Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak

Outline a. b. c. d.

Lingkup Pengampunan Pajak Latar Belakang dan Tujuan Peyusunan UU Pengampunan Pajak Estimasi Penerimaan Negara dari Pelaksanaan Pengampunan Pajak Proses Pembahasan dan Pengesahan UU Pengampunan Pajak dan Peraturan Pelaksanaannya e. Time Line Pembentukan & Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak 1) Diseminisasi dan Sosialisasi (Internal & Ekternal) 2) Kesiapan Pelaksanaan Pengampunan Pajak: a) KPP b) Tempat Tertentu (Dalam Negeri dan Luar Negeri) g. Prosedur & Standar Pelayanan UU Pengampunan Pajak h. Penerimaan Uang Tebusan i. Uji Materi UU Pengampunan Pajak

amnesti pajak ungkap . tebus . lega

Lingkup Pengampunan Pajak Kementerian Keuangan | Direktorat Jenderal Pajak

LINGKUP PENGAMPUNAN PAJAK Objek Pengampunan Pajak: penghapusan pajak (PPh, PPN dan PPn BM) yang seharusnya terutang sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan.

Subjek Pengampunan Pajak: Setiap orang/badan berhak mendapatkan Amnesti Pajak Periode dan Tarif Pengampunan Pajak: 1. atas deklarasi Harta yang berada di dalam negeri atau atas repatriasi Harta yang berada di luar negeri yang diinvestasikan di dalam negeri dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahunsejak direpatriasi : a. 2% untuk periode 15/07/16 s.d 30/09/16; b. 3% untuk periode 01/10/16 s.d 31/12/16; c. 5% untuk periode 01/01/17 s.d 31/03/17. 2. atas deklarasi harta di luar negeri yang tidak direpatriasi: a. 4% untuk periode 15/07/16 s.d 30/09/16; b. 6% untuk periode 01/10/16 s.d 31/12/16; c. 10% untuk periode 01/01/17 s.d 31/03/17. 3. untuk WP UMKM (omzet, Rp4,8M/th): a. 0,5% bagi yang deklarasi harta s.d Rp10M, untuk periode 15/07/16 s.d 31/03/17; b. 2% bagi yang deklarasi harta s.d Rp10M, untuk periode 15/07/16 s.d 31/03/17.


Latar Belakang & Tujuan Penyusunan

UU Pengampunan Pajak Kementerian Keuangan | Direktorat Jenderal Pajak

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN Latar Belakang: a. pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. b. kepatuhan Wajib Pajak rendah karena: 1. masih marak aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum dilaporkan kepada otoritas pajak. 2. masih banyak harta WNI yang berada di luar negeri yang belum dilaporkan dalam SPT. c. perlu terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan Harta ke Indonesia dan peran serta masyarakat untuk membayar pajak secara merata tanpa ada pembeda. Tujuan Pengampunan Pajak: a.

b.

c.

mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.


Estimasi Penerimaan Negara Kementerian Keuangan | Direktorat Jenderal Pajak

ASUMSI DALAM PENGHITUNGAN POTENSI TAX AMNESTY VERSI BANK INDONESIA

PENGHITUNGAN POTENSI TAX AMNESTY VERSI BANK INDONESIA

PENGHITUNGAN POTENSI TAX AMNESTY VERSI DJP 1. Estimasi Kekayaan Yang Belum Dilaporkan Total Asset dari 10th Decile Financial & Non-Financial Asset Debt Net Asset Total Asset menurut SPT Wajib Pajak OP Asset Gap Penyesuaian Net Asset Gap

Nilai (Triliun Rupiah) 15.216 (998) 14.218 1.284 12.933 (1.808) 11.125

Catatan 1. Estimasi data Indonesian Family Life Survey 1997 (IFLS); 2. Perbedaan metode pencatatan kekayaan (market value dan historical value); 3. Diperlukan penyesuaian nilai kekayaan , dari market value menjadi historical value. 4. Terdapat penyesuaian nilai kekayaan sekitar 1.808 Triliun Rupiah.

10

PENGHITUNGAN POTENSI TAX AMNESTY VERSI DJP

2. Estimasi Tax Gap 2.129,18 T

• Akumulasi Tax Gap Tahun 2002-2015 (memperhitungkan Tax Ratio ideal)

17.033,43 T

• Estimasi Nett Income dari akumulasi Tax Gap (memperhitungkan average effective tax rate)

13.626,74 T

• Proporsi Unreported Asset (memperhitungkan perilaku konsumsi WP berpenghasilan tinggi)

Repatriasi diperkirakan sebesar Rp 1.000 T dengan mempertimbangkan liquid asset yang dimiliki oleh high net worth individual Indonesia di luar negeri senilai lebih dari Rp 1.500 T

