STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENINJAUAN MASA KERJA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENINJAUAN MASA KERJA Pelaksana No

Uraian Prosedur

1

BKD menerima usulan peninjauan masa kerja dari SKPD.

Walikota

Sekretaris Daerah

Kepala BKD

Sekretaris BKD

Bagian Hukum

Mutu Baku Kabid Adpeg

Kasubid Dokumentasi & Informasi

JFU

Kanreg III BKN Bandung

Persyaratan/ Kelengkapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9. 10.

11. 12.

13. 1

Waktu

Output

Foto copy sah SK CPNS; Foto copy sah SK PNS; Foto copy sah SK Pangkat terakhir; Foto copy sahKartu Pegawai (Karpeg); Foto copy sah DP3 tahun terakhir; Foto copy sah ijazah pertama s/d terakhir; Foto copy sah Daftar Honor/ Upah sejak pengangkatan pertama sebagai honorer/ karyawan sampai dengan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; Foto copy sah keputusan pengangkatan Tenaga honorer/ karyawan dari mulai melaksanakan tugas sampai dengan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil baik yang bekerja pada Instansi Pemerintah maupun swasta; Foto copy sah Surat Perjanjian kerja; Foto copy sah Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Tenaga honorer/ karyawan; Daftar Riwayat Pekerjaan; Surat Keterangan bekerja secara terusmenerus yang ditandatangani oleh Kepala SKPD (bermaterai); Berkas usulan disusun sesuai dengan urutan di atas, dibuat rangkap 2 dan dimasukan ke dalam map snelhecter warna merah.

Paraf Koordinasi Sekretaris BKD Kabag Hukum Kabag Organisasi

Keterangan

Pelaksana No

Uraian Prosedur

Sekretaris Daerah

Kepala BKD

Sekretaris BKD

Bagian Hukum

Kabid Adpeg

JFU


Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu

Output

2

Memeriksa memaraf peninjauan kerja.

3

Memeriksa dan mendisposisikan usulan usulan peninjauan masa kerja. Memeriksa dan mendisposisikan usulan usulan peninjauan masa kerja. Memeriksa dan mendisposisikan usulan peninjauan masa kerja.

Lembar disposisi

1 jam

catatan di lembar disposisi

Lembar disposisi

1 jam

catatan di lembar disposisi

Kelengkapan berkas

1 jam

Memeriksa, memverifikasi dan mendisposisi usulan peninjauan masa kerja.  Terhadap berkas yang tidak lengkap, menghubungi SKPD bersangkutan.  Terhadap berkas lengkap dibuat

Kelengkapan berkas persetujuan teknis

dan

lembar

nota

1 jam


dan

lembar

nota

20 Menit

4

5

6

7

dan usulan masa

Walikota

Mutu Baku Kasubid Dokumentasi & Informasi

Keterangan

1 jam

1

Berkas yang tidak lengkap dihubungi bisa melalui SKPD terkait Nota Persetujuan Teknis yang ditandatangani oleh Kepala BKD Surat pengantar

2


Pelaksana No

8

9

10

11

12

Uraian Prosedur konsep nota persetujuan teknis dan konsep surat pengantar kepada BKN Kanreg III Bandung. Memeriksa dan memaraf nota persetujuan teknis dan surat pengantar. Memeriksa dan memaraf nota persetujuan teknis dan surat pengantar. Memeriksa dan memaraf nota persetujuan teknis dan surat pengantar. Memeriksa dan menandatangani nota persetujuan teknis dan surat pengantar. Mengantarkan usulan yang telah ditandatangani ke BKN Kanreg III Bandung.

Walikota

Sekretaris Daerah

Kepala BKD

Sekretaris BKD

Bagian Hukum



JFU


2


Waktu

Output


dan

lembar

nota

1 jam

Surat pengantar di paraf.


dan

lembar

nota

1 jam



dan

lembar

nota

1 jam



dan

lembar

nota

1 jam

Surat pengantar yang telah ditandatangani.


dan

lembar

nota

1 hari

3


Keterangan

Surat pengantar dan Nota Persetujuan Teknis.

Pelaksana No

Uraian Prosedur

13

Menandatangani Nota Persetujuan Teknis.

14

a. JFU mengambil Nota Persetujuan dari BKN Kanreg III. b. Membuat SK Walikota tentang Peninjauan Masa Kerja. c. Membuat Nota dinas pengkoreksian ke Bagian Hukum.

15

16

Memeriksa dan memaraf SK Walikota tentang Peninjauan Masa Kerja. Koreksi legal drafting SK Walikota tentang Peninjauan Masa Kerja, apabila sesuai diparaf Kasubag PerUndangUndangan dan Kabag Hukum. Apabila tidak sesuai dikembalikan ke

Walikota

Sekretaris Daerah

Kepala BKD

Sekretaris BKD

Bagian Hukum



JFU

Kanreg III BKN Bandung 3

Persyaratan/ Kelengkapan Kelengkapan berkas persetujuan teknis

dan

lembar

nota

Waktu

Output

3 Bulan

Nota Persetujuan Teknis yang telah ditandatangani

Keterangan

1 hari

TIDAK SESUAI

SESUAI

Nota persetujuan dari BKN Kanreg III

1 jam

Nota persetujuan dari BKN Kanreg III dan SK Walikota tentang Peninjauan Masa Kerja

15 Menit


1 jam


1 jam

SK Walikota tentang Peninjauan Masa Kerja Nota dinas pengkoreksian

SK Walikota tentang Peninjauan Masa Kerja di paraf SK Walikota tentang Peninjauan Masa Kerja di paraf

4


Nota dinas ditandatang ani oleh Kepala Bidang Adpeg

Pelaksana No

17

18

19

20

21

22

Uraian Prosedur

Walikota

Sekretaris Daerah

Kepala BKD

Sekretaris BKD

Bagian Hukum

JFU untuk diperbaiki. Memeriksa dan memaraf SK Walikota tentang Peninjauan Masa Kerja. Memeriksa dan memaraf SK Walikota tentang Peninjauan Masa Kerja. Memeriksa dan memaraf SK Walikota tentang Peninjauan Masa Kerja. Memeriksa dan memaraf SK Walikota tentang Peninjauan Masa Kerja. Memeriksa dan menandatangani SK Walikota tentang Peninjauan Masa Kerja. Mengambil SK Walikota tentang Peninjauan Masa Kerja ke Bagian Hukum.


4

5


JFU



Waktu

Output


1 jam


1 hari

SK Walikota tentang Peninjauan Masa Kerja di paraf SK Walikota tentang Peninjauan Masa Kerja di paraf


1 hari

SK Walikota tentang Peninjauan Masa Kerja yang telah ditandatangani SK Walikota tentang Peninjauan Masa Kerja yang telah ditandatangani


Keterangan

Pelaksana No

Uraian Prosedur

23

Penomoran SK Walikota tentang Peninjauan Masa Kerja.

24

Walikota

Sekretaris Daerah

Kepala BKD

Sekretaris BKD

Bagian Hukum



JFU



Waktu

Output

5

 Mengarsipkan SK Walikota tentang Peninjauan Masa Kerja.  Menyampaikan Walikota tentang Peninjauan Masa Kerja.

An. Walikota Bekasi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi

Dr. Hj. RENY HENDRAWATI, M.M Pembina Utama Muda NIP. 19650205 199011 2 002


Keterangan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENINJAUAN MASA KERJA

Recommend Documents