Melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 101 1. NAMA JABATAN

: Kepala Bagian Keuangan

2. IKHTISAR JABATAN

:

Melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Merumuskan bahan masukan terkait dokumen perencanaan. 4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari bahan masukan terkait dokumen perencanaan antara lain meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Uraian Jabatan; Memberi disposisi kepada para Kepala Subbagian untuk menyiapkan bahan masukan terkait dokumen perencanaan antara lain meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Uraian Jabatan; Membahas bahan masukan terkait dokumen perencanaan antara lain meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Uraian Jabatan bersama para kepala subbagian dan pelaksana; Memberi disposisi para kepala subbagian untuk mengoreksi dan merumuskan bahan masukan terkait dokumen perencanaan antara lain meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Uraian Jabatan; Menyampaikan bahan masukan terkait dokumen perencanaan antara lain meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Uraian Jabatan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.2. Mengkoordinasikan bahan masukan Rencana Kerja Pemerintah terkait bidang tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. 4.2.1. 4.2.2.

Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari bahan masukan Rencana Kerja Pemerintah terkait bidang tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk menyiapkan bahan masukan Rencana Kerja Pemerintah terkait bidang tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;


- 102 4.2.3. 4.2.4.

4.2.5.

Membahas bahan masukan Rencana Kerja Pemerintah terkait bidang tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang bersama Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran dan pelaksana; Memberi disposisi kepada Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk mengoreksi dan merumuskan bahan masukan Rencana Kerja Pemerintah terkait bidang tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Menyampaikan bahan masukan Rencana Kerja Pemerintah terkait bidang tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.3. Merumuskan konsep Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Direktorat Jenderal. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5.

Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari usulan RKA-KL dari masing-masing unit eselon II; Memberi disposisi Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk meneliti usulan RKA-KL; Membahas usulan RKA-KL bersama Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran; Memberi disposisi Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk merumuskan konsep RKA-KL sesuai hasil pembahasan; Mengoreksi konsep tersebut serta menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.4. Merumuskan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5.

Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari RKA-KL Direktorat Jenderal; Memberi disposisi Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk menyiapkan konsep DIPA Direktorat Jenderal; Membahas konsep DIPA Direktorat Jenderal bersama Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran; Memberi disposisi Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk merumuskan konsep DIPA Direktorat Jenderal sesuai hasil pembahasan; Mengoreksi konsep DIPA Direktorat Jenderal dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.5. Merumuskan konsep Petunjuk Operasional pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal. 4.5.1. 4.5.2.

Kegiatan

(POK)

atas

Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari DIPA Direktorat Jenderal; Memberi disposisi Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk menyiapkan konsep POK Direktorat Jenderal;


- 103 4.5.3. 4.5.4. 4.5.5.

Membahas konsep POK Direktorat Jenderal bersama Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran; Memberi disposisi Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk merumuskan konsep POK Direktorat Jenderal sesuai hasil pembahasan; Mengoreksi konsep POK Direktorat Jenderal dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.6. Merumuskan konsep usulan revisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal. 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4. 4.6.5.

Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari usulan revisi RKA-KL/DIPA dari masing-masing unit eselon II; Memberi disposisi Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk meneliti usulan revisi RKA-KL/DIPA; Membahas usulan revisi RKA-KL/DIPA bersama Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran; Memberi disposisi Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk merumuskan konsep revisi RKA-KL/DIPA sesuai hasil pembahasan; Mengoreksi konsep tersebut serta menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.7. Mengkoordinasikan konsep revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas pelaksanaan DIPA Direktorat Jenderal. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3. 4.7.4. 4.7.5.

Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari usulan revisi POK dari masing-masing unit eselon II; Memberi disposisi Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk meneliti usulan revisi POK; Membahas usulan revisi POK bersama Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran; Memberi disposisi Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk merumuskan konsep revisi POK sesuai hasil pembahasan; Mengoreksi konsep tersebut serta menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.8. Merumuskan konsep usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). 4.8.1. 4.8.2. 4.8.3.

Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari usulan perubahan anggaran masing-masing unit eselon II dalam rangka APBN-P; Memberi disposisi Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk meneliti usulan perubahan anggaran dalam rangka APBN-P; Membahas usulan perubahan anggaran dalam rangka APBN-P bersama Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran;


- 104 4.8.4.

4.8.5.

Memberi disposisi Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk merumuskan konsep usulan perubahan anggaran dalam rangka APBN-P beserta lampirannya (Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Biaya dan bahan pendukung lainnya) sesuai hasil pembahasan; Mengoreksi konsep tersebut beserta lampirannya dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.9. Merumuskan konsep usulan pembiayaan atas Bagian Anggaran 999. 4.9.1. 4.9.2. 4.9.3. 4.9.4. 4.9.5.

Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal.dan mempelajari usulan pembiayaan atas Bagian Anggaran 999 dari masing-masing unit eselon II; Memberi disposisi Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk meneliti usulan pembiayaan atas Bagian Anggaran 999; Membahas usulan pembiayaan atas Bagian Anggaran 999 bersama Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran; Memberi disposisi Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk merumuskan konsep usulan pembiayaan atas Bagian Anggaran 999 sesuai hasil pembahasan; Mengoreksi konsep tersebut serta menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.10. Merumuskan konsep perkiraan penarikan kas Bulanan, Mingguan dan Harian Direktorat Jenderal. 4.10.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal.dan mempelajari konsep perkiraan penarikan kas Bulanan, Mingguan dan Harian Direktorat Jenderal; 4.10.2. Memberi disposisi Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk menyusun konsep perkiraan penarikan kas Bulanan, Mingguan dan Harian Direktorat Jenderal; 4.10.3. Membahas konsep perkiraan penarikan kas Bulanan, Mingguan dan Harian Direktorat Jenderal dengan Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran; 4.10.4. Memberi disposisi Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk merumuskan konsep perkiraan penarikan kas Bulanan, Mingguan dan Harian Direktorat Jenderal hasil pembahasan; 4.10.5. Meneliti, mengoreksi dan menyampaikan konsep perkiraan penarikan kas tersebut kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.11. Merumuskan konsep Surat Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara. 4.11.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari dan mengevaluasi pagu anggaran yang tertuang di dalam DIPA Direktorat Jenderal tahun anggaran berjalan;


- 105 4.11.2. Memberi disposisi Kepala Subbagian Perbendaharaan untuk merumuskan konsep Surat Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara; 4.11.3. Meneliti, mengoreksi dan menyampaikan konsep Surat Keputusan tersebut kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.12. Merumuskan konsep surat penunjukan Staf Pengelola Keuangan dan Pemegang Uang Muka (PUM) Direktorat Jenderal. 4.12.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari konsep surat penunjukan Staf Pengelola Keuangan dan Pemegang Uang Muka (PUM) Direktorat Jenderal; 4.12.2. Memberi disposisi Kepala Subbagian Perbendaharaan untuk merumuskan konsep surat penunjukan Staf Pengelola Keuangan dan Pemegang Uang Muka (PUM) Direktorat Jenderal; 4.12.3. Meneliti, mengoreksi dan menyampaikan konsep surat tersebut kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.13. Melaksanakan monitoring penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pengajuan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 4.13.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pengajuan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 4.13.2. Memberi disposisi Kepala Subbagian Perbendaharaan untuk melaksanakan monitoring penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pengajuan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 4.14. Melaksanakan pengawasan atas pembuatan laporan pertanggungjawaban Bendahara. 4.14.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari laporan pertanggungjawaban Bendahara; 4.14.2. Memberi disposisi Kepala Subbagian Perbendaharaan untuk melakukan pengawasan atas pembuatan laporan pertanggungjawaban Bendahara. 4.15. Melakukan permintaan dana (dropping) Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN). 4.15.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari permintaan dana TKPKN bulan yang lalu dan memperhitungkan permintaan dana TKPKN bulan berjalan; 4.15.2. Memberi disposisi Kepala Subbagian Perbendaharaan untuk menyiapkan bahan permintaan dana TKPKN tersebut dan perhitungan saldo TKPKN yang ada;