PENGHITUNGAN POTENSI TAX AMNESTY VERSI DJP

3. Penghitungan Potensi 1. 2. 3. 4. 5.

Menghitung akumulasi tax gap dengan memperhitungkan tax ratio ideal 16% (total) dan tax ratio ideal DJP sebesar 13%; Dari akumulasi tax gap dapat dihitung potensi net income yang tidak dilaporkan dengan cara meng-gross up nilai tax gap dengan tarif efektif rata-rata (12,5%); Dari nilai potensi net income yang tidak dilaporkan, dapat dihitung nilai aset yang tidak dilaporkan dengan memperhitungkan proporsi pengeluaran high net worth individual (HNWI) untuk investasi sebesar 80% dari income; Dengan asumsi yang memanfaatkan tax amnesty sekitar 35%, maka diperoleh nilai aset yang akan dilaporkan sebesar kurang lebih 5.000 triliun (1.000 triliun repatriasi dan 4.000 triliun deklarasi). Nilai potensi: a. 2% x 1.000 triliun = 20 triliun Alokasi APBN-P 165 triliun b. 4% x 4.000 triliun = 160 triliun c. Total = 180 triliun


Proses Pembahasan & Pengesahan UU Kementerian Keuangan | Direktorat Jenderal Pajak

PROGRESS PENYUSUNAN RUU PENGAMPUNAN PAJAK No

Tanggal

Keterangan

1.

12/04/ 2016

Raker antara Pemerintah dengan DPR RI (Komisi XI) menyepakati bahwa Pembahasan RUU Pengampunan Pajak dilanjutkan setelah pimpinan dewan melakukan konsultasi dengan Presiden.

2.

15/04/ 2016

Pimpinan Dewan melakukan konsultasi dengan Presiden terkait RUU Pengampunan Pajak dan memutuskan melanjutkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak.

3.

19/04/ 2016

Rapat Dengar Pendapat antara DPR dengan APINDO, KADIN, dan HIPMI Diskusi (FGD) terkait RUU Pengampunan Pajak di Fraksi PKB Penyempurnaan dan Sinkronisasi RPMK dan Sisdur terhadap RUU

4.

20/04/ 2016

Rapat Dengar Pendapat antara DPR dengan Ahli (Prof. Hikmahanto, Anggito Abimanyu) Diskusi (FGD) terkait RUU Pengampunan Pajak di Fraksi PAN Diskusi dengan Tenaga Ahli Fraksi DPR di KPDJP (Tenaga Ahli DPR mengusulkan ada tindak lanjut pertemuan/workshop yang lebih komprehensif untuk membahas lebih detail RUU Pengampunan Pajak) Penyempurnaan dan Sinkronisasi RPMK dan Sisdur terhadap RUU

5

21/04/ 2016

Kunjungan kerja DPR ke Universitas Airlangga Surabaya dan UGM DIY untuk mendengarkan pendapat akademisi mengenai rencana kebijakan pengampunan pajak

6.

21/04/ 2016

Pembahasan Internal Anggota Komisi XI DPR RI di Surabaya dan DIY

7.

22/04/ 2016

Rapat Dengar Pendapat antara DPR dengan Ahli

8

18-20 /05/2016 23-26/05/2016 30-01/05/2016 6-8/06/2016 13-16/06/2016 20-24/06/2016

Rapat Pembahasan dengan Panja DPR (Shantika, Jakarta) Rapat Pembahasan dengan Panja DPR (Crown, Jakarta) Rapat Pembahasan dengan Panja DPR (Intercontinental, Jakarta) Rapat Pembahasan dengan Panja DPR (Intercontinental, Jakarta) Rapat Pembahasan dengan Panja DPR (JW Marriot, Jakarta) Rapat Pembahasan dengan Panja DPR (Intercontinental, Jakarta)

11

Selasa, 28 Juni 2016

RUU Dusahkan

12

Jumat, 1 Juli 2016

RUU diundangkan


Time Line Pembentukan & Pelaksanaan UU

Kementerian Keuangan | Direktorat Jenderal Pajak

TIMELINE PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN UU PENGAMPUNAN PAJAK

2016 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jul

Ags

UU 11/2016

KMK 600, PER 07

Jun

PENYUSUNAN UU &PERATURAN PELAKSANAAN

1/7

15/7

Sept

Okt

18/7

PMK 118, 119, SE-30

SOSIALISASI EKTERNAL

DISEMINISASI & EVALUASI MANDIRI SIAP

19/7 KPP SIAP 2-10 LIBUR

8/8 SIN SIAP

PELAKSANAAN

Nov

Des

OUTLINE 1. Komunikasi Internal a. Bimbingan Teknis b. Panduan Komunikasi Amnesti Pajak

2. Komunikasi Eksternal a. b. c. d. e.

Sosialisasi dan Konferensi Pers Media Elektronik Media Cetak Media Digital Media Luar Ruang

3. Ringkasan Rencana Media Buying

Komunikasi Internal: Bimbingan Teknis No

Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

1.

Bimbingan teknis Amnesti Pajak kepada pegawai di seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak

13 dan 15 Juli 2016

2.

