MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 131 1. NAMA JABATAN
: Kepala Subbagian Perbendaharaan
2. IKHTISAR JABATAN
:
Melakukan urusan perbendaharaan dan penerbitan surat perintah pembayaran di lingkungan Direktorat Jenderal. 3. TUJUAN JABATAN: Terwujudnya pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 4. URAlAN TUGAS DAN KEGIATAN: 4.1. Merumuskan konsep bahan terkait Dokumen Perencanaan. 4.1.1 Menerima disposisi Kepala Bagian Keuangan untuk merumuskan konsep bahan masukan terkait dokumen perencanaan antara lain meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Uraian Jabatan; 4.1.2 Mempelajari dokumen perencanaan tahun lalu dan tahun berjalan antara lain meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Uraian Jabatan; 4.1.3 Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan bahan penyusunanan konsep bahan masukan terkait dokumen perencanaan antara lain meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Uraian Jabatan; 4.1.4 Menerima dan meneliti bahan penyusunan dan menyusun konsep bahan masukan terkait dokumen perencanaan antara lain meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Uraian Jabatan dan menyampaikannya Kepala Bagian; 4.1.5 Mengikuti pembahasan bahan masukan terkait dokumen perencanaan antara lain meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Uraian Jabatan, bersama Kepala Bagian. 4.2. Merumuskan konsep Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 4.2.1 Meneliti disposisi Kepala Bagian Keuangan untuk merumuskan konsep Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 132 4.2.2 Memberi tugas Pelaksana untuk menyiapkan konsep surat penunjukan; 4.2.3 Meneliti dan mengoreksi konsep surat penunjukan tersebut dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Keuangan. 4.3. Merumuskan konsep usulan penunjukan Staf Pengelola Keuangan dan Pemegang Uang Muka (PUM) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 4.3.1 Meneliti disposisi Kepala Bagian Keuangan untuk merumuskan konsep usulan penunjukan Staf Pengelola Keuangan dan Pemegang Uang Muka (PUM) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.3.2 Memberi tugas Pelaksana untuk menyiapkan konsep surat penunjukan Staf Pengelola Keuangan dan Pemegang Uang Muka (PUM); 4.3.3 Meneliti dan mengoreksi dan menyampaikan konsep surat penunjukan Staf Pengelola Keuangan dan Pemegang Uang Muka (PUM) kepada Kepala Bagian Keuangan. 4.4. Melakukan pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang sesuai ketentuan yang berlaku. 4.4.1 Menerima tugas dari Kepala Bagian Keuangan untuk melakukan pengujian SPP; 4.4.2 Memberi tugas pelaksana untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP), memeriksa kecocokan pembebanan pengeluaran anggaran sesuai Akun dan ketersediaan dana dalam DIPA serta membebankan pengeluaran sesuai SPP yang disetujui ke dalam kartu pengawasan DIPA; 4.4.3 Menerima dan memeriksa SPP tersebut beserta kartu pengawasan DIPA. 4.5. Melakukan penerbitan dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 4.5.1 Menerima Surat Perintah Pembayaran (SPP) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan penerbitan dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); 4.5.2 Meneliti dan menandatangani SPM tersebut serta memberi tugas pelaksana untuk mengajukan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 4.5.3 Memberi tugas pelaksana untuk mengambil dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 4.5.4 Meneliti dan menyerahkan SP2D ke Bendahara Pengeluaran untuk diproses lebih lanjut.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 133 4.6. Melaksanakan monitoring penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pengajuan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 4.6.1 Menerima disposisi Kepala Bagian Keuangan untuk memonitor penerbitan SPM dan pengajuan penerbitan SP2D; 4.6.2 Memberi tugas pelaksana untuk mencatat realisasi penerbitan SPM & SP2D; 4.6.3 Menerima, meneliti hasil pencatatan dan menyusun laporan monitoring penerbitan SPM dan pengajuan penerbitan SP2D. 4.7. Melaksanakan pengawasan atas pembuatan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran. 4.7.1 Menerima disposisi Kepala Bagian Keuangan untuk melaksanakan pengawasan atas pembuatan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran; 4.7.2 Memberi tugas Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencatatan pengeluaran atas beban DIPA; 4.7.3 Memberi tugas Bendahara Pengeluaran untuk membukukan catatan pengeluaran atas beban DIPA. 4.7.4 Mengawasi secara berkala atas pembukuan Bendahara Pengeluaran. 4.8. Melakukan permintaan dana (dropping) Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN). 4.8.1 Menerima disposisi Kepala Bagian Keuangan untuk Melakukan permintaan dana (dropping) Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN); 4.8.2 Memberi tugas pelaksana untuk meneliti kebutuhan dana TKPKN disesuaikan dengan lampiran data dari pembuat daftar gaji; 4.8.3 Mengoreksi dan menyampaikan hasil telaahan dan lampiran data dari daftar gaji tersebut kepada Kepala Bagian Keuangan; 4.8.4 Memberi tugas pelaksana membuat konsep permintaan dana TKPKN kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan berdasarkan hasil telaahan; 4.8.5 Mengoreksi dan menyampaikan konsep surat permintaan dana tersebut kepada Kepala Bagian Keuangan. 4.9. Melakukan pembayaran Pengelolaan Utang.
