ucapan dan tindakan. Dalam pendekatannya, hal yang sering kali dilakukan adalah pendekatan pada aspek intelektual, emosional, spiritual dan fisik, di mana setiap peserta tarbiyyah diperkenalkan dengan materi-materi dasar keislaman seperti ma'rifatullah, ma'rifaturrasul, ma'na syahadat, al-wala wa al-bara', ghazwul fikri, dan materi-materi lainnya. Dari sumber akademis, tidak begitu jelas tentang siapa yang pertama kali memunculkan gerakan ini. Tapi, kalau ditilik secara seksama, pemikiranpemikiran kelompok tarbiyyah tampak amat dipengaruhi oleh pemikiran Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan Islam internasional yang didirikan oleh Hasan Al-Banna pada tahun 1928 di Mesir. Hal ini terlihat dari paradigma tokoh-tokoh sentral kelompok ini seperti Rahmat Abdullah, Ihsan Tanjung, Abu Ridha, Hidayat Nurwahid, Anis Matta dan lain-lain. Selain itu, bukubuku rujukan yang digunakan dalam setiap aktivitas tarbiyyahnya adalah buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, seperti Hasan Al-Banna, Said Hawwa, Sayyid Qutub, Yusuf Qaradhawi, dan lain-lain. Bahkan salah satu buku terpenting lkhwanul Muslimin yaitu Majmu'atur Rasail, secara tidak langsung diterjemahkan oleh tokoh kelompok ini meski hal tersebut bukan merupakan indikasi utama.
45
2. Tahapan Strategi Gerakan Dakwah Sebagaimana Hasan Al-Banna yang berpandangan bahwa Islam pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam bernegara secara khusus dan politik secara umum, maka tujuan kelompok tarbiyyah dalam proyek dakwah jangka panjangnya adalah membangun sebuah kehidupan yang Islami. Dengan kata lain, mewujudkan Negara dan bangsa Indonesia yang adil dan sejahtera dan diridhai Allah SWT. Itulah sebabnya, pada perkembangan selanjutnya, isu dan gerak aktivitas yang seringkali diusung adalah gerak dakwah amar ma'ruf nahyi munkar. 3. Gerakan Dakwah dalam Pentas Politik Secara umum, di kalangan kaum Muslimin, terutama di kalangan aktivis pergerakan dakwah, muncul kesadaran bahwa kehidupan kontemporer mereka menuntut pembaharuan orientasi di bidang gerakan dakwah. Pembaharuan orientasi itu meliputi arah dan model dakwah yang sesuai dengan tuntutan dan problem masyarakat kontemporer, serta sesuai dengan tantangan kontemporer yang dihadapi. Di samping itu, gerakan dakwah tetap dituntut untuk senantiasa melakukan perbaikan pada seluruh bidang kemasyarakatan yang semakin mengalami pembusukan, serta memelihara kelangsungan dakwah di kalangan masyarakat Muslim yang berwujud pada perbaikan, amar ma'ruf nahyi munkar, dan penegakkan sistem Islam dalam seluruh bidang kehidupan. Maka orientasi dakwah selanjutnya menuntut keberanian kaum pergerakan Muslimin untuk memasuki wilayah politik (siyasah), yaitu sebuah wilayah publik yang sampai saat ini kurang dijamah oleh gerakan dakwah. Senin 26 Rabiul Awal l4l9 H bertepatan dengan 20 Juli 1998, partai Keadilan (PK) didirikan di Jakarta Tepat pada hari Minggu, 15 Rabiuts Tsaniyah 1419 H atau 9 Agustus 1998, para aktivis dakwah yang tergabung dalam kelompok tarbiyyah sepakat mengukuhkan dan mendeklarasikan sebuah partai politik yang diberi nama Partai Keadilan (PK). Pada awal kemunculannya, keikutsertaan para aktivis dakwah dalam politik dengan bendera PK sering dicurigai sebagai kelompok radikal yang
46
kolot dan tidak kenal kompromi. Tapi seiring berjalannya waktu, kecurigaan dan tudingan itu berangsur-angsur hilang. Hingga pada akhimya, pergerakan dan pemikiran dakwah kelompok ini disambut oleh kalangan muda terpelajar dan dengan cepat menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Melalui pola pembinaan (tarbiyyah), perlahan tapi pasti, masyarakat kembali menemukan jati diri keislaman mereka. Artinya, kesadaran masyarakat terhadap kehidupan Islami berdampak pada penerimaan dan dukungan mereka terhadap PK. Sebab, dukungan dan simpati yang diberikan mereka disadari oleh alasan pada umumnya para aktivis dakwah dikenal mempunyai kepribadian yang sholeh, pintar, berprestasi dalam semua bidang, menunjukkan nilai yang bagus, serta aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi. Dengan persiapan yang cukup singkat, tidak genap setahun untuk mensosialisasikan gerakan dakwah dalam wujud partai Politik kepada masyarakat bersama dengan 47 Partai Politik lainnya, akhirnya PK mengikuti ajang pemilihan umum pada tanggal 7 Juni 1999. Dalam pemilihan umum yang pertama perolehan PK tidak memenuhi ketentuan electoral threshold, walaupun masuk ke dalam sepuluh besar dari 48 partai Politik peserta pemilu 1999. Partai Keadilan hanya memperoleh total suara 1.436.563 yang setara dengan 6 kursi DPR RI, 26 kursi di DPRD I, dan l5 kursi di DPRD II, atau setara dengan 1,2 %. Sedangkan syarat untuk mengikuti pemilu berikutnya yaitu pada tahun 2004, minimal harus memperoleh suara 2%. Karena minimnya perolehan suara Partai Keadilan pada pemilihan umum 1999 yang tidak mencapai 3 %, sebagai syarat minimal agar dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya pada tahun 2004, para tokoh Partai Keadilan kemudian merumuskan wadah politik baru bernama Partai Keadilan Sejahtera yang kita kenal sekarang dengan PKS. 17 April 2003, mereka kemudian memberikan rekomendesi berupa penggabungan Partai Keadilan dengan Partai Keadilan Sejahtera pada Musyawarah Nasional Istimewa PK. Akhirnya, Ahad 20 April 2003, bertempat di lapangan parkir Senayan Jakarta dideklarasikanlah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
47
B. Karakteristik Gerakan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)55 Terdapat perbedaan antara PKS dengan Partai Politik Islam lainnya. Meski memiliki persamaan, yaitu Islam, untuk menghindari kamuflase politik dalam rangka menarik simpati atau emosi massa Islam, PKS memaknai asas Islam tersebut dalam karakteristik berikut. 1. Moralis. Artinya, PKS berupaya menampilkan sisi moralitas yang bersumber pada nilai-nilai Islam sebagai basis serta keteladanan, tonggak dalam program dan aktivitas yang digulirkan. 2. Profesional. Artinya, keprofesionalan sebuah partai dapat dilihat dari akrivitasnya yang berkesinambungan. yakni tidak hanya menjelang dan saat pemilu saja. Selain itu, juga dapat dilihat dari program kerjanya yang strategis dan berjangka panjang, serta didukung sarana yang memadai untuk menjalankan progam tersebut. 3. Patriotik. Artinya, PKS sadar bahwa kehidupan partai adalah kehidupan perjuangan dan sarana untuk bekerja menuju kebaikan, bukan sebuah badan legitimasi kebaikan itu sendiri. 4. Moderat. Artinya, sikap moderat adalah refleksi dari pandangan yang menggambarkan jalan tengah, sehingga dalam menghadapi persoalan penting akan tetap menonjolkan sikap adil dan seimbang. 5. Demokratis. Artinya, PKS mendukung tegaknya demokrasi. Karena dengan demokrasi, amar ma'ruf nahyi munkar dapat lebih leluasa dilakukan. Selain itu, dengan demokrasi, kebebasan mengemukakan pendapat
yang
dijunjung
tinggi
dalam
Islam
lebih
terjamin
pelaksanaannya. Disadari atau tidak, bahwa salah satu substansi demokrasi adalah bentuk partisipasi rakyat dalam menyelenggarakan kekuasaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syura 6. Reformis. Artinya, PKS akan selalu menempatkan posisinya sebagai partai reformis, yaitu membawa misi penyelamatan manusia dari kehancuran dan mengantarkannya pada keadaan yang lebih baik, serta konsisten menjauhi segala karakter dan sifat-sifat yang menimbulkan kerusakan. 55
Fahmi, Menegakkan……………………., hlm. 121
48
7. Independen. Artinya, PKS memiliki semangat kemandirian dalam membaca persoalan dan kemudian merumuskan sikap telah menjadi komitmen yang menandai seluruh proses pengambilan keputusan. Kepercayaan pada Islam sebagai referensi dan kekuatan kolektif anggota PKS merupakan modal utama dalam bersikap. C. Prinsip-prinsip Kebijakan dalam Gerekan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)56 Dalam menyusun pandangan dan kebijaksanaan partai untuk menyikapi berbagai isu dan persoalan yang terus berkembang, terdapat beberapa prinsip pokok yang menjadi pijakan utama dari keseluruhan cara pandang PKS dalam bersikap. 1.
Asy-syumuliyah (komprehensif). Yaitu, kebijakan selalu dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, perspektif dan menyinkronkan satu aspek dengan aspek yang lain. PKS tidak memilah-milah dalam menyikapi suatu persoalan, tetapi akan berusaha menyoroti berbagai persoalan mulai dari persoalan sosial, HAM, keamanan, politik, ekonomi, hukum sampai masalah luar negeri.
2. Al-ishlah (reformasi). Yaitu kebijakan yang berorientasi pada perbaikan individu, masyarakat ataupun berkaitan dengan perbaikan pemerintahan dan Negara dalam rangka untuk menegakkan syari'at dan daulah-Nya yang berdasarkan pada prinsip amar ma' ruf nahyi munkar. 3.
Asy-syari'ah (konstitusional). Yaitu, dalam mengambil kebijakan selalu mempertimbangkan aspek kefleksibelan dan legalitas formal yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, sehingga semua peraturan yang ada dalam al-quran menjadi dasar konstitusi bagi seluruh kebijakan, program dan perilaku politik.
4.
Al-wasath (moderat). Yaitu, bersikap adil dan seimbang dalam menghadapi berbagai persoalan, tetapi tetap berada dalam posisi pertengahan yang sejalan dengan watak masyarakat Muslim (ummatan 56
Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP-PKS), Sikap Kami (Kumpulan Sikap Dakwah Politik PKS Periode 2000-2005)
49
wasathan) dan selalu menyeru kepada kemudahan selama tidak bertentangan dengan nilai kebenaran lslam. 5.
Al-istiqomah (konsisten). Yaitu, kebijakan, program dan langkah-langkah operasional partai harus taat asas, konsisten dan berkesinambungan.
6.
An-numuww wal istimrar (kebijakan yang selalu berkembang dan berkesinambungan). Yaitu, program dan langkah-langkah operasionalnya harus tetap concern kepada pengembangan potensi SDM hingga mampu melakukan akselerasi mobilisasi vertical dan horizontal.
7.
At-tadaruj wa tawazun (bertahap dan seimbang). Yaitu, kiprah partai, baik individu fungsionaris dan pendukungnya ataupun kolektif lekat dengan kebertahapan dan keseimbangan sesuai dengan sunnatullah yang berlaku.