Bimbingan teknis Amnesti Pajak kepada pejabat di seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan

Agustus 2016

Komunikasi Internal: Panduan Komunikasi Amnesti Pajak • Kantor Pusat DJP telah mengirimkan Surat Nomor S-872 /PJ.09/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Kerjasama dan Kehumasan terkait Pengampunan Pajak serta S-919 /PJ.09/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Penyebaran Informasi Amnesti Pajak

• Pada intinya meminta Kanwil untuk secara aktif menyebarkan informasi tentang Amnesti Pajak melalui berbagai sarana dan media yang tersedia termasuk menyebarkan brosur, menyelenggarakan tax gathering, menyiapkan line telepon khusus, dan stiker pada kendaraan dinas operasional

Komunikasi Eksternal: Sosialisasi DJP telah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Launching Amnesti Pajak oleh Presiden RI di Jakarta tanggal 1 Juli 2016 Sosialisasi Amnesti Pajak oleh Presiden RI di Surabaya 15 Juli 2016 (2.700) dan di Medan 21 Juli 2016 (3.500) Sosialisasi kepada asosiasi pengusaha (APINDO: 21,22,25,28 Juli dan 1 Agustus 2016) dan konsultan pajak pada bulan Juli 2016 (ongoing) Sosialisasi kepada nasabah premier bank (Juli 2016, ongoing) Sosialisasi kepada Wajib Pajak di luar negeri (Juli 2016) Konferensi Pers dan Sosialisasi oleh Kantor Pusat dan Kanwil seluruh Indonesia Penyediaan hotline (1500745) dan helpdesk di Kantor Pusat, Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, BEI dan di seluruh KPP.

Komunikasi Eksternal: Media Elektronik 1. Televisi a. Talkshow dan wawancara dengan berbagai media nasional selama Juli 2016 b. Rencana produksi dan penayangan ILM (tahap revisi anggaran)

2. Radio a. Talkshow dan wawancara dengan beberapa stasiun radio b. Talkshow interaktif radio 25 kali serta 25 liputan on the spot Agustus – Desember 2016 di lima stasiun dengan jaringan nasional: RRI Pro 3, Sonora Network, Sindo Trijaya Network, Elshinta dan KBR68H (tahap penyusunan jadwal)

Komunikasi Eksternal: Media Cetak

1. Koran a. Pemasangan infografis (3 series) Amnesti Pajak b. Rencana pemasangan iklan (tahap revisi anggaran)

2. Majalah a. Pemasangan iklan pada majalah Pajak, majalah Monday dan majalah Network mulai Juli 2016

Komunikasi Eksternal: Media Digital 1. Webpage a. Dedicated website: www.pajak.go.id/amnestipajak (jumlah view 42.400 dalam tiga hari terakhir, dan 24.000 untuk tiga hari sebelumnya) b. Menempatkan seluruh informasi, peraturan dan formulir terkait Amnesti Pajak di situs dan portal internal c. Pemasangan video instruksional di website dan Youtube (dalam tahap produksi)

2. Media Sosial a. Mengkampanyekan Amnesti Pajak melalui akun social media resmi DJP b. Mengundang blogger untuk mendukung kampanye Amnesti Pajak (Agustus 2016)

3. E-mail a. Mengirimkan email blast ke wajib pajak (1,2 juta WP terkirim, dan telah dilihat oleh 900 ribu WP)

Komunikasi Eksternal: Media Luar Ruang 1. Menyiapkan materi leaflet, brosur, banner dan spanduk Amnesti Pajak 2. Meminta Kanwil untuk: a. mencetak dan menyebarluaskan leaflet dan brosur Amnesti Pajak b. menempatkan banner dan informasi Amnesti Pajak di lokasilokasi strategis c. mengirimkan imbauan melalui surat maupun e-mail kepada wajib pajak untuk memanfaatkan amnesti pajak d. menyelenggarakan event dan kampanye simpatik untuk menyebarluaskan informasi tentang Amnesti Pajak

3. Meminta Kementerian Kominfo untuk menempatkan informasi tentang Amnesti Pajak di media yang dikelola Kementerian Kominfo

Ringkasan Rencana Media Buying Media Elektronik • Placement ILM Amnesti Pajak (Sep. 2016 – Mar. 2017) • Talkhshow interaktif radio (50 spots, Aug. – Dec. 2016) Media Cetak • Placement Advertorial dan Iklan Amnesti Pajak di koran dan majalah dengan sirkulasi nasional (Sep. 2016 – Mar. 2017) Media Digital • Placement Advertorial dan Iklan Amnesti Pajak di search engine, portal berita dan situs yang popular (Sep. 2016 – Mar. 2017) Media Luar Ruang • Menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam event untuk mengkampanyekan Amnesti Pajak

