LAMPIRAN III.7 : PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR : 45 TAHUN 2009 TANGGAL : 11 NOVEMBER 2009 TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUNGO.
SISTEM DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
III-7.1. KERANGKA HUKUM (1)
Surat Perintah Membayar diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah Surat Permintaan Pembayaran dinyatakan lengkap dan sah. Penerbitan SPM ini diajukan pada Kuasa BUD dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
(2)
Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 160 memberikan panduan pelaksanaan penerbitan SPM, dokumendokumen yang diperlukan, dan pelaksana penatausahaan terkait pengeluaran perintah membayar.
III-7.2. DESKRIPSI KEGIATAN III-7.2.1. Jenis Surat Perintah Membayar (1)
Perintah pembayaran diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai jenis SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, melalui penerbitan : a. SPM-LS b. SPM-UP c. SPM-GU, dan d. SPM-TU.
(2)
Perintah pembayaran nihil dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui penerbitan SPM-GU Nihil atau SPM-TU Nihil dalam rangka pengesahan atas penggunaan uang persediaan sebelumnya meliputi : a. penggunaan dana GU yang terakhir atau penggunaan uang persediaan telah mencapai batas pagu anggaran belanja suatu kegiatan dalam DPA-SKPD atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lainnya, atau atas penggunaan dana GU pada akhir tahun anggaran untuk seluruh Kelompok Belanja; atau b. penggunaan dana TU; atau c. penggunaan dana secara langsung yang bersumber dari penerimaan sendiri pada BLUD.
(3)
Proses penerbitan SPM dimulai dengan pengujian atas SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu beserta lampiran pendukungnya, secara garis besar mencakup : a. pengujian kelengkapan lampiran dokumen pendukung SPP b. pengujian administratif c. pengujian substantif
(4) SPM diterbitkan. . . .
-2-
(4)
SPM diterbitkan sesuai jumlah yang diminta dalam SPP, apabila : a. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia. b. Didukung dengan kelengkapan dokumen yang sah sesuai peraturan perundangan.
(5)
Jangka waktu penerbitan SPM : a. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPP diterima secara lengkap dan benar pengisiannya. b. Apabila berdasarkan verifikasi ternyata SPP ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPP.
(6)
Menjelang berakhirnya tahun anggaran, pengajuan SPM kepada Kuasa BUD dilaksanakan sebagai berikut : a. pengajuan SPM-LS selain gaji dan tunjangan, dilakukan paling lambat tanggal 24 Desember atau hari kerja sebelumnya; b. pengajuan SPM TU dan atau GU yang terakhir, dilakukan paling lambat tanggal 20 Desember atau hari kerja sebelumnya; dan c. pengajuan SPM-Nihil atas penggunaan dana TU dan dana GU yang terakhir, dilakukan paling lambat tanggal 30 Desember atau hari kerja sebelumnya;
(7)
Penerbitan SP2D-Nihil atas pengajuan SPM-Nihil dan penerbitan SP2D-LS atas pengajuan SPMLS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember atau hari kerja sebelumnya.
III-7.2.2. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (1)
Penerbitan SPM adalah kewenangan Pengguna Anggaran (PA).
(2)
Penunjukan pejabat tertentu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM LS, SPM-TU dan SPM-TU Nihil ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang dilaksanakan sesuai cakupan tanggungjawab pengendalian anggaran.
(3)
Dalam hal Pengguna Anggaran berhalangan, maka SPM dapat ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lainnya yang diberi kewenangan untuk itu.
(4)
Setiap SPM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran harus diberi paraf terlebih dahulu oleh PPK-SKPD.
(5)
Dalam hal penandatanganan SPM-TU, SPM-TU Nihil dan SPM-LS Pengadaan Barang/Jasa dilimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, maka Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM dimaksud kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
III-7.2.3. Penerbitan SPM-UP (1)
Dalam hal dokumen pendukung SPP-UP telah lengkap, maka dilakukan pengujian dan penelitian terhadap substansi dokumen SPP-UP beserta dokumen pendukungnya, yang hasilnya dituangkan pada lembaran ceklist.
(2)
Pengajuan SPM-UP meliputi dokumen SPM-UP yang dilampiri dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan.
