KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
BENDAHARA MAHIR PAJAK EDISI REVISI
BUKU INI TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN
BENDAHARA MAHIR PAJAK (EDISI REVISI) Buku II 2013
Diterbitkan oleh Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II 2013 Direktorat Jenderal Pajak Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan 12190 Telp. (021) 5250208, Fax. (021) 5732064 E-mail:
[email protected]
ii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Direktorat Jenderal Pajak, diberi amanat negara sebagai institusi yang sangat besar oleh Pemerintah dan DPR untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. Target penerimaan pajak akan menembus angka lebih dari Rp1.000 triliun pada tahun 2014 yang akan datang, dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Porsi penerimaan tersebut bersumber dari penerimaan PPh orang pribadi dan badan, penerimaan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh, serta penerimaan dari pemungutan PPN yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atas pembayaran yang bersumber dari APBN/APBD. Seperti diketahui bahwa saat ini Ditjen Anggaran mengelola dana APBN/APBD lebih kurang Rp1.600 triliun. Sebagai pihak yang diberikan amanat oleh UndangUndang Perpajakan untuk memotong/memungut dan menyetorkan PPh dan/atau PPN yang terutang, Bendahara Pemerintah harus memahami dengan benar ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk itu, Bendahara Pemerintah perlu dibekali buku panduan yang singkat tetapi komprehensif mengenai tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.
iii
Kami menyambut baik diterbitkannya buku Bendahara Mahir Pajak edisi revisi ini, yang merupakan penyempurnaan buku edisi sebelumnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang terbaru. Diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak dan tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bendahara Pemerintah yang telah ikut membantu tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam mengamankan penerimaan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi kekuatan dan petunjuk kepada kita untuk dapat melaksanakan tugas menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak dengan penuh tanggung jawab. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, November 2013 Direktur Jenderal Pajak
Ahmad Fuad Rahmany
iv
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Pada pertengahan tahun 2011, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan buku panduan perpajakan bagi Bendahara Pemerintah yaitu buku “Bendahara Mahir Pajak”. Sambutan dari para pemangku kepentingan yang sangat membutuhkan buku tersebut sangat positif. Hal ini dapat tercermin dari tingginya permintaan akan buku tersebut baik yang berbentuk buku maupun e-book yang dapat diunduh secara gratis di situs Direktorat Jenderal Pajak. Seiring dengan berjalannya waktu, ada beberapa ketentuan perpajakan yang mengalami perubahan dan ada ketentuan perpajakan yang sifatnya baru. Ketentuan yang mengalami perubahan antara lain ketentuan mengenai besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan ketentuan mengenai PPh Pasal 22. Sedangkan ketentuan yang sifatnya baru adalah pengenaan PPh final sebesar 1% terhadap penghasilan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar. Dampak dari adanya perubahan peraturan maupun peraturan baru tersebut adalah perlu dilakukan penyesuaian terhadap simulasi penghitungan pemotongan atau pemungutan PPh yang terdapat dalam buku “Bendahara Mahir Pajak”. Hal yang cukup mendasar adalah ketentuan mengenai Surat Keterangan Bebas bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto v
tidak melebihi Rp4,8 miliar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi Bendahara Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kepatuhan Wajib Pajak diharapkan juga akan semakin meningkat. Penghargaan saya sampaikan kepada segenap pegawai Direktorat Peraturan Perpajakan II dan pegawai di unit lainnya serta pihak-pihak lain yang telah ikut berkontribusi dalam penyusunan buku ini, semoga usaha yang telah dilakukan akan memberikan manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, November 2013 Direktur Peraturan Perpajakan II,
P.M. John L. Hutagaol
vi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................... i SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK.......................................... iii KATA PENGANTAR............................................................................. v DAFTAR ISI...........................................................................................vii CARA MUDAH MEMAHAMI BUKU INI............................................... ix I. PENJELASAN UMUM ...................................................................... 1 A. Mendaftarkan Diri Menjadi Wajib Pajak................................ 1 B. Melakukan Pemotongan dan/atau pemungutan PPh, PPN dan Bea Materai ....................................................................... 2 1. Pemotongan PPh Pasal 21.................................................... 2 2. Pemungutan PPh Pasal 22.................................................... 4 3. Pemotongan PPh Pasal 23.................................................... 5 4. Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2)............... 7 5. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai ........................... 11 6. Bea Materai ......................................................................... 13 C. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan ............................... 17 II. SIMULASI PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH BENDAHARA.......................................................... 21 A. Belanja Gaji, Tunjangan, dan Honorarium ..................... 21 1. Belanja Gaji dan Tunjangan ........................................ 21 2. Belanja Honorarium ....................................................... 26 B. Belanja Barang, Modal, Jasa dan Hibah......................... 28 1. Belanja Barang.................................................................28 2. Belanja Modal..................................................................34 3. BelanjaJasa......................................................................45 4. belanja Hibah...................................................................53
vii
III. PENGISIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN, SURAT SETORAN PAJAK, FAKTUR PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA42 A. Belanja Gaji, Tunjangan, dan Honorarium...........................57 1. Pengisian formulir untuk T1, T2, T3 dan T4.........................57 B. Belanja Barang Modal, Jasa dan Hibah...............................90 1. Pengisian formulir untuk T5-2..............................................90 2. Pengisian formulir untuk T5-4..............................................93 3. Pengisian formulir untuk T6..................................................95 4. Pengisian formulir untuk T7..................................................98 5. Pengisian formulir untuk T8 ............................................... 105 6. Pengisian formulir untuk T9 .............................................. 116 7. Pengisian formulir untuk T11..............................................119 8. Pengisian formulir untuk T12..............................................123 9. Pengisian formulir untuk T13..............................................132 10. Pengisian formulir untuk T14............................................142 DAFTAR PERATURAN TERKAIT..........................................................147 TIM PENYUSUN .................................................................................154
viii
CARA MUDAH MEMAHAMI BUKU INI mengidentifikasi pengeluaran anggaran sesuai dengan Kode Mata Anggaran Kegiatan/Proyek
Belanja Gaji/Honorarium
Belanja Jasa Belanja Barang /Modal
Hibah
Penjelasan umum pajak yang terkait dengan pengeluaran tersebut: (BAB I) a. b. c. d. e. f.
PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 4 (2) PPN Bea Meterai
Bab I
Bagaimana cara menghitung pemotongan dan pemungutan pajaknya? (BAB II) T1* : Bendahara Kantor Imigrasi Medan ...
.
J1** : Atas pembayaran gaji ...
Bab II
Bagaimana cara pengisian formulirnya? *
Bab III
T1: Pertanyaan nomor 1
**J1:
Jawaban atas pertanyaan nomor 1
ix
I. PENJELASAN UMUM
A.
B.
C.
S
esuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak Pokok Pembahasan: yang melakukan pemotongan dan Mendaftarkan Diri Menjadi Wajib pemungutan pajak atas pengeluaran yang Pajak berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian Melakukan Pemotongan dan/atau bendahara pemerintah antara lain bendahara Pemungutan PPh, PPN dan Bea Materai pengeluaran, pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Kewajiban Penyetoran dan pelaporan Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengerti aspek-aspek perpajakan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Bea Meterai. Secara umum, kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah adalah: A. Mendaftarkan Diri Menjadi Wajib Pajak Bendahara pemerintah yang mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas bendahara dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yaitu memotong/memungut, menyetor, dan melaporkan PPh dan/atau PPN. 1. Tempat pendaftaran Bendahara pemerintah wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai dengan tempat kedudukan unit kerja.
1
2. Tata cara pendaftaran a. mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak untuk Wajib Pajak bendahara yang tersedia di KPP dengan melampirkan fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara dan Kartu Tanda Penduduk bendahara tersebut; b. KPP menerbitkan NPWP yang terdiri dari 15 digit dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap; NPWP akan diterbitkan oleh KPP dengan nama bendahara unit/satuan kerja, misal Bendahara SD Negeri 1 Kalitinggar dengan NPWP 00.031.557.0529.000. B. Melakukan Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh, PPN dan Bea Materai Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Meterai adalah pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Meterai. 1. Pemotongan PPh Pasal 21 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21.
2
Pembayaran Penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh bendahara pemerintah antara lain adalah pembayaran atas gaji, tunjangan, honorarium, upah, uang makan dan pembayaran lainnya (tidak termasuk pembayaran biaya perjalanan dinas), baik kepada pegawai maupun bukan pegawai. Berikut skema pemotongan PPh Pasal 21 oleh bendahara adalah sebagai berikut: Sumber Dana: APBN/APBD Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan
Penghasilan lainnya
Diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya Terutang PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, KECUALI atas PPh Pasal 21 atas tambahan tarif 20% karena belum punya NPWP
Tidak Ditanggung Pemerintah
Tidak Bersifat Final
Bersifat Final
Gambar 1. Skema Pemotongan PPh Pasal 21 oleh Bendahara Catatan: apabila penerima penghasilan adalah selain Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya, pemotongan PPh Pasal 21 mengacu pada ketentuan umum pemotongan PPh Pasal 21.
3
Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 adalah: 1. Pasal 21 Undang-undang PPh; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012; 6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012; 7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013.
2. Pemungutan PPh Pasal 22 Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: komputer, meubeler, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barang. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh: a. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; b. bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP); c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut adalah: 1,5% x harga beli (tidak termasuk PPN)
4
Tidak dipungut PPh Pasal 22: Pembelian barang s/d Rp2.000.000,00 Pembelian BBM, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda pos Pembelian barang dengan dana BOS
Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan apabila: a. pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp2.000.000,00 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur; b. pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/ PDAM dan benda-benda pos; dan c. pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Peraturan terkait pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 adalah: 1. Pasal 22 Undang-Undang PPh; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.11/2012; 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2013.
3. Pemotongan PPh Pasal 23 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain. Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain: a. sewa dan penghasilan (PPh) lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah/ penghargaan. b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain.
5
Jasa lain yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 antara lain: 1. Jasa penilai (appraisal); 2. Jasa aktuaris; 3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 4. Jasa perancang (design); 5. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 6. Jasa penebangan hutan; 7. Jasa pengolahan limbah; 8. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) 9. Jasa perantara dan/atau keagenan; 10. Jasa kustodian/penyimpanan/ penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI; 11. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
13. Jasa Perawatan/perbaikan/ pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/ atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 14. Jasa maklon; 15. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; 16. Jasa pengepakan; 17. Jasa penyediaan tempat dan/ atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; 18. Jasa pembasmian hama; 19. Jasa kebersihan atau cleaning service;
instalasi/pemasangan 20. Jasa catering atau tata boga. 12. Jasa mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
Peraturan-peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 adalah: 1. Pasal 23 Undang-Undang PPh 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008
6
4. Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penghasilan tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final adalah: a. Persewaan tanah dan/atau bangunan 1) objek PPh Final adalah sewa tanah dan/ atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri. 2) besarnya PPh Final yang dipotong adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. 3) jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan/terutang oleh penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan service charge (baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan). b. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 1) objek PPh final adalah penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati. 2) besarnya PPh Final yang dipungut adalah 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas 7
tanah dan/atau bangunan. 3) pembebasan PPh Final dapat diberikan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada: a) orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Pembebasan diberikan melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) oleh Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar b) pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus yaitu pembebasan tanah oleh pemerintah untuk proyekproyek jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya, dan fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. c) pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak (seperti: pemerintah dan perwakilan negara asing).
8
Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dan c) diberikan tanpa melalui penerbitan SKB c. Jasa konstruksi 1) pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. 2) perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. 3) pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build). 4) pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang 9
dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. 5) Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Final Jasa Konstruksi:
JASA KONSTRUKSI PPh bersifat final Pelaksana Konstruksi mempunyai kualifikasi usaha kecil
Perencana/Pengawas Konstruksi Tidak mempunyai kualifikasi usaha
Dengan kualifikasi usaha
tanpa kualifikasi usaha
Selain kecil
TARIF 2%
3%
4%
4%
6%
Gambar 2. Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Final atas Jasa Konstruksi Peraturan-peraturan terkait pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah: 1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh; 2. PP Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 71 Tahun 2008; 3. PP Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2002; 4. PP Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 40 Tahun 2009; 5. Keputusan Menteri Keuangan 635/KMK.04/1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008; 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/ KMK.03/2002; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002.
10
5. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pelunasan pajak yang pembayaran ≤ Rp1.000.000,00 dikenakan atas setiap transaksi pembelian pembayaran untuk barang atau perolehan jasa dari pihak pembebasan tanah ketiga, misal pembelian alat tulis kantor, pembayaran BKP/JKP yang pembelian seragam untuk keperluan dinas, PPN tidak dipungut pembelian komputer, pembelian mesin dan/atau dibebaskan absensi pegawai, perolehan jasa konstruksi, pembayaran BBM dan perolehan jasa pemasangan mesin absensi, bukan BBM oleh Pertamina perolehan jasa perawatan AC kantor, dan pembayaran rekening perolehan jasa atas tenaga keamanan. telepon pembayaran jasa angkutan Secara umum, atas setiap transaksi udara pembelian barang dan perolehan jasa dari pembayaran barang yang pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh tidak dikenakan PPN bendahara harus dipungut PPN. Namun demikian, terdapat beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu: a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; b. pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh real estate atau industrial estate; c. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; d. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero);
Tidak dipungut PPN:
11
e. pembayaran atas rekening telepon; f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Apabila terjadi kesalahan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai berupa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang lebih besar daripada yang seharusnya atau kesalahan pemungutan yang bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai, maka atas kelebihan pembayaran PPN yang seharusnya tidak terutang tersebut dapat dimintakan pengembalian. Pada prinsipnya, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang seharusnya tidak terutang hanya dapat diajukan oleh pihak yang benar-benar menanggung pajak yaitu pihak yang harus menanggung pemungutan pajak tersebut. Dalam hal PPN dan/atau PPnBM yang telah dipungut oleh bendahara Pemerintah lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut, maka atas kelebihan pemungutan PPN dan/atau PPnBM tersebut hanya dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang oleh bendahara Pemerintah selaku pihak yang dipungut ke KPP tempat bendahara terdaftar. Sebagai contoh, bendahara telah memungut PPN sebesar Rp500.000.000 atas transaksi pembebasan tanah senilai Rp5.000.000.000,00 dari Wajib Pajak orang pribadi yang bukan pengusaha real estate. Berdasarkan ketentuan, atas pembebasan tanah tersebut seharusnya tidak dipungut PPN oleh 12
bendahara. Maka atas PPN yang telah dipungut tersebut, dapat dimintakan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang oleh bendahara ke KPP tempat bendahara terdaftar sesuai PMK Nomor 10/PMK.03/2013. Peraturan-peraturan terkait pemungutan PPN adalah antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010; 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/ KMK.03/2003; 7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013; 8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013; 9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-147/PJ./2006; 10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-382/PJ./2002.
6. Bea Meterai Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen berupa kertas yang menurut UndangUndang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Dokumen yang dikenai bea meterai antara lain adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, dan dokumen yang bersifat perdata, seperti dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi dan dokumen kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan. 13
Objek dan Tarif Bea Meterai No. 1.
Objek
Tarif
Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat Rp6.000,00 dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
2.
akta-akta notaris termasuk salinannya.
Rp6.000,00
3.
akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya.
Rp6.000,00
4.
Surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, billing statement, dll: a. 0 s.d. Rp250.000,00;
-
b. Di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
Rp3.000,00
c. Di atas Rp1.000.000,00.
Rp6.000,00
5.
Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep.
Rp6.000,00
6.
Cek dan bilyet giro.
Rp3.000,00
7.
Efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun: a. Harga nominal sampai dengan Rp1.000.000,00;
Rp3.000,00
b. Harga nominal di atas Rp1.000.000,00. 8.
Dokumen yang akan digunakan pembuktian di muka Pengadilan.
sebagai
Rp6.000,00 alat
Rp6.000,00
Bea Meterai tidak dikenakan atas: a. dokumen yang berupa : 1) surat penyimpanan barang; 2) konosemen; 3) surat angkutan penumpang dan barang; 4) keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; 5) bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang; 6) surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
14
7) surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf f. b. segala bentuk Ijazah; c. tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta suratsurat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu; d. tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank; e. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank; f. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi; yang menyebutkan g. dokumen tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut; h. surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian; i. tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
15
Gambar 3. Tata cara pelunasan Bea Materai
Dokumen yang merupakan objek Bea Meterai yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar. Pelunasan atas Bea Meterai dan denda administrasi tersebut dilakukan dengan cara Pemeteraian Kemudian di Kantor Pos. Peraturan-peraturan terkait Bea Meterai adalah: 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000; 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.02/2009; 4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000; 5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002; 6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-66/PJ/2010; 7) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122c/PJ./2000; 8) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122d/PJ./2000; 9) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ/2003.
16
Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final tidak dilakukan dalam hal bendahara pemerintah melakukan transaksi dengan Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan menyerahkan Surat Keterangan Bebas PPh yang telah dilegalisasi.
C. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan Kewajiban bendahara pemerintah selanjutnya adalah menyetorkan PPh dan/atau PPN ke Bank Persepsi/Kantor Pos penerima pembayaran dan melaporkan SPT Masa PPh dan/atau PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak bendahara terdaftar sesuai batas waktu yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. Batas waktu pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong dan/atau dipungut oleh bendahara pemerintah serta tanggal pelaporan Surat Pemberitahuan Masa adalah sebagai berikut: Pasal
Tanggal Penyetoran
Tanggal Pelaporan
PPh Pasal 21
Paling lama tanggal 10 Paling lama 20 hari bulan berikutnya setelah setelah Masa Pajak Masa Pajak berakhir berakhir
PPh Pasal 22
Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
17
PPh Pasal 23
Paling lama tanggal 10 Paling lama 20 hari bulan berikutnya setelah setelah Masa Pajak beMasa Pajak berakhir rakhir
PPh Pasal 4 ayat Paling lama tanggal 10 Paling lama 20 hari bulan berikutnya setelah setelah Masa Pajak be(2) Masa Pajak berakhir rakhir PPN
a. Bendahara pengelu- a. Paling lama akhir buaran sebagai Pemulan berikutnya setelah ngut PPN paling lama Masa Pajak berakhir; tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir; b. Paling lama akhir bub. Pejabat Penandatanlan berikutnya setelah gan Surat Perintah Masa Pajak berakhir. Membayar sebagai Pemungut PPN harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak-pajak yang telah dipotong/ dipungut antara lain: 1. apabila batas akhir pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya; 2. apabila batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,
18
pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya; 3. pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak; 4. dalam hal pencairan anggaran dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), maka pemindahbukuan pajak yang dilakukan oleh KPPN merupakan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang, namun Surat Setoran Pajak tetap dipersiapkan oleh bendahara yang bersangkutan; 5. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN); 6. bendahara sebagai Pemotong atau Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan pemotongan atau pemungutan; 7. bendahara sebagai Pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan PNS di satuan kerjanya, memberikan tanda bukti pemotongan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir; 8. bendahara sebagai Pemungut PPN melakukan validasi Faktur Pajak yang diterbitkan oleh rekanan; 9. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 wajib menggunakan e-SPT apabila jumlah bukti pemotongan dan/atau SSP dan/atau bukti Pbk lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak; 10. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) wajib membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) atas Belanja Daerah yang memuat rincian transaksi harian belanja daerah per
19
Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana (SPM/SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). DTH yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran SKPD disampaikan kepada Kuasa BUD paling lama tanggal 10 setelah bulan yang bersangkutan berakhir dengan dilampiri fotokopi SSP lembar ke-3; 11. Kuasa BUD membuat Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH) yang memuat rekapitulasi dari DTH dalam satu wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan DTH yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. RTH disampaikan kepada Kepala KPP tempat Kuasa BUD terdaftar secara bulanan paling lama tanggal 20 setelah bulan yang bersangkutan berakhir dengan dilampiri DTH dan SSP lembar ke-3. Dalam pembuatan laporan DTH/ RTH, bendahara SKPD maupun Kuasa BUD dapat memanfaatkan sistem informasi yang digunakan oleh Pemda (SIMDA,SIPKD, SIMAKDA dan lain-lain). Untuk lebih memudahkan bendahara dalam melakukan kewajiban pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Meterai, pada Bab II akan diberikan simulasi contoh-contoh penghitungan pemotongan/pemungutan pajak sesuai jenis transaksi pengeluaran bendahara.
20
II. SIMULASI PENGHITUNGAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH BENDAHARA A. Belanja Gaji, Tunjangan dan Honorarium 1. Belanja Gaji dan Tunjangan Bendahara Kantor Imigrasi Medan Rahmat Widodo (NPWP 00.030.485.6-122.000) melakukan pembayaran gaji kepada para pegawai dengan daftar penghasilan sebagai berikut: T1 No
NAMA NPWP
1
Rifki Zain (07.777.440.5-122.000) Rahmat Widodo (07.777.444.5-122.000) Dody (07.777.454.5-122.000) Heri (07.777.441.5-122.000) Nasrun (belum ber-NPWP)
2 3 4 5
GAJI (*) RP
TUNJANGAN JABATAN RP
2.870.000
540.000
2.240.000
440.000
2.570.700
-
2.750.500
520.000
2.235.500
STATUS Kawin, 3 Anak Kawin, 2 Anak Tidak Kawin Kawin Kawin
*)angka ilustrasi
Tabel 1. Daftar Penghasilan Pegawai Kantor Imigrasi Medan
J1
Pengajuan daftar pembayaran gaji bulan Maret ke KPPN dilakukan pada tanggal 10 Februari 2014. Bagaimana perlakuan perpajakan berkenaan dengan pembayaran gaji bulan Maret 2014? Atas pembayaran gaji bulan Maret 2014 tersebut terutang PPh Pasal 21 dengan penghitungan sebagai berikut:
21
Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Masa Pajak Maret 2014 1 Gaji pokok Tunjangan istri Tunjangan anak Tunjangan jabatan Tunjangan beras Pembulatan Penghasilan bruto 2 Pengurang Biaya jabatan Iuran pensiun
5% 4,75%
3 Penghasilan neto Penghasilan neto disetahunkan 4 PTKP Untuk Wajib Pajak Status WP Kawin Tanggungan 5 PKP Pembulatan 6 PPh Pasal 21 setahun PPh Pasal 21 sebulan Tambahan 20% lebih tinggi Bagi yang belum ber-NPWP Total PPh Pasal 21
5%
Rifki Zain 2.870.000 287.000 114.800 540.000 198.000
Rahmat W. 2.240.000 224.000 89.600 440.000 198.000
Dody 2.570.700 49.500
Heri 2.750.500 275.050 520.000 99.000
Nasrun 2.235.500 223.550 99.000
4.009.800
3.191.600
2.620.200
3.644.550
2.558.050
200.490 155.411 355.901 3.653.900 43.846.794
159.580 121.296 280.876 2.910.724 34.928.688
131.010 122.108 253.118 2.367.082 28.404.981
182.228 143.714 325.941 3.318.609 39.823.307
127.903 116.805 244.707 2.313.343 27.760.112
24.300.000 2.025.000 6.075.000 32.400.000 11.446.794 11.446.000 572.300 47.692 -
24.300.000 2.025.000 4.050.000 30.375.000 4.553.688 4.553.000 227.650 18.971 -
24.300.000
24.300.000 2.025.000
24.300.000 2.025.000
24.300.000 4.104.981 4.104.000 205.200 17.100 -
26.325.000 13.498.307 13.498.000 674.900 56.242 -
26.325.000 1.435.112 1.435.000 71.750 5.979 1.196
47.692
18.971
17.100
56.242
7.175
Tabel 2. Daftar Penghitungan PPh Pasal 21 Kantor Imigrasi Medan Masa Pajak Maret 2014
Kewajiban bendahara Kantor Imigrasi Medan atas pembayaran gaji bulan Maret 2014 adalah: a. memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji; b. menyetorkan PPh Pasal 21 paling lama tanggal 10 April 2014; c. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota paling lama tanggal 20 April 2014. Dalam hal tanggal 20 April 2014 merupakan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (21 April 2014). Pada bulan April 2014 Rifki Zain ditugaskan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sehingga Rifki mendapatkan tunjangan jabatan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan menerima tunjangan jabatan sebesar Rp3.000.000,00 per bulan. Sedangkan dari
T2
22
Kantor Imigrasi Medan Rifki hanya mendapat gaji dan tunjangan selain tunjangan jabatan. Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 mulai Masa Pajak April 2014 di Kantor Imigrasi Medan dan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara? Penghitungan PPh Pasal 21 di Kantor Imigrasi Medan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi J2 Sumatera Utara adalah: a. Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak April sampai dengan November 2014 di Kantor Imigrasi Medan Penghitungan PPh Pasal 21 Rifki Zain Untuk Masa Pajak April s.d. November 2014 1 gaji pokok Tunjangan istri Tunjangan anak Tunjangan jabatan* Tunjangan beras Pembulatan Penghasilan bruto 2 Pengurang a. biaya jabatan 5% x 3.469.800 b. Iuran pensiun 4,75% x 3.271.800 3 Penghasilan neto Penghasilan neto disetahunkan 4 PTKP (K/3) Untuk Wajib Pajak Status WP Kawin Tanggungan
2.870.000 287.000 114.800 198.000 3.469.800
173.490 155.411 328.901 3.140.900 37.690.794 24.300.000 2.025.000 6.075.000
5 Penghasilan Kena Pajak (PKP) Pembulatan 6 PPh Pasal 21 setahun 5% x 5.290.000 7 PPh Pasal 21 sebulan 264.500 : 12
32.400.000 5.290.794 5.290.000 264.500 22.042
*sejak bulan April tidak menerima tunjangan jabatan
Tabel 3. Penghitungan PPh Pasal 21 Rifki Zain Masa Pajak April s.d. November 2014
23
b. Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2014 di Kantor Imigrasi Medan Penghitungan PPh Pasal 21 Rifki Zain Untuk Masa Pajak Desember 2014 1 Penghasilan Bruto Januari sampai Maret Penghasilan Bruto April sampai Desember Pembulatan Total Penghasilan Bruto setahun 2 Pengurang a. biaya jabatan 5% x 43.257.600 b. iuran pensiun 4,75% x 39.261.600 3 Penghasilan neto setahun 4 PTKP untuk Wajib Pajak status WP Kawin tanggungan 5 Penghasilan Kena Pajak (PKP) pembulatan 6 PPh Pasal 21 setahun 5% x 6.829.000 PPh Pasal 21 terutang (Jan s.d Nov) a. PPh Pasal 21 Januari sampai Maret 3 x 47.692 b. PPh Pasal 21 April sampai November 8 x 22.042 7 PPh Pasal 21 Bulan Desember
12.029.400 31.228.200 43.257.600
2.162.880 1.864.926 4.027.806 39.229.794 24.300.000 2.025.000 6.075.000 32.400.000 6.829.794 6.829.000 341.450
143.075 176.336
Tabel 4. Penghitungan PPh Pasal 21 Rifki Zain Masa Pajak Desember 2014
319.411 22.039
Perhitungan PPh Pasal 21 Masa April sampai November di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan cara: 1) menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan; 2) menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan dan Kantor 24
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara; 3) PPh Pasal 21 yang terutang atas tunjangan jabatan yang dibayarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah PPh Pasal 21 pada angka 2) dikurangi dengan PPh Pasal 21 pada angka 1). Dengan memperhatikan cara penghitungan tersebut maka penghitungan PPh Pasal 21 untuk angka 1), angka 2), dan angka 3) adalah sebagai berikut: 1) penghitungan PPh Pasal 21 untuk angka 1) adalah sebagaimana dimaksud pada J2 huruf a; 2) penghitungan PPh Pasal 21 untuk angka 2) adalah: 1 Penghasilan dari Kantor Imigrasi Medan Gaji pokok Tunjangan istri Tunjangan anak Tunjangan jabatan Tunjangan beras Pembulatan Jumlah 2 Penghasilan dari Kantor Wilayah Agama Medan Tunjangan Jabatan Jumlah Penghasilan Bruto 3 Pengurang a. Biaya jabatan 5% x 6.469.800 b. Iuran pensiun 4,75% x 3.271.800 4 Penghasilan neto Penghasilan neto disetahunkan 5 PTKP Untuk Wajib Pajak Status WP Kawin Tanggungan
2.870.000 287.000 114.800 198.000 3.469.800 3.000.000 6.469.800 323.490 155.411 478.901 5.990.900 71.890.794 24.300.000 2.025.000 6.075.000
32.400.000 6 Penghasilan Kena Pajak (PKP) 39.490.794 Pembulatan 39.490.000 7 PPh Pasal 21 setahun 1.974.500 5% x 39.490.000 1.974.500 8 PPh Pasal 21 sebulan 164.542 1.974.500 : 12 PPh Pasal 21 sebulan di Kantor Imigrasi Medan 22.042 9 PPh Pasal 21 sebulan di Kanwil Agama Medan 142.499 Tabel 5. PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari Kantor Imigrasi Medan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
25
3) PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong oleh bendahara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp164.542,00 – Rp22.042,00 = Rp142.499,00 Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2014 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara: Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Masa Pajak Desember 2014 1 Penghasilan Bruto April sampai Desember Penghasilan di Kantor Imigrasi Medan (Jan-Des) Pembulatan Total Penghasilan Bruto setahun 2 Pengurang a. biaya jabatan 5% x 70.257.600 3.512.880 b. iuran pensiun 1.864.926 4,75% x 39.261.600
27.000.000 43.257.600 70.257.600
3 Penghasilan neto setahun 4 PTKP untuk Wajib Pajak status WP Kawin tanggungan
64.879.794 24.300.000 2.025.000 6.075.000
5 Penghasilan Kena Pajak (PKP) pembulatan 6 PPh Pasal 21 setahun 5% x 32.479.000 PPh Pasal 21 terutang di kantor imigrasi Medan a. PPh Pasal 21 Januari sampai Maret 143.075 3 x 47.692 b. PPh Pasal 21 April sampai November 176.336 8 x 22.042 c. PPh Pasal 21 Desember 22.039 PPh Pasal 21 April sampai November 8 x 142.499 1.140.000 7 PPh Pasal 21 Masa Desember
5.377.806
32.400.000 32.479.794 32.479.000 1.623.950
1.481.450 142.500
Tabel 6. Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2014 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Belanja Honorarium Kantor Imigrasi Medan membentuk tim Peningkatan Mutu Pelayanan yang anggotanya terdiri dari T3 26
beberapa orang PNS. Bendahara Kantor Imigrasi Medan membayar honorarium tim pada tanggal 25 Maret 2014, dengan perincian sebagai berikut: Nama
Golongan
Jabatan
Honorarium*)
Rifki Zain
IV/a
Ketua
Rp1.200,000,00
Dody
III/c
Wakil Ketua
Rp1.000,000,00
Heri
III/d
Sekretaris
Rp 900,000,00
Nasrun
II/d
Anggota
Rp 900,000,00 *)angka ilustrasi
Tabel 7. Daftar Honorarium Tim pada Kantor Imigrasi Medan
J3
Bagaimanakah pemotongan pajak atas honorarium yang diterima oleh anggota tim tersebut? Penghitungan PPh Pasal 21 atas honor anggota tim Peningkatan Mutu Pelayanan didasarkan pada golongan dari penerima honor sebagai berikut : Nama
Golongan
Honorarium*)
Tarif
PPh terutang
Rifki Zain
IV/a
Rp1.200,000,00
15%
Rp 180.000,00
Dody
III/c
Rp1.000,000,00
5%
Rp 50.000,00
Heri
III/d
Rp 900,000,00
5%
Rp 45.000,00
Nasrun
II/d
Rp 900,000,00
0%
Rp
Jumlah
Rp4.000.000,00
0,00
Rp 275.000,00
*) angka ilustrasi Tabel 8. Daftar Penghitungan PPh Pasal 21 atas Honorarium Tim pada Kantor Imigrasi Medan
Kewajiban bendahara Kantor Imigrasi Medan atas pembayaran honor tersebut : a. memotong PPh Pasal 21 Final atas pembayaran honor; b. membuat bukti potong PPh Pasal 21 Final atas pembayaran honor; 27
c. menyetorkan PPh Pasal 21 Final paling lama tanggal 10 April 2014; d. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota paling lama tanggal 20 April 2014. Mengingat tanggal 20 April 2014 merupakan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (21 April 2014).