KESIAPAN PELAKSANAAN DI KPP KETERSEDIAAN LAYANAN a. LAYANAN HELP DESK TERSEDIA DI SELURUH KPP TANGGAL 18 JULI 2016 b. PELAYANAN EFEKTIF DI SELURUH KPP TANGGAL 19 JULI 2016 1. HELP DESK 2. PENERIMAAN 3. PENELITIAN

SISTEM INFORMASI a. TANGGAL 19 JULI 2016: 1. MODUL PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN HARTA SIAP DIGUNAKAN 2. APLIKASI PENDUKUNG SUDAH TERSEDIA: a) VALIDASI NPWP b) DATA TUNGGAKAN PAJAK c) STATUS PEMBAYARAN UANG TEBUSAN d) STATUS PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN e) STATUS PENYIDIKAN (P-21) b. TANGGAL 27 JULI 2016: MODUL PENCETAKAN SURAT KETERANGAN SUDAH TERSEDIA

PELAYANAN DI TEMPAT TERTENTU

LONDON HONGKONG SINGAPURA

BAGAIMANA DENGAN KOTA LAIN?

HARTA WNI TERSEBAR DI SELURUH DUNIA

PELAYANAN DI TEMPAT TERTENTU LOKASI • • • •

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI HONGKONG KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI SINGAPURA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LONDON TEMPAT LAIN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN

SASARAN • MEMPERBANYAK PESERTA YANG MELAKUKAN PENGUNGKAPAN HARTA (DECLARE) DAN MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA DARI LUAR NEGERI (REPATRIASI) • PROSES LAYANAN NYAMAN BAGI WAJIB PAJAK KHUSUSNYA BAGI MASYARKAT INDONESIA DI LN • TERJAGA KERAHASIAAN BAIK TERKAIT WAJIB PAJAK DAN DATA DAN/ATAU DOKUMEN TERKAIT SURAT PERNYATAAN

LAYANAN TEMPAT TERTENTU DI LUAR NEGERI PENYUSUNAN TIM KERJA • KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-164/PJ/2016 TANGGAL 27 JULI 2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI TEMPAT TERTENTU YANG MELIPUTI: • KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI HONGKONG • KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI SINGAPURA • KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LONDON

PERIODE PELAKSANAAN • PERIODE I DILAKSANAKAN PADA BULAN AGUSTUS – SEPTEMBER 2016 • PERIODE II DILAKSANAKAN PADA BULAN DESEMBER 2016 • PERIODE III DILAKSANAKAN PADA BULAN MARET 2017

PERSIAPAN LAYANAN DI KBRI SINGAPURA PERTEMUAN PENDAHULUAN • TANGGAL 22 JULI 2016 DI KBRI SINGAPURA • MENTERI KEUANGAN • DUBES RI SINGAPURA • PERWAKILAN BANK-BANK BUMN DI SINGAPURA

SOSIALISASI • INTERNAL PEGAWAI KBRI DAN BANK-BANK BUMN TANGAL 4 AGUSTUS 2016 DI KBRI SINGAPURA • EKTERNAL NASABAH BANK-BANK BUMN YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 8 AGUSTUS 2016 (DIRENCANAKAN AKAN DISAMPAIKAN LANGSUNG OLEH MENTERI KEUANGAN)

PELAKSANAAN • EFEKTIF TANGGAL 8 AGUSTUS 2016 DI KBRI SINGAPURA • PELAYANAN AKAN DILAKUKAN OLEH 2 TIM YANG MASING-MASING TERDIRI DARI 3 ORANG

PELAKSANAAN DI HONGKONG DAN LONDON TIM PENDAHULU DIJADWALKAN DAPAT BERKOORDINASI DENGAN KBRI DI LONDON /KJRI DI HONGKONG • PADA MINGGU I - II BULAN AGUSTUS 2016 • TUJUAN: • KOORDINASI DENGAN KBRI/KJRI • RENCANA SOSIALISASI • INVENTARISASI KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA

TIM PENDAHULU

• PERWAKILAN DJP • PERWAKILAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN • PERWAKILAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

PELAYANAN TEMPAT LAIN DI DALAM NEGERI DIRENCANAKAN AKAN DIBUKA LAYANAN (“KPP”) SECARA BERTAHAP UNTUK NASABAH PRIORITAS BANK BUMN • BANK MANDIRI • BANK BNI • BANK BRI

PADA TAHAP AWAL AKAN DILAKSANAKAN DI KANTOR PUSAT BANK MANDIRI • TANGGAL 8 AGUSTUS 2016


Prosedur dan Standar Pelayanan UU


PROSES BISNIS LAYANAN DI KPP Subtim Penerima

1a

WP Membutuhkan Bantuan:

Subtim Peneliti

Checklist Penelitian Kebenaran

1. Penjelasan: Panduan mengisi SPH 2. Informasi : syarat/kelengkapan TA Petugas HELPDESK

Wajib Pajak

Subtim Peneliti

Petugas Penerima

SPH diisi dan Kelengkapan sudah disiapkan

Menerima berkas SPH: A. B. C. D.