(3) Dalam. . . .
-3-
(3)
Dalam SPM-UP pada baris yang bertuliskan untuk keperluan, dicantumkan kalimat “untuk keperluan pengisian uang persediaan dalam rangka membiayai seluruh kegiatan dan berbagai kebutuhan belanja yang tercantum dalam DPA-SKPD”, tanpa menyebutkan nilai nominal jenis belanja.
III-7.2.4 Penerbitan SPM-GU (1)
Dalam hal dokumen pendukung SPP-GU telah lengkap, maka dilakukan pengujian dan penelitian terhadap substansi dokumen SPP-GU beserta dokumen pendukungnya, meliputi : a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak yang memperoleh pembayaran uang persediaan; b. meneliti kebenaran dokumen transaksi pembayaran; c. meneliti kebenaran perhitungan aritmatika serta pencantuman angka dalam rekap bukti rincian obyek belanja dibandingkan bukti pembayaran yang sah serta rincian penggunaan uang persediaan dalam SPP; d. meneliti ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk memperoleh keyakinan tidak terlampauinya batas pagu anggaran belanja; e. meneliti ketepatan pembebanan mata anggaran belanja; f. melakukan koreksi atas kekeliruan perhitungan aritmatika, kesalahan penulisan dan kekurangan bukti pembayaran yang sah; dan g. hasil pengujian sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf f dituangkan pada lembaran ceklist dan catatan hasil verifikasi.
(2)
Pengajuan SPM-GU meliputi dokumen SPM-GU, yang dilampiri dengan : a. surat pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan; b. rincian realisasi belanja per kegiatan untuk Kelompok Belanja Langsung keadaan terakhir, atau rincian realisasi belanja untuk Kelompok Belanja Tidak Langsung selain gaji dan tunjangan keadaan terakhir, yang diberi stempel timbul bertuliskan ”telah diteliti dan diuji kebenarannya oleh PPK-SKPD pada tanggal.....” serta ditandatangani oleh PPK-SKPD; dan c. rekap bukti pengeluaran per rincian obyek belanja atas penggunaan uang persediaan berkenaan, disertai dengan kelengkapan bukti transaksi yang sah sepanjang diperlukan
(3)
Dalam SPM-GU pada baris yang bertuliskan untuk keperluan, dicantumkan kalimat ”untuk keperluan penggantian uang persediaan atas penggunaan uang persediaan sebelumnya” dengan menyebutkan nama kegiatan untuk Kelompok Belanja Langsung atau belanja tertentu untuk Kelompok Belanja Tidak Langsung atas beban DPA-SKPD, dengan menyebutkan nilai nominal rincian obyek belanja berkenaan.
(4)
Dengan ditandatanganinya SPM-GU oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, maka penggunaan uang persediaan periode sebelumnya telah dipertanggungjawabkan secara sah.
(5)
SPM-GU selain berfungsi sebagai dokumen dalam rangka pencairan uang persediaan berikutnya, juga berfungsi sebagai dokumen pengesahan atas penggunaan uang persediaan sebelumnya.
III-7.2.5 Penerbitan SPM-TU (1) Dalam hal. . . .
-4-
(1)
Dalam hal dokumen pendukung SPP-TU telah lengkap, maka dilakukan pengujian dan penelitian terhadap substansi dokumen SPP-TU beserta dokumen pendukungnya, yang hasilnya dituangkan pada lembaran ceklist.
(2)
Pengajuan SPM-TU meliputi dokumen SPM-TU yang dilampiri dengan : a. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan; b. surat keterangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; c. rincian anggaran biaya dilengkapi dengan rincian realisasi belanja per kegiatan untuk Kelompok Belanja Langsung keadaan terakhir, atau rincian realisasi belanja untuk Kelompok Belanja Tidak Langsung selain gaji dan tunjangan keadaan terakhir. d. surat permohonan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada PPKD selaku BUD apabila nilainya di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atau penggunaannya diperkirakan melebihi 30 (tiga puluh) hari yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan berkenaan.