8.
Taqdimu al-awlawiyat wal mashlahah al-'ammah (mengutamakan skala prioritas dan kepentingan umum). Yaitu, kebijakan, program dan langkahlangkah operasionalnya didasarkan pada visi dan misi partai sehingga dapat melahirkan efisiensi dan efektifitas gerakan. Karena, gerak politik harus dapat mengedepankan prinsip kemaslahatan umat di mana kepentingan umat harus diletakkan di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
9.
Al-mustaqbaliyyah (orientasi masa depan). Yaitu, kebijakan dan program selalu dikaitkan dengan dimensi waktu, yakni masa lalu sebagai pelajaran, kini sebagai realitas, dan hari yang akan datang sebagai harapan, sehingga melahirkan sikap optimis dan penuh perhitungan.
10. Al-'alamiyah (globalisasi). Yaitu, kebijakan yang diambil dan program yang dicanangkan selaras dengan kebijakan dakwah yang bersifat mendunia, tunduk pada sunnah ad-da'wah dengan tidak melikuidasi persoalan khas yang dihadapi di masing-masing wilayah. Prinsip-prinsip kebijakan dalam gerakan politik PKS tersebut senantiasa dijadikan rujukan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan praktis dan taktis partai, baik dalam skala nasional maupun internasional, sehingga dengan
50
prinsip-prinsip tersebut dapat difahami kearah mana pemikiran dan gerakan PKS dibangun. D. Profil Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta 1. Pengurus DPW PKS DKI Jakarta a. Visi Visi Umum : "sebagai partai da‟wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa”. Visi Khusus : ”partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani”. b. Misi Terdapat tujuh misi dari Partai Keadilan Sejahtera yakni : Pertama, menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir; Kedua, mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi; Ketiga, membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat; Keempat, membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya; Kelima, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam; Keenam, secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi; Ketujuh, ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.
51
Dalam anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera, bab III pasal 8 mengenai keanggotaan dijelaskan siapa saja yang berhak menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut : 1) Warga negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan 2) Berusia tujuh belas tahun ke atas, atau sudah menikah 3) Berkelakuan baik 4) Setuju dengan tujuan-tujaun partai 5) Mengajukan permohonan menjadi anggota partai kepada sekretariat pusat melalui DPD (Dewan Pimpinan Daerah) 6) Melaksanakan dan disiplin dengan kewajiban-kewajiban keanggotaan 7) Mengucapkan ikrar kesetiaan pada prinsip-prinsip dan disiplin partai Jenjang Keanggotaan PKS JENIS KEANGGOTAAN
PENGERTIAN
Anggota Pemula
Mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) setelah lulus mengikuti training orientasi partai I (satu).
Anggota Muda
Mereka yang terdaftar dalam keaggotaan partai yang dikeluarkan oleh dewan pimpinan cabang (DPC) dan telah lulus pelatihaan kepartaian tingkat dasar satu.
Anggota Madya
Mereka yang terdaftar dalam keaggotaan partai yang dikeluarkan oleh dewan pimpinan cabang (DPC) dan telah lulus pelatihaan kepartaian tingkat dasar dua.
Anggota Dewasa
Mereka yang terdaftar dalam keaggotaan partai yang dikeluarkan oleh dewan pimpinan cabang (DPC) dan telah lulus pelatihaan kepartaian
52
tingkat lanjutan Anggota Ahli
Mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh dewan pimpinan pusat (DPP) dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat tinggi.
Anggota Purna
Mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh dewan pimpinan pusat (DPP) dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli.
Anggota Kehormatan
Mereka yang berjasa dalam perjuaangan partai dan dikukuhkan oleh Majelis Pertimbangan Partai.
Jenjang keanggotaan ini merupakan jenjang kaderisasi para aktivis Partai Keadilan Sejahtera. Jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka jenjang keanggotaannya pun berubah. Susunan Pengurus DPW PKS DKI Jakarta periode 2010 – 2015 ditetapkan melalui sidang paripurna musyawarah wilayah (muswil) yang dilakukan secara musyawarah mufakat yang diadakan di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Minggu 17 Oktober 2010. Adapun Susunan lengkapnya kepengurusan DPW PKS DKI Jakarta Periode 2010-2015 adalah sebagai berikut :57 a. Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Ketua
: Ir. Triwisaksana, MSc.
Sekretaris
: Igo Ilham, SST
Ketua Komisi Legislasi, Organisasi, dan Kewilayahan
: Wasito Al Wasith, S.Ag
Ketua Komisi Pembinaan Kader dan Perempuan
: Ir. Eko Ihsanto, MSc.
Ketua Komisi Kebijakan Publik 57
Sumber: Tim Kesekretariatan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Parta Keadilan Sejahtera DKI Jakarta
53
dan Kajian Strategis
: Nurmansjah Lubis, SE, Ak, MM
b. Dewan Syariah Wilayah (DSW) Ketua
: Abdurrahman Suhaemi, MA
Sekretaris
: Ahmad Yani, BA
Ketua Lajnah Hisbah dan Disiplin Syar‟i
: Abdullah Qomarudin, Lc.
Ketua Lajnah Arbitrase
: Mahbub, Lc.
Ketua Lajnah Sumber Daya Insani
: Ahmad Adnan, Lc.
Lajnah Kerjasama Keummatan
: Syu‟aib Zainal, Lc.
c. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Ketua Umum
: Selamat Nurdin, S.Sos, MM
Wakil Ketua Umum
: Ahmad Zairofi, Lc
Sekretaris Umum
: Tubagus Arif, S.Ag
Bendahara Umum
: Drs. Nasrullah HN
Sek. Biro Humas dan Media
: Ikhsan Fadilla, ST, MM
Sek. Biro Perencanaan
: Arif Priambodo, S.Psi, MM
Ka. Bid. Kaderisasi
: Tolhah Nuhin, Lc.
Ka. Bid. Pembangunan Keummatan
: Hidayat Rohim
Ka. Bid. Kebijakan Publik
: Rois Hadayana, SH
Ka. Bid. Kepanduan dan Olah Raga
: Zainal Hasyim
Ka. Bid. Generasi Muda dan Profesi
: Fitra Arsil, SH, MH
Ka. Bid. Perempuan
: Dra. Iceu Hernawati
Ka. Bid. Peng, Ekonomi dan Kewirausahaan
: Adi Susilo, MM.
Ka. Bid. Kelembagaan Sosial
: Israyani, SP
Kantor DPW PKS Jakarta berada di Jalan R. Soeprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berbeda dengan kantor sebelumnya di jalan Kramat Kwitang Raya yang masih mengontrak, kantor baru ini sudah menjadi milik sendiri. Hal ini merupakan cerminan pusat pemerintahan yang harus lebih baik dari wilayah lain di Indonesia.
54
2. Data perolehan suara PKS 3 kali pemilu di DKI Jakarta Dari hasil penghituangan suara untuk DPRD DKI yang memperebutkan 75 kursi, pada pemilu tahun 1999 Partai Keadilan Sejahtera telah mendapatkan 24 persen dari total suara, dengan perolehan sebanyak 18 kursi. Menyusul di tempat kedua, Partai Demokrat yang mendapatkan 16 kursi dengan persentase 21,33 persen suara. Di tempat ketiga, PDI Perjuangan mendapatkan 10 kursi dengan persentase 13,33 persen. Adapun Partai Golkar dan PPP, masing-masing memperoleh 7 kursi dengan persentase 9,33 persen. Sedangkan di urutan kelima, PAN memproleh
enam
kursi
dengan
persentase
suara
sebesar
8
persen. Selanjutnya, Partai Damai Sejahtera memperoleh 4 kursi dengan persentase 5,33 persen. Menyusul Partai Bintang Reformasi, yang mendapatkan 3 kursi dengan 4 persen suara. Pada pemilu tahun 2004, PKS merupakan partai kedua terbanyak setelah partai Demokrat dalam meraih kursi DPRD. Dari 94 kursi DPRD DKI, Demokrat meraih 32 kursi, PKS 18 kursi, PDIP 11 kursi, Golkar 7 kursi, PPP 7 kursi, Gerindra 6 kursi, PAN 4 kursi, PDS 4 kursi, Hanura 4 kursi, dan PKB 1 kursi. Sedangkan syarat partai bisa mengusung calon dalam Pilkada DKI adalah memiliki minimal 15 kursi. Dengan demikian hanya partai Demokrat dan PKS yang bisa mengusung pasangan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Sedangkan pada pemilu tahun 2009 di DKI Jakarta, yang menjadi barometer politik nasional, suara PKS menurun. Hal lini bisa dibandingkan dari hasil pemilu 2004, di mana PKS mendapatkan 18 kursi (24 persen) dari 75 kursi DPRD DKI Jakarta. Sedangkan pada pemilu 2009, PKS mendapatkan 18 kursi dari 94 kursi DPRD. Artinya jumlah perolehan kursi di DKI antara tahun 2004 dengan 2009, tidak berubah atau jumlah kursi PKS tetap. Ini hanya menggambarkan para pemilih di Jakarta, yang kritis, sudah dapat membaca arah PKS, yang tidak seperti yang diharapkan mereka, ketika awal berdiri. PKS perlahan-lahan mengalami transformasi
55
politik, dan menuju partai terbuka dengan visi "Keindonesiaan", yang cenderung menjadi sekuler. Perubahan itu, mulai terjadi ketika berlangsung Munas di Bali, yang akan menjadikan PKS menjadi sebuah partai yang terbuka. Tetapi, waktu itu gagal, karena sebagian anggota majelis syuro, menolak gagasan partai terbuka. Langkah-langkah yang ingin diwujudkan menjadikan PKS sebagai partai terbuka, hanya bagian dari kecenderungan para pemimpin elite PKS, yang sudah sangat terobsesi dengan kekuasaan. 3. Jumlah Anggota DPRD dari PKS dalam 3 kali pemilu Sebaga sebuah partai politik yang berusaha meraih dukungan masyarakat pemilih dan memperjuangkan aspirasinya di parlemen, tentu saja PKS (dan di era sebelumnya melalui PK) mengalami jatuh bangun dalam kancah perpolitikan nasional. Hal yang sama tentu juga terjadi di Jakarta yang menjadi barometer politik nasional. Sejak Pemilu pertama yang diikuti yaitu tahun 1999, PKS yang masih bernama PK sudah berhasil menempatkan wakilnya di DPRD DKI Jakarta dan membentuk fraksi sendiri dengan 4 orang anggota. Jika dihitung dari pengalaman sebagai fraksi yang bekerja penuh dalam satu periode, berarti sudah tiga periode Fraksi PKS menjalankan misi memperjuangkan aspirasi warga Jakarta selama 5 tahun yaitu periode 1999-2004, periode 2004-2009 dan periode 2009-2014. Selama tiga periode itu pula banyak hal yang sudah diperjuangkan fraksi PKS bagi warga Jakarta dan pembangunan Jakarta yang lebih, tanpa atau dengan posisi strategis yang dipegang anggota Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta. Masyarakat juga sudah merasakan keberadaan dan manfaat dari kiprah Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Perjuangan gigih di DPRD DKI Jakarta yang didukung aksi-aksi nyata para kadernya di masyarakat, menghantarkan PKS meraih dukungan publik dengan meraih suara terbanyak di Jakarta pada Pemilu 2004 dengan 18 kursi. Pemilu 2009 PKS Jakarta juga meraih 18 kursi meskipun dari persentase raihan suara mengalami penurunan. Pada Pemilu 2014, raihan