Ketua Tim

approve draft S-ket

LPt & draft S-ket

SPH, Lamp SPH & Checklist Syarat & Kelengkapan

1b START

2

Mengecek persyaratan Mengecek kelengkapan Otorisasi Cheklist S & K Submit Berkas Ke Peneliti Pengarah Layanan

Menerima berkas SPH yg lengkap: A. Meneliti Kebenaran/Kesesuaian Berkas SPH B. Otorisasi Cheklist Penelitian Kebenaran C. Membuat Tanda Terima D. Perekaman E. Membuat LPt dan draft S-Ket F. Penyerahan Berkas Ke Pemberkasan

3

Tanda Terima

Ka Kanwil DJP Menandatangani S-ket

Berkas SPH, SKet

4 KPP

KPDDP MAKASAR

Subtim Pemberkasan

Pembentukan Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta Subtim Penelaah (bidang P2iP)

1 SK Tim untuk 1 Kanwil berisi seluruh masing2 KPP di bawahnya

di Kanwil DJP

Ketua Tim

Sekretaris Tim

Subtim Penerima

Petugas HELPDESK Pengarah Layanan Petugas Penerima

Subtim Peneliti

Subtim Pemberkasan

di KPP Subtim Peneliti

Tata Cara Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta (SPH) Subtim Penerima

1a

WP Membutuhkan Bantuan:

Subtim Peneliti

Checklist Penelitian Kebenaran

1. Penjelasan: Panduan mengisi SPH 2. Informasi : syarat/kelengkapan TA Petugas HELPDESK

Wajib Pajak

Subtim Peneliti

Petugas Penerima

SPH diisi dan Kelengkapan sudah disiapkan

Menerima berkas SPH: A. B. C. D.

Ketua Tim

approve draft S-ket

LPt & draft S-ket

SPH, Lamp SPH & Checklist Syarat & Kelengkapan

1b START

2

Mengecek persyaratan Mengecek kelengkapan Otorisasi Cheklist S & K Submit Berkas Ke Peneliti Pengarah Layanan

Menerima berkas SPH yg lengkap: A. Meneliti Kebenaran/Kesesuaian Berkas SPH B. Otorisasi Cheklist Penelitian Kebenaran C. Membuat Tanda Terima D. Perekaman E. Membuat LPt dan draft S-Ket F. Penyerahan Berkas Ke Pemberkasan

3

Tanda Terima

Ka Kanwil DJP Menandatangani S-ket

Berkas SPH, SKet

4 KPP

KPDDP MAKASAR

Subtim Pemberkasan

Standar Pengelolaan Pelayanan

JAM PELAYANAN 1. 08.00 s.d.16.00 waktu setempat. 2. Pelayanan tetap dilaksanakan saat jam istirahat 3. Kepala KPP dapat membuat kebijakan untuk menyesuaikan jam pelayanan ( SE-09/PJ/2013)

TIM KHUSUS

RUANGAN KHUSUS

RAHASIA WP

Dijalankan oleh Tim Penerima dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta

• Menjaga kerahasiaan pelayanan • Dilaksanakan di Ruangan Khusus • Disesuaikan dengan kondisi masing-masing kantor

Wajib menjaga kerahasiaan data/berkas wajib pajak dan diharapkan petugas tidak membawa handphone selama bertugas


Tim Khusus dan Alokasi Minimal SDM No 1.

2.

Unit Kerja Kepala Kanwil DJP

Kantor Pelayanan Pajak

Jabatan

Jumlah

Penanggung Jawab

1 (satu) orang

Ketua Tim Penelaah

1 (satu) orang

Anggota Tim Penelaah

2 (dua) orang

Ketua Tim Penerima Surat Pernyataan

1 (satu) orang

Sekretariat Tim a.

Ketua Sekretariat

1 (satu) orang

b.

Anggota Sekretariat

1 (satu) orang

Ketua Subtim Penerima

1 (satu) orang

Anggota Subtim Penerima a.

Pengarah Layanan

2 (dua) orang

b.

Petugas Helpdesk

2 (dua) orang

c.

Petugas Penerima

2 (dua) orang

Ketua Subtim Peneliti

1 (satu) orang

Anggota Subtim Peneliti a.

Petugas Peneliti

4 (empat) orang

Ketua Subtim Pemberkasan

1 (satu) orang

Petugas Pemberkasan


18 orang


4 orang Kantor Wilayah DJP

Anggota Subtim Pemberkasan

a.