T4
Untuk melaksanakan kegiatan tim tersebut, Kantor Imigrasi Medan mengadakan workshop tentang Pelayanan Publik untuk anggota Tim pada tanggal 28 Maret 2014 dengan mengundang Jason Pasaribu (Non PNS, NPWP: 06.575.248.8-122.000), seorang ahli di bidang pelayanan publik dengan honor sebesar Rp5.000.000,00. Bagaimanakah pemotongan pajak atas honorarium yang diterima oleh Jason Pasaribu tersebut? Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima oleh Jason Pasaribu sebagai berikut:
J4
Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium tersebut yaitu : 5% x 50 % x Rp5.000.000,00 = Rp125.000,00 B. Belanja Barang, Modal, Jasa dan Hibah 1. Belanja Barang
T5
T5-1
28
Taufik Hidayat merupakan bendahara satker Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalingga yang beralamat di Jl. Letnan Jenderal S. Parman Kabupaten Purbalingga dengan NPWP 00.321.675.3-529.000 melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut: Pada tanggal 1 Oktober 2013, membeli secara tunai makanan siap saji dari sebuah restoran untuk keperluan rapat dari sebuah restoran seharga Rp800.000,00.
T5-2
T5-3
T5-4
Pada tanggal 4 Oktober 2013, membeli secara tunai alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00 dan buku pelajaran umum Rp1.500.000,00 dari toko buku PERWIRA yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 90 Purbalingga milik Tuan Joko dengan Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 06.325.456.3-529.000. Tuan Joko menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.00013.00000101 pada tanggal 4 Oktober 2013 dengan nilai PPN Rp110.000,00. Pada tanggal 16 Oktober 2013, membeli bensin dari SPBU Pertamina untuk keperluan kendaraan dinas seharga Rp500.000,00, membayar tagihan rekening listrik sebesar Rp1.000.000,00 kepada PLN, serta membeli benda-benda pos sebesar Rp500.000,00 di sebuah kantor pos. Pada tanggal 18 Oktober 2013, membeli secara tunai buku pelajaran umum seharga Rp2.500.000,00, pakaian seragam jadi seharga Rp3.000.000,00 serta pengadaan formulir dan kertas untuk ujian sekolah sebesar Rp2.000.000,00 dari sebuah toko pedagang eceran atas nama tuan Bagus yang beralamat di Jalan Jenderal Katamso Nomor 1 Purbalingga dengan Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 06.456.321-2-529.000. Pembelian tersebut dananya bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah. Tuan Bagus menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-13.00000501 pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan nilai PPN sebesar Rp500.000,00. Atas pembelian-pembelian kewajiban perpajakannya?
tersebut,
bagaimana
Pemungutan PPh J5-1
Pembelian makanan siap saji di restoran pada dasarnya harus dipungut PPh Pasal 22, akan tetapi karena nilai 29
pembeliannya di bawah Rp2.000.000,00 maka atas pembelian tersebut tidak dipungut PPh Pasal 22. Pemungutan PPN Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya merupakan jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sehingga atas pembelian tersebut tidak dipungut PPN. Pemungutan PPh J5-2
Pembelian alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00 dan buku pelajaran umum Rp1.500.000,00 dari toko PERWIRA dipungut PPh Pasal 22 karena total pembelian tersebut telah melebihi nilai Rp2.000.000,00. PPh Pasal 22 ( 1,5% x Rp2.600.000,00 )………. Rp39.000,00 Dalam hal Tuan Joko merupakan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 sepanjang Tuan Joko dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/ atau Pemungutan PPh Pasal 22 atas nama Tuan Joko yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Pemungutan PPN Buku pelajaran umum merupakan salah satu jenis barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga bendahara hanya memungut PPN atas pembelian alat-alat tulis kantor sebesar: PPN (10% x Rp1.100.000,00)..……......…....…Rp110.000,00 Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Taufik
30
Hidayat sebagai bendahara MAN Purbalingga adalah: a. melakukan validasi faktur pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak Tuan Joko dengan cara membubuhi cap ”disetor tanggal ……” serta membubuhi tanda tangan; b. menyetorkan PPh Pasal 22 atas pembelian alatalat tulis kantor dan buku pelajaran umum sebesar Rp39.000,00 ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro pada tanggal 4 Oktober 2013 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Tuan Joko yang telah ditandatangani oleh bendahara; c. menyetorkan PPN atas pembelian alat-alat tulis kantor sebesar Rp110.000,00 ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lama tanggal 7 November 2013 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Tuan Joko yang telah ditandatangani oleh bendahara; d. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga paling lama tanggal 14 November 2013; e. melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga paling lama tanggal 30 November 2013. Mengingat tanggal 30 November 2013 merupakan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (2 Desember 2013); f. memberikan SSP PPh Pasal 22, SSP PPN lembar ke-1 dan faktur pajak lembar ke-2 kepada Tuan Joko (Toko PERWIRA); g. membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) atas Belanja Daerah bulan Oktober 2013 yang memuat rincian transaksi harian belanja daerah per
31
Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana (SPM/SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyampaikannya kepada Kuasa BUD paling lama tanggal 10 November 2013 dengan dilampiri fotokopi SSP lembar ke-3. Pemungutan PPh J5-3
Atas pembelian bahan bakar minyak, listrik, dan benda-benda pos tidak dipungut PPh Pasal 22. Pemungutan PPN Terkait dengan PPN, dalam hal bahan bakar minyak dibeli dari Pertamina maka tidak dilakukan pemungutan PPN. Selain itu, listrik ditetapkan sebagai barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pemungutan PPN sehingga atas pembayaran tagihan listrik tidak perlu dipungut PPN. Sedangkan atas pembelian benda-benda pos karena nilai pembelian di bawah Rp1.000.000,00 maka tidak dipungut PPN oleh Bendaharawan, tetapi dipungut dan disetor oleh PKP yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku umum. Pemungutan PPh
J5-4
Atas pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22. Pemungutan PPN Buku pelajaran umum merupakan salah satu barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga atas pembelian barang tersebut tidak perlu dipungut PPN. Sedangkan atas pembelian pakaian seragam dan pengadaan kertas dipungut PPN sebagai berikut: - Pakaian seragam ( 10% x Rp3.000.000,00 ) ............. Rp300.000,00
32
- Formulir dan kertas ujian ( 10% x Rp2.000.000,00 )... Rp200.000,00 - Jumlah ........................................................................... Rp500.000,00 a. melakukan validasi faktur pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak Tuan Bagus dengan cara membubuhi cap ”disetor tanggal .....” serta membubuhi tanda tangan.
b. menyetorkan PPN atas pembelian pakaian seragam
dan formulir kertas ujian sebesar Rp500.000,00 ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lama tanggal 7 November 2013 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Tuan Bagus yang telah ditandatangani oleh bendahara;
c. melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Purbalingga paling lama tanggal 30 November 2013. Mengingat tanggal 30 November 2013 merupakan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (2 Desember 2013);
d. memberikan faktur pajak lembar ke-2 dan SSP PPN lembar ke-1 kepada Tuan Bagus.
Bea Meterai Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar: a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00; b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00.
33
2. Belanja Modal Pada tanggal 21 Oktober 2013 bendahara satker Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalingga melakukan pembelian 4 (empat) buah printer seharga Rp20.000.000,00 dari CV Susanto (NPWP/ NPPKP 01.222.355.5-529.000) yang beralamat di Jl. Raya Bobotsari No. 1 Purbalingga. SP2D diterbitkan KPPN pada tanggal 23 Oktober 2013. CV Susanto menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-13.00000700 tanggal 21 Oktober 2013 dengan nilai PPN sebesar Rp2.000.000,00. Bagaimana pengenaan pajaknya?
T6
Pemungutan PPh J6
Atas pembayaran printer kepada CV Susanto sebesar Rp20.000.000,00 dipungut PPh Pasal 22 sebagai berikut: Pembelian printer : - Harga pembelian ….……………...….. Rp 20.000.000,00 - PPh Pasal 22 (1.5% x Rp 20.000.000,00). Rp 300.000,00 Dalam hal CV Susanto merupakan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 sepanjang CV Susanto dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 atas nama CV Susanto yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Pemungutan PPN Atas pembayaran printer kepada CV Susanto sebesar Rp20.000.000,00 dipungut PPN sebagai berikut: PPN ( 10% x Rp20.000.000,00) ……….……Rp 2.000.000,00 34
Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Taufik Hidayat sebagai bendahara MAN Purbalingga adalah sebagai berikut: a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak CV Susanto, dan membubuhi cap “disetor tanggal ……” serta membubuhi tanda tangan; b. menyetorkan PPh Pasal 22 dan PPN dengan cara: 1) membuat SSP PPh Pasal 22 dan SSP PPN atas nama CV Susanto dan ditandatangani oleh bendahara; 2) menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN; 3) setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan: a) SSP PPh Pasal 22 dan SSP PPN lembar ke-1 yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telah dibukukan”) oleh KPPN; dan Faktur pajak lembar ke-2, kepada CV b) Susanto. c) melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga paling lama tanggal 14 November 2013; d) melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga paling lama tanggal 30 November 2013. mengingat tanggal 30 November 2013 merupakan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (2 Desember 2013). Bea Meterai Dalam setiap pembuatan dokumen kontrak dan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar: 35
a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00; b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00. Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2013, Taufik Hidayat yang merupakan bendahara satker Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalingga melakukan pembelian komputer kepada CV Wijaya dengan harga pembelian Rp11.000.000,00, (sudah termasuk PPN). CV Wijaya (NPWP/NPPKP 01.562.358.3-529.000) yang beralamatkan di Jl. Jenderal Sudirman No. 99 Purbalingga menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-13.00000800 pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 21 Oktober 2013. Berdasarkan tagihan tersebut diterbitkan SPM oleh satker MAN yang diajukan kepada KPPN untuk membayar tagihan tersebut. SP2D diterbitkan oleh KPPN pada tanggal 28 Oktober 2013. Bagaimana kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Bendahara mulai dari memungut pajak sampai dengan melaporkan pajak yang dipungut tersebut?
T7
Pemungutan PPh J7
Atas pembayaran komputer tersebut dipungut PPh Pasal 22 dengan perincian sebagai berikut: - Nilai pembelian sudah termasuk PPN..................Rp11.000.000,00 - PPh Pasal 22 [1,5% x (100/110 x Rp11.000.000,00)]......Rp150.000,00 Dalam hal CV Wijaya merupakan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, dibebaskan dari pemungutan
36
PPh Pasal 22 sepanjang CV Wijaya dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/ atau Pemungutan PPh Pasal 22 atas nama CV Wijaya yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Pemungutan PPN - Nilai pembelian sudah termasuk PPN .... Rp11.000.000,00 - PPN ( 10/110 x Rp 11.000.000,00 ).............. Rp 1.000.000,00 Bea Meterai Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar: a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00; b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00 Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Taufik Hidayat sebagai bendahara MAN Purbalingga adalah sebagai berikut: a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak CV Wijaya, dan membubuhi cap “disetor tanggal ” serta membubuhi tanda tangan; b. membuat SSP PPN atas nama CV Wijaya dan ditandatangani oleh Taufik Hidayat; c. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN; d. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan: 1) SSP PPh Pasal 22 dan PPN lembar ke-1 yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telah dibukukan”) 37
oleh KPPN; dan 2) Faktur pajak lembar ke-2 kepada CV Wijaya; e. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama tanggal 14 November 2013 ke KPP Pratama Purbalingga; f. melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Purbalingga paling lama tanggal 30 November 2013. Mengingat tanggal 30 November 2013 merupakan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (2 Desember 2013). membuat SSP atas nama CV ditandatangani oleh Taufik Hidayat;
T8
Wijaya
dan
Inspektorat Provinsi Jambi akan melakukan pembangunan gedung kantor Inspektorat Provinsi. Adapun yg menjadi pemenang tender adalah PT Jaya Karya sebagai pelaksana konstruksi dan Tuan Zaky, seorang PKP, sebagai perencana konstruksi. PT Jaya Karya adalah perusahaan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah (dibuktikan dengan sertifikasi pelaksana konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), sedangkan Tuan Zaky adalah konsultan sipil yang memiliki sertifikasi untuk perencanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Nilai proyek berdasarkan Kontrak adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (tidak termasuk PPN). Pembayaran dilakukan sesuai dengan progress pembangunan yang dilaporkan. Di tahun 2013, dilakukan pembayaran atas pelaksanaan konstruksi kepada PT Jaya Karya pada tanggal 22 Juli 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 atas tagihan tanggal 15 Juli 2013 dengan kode nomor Faktur Pajak 020.00013.00000650. Sedangkan pembayaran atas kontrak
38
perencanaan konstruksi kepada Tuan Zaky dilakukan pada tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp50.000.000,00 atas tagihan tanggal 4 Juli 2013 dengan kode nomor seri Faktur Pajak 020.000-13.00000950. Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan? Pemotongan/Pemungutan PPh J8
Penghitungan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi tersebut, yaitu: Bendahara Inspektorat Provinsi memotong PPh Final atas jasa konstruksi sebagai berikut: a. Pelaksanaan Konstruksi oleh PT Jaya Karya dibayar pada tanggal 22 Juli 2013
Rp1.500.000.000,00 x 3% = Rp45.000.000,00
b. Perencanaan Konstruksi oleh Tuan Zaky dibayar pada tanggal 5 Juli 2013
Rp50.000.000,00 x 4%
= Rp2.000.000,00
PPh Final tersebut dipotong dari pembayaran kepada PT Jaya Karya dan Tuan Zaky. Pemungutan PPN Bendahara Inspektorat Provinsi memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari transaksi jasa konstruksi tersebut. a. Pelaksanaan Konstruksi oleh PT Jaya Karya dibayar pada tanggal 22 Juli 2013
Rp1.500.000.000,00 x 10% = Rp150.000.000,00
b. Perencanaan Konstruksi oleh Tuan Zaky dibayar pada tanggal 5 Juli 2013
Rp50.000.000,00 x 10% = Rp5.000.000,00
39
Bea Meterai Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar: a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00; b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00. Kewajiban bendahara Inspektorat Provinsi Jambi atas pembayaran jasa konstruksi tersebut adalah: a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak PT Jaya Karya dan Tuan Zaky, dan membubuhi cap “disetor tanggal ……” serta membubuhi tanda tangan; b. membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi paling lama 31 Juli 2013: 1) untuk PT Jaya Karya sebesar Rp45.000.000,00; dan 2) untuk Tuan Zaky sebesar Rp2.000.000,00. c. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN; d. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan: 1) SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan SSP PPN lembar ke-1 yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telah dibukukan”) oleh KPPN; 2) Faktur pajak lembar ke-2; dan 3) bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2), kepada PT Jaya Karya dan Tuan Zaky.
40
e. melakukan pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) paling lama tanggal 20 Agustus 2013 ke KPP Pratama Jambi; f. melakukan pelaporan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi paling lama tanggal 31 Agustus 2013. Mengingat tanggal 31 Agustus 2013 merupakan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (2 September 2013); g. Membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) atas Belanja Daerah bulan Juli 2013 yang memuat rincian transaksi harian belanja daerah per Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana (SPM/SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disampaikan kepada Kuasa BUD paling lama tanggal 10 Agustus 2013 dengan dilampiri fotokopi SSP lembar ke-3.
T9
Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (00.695.754.0-721.000 ) akan membangun gedung kantor yang baru. Untuk keperluan gedung tersebut, kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan melakukan pembebasan tanah seluas 2.000 m2 yang dimiliki oleh Bapak Nasrun (14.495.723.0-721.000) seluas 800 m2 (NOP 63.07.040.005.451.0010.0) dan Ibu Mega (08.614.284.0-721.000) seluas 1200 m2 (NOP 63.07.040.005.451.0054.0). NJOP Tahun 2013 atas tanah tersebut adalah Rp400.000,00/m2 untuk tanah Bapak Nasrun dan Ibu Mega. Atas pembebasan lahan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan ganti rugi sebesar Rp400.000,00/m2. Bendahara Pemda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Wahyono, mengajukan SPM kepada KPPN untuk 41
membayar ganti rugi pembebasan lahan kepada Bapak Nasrun dan Ibu Mega. SP2D diterbitkan KPPN pada tanggal 25 Maret 2013. Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan? Pemotongan/Pemungutan PPh J9
Atas pembayaran pembebasan tanah untuk pembangunan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Wahyono, memungut PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum melakukan pembayaran ganti rugi. Bendahara tidak memungut PPh Pasal 22 atas pembelian tanah dan/atau bangunan. Penghitungan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari ganti rugi pembebasan tanah yang dilakukan Wahyono tersebut, sebagai berikut: Nilai sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang adalah sebesar nilai yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sebesar Rp400.000,00/m2 sehingga atas pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut Wahyono sebagai Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus melakukan pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut: a. untuk Penghasilan yang diberikan kepada Bapak Nasrun: (800m x Rp400.000,00) x 5% = Rp16.000.000,00
42
b. untuk Penghasilan yang diberikan kepada Ibu Mega: (1.200m x Rp400.000,00) x 5% = Rp24.000.000,00 Kewajiban Wahyono, sebagai Bendahara Pemda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atas pembayaran ganti rugi pembebasan tanah tersebut adalah: a. membuat SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas nama Bapak Nasrun dan Ibu Mega dan ditandatangani oleh Wahyono; b. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP ke KPPN; c. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telah dibukukan”) oleh KPPN; d. melaporkan pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) tersebut ke KPP Pratama Barabai paling lama tanggal 20 April 2013. Mengingat tanggal 20 April 2013 hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (22 April 2013); e. memberikan SSP lembar 1 kepada Bapak Nasrun dan Ibu Mega; f. membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) atas Belanja Daerah bulan April 2013 yang memuat rincian transaksi harian belanja daerah per Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana (SPM/SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disampaikan kepada Kuasa BUD paling lama tanggal 10 April 2013 dengan dilampiri fotokopi SSP lembar ke-3.
43
Pemungutan PPN PPN tidak dipungut oleh bendahara pemerintah dalam hal pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali atas pengadaan tanah dari real estate atau industrial estate. Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk pembuatan saluran irigasi kepada Tuan Moelyana T10 sebesar Rp75.000.000,00. Bagaimanakah perlakuan pajaknya? Pemotongan/Pemungutan PPh J10
Pembayaran pembebasan tanah kepada orang pribadi atau badan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus yaitu pembebasan tanah oleh pemerintah untuk proyek-proyek jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya, dan fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Atas pembayaran ganti rugi pembebasan tanah kepada Tuan Moelyana sebesar Rp75.000.000,00 tidak dipungut PPh Final Pasal 4 ayat (2). Pemungutan PPN PPN tidak dipungut oleh bendahara pemerintah dalam hal pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali
44
atas pengadaan tanah dari real estate atau industrial estate. Bea Meterai Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang Bea Meterai sebesar: a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00; b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00. 3. Belanja Jasa Untuk acara rapat koordinasi daerah, Bendahara Pemda Kota Gorontalo (00.875.469.0-822.000) menunjuk CV Sedap (02.425.743.2-822.000) T11 beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang Nomor 4042 Gorontolo yang bergerak di bidang jasa katering untuk menyediakan konsumsi rapat tersebut. Kontrak yang disepakati untuk jasa katering tersebut adalah Rp3.500.000,00. Bendahara Pemda Kota Gorontalo, Bagus, membayar tagihan katering tersebut pada tanggal 25 Februari 2013. Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan? J11
Pemotongan/Pemungutan PPh Terhadap jumlah bruto tagihan sebesar Rp3.500.000,00 atas jasa katering dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebagai berikut: 2% x Rp3.500.000,00 = Rp70.000,00 Dalam hal CV Sedap merupakan Wajib Pajak dengan
45
peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 sepanjang CV Sedap dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 atas nama CV Sedap yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Pemungutan PPN Bendahara tidak memungut PPN atas jasa katering karena penyerahan jasa boga atau katering tersebut tidak dikenai PPN. Kewajiban Bagus sebagai Bendahara Pemda Kabupaten Gorontalo atas pembayaran jasa katering tersebut adalah: a. memotong PPh Pasal 23 atas jasa katering sebesar Rp70.000,00; b. membuat bukti potong PPh Pasal 23; c. menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23 paling lama tanggal 10 Maret 2013 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Mengingat tanggal 10 Maret 2013 hari libur, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (11 Maret 2013); d. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lama tanggal 20 Maret 2013 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo; e. memberikan bukti pemotongan PPh pasal 23; f. membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) atas Belanja Daerah bulan Februari 2013 yang memuat rincian transaksi harian belanja daerah per Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan 46
Dana (SPM/SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disampaikan kepada Kuasa BUD paling lama tanggal 10 Maret 2013 dengan dilampiri fotokopi SSP lembar ke-3. Bea Meterai Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar: a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00; b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00.
T12
Dalam rangka ikut melestarikan warisan budaya negara, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali membuat baju seragam dengan corak batik untuk seluruh pegawainya dan untuk seluruh guru yang berada di bawah wilayah kerjanya sejumlah 2.000 potong. Pada tanggal 4 September 2013 telah disepakati kontrak pengerjaan tersebut dengan PT Garmindo (02.425.347.2-527.000), sebuah perusahaan garmen yang beralamat di Jalan Sakti Raya Nomor 101 Boyolali. Kontrak ditandatangani oleh direktur PT Garmindo, Sdr. Budiman. Spesifikasi, model ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali serta bahan baku utama berupa kain batik yang dibeli pada tahun sebelumnya dari PT Batikindo. PT Garmindo sebagai pihak yang mengerjakan pembuatan baju seragam tersebut menyediakan bahan tambahan yang diperlukan. Atas pekerjaan ini disepakati biaya pengerjaan sebesar Rp60.000.000,00 (tidak termasuk PPN) selain biaya untuk bahan tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (tidak termasuk 47
PPN) yang dikeluarkan PT Garmindo. Rincian tagihan PT Garmindo kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali: Biaya untuk bahan tambahan ..........Rp10.000.000,00 Biaya pembuatan baju seragam.......Rp60.000.000,00 Handayani, Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali (NPWP 00.875.964.0-527.000), menerima tagihan dari PT Garmindo atas pengerjaan baju seragam tersebut pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan Faktur Pajak bernomor seri 020.000-13.00000875. Bendahara melunasi pembayarannya pada tanggal 22 Oktober 2013. J12
Pemotongan/pemungutan PPh Atas pembayaran ongkos pembuatan baju seragam kepada PT Garmindo dipotong PPh Pasal 23 atas jasa maklon sebesar: 2% x Rp60.000.000,00 = Rp1.200.000,00 Atas pembayaran bahan tambahan kepada PT Garmindo dipungut PPh Pasal 22 atas belanja barang sebesar: 1,5% x Rp.10.000.000,00 = Rp150.000,00 Apabila tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp70.000.000,00. Sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong atas pembayaran kepada PT Garmindo adalah sebesar : 2% x Rp70.000.000,00 = Rp1.400.000,00 Dalam hal PT Garmindo merupakan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar 1% sebagaimana diatur dalam Peraturan
48
Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 sepanjang PT Garmindo dapat menunjukkan menyerahkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 atas nama PT Garmindo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Bea Meterai Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar: a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00; b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00. Pemungutan PPN Atas penyerahan jasa maklon dan bahan tambahan tersebut, Handayani sebagai Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali, memungut PPN sebesar: 10% x Rp70.000.000,00 = Rp7.000.000,00 Kewajiban Handayani sebagai Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali atas pembayaran jasa maklon tersebut adalah: a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak PT Garmindo, dan membubuhi cap “disetor tanggal ……” serta membubuhi tanda tangan; b. membuat SSP PPh Pasal 22 dan SSP PPN atas nama PT. Garmndo dan ditandatangani oleh Handayani; c. membuat bukti potong PPh Pasal 23 atas PT.
49
Garmindo; d. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN; e. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan: 1) SSP PPh Pasal 22 dan PPN lembar ke-1 yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telah dibukukan”) oleh KPPN; 2) Faktur pajak lembar ke-2; dan 3) Bukti pemotongan PPh Pasal 23, kepada PT Garmindo. f. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 yang telah dilengkapi dengan SSP PPh Pasal 23 atas nama bendahara ke KPP Pratama Boyolali paling lama tanggal 20 November 2013; g. melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke KPP Pratama Boyolali paling lama tanggal 14 November 2013; h. melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Boyolali paling lama tanggal 30 November 2013. Dalam hal tanggal 30 November 2013 merupakan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (2 Desember 2013); i. membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) atas Belanja Daerah bulan Oktober 2013 yang memuat rincian transaksi harian belanja daerah per Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana (SPM/SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disampaikan kepada Kuasa BUD paling lama tanggal 10 November 2013 dengan dilampiri fotokopi SSP lembar ke-3.
50
T13
Pada tanggal 5 Juli 2013, Prabu Wijaya, Bendahara Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Manado (NPWP 00.799.100.0-821.000) membayar sewa rukan semester kedua tahun 2013 di Jalan Jaksa Nomor 1 kota Manado (NOP 49.73.100.821.676.9002.0) sebesar Rp50.000.000,00 dan biaya service charge serta fasilitas lainnya sebesar Rp12.000.000,00 tidak termasuk PPN kepada PT Maju Hidayat (NPWP/NPPKP 02.003.457.0-821.000) yang beralamat di Jalan Gunung Kerinci Nomor 46 Manado. PT Maju Hidayat menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-13.00001001 pada tanggal 5 Juli 2013 dengan nilai PPN Rp 6.200.000,00. Bagaimanakah perlakuan pajaknya? Pemotongan/pemungutan PPh
J13
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar PPh yang bersifat final dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan oleh penyewa yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan “service charge” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Atas pembayaran tersebut bendahara membuat perhitungan sebagai berikut: Besarnya PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang harus dipotong atas pembayaran sewa dan service charge rukan 10% x Rp62.000.000,00 = Rp6.200.000,00.