56
suara PKS di Jakarta meraih 11 kursi DPRD. Selengkapnya, berikut adalah perolehan suara Parpol di DKI Jakarta pada masing-masing Daerah Pemilihan: Tabel 1 Jumlah Kursi di DPRD DKI Jakarta 2004-2009 No
Partai Politik
Jumlah
Persentase
Kursi
1
DEMOKRAT
32
34,04
2
PKS
18
19,15
3
PDIP
11
11,70
4
GOLKAR
7
7,45
5
PPP
7
7,45
6
GERINDRA
6
6,38
7
PAN
4
4,26
8
PDS
4
4,26
9
HANURA
4
4,26
10
PKB
1
1,06
TOTAL
94
Pada periode 2004-2009, sebagai partai pemenang Pemilu di Jakarta dan peraih kursi terbanyak di DPRD, PKS semakin memperkuat peran dan posisinya dalam memperjuangkan kepentingan warga Jakarta dan mewujudkan Jakarta yang lebih baik. Perjuangan ini dilakukan melalui para anggota di fraksi maupun di posisi-posisi strategis KomisiKomisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Anggota FPKS yang menjadi Walil ketua Komisi D menginisiasi pembentukan Kaukus Lingkungan yang melibatkan LSM dan akademisi di bidang lingkungan untuk mendorong perbaikan lingkungan di Jakarta khususnya polusi udara. Fraksi PKS melalui kaukus ini berhasil mendorong lahirnya Perda No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Perda ini kemudian terkenal denga Perda rokok karena berhasil memasukan
57
pengaturan tentang kawasan bebas asap rokok di ruang publik. Perda ini juga "memaksa" Pemda DKI melakukan upaya-upaya untuk mengurangi polusi dari asap kendaraan bermotor diantaranya melalui Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Pada pemilu 2009, PKS memperoleh suara sebanyak 8.206.955 suara atau 7,9 persen dan mendapat 57 kursi di DPR (10 persen). Sedangkan perolehan kursi di DPRD DKI Periode 2009-2014 sebagai berikut: Table 2 Jumlah Kursi di DPRD DKI Jakarta 2009-2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Partai Politik PDIP GERINDRA PKS DEMOKRAT HANURA PPP GOLKAR PKB Nasional Demokrat PAN TOTAL
Jumlah Kursi 28 15 11 10 10 10 9 6 5 2 106
Persentase 26,42 14,15 10,38 9,43 9,43 9,43 8,49 5,66 4,72 1,89 100
Dengan suara tersebut menjadikan PKS Salah satu partai yang dominan di DPRD DKI Jakarta 2009-2014. Dengan berbekal suara tersebut menjadi salah satu pertimbangan mengusung calon pada Pemilukada DKI 2012 dengan mencalonkan Hidayat Nur Wahid menjadi Gubernur DKI. "Kita berhasil mempertahankan suara kita saat Pemilukada, kader-kader sudah maksimal bekerja, tapi namanya politik ya sangat dinamis, partai yang besar bisa menurun, kami ucapkan selamat kepada PDI Perjuangan DKI Jakarta," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI ini. PKS juga digempur isu korupsi dengan ditangkapnya mantan Presiden PKS Luthfi Hasa Ishaaq. Peran PKS di DPRD DKI juga semu. Mereka
58
lebih condong diam melihat karut marutnya Jakarta akibat banjir dan macet. 4. Prolehan suara pilgub untuk PKS dua kali pilkada Berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada tanggal 20 Juli 2012 Hasil pemilukada DKI Jakarta putaran pertama dan hasil pemilukada DKI Jakarta putaran 2 diumumkan pada Sabtu, 29 September 2012. Berikut perolehan suara Pemilihan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta Putaran pertama dan putaran kedua. No
3
1
4
5
Putaran 1
Calon Gubernur-Wakil Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama
Pemilih PDIP dan Gerindra
Fauzi Bowo dan Nachrowi
PD, PAN, Hanura, PKB,
Ramli
PBB, PMB, dan PKNU
Hidayat Nur Wahid dan Didik J. Rachbini Faisal Batubara dan Biem Triani Benjamin
Putaran 2
Partai Politik
1.847.157
%
Pemilih
%
42,60%
2.472.130
53,82%
2.120.815
46,18%
1.476.648
34,05%
PKS
508.113
11,72%
Independen
215.935
4,98%
202.643
4,67%
85.990
1,98%
Golkar, PPP, PDS, PP,
6
Alex Noerdin dan Nono Sampono
PKPB, PKDI, Republika, PPIB, Partai Buruh, PPNUI, PNI Marhaenisme
2
Hendardji Soepandji dan Ahmad Riza Patria
Independen
Jumlah suara sah
4.336.486
Jumlah suara tidak sah
93.047
Golput
2.555.207
Jumlah seluruh suara
4.429.533
Jumlah Total DPT
6.962.348
4.592.945
36,60%
2.349.657
100%
6.996.951
Dalam Pemilukada Gubenur dimenangkan oleh Joko WidodoBasuki. Pasangan ini mengalahkan pasangan incumbent dengan perolehan suara 53.82% sedangakan Fauzi-Nara mendapatkan 46.18% suara. Dalam
100%
59
pemilukada ini bisa dilihat bahwa dukungan dari banyak partai bukan menjadi suatu jaminan akan memenangkan pilkada tetapi dalam pilkadaa ini sosok sangat mempengaruhi pemilih DKI Jakarta.
60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 1. Strategi Pemenangan PKS dalam Pemilihan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta Tahun 2012 Membicarakan percaturan pilkada Jakarta tidak bisa lepas dari membicarakan peta elemen kekuatan politik di Jakarta. Salah satu elemen politik yang cukup dominan yang akan bertarung adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS merupakan partai kedua terbanyak setelah partai Demokrat dalam meraih kursi DPRD. Dari 94 kursi DPRD DKI, Demokrat meraih 32 kursi, PKS 18 kursi, PDIP 11 kursi, Golkar 7 kursi, PPP 7 kursi, Gerindra 6 kursi, PAN 4 kursi, PDS 4 kursi, Hanura 4 kursi, dan PKB 1 kursi. Sedangkan syarat partai bisa mengusung calon dalam Pilkada DKI adalah memiliki minimal 15 kursi. Dengan demikian hanya partai Demokrat dan PKS yang bisa mengusung pasangan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Bagaimana sistem penentuan calon gubernur dan calon wakil gubernur oleh PKS serta bagaimana strategi pemenangan yang dilakukan oleh PKS. Tujuan keikutsertaan PKS dalam Pilkada adalah untuk menegakkan prinsip ishlahunafs (perbaikan individu) dan ishlahulmujtama‟ (perbaikan masyarakat). Dengan demikian, maka nilai-nilai Islam yang universal akan tegak di masyarakat, bangsa dan negara. Adapun yang melatar belakangi PKS maju pada pilkada di DKI Jakarta pada tahun 2007 yaitu modal kemenangan PKS di Jakarta dimana PKS menjadi partai pemenang ke-3. Disamping itu PKS menduduki DPRD sebanyak 24 kursi dari 75 kursi, sedangkan ketentuan minimal mengusung calon sebanyak 20%, berarti PKS telah melampaui ketentuan tersebut sehingga PKS mengajukan calon gubernur dan calon wakil gubernur tanpa
61
dukungan dari partai lain. Menurut Arif Priambodo, saat itu PKS merupakan partai yang bergengsi.58 Berbekal pada pengalaman tersebut, maka pada tanggal 26 Maret 2007 dideklarasikan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta bulan Agustus 2007. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dari PKS untuk masa jabatan 2007-2012 adalah Komisaris Jendral Pol Drs. H. Adang Daradjatun dan H. Dani Anwar. Adang Daradjatun adalah Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), sedangkan Dani Anwar saat ini menjabat Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta. Faktor lain yang mendasari PKS maju dengan mengusung calon juga didasarkan hasil survey, bahwa PKS bisa memperoleh suara 85% dari suara pemilih. Sedangkan untuk pemilikada DKI Jakarta tahun 2012 adalah pengalaman dari pemilihan-pemilihan sebelumnya. Kekalahan tipis Adang Daradjatun pada Pilgub DKI Jakarta 2007 lalu, memotivasi PKS untuk memenangi kontestasi tahun ini. Pada awalnya PKS mengusung Triwisaksana alias Bang Sani, PKS yakin mendapat suara terbanyak dalam pemungutan suara pada Pemilukada DKI Jakarta yang dilaksanakan pada bulan Juli 2012. Keyakinan ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin. Berkaca pada hasil tipis perolehan suara dengan Fauzi Bowo lima tahun lalu, PKS meyakini akan menguasai Jakarta. "Kita punya mesin politik kuat, kawan dan lawan mengakui jika ingin menang harus berkoalisi dengan PKS. Partai dengan jaringan yang terbukti kokoh," kata Nurdin dalam pidato sambutannya di acara 'Deklarasi Jaringan Dukung Bang Sani' di Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta, Minggu (4/3/2012).59 Prosedur penentuan atau penetapan Cagub/Cawagub DKI Jakarta yang diusung PKS pada pemilukada yaitu dengan mempertimbangkan adanya kader yang terbaik yang telah memberikan kontribusi untuk kemajuan partai. Namun demikian, PKS juga membuka diri untuk kandidat dari luar parta 58 59
Wawancara pribadi dengan Arif Priambodo, S. Psi, MM tanggal 24 Mei 2015 http://health.detik.com/read/2012/03/04/105329/1857324/10/
62
dengan pertimbangan dapat saling melengkapi dan sudah barang tentu yang memiliki kesamaan pemikiran atau platform dengan PKS. Kriteria yang buat sebagai penetapan Cagub/Cawagub DKI Jakarta yang diusung PKS pada pemilukada mengacu kepada pedoman pemilihan langsung
kepala
daerah
propinsi,
kabupaten
dan
kota
BAB
III
PERSYARATAN CALON KEPALA/WAKIL KEPALA DAERAH sebagai berikut: 60 Pasal 1 Syarat Umum 1) Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu (pasal 59 ayat 1 dan 2, UU no 32). 2) Menyerahkan surat pencalonan, kesepakatan tertulis antar parpol pendukung, dll (pasal 59 ayat 5, UU no 32). 3) Memenuhi beberapa persyaratan (pasal 58, UU no 32), diantaranya: a) bertaqwa kepada Tuhan YME b) setia kepada Pancasila dan Dasar Negara c) berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat d) berusia sekurang-kurangnya 30 tahun e) sehat jasmani dan rohani f) tidak pernah dijatuhi pidana penjara g) tidak sedang dicabut halk pilihnya h) mengenal daerahnya i) menyerahkan daftar kekayaan j) tidak sedang memiliki utang k) tidak sedang pailit l) tidak melakukan perbuatan tercela m) memiliki NPWP n) menyerahkan daftar riwayat hidup o) belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama dua kali dalam jabatan yang sama p) tidak sebagai pejabat kepala daerah.