Kebutuhan Minimal Jumlah SDM

2 (dua) orang

Tata Tertib Tim Penerima dan Tindak Lanjut Dalam rangka menjaga kerahasiaan Wajib Pajak, selama berada di ruangan khusus harus mematuhi tata tertib: • Tidak membawa alat komunikasi dan dokumentasi • Tidak menyebarluaskan data & informasi WP • Tidak menyalin data & informasi WP • Tidak melakukan hal yang menyebabkan data & informasi WP tersebar

Alur Pelayanan Petugas Sekretariat

Petugas sekretariat melaksanakan tugas sebagai berikut: • Menyusun jadwal petugas penerima dan peneliti surat pernyataan secara periodik • Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana

Pelayanan Konsultasi Memberikan layanan informasi terkait proses permohonan amnesti pajak

PETUGAS HELPDESK

Pengarah Layanan memberikan: • Pengarahan • Nomor Antrean

Penerimaan Permohonan 1. Menerima Surat Pernyataan 2. Mengecek kelengkapan Surat Pernyataan

PETUGAS PENERIMA

Proses Penelitian Permohonan 1. Merekam dan meneliti Surat Pernyataan pada aplikasi 2. Penelitian kelengkapan dan kebenaran Surat Pernyataan 3. Mencetak Tanda Terima 4. Membuat LHP dan Konsep Surat Keterangan Pengampunan Pajak

Konsep Surat Keterangan Pengampun an Pajak

WAJIB PAJAK

Petugas Keamanan di Area TPT Menyambut dan mengarahkan WP


Proses Penerbitan Surat Keterangan Pengampunan Pajak ada pada kewenangan kanwil

Pengarah Layanan • • • •

Menyambut WP/Tamu dengan SENYUM, SAPA, DAN SALAM Tanya keperluan WP/Tamu Mengarahkan WP sesuai keperluan Memberikan Nomor Antrian sesuai dengan keperluan WP NOMOR ANTREAN HELPDESK

01

HELPDESK NOMOR ANTREAN PENERIMAAN

01

PENERIMA


PETUGAS HELPDESK

WAJIB PAJAK



PETUGAS PENERIMA






Petugas Helpdesk

• • • •

Memanggil dan Menyambut WP dengan SENYUM, SAPA, DAN SALAM Meminta Nomor Antrean Helpdesk Memberikan Informasi secara umum tentang Amnesti Pajak Memberikan Penjelasan Khusus dengan terlebih dahulu meminta identitas Wajib Pajak tentang Status NPWP, Status Bukper/Penyidikan, dan Tunggakan Pajak • Memberikan layanan antara lain:  Asistensi pembayaran (Aktivasi EFIN, pembuatan Kode Billing & Mini ATM)  Mengarahkan ke Loket NPWP dalam hal WP belum ber NPWP PETUGAS HELPDESK


PETUGAS HELPDESK

WAJIB PAJAK



PETUGAS PENERIMA






Petugas Penerima • • • • • •

Memanggil dan Menyambut WP dengan SENYUM, SAPA, DAN SALAM Meminta WP memperlihatkan Nomor Antrean Penerimaan Mengingatkan WP agar menyimpan nomor antrean Cek kelengkapan berkas Surat Penyataan beserta lampirannya. Memastikan kebenaran penulisan alamat Wajib Pajak Cek dan pastikan media penyimpanan dapat dibaca BERKAS TIDAK LENGKAP • Berkas dikembalikan ke WP • Diberikan checklist tanpa nama dan tanda tangan petugas • Dihimbau untuk dilengkapi BERKAS LENGKAP • Informasikan Berkas Lengkap • WP dipersilakan menunggu • Menginformasikan Estimasi Waktu Penyelesaian

PETUGAS PENERIMA

01 1/07/2016

PENGARAH LAYANAN

PETUGAS PENERIMA

“Pengarah Layanan menyampaikan berkas Surat Pernyataan Harta kepada Tim Peneliti”

“Seluruh berkas Surat Pernyataan Harta dan kelengkapannya dimasukan ke dalam Map yang diberikan Nomor Sesuai Nomor Antrian dan tanggal penerimaan

DILARANG

•

Dilarang meng-copy data yang tersimpan dalam media penyimpanan

•

media penyimpanan yang disampaikan menjadi milik DJP


Wajib Pajak Menunggu hingga diberikan Tanda Terima

PETUGAS HELPDESK



WAJIB PAJAK

PETUGAS PENERIMA PENGARAH LAYANAN






Pengarah Layanan • Mengantar Surat Pernyataan kepada Ketua Subtim Peneliti • memanggil Wajib Pajak sesuai dengan nomor antrian (tidak memanggil nama Wajib Pajak):

01

Pada saat Tim Peneliti membutuhkan konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut

02

Pada saat Tanda Terima telah dicetak oleh Tim Peneliti untuk diberikan kepada WP

• Memberikan Tanda Terima dan mengambil nomor antrian yang ada pada Wajib Pajak tersebut. • Menginformasikan bahwa Surat Keterangan Pengampunan Pajak akan dikirimkan melalui Pos Tercatat oleh Kanwil DJP