(3)
Dalam SPM-TU pada baris yang bertuliskan untuk keperluan, dicantumkan kalimat untuk keperluan tambahan uang persediaan dengan menyebutkan nama kegiatan pada Kelompok Belanja Langsung atau belanja tertentu pada Kelompok Belanja Tidak Langsung atas beban DPA-SKPD, tanpa menyebutkan nilai nominal jenis belanja.
III-7.2.6 Penerbitan SPM-Nihil (1)
Dalam hal dokumen pendukung SPP-Nihil telah lengkap, maka dilakukan pengujian dan penelitian terhadap substansi dokumen SPP-Nihil beserta dokumen pendukungnya, meliputi: a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak yang memperoleh pembayaran uang persediaan; b. meneliti kebenaran dokumen transaksi pembayaran; c. meneliti kebenaran perhitungan aritmatika serta pencantuman angka dalam rekap bukti rincian obyek belanja dibandingkan bukti pembayaran yang sah serta rincian penggunaan uang persediaan dalam SPP; d. meneliti ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk memperoleh keyakinan tidak terlampauinya batas pagu anggaran belanja; e. meneliti ketepatan pembebanan mata anggaran belanja; f. melakukan koreksi atas kekeliruan perhitungan aritmatika, kesalahan penulisan dan kekurangan bukti pembayaran yang sah; dan g. hasil pengujian sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf f dituangkan pada lembaran ceklist dan catatan hasil verifikasi
(2)
Pengajuan SPM-Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen SPM-Nihil yang dilampiri dengan : a. rincian realisasi belanja per kegiatan untuk Kelompok Belanja Langsung keadaan terakhir, atau rincian realisasi belanja untuk Kelompok Belanja Tidak Langsung selain gaji dan tunjangan keadaan terakhir, yang diberi stempel timbul bertuliskan ”telah diteliti dan diuji kebenarannya oleh PPK-SKPD pada tanggal.....” serta ditandatangani oleh PPK-SKPD; dan b. rekap bukti pengeluaran per rincian obyek belanja atas penggunaan uang persediaan berkenaan, disertai dengan kelengkapan bukti transaksi yang sah sepanjang diperlukan c. bukti setoran. . . .
-5-
c. bukti setoran uang persediaan apabila dana TU tidak habis digunakan, atau Surat Keterangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan sisa uang persediaan GU terakhir akan disetorkan ke Kas Daerah sesuai batas waktu yang ditetapkan; (3)
Dalam SPM-Nihil pada baris yang bertuliskan untuk keperluan, dicantumkan kalimat ”untuk keperluan penggantian uang persediaan nihil atas penggunaan uang persediaan sebelumnya” dengan menyebutkan nama kegiatan pada Kelompok Belanja Langsung atau belanja tertentu pada Kelompok Belanja Tidak Langsung atas beban DPA-SKPD, dengan menyebutkan nilai nominal rincian obyek belanja berkenaan.
(4)
Dengan ditandatanganinya SPM-Nihil oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, maka penggunaan uang persediaan sebelumnya telah dipertanggungjawabkan secara sah.
III-7.2.7 Penerbitan SPM-LS (1)
Dalam hal dokumen pendukung SPP-LS telah lengkap, maka dilakukan pengujian dan penelitian terhadap substansi dokumen SPP-LS beserta dokumen pendukungnya, meliputi : a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak yang menagih pembayaran; b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan pembayaran, meliputi : a) pihak yang berhak untuk menerima pembayaran mencakup nama orang/rekanan, alamat, nomor rekening dan nama bank; b) nilai tagihan yang yang harus dibayar berdasarkan kontrak; c) prestasi kerja yang dicapai; d) jadwal waktu pembayaran; c. meneliti ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk memperoleh keyakinan tidak terlampauinya batas pagu anggaran belanja; d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; e. hasil pengujian sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d dituangkan pada lembaran ceklist;
(4)
Pengajuan SPM-LS dilampiri dengan kelengkapan dokumen sah yang dipersyaratkan sesuai peruntukannya, beserta rincian realisasi belanja per kegiatan untuk Kelompok Belanja Langsung, atau rincian realisasi belanja tertentu untuk Kelompok Belanja Tidak Langsung keadaan terakhir, yang diberi stempel timbul bertuliskan ”telah diteliti dan diuji kebenarannya oleh PPK-SKPD pada tanggal.....” serta ditandatangani oleh PPK-SKPD.