- 106 4.15.3. Meneliti hasil penyiapan bahan permintaan dana TKPKN dan perhitungan saldo TKPKN yang ada; 4.15.4. Memberi disposisi Kepala Subbagian Perbendaharaan untuk menyusun konsep surat permintaan dana TKPKN berdasarkan data tersebut; 4.15.5. Mengoreksi dan menyampaikan konsep surat permintaan dana TKPKN tersebut kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.16. Melakukan pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) di lingkungan Direktorat Jenderal. 4.16.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) di lingkungan Direktorat Jenderal; 4.16.2. Memberi disposisi Kepala Subbagian Perbendaharaan membuat konsep surat kuasa pengambilan dana TKPKN dari Sekretaris Direktorat Jenderal ke Bendahara Pengeluaran untuk mengambil/menerima cek TKPKN; 4.16.3. Meneliti dan mengoreksi konsep surat kuasa pengambilan dana TKPKN serta Memberi disposisi Kepala Subbagian Perbendaharaan untuk melakukan pembayaran TKPKN; 4.16.4. Memberi disposisi Kepala Subbagian Perbendaharaan untuk merumuskan konsep realisasi pembayaran TKPKN; 4.16.5. Mengoreksi dan menyampaikan konsep realisasi pembayaran TKPKN tersebut kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.17. Melaksanakan pembuatan Surat Pertanggungjawaban TKPKN. 4.17.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari pembuatan Surat Pertanggungjawaban TKPKN; 4.17.2. Memberi disposisi Kepala Subbagian Perbendaharaan untuk merumuskan konsep Surat Pertanggungjawaban TKPKN; 4.17.3. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban TKPKN; 4.17.4. Memberi disposisi Kepala Subbagian Perbendaharaan untuk menyampaikan Surat Pertanggungjawaban TKPKN kepada Biro Perencanaan dan Keuangan. 4.18. Melaksanakan pembuatan laporan perpajakan. 4.18.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari pembuatan laporan perpajakan; 4.18.2. Memberi disposisi Kepala Subbagian Perbendaharaan untuk menyiapkan bahan laporan perpajakan yang telah direalisasikan; 4.18.3. Meneliti bahan laporan perpajakan yang telah direalisasikan; 4.18.4. Memberi disposisi Kepala Subbagian Perbendaharaan untuk merumuskan laporan perpajakan; 4.18.5. Meneliti, mengoreksi, dan menandatangani laporan perpajakan;


- 107 4.18.6. Memberi disposisi Kepala Subbagian Perbendaharaan untuk menyampaikan laporan perpajakan yang telah ditandatangani ke Kantor Pelayanan Pajak. 4.19. Merumuskan konsep permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) 4.19.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP); 4.19.2. Memberi disposisi Kepala Subbagian Perbendaharaan untuk merumuskan konsep surat permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP); 4.19.3. Meneliti, mengoreksi dan menyampaikan konsep surat tersebut kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.20. Merumuskan konsep Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang penunjukan pengelola kegiatan pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. 4.20.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari konsep Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang penunjukan pengelola kegiatan pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat; 4.20.2. Memberi disposisi Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk merumuskan konsep Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat; 4.20.3. Meneliti, mengoreksi dan menyampaikan konsep Surat Keputusan tersebut kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.21. Meneliti hasil verifikasi data dan akuntansi terhadap dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), revisi DIPA, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), data Persediaan, data SABMN, Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). 4.21.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari verifikasi data dan akuntansi terhadap dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), revisi DIPA, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), data Persediaan, data SABMN, Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); 4.21.2. Mempelajari dokumen DIPA, revisi DIPA, SPM, SP2D, SSBP, SSPB, data Persediaan, data SABMN; 4.21.3. Memberi disposisi Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk melakukan verifikasi data dan melakukan akuntansi terhadap dokumen DIPA, revisi DIPA, SPM, SP2D, SSBP, SSPB, data Persediaan, data SABMN; 4.21.4. Meneliti hasil verifikasi data dan akuntansi dokumen DIPA, revisi DIPA, SPM, SP2D, SSBP, SSPB, data Persediaan, data SABMN;