Wajib Pajak Menunggu hingga diberikan Tanda Terima WAJIB PAJAK

PETUGAS HELPDESK

PENGARAH LAYANAN



PETUGAS PENERIMA






Petugas Peneliti • Menerima berkas yang disampaikan oleh Pengarah Layanan • Meneliti kebenaran dan kesesuaian berkas Surat Pernyataan beserta lampirannya BERKAS TIDAK SESUAI/BENAR Mengembalikan berkas disertakan checklist penelitian, meminta Nomor Antrian, dan menghimbau untuk melengkapi

BERKAS SESUAI DAN BENAR Memaraf checklist, merekam informasi utama pada Aplikasi, dan cetak Tanda Terima untuk diberikan ke WP melalui Pengarah Layanan


WAJIB PAJAK

Wajib Pajak Menunggu hingga diberikan Tanda Terima

PETUGAS HELPDESK

PENGARAH LAYANAN



PETUGAS PENERIMA






ALUR PROSES SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK Proses Penerbitan Surat Keterangan

Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang telah ditandatangani

1. Penelaahan LHP dan Konsep Surat Keterangan Pengampunan Pajak 2. Mencetak Konsep Surat Keterangan Pengampunan Pajak 3. Menandatangani Surat Keterangan Pengampunan Pajak

Surat Keterangan Pertinggal di simpan di Kanwil

SURAT KETERANGAN SURAT KETERANGAN Kanwil menerima Konsep Surat Keterangan Pengampunan Pajak melalui Aplikasi Online

TIM PEMBERKASAN

WP S. Keterangan Pengampunan Pajak Dikirimkan kepada Wajib Pajak via POS

Salinan Surat Keterangan Pengampunan Pajak dikirim ke KPP


Proses Pemberkasan Permohonan 1. Penyimpanan sementara berkas Pengampunan Pajak 2. Pengiriman berkas Pengampunan Pajak ke KPDDP

Berkas dikirimkan ke KPDDP Makassar

Petugas Pemberkasan • Menjaga keamanan berkas Amnesti Pajak • Berkoordinasi dengan Kepala Subbag Umum dan Kepatuhan Internal dalam rangka pengiriman berkas ke KPDDP Makassar

Berkas dikirimkan ke KPDDP Makassar secara periodik untuk discan dan disimpan

Ilustrasi Layout Ruangan Khusus DAFTAR KEBUTUHAN 1. AREA PENGARAH LAYANAN:  Meja dan Kursi  Nomor Antrian Manual AREA PENERIMAAN

2. AREA TUNGGU WP:

4

2 3 AREA HELPDESK

AREA TUNGGU WAJIB PAJAK

1

 Kursi Tunggu wajib pajak  Sistem Antrian (manual) untuk:  helpdesk  penerimaan Surat Pernyataan  Standing banner Pengampunan Pajak  Televisi  Pengatur suhu  Air minum, kudapan, Permen, dsb  Koran/Majalah

Ilustrasi Layout Ruangan Khusus (Lanjutan) DAFTAR KEBUTUHAN 3. AREA HELPDESK:  

AREA PENERIMAAN



4

 

2 3 AREA HELPDESK

    

Meja dan kursi untuk petugas dan wajib pajak Komputer dengan aplikasi pengampunan pajak Jaringan Internet dan Intranet Printer tempat formulir dan formulir terkait Tempat Leaflet Leaflet dan brosur Pengatur suhu ATK Permen

4. AREA PENERIMAAN:   AREA TUNGGU WAJIB PAJAK



1

  

Meja dan kursi untuk petugas dan wajib pajak Komputer dengan aplikasi pengampunan pajak Jaringan Internet dan Intranet Formulir Checklist Persyaratan Surat Pernyataan ATK (Alat tulis, Map dinas, Label) Permen

Ilustrasi Layout Ruangan Tim Peneliti DAFTAR KEBUTUHAN 6. AREA TIM PENELITI:  Meja dan kursi untuk petugas  Komputer dengan aplikasi pengampunan pajak  Jaringan Internet dan Intranet  Printer  Barcode  ATK (alat tulis, amplop cokelat)  Container Box/Lemari Berkas  Pengatur suhu  Permen

AREA TIM PENELITI

6

Persyaratan dan Alokasi SDM 1. Ketua Tim Penelaah: • Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan • Mengerti dan memahami proses/alur pelayanan amnesti pajak • Mengerti dan memahami ketentuan mengenai amnesti pajak

Kantor Wilayah DJP

2. Anggota Tim Penelaah: • Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan • Pelaksana di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan • Jumlah Petugas Penelaah minimal 2 (orang) • Mengerti dan memahami proses/alur pelayanan amnesti pajak • Mengerti dan memahami ketentuan mengenai amnesti pajak


Persyaratan dan Alokasi SDM 1. Sekretariat Tim


a. Ketua Sekretariat: • Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal • Mengerti dan memahami proses/alur pelayanan amnesti pajak • Mengerti dan memahami ketentuan mengenai amnesti pajak b. Anggota Tim: • Sekretaris Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Pelaksana yang ditunjuk • Jumlah Anggota Sekretariat minimal 1 (satu) orang dalam setiap shift • Mengerti dan memahami proses/alur pelayanan amnesti pajak • Mengerti dan memahami ketentuan mengenai amnesti pajak



Penerimaan Uang Tebusan


LATAR BELAKANG & TUJUAN AMNESTI PAJAK Latar Belakang: a. Pertumbuhan ekonomi nasional cenderung mengalami perlambatan; b. Kepatuhan pelaksanaan kewajiban yang masih rendah; c. Banyak Harta WNI yang ditempatkan di luar negeri namun tidak dilaporkan dalam SPT; d. Perlu kebijakan khusus untuk mendorong pengalihan Harta ke dalam NKRI untuk mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Pengampunan Pajak: a.

mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.