(5)
Lampiran kelengkapan dokumen SPM-LS adalah bahan-bahan lampiran SPP-LS.
(6)
Dalam SPM-LS pada baris yang bertuliskan untuk keperluan, dicantumkan kalimat dengan menyebutkan salah satu diantara bentuk pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme LS, dengan menyebutkan nilai nominal rincian obyek belanja berkenaan.
III-7.3. PIHAK TERKAIT (1)
Dalam kegiatan ini, PPK SKPD memiliki tugas sebagai berikut : a. melakukan verifikasi atas SPP beserta lampiran dokumen pendukungnya. b. meneliti. . . .
-6-
b. meneliti ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran lainnya yang sah, untuk memperoleh keyakinan tidak terlampauinya batas pagu anggaran belanja c. meneliti ketepatan pembebanan mata anggaran belanja d. melakukan koreksi atas kekeliruan perhitungan aritmatika, kesalahan penulisan dan kekurangan bukti pembayaran yang sah e. menyiapkan pengesahan SPJ dan SPM, serta menyampaikannya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran f.
mencatat dalam register penerimaan SPP dan register penerbitan SPM
g. menyiapkan surat penolakan SPM disertai lembaran hasil verifikasi, apabila SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran beserta lampiran dokumen pendukungnya tidak lengkap dan atau tidak sah (2)
Dalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai berikut : a. mengotorisasi dan menerbitkan SPM. b. mengotorisasi Surat Penolakan SPM yang disiapkan PPK-SKPD apabila SPP yang diajukan bendahara SKPD tidak lengkap dan atau tidak sah.
III-7.4. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS (1)
Langkah 1 (Pengujian Lampiran Dokumen Pendukung SPP) PPK SKPD meneliti kelengkapan dan keabsahan lampiran dokumen SPP-UP/GU/TU/Nihil/LS. Apabila belum memenuhi persyaratan, maka lampiran dokumen SPP dimaksud dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran atau diterbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM disertai Lembaran Hasil Verifikasi.
(2)
Langkah 2 (Pengujian SPP) PPK SKPD melakukan pengujian dan penelitian terhadap substansi dokumen SPP. Apabila belum memenuhi persyaratan, maka lampiran dokumen SPP dimaksud dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran atau diterbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM disertai Lembaran Hasil Verifikasi.
(3)
Langkah 3 (Perbaikan Atas Pengujian SPP Beserta Lampiran Dokumen Pendukung SPP) Bendahara Pengeluaran menindaklanjuti hasil verifikasi yang dilakukan PPK SKPD, serta menyampaikan kembali SPP Beserta Lampiran Dokumen Pendukung SPP kepada PPK-SKPD.
(4)
Langkah 4 (Pembuatan SPM) Apabila telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, maka PPK-SKPD menyiapkan SPM untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. SPM dibuat tiga rangkap, meliputi : Lembar asli untuk Kuasa BUD; Salinan 1 untuk Bendahara Pengeluaran; Salinan 2 untuk arsip PPK-SKPD;
(5)
Langkah 5 (Pembuatan SPM) SPM yang telah diotorisasi dikirimkan kepada kuasa BUD dilengkapi
III-7.5. BENTUK FORMAT DOKUMEN (1) Bentuk. . . .
-7-
(1)
Bentuk format dokumen terkait yang dipergunakan berkenaan dengan pelaksanaan sistem dan prosedur adalah sebagaimana berikut ini.
(2)
Contoh format sebagaimana dimaksud butir (1) dapat disesuaikan lebih lanjut menurut kebutuhan dan perkembangan keadaan dalam rangka tertib administrasi keuangan.
Contoh Dokumen. . . .
-8-
Contoh Dokumen SPM
KABUPATEN BUNGO SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) TAHUN ANGGARAN …….
Format: UP/GU/TU/LS*) Nomor SPM : ………/Kode SKPD/SPM**/Tahun....
(Disi oleh PPK-SKPD) KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BUNGO
Potongan-potongan:
Supaya menerbitkan SP2D kepada: No.