- 108 4.21.5. Memberi disposisi Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk merumuskan konsep Laporan Keuangan; 4.22. Merumuskan Laporan Keuangan Bagian Anggaran (BA) 015 dan BA 999 tingkat Satuan Kerja. 4.22.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari Laporan Keuangan Bagian Anggaran (BA) 015 dan BA 999 tingkat Satuan Kerja; 4.22.2. Meneliti konsep Laporan Keuangan BA 015 dan BA 999 tingkat Satuan Kerja; 4.22.3. Memberi disposisi Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk menyiapkan Laporan Keuangan BA 015 dan BA 999 tingkat Satuan Kerja; 4.22.4. Meneliti, mengoreksi, menandatangani Laporan Keuangan BA 015 dan BA 999 tingkat Satuan Kerja dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.23. Merumuskan Laporan Keuangan BA 015 dan BA 999 tingkat Eselon I. 4.23.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari Laporan Keuangan BA 015 dan BA 999 tingkat Eselon I; 4.23.2. Meneliti konsep Laporan Keuangan BA 015 dan BA 999 tingkat Eselon I; 4.23.3. Memberi disposisi Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk merumuskan Laporan Keuangan BA 015 dan BA 999 tingkat Eselon I; 4.23.4. Meneliti, mengoreksi, menandatangani Laporan Keuangan BA 015 dan BA 999 tingkat Eselon I dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.24. Meneliti hasil rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 4.24.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); 4.24.2. Meneliti bahan rekonsiliasi laporan keuangan dan Memberi disposisi Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN mitra kerja secara bulanan; 4.24.3. Membahas hasil rekonsiliasi bersama Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; 4.24.4. Memberi disposisi Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk melakukan koreksi data sesuai hasil rekonsiliasi dan merumuskan laporan hasil rekonsiliasi Laporan Keuangan;


- 109 4.24.5. Menyampaikan laporan hasil rekonsiliasi berikut Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.25. Memantau rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Eselon I dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 4.25.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Eselon I dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 4.25.2. Meneliti bahan rekonsiliasi laporan keuangan dan Memberi disposisi Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan dengan mitra kerja di Ditjen Perbendaharaan; 4.25.3. Membahas hasil rekonsiliasi bersama Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; 4.25.4. Memberi disposisi Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk melakukan koreksi data sesuai hasil rekonsiliasi dan merumuskan laporan hasil rekonsiliasi Laporan Keuangan; 4.25.5. Menyampaikan laporan hasil rekonsiliasi berikut Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.26. Mengkoordinasikan bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. 4.26.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional 4.26.2. Memberi disposisi kepala subbagian untuk menyiapkan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional; 4.26.3. Membahas bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional bersama kepala subbagian dan pelaksana; 4.26.4. Memberi disposisi kepala subbagian untuk mengoreksi dan merumuskan kembali bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan hasil pembahasan; 4.26.5. Menyampaikan bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.27. Mengkoordinasikan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat.


- 110 4.27.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat 4.27.2. Memberi disposisi kepala subbagian untuk menyiapkan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; 4.27.3. Membahas bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat bersama kepala subbagian dan pelaksana; 4.27.4. Memberi disposisi kepala subbagian untuk mengoreksi dan merumuskan kembali bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan hasil pembahasan; 4.27.5. Menyampaikan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.28. Merumuskan laporan manajemen risiko dan Indikator Kinerja Utama (IKU). 4.28.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari konsep laporan manajemen risiko dan IKU; 4.28.2. Memberi disposisi Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk menyusun konsep laporan manajemen risiko dan IKU; 4.28.3. Membahas konsep laporan manajemen risiko dan IKU dengan Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; 4.28.4. Memberi disposisi Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk merumuskan laporan manajemen risiko dan IKU; 4.28.5. Meneliti, mengoreksi dan menyampaikan laporan manajemen risiko dan IKU. 4.29. Merumuskan Standard Operating Procedure (SOP). 4.29.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat mempelajari konsep SOP; 4.29.2. Memberi disposisi Kepala Subbagian Akuntansi untuk menyusun konsep SOP; 4.29.3. Membahas konsep SOP dengan Kepala Subbagian Pelaporan; 4.29.4. Memberi disposisi Kepala Subbagian Akuntansi untuk merumuskan SOP; 4.29.5. Meneliti, mengoreksi dan menyampaikan SOP. 4.30. Merumuskan bahan masukan terkait dokumen pelaporan.