TKPKN
di
lingkungan
Direktorat
Jenderal
4.9.1 Menerima tugas dari Kepala Bagian Keuangan untuk melakukan pembayaran TKPKN; 4.9.2 Memberi tugas pelaksana membuat konsep surat kuasa pengambilan dana TKPKN dari Sekretaris Direktorat Jenderal ke Bendahara Pengeluaran untuk mengambil/menerima cek TKPKN; 4.9.3 Meneliti dan mengoreksi konsep surat kuasa pengambilan dana TKPKN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 134 4.9.4 Memberi tugas pelaksana untuk melaksanakan pembayaran TKPKN sesuai dengan daftar pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 4.9.5 Memberi tugas pelaksana untuk membuat konsep realisasi pembayaran TKPKN Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Mengoreksi dan menyampaikan konsep realisasi pembayaran TKPKN tersebut kepada Kepala Bagian Keuangan. 4.10. Meneliti konsep Surat Pertanggungjawaban TKPKN. 4.10.1 4.10.2 4.10.3 4.10.4
Menerima tugas dari Kepala Bagian Keuangan untuk melaksanakan pembuatan Surat Pertanggungjawaban TKPKN; Memberi tugas pelaksana untuk membuat konsep surat pertanggungjawaban TKPKN; Meneliti dan mengoreksi konsep surat pertanggungjawaban TKPKN; Menyampaikan konsep surat pertanggungjawaban TKPKN kepada Kepala Bagian Keuangan.
4.11. Meneliti pembuatan laporan perpajakan. 4.11.1 4.11.2 4.11.3 4.11.4 4.11.5 4.11.6
Menerima tugas dari Kepala Bagian Keuangan untuk melaksanakan pembuatan laporan perpajakan; Memberi tugas pelaksana untuk melakukan pemungutan pajak atas pembayaran yang dilaksanakan; Memberi tugas pelaksana untuk membuat konsep laporan perpajakan yang telah dilakukan; Meneliti dan mengoreksi laporan perpajakan yang telah dilakukan; menyampaikan konsep laporan perpajakan kepada Kepala Bagian Keuangan; Memberi tugas pelaksana untuk menyampaikan laporan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
4.12. Merumuskan konsep permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP). 4.12.1 4.12.2 4.12.3 4.12.4
Menerima tugas dari Kepala Bagian Keuangan untuk menyusun konsep permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP); Memberi tugas pelaksana untuk membuat konsep surat permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP); Meneliti dan mengoreksi konsep surat permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP); menyampaikan konsep surat permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) kepada Kepala Bagian Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 135 4.13. Merumuskan laporan kegiatan Subbagian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 4.13.1 4.13.2 4.13.3 4.13.4
Perbendaharaan
sebagai
Menerima tugas dari Kepala Bagian Keuangan untuk menyusun laporan kegiatan Subbagian Perbendaharaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; Memberi tugas pelaksana untuk menghimpun hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perbendaharaan; Memberi tugas pelaksana untuk menyusun konsep laporan kegiatan Subbagian Perbendaharaan; Mengoreksi dan menyampaikan laporan kegiatan tersebut kepada Kepala Bagian Keuangan.