51
Pemungutan PPN Atas pembayaran sewa dan service charge rukan wajib dipungut PPN oleh bendahara dengan tarif 10% x Rp62.000.000,00 = Rp6.200.000,00. PPN tersebut disetor ke kas negara pada tanggal 5 Juli 2013. Kewajiban bendahara Dinas Tata Ruang adalah: a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak PT Maju Hidayat, dan membubuhi cap “disetor tanggal ……” serta membubuhi tanda tangan; b. membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas nama PT Maju Hidayat; c. membuat SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan SSP PPN atas nama PT Maju Hidayat dan ditandatangani oleh Prabu Wijaya; d. menyerahkan dokumen SPM dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN; e. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan: 1) SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN lembar ke-1 yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telah dibukukan”) oleh KPPN; 2) Faktur pajak lembar ke-2; dan 3) bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2), kepada PT Maju Hidayat; f. melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) ke KPP Pratama Manado paling lama tanggal 20 Agustus 2013; g. melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Manado paling lama tanggal 31 Agustus 2013. Mengingat tanggal 31 Agustus 2013 merupakan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (2 September 2013); 52
h. membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) atas Belanja Daerah bulan Juli 2013 yang memuat rincian transaksi harian belanja daerah per Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana (SPM/SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disampaikan kepada Kuasa BUD paling lama tanggal 10 Agustus 2013 dengan dilampiri fotokopi SSP lembar ke-3. Bea Meterai Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar: a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00; b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00 4. Belanja Hibah Kementerian Pekerjaan Umum (NPWP:00.849.100.0012.000) beralamat di Jalan Pattimura 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, melaksanakan proyek Pemerintah T14 pembangunan jalan lintas Kalimantan dengan menggunakan dana yang berasal dari Hibah Luar Negeri dari Asia Foundation sebesar US$ 100.000.000,00 (Rp950.000.000.000,00 dengan kurs Menteri Keuangan pada saat ditandatanganinya kontrak sebesar Rp9.500,00/US$) yang telah tercantum dalam DIPA Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek Pemerintah tersebut dilaksanakan selama jangka waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Untuk tahun 2013 sisa anggaran yang belum dicairkan adalah Rp350.000.000.000,00. Proyek Pemerintah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor utama PT Andang Konstruksi (NPWP/NPPKP: 02.668.854.2-012.000) yang 53
beralamat di Jalan Melawai No. 399 Jakarta Selatan, dan memiliki kualifikasi usaha besar yang dibuktikan dengan sertifikasi pelaksana konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Syarif selaku bendahara Kementerian Pekerjaan Umum, apabila pada bulan Juli 2013 Syarif mencairkan sisa anggaran untuk membayar jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh PT. Andang Konstruksi? PT. Andang Konstruksi menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-13.00001100 pada tanggal 5 Juli 2013. J14
Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk proyek yang dibiayai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP)/ Subsidiary Loan Agreement (SLA). Pemotongan/pemungutan PPh Pajak Penghasilan yang terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan dan pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan/ atau dana pinjaman luar negeri, ditanggung oleh Pemerintah. PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang ditanggung oleh Pemerintah adalah sebesar: 3% x Rp350.000.000.000,00 = Rp10.500.000.000,00 Pemungutan PPN Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka
54
pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut. Bea Meterai Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar: a. Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00; b. Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00. Kewajiban Syarif sebagai bendahara Kementerian Pekerjaan Umum: a. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah dibubuhi cap “PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT” yang telah dibuat oleh PT Andang Konstruksi; b. membuat SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas nama PT Andang Konstruksi, yang dibubuhi cap ”PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH” serta menandatanganinya; c. membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi atas nama PT Andang Konstruksi; d. menyerahkan dokumen SPM yang dilengkapi dengan SSP dan Faktur Pajak ke KPPN; e. setelah terbit SP2D, bendahara menyerahkan: 1) SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) lembar ke-1 yang telah divalidasi (dibubuhi cap “telah dibukukan”) oleh KPPN; 2) Faktur pajak lembar ke-2; dan
55
3) bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi, kepada PT Andang Konstruksi; f. melaporkan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu paling lama tanggal 20 Agustus 2013.
56
III. PENGISIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN, SURAT SETORAN PAJAK, FAKTUR PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA
Setelah dalam Bab II dijelaskan mengenai simulasi PE penghitungan pemotongan dan pemungutan pajak oleh IIIIII.. P P E M O P E M O bendahara, dalam Bab III ini akan dijelaskan mengenai P A PAJ pengisian formulir Bukti Pemotongan, Surat Setoran Pajak, S SU UR RA A Faktur Pajak, dan Surat Pemberitahuan Masa. A. Belanja Gaji, Tunjangan dan Honorarium 1. Pengisian formulir untuk T1, T2, T3 dan T4 Pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 bersifat final area staples
Pengisian formulir
T3
Atas Pembayaran
gaji bulan Maret 2014 (T1
Atas pembayaran
honorarium tim (T3)
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL) KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR :
H.01
1. 4 -
03 .
14
FORMULIR 1721 - VII
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong
-
0000001
07.777.440.5
- 122 .
:
A.01
2. NAMA
:
A.03
RIFKI ZAIN
3. ALAMAT :
A.04
PONDOK JAYA NO. 12 MEDAN
Rifki Z Rp1.200.000
Doddy Rp1.000.000
Heri Rp900.000
Nasrun Rp900.000
Atas pembayaran
A. B
1
honorarium kepada Jason
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG 1. NPWP
pe ini Sur
Pasaribu Rp5.000.000(T4)
0
2. NIK / NO. PASPOR :
A.02
Pemotongan PPh Pasal 21
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG
final / non final
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
KODE OBJEK PAJAK (1)
21 -
402
TARIF (%)
PPh DIPOTONG (RP)
(3)
(4)
(2)
-
01
1.200.000
15%
Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP
180.000
Melaporkan dalam SPT
C. IDENTITAS PEMOTONG 1. NPWP :
C.01
2. NAMA :
C.02
Masa PPh Pasal 21/26
00.030.485.6.
- 122 . 000
Bendahara Kantor Imigrasi Medan
3. TANGGAL & TANDA TANGAN C.03
25 -
Melengkapi lampiran SPT
03 - 2014
Masa PPh Pasal 21/26
[dd - mm - yyyy]
dengan lampiran:
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ( FINAL) 1. 21-401-01 2. 21-401-02 3. 21-402-01 4. 21-499-99
Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya
-
Bukti Pemotongan
-
Daftar Bukti Pemotongan
-
SSP
57
42
Bendahara Ma
Pengisian formulir
area staples BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)
T3
FORMULIR 1721 - VII
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong
Atas Pembayaran gaji bulan Maret 2014 (T1
Atas pembayaran honorarium tim (T3)
Rifki Z Rp1.200.000 Doddy Rp1.000.000 Heri
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
H.01
1 . 4 -
03
.
14
0000002
-
07.777.454.5
-
122
1. NPWP
:
A.01
2. NAMA
:
A.03
DODY
3. ALAMAT :
A.04
SARMILI PERMAI BLOK G3 MEDAN
.
0
2. NIK / NO. PASPOR :
A.02
Rp900.000
Nasrun Rp900.000
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG
Atas pembayaran Jason Pasaaribu
(1)
21
Rp5.000.000(T4)
-
402
PPh DIPOTONG (RP)
(3)
(4)
(2)
-
01
1.000.000
5%
50.000
1. NPWP :
C.01
2. NAMA :
C.02
00.030.485.6.
- 122 . 000
Bendahara Kantor Imigrasi Medan
3. TANGGAL & TANDA TANGAN C.03
25
-
03
-
[dd - mm - yyyy]
final / non final
1. 21-401-01 2. 21-401-02 3. 21-402-01 4. 21-499-99
Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya
Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP
Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran: -
Bukti Pemotongan
-
Daftar Bukti Pemotongan SSP
43
2014
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ( FINAL)
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21
58
TARIF (%)
C. IDENTITAS PEMOTONG
Pemotongan PPh Pasal 21
ahir Pajak 2014
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
KODE OBJEK PAJAK
honorarium kepada
-
NOMOR :
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG
B
area staples
Pengisian formulir
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL) KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR :
H.01
1 . 4 -
03
.
14
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong
07.777.441.5
-
122
.
:
A.01
2. NAMA
:
A.03
HERI
3. ALAMAT :
A.04
PONDOK SAFARI NO13 MEDAN
0
2. NIK / NO. PASPOR :
Atas Pembayaran gaji bulan Maret 2014 (T1
0000003
-
Atas pembayaran
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG 1. NPWP
T3
FORMULIR 1721 - VII
honorarium tim (T3)
A.02
Rifki Z Rp1.200.000 Doddy Rp1.000.000 Heri
21
KODE OBJEK PAJAK
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
TARIF (%)
PPh DIPOTONG (RP)
(1)
(2)
(3)
(4)
-
402
-
Rp900.000
Nasrun Rp900.000
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG
01
900.000
5%
Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu
45.000
Rp5.000.000(T4)
C. IDENTITAS PEMOTONG 1. NPWP :
C.01
2. NAMA :
C.02
00.030.485.6.
- 122 . 000
Bendahara Kantor Imigrasi Medan
3. TANGGAL & TANDA TANGAN C.03
25
-
03
-
[dd - mm - yyyy]
Pemotongan PPh Pasal 21
2014
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ( FINAL) 1. 21-401-01 2. 21-401-02 3. 21-402-01 4. 21-499-99
Membuat bukti
Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya
pemotongan PPh Pasal 21 final / non final
Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP
Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran: -
Bukti Pemotongan
-
Daftar Bukti Pemotongan
-
SSP
44 59
Bendahara M
Pengisian formulir
area staples BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)
T3
FORMULIR 1721 - VII
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong
Atas Pembayaran gaji bulan Maret 2014 (T1
Atas pembayaran honorarium tim (T3)
Rifki Z Rp1.200.000 Doddy Rp1.000.000 Heri
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
H.01
1 . 4 -
03
.
14
0000005
-
00.000.000.0
-
000
1. NPWP
:
A.01
2. NAMA
:
A.03
NASRUN
3. ALAMAT :
A.04
ALAM SUTRA BLOK-G8 MEDAN
.
000
2. NIK / NO. PASPOR :
A.02
Rp900.000
Nasrun Rp900.000
Atas pembayaran
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG
Jason Pasaaribu Rp5.000.000(T4)
(1)
21
-
402
TARIF (%)
PPh DIPOTONG (RP)
(3)
(4)
(2)
-
01
900.000
0%
-
C. IDENTITAS PEMOTONG
Pemotongan PPh Pasal 21
1. NPWP :
C.01
2. NAMA :
C.02
00.030.485.6.
- 122 . 000
Bendahara Kantor Imigrasi Medan
3. TANGGAL & TANDA TANGAN C.03
25
-
03
-
[dd - mm - yyyy]
final / non final
1. 21-401-01 2. 21-401-02 3. 21-402-01
Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya
4. 21-499-99
Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP
Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran: -
Bukti Pemotongan
-
Daftar Bukti Pemotongan SSP
45 60
2014
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ( FINAL)
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21
hir Pajak 2014
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
KODE OBJEK PAJAK
honorarium kepada
-
NOMOR :
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG
B
area staples
Pengisian formulir BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR :
H.01
1 . 4 -
03
.
14
Atas Pembayaran gaji bulan Maret 2041 (T1
0000004
-
Atas pembayaran
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG
-
122
.
1. NPWP
:
A.01
06-575-248-8
2. NAMA
:
A.03
JASON PASARIBU
3. ALAMAT :
A.04
JL. DIPONEGORO NO.2 MEDAN
000
T4
FORMULIR 1721 - VII
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong
2. NIK / NO. PASPOR :
honorarium tim (T3)
A.02
Rifki Z Rp1.200.000 Doddy Rp1.000.000 Heri
21
KODE OBJEK PAJAK
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
TARIF (%)
PPh DIPOTONG (RP)
(1)
(2)
(3)
(4)
-
402
-
Rp900.000
Nasrun Rp900.000
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG
01
900.000
0%
Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu
-
Rp5.000.000(T4)
C. IDENTITAS PEMOTONG 1. NPWP :
C.01
2. NAMA :
C.02
00.030.485.6.
- 122 . 000
Bendahara Kantor Imigrasi Medan
3. TANGGAL & TANDA TANGAN C.03
25
-
03
-
[dd - mm - yyyy]
Pemotongan PPh Pasal 21
2014
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ( FINAL) 1. 21-401-01 2. 21-401-02 3. 21-402-01 4. 21-499-99
Membuat bukti
Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya
pemotongan PPh Pasal 21 final / non final
Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP
Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran: -
Bukti Pemotongan
-
Daftar Bukti Pemotongan
-
SSP
46 61
Bendahara M
Pengisian SPT 1721 Masa Pajak Maret 2014 area staples
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
Pengisian formulir
T1, T3, dan T4 Atas Pembayaran gaji bulan Maret 2014 (T1
Atas pembayaran honorarium tim (T3)
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
H.01
-
03
H.02
2014
X
SPT NORMAL
SPT PEMBETULAN KE-
H.03
JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN:
H.04
(DIISI OLEH PETUGAS)
H.05
H.06
A. IDENTITAS PEMOTONG
00.030.485.6
-
Rifki Z Rp1.200.000
1. NPWP
:
A.01
Doddy Rp1.000.000
2. NAMA
:
A.02
Heri
3. ALAMAT
: A.03 Jalan Gatot Subroto No. 268 Medan
4. NO. TELEPON
:
Rp900.000
area barcode
Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini
MASA PAJAK : [mm - yyyy]
FORMULIR 1721
122
.
000
Bendahara Kantor Imigrasi Medan
Nasrun Rp900.000
Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)
A.04
061-452100
5. EMAIL :
B. OBJEK PAJAK PENERIMA PENGHASILAN
No (1)
JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp) (6)
(3)
(4)
(5)
PEGAWAI TETAP
21-100-01
5
16.024.200
145.983
2.
PENERIMA PENSIUN BERKALA
21-100-02
3.
PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS
21-100-03
Membuat bukti
4.
BUKAN PEGAWAI
1
5.000.000
125.000
pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final
(2)
KODE OBJEK PAJAK
1.
Pemotongan PPh Pasal 21
4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)
21-100-04
4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI
21-100-05
4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN
21-100-06
4d. TENAGA AHLI
21-100-07
BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG
4e. BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN
Menyetorkan PPh Pasal 21
21-100-08
BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG
4f. TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN
21-100-09
5.
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP
21-100-10
6.
MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN
21-100-11
7.
PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN
21-100-12
8.
PESERTA KEGIATAN
21-100-13
9.
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA
21-100-99
10.
PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
27-100-99
11.
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.10)
Melengkapi SPT Masa PPh
12.
yang dipotong dengan SSP
Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
21.024.200
270.983 JUMLAH (Rp)
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR
Pasal 21/26 dengan
STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)
13.
B.02
MASA PAJAK:
01
-
Bukti Pemotongan
-
Daftar Bukti
B.01
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI :
lampiran:
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
14.
JUMLAH
15.
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR
12
B.03
TAHUN KALENDER (yyyy)
B.04
(ANGKA 12 + ANGKA 13) (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)
270.983
B.05
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR
Pemotongan -
A.05
16.
SSP
17. 18.
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)
B.06
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN
B.07
KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)
B.08
(ANGKA 15 - ANGKA 16)
-
HALAMAN 1
47
ahir Pajak 2014
62
B
area staples
Pengisian SPT Masa Maret 2014
area staples NPWP PEMOTONG : B.09
NO
PAJAK
FORMULIR 1721
000
BRUTO (Rp) Formulir ini digunakan untuk melaporkan (3) (4) (5) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 21-401-01 Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini
KEMENTERIAN KEUANGAN RI (2)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
1.
122 .
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN JUMLAH KODE OBJEK JUMLAH26 PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL PENERIMA
PENERIMA PENGHASILAN
(1)
-
00.030.485.6
C. OBJEK PAJAK FINAL
MASA PAJAK :
PENGHASILAN
2.
PENERIMA UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU H.01 H.02 JAMINAN HARI[mm TUA -DAN PEMBAYARAN YANG yyyy] 03SEJENIS 2014 DIBAYARKAN SEKALIGUS
3.
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI A. IDENTITAS PEMOTONG DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH 1. NPWP : A.01
4.
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 21-499-99 FINAL LAINNYA 2. NAMA : A.02 Bendahara Kantor Imigrasi Medan
5.
JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5) 3. ALAMAT : A.03 Jalan Gatot Subroto No. 268 Medan
SPT X 21-401-02 NORMAL
SPT PEMBETULAN KE-
H.03
FORMULIR 1721 JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
area barcode
1.
FORMULIR 1721 -I 4. NO. TELEPON
(Untuk Satu Masa Pajak)
2.
X X
:
D.02
A.04
1 LEMBAR 061-452100
bulan Maret 2014 (T1
H.04
(DIISI OLEH PETUGAS)
H.05
FORMULIR 1721 -PAJAK I B. OBJEK
-
122
.
000
Doddy Rp1.000.000 Heri
(Untuk Satu Tahun Pajak)
D.04
3.
No 1721 - II FORMULIR
PENERIMA PENGHASILAN
1
D.06
D.05
(1)
4.
1
PENERIMA PENSIUN BERKALA
D.08
Atas pembayaran
1
D.10
LEMBAR
honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)
JUMLAH
KODE OBJEK
D.12
JUMLAH PENGHASILAN
PENERIMA SURAT PAJAKSETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BRUTO (Rp) PENGHASILAN BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)
(3) (4) SURAT KUASA KHUSUS
8.
LEMBAR
PEGAWAI TETAP
2.
A.05
Formulir 1721 - V
7.
X
LEMBAR
1.
5. EMAIL :
D.11
(2)
FORMULIR 1721 - III
D.07
6.
D.14
21-100-01
D.13
JUMLAH PAJAK 4 DIPOTONG (Rp) LEMBAR
5
Pemotongan PPh Pasal 21
(6)
(5)
16.024.200
145.983
21-100-02
E. PERNYATAAN3.DAN TANDA TANGAN PEMOTONG PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS
21-100-03
Membuat bukti
Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan 4. BUKAN PEGAWAI bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. 1.
X
E.01
3. NAMA :
21-100-04
4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI
21-100-05
E.02
00.030.485.6
E.05 E.06
6.
pemotongan PPh Pasal 21
TANDA TANGAN :
final dan non final
122 21-100-06 . 000
Bendahara Kantor Imigrasi Medan
5.
:
KUASA
-
4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN
E.04
4. TANGGAL : TEMPAT
4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)
PEMOTONG
2. NPWP : E.03
Rp900.000
Nasrun Rp900.000
D.09
LEMBAR
D.03
honorarium tim (T3)
H.06
Rifki Z Rp1.200.000
Formulir 1721 - IV
5.
X
Atas Pembayaran gaji Atas pembayaran
JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN:
D. LAMPIRAN D.01
T1, T3, dan T4
(6)
21-402-01
00.030.485.6
X
Pengisian formulir
4d. TENAGA AHLI
21-100-07
11 2014 4 4e. BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN
21-100-08
(dd - mm - yyyy) BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG
4f.
BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA MEDANIMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN
21-100-09
1
5.000.000
125.000
Menyetorkan PPh Pasal 21
5.
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP
21-100-10
6.
MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN
21-100-11
7.
PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN
21-100-12
8.
PESERTA KEGIATAN
21-100-13
9.
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA
21-100-99
Melaporkan dalam SPT
10.
PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
27-100-99
11.
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.10)
12.
STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)
yang dipotong dengan SSP
Masa PPh Pasal 21/26 21.024.200
270.983
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR
Melengkapi SPT Masa PPh
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI : 13.
B.02
MASA PAJAK:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
B.03
Pasal 21/26 dengan
TAHUN KALENDER (yyyy)
14.
JUMLAH
15.
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)
(ANGKA 12 + ANGKA 13)
lampiran:
B.04 B.05
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR
16. 17. 18.
JUMLAH (Rp) B.01
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)
KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)
-
Bukti Pemotongan
-
Daftar Bukti
B.06
Pemotongan
B.07
B.08
-
-
SSP
HALAMAN 1
Bendahara Mahir Pajak 2014
63
47
:
H.01
03
-
2014
X SATU TAHUN PAJAK
SATU MASA PAJAK
NPWP PEMOTONG : H.02
00.030.485.6
-
122 . 000
DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA MASA PAJAK [mm - yyyy]
FORMULIR 1721-I
Lembar ke-1:untuk KPP Lembar ke-2:untuk Pemotong
KODE OBJEK PAJAK
4.009.800
(7)
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
47.692
(8)
PPh DIPOTONG (Rp)
(9)
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
(10)
KODE NEGARA DOMISILI
BUKTI PEMOTONGAN
(6)
17.100
18.971
NAMA
21-100-01
2.620.200
3.191.600
NPWP
21-100-01
Membuat bukti
NO
Rifki Zain
21-100-01
PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK A.
(2)
Rahmat Widodo
21-100-01
TANGGAL (dd - mm - yyyy)
07.777.440.5-122.000 Dody
21-100-01
NOMOR
07.777.444.5-122.000 Heri
(5)
1.
(1)
07.777.454.5-122.000 Nasrun
(4)
2.
07.777.441.5-122.000
(3)
3.
00.000.000.0-000.000
honorarium tim (T3)
Doddy Rp1.000.000
Nasrun Rp900.000
Atas pembayaran
honorarium kepada
Jason Pasaaribu (T4)
Pemotongan PPh Pasal 21
2.558.050
7.175
56.242
4.
Rifki Z Rp1.200.000
3.644.550
5. 6. 7. 8.
a r e a
s t a p l e s
64
9.
bulan Maret 2014 (T1
B
47
ahir Pajak 2014
10.
Pemotongan
12.
Daftar Bukti
11.
-
13.
lampiran:
14.
Bukti Pemotongan
15.
16.
yang dipotong dengan SSP
17.
19.
-
147.180
16.024.200
Pasal 21/26 dengan
:
Melengkapi SPT Masa PPh
147.180
Masa PPh Pasal 21/26
16.024.200
Melaporkan dalam SPT
ORANG
SSP
-
Rp900.000
Heri
0
Menyetorkan PPh Pasal 21
18.
Atas Pembayaran gaji
B.01
final dan non final
JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D ANGKA 20)
pemotongan PPh Pasal 21
20.
Atas pembayaran
PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA B. DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP
T1, T3, dan T4
C. TOTAL (JUMLAH A + B)
Pengisian formulir
area staples
Pengisian SPT Masa DAFTAR Maret 2014 SURAT SETORAN PAJAK (SSP) area staples
DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) UNTUK PEMOTONGAN PAJAK SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PENGHASILAN PASAL 21 PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PASAL 26
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
FORMULIR 1721
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
Formulir ini digunakan untuk melaporkan KEMENTERIAN KEUANGAN RI Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau MASA PAJAK : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPWP PEMOTONG : H.02 Pasal 26 00.030.485.6 H.01 03 2014
[mm - yyyy]
No (1)
1. 2.
X
KODE JENIS 03 SETORAN (KJS)
H.02 TGL SSP/BUKTI Pbk 2014 NORMAL
PEMBETULAN NTPN/NOMOR BUKTIKEPbk
(3)
(4)
(5)
411121
100
08-04-2014
411121
402
KODE [mm - AKUN yyyy] H.01 PAJAK (KAP) (2)
A. IDENTITAS PEMOTONG 1. NPWP
:
A.01
:
A.02
SPT
00.030.485.6
-
08-04-2014
3.
2. NAMA
100
4.
3.411121 ALAMAT
08-04-2014 100 Subroto No. 268 Medan : A.03 Jalan Gatot
411121
5.
SPT
H.03
[dd - mm - yyyy)
122
.
H.04
122
bulan Maret 2014 (T1
000
.
Atas pembayaran
JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN:
(DIISI OLEH PETUGAS) JUMLAH PPh DISETOR
KET.
(6)
(7)
126.196
0
H.05
000
Bendahara Kantor Imigrasi Medan 08-04-2014
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
honorarium tim (T3)
H.06
Rifki Z Rp1.200.000 Doddy Rp1.000.000
275.000
0
144.787
1
Heri
1.196
0
Nasrun Rp900.000
Rp900.000
Atas pembayaran
6. 7.
T1, T3, dan T4 Atas Pembayaran gaji
area barcode -
Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini
MASA PAJAK :
Pengisian formulir
FORMULIR 1721 - IV Lembar ke-1 : untuk KPP Lembar ke-2 : untuk Pemotong
4. NO. TELEPON
:
A.04
061-452100
5. EMAIL :
A.05
honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)
B. OBJEK PAJAK No
PENERIMA PENGHASILAN
KODE OBJEK PAJAK
JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
5
16.024.200
1.
PEGAWAI TETAP
21-100-01
2.
PENERIMA PENSIUN BERKALA
21-100-02
3.
PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS
21-100-03
4.
BUKAN PEGAWAI
17. 18. 19. 20.
Pemotongan PPh Pasal 21 145.983
Membuat bukti
4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)
21-100-04
pemotongan PPh Pasal 21
4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI
21-100-05
final dan non final
4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN
21-100-06
4d. TENAGA AHLI
21-100-07
BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG
4e. BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN JUMLAH 4f.
21-100-08
(PENJUMLAHAN BAGIAN ANGKA 1 S.D ANGKA 13) BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG 21-100-09 TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN
KETERANGAN : ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG 5. TIDAK MERANGKAP KOLOM (7) DIISI DENGAN ANGKA : SEBAGAI PEGAWAI TETAP MANTAN UNTUK SSP PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, 0 : 6. BONUS ATAU IMBALAN LAIN 1 : UNTUK SSP PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH PEGAWAI UNTUK BUKTIYANG Pbk MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN 2 : 7.
1
5.000.000
547.179
125.000
21-100-10
Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP
21-100-11
8.
PESERTA KEGIATAN
21-100-13
9.
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA
21-100-99
Melaporkan dalam SPT
10.
PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
27-100-99
11.
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.10)
12.
STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)
21-100-12
Masa PPh Pasal 21/26 21.024.200
270.983
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR
Melengkapi SPT Masa PPh
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI : 13.
B.02
MASA PAJAK:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
B.03
Pasal 21/26 dengan
TAHUN KALENDER (yyyy)
14.
JUMLAH
15.
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)
(ANGKA 12 + ANGKA 13)
lampiran:
B.04 B.05
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR
16. 17. 18.
JUMLAH (Rp) B.01
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)
KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)
-
Bukti Pemotongan
-
Daftar Bukti
B.06
Pemotongan
B.07
B.08
-
-
SSP
HALAMAN 1
Bendahara Mahir Pajak 2014
65
47
Pembuatan SSP PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Maret 2014 SURAT SETORAN PAJAK
T1, T3, dan T4
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Atas Pembayaran gaji
1
LEMBAR
(SSP)
Untuk Arsip Wajib Pajak
bulan Maret 2014 (T1
Atas pembayaran honorarium tim (T3)
Rifki Z Rp1.200.000
NPWP
0 0
:
Rp900.000
1 2 2
0 0 0
:
Bendahara Kantor Imigrasi Medan
:
Jalan Gatot Subroto No 268 Medan ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
NOP
:
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
Atas pembayaran
ALAMAT OP
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)
Kode Akun Pajak
Kode Jenis Setoran
4 1 1 1 2 1
1 0 0
Uraian Pembayaran : ……………………………………………...………………………………. PPh Pasal 21 ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Pemotongan PPh Pasal 21
6
ALAMAT WP
Nasrun Rp900.000
4 8 5
NAMA WP
Doddy Rp1.000.000 Heri
0 3 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
2 0 1 4
X
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final
Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp1.196 Terbilang : seribu seratus sembilan puluh enam rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
/
Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ……………………………………………
Medan , Tanggal 8 April 2014
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
Nama Jelas :
Pasal 21/26 dengan lampiran: Bukti Pemotongan
-
Daftar Bukti
F.2.0.32.01
Pemotongan -
SSP
hir Pajak 2014
49 66
Nama Jelas :
Rahmat Widodo
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Melengkapi SPT Masa PPh
-
…………………………………….
B
Pembuatan SSP PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final untuk Masa Pajak Maret 2014 Pembuatan SSP PPh Pasal 21 yang tidak bersifat Final untuk Masa Pajak Maret 2014SURAT SETORAN PAJAK 1 LEMBAR KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
0 0
:
NPWP
(SSP)
0 3 0
4 8 5
6
Untuk Arsip Wajib Pajak 1 2 2
T1, T3, dan T4 Atas Pembayaran gaji bulan Maret 2014 (T1
0 0 0
Atas pembayaran
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
Bendahara Kantor Imigrasi Medan
ALAMAT WP
:
Jalan Gatot Subroto No 268 Medan
NOP
:
honorarium tim (T3)
Rifki Z Rp1.200.000
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Doddy Rp1.000.000
Heri
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
:
ALAMAT OP
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Atas pembayaran
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Akun Pajak
Kode Jenis Setoran
4 1 1 1 2 1
1 0 0
honorarium kepada
Uraian Pembayaran : ……………………………………………...………………………………. Jason Pasaaribu (T4) PPh Pasal 21 ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………Pemotongan PPh Pasal 21
Masa Pajak Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
2 0 1 4
X Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
Rp900.000
Nasrun Rp900.000
:
/
/
/
Membuat bukti
Diisi Tahun terutangnya Pajak
pemotongan PPh Pasal 21
/
final dan non final
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran : Rp126.196 Terbilang : seratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah
………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP
Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ……………………………………………
Medan , Tanggal 8 April 2014
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
Nama Jelas :
…………………………………….
Nama Jelas :
Rahmat Widodo
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran:
F.2.0.32.01
-
Bukti Pemotongan
-
Daftar Bukti Pemotongan
-
SSP
Bendahara Mahir Pajak 2014
67
49
Pembuatan SSP PPh Pasal 21 yang bersifat final untuk Masa Pajak Maret 2014 Pengisian formulir
T1, T3, dan T4
Pembuatan SSP PPh Pasal 21 yang bersifat Final untuk Masa Pajak SURAT SETORAN PAJAK Maret 2014 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Atas Pembayaran gaji bulan Maret 2014 (T1
Atas pembayaran
NPWP
0
:
0
0
3
0
4
8
5
6
1
LEMBAR
(SSP)
Untuk Arsip Wajib Pajak 1
2
2
0
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
Bendahara Kantor Imigrasi Medan
ALAMAT WP
:
Jalan Gatot Subroto No 268 Medan ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Doddy Rp1.000.000
NOP
:
Heri
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
honorarium tim (T3)
Rifki Z Rp1.200.000 Rp900.000
Nasrun Rp900.000
ALAMAT OP
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Atas pembayaran honorarium kepada
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
Kode Akun Pajak
4
1
1
1
Uraian Pembayaran : Atas honorarium imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/POLri & Para Pensiunannya ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Kode Jenis Setoran
2
1
4
0
2
Jason Pasaaribu (T4)
Jan
Feb
Pemotongan PPh Pasal 21
Mar
Apr
Mei
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
2
X Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
0
1
4
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final
Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp275.000 Terbilang : dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ……………………………………………
Medan , Tanggal 8 April 2014
Cap dan tanda tangan
Menyetorkan PPh Pasal 21
Cap dan tanda tangan
yang dipotong dengan SSP
Nama Jelas :
…………………………………….