60
DPP PKS, Pedoman Pemilihan Langsung Kepala Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota PKS, Jakarta, 2012
63
Pasal 2 Syarat Khusus 1) Memiliki akhlak mulia dalam hubungannya dengan hablumminallah dan hablumminanas 2) Tidak sedang terkena sanksi kepartaian, selama 3 tahun terakhir 3) Pengalaman Organisasi/Kerja: memiliki kriteria minimal salah satunya dari hal ini a) Pernah menjabat sebagai pimpinan Partai di tingkat minimal DPD. b) Pernah menjabat sebagai pimpinan di Organisasi Pelajar/Mahasiswa/ LSM/Ormas c) Pernah memiliki pengalaman kerja/jabatan karir yang relevan dengan jabatan kepemimpinan daerah, misalnya kerja di birokrasi dan legislatif 4) Memiliki kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat. 5) Dikenal dan aktif dalam berbagai kegiatan kedaerahan dan masyarakat. 6) Kesehatan: kondisi baik yang memungkinkannya bekerja secara optimal. (dibuktikan dengan general check up) 7) Dukungan rumah tangga: rukun dan kondusif baginya untuk menjalankan tugas secara optimal dan memiliki qowam di rumah tangganya. 8) Citra diri di lingkungan masyarakat: dikenal baik dan diakui figur kepemimpinannya 9) Dukungan masa: memiliki basis dukungan yang memadai dan rekomendasi dari berbagai elemen masyarakat untuk memenangkan Pilkada. 10) Dukungan dana: memiliki ketersediaan dana yang memadai untuk kampanye selama Pilkada berlangsung 11) Dukungan politik : memiliki dukungan salah satu parpol, dan atau memiliki basis masa yang memungkinkannya untuk memenangkan Pilkada. 12) Memiliki kemampuan leadership 13) Disetujui oleh Tim Optimalisasi Musyarokah (TOM) PKS. Pasal 3 Syarat Tambahan 1) Calon Eksternal adalah bukan kader dan bersedia menandatangani kontrak politik 2) Calon Internal adalah Kader. Penetapan cagub dan cawagub dalam DKI Jakarta tahun 2012 diputuskan melalui Musyawarah Wilayah. Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan Cagub/Cawagub dari PKS pada pemilukada di DKI Jakarta adalah
64
seluruh pengurus DPW. Disamping itu proses penjaringan cagub/cawagub juga melalui berdasarkan hasil survei. Salah satunya adalah hasil jajak pendapat publik seputar pemilukada DKI jakarta 2012 yang dilakukan oleh Lembaga Survey Nasional. Terjadi pergeseran Partai Pemenang di DKI Jakarta bila Pemilu dilakukan saat ini, yaitu: -
Partai Keadilan Sejahtera 16.7%
-
Partai Demokrat 15.08%
-
PDIP 9.77%
-
Golkar 7.11 %
-
Gerindra 6.54%
-
PPP 5.24%
-
Nasdem 3.33%
-
PAN 2.09%
-
Hanura 1.37%
-
PKB 0.67%
-
Belum Menentukan 32% Dengan melihat hasil survei dirilis Lembaga Survey Nasional
(Median), PKS disebut sebagai partai paling tinggi yang mempunyai soliditas konstituen. Disusul PPP, PAN dan Hanura. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung slogan ”Bersih, Peduli, dan Profesional”. Tema ”Bersih dan Peduli” pada Pemilu 2004 telah membangkitkan semangat kader pada masyarakat untuk memberikan dukungan. PKS di Jakarta kemudian bisa menjadi partai unggulan. Tentang tema sentral kampanye PKS, Presiden PKS Tifatul Sembiring (saat itu) mengingatkan semua calon anggota legislatifnya untuk tetap berpegang pada tema sentral yang sudah menjadi keputusan bersama. Untuk itu, PKS sudah menerbitkan buku putih yang menjadi panduan tentang elaborasi dari tema sentral itu. Meskipun PKS sadar akan pencitraan, Tifatul dengan penuh kerendahan mengakui kekurangannya sebagai manusia. Menurut dia, PKS bukanlah ”partai malaikat”, tetap saja
65
ada kekurangannya, meskipun sudah dibuat berbagai mekanisme internal untuk mengatasi kekurangan itu. Di tingkat DKI, PKS yang mengusung HNW-Didik untuk membidik posisi DKI 1 dengan jargon "Ayo Beresin Jakarta", jargon yang secara makna sangat pas dengan kondisi Jakarta saat ini. Tetapi jargon ideal tersebut kurang berhasil memikat rakyat DKI karena perilaku kaderkader PKS yang "overacting" dan bahkan melawan etika dan estetika dalam memasarkan jargon tersebut.
Poster-poster, sapnduk dan stiker-stiker gambar pasangan HNWDidik yang dipasang secara semerawut di seantero DKI mempertontonkan keangkuhan para kader PKS. Alih-alih menjadikan warga DKI tertarik untuk mendukung pasangan HNW-Didik, yang terjadi poster-poster tersebut justru membuat warga kurang simpatik. Padahal akan sangat pas bila jargon "Ayo Beresin Jakarta" disosialisakan dengan cara para kader PKS mengajak warga bersama-sama membersihkan sampah yang berserakan, merapihkan trotoar, mengecat pagar-pagar, tembok atau jembatan yang kusam, menanam pohon di lingkungan yang gersang dan sejenisnya. Perilaku kader PKS yang tidak mengindahkan etika sosial dan
66
estetika dalam memasarkan jargon "Ayo Beresin Jakarta" di pilkada DKI 2012 menjadi bumerang karena ketidak sinkronannya di tataran realita. 2. Gerakan Politik DPW PKS DKI Jakarta dalam Pemenangan Pilkada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menyiapkan tiga strategi untuk memenangkan Pilkada pada 2012 yang diungkapkan ketua DPW PKS DKI Jakarta Selamet Nurdin. Ketiga strategi pemenangan PKS pada pilkada dan pemilu mendatang adalah capacity building, institution building dan social building.61 Lebih lanjut strategi tersebut dijelaskan sebagai berikut: Capacity building adalah mempersiapkan sumber daya manusia melalui program-program pembinaan dan pelatihan kepemimpinan untuk mempersiapkan kepemimpinan PKS di ranah publik. Institution building adalah melakukan konsolidasi besar-besaran struktur PKS dari tingkat wilayah hingga tingkat ranting, agar program-program partai dapat langsung diserap oleh kader-kader PKS di tingkat struktur paling bawah, sehingga pelaksanaan program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Social building adalah melakukan komunikasi sosial ke semua lapisan masyarkat baik tokoh, organisasi massa dan LSM. Apabila ke tiga strategi tersebut dilaksanakan dengan baik,PKS yakin akan memenangkan pilkada dan pemilu mendatang. Target memenangkan pemilihan Pilgub/Pilwagub DKI sangat penting bagi PKS, oleh karena itu menurut Selamet Nurdin, PKS tidak akan mengulangi kekalahan, seperti 2009 lalu. Karena itu, pada Pilkada 2012, PKS menargetkan untuk memimpin Ibukota dan juga kemenangan pada pemilu 2014. Kemenangan di kedua perhelatan akbar tersebut sangat penting bagi PKS untuk bisa menjalankan pemerintahan secara optimal. Pemerintah akan berjalan lebih efektif jika gubernur dan legislative dapat berjalan bersama dalam satu visi. Bila salah satunya tidak dalam satu visi, mau tidak mau akan terjadi ketidaksinkronan. Ibarat burung sayapnya dua, 61
Tiga Strategi PKS Menangkan Pilkada 2012, http://www.beritabatavia.com/detail/ 2010/10/29/4/4490/tiga.strategi.pks.menangkan.pilkada.2012#.VYe8zvmqqko
67
jadi lebih efektif kalau dua-duanya berjalan, papar Nurdin yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Jakarta. Sementara itu, cara lain yang dilakukan oleh PKS yang mengusung pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik Rachbini dengan menggunakan strategi teritorial. Menurut Rico Marbon Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) PKS mendominasi dalam penggunaan strategi teritorial. Antara lain dengan memasang spanduk, menempel poster, membagikan stiker dan selebaran serta mensosialisasikan diri hingga ke rukun tetangga (RT) hingga Kecamatan. "Kader PKS di Jakarta sangat banyak, inilah yang menjadi keputusan HNW-Didik untuk memanfaatkan kadernya mempromosikan langsung ke warga,” ujarnya. Pasangan Hidayat-Didik juga dianggap memiliki program unik yaitu „Ketuk Sejuta Pintu‟ yang tidak dimiliki oleh pasangan lain. "Pasangan Foke-Nara, menurut saya, berusaha untuk menang satu putaran. Jika tidak, trauma Foke lima tahun silam akan terulang kembali. Foke akan kembali berhadapan dengan PKS,” Rico menambahkan. “Pokoknya Semakin dekat dengan pencoblosan, publik akan semakin aktif mencari tahu. Kebutuhan masyarakat terhasil.62 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menggunakan strategi lain untuk memenangkan pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ketua DPC PKS Pesanggrahan Mohammad Yamin, menyatakan selain melakukan kegiatan bakti sosial, bazar sembako murah, senam sehat, pelayanan kesehatan, PKS Pesanggrahan juga intens menggelar sosialisasi secara internal dan direct selling. PKS, menurut Yamin, punya trik unik untuk mengkampanyekan pasangan Hidayat-Didik ke masyarakat, yakni direct selling. “Dengan kegiatan ini setiap kader dan relawan PKS yang bertugas sebagai tim relawan turun langsung ke rumah-rumah warga untuk 62
Mengintip Strategi Pemenangan Cagub & Cawagub DKI, teresedia online di http://news.okezone.com/read/2012/05/01/505/621884/mengintip-strategi-pemenangan-cagubcawagub-dki
68
melakukan sosialisasi dan memperkenalkan pasangan Hidayat-Didik,” selanjutnya Yamin mengatakan, “Fokus sosialisasi pasangan HidayatDidik tidak hanya di basis-basis pendukung PKS tetapi juga di basis pasangan lainnya,”. Kegiatan direct selling sendiri bukan hal baru bagi PKS, karena kegiatan ini merupakan kegiatan penggerak bagi masyarakat untuk melihat calon yang diusung PKS. Secara umum metode kampanye ini dilaksanakan di seluruh kelurahan di Jakarta. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan PKS sejauh ini menunjukkan hasil yang signifikan. Bentuk lain dari strategi PKS dalam memenangkan pemilukada DKI Jakarta tahun 2012 adalah dengan gerakan sosial berupa bantuan dana pendidikan bagi kader dan masyarakat lainnya. Melalui program ini kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahu membahu memberikan solusi bagi kader dan masyarakat yang membutuhkan dana untuk biaya sekolah anak. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Selamat Nurdin, "Selain itu, program ini juga berisi pemberian modal usaha dan advokasi kesehatan secara berkelanjutan,”. Dalam periode yang sama, PKS juga akan melakukan survei di setiap kecamatan secara bertahap untuk merumuskan pemenangan Pilkada Jakarta 2012 berbasis teritorial. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, program Takaful Kader meningkatkan semangat kader PKS untuk melayani warga Jakarta dan menjadikan Jakarta penuh kebaikan dan menuju kesejahteraan. “Kondisi kader yang nyaman dan solid akan melahirkan kerja-kerja nyata untuk kebaikan Jakarta, dan dari itu kita siap memenangkan Pilkada 2012 dan Pemilu 2014,” tutupnya. Takaful Kader merupakan salah satu program kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta. 3. Faktor-faktor Kekalahan PKS dalam Pemilihan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta Tahun 2012 Beberapa analisis dilakukan untuk mengetahu faktor kekalahan PKS (parta Islam) dalam pemilihan Cagub/cawagub DKI Jakarta. Secara
69
umum faktor kekalahan dapat dikatagorikan menjadi dua yaitu factor internal dan factor ekternal. a. Faktor Internal Partai Faktor internal kekalahan PKS dalam pilkada di DKI Jakarta yaitu: 1) Terpaan Badai Korupsi Korupsi oleh pengurus partai merupakan penyebab turunnya elektabilitas PKS yang berakibat pada kekalahan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 yaitu kasus yang menimpa salah satu petinggi PKS (Presiden Partai), Luthfi Hasan Ishaq (LHI) yang ditahan oleh KPK karena diduga menerima suap kuota impor daging sapi, meskipun peristiwa penetapannya sebagai tersangka dan penahanannya menyimpan banyak keganjilan. Masalah korupsi ini melahirkan beberapa analisis para pengamat politik didasarkan pada kekalahan PKS pada Pemilukada DKI Jakarta tahun 2012 yang hanya mendapatkan 11% suara – padahal sudah menurunkan tokoh nasional Hidayat Nur Wahid, jauh dari perolehan suara pada Pemilukada sebelumnya tahun 2007, yaitu 44%. Tren menurunnya perolehan suara PKS pada Pemilukada terakhir diprediksikan oleh para pengamat bahwa PKS akan semakin terpuruk menghadapi Pemilu tahun 2014 mendatang, sebab DKI Jakarta adalah barometer eksistensi dan elektabilitas
sebuah
memprediksikan
PKS
partai tidak
politik.