Jenderal

dan

dan Pelaporan Akuntansi dan dan Pelaporan


- 111 4.30.1. Menerima disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan mempelajari bahan masukan terkait dokumen pelaporan antara lain meliputi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Analisis Beban Kerja (ABK); 4.30.2. Memberi disposisi kepada para Kepala Subbagian untuk menyiapkan bahan masukan terkait dokumen pelaporan antara lain meliputi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Analisis Beban Kerja (ABK); 4.30.3. Membahas bahan masukan terkait dokumen pelaporan antara lain meliputi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Analisis Beban Kerja (ABK) bersama para kepala subbagian dan pelaksana; 4.30.4. Memberi disposisi para kepala subbagian untuk mengoreksi dan merumuskan bahan masukan terkait dokumen pelaporan antara lain meliputi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Analisis Beban Kerja (ABK); 4.30.5. Menyampaikan bahan masukan terkait dokumen pelaporan antara lain meliputi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Analisis Beban Kerja (ABK) kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.31. Memantau Keuangan.

pelaksanaan

kegiatan

dan

realisasi

anggaran

Bagian

4.31.1. Menerima dan mempelajari disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal atas laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; 4.31.2. Melakukan pembahasan laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan Sekretaris Direktorat Jenderal; 4.31.3. Menerima dan mempelajari penugasan dari Sekretaris Direktorat Jenderal untuk melakukan penyusunan rencana tindak lanjut atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; 4.31.4. Memberi disposisi Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran untuk merumuskan konsep rencana tindak lanjut atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Bagian Keuangan; 4.31.5. Menerima dan mengoreksi konsep rencana tindak lanjut atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Bagian Keuangan; 4.31.6. Menyampaikan konsep rencana tindak lanjut atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Bagian Keuangan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.32. Melakukan pembinaan pegawai pada Bagian Keuangan. 4.32.1. Memberikan nasehat, menegakkan dan meningkatkan disiplin bawahan;


- 112 4.32.2. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.32.3. Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; 4.32.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal; 5.2. Rencana Kerja Subbagian Penyusunan Anggaran, Subbagian Perbendaharaan dan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; 5.3. Rencana Kerja Anggaran dari masing-masing unit eselon II; 5.4. DIPA tahun yang lalu serta DIPA tahun berjalan; 5.5. Data laporan berkala realisasi DIPA tahun berjalan; 5.6. RKA-KL, DIPA, POK, Revisi DIPA, Revisi POK, SPM, SP2D, SSBP, Arsip Data Komputer (ADK) Simak BMN; 5.7. ADK SAK dan Laporan BMN dari Bagian Umum; 5.8. Sistem Aplikasi di bidang Keuangan; 5.9. Surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan; 5.10. LHP atas Laporan Keuangan dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 5.11. Konsep surat/nota dinas.


- 113 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Undang-undang Keuangan Negara serta peraturan pelaksanaannya; 6.2. Undang-undang Perbendaharaan Negara serta peraturan pelaksanaannya; 6.3. Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta peraturan pelaksanaannya; 6.4. Undang-undang APBN dan perubahannya; 6.5. Surat edaran, instruksi, peraturan dan kebijakan pimpinan yang berkenaan dengan Keuangan Negara dan Laporan Keuangan; 6.6. Buku pedoman dan petunjuk pelaksanaan tugas dari instansi terkait; 6.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 6.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014; 6.9. Standard Operating Procedures (SOP); 6.10. Kode Etik; 6.11. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 7. HASIL KERJA: 7.1. Konsep bahan masukan terkait dokumen perencanaan yaitu Renstra, Renja, RKT, PK dan Urjab; 7.2. Konsep Rencana Kerja Pemerintah terkait bidang tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 7.3. Konsep RKA-KL Direktorat Jenderal; 7.4. Konsep DIPA Direktorat Jenderal; 7.5. Konsep Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); 7.6. Konsep usulan revisi RKA-KL/DIPA Direktorat Jenderal; 7.7. Konsep revisi POK; 7.8. Konsep usulan APBN-P; 7.9. Konsep usulan pembiayaan atas Bagian Anggaran 999; 7.10. Konsep perkiraan penarikan kas Bulanan, Mingguan dan Harian Direktorat Jenderal; 7.11. Konsep usulan Surat Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara; 7.12. Konsep surat penunjukan Staf Pengelola Keuangan dan Pemegang Uang Muka (PUM) Direktorat Jenderal; 7.13. Laporan monitoring penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pengajuan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 7.14. Laporan Pengawasan laporan pertanggungjawaban Bendahara; 7.15. Konsep permintaan dana (dropping) TKPKN; 7.16. Konsep laporan realisasi pembayaran TKPKN; 7.17. Konsep surat pertanggungjawaban TKPKN; 7.18. Konsep laporan perpajakan; 7.19. Konsep permintaan TUP; 7.20. Konsep Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang penunjukan pengelola kegiatan pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat;