Uraian (No. Rekening)
1.
Iuaran Wajib Pegawai Negeri
2.
Tabungan Perumahan Pegawai
3.
………….
SKPD : …………………………..
Bendahara Pengeluaran/ Pihak Ketiga*) ……………..……………. ………………………….…………………………………………………… …. Nomor Rekening Bank :……...……...……………………………….. ………………………….……………………………… NPWP : ……………...……………………………………………
Jumlah
Keterangan
Dasar Pembayaran/ No. Dan Tanggal SPD :…………… Untuk Keperluan : …………………..……………… ……………………...…………………………………… Jumlah Potongan
1. Belanja Tidak Langsung**) 2. Belanja Langsung
**)
Pembebanan pada Kode Rekening : Kode Uraian Rekening
Rp ……
Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) Jumlah No.
Uraian
1.
PPN
2.
PPh Jumlah
Jumlah SPM
Jumlah
Keterangan
Rp …… Rp ………….,-
Uang sejumlah : ………….,………… Kepala SKPD,
Jumlah SPP yang Diminta Nomor dan Tanggal SPP *)
(Tanda tangan) : …….…….
coret yang tidak perlu Pilih yang sesuai SPM ini sah apabila telah di tandatangani dan di stempel oleh SKPD **)
(nama lengkap) NIP.
-9-
Cara mengisi dokumen SPM 1. Baris ”SKPD” diisi dengan nama SKPD yang akan menerima dana. 2. Baris ”Bendahara Pengeluaran/ Pihak ketiga” diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang akan menerima dana (khusus untuk SPM UP, GU, TU). Sementara untuk SPM LS, diisi dengan nama pihak ketiga (pegawai SKPD untuk LS gaji; nama pihak ketiga yang memberikan jasa atau menjual barang kepada SKPD untuk LS barang dan jasa) karena SPM LS akan diberikan langsung kepada pihak ketiga tanpa melewati bendahara pengeluaran. 3. Nomor rekening bank diisi dengan nomor rekening bank SKPD/pihak ketiga. 4. NPWP diisi dengan nomor NPWP pihak ketiga. 5. Dasar Pembayaran diisi dengan nomor dan tanggal SPD yang menjadi dasar pengajuan SPP yang di SPM-kan. 6. Untuk keperluan diisi dengan keperluan pengajuan SPP yang di SPM-kan (Pembayaran UP/GU/TU/LS). 7. Baris pembebanan pada kode rekening diisi dengan kode urusan, program, dan kegiatan, serta kode rekening dan uraian dari rincian yang dimintakan dananya untuk SPM LS sedangkan untuk SPM UP/GU/TU diisi dengan Kode Rekening SKPD. 8. Jumlah SPP yang diminta diisi dengan jumlah uang SPP yang dimintakan berdasarkan SPP yang diajukan. 9. Jumlah SPD diisi dengan jumlah dana SPD yang menjadi dasar pengajuan SPP bersangkutan. 10. Potongan berupa iuran wajib pegawai negeri, tabungan perumahan pegawai dan potongan sejenis lainnya diisi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah potongan ini akan langsung dikurangkan oleh kasda (kuasa BUD) sehingga akan mengurangi jumlah SPM.. Potongan berupa PPN, PPh dan/atau pajak lainnya diisi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah tersebut hanya sebagai informasi dan tidak mengurangi jumlah SPM tetapi tidak mengurangi jumlah SPM. Meskipun atas kesepakatan kasda melakukan pemotongan namun tindakan tersebut dilakukan atas nama bendahara pengeluaran
Apabila ternyata PPK SKPD menyatakan bahwa dokumen SPP-UP/GU/TU/LS belum lengkap, maka SKPD akan menerbitkan surat penolakan SPM, yang juga dibuat dalam dua rangkap. Satu dokumen akan diarsipkan dalam register Surat penolakan SPM, sementara dokumen lainnya dikirimkan bersama SPP-UP/GU/TU/LS yang ditolak tadi kepada pengguna anggaran untuk diotorisasi dan dilengkapi oleh bendahara pengeluaran. Surat penolakan ini diterbitkan paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-UP/GU/TU/LS diterima. Format register SPM maupun format register penolakan SPM adalah sama. Yang membedakan hanya Register SPM dipergunakan untuk mencatat SPM yang telah dinyatakan lengkap oleh PPK SKPD, sementara Register penolakan SPM dipergunakan untuk mencatat SPM yang ditolak oleh PPK SKPD.