Bahkan
mampu
sebagian
mencapai
pengamat
batas electoral
threshold 3,5%, artinya PKS akan tidak bisa ikut Pemilu, bisa jadi bubar dan tidak ada lagi kelanjutan sejarah partai fenomenal ini atau kembali kepada habitat semula; menjadi gerakan sosial. 2) Kurang efektifnya Komunikasi Politik yang dibangun Buruknya komunikasi politik PKS juga diduga memberikan kontribusi terhadap kekalahan tersebut. Komunikasi politik memiliki peran penting dalam proses dan gerakan politik.
70
Kurang efektifnya PKS dalam komunikasi politik ini misalnya didasarkan pada analisis salah satu Kedernya Sapto Waluyo dalam pernyataan berikut ini:63 “Manuver dan pernyataan elite PKS yang memancing kontroversi. PKS berperilaku bak debt collector yang main ancam demi mencapai kepentingan politiknya. Setiap pernyataan dan manuver elite PKS ternyata tak diukur manfaat dan mudharatnya terlebih dulu. Karena itu, PKS mengusulkan figur nonpartai. Ini seperti merendahkan posisi PKS sendiri, betapa manuver berkoalisi tanpa daya tawar yang memadai. Ketiga contoh itu mencerminkan betapa buruknya komunikasi politik sebagian elite PKS. Kapasitas PKS
sebagai learning
organization mulai
diragukan.
Sesungguhnya, PKS telah „dihukum‟ publik dan pemilih yang kritis dengan „kekalahan‟ di Jakarta, Depok, Bekasi, Bandung, dan kotakota besar lain. „Jurus dewa mabuk‟ sebagian elite PKS dan iklan yang warna-warni. Target nasional 20 persen suara masih terlalu jauh dari jangkauan karena kesalahan strategi. Bahkan, prediksi yang realistik 12-15 persen suara pun tak tercapai. b. Faktor Ekternal Partai Hasil analisis tersebut dilakukan abaik oleh pihak internal PKS mapun oleh pihak ekternal PKS. Hasil analisis yang dikalukan oleh pihak internal partai seperti dikemukakan oleh Ketua DPP PKS, Jazuli Juwaeni yang dimuat di detik.com. "Mesin PKS sudah bekerja maksimal. Pak Hidayat sebagai cagub juga telah bekerja dan berikhtiar secara maksimal. Namun perolehan suara sementara lewat hitungan cepat menempati urutan ke-3. Dibanding Pilgub sebelumnya, terkesan suara PKS menurun, tapi itu tidak bisa serta merta kita simpulkan gembos," 64
63
Sapto Waluyo, Evaluasi untuk PKS: antara Rakus dan Kepercayaan Diri Berlebihan http://www.itoday.co.id/politik-nasional/politik/evaluasi-untuk-pks-antara-rakus-dankepercayaan-diri-berlebihan 64 Lima Analisis PKS Atas Kegagalan di Pilgub DKI, tersedia online di http://news.detik.com/berita/1963384/5-analisis-pks-atas-kegagalan-di-pilgub-dki
71
Jazuli memberikan penjelasan mengapa suara PKS kali ini menurun dari sebelumnya. Dia memberikan 5 analisis penyebabnya:65 1) Pilgub sebelumnya hanya diikuti 2 kandidat, suara tidak terlalu pecahpecah. 2) Semakin sering Pilkada dilaksanakn di Indonesia, masyarakat terpolarisasi secara pragmatis. 3) Persoalan DPT juga menjadi penyebab yang sangat signifikan. Karena besar kemungkinan by design. Dimana potensi pemilih kandidat tertentu tidak terdaftar di DPT. Daerah-daerah basis PKS pada Pilgub dan Pemilu sebelumnya banyak yang tidak terdafar. 4) Netralitas PNS dan birokrasi masih sangat menyedihkan. Banyak timses Hidayat diintimidasi. Bahkan atribut malam dipasang besoknya sudah hilang. 5) PKS tidak melakukan money politics karena bertentangan dengan UU. Berdasarkan lima faktor penyebab kekalahan HNW-Didik yang dilontarkan oleh Jazuli Zuwaeni keempatnya adalah faktor eksternal, hanya satu faktor dari internal yaitu PKS menurutnya bersih dari politik uang. Tentunya kajian mendalam tentang kekalahan PKS tidak diungkap semua yang sebagian dikonsumsi oleh internal, tetapi saya sendiri memiliki beberapa analisis faktor penyebab kemerosotan PKS. Pilkada DKI Jakarta adalah mercusuar dari demokrasi di Indonesia, sebagai pusat pemerintahan partai secara cermat harus menyadari bahwa menjadi kontestan di DKI Jakarta bukan dalam kapasitas mengumpulkan logistik atau merebut basis kekuasaan daerah sebagaimana orientasi parpol pada pilkada di daerah lain. Pilkada DKI Jakarta hadir dalam sorot media yang begitu besar, sehingga masyarakat memperoleh banyak informasi yang berimbang, terutama melalui jejaring sosial dan koran online dan televisi. Semestinya kesempatan ini dimanfaatkan parpol
65
Jazuli Juwaeni, 5 Analisis PKS Atas Kegagalan di Pilgub DKI, tersedia online di http://news.detik.com/berita/1963384/5-analisis-pks-atas-kegagalan-di-pilgub-dki
72
untuk benar-benar membangun citra dan menunjukkan keberpihakannya pada selera publik yang memasyarakat. Ketika awal penjaringan bakal calon Gubernur langkah PKS ingin mempersunting Fauzi Bowo sebagai gubernur dan Triwicaksana sebagai wakil gubernur jadi titik lemahnya, pada pilkada DKI Jakarta sebelumnya PKS menjadi anti-tesa Fauzi Bowo, sehingga memperoleh suara 42% sendirian melawan banyak partai. Namun ketika PKS bersikap balik mendukung Fauzi Bowo publik melihat ini sebagai bentuk ketidak konsistenan PKS, hal inilah yang perlu dipahami betul sebelum PKS pada putaran kedua berlabuh ke Jokowi-Ahok atau Fauzi Bowo-Nahrowi Ramli. Namun demikian Jazuli menyadari bahwa dalam demokrasi selalu ada menang dan kalah. Mengomentari hasil kekalahan PKS pada Plikada DKI Jakarta ia mengatakan. "Setelah bekerja keras dan maksimal tanpa kita melakukan kecurangan dan pelanggaran, apapun hasilnya kita harus bangga. Kami yakin warga DKI masih tetap setia pada PKS pada pemilu 2014 nanti. Asal PKS terutama teman-teman DPRD DKI trus menjaga dan menyuarakan aspirasi warga sesuai dengan kewenanganya. Karena itu kami tetap dan terus berterimakasih pada warga DKI yang selalu setia pada PKS," Sekularisasi
politik
ini
terlihat
menguat
dengan
makin
merosotnya dukungan pada partai Islam di DKI, dan terakhir kekalahan Hidayat Nurwahid yang punya kridensial politisi Islam dalam Pilkada putaran pertama yang lalu. Juga kekalahan PKS dalam Pilkada 2007. Apakah faktor utama yang menyebabkan kekalahan tersebut. B. Pembahasan Hasil Penelitian Pertarungan di Pilkada DKI Jakarta merupakan pertarungan terbuka, artinya rakyat dengan calon gubernur memiliki arus informasi yang lancar, bisa dibilang dalam Pilkada pemilih tidak lagi melihat calon berdasarkan rekomendasi elit, tetapi publik memiliki pengetahuannya sendiri tentang informasi yang bisa diakses dengan mudah. Cara berkampanye dengan gaya elitis justru menambah „gap‟ komunikasi politik, seperti dengan deklarasi
73
dukungan dari elit parpol, artis, elit-elit kelompok, ormas dan juga tokoh masyarakat. Elitisme kampanye politik ini tidak sama sekali menunjukkan pemilih real di lapangan, misalnya saja elit dari tokoh masyarakat yang melakukan klaim memiliki pengikut ribuan orang, karena komunikasi antara calon dengan pemilih sudah lancar maka tidak dibutuhkan lagi referral, bahkan masyarakat dengan mudah menilai bahwa dukung mendukung elitnya kepada calon tertentu ada harganya. Bisa jadi malah menghilangkan kredibilitas partai. Seperti pada putaran pertama, dukung-mendukung calon tertentu berdasarkan elitisme tidak akan berpengaruh signifikan pada perolehan suara Jokowi-Ahok atau Fauzi Bowi-Nahrowi Ramli. Tetapi tetap saja PKS sekarang menjadi gula yang manis, Suara PKS menjadi rebutan karena dikenal solid dan berada pada angka yang cukup berpengaruh. Akan banyak godaan bagi PKS untuk melengkapi logistik ataupun menambah jaring kekuasaannya di DKI Jakarta, tetapi kalau ini bisa dijadikan titik balik PKS untuk meneguhkan citra bersih, peduli, profesional secara real bukan tidak mungkin massa PKS akan bersimpati kembali. Pemilih PKS di Jakarta merupakan pemilih rasional, yang perlu diingat bahwa pemilih rasional kritis dan cair. Sehingga sekuat apapun PKS membangun citra tetapi tidak membangun karakter yang kuat label sebagai partai pragmatis tidak akan hilang. Masalah yang dihadapi PKS untuk masa depan adalah bagaimana mengklarifikasi tuduhan bahwa mereka memiliki ide kelompok yang sempit. Selanjutnya dengan ide ini PKS mencari dukungan di ceruk politik yang kecil dan harus bersaing dengan parpol lain yang juga mencari dukungan pemilih yang sama. Kekalahan PKS di Pilgub DKI 2012 yang mengusung Hidayat – Didik, tentunya di luar ekspektasi para kader PKS. Pasalnya, ekspektasi ini nampak dari kepercayaan diri PKS untuk tetap maju seorang diri mengulang kejayaan 2007. Tidak hanya itu, tokoh yang dimajukan PKS kali ini juga merupakan orang yang populer, sama populernya dengan ketika Adang Daradjatun diusung pada 2007 yang lalu. Beberapa hipotesis yang dapat
74