Masa PPh Pasal 21/26
Melengkapi SPT Masa PPh
F.2.0.32.01
Pasal 21/26 dengan lampiran: -
Bukti Pemotongan
-
Daftar Bukti Pemotongan
-
SSP
50
Bendahara Mahir Pajak 2014
68
Nama Jelas :
Rahmat Widodo
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Melaporkan dalam SPT
Pembuatan SSP PPh Pasal 21 DTP untuk Masa Pajak Maret 2014 Pembuatan SSP PPh Pasal 21 DTP untuk Masa Pajak Maret 2014 SURAT SETORAN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
0
:
0
0
3
(SSP) 0
4
8
5
6
1
LEMBAR
Untuk Arsip Wajib Pajak 1
2
2
0
0
bulan Maret 2014 (T1
:
Bendahara Kantor Imigrasi Medan
ALAMAT WP
:
Jalan Gatot Subroto No 268 Medan ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Akun Pajak
Jan
1
1
Feb
1
2
Mar
Uraian Pembayaran : ……………………………………………...………………………………. PPh Pasal 21 ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Kode Jenis Setoran
1
1
Apr
Mei
0
0
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Des
2
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
:
/
/
/
Heri
Rp900.000
Nasrun Rp900.000
Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)
Tahun Pajak
X
Nomor Ketetapan
honorarium tim (T3)
Rifki Z Rp1.200.000 Doddy Rp1.000.000
:
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
4
Atas Pembayaran gaji Atas pembayaran
NAMA WP
ALAMAT OP
T1, T3, dan T4
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NOP
Pengisian formulir
0
1
Pemotongan PPh Pasal 21
4
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Membuat bukti Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp144.787 Terbilang : seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final
Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ……………………………………………
Medan , Tanggal 8 April 2014
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP
Nama Jelas :
…………………………………….
Nama Jelas :
Rahmat Widodo
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
F.2.0.32.01
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran: -
Bukti Pemotongan
-
Daftar Bukti Pemotongan
-
SSP
Bendahara Mahir Pajak 2014
69
51
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
(1)
FORMULIR 1721-II
Lembar ke-1:untuk KPP Lembar ke-2:untuk Pemotong
20.
. 0 0 0
19.
25/03/2014
(5)
05/TIM PMP/III/2014
TANGGAL (dd - mm - yyyy)
(4)
(6)
KODE OBJEK PAJAK
00.030.485.6
NOMOR
BUKTI PEMOTONGAN
NPWP PEMOTONG : H.02
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)
122
18.
Jason Pasaribu
(3)
NAMA
- 2 0 1 4
00.030.485.6
17.
16.
06.575.248.8-122.000
(2)
NPWP
03
-
NO
:
NPWP PEMOTONG : H.02
H.01
4
MASA PAJAK
1
-
. 0 0 0
(7)
5.000.000
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
122
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) DAN/ATAU PASAL 26
0
[mm - yyyy]
- 2
PPh DIPOTONG (Rp)
KODE NEGARA DOMISILI
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
(9)
KODE OBJEK PAJAK
5.000.000
Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VI
03
BUKTI PEMOTONGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
:
H.01
(9)
PPh DIPOTONG (Rp) (8)
125.000
KODE NEGARA DOMISILI
Lembar ke-1:untuk KPP Lembar ke-2:untuk Pemotong
s t a p l e s
a r e a
125.000
NAMA
TANGGAL (dd - mm - yyyy)
NPWP
NOMOR
NO
125.000
(8)
5.000.000 (7)
a r e a
s t a p l e s
70 (6)
Bendahara Mahir Pajak 2014 (5)
52 25/03/2014
SSP
125.000
Pemotongan (4)
Daftar Bukti
05/TIM PMP/III/2014
(3)
lampiran:
Jason Pasaribu
Bukti Pemotongan (2)
-
06.575.248.8-122.000
Pasal 21/26 dengan 1.
(1)
Melengkapi SPT Masa PPh MASA PAJAK
Masa PPh Pasal 21/26 [mm - yyyy]
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Melaporkan dalam SPT 2.
yang dipotong dengan SSP 3.
5.
Menyetorkan PPh Pasal 21 4.
final dan non final 6.
pemotongan PPh Pasal 21 7.
8.
Membuat bukti 9.
11.
Pemotongan PPh Pasal 21 10.
Jason Pasaaribu (T4) 12.
honorarium kepada
5.000.000
Rp900.000 13.
Atas pembayaran
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)
Nasrun Rp900.000 14.
Heri 15.
Doddy Rp1.000.000 16.
honorarium tim (T3) 17.
Rifki Z Rp1.200.000 18.
bulan Maret 2014 (T1 19.
Atas pembayaran
Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 20.
Atas Pembayaran gaji
FORMULIR 1721-II
T1, T3, dan T4
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) DAN/ATAU PASAL 26
Pengisian formulir
Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VI
Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final) dan/atau Pasal 26
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
-
07.777.441.5-122.000
3.
Rifki Zain
03
-
4.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
1
Nasrun
Heri
00.030.485.6 -
122 . 0 0 0
03
- 2
(4)
0
1
4
(6)
00.030.485.6
(4)
25/03/2014
25/03/2014 25/03/2014
03/TIM PMP/III/2014 04/TIM PMP/III/2014
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)
25/03/2014
02/TIM PMP/III/2014
25/03/2014
(5)
NOMOR 25/03/2014 TANGGAL (dd - mm - yyyy)
25/03/2014 BUKTI PEMOTONGAN
01/TIM PMP/III/2014
(3) 04/TIM PMP/III/2014
03/TIM PMP/III/2014
NAMA
02/TIM PMP/III/2014
25/03/2014
NPWP PEMOTONG : H.02
(5)
122
(6)
KODE OBJEK PAJAK
-
(7)
(7) 900.000
900.000
1.000.000
1.200.000
a r e a
900.000
900.000
1.000.000
1.200.000
-
-
45.000
50.000
180.000
275.000
(8)
45.000
50.000
PPh DIPOTONG (Rp)
s t a PPh DIPOTONG (Rp) p FORMULIR 1721-III l Lembar ke-1:untuk KPP (8) Lembar ke-2:untuk Pemotong e 180.000 s
Lembar ke-1:untuk KPP Lembar ke-2:untuk Pemotong
FORMULIR 1721-III
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
. 0 0 0
TANGGAL (dd - mm -PPh yyyy) NOMOR Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VII
BUKTI PEMOTONGAN DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK KODE PENGHASILAN PASAL 21 PENGHASILAN OBJEK JUMLAH (FINAL) PAJAK BRUTO (Rp)
NPWP PEMOTONG : H.02
01/TIM PMP/III/2014
Rifki Zain Dody
:
H.01
4
MASA PAJAK
0
[mm - yyyy]
- 2
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)
07.777.441.5-122.000
3.
5.
07.777.454.5-122.000
2.
(2)
NPWP
02.777.440.5-122.000
Nasrun
Heri
Dody
(3)
NAMA
:
H.01
1.
(1)
NO
07.777.454.5-122.000
2.
4.
MASA PAJAK
[mm - yyyy]
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
02.777.440.5-122.000
(2)
(1)
1.
NPWP
NO
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)
Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VII
Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (final) Pengisian formulir
Atas Pembayaran gaji
T1, T3, dan T4
Atas pembayaran
bulan Maret 2014 (T1
Rifki Z Rp1.200.000
honorarium tim (T3)
Doddy Rp1.000.000
Heri
Nasrun Rp900.000
-
Rp900.000
Atas pembayaran honorarium kepada
Jason Pasaaribu (T4)
Pemotongan PPh Pasal 21
Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final
Menyetorkan PPh Pasal 21
yang dipotong dengan SSP
Melaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26
Melengkapi SPT Masa PPh
Pasal 21/26 dengan
-
Bukti Pemotongan
lampiran:
-
Daftar Bukti
Pemotongan
SSP
Bendahara Mahir Pajak 2014
71
53
Pengisian SPT 1721 Masa Pajak April 2014 Pengisian formulir
T2
area staples Pengisian SPT Masa Pajak April 2014
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN
area staples
Rifki Zain ditugaskan di Kanwil Kemenag Sumut dan mendapatkan tunjangan Rp3.000.000 sedangkan di Kantor Imigrasi Medan tidak lagi mendapatkan tunjangan jabatan
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
-
4
[mm - yyyy] MASA PAJAK :
X
SPT NORMAL
00.030.485.6
-
: : A.01 A.02 Bendahara 00.030.485.6 Kantor Imigrasi Medan
2. 3. NAMA ALAMAT
Kantor Imigrasi Medan : : A.02 A.03 Bendahara Jalan Gatot Subroto No. 268 Medan
3. ALAMAT
:
A.03
: :
A.04 A.04
-
122 122
.
.
JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN:
H.04
(DIISI OLEH PETUGAS)
JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN:
H.04
H.05
H.06
(DIISI OLEH PETUGAS)
H.05
H.06
000 000
Jalan Gatot Subroto No. 268 Medan
061-452100
5. EMAIL :
061-452100
5. EMAIL :
A.05
A.05
B. OBJEK PAJAK B. OBJEK PAJAK No
No (1)
(3) 21-100-01
(4) 5
1.
PEGAWAI TETAP
1.
PEGAWAI TETAP
Menyetorkan PPh
3.
PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS
21-100-03
Pasal 21 yang dipotong
4.
BUKAN PEGAWAI 4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM) 4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)
21-100-04
2.
3. 4.
dengan SSP
(2)
21-100-01
PENERIMA PENSIUN BERKALA
BUKAN PEGAWAI
21-100-05 21-100-06
21-100-06
4d. TENAGA TENAGAAHLI AHLI 4d.
21-100-07
21-100-07
4e. BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN 4e. BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN
21-100-08 21-100-08
BUKANPEGAWAI PEGAWAIYANG YANGMENERIMA MENERIMAIMBALAN IMBALAN YANG BUKAN YANG
4f. TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN 4f. TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN
21-100-09 21-100-09
5.
ANGGOTADEWAN DEWANKOMISARIS KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG ANGGOTA ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK PEGAWAI TETAP TIDAKMERANGKAP MERANGKAPSEBAGAI SEBAGAI PEGAWAI TETAP
21-100-10 21-100-10
6. 6.
MANTAN MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, MANTANPEGAWAI PEGAWAIYANG YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS BONUSATAU ATAUIMBALAN IMBALANLAIN LAIN
21-100-11 21-100-11
7. 7.
PEGAWAI PENARIKAN DANA PENSIUN PEGAWAIYANG YANGMELAKUKAN MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN
21-100-12 21-100-12
8. 8.
PESERTA PESERTAKEGIATAN KEGIATAN
21-100-13 21-100-13
9.
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK 21-100-99 FINAL LAINNYA 21-100-99
FINAL LAINNYA
10.
PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUARKEGIATAN/PENERIMA NEGERI
11.
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.10)
11.
12.
12.
13.
13. 14.
14.
27-100-99
27-100-99
PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
15.484.200
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.10)
STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)
B.01
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI :
B.02
MASA PAJAK:
MASA PAJAK:
JUMLAH
JUMLAH
01
02
01
03
02
04
03
(ANGKA 12 + ANGKA 13)
04
05
05
06
07
06
08
07
(ANGKA 12 + ANGKA 13)
09
08
10
09
11
10
B.03
B.02 KALENDER (yyyy) TAHUN
12
11
12
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR
17.
JUMLAH (Rp)
B.01
STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI :
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR
16.
120.333 JUMLAH (Rp)
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR
15.
17.
120.333
15.484.200 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR
15.
16.
120.333 120.333
21-100-04
4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN
BUKANPEGAWAI PEGAWAIYANG YANGMENERIMA MENERIMAIMBALAN IMBALAN YANG BUKAN YANG
10.
(6)
(5) 15.484.200 15.484.200
21-100-05
4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN
9.
JUMLAH PAJAK
DIPOTONG JUMLAH PAJAK (Rp) DIPOTONG (Rp) (6)
21-100-02 PENERIMA PENSIUN BERKALA PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS 21-100-03
4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI
Melaporkan dalam SPT
BRUTO (Rp) JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp) (5)
5
21-100-02
4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI
JUMLAH PENGHASILAN
(3)
JUMLAH PENGHASILAN PENERIMA PENGHASILAN (4)
KODE OBJEK PAJAK
(1)
2.
JUMLAH PENERIMA
KODE OBJEK PAJAK
PENERIMA PENGHASILAN
PENERIMA PENGHASILAN (2)
Masa PPh Pasal 21/26
SPT PEMBETULAN KE-
H.03
1. 2. NPWP NAMA
4. NO. TELEPON
21
X
H.03
PEMBETULAN KEBacalahNORMAL petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini
H.02
A. PEMOTONG NPWP 1. IDENTITAS : A.01
4. NO. TELEPON
Pemotongan PPh Pasal
2014
-
H.01
area barcode
Bacalah petunjuk sebelum mengisi formulir ini Pemotongan Pajakpengisian Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 SPT SPT
H.02
- yyyy] 4 2014 A.[mm IDENTITAS PEMOTONG
FORMULIR 1721 area barcode
Pasal 26 melaporkan Formulir ini digunakan untuk
KEMENTERIAN KEUANGAN RI MASA PAJAK : JENDERAL PAJAK DIREKTORAT H.01
FORMULIR 1721
PASAL 21 DAN/ATAU(SPT) PASAL 26 SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN Formulir ini digunakan untuk melaporkan PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26dan/atau Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
(ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR
B.03
TAHUN KALENDER (yyyy)
B.04 B.05
LANJUTKAN PADA ANGKA 16 & APABILA SPT PEMBETULAN ANGKA APABILA PPh LEBIH DISETOR PPh PASALPENGISIAN 21 DAN/ATAU PASAL 2617YANG KURANG (LEBIH) DAN/ATAU DISETORPADA PADA SPT18YANG DIBETULKAN
(PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN PPh PASAL 21 BAGIAN DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (PINDAHAN DARI B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN) (ANGKA 15 - ANGKA 16)
(ANGKA 15 - ANGKA KELEBIHAN SETOR16) PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)
18.
KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)
120.333
B.06 B.07
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN
18.
B.04 B.05
(ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)
B.08
B.06 B.07
B.08
-
HALAMAN 1 -
HALAMAN 1
54
Bendahara Mahir Pajak 2014
72
area staples
Pengisian formulir
NPWP PEMOTONG :
-
B.09
.
T2
FORMULIR 1721
C. OBJEK PAJAK FINAL
a
Rifki Zain ditugaskan
NO
PENERIMA PENGHASILAN
KODE OBJEK PAJAK
JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
di Kanwil Kemenag Sumut dan
1.
PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
21-401-01
mendapatkan
2.
PENERIMA UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
21-401-02
tunjangan Rp3.000.000
3.
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH
21-402-01
4.
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA
21-499-99
5.
JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)
sedangkan di Kantor
1. D.01
FORMULIR 1721 - I
2.
FORMULIR 1721 - I
D.03
(Untuk Satu Tahun Pajak)
3.
FORMULIR 1721 - II
1
D.02
(Untuk Satu Masa Pajak)
lagi mendapatkan tunjangan jabatan
LEMBAR
D.06
D.05
4.
FORMULIR 1721 - III
X
5.
Formulir 1721 - IV
D.09
6.
D.10
1
LEMBAR
Pemotongan PPh Pasal
Formulir 1721 - V
D.11
X
7. D.12
8.
LEMBAR
D.08
D.07
LEMBAR
LEMBAR
D.04
SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)
D.13
2
SURAT KUASA KHUSUS
D.14
Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. 1.
X
E.01
3. NAMA :
E.04
4. TANGGAL :
E.05
5.
E.06
TEMPAT
E.02
PEMOTONG E.03
:
0.030.485.6
KUASA
-
122 .
6.
000
TANDA TANGAN :
Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP
Bendahara Kantor Imigrasi Medan 11
-
5
-
2014 MEDAN
B
21 LEMBAR
E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG
2. NPWP :
A
Imigrasi Medan tidak
D. LAMPIRAN
X
Pen
(dd - mm - yyyy)
Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
54 73
Bendahara M
(5)
5
15.484.200
21-100-01
2.
PENERIMA PENSIUN BERKALA
21-100-02
Menyetorkan PPh
3.
PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS
21-100-03
Pasal 21 yang dipotong
4.
BUKAN PEGAWAI 21-100-04
4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI
21-100-05
4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN
21-100-06
4d. TENAGA AHLI
21-100-07
0
BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG
4e. BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.10)
15.484.200
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR
05
06
07
08
09
10
11
14.
JUMLAH
15.
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR
12
TAHUN KALENDER (yyyy)
B.04
(ANGKA 12 + ANGKA 13)
B.05
(ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)
B.07
KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)
B.08
(ANGKA 15 - ANGKA 16)
(10)
-
HALAMAN 1
Bendahara Mahir Pajak 2014
74
a r e a
s t a p l e s
54
FORMULIR 1721-I
B.06
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN
Lembar ke-1:untuk KPP Lembar ke-2:untuk Pemotong
(PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)
KODE NEGARA DOMISILI
18.
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN
(9)
17.
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR
16.
B.03
122 . 000
04
(8)
03
22.042
02
18.971
01
17.100
7.175
56.242
B.02
MASA PAJAK:
120.333
JUMLAH (Rp)
-
B.01
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI :
121.530
121.530
13.
STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)
PPh DIPOTONG (Rp)
12.
120.333
00.030.485.6
27-100-99
11.
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
KODE OBJEK PAJAK
21-100-99
10.
(7)
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA
(6)
21-100-13
9.
3.469.800
PESERTA KEGIATAN
21-100-01
21-100-12
8.
3.191.600
PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN
2.620.200
21-100-11
7.
3.644.550 2.558.050
MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN
15.484.200
21-100-10
6.
15.484.200
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP
21-100-01
21-100-09
5.
21-100-01
21-100-08
21-100-01
4f. ORANG
Masa PPh Pasal 21/26
BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN
21-100-01
Melaporkan dalam SPT
(5)
4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM) B.01
dengan SSP
(6)
NPWP PEMOTONG : H.02
PEGAWAI TETAP
TANGGAL (dd - mm - yyyy)
1.
:
JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA
(4)
SATU MASA PAJAK
(3)
SATU TAHUN PAJAK
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
(2)
X
JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN
2014
KODE OBJEK PAJAK
-
PENERIMA PENGHASILAN
BUKTI PEMOTONGAN
(1)
NOMOR
No
(4)
21
04
A.05
:
5. EMAIL :
H.01
061-452100
B. OBJEK PAJAK
H.06
MASA PAJAK
Jalan Gatot Subroto No. 268 Medan
H.05
[mm - yyyy]
000
NAMA
A.04
.
NPWP
:
122
PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
4. NO. TELEPON
A.03
-
(3)
:
00.030.485.6 Bendahara Kantor Imigrasi Medan
(DIISI OLEH PETUGAS)
Rifki Zain
A.02
Rahmat Widodo
A.01
:
area barcode
JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN:
H.04
Dody
:
NO
SPT PEMBETULAN KE-
H.03
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
A.
07.777.440.5-122.000
SPT NORMAL
FORMULIR 1721 (2)
1.
07.777.444.5-122.000
X
Heri
3. ALAMAT
07.777.454.5-122.000
H.02
2014
Nasrun
1. NPWP 2. NAMA
07.777.441.5-122.000
00.000.000.0-000.000
-
4
(1)
2.
3.
4.
H.01
A. IDENTITAS PEMOTONG
Pemotongan PPh Pasal
5.
6.
7.
9.
8.
10.
tunjangan jabatan
Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini
MASA PAJAK :
JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D ANGKA 20)
lagi mendapatkan
11.
Imigrasi Medan tidak
12.
sedangkan di Kantor
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
[mm - yyyy]
13.
tunjangan Rp3.000.000
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
mendapatkan
14.
Sumut dan
15.
di Kanwil Kemenag
16.
Rifki Zain ditugaskan
17.
area staples
18.
19.
20.
PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA B. DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP
T2
Pengisian SPT Masa Pajak April 2014 C. TOTAL (JUMLAH A + B)
Pengisian formulir
area staples
Pengisian formulir
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MASA PAJAK : [mm - yyyy]
H.01
03
-
DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
T2
FORMULIR 1721 - IV Lembar ke-1 : untuk KPP Lembar ke-2 : untuk Pemotong
Pen
a
Rifki Zain ditugaskan di Kanwil Kemenag Sumut dan
2014
NPWP PEMOTONG :
00.030.485.6
H.02
-
122
.
000
mendapatkan
No
KODE AKUN PAJAK (KAP)
KODE JENIS SETORAN (KJS)
TGL SSP/BUKTI Pbk [dd - mm - yyyy)
NTPN/NOMOR BUKTI Pbk
JUMLAH PPh DISETOR
KET.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1.
411121
100
09-05-2014
119.137
1
2.
411121
100
09-05-2014
1.196
0
3.
tunjangan Rp3.000.000 sedangkan di Kantor
A
Imigrasi Medan tidak lagi mendapatkan
4.
tunjangan jabatan
5. 6.
7. 8. 9.
Pemotongan PPh Pasal
10.
21
B
11. 12. 13.
14. 15. 16.
Menyetorkan PPh
17.
Pasal 21 yang dipotong
18.
dengan SSP
19. 20. JUMLAH (PENJUMLAHAN BAGIAN ANGKA 1 S.D ANGKA 13) KETERANGAN : KOLOM (7) DIISI DENGAN ANGKA : 0 : UNTUK SSP 1 : UNTUK SSP PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH 2 : UNTUK BUKTI Pbk
120.333
Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
54 75
Bendahara M
Pengisian SSP PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak April 2014 Pengisian formulir
Pembuatan SSP Masa Pajak April 2014
SURAT SETORAN PAJAK
T2
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Untuk Arsip Wajib Pajak
Rifki Zain ditugaskan di Kanwil Kemenag Sumut dan mendapatkan tunjangan Rp3.000.000 sedangkan di Kantor Imigrasi Medan tidak
NPWP
0 0
:
0 3 0
4 8 5
6
1 2 2
0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
Bendahara Kantor Imigrasi Medan
ALAMAT WP
:
Jalan Gatot Subroto No 268 Medan ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
NOP
:
lagi mendapatkan
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
tunjangan jabatan
ALAMAT OP
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Kode Akun Pajak
Kode Jenis Setoran
Pemotongan PPh Pasal
4 1 1 1 2 1
1 0 0
Uraian Pembayaran : ……………………………………………...………………………………. PPh Pasal 21 ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
21
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
2 0 1 4
X Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Menyetorkan PPh Pasal
Nomor Ketetapan
21 yang dipotong dengan
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
SSP
Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
:
/
/
/
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp119.137 Terbilang : seratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ……………………………………………
Medan , Tanggal 9 Mei 2014
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :
…………………………………….
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :
Rahmat Widodo
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01
56
1
LEMBAR
(SSP)
Bendahara Mahir Pajak 2014
76
SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1
LEMBAR
(SSP)
Pengisian formulir
T2
Untuk Arsip Wajib Pajak
Rifki Zain ditugaskan di
NPWP
0 0
:
0 3 0
4 8 5
6
1 2 2
0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP ALAMAT WP
:
NOP
:
Jalan Gatot Subroto No 268 Medan ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
tunjangan Rp3.000.000 sedangkan di Kantor Imigrasi Medan tidak lagi mendapatkan tunjangan
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
Kanwil Kemenag Sumut dan mendapatkan
Bendahara Kantor Imigrasi Medan
:
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
jabatan
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Akun Pajak
Kode Jenis Setoran
4 1 1 1 2 1
1 0 0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Uraian Pembayaran : ……………………………………………...………………………………. Pemotongan PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
2 0 1 4
Menyetorkan PPh Pasal 21
Diisi Tahun terutangnya Pajak
yang dipotong dengan SSP
Des
X Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp1.196 Terbilang : seribu seratus sembilan puluh enam rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Medan , Tanggal 9 Mei 2014
Cap dan tanda tangan
…………………………………….
Masa PPh Pasal 21/26
Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ……………………………………………
Nama Jelas :
Melaporkan dalam SPT
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :
Rahmat Widodo
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01
Bendahara Mahir Pajak 2014
77
57
Pengisian SPT 1721 Masa Pajak Desember 2014 Pengisian formulir
T1, T2, T3, dan T4 Atas Pembayaran gaji bulan Maret s.d. Desember 2014 (T1, T2)
Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)
Pemotongan PPh Pasal 21
a r e a s t a p lSPT e s Masa Pajak Desember 2014 Pengisian
KEMENTERIAN KEUANGAN RI MASA PAJAK : JENDERAL PAJAK DIREKTORAT [mm - yyyy] H.01 MASA PAJAK :
final dan non final
Bacalah petunjuk Pajak pengisian sebelum mengisi formulir Pemotongan Penghasilan Pasal 21 ini dan/atau
H.02
2014
-
Pasal SPT 26 SPT H.03 H.04 NORMALpetunjuk pengisian sebelum PEMBETULAN KE- formulir ini Bacalah mengisi
X
H.02
2014
X
SPT NORMAL
-
1. 2. NPWP NAMA
A.01Bendahara Kantor 00.030.485.6 Imigrasi Medan : :A.02
2. 3. NAMA ALAMAT
A.02Jalan Bendahara KantorNo. Imigrasi Medan Gatot Subroto 268 Medan : :A.03
3. ALAMAT
:
:
:
B. OBJEK PAJAK No
-
PENERIMA PENGHASILAN PENERIMA PENGHASILAN (2)
KODE OBJEK PAJAK
KODE OBJEK (3)PAJAK
21-100-01 21-100-02
2.
PENERIMA PENSIUN PEGAWAI TIDAK TETAP BERKALA ATAU TENAGA KERJA LEPAS
21-100-03
Menyetorkan PPh Pasal 21
3.
yang dipotong dengan SSP
4.
5
4f. TIDAK BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN
21-100-09
21-100-09
6.
6. 7.
PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN
21-100-12
8.
PESERTA KEGIATAN
21-100-13
lampiran:
9. 9.
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK 21-100-99 21-100-99 FINAL LAINNYA
Bukti Pemotongan
10. 10.
PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN27-100-99 27-100-99 PENSIUN WAJIBLUAR PAJAKNEGERI LUAR NEGERI BERKALABERKALA SEBAGAISEBAGAI WAJIB PAJAK
11. 11.
ANGKA 1 S.D.10) JUMLAH JUMLAH(PENJUMLAHAN (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.10)
Daftar Bukti
121.526 (6)
5
187.430.000
1
5.000.000
125.000
21-100-10
21-100-10
21-100-12 21-100-13
FINAL LAINNYA
15.484.200 192.430.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PENGHITUNGAN PPh PASAL DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR
Pemotongan
12. 12.
SSP
1.535.300
21-100-08
MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, 21-100-11 MANTAN PEGAWAI YANG BONUS ATAU IMBALAN LAINMENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, 21-100-11
PESERTA KEGIATAN
JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp) (6)
15.484.200 (5)
(4)
21-100-07
5.
PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN
JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
21-100-06
TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG ANGGOTA DEWAN SEBAGAI KOMISARIS ATAU DEWAN TIDAK MERANGKAP PEGAWAI TETAP PENGAWAS YANG
8.
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp) (5)
21-100-05
21-100-08
BONUS ATAU IMBALAN LAIN
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
(4) PENGHASILAN
21-100-04
21-100-07
TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP
PENERIMA
A.05
21-100-05
4e. BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG 4f.
A.05
21-100-03
4d. TENAGA AHLI
4e. BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG
7.
000
21-100-04
21-100-06
4d. BUKAN TENAGA AHLI PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG
5.
H.06
21-100-02
4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN
4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN
Pasal 21/26 dengan
-
BUKAN PEGAWAI
4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM) 4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI
Melengkapi SPT Masa PPh
-
PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS
BUKAN PEGAWAI
4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)
-
21-100-01 (3)
(2)
4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI
Masa PPh Pasal 21/26
.
JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN JUMLAH
PEGAWAI TETAP PENERIMA PENSIUN BERKALA
Melaporkan dalam SPT
122
5. EMAIL :
1. 2.
H.06
(DIISI OLEH PETUGAS)
H.05
5. EMAIL :
PEGAWAI TETAP
4.
H.05 JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN:
H.04
000
061-452100
A.04
1. (1)
3.
.
061-452100
B. OBJEK PAJAK No (1)
122
area barcode JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN:
Jalan Gatot Subroto No. 268 Medan
A.03
A.04
FORMULIR 1721 area barcode
(DIISI OLEH PETUGAS)
SPT PEMBETULAN KE-
H.03
00.030.485.6
NPWP A.1. IDENTITAS PEMOTONG : A.01
4. NO. TELEPON
pemotongan PPh Pasal 21
-
12
- yyyy] H.01 4 A.[mm IDENTITAS PEMOTONG
FORMULIR 1721
PENGHASILAN Formulir PAJAK ini digunakan untuk melaporkan PASAL 21Penghasilan DAN/ATAU 26 Pemotongan Pajak PasalPASAL 21 dan/atau Pasal 26 untuk melaporkan Formulir ini digunakan
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
4. NO. TELEPON
Membuat bukti
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASALPEMBERITAHUAN 21 DAN/ATAU PASAL 26 MASA SURAT (SPT)
area staples
STP PASAL 26 26 (HANYA POKOK PAJAK) STP PPh PPhPASAL PASAL2121DAN/ATAU DAN/ATAU PASAL (HANYA POKOK PAJAK)
121.5261.660.300
JUMLAHJUMLAH (Rp) (Rp) B.01
B.01
B.03
B.03
KELEBIHANPENYETORAN PENYETORAN PPh PASAL DAN/ATAU PASAL 26 DARI : KELEBIHAN PPh PASAL 21 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI : 13. 13.
B.02 B.02
MASA PAJAK: PAJAK: MASA
0101
0202
0303
04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10
1011
1112
12
TAHUN KALENDER TAHUN KALENDER (yyyy) (yyyy)
14. 14.