4.14. Merumuskan konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional. 4.14.1 4.14.2 4.14.3 4.14.4
4.14.5
Menerima disposisi Kepala Bagian Keuangan untuk menyiapkan konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional; Mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional; Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan bahan penyusunan konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional; Menerima dan meneliti bahan penyusunan, dan mengoreksi konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian; Mengikuti pembahasan bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas fungsional bersama Kepala Bagian.
4.15. Merumuskan konsep bahan masukan pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat. 4.15.1 4.15.2 4.15.3 4.15.4 4.15.5
jawaban
pemerintah
atas
Menerima disposisi Kepala Bagian Keuangan untuk menyiapkan konsep bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; Mempelajari pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; Memberi tugas pelaksana untuk menyiapkan bahan penyusunan konsep bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; Menerima dan meneliti bahan penyusunan, dan mengoreksi konsep bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian; Mengikuti pembahasan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Kepala Bagian.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 136 4.16. Merumuskan konsep bahan masukan terkait dokumen pelaporan. 4.16.1 Menerima disposisi dari Kepala Bagian Keuangan dan mempelajari bahan masukan terkait dokumen pelaporan antara lain meliputi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Analisis Beban Kerja (ABK); 4.16.2 Memberi tugas kepada pelaksana untuk menyiapkan bahan penyusunan bahan masukan terkait dokumen pelaporan antara lain meliputi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Analisis Beban Kerja (ABK); 4.16.3 Menerima bahan penyusunan dan membahas bahan masukan terkait dokumen pelaporan antara lain meliputi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Analisis Beban Kerja (ABK) bersama para Kepala Bagian Keuangan; 4.16.4 Merumuskan konsep bahan masukan terkait dokumen pelaporan antara lain meliputi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Analisis Beban Kerja (ABK); 4.16.5 Menyampaikan konsep bahan masukan terkait dokumen pelaporan antara lain meliputi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Analisis Beban Kerja (ABK) kepada Kepala Bagian Keuangan. 4.17. Melakukan pembinaan pegawai pada Subbagian Perbendaharaan. 4.17.1 Memberikan nasehat, menegakkan dan meningkatkan disiplin bawahan; 4.17.2 Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.17.3 Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; 4.17.4 Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13.
Disposisi Kepala Bagian Keuangan; Dokumen DIPA/Revisi DIPA; Dokumen RKA-KL; Dokumen POK/Revisi POK; Dokumen SP-RKAKL; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya; Surat Perintah Membayar (SPM); Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); Kartu Pengawasan; Bukti pengeluaran dan kuitansi; Surat setoran pajak; LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat; Konsep Surat atau nota dinas dari pelaksana.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 137 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. UU APBN dan Peraturan Pelaksanaan APBN; 6.2. Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara beserta peraturan pelaksanaannya; 6.3. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; 6.4. Keputusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 6.5. Surat edaran, instruksi serta peraturan dan kebijaksanaan pimpinan yang berkenaan dengan penyusunan/pelaksanaan anggaran di lingkungan Departemen Keuangan; 6.6. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 6.7. Pedoman Tata Persuratan Dinas; 6.8. Buku-buku tentang pelaksanaan anggaran; 6.9. Kalkulator/mesin hitung; 6.10. Personal komputer (PC) dan internet. 7. HASIL KERJA : 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. 7.11. 7.12. 7.13. 7.14. 7.15. 7.16. 7.17. 7.18.