- 10 -
Contoh Dokumen Register/Register Penolakan SPM
KABUPATEN BUNGO REGISTER SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS SKPD: … … … Halaman …………..
:
Jumlah SPM (Rp) No. Urut
Tanggal
1
2
Nomor SPM
Uraian
3
4
LS UP
GU
TU
Gaji
Barang & Jasa
5
Jumlah
……………., tanggal Mengetahui, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
PPK-SKPD
(Tanda tangan)
(Tanda tangan)
(nama lengkap) NIP.
(nama lengkap) NIP.
Cara pengisian Register/Register penolakan SPM-UP/GU/TU/LS 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPM-UP/GU/TU/LS (Gaji, pengadaan barang dan jasa, belanja SKPKD) 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPM-UP/GU/TU/LS (Gaji, pengadaan barang dan jasa, belanja SKPKD) 3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPM-UP/GU/TU/LS (Gaji, pengadaan barang dan jasa, belanja SKPKD)yang diajukan 4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPM yang diajukan SPM-UP/GU/TU/LS (Gaji, pengadaan barang dan jasa, belanja SKPKD) 5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPM-UP/GU/TU/LS (Gaji, pengadaan barang dan jasa, belanja SKPKD)
- 11 -
III-7.6. BAGAN ALIR
Pengajuan SPM-UP Uraian 1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara dan PPK SKPD.
Bendahara Pengeluaran
PPK SKPD
Pengguna Anggaran
SPD
SPD SPD
2. Berdasar SPD dan SPJ, Bendahara membuat SPP-GU beserta dokumen lainnya, yang terdiri dari: - Surat Pengantar SPP-UP - Ringkasan SPP-UP - Rincian SPP-UP - Salinan SPD - Surat Pernyataan Pengguna Anggaran - Lampiran lain (daftar rincian rencana penggunaan dana s.d jenis belanja)
SPP-UP dan Dokumen Lain
SPP-UP dan Dokumen Lain
3. Bendahara menyerahkan SPP-UP beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD. DPA
4. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP dan kesesuaiannya dengan SPD dan DPA-SKPD.
Penelitian SPP UP
2 hari kerja sejak SPP diterima
Tidak Lengkap
5. SPP UP yang dinyatakan lengkap akan dibuatkan Rancangan SPM oleh PPK SKPD. Penerbitan SPM paling lambat 2 hari kerja sejak SPP-UP diterima
Rancangan Rancangan SPM SPM
1 hari kerja sejak SPP diterima
6. Rancangan SPM ini kemudian diberikan PPKSKPD kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi
SPP-UP dan Dokumen Lain Surat Penolakan Penerbitan SPM
7. Jika SPP-UP dinyatakan tidak lengkap, PPK SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM. Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-UP diterima. SPP-UP dan Dokumen Lain
8. Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara agar Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-GU. Kemudian diserahkan kepada PPK SKPD untuk diteliti kembali.
Surat Penolakan Penerbitan SPM
SPM
- 12 -
Pengajuan SPM-GU Uraian
Bendahara Pengeluaran
PPK SKPD
SPD
Pengguna Anggaran
SPD
1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara dan PPK SKPD.
SPD SPJ
2. Berdasar SPD dan SPJ, Bendahara membuat SPP-GU beserta dokumen lainnya, yang terdiri dari: - Surat Pengantar SPP-GU - Ringkasan SPP-GU - Rincian SPP-GU - Surat Pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-GU sebelumnya - Salinan SPD - Surat Pernyataan Pengguna Anggaran - Lampiran lain
SPP-GU dan Dokumen Lain
SPP-GU dan Dokumen Lain
3. Bendahara menyerahkan SPP-GU beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD. DPA
4. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU berdasar SPD dan DPA-SKPD. Penelitian SPP GU
5. Apabila SPP-GU dinyatakan lengkap maka PPK SKPD membuat Rancangan SPM, paling lambat 2 hari kerja sejak SPP.diterima.
2 hari kerja sejak SPP diterima
Tidak Lengkap
6. PPK-SKPD menyerahkan SPM kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi
Rancangan Rancangan SPM SPM
7. Jika SPP-UP dinyatakan tidak lengkap, PPK SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM. Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-GU diterima.