- 114 7.21. Laporan verifikasi data dan akuntansi terhadap dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), revisi DIPA, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), data Persediaan, data SABMN, Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 7.22. Konsep Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja; 7.23. Konsep Laporan Keuangan tingkat Eselon I; 7.24. Konsep laporan hasil rekonsiliasi dengan KPPN; 7.25. Konsep laporan hasil rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan; 7.26. Konsep surat tanggapan/tindak lanjut LHP atas Laporan Keuangan; 7.27. Konsep surat yang berkaitan dengan Laporan Keuangan dan LHP atas Laporan Keuangan; 7.28. Konsep bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR.; 7.29. Laporan Manajemen Risiko Bagian Keuangan; 7.30. Laporan Indikator Kinerja Utama Bagian Keuangan; 7.31. Laporan Standar Operating Procedure Bagian Keuangan; 7.32. Konsep bahan masukan LAKIP; 7.33. Laporan Analisis Beban Kerja Bagian Keuangan; 7.34. Laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Sekretaris Direktoat Jenderal; 8.2. Memaraf surat usulan revisi RKA-KL/DIPA/POK, surat usulan APBN-P, surat usulan pembiayaan atas BA 999, Surat Keputusan Direktur Jenderal, surat permintaan dana (dropping) TKPKN, surat pertanggungjawaban dana TKPKN, surat laporan pemungutan pajak, surat usulan permintaan TUP, Laporan Keuangan, surat tanggapan LHP atas Laporan Keuangan; 8.3. Menandatangani cheque/bilyet giro, kuitansi pembayaran dan atau persetujuan pembayaran; 8.4. Menandatangani Nota Dinas dari Bagian Keuangan untuk Sekretaris Direktorat Jenderal; 8.5. Menandatangani Laporan Keuangan; 8.6. Meminta data yang diperlukan dalam rangka verifikasi dan pembukuan data Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Substansi usul, saran dan pendapat yang diajukan; 9.2. Substansi surat usulan revisi RKA-KL/DIPA/POK, surat usulan APBN-P, surat usulan pembiayaan atas BA 999, Surat Keputusan Direktur Jenderal, surat permintaan dana (dropping) TKPKN, surat pertanggungjawaban dana TKPKN, surat laporan pemungutan pajak, surat usulan permintaan TUP, Laporan Keuangan, surat tanggapan LHP atas Laporan Keuangan;