Konsep bahan masukan terkait dokumen perencanaan antara lain meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Uraian Jabatan; Konsep Usulan SK DJPU an. Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Konsep Usulan Penunjukkan Staf Pengelola Keuangan dan Pemegang Uang Muka DJPU; Kartu Pengawasan DIPA; Surat Perintah Membayar (SPM); Laporan Monitoring SPM dan pengajuan penerbitan SP2D; LPJ Bendahara; Surat Permintaan TKPKN; Konsep Realisasi Pembayaran TKPKN Konsep Surat Pertanggungjawaban TKPKN; Pembukuan keuangan; Laporan dana TKPKN; Laporan perpajakan; Konsep permintaan TUP; Konsep tanggapan/bahan masukan hasil pemeriksaan; Konsep bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR; Konsep bahan masukan terkait dokumen pelaporan antara lain LAKIP dan ABK; Konsep laporan berkala Subbagian Perbendaharaan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 138 8. WEWENANG: 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Bagian Keuangan; 8.2. Mengoreksi dan memaraf surat dan laporan; 8.3. Meminta data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas perbendaharaan; 8.4. Mengajukan konsep usulan mengenai penatausahaan di bidang administrasi keuangan (Pengawasan DIPA, Pengujian SPP, Pengujian SPM, Koordinasi dengan KPPN dan pencatatan SP2D). 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1 Usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2 Kebenaran konsep dan paraf surat dan laporan; 9.3 Kerahasiaan data yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas Subbagian Perbendaharaan; 9.4 Kebenaran dan ketelitian dalam penatausahaan administrasi keuangan. 10.DIMENSI JABATAN : 10.1 Dimensi Finansial: 10.1.1 Pagu DIPA dan TKPKN; 10.1.2 Ada 6 jenis kegiatan yang harus dilaksanakan dan dipantau realisasinya. 10.2 Dimensi Non Finansial: 10.2.1 Jumlah pegawai yang dilayani kurang lebih sebanyak 324 pegawai. 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1.
11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6. 11.7. 11.8.
Kepala Bagian Keuangan dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan mengenai pelaksanaan tugas Subbagian Perbendaharan serta penyampaian laporan pelaksanaan tugas; Para Kepala Subbagian pada Bagian Keuangan, dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal penyampaian Surat Perintah Pembayaran (SPP). Para Pengguna Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dalam hal pelaksanaan Anggaran; Para pegawai pelaksana pada Subbagian Perbendaharaan dalam hal pelaksanaan tugas; Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan dalam hal pengambilan dana TKPKN, Penyerahan laporan saldo dan penyerahan SPJ; Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam hal pengajuan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); Pihak perbankan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 139 12.MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Kurangnya pengetahuan para pengguna anggaran dalam memahami DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA sehingga akan menghambat pelaksanaan/realisasi DIPA khususnya dalam penerbitan SPP/SPM, sehingga perlu dilakukan sosialisasi pemahaman tentang DIPA dan POK ke unit eselon II dalam lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 13.RISIKO JABATAN : Tidak ada. 14. SYARAT JABATAN : 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.
Pangkat/Golongan : Penata (III/c) Pendidikan formal : Strata 1/D-IV/SMU Diklat/Kursus : Diklatpim Tk.IV Syarat lainnya : 14.4.1. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara; 14.4.2. Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan utang; 14.4.3. Memahami SOP; 14.4.4. Memahami organisasi dan ketatalaksanaan; 14.4.5. Memiliki kemampuan manajerial; 14.4.6. Memiliki komitmen penuh terhadap pekerjaan; 14.4.7. Mampu bekerjasama; 14.4.8. Memahami kode etik DJPU; 14.4.9. Standar Kompetensi: 14.4.9.1. In-Depth Problem Solving & Analysis (2); 14.4.9.2. Courage of Convictions (2); 14.4.9.3. Planning and Organizing (2); 14.4.9.4. Continuous Improvement (2); 14.4.9.5. Policies, Processes & Procedures (2); 14.4.9.6. Stakeholder Service (3); 14.4.9.7. Integrity (3); 14.4.9.8. Team Leadership (2); 14.4.9.9. Organizational Savy (2).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 140 15. KEDUDUKAN JABATAN :
KEPALA BAGIAN KEUANGAN
KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN
KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN
Perumus Pebendaharaan Junior Pemroses Bahan Pebendaharaan Senior Pemroses Bahan Pebendaharaan Junior Penyaji Bahan Perbendaharaan Senior Penyaji Bahan Perbendaharaan Junior Penata Usaha Bahan Perbendaharaan Senior Bendahara Pengeluaran
KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