Uji Materi UU Pengampunan Pajak


PARA PEMOHON DAN KETENTUAN YANG DIUJI Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (diwakili oleh Ketua: Marlo Sitompul, Sekretaris: Didi Riyadi), Syamsul Hidayat dan Abdul Kodir Jailani;

Yayasan Satu Keadilan (Ketua: Sugeng Teguh Santoso, Sekretaris: Syamsul Agus Salam);

Orang Perorangan (Kusnadi Hutahaean, S.H., Leni Indrawati, Hariyanto dan Wahyu Mulyana Putra.)

Pasal 1 angka (1) dan (7) Pasal 3 ayat (1), (3), (5)

•Pengertian Tax Amnesty dan Uang Tebusan •Subjek dan Objek Tax Amnesty

Pasal 4

•Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan

Pasal 5

•Pengenaan uang tebusan

Pasal 11 ayat (2), (3) dan (5)

Pasal 19 ayat (1) dan (2) Pasal 21 ayat (2)

•Pembebasan Atas Pemeriksaan dan Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan

•Penyelesaian Sengketa Dalam UU •Larangan Penyampaian Data dan Informasi

Pasal 22

•Ketentuan Imunitas Bagi Menkeu dan Jajarannya

Pasal 23

•Ketentuan Pidana

PROSES PEMERIKSAAN DI MK Pendaftaran Permohonan

7 hari

Rapat Pemusyawaratan Hakim

Melengkapi berkas Permohonan

Perbaikan Permohonan disampaikan kepada Presiden & DPR

Registrasi Permohonan

14 hari Dalam 7 hari permohonan disampaikan kepada Presiden & DPR

Perbaikan Permohonan

Sidang Pleno Pembacaan Ket. Presiden/DPR

14 hari

Penetapan Sidang Panel Pertama

Sidang Panel Pertama (3 hakim)

Sidang Pleno Saksi/Ahli (Jika ada) 7 hari

PUTUSAN Cat:

Rapat Pemusyawaratan Hakim

Tidak ada batasan waktu Jangka waktu pelaksanaan diatur dalam PMK/ditetapkan dalam persidangan

Kesimpulan

PERSIAPAN PEMERINTAH Penerbitan Surat Kuasa dari Presiden Permintaan/pengumpulan bahan terkait dengan uji materiil Penyusunan Keterangan Presiden Persiapan para Ahli/Saksi

Penyusunan Kesimpulan

Persiapan Ahli dilakukan dengan melakukan FGD pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 Ahli Hukum: • Prof. Saldi Isra (HTN); • Dr. Refly Harun (HTN); • Dr. Riawan Tjandra (Hukum Ekonomi); • Dr. Harjono (HTN); • Dr. Maruarar Siahaan (HTN); • Prof. Eddy O. S. Hiariej (Hukum Pidana); • Prof. Zainal Arifin Muhtar (HAN). • Prof. Dr. Romli Atmasasmita (Hukum Pidana)

Ahli Ekonomi: • Prof. Dr. Gunadi (Perpajakan); • Yustinus Prastowo (Perpajakan); • Prof. Wihana Kirana Jaya (Ekonomi); • Darussalam,S.E.,Ak,Msi,LLM.Int.Tax (Perpajakan)

Terima Kasih

Daftar Permintaan Sosialisasi

Foto-Foto

Kegiatan Sosialisasi

Sosialisasi kepada APINDO Gedung Dhanapala Kemenkeu, 25 Juli 2016

Sosialisasi kepada nasabah BNI (Surabaya)

Konferensi Pers Amnesti Pajak Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara

Sosialisasi bersama OJK (Makassar)

Sosialisasi kepada Nasabah Bank BRI (Samarinda)

Sosialisasi Amnesti Pajak dg Nasabah BNI Prioritas - Kanwil DJP Jakarta Utara

Konferensi Pers Kanwil DJP Papua dan Maluku

Sosialisasi di Palembang

Foto-Foto

Penempatan Banner

Ruang Tunggu Airport Ende, Flores, NTT

Berbagai publikasi di Waingapu, NTT

Baliho dan Banner di Kupang, NTT

Bandara Sumbawa Besar, NTB

Aiport Lombok, NTB

Terima Kasih

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak

Recommend Documents