JUMLAH (ANGKA (ANGKA1212+ +ANGKA ANGKA 13) 13) JUMLAH
B.04
B.04
15. 15.
PPh PASAL PASAL21 21DAN/ATAU DAN/ATAU PASAL YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14) (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14) PPh PASAL 2626 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR
B.05
B.05
121.526 121.526
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR
16.
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN
16.
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)
17.
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)
17.
18.
18.
(PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)
B.06
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN
(ANGKA 15 - ANGKA 16)
KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)
KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)
B.07
B.08
B.06 B.07
B.08
-
-
HALAMAN 1
HALAMAN 1
58
Bendahara Mahir Pajak 2014
78
area staples
Pengisian formulir NPWP PEMOTONG :
-
B.09
.
T1, T2, T3, dan T4
FORMULIR 1721
C. OBJEK PAJAK FINAL NO
PENERIMA PENGHASILAN
KODE OBJEK PAJAK
JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
Atas Pembayaran gaji
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
bulan Maret s.d.
1.
PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
21-401-01
2.
PENERIMA UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
21-401-02
3.
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH
21-402-01
4.
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA
21-499-99
5.
JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)
1. D.01
FORMULIR 1721 - I
2.
X
D.02
(Untuk Satu Masa Pajak)
FORMULIR 1721 - I
D.03
(Untuk Satu Tahun Pajak)
3.
FORMULIR 1721 - II
D.04
Desember 2014 (T1, T2)
honorarium kepada
4.
LEMBAR
1
LEMBAR
LEMBAR
FORMULIR 1721 - III
X
5.
Formulir 1721 - IV
D.09
6.
D.10
1
pemotongan PPh Pasal 21
X
7. D.12
8.
SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)
D.13
2
X
E.01
E.02
PEMOTONG E.03
3. NAMA :
E.04
4. TANGGAL :
E.05
5. TEMPAT
E.06
:
0.030.485.6
SURAT KUASA KHUSUS
Menyetorkan PPh Pasal 21
KUASA
-
122 .
6.
yang dipotong dengan SSP
TANDA TANGAN :
000
Melaporkan dalam SPT
Bendahara Kantor Imigrasi Medan 11
-
1
-
2015
B
final dan non final
LEMBAR
D.14
Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
2. NPWP :
Membuat bukti
Formulir 1721 - V
E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG
1.
LEMBAR
D.11
LEMBAR
D.08
D.07
A
Jason Pasaaribu (T4)
Pemotongan PPh Pasal 21
1
D.06
D.05
a
Atas pembayaran
D. LAMPIRAN
X
Pen
Masa PPh Pasal 21/26
(dd - mm - yyyy)
MEDAN
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran: -
Bukti Pemotongan
-
Daftar Bukti Pemotongan
-
SSP
58 79
Bendahara M
Lampiran SPT Masa Pajak Desember 2014 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap
A.05
(5)
PEGAWAI TETAP
21-100-01
5
187.430.000
PENERIMA PENSIUN BERKALA
21-100-02
PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS
21-100-03
(5)
B.01
Melaporkan dalam SPT
-
Daftar Bukti
11.
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.10)
B.02
MASA PAJAK:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
B.03 TAHUN KALENDER (yyyy)
B.04
(ANGKA 12 + ANGKA 13)
(9)
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)
B.07
-
121.526
a r e a
B.08
s t a p l e s
KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)
(10)
18.
B.06
(PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)
KODE NEGARA DOMISILI
17.
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN
B.05
HALAMAN 1
58
Bendahara Mahir Pajak 2014
80
FORMULIR 1721-I
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)
Lembar ke-1:untuk KPP Lembar ke-2:untuk Pemotong
JUMLAH
15.
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
14.
16.
B.01
1.660.300
JUMLAH (Rp)
122 . 000
22.039
17.100
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI :
18.971
7.175
13.
STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)
56.242
12.
SSP
121.527
121.527
-
192.430.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR
Pemotongan
125.000
-
PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
1.535.300
00.030.485.6
10.
PPh DIPOTONG (Rp)
27-100-99
Bukti Pemotongan
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
21-100-99
-
KODE OBJEK PAJAK
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA
(8)
21-100-13
9.
(7)
PESERTA KEGIATAN
3.469.800
21-100-12
8.
5.000.000
2.620.200
21-100-11
PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN
21-100-01
MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN
7.
3.644.550
6.
1
2.558.050
21-100-10
15.484.200
lampiran:
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP
15.484.200
Pasal 21/26 dengan
21-100-09
5.
21-100-01
Melengkapi SPT Masa PPh
ORANG
21-100-08
BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG
4f. TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN
(6)
21-100-07
BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG
4e. BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN
21-100-01
Masa PPh Pasal 21/26
21-100-01
21-100-06
4d. TENAGA AHLI
3.191.600
21-100-05
4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN
21-100-01
21-100-04
4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI
0
4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)
(6)
NPWP PEMOTONG : H.02
:
BUKAN PEGAWAI
JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
SATU MASA PAJAK
4.
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
(4)
SATU TAHUN PAJAK
3.
yang dipotong dengan SSP
JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN
(3)
X
Menyetorkan PPh Pasal 21
2.
KODE OBJEK PAJAK
(2)
TANGGAL (dd - mm - yyyy)
1.
PENERIMA PENGHASILAN
BUKTI PEMOTONGAN
(1)
NOMOR
No
(4)
B. OBJEK PAJAK
DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA
5. EMAIL :
2014
061-452100
-
A.04
12
:
:
4. NO. TELEPON
H.06
H.01
Jalan Gatot Subroto No. 268 Medan
H.05
MASA PAJAK
A.03
[mm - yyyy]
:
PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
3. ALAMAT
NAMA
000
NPWP
.
NO
122
(DIISI OLEH PETUGAS)
(3)
-
area barcode
Rifki Zain
00.030.485.6 Bendahara Kantor Imigrasi Medan
(2)
A.02
Rahmat Widodo
A.01
:
FORMULIR 1721
JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN:
H.04
Dody
SPT PEMBETULAN KE-
H.03
Heri
SPT NORMAL
Nasrun
X
A. IDENTITAS PEMOTONG :
07.777.440.5-122.000
H.02
2014
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
A.
1.
-
4
07.777.444.5-122.000
07.777.454.5-122.000
07.777.441.5-122.000
00.000.000.0-000.000
H.01
(1)
2.
3.
4.
Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini
MASA PAJAK : [mm - yyyy]
1. NPWP
5.
6.
7.
9.
8.
10.
11.
12.
13.
final dan non final
14.
pemotongan PPh Pasal 21
15.
Membuat bukti
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2. NAMA
Pemotongan PPh Pasal 21
16.
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D ANGKA 20)
Jason Pasaaribu (T4)
area staples
17.
honorarium kepada
18.
Atas pembayaran
19.
Desember 2014 (T1, T2)
20.
bulan Maret s.d.
PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP
Atas Pembayaran gaji
B.
T1, T2, T3, dan T4
Pengisian SPT Masa Pajak Desember 2014 C. TOTAL (JUMLAH A + B)
Pengisian formulir
MASA PAJAK
[mm - yyyy]
:
H.01
12 -
2014
X
SATU MASA PAJAK SATU TAHUN PAJAK
NPWP PEMOTONG : H.02
00.030.485.6 -
122 . 000
07.777.444.5-122.000
07.777.454.5-122.000
07.777.441.5-122.000
-
1.
2.
3.
4.
5.
(3)
Nasrun
Heri
Dody 1-2-12-13-0000005
1-2-12-13-0000004
1-2-12-13-0000003
1-2-12-13-0000002
:
B.01
09-01-2015
09-01-2015
09-01-2015
09-01-2015
09-01-2015
(5)
5
TANGGAL (dd - mm - yyyy)
BUKTI PEMOTONGAN
1-2-12-13-0000001
(4)
NOMOR
JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D ANGKA 20)
Rahmat Widodo
Rifki Zain
NAMA
PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
(2)
02.777.440.5-122.000
(1)
NPWP
NO
ORANG
21-100-01
21-100-01
21-100-01
21-100-01
21-100-01
(6)
KODE OBJEK PAJAK
187.430.400
30.696.600
43.734.600
31.442.400
38.299.200
43.257.600
(7)
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
0112 0112 0112 0112 0112
227.650 205.200 674.900 86.100
(9)
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
341.450
1.535.300
(8)
PPh DIPOTONG (Rp)
(10)
KODE NEGARA DOMISILI
Lembar ke-1:untuk KPP Lembar ke-2:untuk Pemotong
FORMULIR 1721-I
PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
C. TOTAL (JUMLAH A + B)
B.
A.
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA
s t a p l e s
a r e a
Lampiran SPT Masa Pajak Desember 2014 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap selama 1 Tahun Pajak Pengisian formulir
T1, T2, T3, dan T4
Atas Pembayaran gaji bulan Maret s.d.
Atas pembayaran
Desember 2014 (T1, T2)
honorarium kepada
Jason Pasaaribu (T4)
Pemotongan PPh Pasal 21
Membuat bukti
pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final
Menyetorkan PPh Pasal 21
yang dipotong dengan SSP
Melaporkan dalam SPT
Masa PPh Pasal 21/26
Melengkapi SPT Masa PPh
Pasal 21/26 dengan
Bukti Pemotongan lampiran:
Daftar Bukti
Pemotongan
SSP
60
81
Bendahara M
Pengisian formulir
T1, T2, T3, dan T4 Atas Pembayaran gaji bulan Maret s.d. Desember 2014 (T1, T2)
Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)
area staples Pengisian SPT Masa Pajak Desember 2014
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(1)
KODE JENIS SETORAN (KJS)
(2)
2014
2.
411121
3.
:
A.01
:
5.
3. ALAMAT 6.
A.02
TGL SSP/BUKTI Pbk SPT - mm - yyyy)
X
H.02[dd
(3)
H.03
NORMAL
NTPN/NOMOR BUKTI Pbk SPT PEMBETULAN KE-
(4)
122
H.04
09-01-2015
00.030.485.6
-
122
.
KET.
(DIISI OLEH PETUGAS)
(5)
(6)
09-01-2015
100
000
.
JUMLAH LEMBAR SPT JUMLAH PPh DISETOR TERMASUK LAMPIRAN:
H.06(7)
H.05
120.330
0
1.196
0
000
Bendahara Kantor Imigrasi Medan
:
A.03
Jalan Gatot Subroto No. 268 Medan
:
A.04
061-452100
7.
8.
4. NO. TELEPON
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final
9.
Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP
5. EMAIL :
A.05
10.
B. OBJEK PAJAK 11.
PENERIMA PENGHASILAN
KODE OBJEK PAJAK
JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)
JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
PEGAWAI TETAP
21-100-01
5
187.430.000
PENERIMA PENSIUN BERKALA
21-100-02
PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS
21-100-03
No 12. 13.
(1)
14. 1. 15. 2. 16. 3. 17.
4. 18.
BUKAN PEGAWAI
19.
4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)
21-100-04
20.
4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI
21-100-05
(PENJUMLAHAN BAGIAN ANGKA 1 S.D ANGKA 13) JUMLAH 21-100-06 4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN
Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
21-100-07 4d. TENAGA AHLI KETERANGAN : KOLOM (7) DIISI DENGAN ANGKA : MENERIMA IMBALAN YANG BUKAN PEGAWAI YANG 21-100-08 4e. UNTUK SSP 0 : BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN UNTUKPEGAWAI SSP PPhYANG PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH 1 : BUKAN MENERIMA IMBALAN YANG 21-100-09 4f. TIDAK BUKTI Pbk BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN 2 : UNTUK
5.
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP
21-100-10
6.
MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN
21-100-11
7.
PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN
21-100-12
8.
PESERTA KEGIATAN
21-100-13
lampiran:
9.
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA
21-100-99
-
Bukti Pemotongan
10.
PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
27-100-99
-
Daftar Bukti
11.
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.10)
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan
1.535.300
121.526
1
5.000.000
125.000
192.430.000
1.660.300
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR
Pemotongan -
area barcode -
Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini
411121 A. 1. IDENTITAS PEMOTONG100 1. NPWP
FORMULIR 1721
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau NPWP PEMOTONG : H.02 00.030.485.6 Pasal 26
KEMENTERIAN KEUANGAN RI MASA PAJAK :
MASA PAJAK KODE: AKUN No PAJAK H.01(KAP) [mm - yyyy] 4 -
FORMULIR 1721 - IV Lembar ke-1 : untuk KPP Lembar ke-2 : untuk Pemotong
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
- PAJAK DIREKTORAT [mm - yyyy] H.01JENDERAL 12 2014
2. 4.NAMA
Pemotongan PPh Pasal 21
DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MASA SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) DAN/ATAU PASAL 26 PAJAK PENGHASILAN
area staples
12.
SSP
STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)
JUMLAH (Rp) B.01
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI : 13.
B.02
MASA PAJAK:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
B.03 TAHUN KALENDER (yyyy)
14.
JUMLAH
15.
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)
(ANGKA 12 + ANGKA 13)
B.04
121.526
B.05
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR
16. 17. 18.
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)
B.06
PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN
B.07
KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)
B.08
(ANGKA 15 - ANGKA 16)
-
HALAMAN 1
58
Bendahara Mahir Pajak 2014
82
Pembuatan SSP PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2014 Pembuatan SSP PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2014 SURAT SETORAN PAJAK yang disetor sendiri LEMBAR 1 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. oleh Bendahara
(SSP)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
0
:
0
0
3
0
4
8
5
6
Pengisian formulir
T1, T2, T3, dan T4
Untuk Arsip Wajib Pajak 1
2
2
0
0
Atas Pembayaran gaji
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
bulan Maret s.d.
NAMA WP
:
Bendahara Kantor Imigrasi Medan
ALAMAT WP
:
Jalan Gatot Subroto No 268 Medan ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
NOP
:
Desember 2014 (T1, T2)
Atas pembayaran
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
honorarium kepada
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
Jason Pasaaribu (T4)
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Akun Pajak
4
Jan
1
1
Feb
1
2
Mar
Uraian Pembayaran : ……………………………………………...………………………………. PPh Pasal 21 ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Kode Jenis Setoran
1
1
Apr
Mei
0
0
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
2
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
:
/
/
/
Tahun Pajak
Des X
Nomor Ketetapan
Pemotongan PPh Pasal 21
0
1
Membuat bukti
4
Diisi Tahun terutangnya Pajak
pemotongan PPh Pasal 21
/
final dan non final
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp1.196 Terbilang : seribu seratus sembilan puluh enam rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP
Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ……………………………………………
Medan , Tanggal 9 Januari 2015
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
Nama Jelas :
…………………………………….
Nama Jelas :
Rahmat Widodo
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran: F.2.0.32.01
-
Bukti Pemotongan
-
Daftar Bukti Pemotongan
-
SSP
Bendahara Mahir Pajak 2014
83
61
Pembuatan SSP PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak Desember 2014 Pengisian formulir
Pembuatan SSP PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak Desember 2014
T1, T2, T3, dan T4 Atas Pembayaran gaji
SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
0
:
0
0
3
0
4
8
5
6
1
LEMBAR
(SSP)
Untuk Arsip Wajib Pajak 1
2
2
0
0
0
bulan Maret s.d.
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
Desember 2014 (T1,
NAMA WP
:
Bendahara Kantor Imigrasi Medan
ALAMAT WP
:
Jalan Gatot Subroto No 268 Medan ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
NOP
:
T2)
Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
Pemotongan PPh Pasal 21
Membuat bukti
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Akun Pajak
4
Jan
1
1
Feb
1
2
Mar
Uraian Pembayaran : ……………………………………………...………………………………. PPh Pasal 21 ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Kode Jenis Setoran
1
1
Apr
Mei
0
0
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
2
X
pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
0
1
4
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP
Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp120.330 Terbilang : seratus duapuluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ……………………………………………
Medan , Tanggal 9 Januari 2015
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
Nama Jelas :
…………………………………….
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran: -
Bukti Pemotongan
-
Daftar Bukti
F.2.0.32.01
Pemotongan -
SSP
62
Nama Jelas :
Rahmat Widodo
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Bendahara Mahir Pajak 2014
84
Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2014 Oleh Kanwil Kemenag Sumut Untuk Rifki Zain Pembuatan Bukti Pemotongan
area staples
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
Bukti Potong PPh Pasal 21Rifki Zain Oleh Kantor Imigrasi Medan PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA
Pengisian formulir
T1, T2, T3, dan T4
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm - mm]
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR :
H.01
1
.
2 -
12
NAMA INSTANSI/ BADAN LAIN :
H.03
BENDAHARA KANWIL KEMENAG SUMUT
NAMA BENDAHARA
H.04
SURYA WIJOYO
:
FORMULIR 1721 - A2
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong
.
13
0000010
-
NPWP BENDAHARA :
H.02
04
-
12
122
.
000
Atas Pembayaran gaji
H.05
-
00.035.596.7
bulan Maret s.d. Desember 2014 (T1, T2)
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG 1. NPWP
:
A.01
07.777.440.5-122.000
2. NIP/ NRP
: A.02
197005091995011001
3. NAMA
:
5. ALAMAT
7. NIK
PEMBINA
A.04
A.05
LAKI-LAKI
A.09
PEREMPUAN
Atas pembayaran honorarium kepada
A.09
3
K/
IV.A
TK /
A.10
9. NAMA JABATAN
PONDOK JAYA NO. 12 MEDAN
: A.06
:
X
A.07
8. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
RIFKI ZAIN
A.03
4. PANGKAT/ GOLONGAN :
6. JENIS KELAMIN :
HB /
A.11
Jason Pasaaribu (T4)
A.12
: A.13
Pemotongan PPh Pasal 21
MEDAN
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 URAIAN KODE OBJEK PAJAK
:
X
21-100-01
JUMLAH (Rp)
Membuat bukti
21-100-02
pemotongan PPh Pasal 21
PENGHASILAN BRUTO :
34.440.000
1.
GAJI POKOK/PENSIUN
2.
TUNJANGAN ISTERI
3.444.000
3.
TUNJANGAN ANAK
1.377.600
final dan non final
39.261.600
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3) 5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL
1.620.000
7. TUNJANGAN BERAS
2.376.000
Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP
8. TUNJANGAN KHUSUS
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI
27.000.000
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)
70.257.600
Melaporkan dalam SPT
9.
TUNJANGAN LAIN-LAIN
PENGURANGAN : 12. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN
3.512.880
13. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
1.864.926
Masa PPh Pasal 21/26
5.377.806
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D 14) PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
64.879.794
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14)
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA 17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
lampiran:
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
32.400.000
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18)
32.479.794
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN
1.623.950
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
1.459.411
22. PPh PASAL 21 TERUTANG
164.539
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
164.539
23B
-
Daftar Bukti Pemotongan
-
SSP
142.500
ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI C.01
Bukti Pemotongan
22.039
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN
C. PEGAWAI TERSEBUT :
-
DIPINDAHKAN
C.02
PINDAHAN
BARU
C.03
C.04
PENSIUN
D. TANDA TANGAN BENDAHARA 1. NPWP
: D.01
2. NAMA
: D.02
00.030.485.6
-
RAHMAT WIDODO
122
. 000
4. TANGGAL & TANDA TANGAN D.04
09
-
01
[dd - mm - yyyy]
-
2015
Bukti Potong PPh Pasal 21Rifki Zain Oleh Kanwil Kemenag Sumatera Utara 197308061998011001
3. NIP/NRP : D.03
Untuk dilaporkan oleh Rifki Zain pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Bendahara Mahir Pajak 2014
85
63
Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2014 Oleh Kantor Imigrasi Medan Pengisian formulir
area staples BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA
T1, T2, T3, dan T4 Atas Pembayaran gaji
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR :
H.01
.
12
2 -
bulan Maret s.d.
NAMA INSTANSI/ BADAN LAIN :
H.03
BENDAHARA KANTOR IMIGRASI MEDAN
Desember 2014 (T1, T2)
NAMA BENDAHARA
H.04
RAHMAT WIDODO
Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)
Pemotongan PPh Pasal 21
:
1. NPWP
:
A.01
07.777.444.5-122.000
2. NIP/ NRP
: A.02
197308061998011001
3. NAMA
:
13
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm - mm]
0000002
-
NPWP BENDAHARA :
H.02
01
-
12
122
.
000
H.05
-
00.030.485.6
6. JENIS KELAMIN : 7. NIK
PENATA MUDA
A.04
K/
III.A
A.05
X
A.07
LAKI-LAKI
A.09
PEREMPUAN
A.09
2
TK /
A.10
9. NAMA JABATAN
JL. PEMUDA NO.45
: A.06
:
8. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
RAHMAT WIDODO
A.03
4. PANGKAT/ GOLONGAN :
A.11
: A.13
HB /
A.12
BENDAHARA
MEDAN B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 URAIAN
pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final
Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP
KODE OBJEK PAJAK
:
X
21-100-01
JUMLAH (Rp)
21-100-02
PENGHASILAN BRUTO : 1.
GAJI POKOK/PENSIUN
2.
TUNJANGAN ISTERI
3.
TUNJANGAN ANAK
26.880.000 2.688.000 1.075.200 30.643.200
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3) 5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL
5.280.000
7. TUNJANGAN BERAS
2.376.000
8. TUNJANGAN KHUSUS
Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
9.
TUNJANGAN LAIN-LAIN
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)
38.299.200
PENGURANGAN :
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan
12. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN
1.914.960
13. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
1.455.552 3.370.512
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D 14) PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
34.928.688
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14)
lampiran:
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA
-
Bukti Pemotongan
-
Daftar Bukti
17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
30.375.000
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
4.553.688
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18)
Pemotongan SSP
hir Pajak 2014
.
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG
5. ALAMAT
Membuat bukti
-
1
FORMULIR 1721 - A2
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN
227.650
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
208.679
22. PPh PASAL 21 TERUTANG
18.971
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
18.971
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN 23B
ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI
C. PEGAWAI TERSEBUT :
C.01
DIPINDAHKAN
PINDAHAN
C.02
BARU
C.03
C.04
D. TANDA TANGAN BENDAHARA 1. NPWP
: D.01
2. NAMA
: D.02
00.030.485.6
86
122
197308061998011001
3. NIP/NRP : D.03
65
-
RAHMAT WIDODO
B
.
4. TANGGAL & TANDA TANGAN
000 D.04
09
-
01
[dd - mm - yyyy]
-
2015
PENSIUN
area staples
Pengisian formulir BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR :
H.01
1
.
12
2 -
NAMA INSTANSI/ BADAN LAIN :
H.03
BENDAHARA KANTOR IMIGRASI MEDAN
NAMA BENDAHARA
H.04
RAHMAT WIDODO
:
.
13
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm - mm]
0000003
-
H.02
01
-
122
.
Atas Pembayaran
12
gaji bulan Maret s.d.
NPWP BENDAHARA :
H.05
-
00.030.485.6
Desember 2014 (T1,
000
T2)
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG 1. NPWP
:
A.01
07.777.454.5-122.000
2. NIP/ NRP
: A.02
197301161993121001
3. NAMA
:
4. PANGKAT/ GOLONGAN : 5. ALAMAT
6. JENIS KELAMIN : 7. NIK
PENATA
A.04
K/
III.C
A.05
X
A.07
LAKI-LAKI
A.09
PEREMPUAN
honorarium kepada
A.09
0
TK /
A.10
9. NAMA JABATAN
SARMILI PERMAI BLOK G3
: A.06
:
Atas pembayaran Jason Pasaaribu (T4)
8. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
DODY
A.03
T1, T2, T3, dan T4
FORMULIR 1721 - A2
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong
A.11
HB /
A.12
Pemotongan PPh Pasal
: A.13
21
MEDAN
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 URAIAN KODE OBJEK PAJAK
:
X
JUMLAH (Rp)
21-100-02
21-100-01
Membuat bukti
PENGHASILAN BRUTO : 1.
GAJI POKOK/PENSIUN
2.
TUNJANGAN ISTERI
3.
TUNJANGAN ANAK
pemotongan PPh Pasal
30.848.400
21 final dan non final
-
30.848.400
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3) 5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
-
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL
594.000
7. TUNJANGAN BERAS
8. TUNJANGAN KHUSUS 9.
Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP
TUNJANGAN LAIN-LAIN
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)
31.442.400
PENGURANGAN : 12. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN
1.572.120
13. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
1.465.299
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D 14)
3.037.419
Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
28.404.981
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14) 16. JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA
Melengkapi SPT Masa
17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
PPh Pasal 21/26 dengan
24.300.000
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
4.104.981
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18)
lampiran:
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN
205.200
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
188.100
-
Bukti Pemotongan
22. PPh PASAL 21 TERUTANG
17.100
-
Daftar Bukti
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
17.100
Pemotongan
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN 23B
-
ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI
C. PEGAWAI TERSEBUT :
C.01
DIPINDAHKAN
PINDAHAN
C.02
BARU
C.03
C.04
SSP
PENSIUN
D. TANDA TANGAN BENDAHARA 1. NPWP
: D.01
2. NAMA
: D.02
3. NIP/NRP : D.03
00.030.485.6
-
122
RAHMAT WIDODO
.
4. TANGGAL & TANDA TANGAN
000 D.04
09
-
01
[dd - mm - yyyy]
-
2015
197308061998011001
66 87
Bendahara Ma
Pengisian formulir
area staples BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA
T1, T2, T3, dan T4 Atas Pembayaran gaji bulan Maret s.d. Desember 2014 (T1, T2)
Atas pembayaran honorarium kepada Jason Pasaaribu (T4)
Pemotongan PPh Pasal 21
Membuat bukti
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR :
H.01
.
12
2 -
NAMA INSTANSI/ BADAN LAIN :
H.03
BENDAHARA KANTOR IMIGRASI MEDAN
NAMA BENDAHARA
H.04
RAHMAT WIDODO
:
.
13
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm - mm]
0000004
-
NPWP BENDAHARA :
H.02
01
-
12
122
.
000
H.05
-
00.030.485.6
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG 1. NPWP
:
A.01
07.777.441.5-122.000
2. NIP/ NRP
: A.02
197001161990121001
3. NAMA
:
5. ALAMAT
6. JENIS KELAMIN : 7. NIK
PENATA TK. I
A.04
K/
III.D
A.05
X
A.07
LAKI-LAKI
A.09
PEREMPUAN
A.09
0
TK /
A.10
9. NAMA JABATAN
PONDOK SAFARI NO. 13
: A.06
:
8. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
HERI
A.03
4. PANGKAT/ GOLONGAN :
A.11
: A.13
HB /
A.12
KASI PENGAWASAN
MEDAN B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
pemotongan PPh Pasal 21 final dan non final
1
FORMULIR 1721 - A2
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong
URAIAN KODE OBJEK PAJAK
:
X
21-100-01
JUMLAH (Rp)
21-100-02
PENGHASILAN BRUTO :
Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP
Melaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
1.
GAJI POKOK/PENSIUN
2.
TUNJANGAN ISTERI
3.
TUNJANGAN ANAK
33.006.000 3.300.600 36.306.600
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3) 5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL
6.240.000
7. TUNJANGAN BERAS
1.188.000
8. TUNJANGAN KHUSUS 9.
TUNJANGAN LAIN-LAIN
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan lampiran: -
Bukti Pemotongan
-
Daftar Bukti Pemotongan
-
SSP
r Pajak 2014
43.734.600
PENGURANGAN : 12. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN
2.186.730
13. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
1.724.564 3.911.294
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D 14) PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
39.823.306
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14) 16. JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA 17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
26.325.000
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18)
13.498.306
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN
674.900
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
618.658
22. PPh PASAL 21 TERUTANG
56.242
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
56.242
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN 23B
ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI
C. PEGAWAI TERSEBUT :
C.01
DIPINDAHKAN
PINDAHAN
C.02
BARU
C.03
C.04
D. TANDA TANGAN BENDAHARA 1. NPWP
: D.01
2. NAMA
: D.02
3. NIP/NRP : D.03
67 88
B
00.030.485.6
-
122
RAHMAT WIDODO 197308061998011001
.
4. TANGGAL & TANDA TANGAN
000 D.04
09
-
01
[dd - mm - yyyy]
-
2015
PENSIUN
area staples
Pengisian formulir BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR :
H.01
1
.
12
2 -
NAMA INSTANSI/ BADAN LAIN :
H.03
BENDAHARA KANTOR IMIGRASI MEDAN
NAMA BENDAHARA
H.04
RAHMAT WIDODO
:
.
13
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm - mm]
0000005
-
H.02
01
-
122
.
Atas Pembayaran gaji
12
bulan Maret s.d.
NPWP BENDAHARA :
H.05
-
00.030.485.6
Desember 2014 (T1, T2)
000
Atas pembayaran
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG 1. NPWP
:
2. NIP/ NRP
: A.02
3. NAMA
:
5. ALAMAT
7. NIK
198001162003121001
PENGATUR TK.I
A.04
K/
II.D
A.05
LAKI-LAKI
A.09
honorarium kepada
PEREMPUAN
Jason Pasaaribu (T4)
A.09
0
TK /
A.10
9. NAMA JABATAN
ALAM SUTRA BLOK G-8
: A.06
:
X
A.07
8. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
NASRUN
A.03
4. PANGKAT/ GOLONGAN :
6. JENIS KELAMIN :
-
A.01
T1, T2, T3, dan T4
FORMULIR 1721 - A2
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong
A.11
HB /
Pemotongan PPh Pasal 21 A.12
: A.13
MEDAN
Membuat bukti
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 URAIAN KODE OBJEK PAJAK
:
X
pemotongan PPh Pasal 21
JUMLAH (Rp)
21-100-02
21-100-01
final dan non final
PENGHASILAN BRUTO : 1.
GAJI POKOK/PENSIUN
2.
TUNJANGAN ISTERI
3.
