Prosedur Penyusunan DIPA dan Pencairan Dana APBN Balitfo, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nama : Erlin Muliana NPM : 41209431 Pembimbing : Emmy Indrayani, Dr
BAB I PENDAHULUAN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai salah satu Instansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan mencakup sebagai berikut yaitu Neraca , Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan DIPA dilingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi ini disusun sebagai informasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi . Maksudnya, memberikan informasi keuangan tahun yang bersangkutan meliputi jumlah anggaran, perencanaan pencairan anggaran, realisasi anggaran dan permasalahan berkaitan dengan pertanggungjawaban serta penyusunan laporan keuangan.
Tujuan dan Manfaat Tujuan : Untuk mengetahui, mengerti dan memahami tentang Prosedur Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sampai dengan pencairan dana APBN . Manfaat : Memperdalam pemahaman penulisan berkaitan dengan Penyusunan DIPA dan pencairan dana APBN di lingkungan Balitfo
BAB II TEMPAT KERJA PRAKTEK Pada tanggal 22 Februari 2001, Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi bergabung kembali dengan melakukan usaha penataan organisasi sesuai kepada Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2001. Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi (Balitfo) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1) Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan program 2) Koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 3) Pelaksanaan administrasi badan 4) Evaluasi pelaksanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hasil 5) Pelaksanaan administrasi badan
BAB III METODE PRAKTEK Beberapa metode digunakan dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan kerja praktek ini, antara lain : 1. Studi Lapangan 2. Wawancara 3. Studi Pustaka 4. Observasi
BAB IV PEMBAHASAN Prosedur Penyusunan DIPA( Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguan Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jendral Pembendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pembendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
BAB IV Pembahasan DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
Bahan penyusunan DIPA adalah RKA-KL yang dibuat oleh penguasa anggaran ( sub bag PEP). RKA-KL tersebut selanjutkan akan diajukan dan diperiksa oleh DJA dan disahkan oleh DJA untuk dihasilkannya dokumen DIPA sebagai bahan dasar untuk proses pencairan dana APBN.
BAB IV Pembahasan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) POK adalah dokumen penunjang yang dibuat olehbagian keuangan satker sebagai pelengkap dari dokumen DIPA yang telah diterbitkan , isinya memuat uraian-uraian lengkap dana apa saja yang akan digunakan dalam pencairan dana APBN.
BAB IV Pembahasan Prosedur Pencairan Dana APBN Secara umum
BAB IV Pembahasan • Prosedur Pencairan dana APBN Balitfo
BAB V PENUTUP Kesimpulan 1. Proses penyusunan DIPA dimulai dengan menyusun RKA-KL dalam pagu sementara yang selanjutnya diperiksa dan disahkan oleh DJA. Output DIPA adalah hasil jumlah nominal global yang telah disetujui oleh DJA dan rincian jelasnya terdapat pada dokumen POK . 2. Prosedur pencairan dana berhubungan dengan rincian anggaran APBN dan DIPA yang telah dikeluarkan oleh DJA, Dipa tersebut sebagai bahan dasar untuk proses pencairan dana selanjutnya. 3. Dalam dokumen DIPA sudah tercantum dana-dana yang diperlukan selama jangka waktu 1 tahun, Jika dalam 1 tahun dana tersebut masih ada sisa, maka sisa dana tersebut wajib dikembalikan kepada kas negara
BAB V PENUTUP Saran Dalam menyelesaikan proses pencairan dana APBN pada satker sudah baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah . Dana APBN yang sudah dicairkan di gunakan hanya untuk dana yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional dan tetapkan jumlah dana tersebut sesuai dengan pagu yang ditetapkan oleh pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan dana karena penggunaan dana APBN tersebut harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada Negara sebagai alat pengambilan keputusan dimasa yang akan datang untuk kesejahteraan rakyat dan Negara
Terimakasih