jadikan evaluasi dan diskursus untuk menyikapi fenomena “anjlok”-nya suara PKS yaitu: 1) Euphoria Masa Lalu Hipotesis pertama yang perlu ditelaah adalah adanya euforia masa lalu. Pilgub DKI 2007 meskipun secara suara memberikan kekalahan pada PKS, namun nyatanya hal itu tetap membawa kabar gembira bagi PKS. Betapa tidak, PKS seorang diri bisa meraih hingga 42%, jika dibandingkan dengan 20 partai lainnya yang hanya meraih 58%.Tentunya euforia masa lalu inilah yang menjadi referensi utama PKS dalam memajukan Hidayat – Didik. Begitu juga dengan apa yang terjadi di tataran kader grassroot. Mereka begitu yakin bahwa suara PKS sudah sedemikian kuatnya di Jakarta. Ada fakta bahwa pada pemilihan legislatif untuk DPRD DKI Jakarta tahun 2009 PKS menempati juara dua (di bawah Partai Demokrat) dengan perolehan 17%, namun hal ini nampaknya tidak banyak diingat. Memang pada awalnya PKS sempat mendekati Fauzi Bowo untuk berkoalisi, dimana PKS waktu itu mengajukan Triwisaksana sebagai cawagub. Namun, pada akhirnya PKS memajukan Hidayat – Didik dengan harapan kedua tokoh nasional ini dapat mendongkrak perolehan suara 17% ini menjadi minimal urutan kedua agar masuk ke putaran kedua. 2) Figure Calon Hipotesis kedua mengenai faktor figur calon. Euforia 2007 yang memajukan tokoh juga kembali diulang dengan memajukan tokoh yang juga populer, dengan harapan akan membuahkan hasil yang tidak jauh berbeda. Namun, meskipun Hidayat – Didik merupakan tokoh yang sudah berkapasitas nasional, tetap ada perbedaan dengan Adang Daradjatun. Adang Daradjatun merupakan mantan Wakil Ketua Polri, dan sedari awal memang merupakan tokoh yang bukan dibesarkan atau ditokohkan oleh PKS. Figur ini juga yang membuat Adang Daradjatun lebih terasa dimiliki oleh semua kalangan, mulai dari kaum agamis, preman, ormas, para pengusaha, hingga floating mass. Berbeda dengan Hidayat. Walaupun merupakan tokoh yang populer, namun masih dimiliki hanya kalangan tertentu saja, terutama dari kalangan muslim
75
dan agamis. Sementara Didik juga masih dimiliki hanya oleh kalangan muslim dan akademisi. Melihat kondisi ini, wajar jika dengan Hidayat – Didik suara PKS tidak dapat terdongkrak jauh. Hal ini membuktikan bahwa ternyata, fenomena besarnya
suara
PKS
pada
2007
lebih
banyak
ditopang
oleh
keberadaan floating mass. Mereka tidak lagi setia dan loyal untuk memilih PKS karena figur yang tidak seperti Adang Daradjatun. Kunci pertarungan PKS pada hampir di semua pilkada adalah keberadaan kelas menengah. Selama ini jika kita amati, kader PKS dan basis sosialnya memang dari kalangan kelas menengah dan kalangan intelektual. Namun, untuk kali ini PKS nampaknya hanya bisa merebut suara dari kalangan intelektual. Sementara suara dari kalangan kelas menengah beralih kepada calon-calon lainnya. 3) Dominasi Status Quo Hipotesis terakhir yang menyebabkan suara PKS anjlok adalah kelas menangah yang sudah jenuh akan status quo. Sudah dikatakan bahwa karakter kelas menengah di antaranya adalah mempunyai mobilitas tinggi dan padat aktivitas. Hal ini –disadari atau tidak– membuat kelas menengah selalu menemukan hal-hal baru dan mengejutkan, seperti yang diungkapkan Bullock (1990). Fenomena-fenomena yang berkelebat secara cepat dalam pikiran dan pandangan kelas menengah membuatnya “ketagihan”, menerka-nerka sesuatu yang baru, dan cenderung mengabaikan fenomena yang sedang berkelebat ini kecuali hanya melihatnya sebatas permukaan. “Apa fenomena selanjutnya?” Begitu kira-kira pertanyaan yang menyeruak di imaji kelas menengah yang menjadi floating mass ini. Dampaknya, status quo adalah hal yang sangat dihindari. Hidayat – Didik memang tidak mempunyai track record buruk selama pengalaman kepemimpinan dan karyanya, namun sekaligus juga tidak ada sesuatu yang “mengejutkan” yang dilihat kelas menengah. Inilah poin utamanya. Masyarakat kelas menengah tidak menemukan karakter “kejutan” dalam diri Hidayat – Didik, melainkan akan tetap pada status quo. Bahkan hal
76
ini juga mungkin terhadap PKS yang dianggap tetap pada status quo. Meskipun sempat membawa isu “partai terbuka”, namun toh nyatanya masyarakat lupa terhadap “kejutan” yang dibuat oleh PKS ini. Itulah empat hipotesis yang dapat kita jadikan bahan telaah dan diskursus. PKS memang sudah mempunyai basis massa dari kalangan agamis, intelektual, dan pemuda. Namun, PKS harus lebih bisa memainkan peran media
dalam
mengambil
simpati
kelas
menengah,
yang
notabene
merupaka floating mass dan biasanya mempunyai massa dalam jumlah besar. Caranya, dengan melakukan “kejutan-kejutan” secara berkala, dan membuat pemantiknya pada masa-masa mendekati momentum pemilihan umum. Mungkin hal ini bisa dilakukan untuk Pilwalkot Bekasi, Pilgub Jawa Barat, dan Pilwalkot Bandung yang sebentar lagi akan datang.
77
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari hasil kajian pustaka dan lanpangan dari uraian yang telah penulis kemukakan. pada bagian akhir peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan terkait dengan rumusan masalah skeipsi ini, yaitu sebagai berikut: 1. Strategi pemenangan pemilu yang dilakukan oleh PKS di DKI Jakarta. Strategi DPW PKS DKI untuk memenangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada 2012 dengan melakukan strategi kedalam dan strategi keluar. Strategi ke dalam adalah penguatan internal PKS, memaksimalkan kerja struktur PKS untuk bekerja sesuai bidangnya masingmasing dengan semangat perbaikan. Atau bisa dikatakan strategi kedalam yakni meningkatkan kapasitas internal. Sedangkan strategi keluar adalah PKS memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum. 2. Gerakan politik Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta. Gerakan politik DPW PKS DKI Jakarta yaitu memadukan antara politik dan dakwah. Berdasarkan gerakan tersebut penulis menemukan bahwah hubungan politik dan dakwah di dalam PKS dan kader PKS tidak dapat dipiasahkan. kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat dengan prinsip dakwah dan Ukhuwah yakni persaudaraan di antara sesama umat manusia. Ukhuwwah dalam arti luas melampaui batas-batas etnik, rasial, agama, latar belakang sosial, keturunan dan lain sebagainya. Masalahnya, setiap orang terlepas dari latar belakang manapun ia datang, jika dipukul pasti sakit, jika tidak makan pasti lapar dan seterusnya. Oleh karena itu, perbuatan politik yang berkualitas tinggi akan menghindari gaya politik konfrontatif yang penuh dengan konflik dan melihat pihak lain sebagai pihak yang harus dieliminasi.
78
Sebaliknya, gaya politik yang diambil adalah yang penuh dengan ukhuwwah, mencari saling pengertian dan membangun kerjasama keduniaan seoptimal mungkin dalam menunaikan tugas-tugas kekhilafahan. Model baru gerakan PKS DPW DKI Jakarta adalah dengan gerakan sosial berupa bantuan dana pendidikan bagi kader dan masyarakat lainnya. Melalui program ini kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahu membahu memberikan solusi bagi kader dan masyarakat yang membutuhkan dana untuk biaya sekolah anak dan pemberian modal usaha dan advokasi kesehatan secara berkelanjutan. Strategi dakwah yang yang unik dengan melalui pendekan individu maupun sacara jam‟i dalam aktivitas politiknya sebagai media dakwah kader PKS tidak selalu mencari politik baru dalam rangka meningkatkan perkembangan PKS untuk kekuatan politiknya. Maka PKS melakukan terobosan dalam aktvitas sehariharinya, seperti pemberian alat sekolah dan makanan ringan. 3. Faktor-faktor kekalahan Partai keadilan Sejahtera pada Pilgub DKI Tahun 2012. Faktor-faktor terkait kekalahan PKS pada Pilgub DKI Jakarta dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu: a. Faktor Internal Faktor internal yaitu: 1) Issu korupsi yang meninpa kader partai, dugaan korupsi yang melibatkan unsur pimpinan partai menjadikan elektabilitas partai turun secara drastis, sehingga berakibat pada kekalahan dalam pilkada di DKI Jakarta, 2) Adanya euforia masa lalu sehingga tidak memperhatikan dengan kondisi yang terjadi di tataran kader grassroot. Euphoria tersebut menjadikan PKS begitu yakin bahwa suara sudah sedemikian kuatnya di Jakarta. 3) Calon yang diajukan PKS pada pilkada DKI Tahun 2012 dianggap tidak merepresentasikan semua kalangan. Meskipun dua tokoh yang diajukan merupakan tokoh yang sudah
79
berkapasitas nasional, tetap ada perbedaan dengan tokoh sebelumnya yang merupakan mantan Wakil Ketua Polri, dan sedari awal memang merupakan tokoh yang bukan dibesarkan atau ditokohkan oleh PKS. Figur itulah yang membuat tokoh tersebut lebih terasa dimiliki oleh semua kalangan, mulai dari kaum agamis, preman, ormas, para pengusaha, hingga floating mass. Berbeda dengan pilkada tahun 2012 merupakan tokoh yang populer, namun masih dimiliki hanya kalangan tertentu saja, terutama dari kalangan muslim dan agamis serta akademisi. b. Faktor Eksternal Sedangkan faktor ekternalnya adalah: Pilgub sebelumnya hanya diikuti 2 kandidat, suara tidak terlalu pecah-pecah, b) Semakin sering Pilkada dilaksanakn di Indonesia, masyarakat terpolarisasi secara pragmatis, c) Persoalan DPT juga menjadi penyebab yang sangat signifikan. Karena besar kemungkinan by design. Dimana potensi pemilih kandidat tertentu tidak terdaftar di DPT. Daerah-daerah basis PKS pada Pilgub dan Pemilu sebelumnya banyak yang tidak terdafar, d) Netralitas PNS dan birokrasi masih sangat menyedihkan. B. Saran-saran Berlandaskan pada kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan beberapa saran-sarannya terkait dengan pembahasan sebagaimana berikut: 1. Bagi segenap peneliti setelah ini, supaya melanjutkan kajian tentang Partai Poltik Sebagai media dakwah yang telah penulis lakukan ini terutama dalam mengkaji area-area DKI Jakarta belum bisa penulis jangkau secara lebih mendalam. Akan tetapi penulis menemukan perbedaan aktivitas PKS dengan aktivitas partai lainya di DKI Jakarta. 2. Bagi segenap umat Islam, supaya memberikan perhatian yang lebih terhadap jalannya PKS di DKI Jakarta khususnya yang berhubungan langsung dengan politik sebagai media dakwah supaya mendapatkan
80
pelajaran berharga dari peristiwa-peristiwa aktivitas PKS dalam menyikapi segala bentuk perbedaan. 3. Dengan adanya sekularisasi politik yang terlihat menguat dengan makin merosotnya dukungan pada partai Islam di DKI hendaknya PKS dapat menata ulang strategi dakwah dan gerakan politiknya.