TUNJANGAN ANAK
26.826.000 2.682.600 29.508.600
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)
Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan SSP
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
-
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL
1.188.000
7. TUNJANGAN BERAS
8. TUNJANGAN KHUSUS 9.
Melaporkan dalam SPT
TUNJANGAN LAIN-LAIN
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI
Masa PPh Pasal 21/26
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)
30.696.600
PENGURANGAN : 12. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN
1.534.830
13. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
1.401.659 2.936.489
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D 14)
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
27.760.111
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14) 16. JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA 17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
26.325.000
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
lampiran: -
Bukti Pemotongan
-
Daftar Bukti
1.435.111
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18) 20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN
86.100
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
78.925
22. PPh PASAL 21 TERUTANG
7.175
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
7.175
Pemotongan -
SSP
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN 23B
ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI
C. PEGAWAI TERSEBUT :
C.01
DIPINDAHKAN
PINDAHAN
C.02
BARU
C.03
C.04
PENSIUN
D. TANDA TANGAN BENDAHARA 1. NPWP
: D.01
2. NAMA
: D.02
3. NIP/NRP : D.03
00.030.485.6
-
122
RAHMAT WIDODO
.
4. TANGGAL & TANDA TANGAN
000 D.04
09
-
01
[dd - mm - yyyy]
-
2015
197308061998011001
Bendahara Mahir Pajak 2014
89
67
B. Belanja Barang Modal dan Jasa 1. Pengisian formulir untuk T5 - 2 Pembuatan SSP PPh Pasal 22
1
SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Pengisian formulir
T5-2 Pembelian ATK dan buku pelajaran Rp2.600.000 kepada tuan Joko
NPWP
:
0
6
3
2
LEMBAR
(SSP) 5
4
5
6
3
Untuk Arsip Wajib Pajak 5
2
9
0
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
Joko
ALAMAT WP
:
Jl. Jenderal Sudirman No.90 Purbalingga
NOP
:
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Pemungutan PPh Pasal
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
22 (1.5% x Rp2.600.000)
ALAMAT OP
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Pemungutan PPN
Kode Akun Pajak
Membuat bukti
4
1
1
1
2
2
9
pemungutan PPh Pasal 22 berupa SSP
Uraian Pembayaran : Pemungut PPh Pasal 22 ……………………………………………...…………………..……………………………………………………. ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Kode Jenis Setoran 0
0
Masa Pajak Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
X
dan pengisian SSP
2
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Validasi faktur pajak
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
1
3
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Menyetorkan PPh Pasal 22 / PPN yang dipotong dengan SSP
Melaporkan PPh Pasal
Jumlah Pembayaran : Rp39.000 Terbilang : tiga puluh sembilan ribu rupiah
Diisi dengan rupiah penuh
………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ……………………………………………
22 yang dipungut dalam
Cap dan tanda tangan
Wajib Pajak/Penyetor Purbalingga , Tanggal 04 Oktober 2013 Cap dan tanda tangan
SPT Masa PPh Pasal 22
Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT
Nama Jelas :
F.2.0.32.01
69 90
…………………………………….
Bendahara MAN Purbalingga Nama Jelas : Taufik Hidayat
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Masa PPN
r Pajak 2014
0
Diisi Tahun terutangnya Pajak
B
Pembuatan SSP PPN
1
SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
:
0
6
3
2
LEMBAR
(SSP) 5
4
5
6
3
Pengisian formulir
Untuk Arsip Wajib Pajak 5
2
9
0
0
0
T5-2 Pembelian ATK
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
Rp1.100.000 dan buku
NAMA WP
:
Joko
ALAMAT WP
:
Jl. Jenderal Sudirman No.90 Purbalingga
pelajaran Rp1.500.000 kepada tuan Joko
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. NOP
:
Pemungutan PPh Pasal 22
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Pemungutan PPN
Kode Akun Pajak 4
1
1
2
1
Uraian Pembayaran : Pemungut PPN Dalam Negeri ……………………………………………...…………………..……………………………………………………. ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Kode Jenis Setoran 1
9
0
0
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
2
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
:
/
Membuat bukti
Tahun Pajak
Des
X
Nomor Ketetapan
(10%xRp1.100.000)
pemungutan PPh Pasal 22
Masa Pajak Jan
:
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
Pem
/
/
0
1
berupa SSP
3
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Validasi faktur pajak dan
/
pengisian SSP
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran : Rp110.000 Terbilang : seratus sepuluh ribu rupiah
Diisi dengan rupiah penuh
Menyetorkan PPh Pasal 22 / PPN yang dipotong
………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal …………………………………………… Cap dan tanda tangan
dengan SSP
Wajib Pajak/Penyetor Purbalingga , Tanggal 07 November 2013 Cap dan tanda tangan
Melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22
Nama Jelas :
…………………………………….
Bendahara MAN Purbalingga Nama Jelas : Taufik Hidayat
Melaporkan PPN yang
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
dipungut dalam SPT Masa PPN
Melengkapi SPT Masa PPh
F.2.0.32.01
Pasal 22 dengan lampiran: Daftar Bukti
-
Pemungutan -
70
91
SSP
Bendahara M
Faktur Pajak Lembar ke-1 :
Pengisian formulir
T5-2 Pembelian ATK
FAKTUR PAJAK Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :
020.000-13.00000101
Pengusaha Kena Pajak
Rp1.100.000 dan buku
Nama
:
Joko
pelajaran Rp1.500.000
Alamat
:
Jl. Jenderal Sudirman No.90 Purbalingga
NPWP
:
06.325.456.3-529.000
kepada tuan Joko
Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak
Pemungutan PPh Pasal 22
Pemungutan PPN (10%xRp1.100.000)
Nama
:
Bendahara MAN Purbalingga
Alamat
:
Jl. Let. Jen S. Parman Purbalingga
NPWP
:
00.321.675.3-529.000
No. Urut
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak
Alat tulis kantor
Membuat bukti
1.100.000
pemungutan PPh Pasal 22 berupa SSP
Validasi faktur pajak dan pengisian SSP
Menyetorkan PPh Pasal 22 / PPN yang dipotong dengan SSP
Melaporkan PPh Pasal 22
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)
yang dipungut dalam SPT
Dikurangi Potongan Harga
Masa PPh Pasal 22
1.100.000 -
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima
1.100.000
Dasar Pengenaan Pajak
110.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak
Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 22 dengan lampiran: -
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tarif
DPP
PPn BM
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
Jumlah
Rp. ……………… Nama
Daftar Bukti Pemungutan -
r Pajak 2014
SSP
71 92
Purbalingga
*) Coret yang tidak perlu
B
Joko
, 04 Oktober 2013
2. Pengisian formulir untuk T5 - 4 Pembuatan SSP PPN SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
0
:
6
4
5
6
3
2
1
2
1
LEMBAR
(SSP)
Pengisian formulir
2. P
T5-4
Pe
Untuk Arsip Wajib Pajak 5
2
9
0
0
0
Pembelian buku
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
Bagus
pelajaran umum
ALAMAT WP
:
Jl. Jenderal Katamso No.1 Purbalingga ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Rp2.500.000,00,
NOP
:
pakaian seragam
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
Rp3.000.000,00,
ALAMAT OP
formulir dan kertas
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Akun Pajak 4
Jan
1
1
Feb
2
1
Mar
Uraian Pembayaran : Pemungut PPN Dalam Negeri ……………………………………………...…………………..……………………………………………………. ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Kode Jenis Setoran 1
9
Apr
Mei
0
0
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
2
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
:
/
/
/
0
1
3
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp500.000 Terbilang : lima ratus ribu rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tanggal …………………………………………… Cap dan tanda tangan
sumber dana dari BOS
Pemungutan PPN (10%x(Rp3.000.000 + Rp2.000.000)
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
kepada tuan Bagus,
Tahun Pajak
Des
X
Nomor Ketetapan
Rp2.000.000,00
Wajib Pajak/Penyetor
Validasi faktur pajak dan pengisian SSP
Purbalingga , Tanggal 07 November 2013
Cap dan tanda tangan
Melaporkan PPN yang
Nama Jelas :
…………………………………….
Bendahara MAN Purbalingga Nama Jelas : Taufik Hidayat
dipungut dalam SPT Masa PPN
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01
72
93
Bendahara M
Faktur Pajak Lembar ke-1 :
FAKTUR PAJAK
Pengisian formulir
T5-4
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :
Pembelian buku
020.000-13.00000501
Pengusaha Kena Pajak Nama
:
Bagus
Alamat
:
Jl. Jenderal Katamso No.1 Purbalingga
Rp2.500.000,00,
NPWP
:
06.456.321.2-529.000
pakaian seragam
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak
Rp3.000.000,00,
Nama
:
Bendahara MAN Purbalingga
formulir dan kertas
Alamat
:
Jl. Letjen S. Parman Purbalingga
NPWP
:
00.321.675.3-529.000
pelajaran umum
Rp2.000.000,00 kepada tuan Bagus, sumber dana dari BOS
Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan
No. Urut
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak
Pemungutan PPN
Pakaian seragam
3.000.000
Formulir dan kertas ujian
2.000.000
(10%x(Rp3.000.000 + Rp2.000.000)
Validasi faktur pajak dan pengisian SSP
Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN
hir Pajak 2014
5.000.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)
-
Dikurangi Potongan Harga
-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima
5.000.000
Dasar Pengenaan Pajak
500.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tarif
DPP
PPn BM
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
Jumlah
Purbalingga
Rp. ……………… Nama
*) Coret yang tidak perlu
73 94
, 18 Oktober 2013
B
Bagus
3. Pengisian formulir untuk T6 Pembuatan SSP PPh Pasal 22 SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
0
:
1
2
2
2
3
5
5
6
1
LEMBAR
(SSP)
Pengisian formulir
Untuk Arsip Wajib Pajak 5
2
9
0
0
T6
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
Pembelian 4 printer
NAMA WP
:
CV Susanto
ALAMAT WP
:
Jl. Raya Bobotsari No. 1 Purbalingga ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
NOP
:
Rp20.000.000
Pemungutan PPh Pasal 22
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Akun Pajak
4
Jan
1
1
Feb
1
2
Mar
Uraian Pembayaran : Pemungut PPh Pasal 22 ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Kode Jenis Setoran
2
9
Apr
Mei
0
0
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
2
X Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
Pemungutan PPN (10%xRp20.000.000)
Membuat bukti
Tahun Pajak
Des
0
1
3
pemungutan PPh Pasal 22
Diisi Tahun terutangnya Pajak
berupa SSP
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp300.000 Terbilang : tiga ratus ribu rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal …………………………………………… Cap dan tanda tangan
Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP
Wajib Pajak/Penyetor Purbalingga , Tanggal 23 Oktober 2013
P
kepada CV Susanto
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
3. P
Menyetorkan PPh Pasal 22
Cap dan tanda tangan
/ PPN yang dipotong dengan SSP
Nama Jelas :
…………………………………….
Bendahara MAN Purbalingga Nama Jelas : Taufik Hidayat
Melaporkan PPh Pasal 22
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
yang dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22
Melaporkan PPN yang F.2.0.32.01
dipungut dalam SPT Masa PPN
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 22 dengan lampiran: -
Daftar Bukti Pemungutan
-
74
SSP
Bendahara Mahir
95
Pembuatan SSP PPN SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Pengisian formulir
T6 Pembelian 4 printer
NPWP
0
:
2
3
5
5
5
5
2
9
0
CV Susanto
:
Jl. Raya Bobotsari No. 1 Purbalingga ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
NOP
:
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Akun Pajak
4
1
1
2
1
Jan
Feb
Mar
Uraian Pembayaran : Pemungut PPN Dalam Negeri ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Kode Jenis Setoran
1
9
Apr
Mei
0
0
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Membuat bukti
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
2
X Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
pemungutan PPh Pasal 22
Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP
0
:
(10%xRp20.000.000)
berupa SSP
0
ALAMAT WP
2
NAMA WP
Pemungutan PPh Pasal 22
Pemungutan PPN
2
Untuk Arsip Wajib Pajak
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
kepada CV Susanto Rp20.000.000
1
1
LEMBAR
(SSP)
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp2.000.000 Terbilang : dua juta rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal …………………………………………… Cap dan tanda tangan
dengan SSP
Nama Jelas :
Wajib Pajak/Penyetor Purbalingga , Tanggal 07 November 2013 Cap dan tanda tangan
yang dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22
F.2.0.32.01
dipungut dalam SPT Masa PPN
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 22 dengan lampiran: Daftar Bukti Pemungutan -
Pajak 2014
SSP
75 96
…………………………………….
Bendahara MAN Purbalingga Nama Jelas : Taufik Hidayat
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Melaporkan PPh Pasal 22
-
3
/
/ PPN yang dipotong
Melaporkan PPN yang
1
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Menyetorkan PPh Pasal 22
0
Diisi Tahun terutangnya Pajak
B
Faktur Pajak Lembar ke-1 :
Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan
FAKTUR PAJAK Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :
Pengisian formulir
020.000-13.00000700
T6
Pengusaha Kena Pajak Nama
:
CV Susanto
Alamat
:
Jl. Raya Bobotsari No. 1 Purbalingga
NPWP
:
01.222.355.5-529.000
Pembelian 4 printer kepada CV Susanto Rp20.000.000
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak Nama
:
Bendahara MAN Purbalingga
Alamat
:
Jl. Letjen S. Parman Purbalingga
NPWP
:
02.321.675.3-529.000
No. Urut
Pemungutan PPh Pasal 22
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak
1
Fak
Printer
Pemungutan PPN (10%xRp20.000.000)
20.000.000
Membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 berupa SSP
Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP
Menyetorkan PPh Pasal 22 / PPN yang dipotong
20.000.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *) Dikurangi Potongan Harga
-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima
-
dengan SSP
20.000.000
Dasar Pengenaan Pajak
Melaporkan PPh Pasal 22
2.000.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak
yang dipungut dalam SPT
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tarif
DPP
PPn BM
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
Jumlah
Masa PPh Pasal 22
Purbalingga
, 21 Oktober 2013
Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN
Rp. ………………
Susanto
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 22 dengan lampiran:
*) Coret yang tidak perlu -
Daftar Bukti Pemungutan
-
SSP
76
Bendahara Mah
97
4. Pengisian formulir untuk T7 Pembuatan SSP PPh Pasal 22 Pengisian formulir
SURAT SETORAN PAJAK
T7
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Untuk Arsip Wajib Pajak
Pembelian komputer 0 1
5 6 2
kepada CV Wijaya
NPWP
Rp11.000.000,00
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
(sudah termasuk PPN)
Pemungutan PPh Pasal 22 (1.5%x100/110x Rp
:
3 5 8
:
CV Wijaya
:
Jl. Jenderal Sudirman No. 99 Purbalingga ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
NOP
:
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Akun Pajak
Kode Jenis Setoran
Pemungutan PPN
4 1 1 1 2 2
9 0 0
Uraian Pembayaran : Pemungut PPh Pasal 22 ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
(10/110xRp11.000.000)
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
2 0 1 3
X
pemungutan PPh Pasal 22 berupa SSP
0 0 0
ALAMAT WP
5 2 9
NAMA WP
11.000.000)
Membuat bukti
3
1
LEMBAR
(SSP)
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP
Menyetorkan PPh Pasal
Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp150.000 Terbilang : seratus lima puluh ribu rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal …………………………………………… Cap dan tanda tangan
22 / PPN yang dipotong
Wajib Pajak/Penyetor Purbalingga , Tanggal 28 Oktober 2013 Cap dan tanda tangan
dengan SSP
Melaporkan PPh Pasal 22
Nama Jelas :
yang dipungut dalam SPT
Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN
F.2.0.32.01
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 22 dengan lampiran: -
Daftar Bukti Pemungutan
-
SSP
r Pajak 2014
77 98
Bendahara MAN Purbalingga Nama Jelas : Taufik Hidayat
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Masa PPh Pasal 22
…………………………………….
B
Pembuatan SSP PPN SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
0 1
:
(SSP)
5 6 2
3 5 8
3
Untuk Arsip Wajib Pajak 5 2 9
Pengisian formulir
1
LEMBAR
T7
P
Pembelian komputer
0 0 0
kepada CV Wijaya
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
Rp11.000.000,00
NAMA WP
:
CV Wijaya
ALAMAT WP
:
Jl. Jenderal Sudirman No. 99 Purbalingga ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
NOP
:
(sudah termasuk PPN)
Pemungutan PPh Pasal 22 (1.5%x100/110x Rp
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
11.000.000)
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Akun Pajak
Kode Jenis Setoran
4 1 1 2 1 1
9 0 0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Uraian Pembayaran : Pemungut PPN Dalam Negeri Pemungutan PPN (10/110 x ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… Rp11.000.000) ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Membuat bukti
2 0 1 3
pemungutan PPh Pasal 22
Diisi Tahun terutangnya Pajak
berupa SSP
Des
X Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Pengecekan keabsahan
Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp1.000.000 Terbilang : satu juta rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ……………………………………………
Wajib Pajak/Penyetor
faktur pajak dan pengisian SSP
Menyetorkan PPh Pasal 22 / PPN yang dipotong
Purbalingga , Tanggal 28 Oktober 2013
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
dengan SSP
Nama Jelas :
…………………………………….
Nama Jelas :
Melaporkan PPh Pasal 22
Bendahara MAN Purbalingga Taufik Hidayat
yang dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN
F.2.0.32.01
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 22 dengan lampiran: -
Daftar Bukti Pemungutan
-
SSP
78
99
Bendahara M
Faktur Pajak Lembar ke-1 :
Pengisian formulir
T7 Pembelian komputer
Pembuatan SSP PPN Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :
FAKTUR PAJAK
020.000-13.00000800
kepada CV Wijaya
Pengusaha Kena Pajak
Rp11.000.000,00
Nama
:
CV Wijaya
Alamat
:
Jl. Jenderal Sudirman No. 99 Purbalingga
NPWP
:
01.562.358.3-529.000
Pemungutan PPh Pasal 22
(sudah termasuk PPN)
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak Nama
:
Bendahara MAN Purbalingga
(1.5%x100/110x Rp
Alamat
:
Jl. Letjen S. Parman Purbalingga
11.000.000)
NPWP
:
02.321.675.3-529.000
Pemungutan PPN (10/110 x Rp11.000.000)
Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan
No. Urut
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak
1
Komputer (100/110 x Rp 11.000.000)
10.000.000
Membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 berupa SSP
Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP
Menyetorkan PPh Pasal 22 / PPN yang dipotong dengan SSP
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima
yang dipungut dalam SPT
Dasar Pengenaan Pajak
Melaporkan PPN yang
-
Dikurangi Potongan Harga
Melaporkan PPh Pasal 22
Masa PPh Pasal 22
10.000.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)
10.000.000 1.000.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tarif
DPP
PPn BM
dipungut dalam SPT Masa
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
PPN
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
Melengkapi SPT Masa PPh
Jumlah
Pasal 22 dengan lampiran: -
SSP
78
*) Coret yang tidak perlu
Bendahara Mahir Pajak 2014
100
Rp. ……………… Budi Dermawan
Daftar Bukti Pemungutan
-
Purbalingga
, 21 Oktober 2013
Pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 untuk T5, T6, dan T7 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan
X
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
SPT Normal
gisian formulir
SPT Pembetulan Ke-
1
Pajak Penghasilan Pasal 22
Masa Pajak / 2 0 1 0
T5, T6 dan T7
3
Pembelian ATK, buku
BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK 1. NPWP
: 0
0
2. Nama
: B
E
3. Alamat
: J
L
N
8
7
5
D
A
H
L
E
T
9
6
4
A
R
A
M
J
E
N
S
0 A
- 5 N P
A
2
7
P
U
R
M
pelajaran, printer,
0
0
0
R
B
A
L
I
N
G
G
A
A
N
P
U
R
B
A
L
I
N
G
komputer
G
BAGIAN B. OBJEK PAJAK Uraian
KAP/KJS
Nilai Objek Pajak (Rp)
PPh yang Dipungut (Rp)
(2)
(3)
(4)
(1) 1. Badan Usaha Industri/Eksportir
411122/100
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah
411122/403
Pemungutan PPh Pasal 22
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan 32.600.000
411122/100
Tertentu Yang Ditunjuk
Pemungutan PPN
489.000
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*) a. API
411122/100
b. Non API
411122/100
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)
Membuat bukti
411122/100
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha
pemungutan PPh Pasal 22
Selain Pertamina a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)
berupa SSP
411122/401
b. Pihak lain (Tidak Final) 411122/100 7. ………………………………………………………………………………
Validasi faktur pajak dan
JUMLAH Terbilang
32.600.000
489.000
pengisian SSP
empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah
*) Coret yang tidak perlu
BAGIAN C. LAMPIRAN 1. X
Menyetorkan PPh Pasal 22
4.
Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina). 2 Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina). SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai). Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
5.
Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
6.
Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).
7.
Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).
8.
Surat Kuasa Khusus.
2. X 3.
/ PPN yang dipotong dengan SSP
Melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22
Melaporkan PPN yang
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN B
E
NPWP
0
0
N
Tanda Tangan & Cap
D 3
M 2
1
A
Diisi Oleh Petugas
KUASA WAJIB PAJAK N 6
P 7
5
Tanggal
U
R 3
B
PPN
Melalui Pos
A
L
I
- 5
2
9
1 4 1 1 tanggal bulan
dipungut dalam SPT Masa
SPT Masa Diterima: Langsung dari WP
N
2
G
G
A
0
0
0
0 1 tahun
3
Tanggal
X
Nama
2 tanggal bulan
0
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 22 dengan lampiran:
tahun
Tanda Tangan
-
Daftar Bukti Pemungutan
-
F.1.1.32.02
Pe
SSP
Lampiran III.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009
80
101
Bendahara M
Lampiran SPT Masa PPh Pasal 22 Masa Pajak Oktober 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 22
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Pengisian formulir
T5, T6 dan T7
No.
NPWP
1
Surat Setoran Pajak
Nama
0
Masa Pajak / 2 0 1
Nilai Obyek Pajak (Rp)
Tanggal
3
PPh yang Dipungut (Rp)
1
06.325.456.3-529.000
Joko
04 Oktober 2013
2.600.000
39.000
Pembelian ATK, buku
2
01.222.355.5-529.000
CV. Susanto
23 Oktober 2013
20.000.000
300.000
3
01.562.358.3-529.000
CV. Wijaya
28 Oktober 2013
10.000.000
150.000
pelajaran, printer,
4
32.600.000
489.000
5
komputer
6
Pemungutan PPh Pasal 22
Pemungutan PPN
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Membuat bukti
18
pemungutan PPh Pasal 22
19
berupa SSP
Validasi faktur pajak dan pengisian SSP
Menyetorkan PPh Pasal 22
20 21 22 23 24 25 26 27 28
/ PPN yang dipotong
29
dengan SSP
30
Melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22
Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dst.
Melengkapi SPT Masa PPh Pasal 22 dengan lampiran: -
Daftar Bukti
JUMLAH
X
PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN
Nama B
E
NPWP 0
0
N
D 3
2
M A
N
1
6
KUASA WAJIB PAJAK P 7
5
U
R 3
B
A
L
I
- 5
2
9
Tanggal N
G
G
A
0
0
0
1
4
1
1
tanggal bulan
2
0
1
tahun
Tanda Tangan & Cap
Pemungutan -
SSP D.1.1.32.04
Pajak 2014
81 102
Lampiran III.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009
B
3
Pengisian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN yang sesuai Beri tanda X dalam
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
FORMULIR
1107 PUT Pengisian formulir
NPWP
:
0 0 - 3 2 1 - 6 7 5 - 3 - 5 2 9 - 0 0 0
: Jl. Letjen S. Parman Purbalingga
Masa
:
1 0
No. Telp
: 0281-658900
Pembetulan Ke :
Usaha
: Sekolah Instansi Pemerintah
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen dokumen yang yang ditetapkan, ditetapkan, maka makaSPT SPTSaudara Saudaradianggap dianggaptidak tidakdisampaikan. disampaikan.
: Bendahara MAN Purbalingga
Alamat
Perhatian
Nama Pemungut
s.d.
T5, T6 dan T7
1 0 - 2 0 1 3
Pembelian ATK, buku
…….. (……………………)
pelajaran, printer, komputer
A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH 1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN
Rp3.000.000
PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN
Rp0
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN
Rp3.000.000
1
Pemungutan PPh Pasal 22
Pemungutan PPN
2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
Rp610.000
PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
Rp
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
Rp610.000
2
Membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 berupa SSP
B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH PPN yang dipungut
Rp
PPn BM yang dipungut
Rp
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut
Rp
Lampiran : X
3
Validasi faktur pajak dan pengisian SSP
Surat Kuasa Khusus
Menyetorkan PPh Pasal 22
SSP 1 PPN sebanyak
/ PPN yang dipotong
4 Lembar
dengan SSP
Rp3.610.000
2 PPn BM sebanyak …………. Lembar
Rp …………………………
Melaporkan PPh Pasal 22
…………………………..
Pernyataan Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa
yang dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22
Purbalingga, 2 Desember 2013
Kuasa
apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat
X
Pe
Melaporkan PPN yang
Bendaharawan/Pengurus
dipungut dalam SPT Masa
Tanda tangan
:
Nama Jelas
:
Taufik Hidayat
Pemungut
Jabatan
:
Bendahara
Kuasa
Cap Perusahaan
:
PPN
Melengkapi SPT Masa PPh
F.1.2.32.02
Pasal 22 dengan lampiran: -
Daftar Bukti Pemungutan
-
SSP
82
103
Bendahara Ma
:
00.321.675.3-529.000
Bendahara MAN Purbalingga
LAMPIRAN 1 1 0
s.d. 1 0
-
Pembetulan Ke- : …… (………….)
Masa Pajak :
2 0 1 3
DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH
NAMA PEMUNGUT :
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
FORMULIR
1107 PUT 1
2.000.000
28/10/2013
28/10/2013
Tanggal Bayar Tagihan
28/10/2013
28/10/2013
PPN
A. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN
020.000-13.00000101
18/10/2013
04/10/2013
5.000.000
1.100.000
500.000
110.000
18/10/2013
04/10/2013
18/10/2013
04/10/2013
PPn BM
Tanggal Setor
1.000.000
PPn BM (Rupiah)
20.000.000
PPN (Rupiah)
10.000.000
DPP (Rupiah)
21/10/2013
Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti
21/10/2013
020.000-13.00000501
Tanggal
020.000-13.00000700
FAKTUR PAJAK
020.000-13.00000800
Kode dan Nomor Seri
01.222.355.5-529.000
NPWP Rekanan
01.562.358.3-529.000
Nama Rekanan
CV. Wijaya
CV. Susanto
No.
1
06.325.456.3-529.000
3.000.000
06.456.321.2-529.000
1
2 3 4 5 dst
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT
Joko
B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
Bagus
610.000
1
2
2 3 4 5 dst
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT C. JUMLAH (A+B) D.1.2.32.03
104
5. Pengisian formulir untuk T8 Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak
Pengisian formulir
T8
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI (1)
Pembangunan gedung pelaksana PT Jaya Karya, perencana konstruksi Tuan Zaky, nilai kontrak Rp5.000.000.000
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
Pembayaran 22/7 2013
Nomor : 123/potput-final/2013 NPWP
:
0
Nama
:
P T
Alamat
:
J
No. (1) 1.
1 -
L .
2 3 J
4 -
5
A Y A
6
7 -
8 -
3
3
1 -
P E M U D A
N O .
3
5
J
(3)
A M
B
I
Uraian
PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) pelaksana konstruksi (3%xRp1.500.000.000)
Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa
2%
Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa
Pemungutan PPN
4%
Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa 15.000.000.000
3%
45.000.000
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)
Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi 4%
Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha
Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP
6% 45.000.000
JUMLAH Terbilang : empat puluh lima juta rupiah
Menyetorkan PPh Pasal 4 (2)2 / PPN yang dipotong dengan SSP
Jambi, 22 Juli 20 13 (4) Pemotong/Pemungut Pajak NPWP
:
Nama
: B E N D .
0
W I Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. 2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar. F.1.1.33.16
Pembayaran 5/7 2011
Tarif (%)
oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha 5.
0
Jumlah Nilai Bruto (Rp)
selain angka 1 dan angka 2 di atas 4.
0
perencana konstruksi Rp50.000.000
yang tidak memiliki kualifikasi usaha 3.
0
K A R Y A
dengan kualifikasi usaha kecil 2.
Pelaksana konstruksi Rp1.500.000.000
(2)
0 -
L
9
8
7 I
6
5 4
-
3 -
(5)
3
3
1 -
0
0
N S P E K T O R A T
A Y A H
P R O P .
J
A M B I
Tanda Tangan, Nama dan Cap
0
Melaporkan PPh Pasal 4(2) yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4(2)
Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN
Syam Nugroho (6) Lampiran I.8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009
105
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak
Pengisian formulir
T8 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI (1)
Pembangunan gedung pelaksana PT Jaya Karya, perencana konstruksi Tuan Zaky, nilai kontrak Rp5.000.000.000
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
Pembayaran 22/7 2013
Nomor : 122/potput-final/2013
Pelaksana konstruksi Rp1.500.000.000
Pembayaran 5/7 2013 perencana konstruksi Rp50.000.000
NPWP
:
Nama
:
Z
0
9 -
Alamat
:
G R
5 7
3 -
8
8
2 -
No. (1) 1. 2.
Pemungutan PPN
3.
4.
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)
5.
Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP
T
E L
A N A I
106
0
0
(3)
B L
K
M /
7
J
A M B I
Jumlah Nilai Bruto (Rp)
Tarif (%)
PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(2)
(3)
(4)
(5)
Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa 2%
Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha
4%
Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas
3%
Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha
50.000.000
4%
2.000.000
Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha
6% 2.000.000
JUMLAH Terbilang : dua juta rupiah
Jambi, 5 Juli 20 13 (4) Pemotong/Pemungut Pajak NPWP
:
0
Nama
: B E N D . W I
0
Uraian
Menyetorkan PPh Pasal 4 (2)2 / PPN yang dipotong dengan SSP
Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN
1 -
P U R A
Melaporkan PPh Pasal 4(2) yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4(2)
3
dengan kualifikasi usaha kecil
3
A K Y
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) pelaksana konstruksi (4%xRp.50.000.000)
9 -
(2)
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. 2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar. F.1.1.33.16
0 -
L
9
8
7 I
6
5 4
-
3 -
N S P E K T
A Y A H
(5)
3
3
1 -
0
0
O R A T
P R O P .
J
A M B I
Tanda Tangan, Nama dan Cap
Syam Nugroho (6) Lampiran I.8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009
0
Pembuatan SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2013 SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1
LEMBAR
(SSP)
Untuk Arsip Wajib Pajak Pengisian formulir
NPWP
0 0
:
9 8 7
6 5 4
3
3 3 1
0 0 0
T8
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
Bendahara Inspektorat Wilayah Propinsi Jambi
ALAMAT WP
:
Jl. Veteran No. 2-4 Jambi ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
NOP
:
Pe
Pembangunan gedung pelaksana PT Jaya Karya, perencana
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
konstruksi Tuan Zaky,
ALAMAT OP
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
nilai kontrak
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Rp5.000.000.000
:
Kode Akun Pajak
Kode Jenis Setoran
4 1 1 1 2 8
4 0 9
Uraian Pembayaran : PPh Final Jasa Konstruksi ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… Pemotongan PPh Pasal 4 ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ayat (2)
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Des
2 0 1 3
X Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)
Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp47.000.000 Terbilang : empat puluh tujuh juta rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tanggal ……………………………………………
Pemungutan PPN
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tahun Pajak
Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP
Wajib Pajak/Penyetor Purbalingga , Tanggal 31 Juli 2013
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Menyetorkan PPh Pasal 4 (2)2 / PPN yang dipotong dengan SSP (Rp45.000.000
Nama Jelas :
…………………………………….
Nama Jelas :
Syam Nugroho
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
+ Rp2.000.000)
Melaporkan PPh Pasal 4(2) yang dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 4(2)
F.2.0.32.01
Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN
86
107
Bendahara Ma
Pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2013
2011 Pengisian formulir
T8 Pembangunan
PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)
1. NPWP
: 0
0
9
8
7
6
5
2. Nama
: B
E
N
D
A
H
A
R
A
3. Alamat
: J
L
.
V
E
T
E
R
A
kontrak Rp5.000.000.000
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
Pemungutan PPN
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)
Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP
Menyetorkan PPh Pasal 4 (2)2 / PPN yang dipotong dengan SSP
0
7
SPT Pembetulan KeMasa Pajak
/ 2
0
1
3
4
- 3
3 I
N
3
1
N
S
P
E
K
T
N
O
.
2
-
4
0
0
O
R
0 A
T
W I
J
A
M B
I
L
J
A
M B
I
Tarif (%)
Dipungut/Disetor Sendiri (Rp)
(4)
(5)
411128/409 411128/409
50.000.000
4%
2.000.000
411128/409 411128/409
1.500.000.000
3%
45.000.000
KAP/KJS
(1)
(2)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro a. Bunga Deposito/Tabungan 1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri 2) Yang ditempatkan di Luar Negeri b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia c. Jasa Giro 2. Transaksi Penjualan Saham a. Saham Pendiri b. Bukan Saham Pendiri 3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara 4. Hadiah Undian 5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh 6. Jasa Konstruksi a. Perencana Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh b. Pelaksana Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh c. Pengawas Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh 7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan 8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi 9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa 10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 11. Penghasilan Tertentu Lainnya a. ……………...…………..…………………………………… b. ……………...……………...………………………………… c. ……………...……………………...………………………… JUMLAH
PPh yang Dipotong/
Nilai Obyek PajaK (Rp)
Uraian
(3)
411128/404 411128/404 411128/404 411128/404 411128/407 411128/407 411128/401 411128/405 411128/403 411128/403
411128/409 411128/409 411128/402 411128/417 411128/418 411128/419
1.550.000.000
47.000.000
Terbilang : empat puluh tujuh juta rupiah
4(2) yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4(2)
Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN
BAGIAN C. LAMPIRAN 1. X
Surat Setoran Pajak :
2. X
Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
3. X
Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) :
4.
Surat Kuasa Khusus.
lembar.
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. X
PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN
Nama
B
E
NPWP
0
0
F.1.1.32.04
108
2
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN
N
Tanda Tangan & Cap
87
lembar.
1
D
A
H
9
8
7
A
Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: Langsung dari WP
KUASA WAJIB PAJAK R
A
6
5
I 4
T
W I
L
P
3
- 3
3
1
Tanggal
R 0
2 0 0 8 tanggal bulan
Melalui Pos J
A
0
0
2
M B
0 1 3 tahun
I
Tanggal
Melaporkan PPh Pasal
r Pajak 2014
SPT Normal
BAGIAN B. OBJEK PAJAK
Jaya Karya,
Tuan Zaky, nilai
X
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK
gedung pelaksana PT
perencana konstruksi
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
2 tanggal bulan
0 tahun
Tanda Tangan
Lampiran I.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009
B
Daftar Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
Masa Pajak
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
0
Bukti Pemotongan/Pemungutan
7
/ 2
0
1
Daf
3
No.
NPWP
Nama
Nomor
Tanggal
Nilai Obyek Pajak (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
09.573.882.9-331.000
Zaky
122/potput-final/2013
5 Juli 2013
50.000.000
2.000.000
2
01.234.567.8-331.000
PT. Jaya Karya
123/potput-final/2013
22 Juli 2013
1.500.000.000
45.000.000
PPh yang Dipotong /Dipungut (Rp)
3
Pengisian formulir
T8 Pembangunan gedung pelaksana PT
4
Jaya Karya,
5
perencana konstruksi
6 7
Tuan Zaky, nilai
8 9
kontrak
10
Rp5.000.000.000
12
13
Pemotongan PPh Pasal 4
14
ayat (2)
11
16
17
Pemungutan PPN
15
18 19 20
Membuat bukti
21
pemotongan PPh Pasal 4
22
(2)
23 24 25
Pengecekan keabsahan
26 27
faktur pajak dan
28
pengisian SSP
30
31
Menyetorkan PPh Pasal 4
29
32
(2)2 / PPN yang dipotong
33
dengan SSP
34
35 36
Melaporkan PPh Pasal
37
4(2)
38 39
yang dipotong dalam
40
SPT Masa PPh Pasal 4(2)
dst. JUMLAH
X
PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN
Nama B
E
NPWP 0
0
D.1.1.32.06
N
D 9
I 8
7
T
1.550.000.000
KUASA WAJIB PAJAK
W I
L
6
4
5
P
R 3
O
P
- 3
J 3
1
Tanggal A
M B
I
0
0
0
2
0
0
47.000.000
8
tanggal bulan
2
0
1
3
tahun
Tanda Tangan & Cap
Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN
Lampiran I.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009
88
109
Bendahara M
Faktur Pajak Lembar ke-1 :
Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan
FAKTUR PAJAK Pengisian formulir
T8
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :
020.000-13.00000650
Pengusaha Kena Pajak Nama
:
PT. Jaya Karya
Alamat
:
Jl. Pemuda No. 35 Jambi
pelaksana PT Jaya
NPWP
:
01.234.567.8-331.000
Karya, perencana
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak
Pembangunan gedung
konstruksi Tuan Zaky, nilai kontrak Rp5.000.000.000
Nama
:
Bendahara Itwilprop Jambi
Alamat
:
Jl. Veteran No. 2-4 Jambi
NPWP
:
00.987.654.3-331.000
No. Urut
Pemotongan PPh Pasal 4
1
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp) 1.500.000.000
Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak Jasa Pelaksanaan Kontruksi Termin I
ayat (2)
Pemungutan PPN
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)
Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP
Menyetorkan PPh Pasal 4 (2)2 / PPN yang dipotong dengan SSP
Melaporkan PPh Pasal 4(2) yang dipotong dalam SPT
1.500.000.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)
-
Dikurangi Potongan Harga
-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima
1.500.000.000
Dasar Pengenaan Pajak
150.000.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tarif
DPP
PPn BM
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
Melaporkan PPN yang
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
Masa PPh Pasal 4(2)
dipungut dalam SPT Masa
jak 2014
PPN
Jumlah
Jambi
Rp. ……………… Nama
*) Coret yang tidak perlu
89
B
110
, 15 Juli 2013
Ray Mulyana
Lembar ke-1 :
Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan
FAKTUR PAJAK Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :
Pengisian formulir
020.000-13.00000950
T8
Pengusaha Kena Pajak Nama
:
Zaky
Alamat
:
Graha Telanai Pura Blok M No. 7 Jambi
NPWP
:
09.573.882.9-331.000
Pembangunan gedung pelaksana PT Jaya Karya, perencana
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak Nama
:
Bendahara Itwilprop Jambi
Alamat
:
Jl. Veteran No. 2-4 Jambi
NPWP
:
00.987.654.3-331.000
No. Urut 1
konstruksi Tuan Zaky, nilai kontrak Rp5.000.000.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak
Jasa Perencanaan Kontruksi
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
50.000.000
Kod
Pen
Nam
Ala
NP
Pem
Nam
Ala
NP
No Ur
1
Pemungutan PPN
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)
Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP
Menyetorkan PPh Pasal 4
50.000.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *) Dikurangi Potongan Harga
-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima
50.000.000
Dasar Pengenaan Pajak
5.000.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak
Har
dengan SSP
Dik
Melaporkan PPh Pasal 4(2) yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4(2)
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tarif
DPP
PPn BM
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
Jumlah
(2)2 / PPN yang dipotong
Dik
Das
PPN
Paj
Jambi
, 04 Juli 2013
Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN
Ju
Rp. ……………… Nama
Zaky
*) C
*) Coret yang tidak perlu
90
Bendahara Mahi
111
Pembuatan SSP PPN SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Pengisian formulir
T8 Pembangunan gedung pelaksana PT Jaya
NPWP
0 1
:
2 3 4
5 6 7
8
Untuk Arsip Wajib Pajak 3 3 1
0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
PT. Jaya Karya
ALAMAT WP
:
Jl. Pemuda No. 35 Jambi ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
nilai kontrak
NOP
:
Rp5.000.000.000
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
Karya, perencana konstruksi Tuan Zaky,
ALAMAT OP
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Pemotongan PPh Pasal 4
Kode Akun Pajak
Kode Jenis Setoran
4 1 1 2 1 1
9 0 0
ayat (2)
Pemungutan PPN
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP
Menyetorkan PPh Pasal 4
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
2 0 1 3
X Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
pemotongan PPh Pasal 4 (2)
Uraian Pembayaran : PPN Jasa Konstruksi oleh Pemungut PPN Dalam Negeri ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Masa Pajak Jun Jul
Membuat bukti
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp150.000.000 Terbilang : seratus lima puluh juta rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
(2)2 / PPN yang dipotong
Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ……………………………………………
Jambi , Tanggal 22 Juli 2013
Cap dan tanda tangan
dengan SSP
Cap dan tanda tangan
Melaporkan PPh Pasal 4(2) yang dipotong dalam SPT
Nama Jelas :
Masa PPh Pasal 4(2)
dipungut dalam SPT Masa PPN
F.2.0.32.01
Bendahara Mahir Pajak 2014
112
…………………………………….
Nama Jelas :
Syam Nugroho
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Melaporkan PPN yang
92
1
LEMBAR
(SSP)
SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
0 9
:
5 7 3
8 8 2
9
1
LEMBAR
(SSP)
Pengisian formulir
T8
Untuk Arsip Wajib Pajak 3 3 1
0 0 0
Pembangunan gedung
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
pelaksana PT Jaya
NAMA WP
:
Zaky
ALAMAT WP
:
Graha Telanai Pura Blok M No.7 Jambi ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
NOP
:
Karya, perencana konstruksi Tuan Zaky, nilai kontrak
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
Rp5.000.000.000
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Akun Pajak
Kode Jenis Setoran
4 1 1 2 1 1
9 0 0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Uraian Pembayaran : PPN Jasa Konstruksi oleh Pemungut PPN Dalam Negeri ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
:
/
/
/
Pemungutan PPN
Tahun Pajak
Membuat bukti
Diisi Tahun terutangnya Pajak
pemotongan PPh Pasal 4 (2)
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Pengecekan keabsahan
Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp5.000.000 Terbilang : lima juta rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
ayat (2)
2 0 1 3
Des
X
Nomor Ketetapan
Pemotongan PPh Pasal 4
Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ……………………………………………
Jambi , Tanggal 5 Juli 2013
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
faktur pajak dan pengisian SSP
Menyetorkan PPh Pasal 4 (2)2 / PPN yang dipotong dengan SSP
Melaporkan PPh Pasal 4(2)
Nama Jelas :
…………………………………….
Nama Jelas :
Syam Nugroho
yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4(2)
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Melaporkan PPN yang dipungut dalam SPT Masa PPN
F.2.0.32.01
92
Bendahara Mahi
113
Pengisian formulir
T8
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN yang sesuai Beri tanda X dalam
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Pembangunan gedung
FORMULIR
1107 PUT
: Bendahara Itwilprop Jambi
NPWP
:
0 0 - 9 8 7 - 6 5 4 - 3 - 3 3 1 - 0 0 0
Alamat
: Jl. Veteran No. 2-4 Jambi
Masa
:
0 7 s.d. 0 7 - 2 0 1 3
Karya, perencana
No. Telp
:
Pembetulan Ke :
Usaha
:
konstruksi Tuan Zaky, nilai kontrak Rp5.000.000.000
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
Pemungutan PPN
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)
Pengecekan keabsahan faktur pajak dan pengisian SSP
Menyetorkan PPh Pasal 4 (2)2 / PPN yang dipotong dengan SSP
Melaporkan PPh Pasal 4(2) yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4(2)
Melaporkan PPN yang
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen dokumen yang yang ditetapkan, ditetapkan, maka maka SPT SPTSaudara Saudaradianggap dianggaptidak tidakdisampaikan. disampaikan.
Nama Pemungut
pelaksana PT Jaya
Perhatian
13
Pengisian SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN Masa Pajak Juli 2013
…….. (……………………)
A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH 1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN
Rp155.000.000
PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN
Rp0
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN
Rp155.000.000
2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
1
Rp
PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
Rp
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
Rp
2
B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH PPN yang dipungut
Rp
PPn BM yang dipungut
Rp
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut
Rp
Lampiran :
3
Surat Kuasa Khusus X
SSP 1 PPN sebanyak
2 Lembar
Rp155.000.000
2 PPn BM sebanyak …………. Lembar
Rp …………………………
…………………………..
dipungut dalam SPT Masa
r Pajak 2014
PPN
Pernyataan Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa
Jambi, 20 Agustus 2013
Kuasa
apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat
X
114
:
Nama Jelas
:
Syam Nugroho
Pemungut
Jabatan
:
Bendahara Itwilprop Jambi
Kuasa
Cap Perusahaan :
F.1.2.32.02
93
Tanda tangan
B
Bendaharawan/Pengurus
115
NPWP Rekanan
00.987.654.3-331.000
Bendahara Itwilprop Jambi
2
01.234.567.8-331.000
09.573.882.9-331.000 020.000-13.00000650
020.000-13.00000950
D.1.2.32.03
C. JUMLAH (A+B)
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT
dst
5
4
3
2
1
B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT
dst
5
4
3
Zaky
PT. Jaya Karya
1
15/07/2013
05/07/2013
Tanggal
FAKTUR PAJAK Kode dan Nomor Seri
0 7
s.d. 0 7
-
Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti
50.000.000
2
1
1.500.000.000
155.000.000
150.000.000
5.000.000
PPN (Rupiah)
2 0 1 3
DPP (Rupiah)
Pembetulan Ke- : …… (………….)
Masa Pajak :
A. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN
Nama Rekanan
:
NPWP
No.
:
NAMA PEMUNGUT
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN 1
PPn BM (Rupiah)
22/07/2013
05/07/2013
Tanggal Bayar Tagihan
DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH
22/07/2013
PPn BM
Tanggal Setor
05/07/2013
PPN
1107 PUT 1
FORMULIR
6. Pengisian formulir untuk T9 Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Pengisian formulir
T9 Pembebasan tanah
NPWP
1 4
:
4 9 5
7 2 3
0
1
LEMBAR
(SSP)
Untuk Arsip Wajib Pajak 7 2 1
0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
atas nama Nasrun
NAMA WP
:
Nasrun
800m x Rp400.000 dan
ALAMAT WP
:
Hulu Sungai Tengah, Barabai ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
NOP
:
ibu Mega 1.200m x Rp400.000
6 3
0 7
0 4 0
ALAMAT OP
4 5 1
0 0 1 0
0
ayat (2)
Hulu Sungai Tengah, Barabai
:
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Pemotongan PPh Pasal 4
Kode Akun Pajak
Kode Jenis Setoran
4 1 1 1 2 8
4 0 2
Uraian Pembayaran : PPh Final Pasal 4 ayat (2) Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Nasrun (800m x Rp400.000 x 5%)
Menyetorkan PPh Pasal 4 (2)2 dengan SSP
Melaporkan PPh Pasal 4(2) yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4(2)
Pajak 2014
0 0 5
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
2 0 1 3
X Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp16.000.000 Terbilang : enam belas juta rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal …………………………………………… Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :
…………………………………….
Wajib Pajak/Penyetor Purbalingga , Tanggal Maret 2013 Cap dan tanda tangan
Bendahara Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Tengah Nama Jelas : Wahyono
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01
95 116
B
SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
6. Pengisian formulir untuk T9 NPWP
1
LEMBAR
(SSP)
Untuk Arsip Wajib Pajak
0 2 SSP6 PPh 1 4 Final 2 Pasal 8 4 7 2(2)1 : Pembuatan 40 ayat
Pengisian formulir
T9
0 0 0
Pembebasan tanah
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
Mega
atas nama Nasrun
ALAMAT WP
:
Hulu Sungai Tengah, Barabai ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
800m x Rp400.000 dan
NOP
:
6 3
0 7
0 4 0
0 0 5
4 5 1
0 0 5 4
0
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
ibu Mega 1.200m x Rp400.000
Hulu Sungai Tengah, Barabai
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Akun Pajak
Kode Jenis Setoran
4 1 1 1 2 8
4 0 2
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Pemotongan PPh Pasal 4 Uraian Pembayaran : PPh Final Pasal 4 ayat (2) Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan ayat (2) ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… Nasrun (800m x Rp400.000
Masa Pajak Jun Jul
x 5%)
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp24.000.000 Terbilang : dua puluh empat juta rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal …………………………………………… Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :
2 0 1 3
X Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
…………………………………….
Wajib Pajak/Penyetor
Menyetorkan PPh Pasal 4 (2)2 dengan SSP
Melaporkan PPh Pasal 4(2) yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4(2)
Purbalingga , Tanggal Maret 2013 Cap dan tanda tangan
Bendahara Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Tengah Nama Jelas : Wahyono
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01
Bendahara Mahir Pajak 2014
117
95
Pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)
Pengisian formulir
T9 Pembebasan tanah atas nama Nasrun
PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)
x Rp400.000
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
Menyetorkan PPh Pasal 4 (2)2 dengan SSP
Melaporkan PPh Pasal 4(2) yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4(2)
ajak 2014
X
SPT Normal
0
3
/ 2
0
1
3
K
A
B
H
U
L
U
B
A
I
SPT Pembetulan KeMasa Pajak
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK 1. NPWP
: 0
0
7
5
4
0
2. Nama
: B
E
N
D
D
I
N
A
S
P
3. Alamat
: H
U
L
U
S
U
N
G
A
6
9
5
- 7
I
2
1
0
0
E
R
H
U
B
U
N
T
E
N
G
A
H
0 G
A
N
B
A
R
A
BAGIAN B. OBJEK PAJAK
800m x Rp400.000 dan ibu Mega 1.200m
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
Uraian
KAP/KJS
(1)
(2)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro a. Bunga Deposito/Tabungan 1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri 2) Yang ditempatkan di Luar Negeri b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia c. Jasa Giro 2. Transaksi Penjualan Saham a. Saham Pendiri b. Bukan Saham Pendiri 3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara 4. Hadiah Undian 5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh 6. Jasa Konstruksi a. Perencana Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh b. Pelaksana Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh c. Pengawas Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh 7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan 8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi 9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa 10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 11. Penghasilan Tertentu Lainnya a. ……………...…………..…………………………………… b. ……………...……………...………………………………… c. ……………...……………………...………………………… JUMLAH
PPh yang Dipotong/
Nilai Obyek PajaK (Rp)
Tarif (%)
Dipungut/Disetor Sendiri (Rp)
(4)
(5)
800.000.000
5%
40.000.000
(3)
411128/404 411128/404 411128/404 411128/404 411128/407 411128/407 411128/401 411128/405 411128/403 411128/403
411128/409 411128/409 411128/409 411128/409 411128/409 411128/409 411128/402 411128/417 411128/418 411128/419
800.000.000
40.000.000
Terbilang : empat puluh juta rupiah BAGIAN C. LAMPIRAN 1.
X
2.
Surat Setoran Pajak :
lembar.
2
Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
3.
Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) :
4.
Surat Kuasa Khusus.
lembar.
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN
Nama
B
E
NPWP
0
0
N
Tanda Tangan & Cap
F.1.1.32.04
97 118
D 6
D 9
5
I
KUASA WAJIB PAJAK N
A
S
P
7
5
4
0
E
R
H
U
- 7
2
1
Tanggal
B 0
1 9 0 4 tanggal bulan
Melalui Pos K
A
0
0
2
B
0 1 3 tahun
H
U
Tanggal
X
Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: Langsung dari WP
2 tanggal bulan
0 tahun
Tanda Tangan
Lampiran I.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009
B
7. Pengisian formulir untuk T11 Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GORONTALO
Pengisian formulir
Nomor : NPWP
:
Nama
:
C
V
S
E
D
A
P
Alamat
:
J
L
I
N
S
P
E
No.
0
2
-
4 2
5
-
7
4
K
Pembayaran jasa
0002/23XYZ02/2013 3
S
-
2
I
-
K
8
A
2
L
(2)
2
I
-
M
0
A
0
L
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)
Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk berNPWP)
(2)
(3)
(4)
(1)
T7.
T11
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
katering Rp3.500.000
0
A
(3)
N
G
4
0
-
4
PPh yang Dipotong (Rp)
(5)
(6)
1.
Dividen *)
15%
2.
Bunga **)
15%
3.
Royalti
15%
4.
Hadiah dan penghargaan
15%
5.
Sewa dan Penghasilan lain
2
Tarif (%)
kepada CV Sedap
Pemotongan PPh Pasal 23 (2% x Rp3.500.000)
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23
sehubungan dengan penggunaan harta ***) 6.
2%
Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain
Menyetorkan PPh Pasal 23
sesuai PMK-244/PMK.03/2008: a. Jasa Teknik
2%
b. Jasa Manajemen
2%
c. Jasa Konsultan
2%
dengan SSP
d. Jasa lain : 3.500.000
1) Jasa Katering
2%
2) …………………………
2%
3) …………………………
2%
4) …………………………
2%
5) …………………………
2%
Melaporkan PPh Pasal 23
70.000
yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26
2%
6) ………………………… ****) JUMLAH Terbilang : tujuh puluh ribu rupiah
70.000
3.500.000
Perhatian : 1.
Gorontalo, 25 Februari 2013 (4)
Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan
Pemotong Pajak
angsuran atas Pajak Penghasilan yang
(5)
terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti
NPWP
:
Nama
: B
0
0 -
8
N
D
7
5 -
4
6 9
-
0 -
8
2
2 -
0
0
0
pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak 2.
E
P
E
M D
A
G O R
O N
T
A
L
O
Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.
Tanda Tangan, Nama dan Cap
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri. **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi. ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
Bagus
(6)
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.
F.1.1.33.06
Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009
98
119
Bendahara
Pembuatan SSP PPh Pasal 23 SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Pengisian formulir
T11 Pembayaran jasa katering
NPWP
0 0
:
8 7 5
4 6 9
0 0 0
:
Bendahara Pemda Gorontalo
ALAMAT WP
:
Banyudono Gorontalo ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
NOP
:
CV Sedap
ALAMAT OP
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Kode Akun Pajak
Kode Jenis Setoran
Pemotongan PPh Pasal
4 1 1 1 2 4
1 0 0
Uraian Pembayaran : Setoran Masa PPh Pasal 23 ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
23 (2% x Rp3.500.000)
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
2 0 1 3
X
Membuat bukti
23
8 2 2
NAMA WP
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
pemotongan PPh Pasal
Untuk Arsip Wajib Pajak
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
Rp3.500.000 kepada
0
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Menyetorkan PPh Pasal 23 dengan SSP
Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp70.000 Terbilang : tujuh puluh ribu rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal …………………………………………… Cap dan tanda tangan
Wajib Pajak/Penyetor Gorontalo , Tanggal 7 Maret 2013 Cap dan tanda tangan
Melaporkan PPh Pasal 23 yang dipotong dalam
Nama Jelas :
SPT Masa PPh Pasal
r Pajak 2014
1
LEMBAR
(SSP)
F.2.0.32.01
120
Bendahara Pemda Gorontalo Nama Jelas : Bagus
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
23/26
99
…………………………………….
B
Pengisian SPT Masa PPh Pasal 23 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
X
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SPT Normal SPT Pembetulan Ke-
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26
0
2
Masa Pajak / 2
0
1
Pe
3
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK 0
0
8
7
5
4
6
9
-
1. NPWP
:
2. Nama
: B
E
N
D
A
H
A
R
A
P
E
M
D
A
3. Alamat
: B
A
N
Y
U
D
O
N
O
G
O
0
R
O
8
N
2
2 T
0
0
G
O
R
A
L
O
0 O
N
T
A
L
Pengisian formulir
O
T11
BAGIAN B. OBJEK PAJAK 1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong Uraian
KAP/KJS
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)
PPh yang Dipotong (Rp)
(1)
(3)
(4)
1. Dividen *)
(2) 411124/101
2. Bunga **)
411124/102
3. Royalti
411124/103
4. Hadiah dan penghargaan
411124/100
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)
411124/100
katering Rp3.500.000 kepada CV Sedap
o
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :
Pemotongan PPh Pasal 23
a. Jasa Teknik b. Jasa Manajemen
411124/104
c. Jasa Konsultan d. Jasa lain :****)
411124/104
(2% x Rp3.500.000)
411124/104
1) Jasa Catering
3.500.000
70.000
2) …………………………...………………………………………………………………………
Membuat bukti
3) …………………………...……………………………………………………………………… 7. ….…………………………….……………….……….….………….………….…… JUMLAH Terbilang
Pembayaran jasa
3.500.000
70.000
pemotongan PPh Pasal 23
tujuh puluh ribu rupiah
2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong Uraian
(1)
KAP/KJS
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)
Perkiraan Penghasilan Neto (%)
PPh yang Dipotong (Rp)
(2)
(3)
(4)
(5)
1. Dividen
411127/101
2. Bunga
411127/102
3. Royalti 4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta
411127/103
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan 6. Hadiah dan penghargaan
411127/104
7. Pensiun dan pembayaran berkala 8. Premi swap dan transaksi lindung nilai
411127/100
9. Keuntungan karena pembebasan utang 10. Penjualan harta di Indonesia
411127/100
11. Premi asuransi/reasuransi 12. Penghasilan dari pengalihan saham
411127/100
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak JUMLAH
411127/105
Terbilang
Menyetorkan PPh Pasal 23 dengan SSP
411127/100
Melaporkan PPh Pasal 23
411127/100
yang dipotong dalam SPT
411127/102
Masa PPh Pasal 23/26
411127/100 411127/100
……………..…………………………………………………………………………………………………………….………………………..…………………………
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.
****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.
BAGIAN C. LAMPIRAN 1. X
Surat Setoran Pajak :
lembar.
1
4.
2. X
Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.
3. X
Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 :
Surat Kuasa Khusus.
5.
Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif
lembar.
1
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN B
E
NPWP
0
0
Tanda Tangan & Cap
F.1.1.32.03
N
D
A
H
8
7
5
KUASA WAJIB PAJAK A
R
A
4
6
P 9
E 0
M
D
A
- 8
2
Tanggal
G 2
Melalui Pos
O
R
O
0
0
0
1 5 0 3 tanggal bulan
2
N
T
0 1 3 tahun
A
L
Tanggal
X
Nama
Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: Langsung dari WP
2 tanggal bulan
0 tahun
Tanda Tangan
Lampiran IV.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009
100
121
Bendahara Ma
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
Pengisian formulir
Pembayaran jasa
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
T11 No.
NPWP
Nama
katering Rp3.500.000
(1)
(2)
(3)
kepada CV Sedap
A. PPH PASAL 23
02.425.743.2.-822.000
1
Bukti Pemotongan
CV Sedap
2
Masa Pajak / 2 0 1
3
Nomor
Tanggal
Nilai Obyek Pajak (Rp)
PPh yang Dipotong (Rp)
(4)
(5)
(6)
(7)
0001/23XYZ02/2013
25/02/2013
3.500.000
70.000
3.500.000
70.000
2 3
Pemotongan PPh Pasal 23 (2% x Rp3.500.000)
4 5 6 7
8
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23
9 10 11 12
13 14
Menyetorkan PPh Pasal 23 dengan SSP
15 16 17 18
19
Melaporkan PPh Pasal 23
20 dst. JUMLAH
yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26
ir Pajak 2014
0
B. PPH PASAL 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dst. JUMLAH
X
PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN
Nama B
E N D
NPWP 0
0
8
D.1.1.32.05
101 122
7
KUASA WAJIB PAJAK
Tanggal
P E M D A
G O R O N T A L
5
0
4
6 9
- 8
2
2
0
0
O 0
1
5
0
3
tanggal bulan
2
0
1
tahun
Tanda Tangan & Cap
Lampiran IV.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009
B
3
8. Pengisian formulir untuk T12 Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1
LEMBAR
(SSP)
Untuk Arsip Wajib Pajak
Pengisian formulir
T12 Dinas Pendidikan
NPWP
0 2
:
4 2 5
3 4 7
2
5 2 7
0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
:
PT. Garmindo
ALAMAT WP
:
Jl. Sakti Raya No. 101 Boyolali ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
NOP
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Jenis Setoran
4 1 1 1 2 2
1 0 0
Mar
Apr
Mei
Uraian Pembayaran : Pemungut PPh Pasal 22 ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
PT Garmindo,
/
/
/
Cap dan tanda tangan
Rp10.000.000
2 0 1 3
atas jasa maklon (2% x Rp60.000.000)
/
Pemungutan PPh Pasal 22
Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp150.000 Terbilang : seratus lima puluh ribu rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tanggal ……………………………………………
bahan tambahan
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Rp60.000.000, biaya
Pemotongan PPh Pasal 23
X
:
Biaya pengerjaan
Tahun Pajak
Des
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
baju seragam dengan
dinas pendidikan.