- 115 9.3. Substansi cheque/bilyet giro, kuitansi pembayaran dan atau persetujuan pembayaran; 9.4. Substansi Nota Dinas dari Bagian Keuangan untuk Sekretaris Direktorat Jenderal; 9.5. Substansi Laporan Keuangan; 9.6. Kebenaran atas data yang diperlukan dalam rangka verifikasi dan pembukuan data Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal. 10. DIMENSI JABATAN : 10.1. Dimensi finansial : Pagu anggaran Direktorat Jenderal. 10.2. Dimensi non finansial : Jumlah kebutuhan anggaran satker yang disusun meliputi : Eselon I : 1 (satu) Direktorat Jenderal; Eselon II : 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Direktorat teknis. 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Sekretaris Direktorat Jenderal dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan pengajuan saran, pendapat dan telaahan mengenai pelaksanaan tugas Bagian Keuangan; 11.2. Para Kepala Bagian pada Sekretariat, dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 11.3. Unit-unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam rangka penyusunan RKA-KL; 11.4. Unit-unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka penyusunan DIPA; 11.5. Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam hal pengelolaan keuangan negara yang tertuang dalam DIPA maupun pelaksanaan pembayaran TKPKN; 11.6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Ditjen Perbendaharan dalam rangka pelaksanaan anggaran dan pelaporan unit eselon I; 11.7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam hal pencairan dana dan rekonsiliasi data laporan keuangan; 11.8. Unit lain dalam hal pengelolaan keuangan negara. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1. Pagu anggaran yang diusulkan tidak sesuai dengan yang ditetapkan pada pagu definitif, sehingga diperlukan pengurutan kembali skala prioritas kegiatan; 12.2. Pada saat menandatangani SPM/menyetujui pembayaran, hanya meneliti syarat-syarat kelengkapan dan kebenaran dokumen pembayaran sehingga diperlukan koordinasi yang baik dengan pejabat/panitia pengadaan barang/jasa dan para pengelola kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal;


- 116 12.3. Terjadinya inkonsistensi pengeluaran/pembebanan anggaran, dimana jumlah pengeluaran anggaran tidak sesuai (mismatch) dengan Pagu Anggaran (DIPA) di Direktorat Jenderal, sehingga dibutuhkan efektifitas dan efisiensi dalam pengalokasian anggaran serta pemahaman dan pengkoordinasian terhadap tugas, kewenangan dan tanggung jawab pada masing-masing unit kerja di Direktorat Jenderal; 12.4. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang sebagai Satuan Kerja yang mengelola DIPA merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan proses akuntansi atas pengelolaan DIPA dan melaporkan pertanggungjawaban dengan melakukan rekonsiliasi data keuangan dengan KPPN. Sedangkan sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E-1) merupakan entitas pelaporan yang harus menyampaikan laporan sebagai pembantu pengguna anggaran Kementerian Keuangan kepada Menteri Keuangan dan menyusun Laporan Keuangan setiap Semester dan Tahunan; 12.5. Dalam penyusunan laporan Keuangan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan harus memenuhi standar akuntansi pemerintah; 12.6. Kekeliruan dan kekurangtelitian pemeriksaan kebenaran pembayaran tagihan dan pembebanan anggaran akan menyebabkan kerugian negara sehingga diperlukan ketelitian dan pengetahuan perbendaharaan dan perpajakan. 13. RISIKO JABATAN : Tidak ada. 14. SYARAT JABATAN: 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Pangkat/Golongan : Pembina / IV a Pendidikan Formal : Strata 1 / Strata 2 Diklat/Kursus : Diklatpim Tk. III Syarat lainnya : 14.4.1. Pernah menduduki jabatan eselon IV; 14.4.2. Mampu berbahasa inggris; 14.4.3. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara; 14.4.4. Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan utang; 14.4.5. Memahami SOP; 14.4.6. Memahami organisasi dan ketatalaksanaan; 14.4.7. Memiliki kemampuan manajerial; 14.4.8. Memiliki komitmen penuh terhadap pekerjaan; 14.4.9. Memahami Kode Etik;


- 117 14.4.10. Standar Kompetensi: 14.4.10.1. Visioning 14.4.10.2. In-Depth Problem Solving & Analysis 14.4.10.3. Planning and Organizing 14.4.10.4. Quality Focus 14.4.10.5. Continuous Improvement 14.4.10.6. Policies, Processes & Procedures 14.4.10.7. Stakeholder Focus 14.4.10.8. Integrity 14.4.10.9. Managing Others 14.4.10.10. Coaching and Developing Others 14.4.10.11. Relationship Management 14.4.10.12. Meeting Leadership

(2) (2) (3) (3) (3) (3) (2) (3) (3) (3) (2) (2)

15. KEDUDUKAN JABATAN :

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN

KEPALA BAGIAN KEUANGAN

KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN

KEPALA BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI

KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN

KEPALA BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL

KEPALA BAGIAN UMUM

Melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal

Recommend Documents