81
DAFTAR PUSTAKA
Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2000 Amal, Ichlasul, (ed). 1996. Teori-teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta: Tiara Wacana Bisri, Cik Hasan, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 Budiardjo, Miriam, DAsar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia, 2000 Damanik, Ali Said, Fenomena Partai Keadilan, Jakarta: Teraju, 2002 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP-PKS), Sikap Kami (Kumpulan Sikap Dakwah Politik PKS Periode 2000-2005) Djazuli, A., Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam RAmburambu Syari‟ah, Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2003 Fahmi, Nashir, Menegakkan Syari‟at Islam ala PKS, Solo: Era Intermedia, 2006 Faris, M. Abd. Qadir Abu, Fiqh Politik Hasan Al-Banna, Solo: Media Insani Press, 2003 Iqbal, M., Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001 Kiki, Rakhmad Zailani, Genealogi Intelektual Ulama Betawi, © 2006 Hak Cipta oleh Republika Online, Jumat, 13 April 2007. Diakses 21 Nopember 2012 Mahmud, Ali A. Halim, Fiqh Responsibilitas: Tanggung Jawab Muslim dalam Islam, Jakarta: Gema Insasi Press, 1998 Matta, M. Anis, 2007. Menikmati Demokrasi. Jakarta : Insan Media. ________________2010. Dari Gerakan ke Negara. Bandung : Fitrah Rabbani. Moleong, Lexi J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
82
MPP PKS. 2008. Memperjuangkan Masyarakat Madani. Jakarta : Departemen Litbang DPP PKS Nasiwan. 2003. Diskursus Antara Islam dan Negara Suatu Kajian Tentang Islam Politik Di Indonesia. Pontianak Kalimantan Barat. Yayasan Insan Cinta Kalimantan Barat Qordhawi, Yusuf, Fiqh Negara, Jakarta: Rabbani Press, 1999 al-Qardhawy, Yusuf, Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam, Jakarta: Pustaka al-Kautsra, 2003 Rahmat, Imdadun, 2008. Ideologi Politik PKS dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen. Yogyakarta: LKIS Ruslan, Usman A. Muiz, Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin, Solo: Era Intermedia, 2001 Sekjen DPP PKS, Mereka Bicara PKS: Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Fitrah Rabbani, 2006 Sekjen PKS Bid. Arsip dan Sejarah, Dari Kader untuk Bangsa, Bandung: Fitrah Rabbani, 2007 Sztomka, Piotr, Sosiologi Perubahan Sosial, Jakarta: Prenada, 2007 Undang-undang RI, No. 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik
Sumber Internet: Gerakan Politik Islam” tersedia online di http://hidayatulloh.com diakses tgl. 12 Januari 2013 Pengertian Politik” tersedia online http:///id.wikipedia.org diakses, Tanggal 12 Januari 2013 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Agama yang Dianut: Provinsi DKI Jakarta, Sensus Penduduk 2010, www.bps.go.id. Diakses 10 Nopember 2012 Tersedia online di http://www.waspada.co.id , diakses, tgl. 12 Januari 2013 Tiga
Strategi PKS Menangkan Pilkada 2012, http://www.beritabatavia.com/detail/2010/10/29/4/4490/tiga.strategi.p ks.menangkan.pilkada.2012#.VYe8zvmqqko
83
Mengintip Strategi Pemenangan Cagub & Cawagub DKI, teresedia online di http://news.okezone.com/read/2012/05/01/505/621884/mengintipstrategi-pemenangan-cagub-cawagub-dki Sapto Waluyo, Evaluasi untuk PKS: antara Rakus dan Kepercayaan Diri Berlebihan http://www.itoday.co.id/politik-nasional/politik/evaluasiuntuk-pks-antara-rakus-dan-kepercayaan-diri-berlebihan Lima Analisis PKS Atas Kegagalan di Pilgub DKI, tersedia online di http://news.detik.com/berita/1963384/5-analisis-pks-atas-kegagalandi-pilgub-dki Jazuli Juwaeni, 5 Analisis PKS Atas Kegagalan di Pilgub DKI, tersedia online di http://news.detik.com/berita/1963384/5-analisis-pks-atas-kegagalandi-pilgub-dki
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Telp. (62-21) 747 11537, 7401925 Fax. (62-21) 7491821 Website : www.uinjkt.ac.id E-mail : syar-hukuin@yahoo,con
Jln. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta 15412 Indonesia
Nomor
: UN.01IF4 /KM.01.031991/2015
Jakarta, 21 April 2015
Lampiran : Hal
: Permohonan DataNVawancara
Kepada Yth. Dewan Fimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta di Tempat Assalarnrnu'alaikurn, Wr. Wb. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerangkan bahwa :
Nama TempatITanggal NIM Semester Program Studi Alamat
: FARHAN SALIMAN
JAKARTA / 21 Oktober 1989 108045200002 1 14 : Jinayah Siyasah (Hukum Pidana & Tata Negara Islam) : JI. H. Ahyar No. 30 Rt.007IC5 Duren Saivit Jakarta Timur : '
Adalah benar yang bersangkutan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sedang menyusun skripsi dengan judul: Faktor-Faktor Di Balik Kekalahan CagubKawagub Partai Keadilan Sejahtera ( P K S ) Pada Pilgub DKI Jakarta Tahun 2012
Untuk melengkapi bahan penulisan skripsi, dimohon kiranya Bapakllbu dapat menerima yang bersangkutan untuk wawancara serta memperoleh data guna penulisan skripsi dimaksud. Atas kerjssama dan bantuanfiya, kami ucapkan terima kasih.
Ternbusan : 1. Dekan F a k ~ l t a sSyariah dan Hukurn U!N Syarif ~ i d a ~ a t u i i aJakarta ii 2. KalSekprodi Jinayah Siyasah (Hukurn Pidana 8 Tata Negaia Islam) 1 Ketatanegaraan Islam
SURAT KETERANGAN PENELlTIAN Nomor : 012/Eks-05/V/2015
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta menerangkan bahwa:
Nama
: Farhan Saliman
NIM
: 108045200002
Fakultas
: Syariah dan Hukum
Universitas
: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Bahwa yang bersangkutan telah datang ke Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) DKI Jakarta dan telah melakukan wawancara dengan Bapak Arif Priambodo, S.Psi. MM. (Bidang Perencanaan DPW PKS), pada tanggal 27 Mei 2015 untuk keperluan penulisan Skripsi dengan Judul : "Faktor-Faktor di Balik Kekalahan Cagub/Cawagub Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2012" Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketaui dan dimaklumi sebagaimana mestinya.
Jakarta, 27 Mei 2015 Ketua DPW PKS DKI Jakarta
4
Selamat Nurdin, S.Sos,
Dewan PengurusWilayah Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta
-
Jl. Letjen R. Soeprapto No. 17, Kelurahan Cempaka Baru, Kemayonn Jakam Pusat 10640 Telp. (021) 4257030 Fax (021) 4259523 website :w.pkr-jakara.or.id email :
[email protected]
MM.