1 hari kerja sejak SPP diterima
8. Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara agar Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-GU. Kemudian diserahkan kepada PPK SKPD untuk diteliti kembali.
SPP-GU dan Dokumen Lain Surat Penolakan Penerbitan SPM
SPP-GU dan Dokumen Lain Surat Penolakan Penerbitan SPM
SPM
- 13 -
Pengajuan SPM-TU Uraian
Bendahara Pengeluaran
1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara dan PPK SKPD. 2. Berdasar SPD dan SPJ, Bendahara membuat SPP-TU beserta dokumen lainnya, yang terdiri dari: - Surat Pengantar SPP-TU - Ringkasan SPP-TU - Rincian SPP-TU - Surat Pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-GU sebelumnya - Salinan SPD - Surat Pernyataan Pengguna Anggaran - Lampiran lain
PPK SKPD
SPD
Pengguna Anggaran
SPD
SPD
SPJ
SPP-TU dan Dokumen Lain
SPP-TU dan Dokumen Lain
3. Bendahara menyerahkan SPP-TU beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD. DPA
4. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU berdasar SPD dan DPA-SKPD. 5. Apabila SPP-TU dinyatakan lengkap maka PPK SKPD membuat Rancangan SPM, paling lambat 2 hari kerja sejak SPP.diterima.
Penelitian SPP TU
6. PPK-SKPD menyerahkan SPM kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi
2 hari kerja sejak SPP diterima
Tidak Lengkap Rancangan SPM Rancangan
7. Jika SPP-TU dinyatakan tidak lengkap, PPK SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM. Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-TU diterima.
SPM
1 hari kerja sejak SPP diterima
8. Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara agar Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-TU. Kemudian diserahkan kepada PPK SKPD untuk diteliti kembali.
SPP-TU dan Dokumen Lain Surat Penolakan Penerbitan SPM
SPP-TU dan Dokumen Lain Surat Penolakan Penerbitan SPM
SPM
- 14 -
Pengajuan SPM-LS Gaji dan Tunjangan Uraian 1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara dan PPK SKPD.
Bendahara Pengeluaran
PPK SKPD
SPD
SPD
SPD
2. Berdasar SPD dan SPJ, Bendahara membuat SPP-GU beserta dokumen lainnya, yang terdiri dari: - Surat Pengantar SPP-LS Gaji - Ringkasan SPP-LS Gaji - Rincian SPP-LS Gaji - Lampiran yang terdiri dari : - Pembayaran Gaji Induk - Gaji Susulan - Kekurangan Gaji - Gaji Terusan - Dll
Pengguna Anggaran
SPP-LS Gaji dan Dokumen Lain
SPP-LS Gaji dan Dokumen Lain
3. Bendahara menyerahkan SPP-LS Gaji beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD. DPA
4. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS Gaji berdasar SPD dan DPA-SKPD. Penelitian SPP TU
5. Apabila SPP-LS Gaji dinyatakan lengkap maka PPK SKPD membuat Rancangan SPM, paling lambat 2 hari kerja sejak SPP.diterima.
2 hari kerja sejak SPP diterima
Tidak Lengkap
6. PPK-SKPD menyerahkan SPM kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi
Rancangan SPM Rancangan SPM
7. Jika SPP-LS Gaji dinyatakan tidak lengkap, PPK SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM. Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-LS Gaji diterima.
SPM
1 hari kerja sejak SPP diterima
8. Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara agar Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-LS Gaji. Kemudian diserahkan kepada PPK SKPD untuk diteliti kembali.
SPP-LS Gaji dan Dokumen Lain Surat Penolakan Penerbitan SPM
SPP-LS Gaji dan Dokumen Lain Surat Penolakan Penerbitan SPM
BUPATI BUNGO, dto H. ZULFIKAR ACHMAD