Hasil Wawancara skripsi Nama Responden Jabatan Tanggal Waktu Tempat
: Arif Priambodo, S. Psi, MM : Sekr. Biro Perencanaan DPW PKS DKI Jakarta : 15 Mei 2015 : 09.00 sld 12.00 : Kantor DPW PKS DKI Jakarta
1. Apa yang melatar belakangi PKS maju pada pilkada di DKI Jakarta tahun 2007 dan tahun 2012? Pengalaman pilgublpilwagub sebelum ikut mempengaruhi PKS dalam kontestasi pada pilkada tahun 2012. Bahkan kekalahan tipis pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar pada Pilgub DKI Jakarta 2007 lalu, memotivasi PKS untuk memenangi kontestasi pada pilkada tahun 2012. Partai merasa yakin memiliki mesin politik kuat, kawan dan lawan mengakui jika ingin menang harus berkoalisi dengan PKS. Partai dengan jaringan yang terbukti kokoh. Saya justru melihat pada saat itu pasangan calon dari PKS memiliki peluang yang cukup besar dalam memenangkan Pilgub DKI. Tentu saja PKS belajar dari kekalahan Pilgub sebelurnnya dan bisa meramu strategi kampanye dengan jitu agar tidak mengalami kembali kekalahan. Faktor-faktor yang mendasari PKS mengusung calon dalam pilgublpilwagub DKI Jakarta yaitu: - Modal sebagai partai pemenang pada peilu-pemilu sebelumnya - PKS merupakan partai kedua terbanyak setelah partai Demokrat dalam meraih kursi DPRD. Dari 94 kursi DPRD DKI, Demokrat meraih 32 kursi, PKS 18 kursi, PDIP 11 kursi, GoIkar 7 kursi, PPP 7 kursi, Gerindra 6 kursi, PAN 4 kursi, PDS 4 kursi, Hanura 4 kursi, dan PKB 1 kursi. Sedangkan syarat partai bisa mengusung calon dalam Pilkada DKI adalah memiliki minimal 15 kursi. Dengan demikian hanya partai Demokrat dan PKS yang bisa mengusung pasangan calon tanpa hams berkoalisi dengan partai lain. - Dalam konteks nasional, PKS adalah partai papan tengah. Di beberapa daerah PKS marnpu memenangkan Pilkada. PKS juga merupakan partai yang memiliki konstituen yang memiliki perilaku memilih yang unik, ha1 ini didasarkan pada pengalaman pilkada di beberapa daerah. 2. Bagaimana prosedur penentudpenetapan CagubICawagub DKI Jakarta yang diusung PKS pada dua pemilukada? Prosedur penentuan atau penetapan CagubICawagub DKI Jakarta yang diusung PKS pada pemilukada yaitu dengan mempertimbangkan adanya kader yang terbaik yang telah memberikan kontribusi untuk kemajuan partai. Namun demikian, PKS juga membuka diri untuk kandidat dari luar partai dengan pertimbangan dapat saling melengkapi dan sudah barang tentu yang memiliki kesamaan pemikiran atau platform dengan PKS. Knteria yang buat sebagai penetapan CagubICawagub DKI Jakarta yang diusung PKS pada pemilukada mengacu kepada pedoman pemilihan langsung
kepala daerah propinsi, kabupaten dan kota BAB I11 tentang Persyaratan Calon KepaldWakil Kepala Daerah. Apa saja kriteria yang buat sebagai penetapan CagubICawagub DKI Jakarta yang diusung PKS pada dua pemilukada? Kriteria penetapannya adalah - Memiliki akhlak mulia dalam hubungannya dengan hablumrninallah dan hablurnrninanas - Tidak sedang terkena sanksi kepartaian, selama 3 tahun terakhir - Perrgdaman OrganisasiKerja: memiliki kiteria minimal sdah satunya dari ha1 ini: Pernah menjabat sebagai pimpinan Partai di tingkat minimal pimpinan di Organisasi DPD. Pemah menjabat sebagai Pelajarhfahasiswd LSMlOrmas. Pernah memiliki pengalaman kerjaljabatan karir yang relevan dengan jabatan kepemimpinan daerah, misalnya kerja di birokrasi dan legislatif - Memiliki kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat. - Dikenal dan aktif dalam berbagai kegiatan kedaerahan dan masyarakat. - Kesehatan: kondisi baik yang memungkinkannya bekerja secara optimal. (dibuktikan dengan general check up) - Dukungan rumah tangga: rukun dan kondusif baginya untuk menjalankan tugas secara optimal dan memiljkj qowarn dj rumah tangganya. - Citra diri di lingkungan masyarakat: dikenal baik dan diakui figur kepemimpinannya - Dukungan masa: memiliki basis dukungan yang memadai dan rekomendasi dari berbagai elemen masyarakat untuk memenangkan Pilkada. - Dukungan dana: memiliki ketersediaan dana yang memadai untuk kampanye selama Pilkada berlangsung - Dukungan politik : memiliki dukungan salah satu parpol, dan atau memiliki basis masa yang memungkinkannya untuk memenangkan Pilkada. - Memiliki kemarnpuan leadership - Disetujui oleh Tim Optimalisasi Musyarokah (TOM) PKS. 4. Siapa saja yang terlibat dalam penentuanlpenetapan CagublCawagub dari PKS
pada pemilukada di DKI Jakara? Penetapan cagub dan cawagub dalam DKI Jakarta tahun 2012 diputuskan melalui Musyawarah Wilayah. Pihak-pihak yang terlibat ddam penetapan CagubKawagub dari PKS pada pemilukada di DKI Jakara adalah seluruh pengurus DPW. Disamping itu proses penjaringan cagublcawagub juga melalui berdasarkan hasil survei. 5. Bagaimana langkah-langkah penetapan CagubICawagub DKI Jakarta yang diusung PKS pada dua pemilukada? Langkah-langkah penetapan melalui beberapa tahapan mulai dari menentukan dukungan kemudian meminta pendapat dari semua struktur, menyerap aspirasi dari masyarakat. Melakukan komunikasi dengan calon-calon yang muncul. Langkah berikutnya dengan melakukan h a i l uji public. Hasil uji public akan
dijadikan acuan bagi partai. Kenapa kami melakukan prosedur demikian, kerna politik inikan dinamis, PKS akan hati-hati dalam menentukan calon dan atau menentukan dukungan. Selanjutnya DPW mengusulkan ke DPP, kemudian DPP yang menetapkan siapa yang diusung. 6. Bagaimana strategi yang dibuat PKS pada CagubICawagub DKI Jakarta? Strategi yang dibuat PKS dalam pernenangan pada pilkada DKI Jakarta yaitu: - Pertama, pembuatan tim sukses. Tim sukses akan mengorganisir segala kebutuhan pencalonan kandidat, pemetaan kekuatan politik, perencanaan pencalonan, dan marketing kandidat. Tim sukses terbagi dalarn beberapa bagian yang penting 1) survei popularitas kandidat dan perencanaan kampanye, 2) penggalangan dana, 3) hukum dan pemantauan pilkada, 4) pencitraan kandidat, 5) penguatan mesin politik (training), 6) kampanye dan media massa - Kedua, survei untuk pemetaan kekuatan politik. Tim sukses semestinya membuat survei untuk:l) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat, 2) memetakan keinginan pemilih, 3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter, 4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye. - Ketiga,follow up hasil survei. Follow up hasil survei menjadi agenda kerja tim sukses yaitu: 1) Penguatan mesin politik. Riset dapat mengetahui mesin politik yang paling dekat dengan massa, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, Ism dll. Tugas tim sukses khususnya bagian training adalah melakukan penguatan terhadap mesin politik tersebut agar menjadi vote getter yang efektif. 2) Candidat positioning. Riset dapat menggambarkan citra kandidat yang diharapkan, dan agenda kerja yang diinginkan. Dari hasil riset ini tim sukses, khususnya bagian pencitraan, dapat merencanakan citra dan posisi kandidat agar sesuai dengan keinginan pemilih. 3) Marketing. Riset dapat mengetahui posisi kandidat di mata masyarakat, citra gubernur yang diinginkan masyarakat, agenda kerja yang diinginkan masyarakat. Tim sukses (bagian kampanye dan media massa) hams memfollow-up dengan membuat visi misi, membuat rnateri kampanye, strategi kampanye, dan merencanakan media kampanye. Apa saja faktor-faktor yang menjadikan penyebab kekalahan PKS dalam CagubICawagub DKI Jakarta? Ada beberapa ha1 yang dapat menjadi penyebab bahwa partai berbasi pendukung umat islam ditinggalkan simpatisannya : - Adanya isu korupsi di beberapa kementerian yang menyangkut simpatisan dari salah satu partai bahkan menyangkut Ketua Umumnya, seperti yang terjadi di Kemenakertrans yang menyerembet Ketua Umum DPP PKB, kasus dugaan korupsi pengadaan Al-Qur'an di Kementerian Agama yang dipimpina oleh Ketua Umum DPP PPP, dikasuskannya Misbakhun salah seorang kader PKS. Tentunya dengan adanya kasus-kasus tersebut yang
-
terjadi di Kementerian yang dipirnpin oleh Ketua Umum dari partai berbasis pendukung umat Islam mempengaruhi kepercayaan umat Islam terhadap partai-partai tersebut. Partai berbasis pendukung umat Islam tidak mempunyai media untuk publikasi. Media disaat kampanye modern menjadi sangat penting peranannya. Kemenangan kandidat lain yang tidak diusung oleh PKS tidak terlepas dari peranan media, bahkan dapat dikatakan merupakan kemenangan media. Media pada saat ini dapat digunakan untuk pencitraan dan penggiringan opini masyarakat, apalagi media - media di Indonesia sebagian besar telah dimiliki oleh simpatisan dan kader partai. Dengan dikuasainya media oleh simpatisan dan kader partai tidak menjamin pemberitaan media akan berimbang tentunya kepentingan si pemilik media tersebut juga ikut disampaikan.
8. Bagaimana usaha PKS dalam mengurangi dampak dari kekalahan pada pemilihan CakubICawagub DKI Jakarta pada tahun 20 12? Menang dan kalah merupakan bagian dari perjalanan dakwah dari mulai para nabi hingga generasi-generasi Islam berikutnya. Meski PKS mengalami kekalahan dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 dan perolehan suara pemilu yang h a n g signifikan pada tahun 2009, namun ha1 tersebut merupakan pembelajaran bagi PKS agar lebih h a t dan tangguh untuk menyongsong kemenangan dakwah pada masa yang akan datang. Mungkin dawah kalah pada satu masa, tapi tidak pernah ada kata menyerah dalam kamus dakwah. Kita diingatakan pada sebuah fakta bahwa perjuangan belum selesai. Untuk itu usaha-usaha yang dilakukan oleh partai dalam mengurangi dampak dari kekalahan tersebut yaitu:
- Membangkitkan semangat kader agar lebih kuat dan lebih tangguh karena
-
"lawan-lawan" politik juga membangun strategi yang h a t . Tidak terlena dengan kekalahan yang berakibat pada timbulnya rasa rendah dan bersedih dengan menanarnkan suatu keyakinan bahwa setiap muslim adalah orang yang tinggi di sisi Allah dan Insya Allah di sisi manusia. Melakukan konsolidasi terus menerus untuk memperkokoh struktur dan merapatkan barisan. Struktur yang h a t merupakan modal untuk meraih kemenangan.
9. Muslim DKT yang proporsinya 85% dari total penduduk, cenderung sekuler dalam politik. Apa yang menyebabkan mereka salah secara personal dan sosial tapi tidak secara politik? Lepas dari masalah keberpihakan dan pilihan kita, fenomena PKS ini membuktikan beberapa hal:
-
Sebuah partai akan menjadi kuat bila punya konsep kaderisasi yang profesional. Tidak didasarkan pada kekuatan figurnya, atau impian kenangan kejayaan masa lalu. Keduanya terbukti tidak efektif.
- Partai yang mengusung isu keIslaman atau berbasis umat Islam bukan
-
-
-
-
hanya PKS. Tetapi yang berhasil menggalang kekuatan besar pemilih adalah PKS. Setidaknya untuk ukuran DKI Jakarta dari hasil pilkada lalu. Ini mebuktikan bahwa sekedar mengusung isu keIslaman dan berbasis umat Islam, belum tentu bisa menangguk kemenangan. Yang lebih berperan adalah mesin karnpanye yang kuat, bisa bergerak tanpa harus mengajukan proposal dana dan anggaran. Di PKS, mesin itu adalah jutaan kader yang menjadi SDM yang tidak ada habisnya. Mereka umurnnya masih muda, berpendidikan, berpenghasilan tetap bahkan sebagiannya lurnayan, enerjik, dinamis dan punya wawasan politik yang semakin hari semakin baik. Kesiapan untuk menerima tokoh dari luar kader sedikit banyak telah memberi kesan bahwa partai ini terbuka dan bisa bekerja sama dengan siapa saja. Adang Daradjatun tidak pernah ikut ngaji halaqoh di DPP PKS, juga tidak pernah ikut tatsqif mingguan dan tidak diwajibkan menghafal juz 'amma atau doa rabithah. Walaupun banyak kader PKS sendiri yang semula ragu dengan sosoknya, setelah ditetapkan oleh syuro internal, maka semua kader suka atau tidak suka harus menjadi mesin 'perang' yang efektif. Kalau di partai lain ada kebijakan yang kurang populer seperti ini munglun partai itu sudah pecah jadi lima atau enam partai. Tapi nyatanya di PKS tidak pernah muncul PKS Perjuangan, atau PKS kubu A, kubu B dan kubu C. Hal itutidak terjadi, setidaknya tidak terlihat di hadapan publik. Mereka masih terlihat kompak, akur, rukun dan bersatu. Padahal para tokoh umat Islam yang menjadi pendahulu dan senior mereka di partai Islam lain jarang yang lulus dalam ujian persatuan, meski nama partainya menggunakan istilah persatuan. Tapi hobinya bikin pecahan baru. Dan fenomena inicukup menggelikan hati sekaligus menyedihkan.
Jakarta, 24 Mei 20 15 SEKRETARIS BIRO PERENCANAAN DPW PKS DIU Jakartjl