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
Kode Akun Pajak
Feb
Boyolali membuat
spesifikasi ditentukan
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
Jan
Pe
kontrak pembuatan
NAMA WP
ALAMAT OP
8. P
Wajib Pajak/Penyetor Boyolali , Tanggal 22 Oktober 2013
atas biaya bahan tambahan (1.5% x Rp10.000.000)
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23
Cap dan tanda tangan
Pengecekan keabsahan
Nama Jelas :
…………………………………….
Bendahara Dinas Pendidikan Kab Boyolali Nama Jelas : Handayani
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
faktur pajak
Menyetorkan PPh Pasal 22/23/PPN dengan SSP
Melaporkan PPh Pasal 22/23/PPN
F.2.0.32.01
yang dipotong/dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22/23/PPN
102
123
Bendahara M
Pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Pengisian formulir
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
T12
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan
Boyolali membuat kontrak pembuatan baju seragam dengan PT Garmindo,
Pajak Penghasilan Pasal 22
1. NPWP
: 0
0
2. Nama
: B
E
N
8 D
3. Alamat
: M
O
J
O
7 S
5
9
6
4
0
D
I
N
A
S
P
E
N
D
O
N
G
O
O
Y
O
L
B
Biaya pengerjaan Rp60.000.000, biaya
Rp60.000.000)
Pemungutan PPh Pasal 22 atas biaya bahan
Pengecekan keabsahan faktur pajak
Menyetorkan PPh Pasal 22/23/PPN dengan SSP
Melaporkan PPh Pasal
A
0
0
0
B
O
Y
O
L
I
L
L
I
(2)
(3)
(4)
10.000.000
150.000
10.000.000
150.000
411122/403 411122/100
Tertentu Yang Ditunjuk 4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*) a. API
411122/100
b. Non API
411122/100
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)
411122/100
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)
411122/401
b. Pihak lain (Tidak Final) 411122/100 7. ……………………………………………………………………………… JUMLAH Terbilang
seratus lima puluh ribu rupiah
*) Coret yang tidak perlu
BAGIAN C. LAMPIRAN 1. X
23
7
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan
2. X
pemotongan PPh Pasal
2
PPh yang Dipungut (Rp)
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah
Rp10.000.000)
A
3
Nilai Objek Pajak (Rp)
411122/100
tambahan (1.5% x
Membuat bukti
Masa Pajak / 2 0 1
KAP/KJS
(1)
Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa maklon (2% x
- 5
1. Badan Usaha Industri/Eksportir
bahan tambahan Rp10.000.000
0
BAGIAN B. OBJEK PAJAK Uraian
pendidikan.
1
BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK
spesifikasi ditentukan dinas
SPT Normal SPT Pembetulan Ke-
4.
Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina). 1 Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina). SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai). Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
5.
Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
6.
Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).
7.
Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).
8.
Surat Kuasa Khusus.
3.
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. X
PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN
Nama
B
E
NPWP
0
0
N
Tanda Tangan & Cap
22/23/PPN
D 8
D 7
5
I
Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: Langsung dari WP
KUASA WAJIB PAJAK N
A
S
P
9
6
4
0
Tanggal
E
N
D
- 5
2
1 4 1 1 tanggal bulan
Melalui Pos B 7 2
Y
L
0
0
0 1 tahun
3
0
Tanggal
Dinas Pendidikan
X
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
2 tanggal bulan
0 tahun
Tanda Tangan
yang dipotong/dipungut
ak 2014
dalam SPT Masa PPh Pasal 22/23/PPN F.1.1.32.02
103
B
124
Lampiran III.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 22
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
No.
NPWP
1
02.425.347.2-527.000
1
Surat Setoran Pajak
Nama
Masa Pajak / 2 0 1
Nilai Obyek Pajak (Rp)
Tanggal
PT. Garmindo
0
22 Oktober 2013
3
PPh yang Dipungut (Rp)
10.000.000
150.000
Pengisian formulir
T12 Dinas Pendidikan Boyolali membuat
2
kontrak pembuatan
3
baju seragam dengan
4
PT Garmindo,
5
spesifikasi
6 7
ditentukan dinas
8 9
pendidikan.
10
Biaya pengerjaan
11
Rp60.000.000, biaya
12 13
bahan tambahan
14
Rp10.000.000
16
17
Pemotongan PPh Pasal
15
18
23 atas jasa maklon (2% x
19
Rp60.000.000)
20
21 22
Pemungutan PPh Pasal
23 24
22 atas biaya bahan
25
tambahan (1.5% x
26
Rp10.000.000)
27
28 29
Membuat bukti
30
pemotongan PPh Pasal
31 32
23
34
35
Pengecekan keabsahan
33
36
faktur pajak
38
39
Menyetorkan PPh Pasal
37
40
22/23/PPN dengan SSP
dst. JUMLAH
10.000.000
150.000
Melaporkan PPh Pasal X
PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN
Nama B
E
NPWP 0
0
N
D 8
D 7
5
I
KUASA WAJIB PAJAK
N
A S
P
9
6
0
4
E
N
D
- 5
2
Tanggal B
7
Y
L
0
0
1
4
1
1
tanggal bulan 0
2
0
1
tahun
Tanda Tangan & Cap
3
22/23/PPN yang dipotong/dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22/23/PPN
D.1.1.32.04
Lampiran III.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009
104
125
Bendahara
Pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 23 Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
Pengisian formulir
T12
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI
Dinas Pendidikan Boyolali membuat
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
kontrak pembuatan
Nomor :
0001/23XYZ10/2013
(2)
baju seragam dengan PT Garmindo, spesifikasi ditentukan
NPWP
:
Nama
:
P
0 T
2
G
4 2 A
R
M
I
Alamat
:
J
L
S
A
K
T
I
dinas pendidikan.
Biaya pengerjaan Rp60.000.000, biaya bahan tambahan Rp10.000.000
Pemotongan PPh Pasal 23
5
-
3
4 N
7
-
D
O
R
A
2
Y
-
5
A
2
N
7
-
O
No.
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)
Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk berNPWP)
(1)
(2)
(3)
(4)
0
0
0
1
0
1
(3)
B
O
Y
O
L
L
Tarif (%)
PPh yang Dipotong (Rp)
(5)
(6)
1.
Dividen *)
15%
2.
Bunga **)
15%
3.
Royalti
15%
4.
Hadiah dan penghargaan
15%
5.
Sewa dan Penghasilan lain
I
sehubungan dengan
atas jasa maklon (2% x
penggunaan harta ***) 6.
Rp60.000.000)
2%
Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:
Pemungutan PPh Pasal 22 atas biaya bahan
a. Jasa Teknik
2%
b. Jasa Manajemen
2%
c. Jasa Konsultan
2%
d. Jasa lain :
tambahan
60.000.000
1) Jasa Maklon
2%
2) …………………………
2%
Membuat bukti
3) …………………………
2%
pemotongan PPh Pasal 23
4) …………………………
2%
5) …………………………
2%
faktur pajak
Menyetorkan PPh Pasal 22/23/PPN dengan SSP
1.200.000
2%
6) …………………………
Pengecekan keabsahan
****) JUMLAH Terbilang : satu juta dua ratus ribu rupiah
1.200.000
60.000.000
Perhatian : 1.
Boyolali, 22 Oktober 2013
Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23
(4)
yang dipotong di atas merupakan
Pemotong Pajak
angsuran atas Pajak Penghasilan yang
(5)
terutang untuk tahun pajak yang
Melaporkan PPh Pasal
bersangkutan. Simpanlah bukti
yang dipotong/dipungut dalam SPT Masa PPh
NPWP :
0
0 -
8
N
D
7
5 -
9
6 4
-
0 -
5
E
N
2
7 -
diperhitungkan sebagai kredit pajak 2.
Nama
: B
E
D
I
N
A
S
P
D
B
Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan
Tanda Tangan, Nama dan Cap
benar.
Pasal 22/23/PPN *) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri. **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi. ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
Handayani
(6)
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.
Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009
F.1.1.33.06
105 126
0
0
pemotongan ini baik-baik untuk
22/23/PPN
ir Pajak 2014
A
B
Y
L
0
Pembuatan SSP PPh Pasal 23 SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
0 0
:
(SSP)
8 7 5
9 6 4
0
1
LEMBAR
Untuk Arsip Wajib Pajak 5 2 7
0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
:
Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Boyolali
ALAMAT WP
:
Mojosongo, Boyolali ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
NOP
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Jenis Setoran
4 1 1 1 2 4
1 0 0
Mar
Apr
Mei
Uraian Pembayaran : Setoran Masa PPh Pasal 23 ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Des
X Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
Dinas Pendidikan Boyolali membuat
baju seragam dengan PT Garmindo,
dinas pendidikan.
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
Kode Akun Pajak
Feb
Pem
spesifikasi ditentukan
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
Jan
T12
kontrak pembuatan
NAMA WP
ALAMAT OP
Pengisian formulir
:
/
/
/
Cap dan tanda tangan
bahan tambahan Rp10.000.000
Pemotongan PPh Pasal 23
2 0 1 3
atas jasa maklon (2% x
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Rp60.000.000)
Pemungutan PPh Pasal 22
Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp1.200.000 Terbilang : satu juta dua ratus ribu rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tanggal ……………………………………………
Rp60.000.000, biaya
Tahun Pajak
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Biaya pengerjaan
Wajib Pajak/Penyetor Boyolali , Tanggal 22 Oktober 2013 Cap dan tanda tangan
atas biaya bahan tambahan
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23
Pengecekan keabsahan faktur pajak
Nama Jelas :
…………………………………….
Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Boyolali Nama Jelas : Handayani
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Menyetorkan PPh Pasal 22/23/PPN dengan SSP
Melaporkan PPh Pasal 22/23/PPN yang dipotong/dipungut
F.2.0.32.01
dalam SPT Masa PPh Pasal 22/23/PPN
106
127
Bendahara M
Pengisian SPT Masa PPh Pasal 23 Pengisian formulir
Dinas Pendidikan Boyolali membuat kontrak pembuatan baju seragam dengan PT
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
T12 1. NPWP
:
2. Nama
: B
E
N
D
3. Alamat
: M
0
O
0 J
O
8
7 S
5
9
6
D
I
N
A
O
N
G
O
4
-
0
S B
5
2
P
E
N
D
O
Y
O
L
7 A
0 K
A
L
I
0
L
A
Masa Pajak / 2
0
1
3
0
0
B
B
O
Y
O
L
I
Uraian
KAP/KJS
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)
PPh yang Dipotong (Rp)
(1)
(3)
(4)
60.000.000
1.200.000
60.000.000
1.200.000
1. Dividen *) 2. Bunga **)
411124/102
ditentukan dinas
3. Royalti
411124/103
4. Hadiah dan penghargaan
411124/100
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)
411124/100
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :
Rp60.000.000, biaya bahan tambahan Rp10.000.000
a. Jasa Teknik b. Jasa Manajemen
411124/104
c. Jasa Konsultan d. Jasa lain :****)
411124/104
411124/104
1) Jasa Catering 2) …………………………...………………………………………………………………………
23 atas jasa maklon (2% x Rp60.000.000)
3) …………………………...……………………………………………………………………… 7. ….…………………………….……………….……….….………….………….…… JUMLAH Terbilang
satu juta dua ratus ribu rupiah
2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong
Pemungutan PPh Pasal 22 atas biaya bahan tambahan
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23
Pengecekan keabsahan faktur pajak
Uraian
KAP/KJS
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)
Perkiraan Penghasilan Neto (%)
PPh yang Dipotong (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1. Dividen
411127/101
2. Bunga
411127/102
3. Royalti 4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta
411127/103
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan 6. Hadiah dan penghargaan
411127/104
7. Pensiun dan pembayaran berkala 8. Premi swap dan transaksi lindung nilai
411127/100
9. Keuntungan karena pembebasan utang 10. Penjualan harta di Indonesia
411127/100
11. Premi asuransi/reasuransi 12. Penghasilan dari pengalihan saham
411127/100
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak JUMLAH
411127/105
Terbilang
411127/100 411127/100 411127/102 411127/100 411127/100
……………..…………………………………………………………………………………………………………….………………………..…………………………
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP.
Menyetorkan PPh Pasal 22/23/PPN dengan SSP
Melaporkan PPh Pasal 22/23/PPN yang dipotong/dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22/23/PPN
1. X
Surat Setoran Pajak :
4.
Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 :
Surat Kuasa Khusus.
5.
Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif
lembar.
1
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. X
PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN
Nama
B
E
NPWP
0
0
F.1.1.32.03
128
lembar.
1
2. X 3. X
Tanda Tangan & Cap
107
****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.
BAGIAN C. LAMPIRAN
N
D 8
D 7
5
Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: Langsung dari WP
KUASA WAJIB PAJAK I
N
A
S
P
9
6
4
0
E
N
D
- 5
2
Tanggal
K 7
A
B
0
0
1 5 1 1 tanggal bulan
2
Melalui Pos B
Y
0 0 1 3 tahun
L
Tanggal
Pemotongan PPh Pasal
Pajak 2014
1
BAGIAN B. OBJEK PAJAK 1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong
spesifikasi
SPT Pembetulan Ke-
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26
(2) 411124/101
Biaya pengerjaan
SPT Normal
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK
Garmindo,
pendidikan.
X
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2 tanggal bulan
0 tahun
Tanda Tangan
Lampiran IV.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009
B
Pengisian formulir
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
No.
NPWP
Nama
(1)
(2)
(3)
1
Bukti Pemotongan
0
Masa Pajak / 2 0 1
Nomor
Tanggal
Nilai Obyek Pajak (Rp)
PPh yang Dipotong (Rp)
(4)
(5)
(6)
(7)
02.425.347.2.-527.000
PT Garmindo
0001/23XYZ10/2013
22/10/2013
60.000.000
1.200.000
Dinas Pendidikan Boyolali membuat kontrak pembuatan
A. PPH PASAL 23 1
T12
3
baju seragam
2
dengan PT
3
Garmindo,
4
spesifikasi
5
ditentukan dinas
6 7
pendidikan.
8
Biaya pengerjaan
9 10
Rp60.000.000, biaya
11
bahan tambahan
12
Rp10.000.000
13
14 15
Pemotongan PPh Pasal
16 17
23 atas jasa maklon (2%
18
x Rp60.000.000)
20
dst.
Pemungutan PPh Pasal
19
JUMLAH
60.000.000
1.200.000
B. PPH PASAL 26
22 atas biaya bahan tambahan
1
2 3
Membuat bukti
4
pemotongan PPh Pasal
5 6
23
8
9
Pengecekan keabsahan
10
faktur pajak
7
12
13
Menyetorkan PPh Pasal
11
14
22/23/PPN dengan SSP
15 dst. JUMLAH
X
PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN
Nama B
E N D
NPWP 0
0
8
7
Melaporkan PPh Pasal
KUASA WAJIB PAJAK
D I
N A S
P E N D
5
9
0
6 4
- 5
2
Tanggal B
K A B 7
0
0
0
Y
L
1
5
1
1
tanggal bulan
2
0
1
tahun
Tanda Tangan & Cap
3
22/23/PPN yang dipotong/dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22/23/PPN
D.1.1.32.05
Lampiran IV.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009
108
129
Bendahara
Faktur Pajak Lembar ke-1 :
Pengisian formulir
T12
FAKTUR PAJAK
Dinas Pendidikan Boyolali membuat kontrak pembuatan
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :
020.000-13.00000875
Pengusaha Kena Pajak Nama
:
PT. Garmindo
Alamat
:
Jl. Sakti Raya No. 101 Boyolali
dengan PT
NPWP
:
02.425.347.2-527.000
Garmindo,
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak
spesifikasi
Nama
:
Bendahara Dinas Pendidikan Boyolali
ditentukan dinas
Alamat
:
Mojosongo Boyolali
NPWP
:
00.875.964.0-527.000
baju seragam
pendidikan.
Biaya pengerjaan Rp60.000.000, biaya bahan tambahan
Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan
No. Urut 1
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp) 70.000.000
Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak Jasa Maklon
Rp10.000.000
Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa maklon (2% x Rp60.000.000)
Pemungutan PPh Pasal 22 atas biaya bahan tambahan
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23
70.000.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)
-
Dikurangi Potongan Harga
-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima
Pengecekan keabsahan faktur pajak
70.000.000
Dasar Pengenaan Pajak
7.000.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Menyetorkan PPh Pasal
Tarif
DPP
PPn BM
22/23/PPN dengan SSP
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
Melaporkan PPh Pasal 22/23/PPN
Jumlah
Nama
dalam SPT Masa PPh
Pajak 2014
109
130
, 18 Oktober 2013
Rp. ………………
yang dipotong/dipungut
Pasal 22/23/PPN
Boyolali
*) Coret yang tidak perlu
B
Budiman
Pengisian SSP PPN SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
0
:
2
4
2
5
3
4
7
2
1
LEMBAR
(SSP) 5
2
7
0
0
Dinas Pendidikan
0
Boyolali membuat
NAMA WP
:
PT. Garmindo
ALAMAT WP
:
Jl. Sakti Raya No. 101 Boyolali ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
NOP
:
kontrak pembuatan
Garmindo,
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Akun Pajak
Jan
1
1
Feb
2
1
Mar
Uraian Pembayaran : PPN yang Dipungut oleh Pemungut PPN Dalam Negeri ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Kode Jenis Setoran
1
9
Apr
Mei
0
0
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
2
X Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
baju seragam dengan PT
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
4
P
T12
Untuk Arsip Wajib Pajak
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
ALAMAT OP
Pengisian formulir
:
/
/
/
0
1
3
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Cap dan tanda tangan
pendidikan.
Biaya pengerjaan Rp60.000.000, biaya bahan tambahan Rp10.000.000
Pemotongan PPh Pasal
Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp7.000.000 Terbilang : tujuh juta rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tanggal ……………………………………………
ditentukan dinas
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
spesifikasi
Wajib Pajak/Penyetor Boyolali , Tanggal 22 Oktober 2013 Cap dan tanda tangan
23 atas jasa maklon (2% x Rp60.000.000)
Pemungutan PPh Pasal 22 atas biaya bahan tambahan
Nama Jelas :
…………………………………….
Bendahara Dinas Pendidikan Kab. Boyolali Nama Jelas : Handayani
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23
Pengecekan keabsahan F.2.0.32.01
faktur pajak
Menyetorkan PPh Pasal 22/23/PPN dengan SSP
Melaporkan PPh Pasal 22/23/PPN yang dipotong/dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 22/23/PPN
110
131
Bendahara Ma
Pengisian SPT Masa PPN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN
Pengisian formulir
T12 Dinas Pendidikan
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN yang sesuai Beri tanda X dalam
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
FORMULIR
1107 PUT
Boyolali membuat
Nama Pemungut
: Bendahara Dinas Pendidikan Boyolali
NPWP
:
0 0 - 8 7 3 - 9 6 4 - 3 - 5 2 7 - 0 0 0
baju seragam
Alamat
: Mojosongo, Boyolali
Masa
:
1 0
dengan PT
No. Telp
: 0276-3294809
Pembetulan Ke :
Garmindo,
Usaha
:
kontrak pembuatan
s.d.
1 0 - 2 0 1 3
…….. (……………………)
ditentukan dinas pendidikan.
Biaya pengerjaan Rp60.000.000, biaya bahan tambahan Rp10.000.000
Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa maklon (2% x Rp60.000.000)
Pemungutan PPh Pasal 22 atas biaya bahan tambahan
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23
Pengecekan keabsahan faktur pajak
Menyetorkan PPh Pasal 22/23/PPN dengan SSP
Perhatian
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen dokumen yang yang ditetapkan, ditetapkan, maka makaSPT SPTSaudara Saudaradianggap dianggaptidak tidakdisampaikan. disampaikan.
spesifikasi
132
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN
Rp7.000.000
1
Rp
PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
Rp
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
Rp
2
B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH PPN yang dipungut
Rp
PPn BM yang dipungut
Rp
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut
Rp
Lampiran :
3
Surat Kuasa Khusus X
SSP 1 PPN sebanyak
1 Lembar
Rp7.000.000
2 PPn BM sebanyak …………. Lembar
Rp …………………………
…………………………..
Boyolali, 2 Desember 2013
Kuasa
Bendaharawan/Pengurus
benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat
Tanda tangan
:
Nama Jelas
:
Handayani
Pemungut
Jabatan
:
Bendahara Dinas Pendidikan Kab Boyolali
Kuasa
Cap Perusahaan
:
F.1.2.32.02
Pasal 22/23/PPN
111
Rp0
2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
dalam SPT Masa PPh
ir Pajak 2014
Rp7.000.000
PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN
apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah
X
yang dipotong/dipungut
1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN
Pernyataan Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa
Melaporkan PPh Pasal 22/23/PPN
A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH
B
133
NPWP Rekanan
00.875.964.0-527.000
PT. Garmindo
02.425.347.2-527.000
020.000-13.00000875
D.1.2.32.03
C. JUMLAH (A+B)
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT
dst
5
4
3
2
1
B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT
dst
5
4
3
2
1
18/10/2013
Tanggal
FAKTUR PAJAK Kode dan Nomor Seri
Bendahara Dinas Pendidikan Boyolali
1 0
s.d. 1 0
-
Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti
2
1
7.000.000
7.000.000
PPN (Rupiah)
2 0 1 3
70.000.000
DPP (Rupiah)
Pembetulan Ke- : …… (………….)
Masa Pajak :
A. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN
Nama Rekanan
:
NPWP
No.
:
NAMA PEMUNGUT
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN 1
PPn BM (Rupiah)
22/10/2013
Tanggal Bayar Tagihan
DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH
PPn BM
Tanggal Setor
22/10/2013
PPN
1107 PUT 1
FORMULIR
9. Pengisian formulir untuk T13 Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengisian formulir
Lembar ke-1 untuk : yang menyewakan Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : penyewa
T13 Bendaharan dinas
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO
tata ruang Manado menyewa rukan
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Rp50.000.000 dan service charge Rp12.000.000
Nomor : 023/07/2013
kepada PT Maju Hidayat.
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) (10% x Rp62.000.000)
NPWP
:
0 2
Nama
:
P T
-
M A J U
0 0 3
-
4 5 7
Alamat
:
J L
G N
Lokasi Tanah dan
:
J L
J A K S A
H
K E R
0
-
8 2 1
-
0 0 0
I
D A Y A T
I
N C
I
N O .
N O .
1
M A N A D O
4 6
'(3)
M A N A D O (4)
atau Bangunan
Membuat bukti
Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)
pemotongan PPh Pasal 4
(1) 62.000.000
(2)
-
(2)
Tarif (%)
PPh yang Dipotong (Rp)
(2)
(3)
10%
6.200.000
Terbilang : Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Pengecekan keabsahan
Manado, 5 Juli 2013 (5)
faktur pajak
Pemotong Pajak
(6)
Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) / PPN dengan SSP
yang dipotong/dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 (2) / PPN
hir Pajak 2014
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan atas
134
0 0
B E N D A H A R A
-
7 9 9
-
1 0 0
-
0
-
D
I
N A S
8 2 1
-
0 0 0
T A T A
Tanda Tangan, Nama dan Cap
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.
PRABU WIJAYA (7) Lampiran I.7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009
F.1.1.33.12
113
: :
R U A N G
Melaporkan PPh Pasal 4 (2)
NPWP Nama
B
Pengisian SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
0
:
0
7
9
(SSP) 9
1
0
0
0
Pengisian formulir
1
LEMBAR
T13
Untuk Arsip Wajib Pajak 8
2
1
0
0
Bendaharan dinas
0
tata ruang Manado
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
Bendahara Dinas Tata Ruang
ALAMAT WP
:
JL. Jaksa No. 1 Manado
NOP
:
menyewa rukan Rp50.000.000 dan service charge
4
9
7
3
1
0
0
8
2
1
6
7
6
9
0
0
2
0
Rp12.000.000
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
kepada PT Maju
ALAMAT OP
Hidayat.
JL. Jaksa No. 1
:
Manado Kode Akun Pajak 4
1
1
1
2
Uraian Pembayaran : PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pemotongan PPh Pasal Persewaan tanah dan/atau bangunan ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… 4 ayat (2) (10% x ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Kode Jenis Setoran 8
4
0
3
Rp62.000.000)
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Des
2
X Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
Tahun Pajak 0
1
3
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp6.200.000 Terbilang : Enam juta dua ratus ribu rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal …………………………………………… Cap dan tanda tangan
Wajib Pajak/Penyetor Manado , Tanggal 5 Juli 2013
Pengecekan keabsahan faktur pajak
Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) / PPN dengan SSP
Cap dan tanda tangan
Melaporkan PPh Pasal 4
Nama Jelas :
…………………………………….
Bendahara Dinas Tata Ruang Manado Nama Jelas : Prabu Wijaya
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
(2) yang dipotong/dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 (2) / PPN
F.2.0.32.01
114
135
Bendahara
Pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengisian formulir
T13 Bendaharan dinas tata ruang Manado menyewa rukan Rp50.000.000 dan service charge
PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)
Hidayat.
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) (10% x Rp62.000.000)
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)
Pengecekan keabsahan faktur pajak
Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) / PPN dengan SSP
Melaporkan PPh Pasal 4 (2) yang dipotong/dipungut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 (2) / PPN
ir Pajak 2014
SPT Pembetulan KeMasa Pajak
0
7
N
G
/
2
0
1
3
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK 1. NPWP
:
0
0
2. Nama
:
B
E
3. Alamat
:
J
L
N
7
9
9
1
0
D
A
H
A
R
A
J
A
K
S
A
0 D N
0
-
8
2
I
N
A
S
O
1
1
M
A
0
0
0
T
A
T
A
N
A
D
O
R
U
A
BAGIAN B. OBJEK PAJAK
Rp12.000.000 kepada PT Maju
X SPT Normal
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
Uraian
KAP/KJS
(1)
(2)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro a. Bunga Deposito/Tabungan 1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri 2) Yang ditempatkan di Luar Negeri b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia c. Jasa Giro 2. Transaksi Penjualan Saham a. Saham Pendiri b. Bukan Saham Pendiri 3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara 4. Hadiah Undian 5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh 6. Jasa Konstruksi a. Perencana Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh b. Pelaksana Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh c. Pengawas Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh 7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan 8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi 9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa 10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 11. Penghasilan Tertentu Lainnya a. ……………...…………..…………………………………… b. ……………...……………...………………………………… c. ……………...……………………...………………………… JUMLAH Terbilang : Enam juta dua ratus ribu rupiah
Nilai Obyek PajaK (Rp)
Tarif (%)
(3)
PPh yang Dipotong/ Dipungut/Disetor Sendiri (Rp)
(4)
(5)
411128/404 411128/404 411128/404 411128/404 411128/407 411128/407 411128/401 411128/405 411128/403 411128/403
62.000.000
10
6.200.000
411128/409 411128/409 411128/409 411128/409 411128/409 411128/409 411128/402 411128/417 411128/418 411128/419
62.000.000
6.200.000
BAGIAN C. LAMPIRAN 1.
X
Surat Setoran Pajak :
2.
X
Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
1
lembar.
3.
Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) :
4.
Surat Kuasa Khusus.
lembar.
1
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN B
E
NPWP
0
0
N
Tanda Tangan & Cap
F.1.1.32.04
115
136
D
A
H
7
9
9
KUASA WAJIB PAJAK A
R
A
1
0
D 0
I
N
A
S
0
-
8
2
Tanggal
T
Melalui Pos
A
T
A
0
0
0
0 5 0 2 tanggal bulan
2
0 1 tahun
1
R 3
N
G
Tanggal
X
Nama
Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: Langsung dari WP
2 tanggal bulan
0 tahun
Tanda Tangan
Lampiran I.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009
B
Pengisian formulir
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
No.
Masa Pajak
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
0
Bukti Pemotongan/Pemungutan
Nama
Nomor
7
/
2
0
1
Tanggal
Nilai Obyek Pajak (Rp)
PPh yang Dipotong /Dipungut (Rp)
(6)
(7)
62.000.000
6.200.000
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
02.003.457.0-821.000
PT Maju Hidayat
023/07/2013
5 Januari 2013
T13
3
Bendaharan dinas tata ruang Manado menyewa rukan
2
Rp50.000.000 dan
3
service charge
4
Rp12.000.000
5
kepada PT Maju
6 7
Hidayat.
9
10
Pemotongan PPh Pasal
8
11
4 ayat (2) (10% x
12
Rp62.000.000)
13
14 15 16
Membuat bukti
17
pemotongan PPh Pasal 4
18
(2)
19 20 21
Pengecekan keabsahan
22
faktur pajak
23 24 25
Menyetorkan PPh Pasal
26
4 (2) / PPN dengan SSP
27
28 29
Melaporkan PPh Pasal 4
30 31
(2)
32
yang dipotong/dipungut
33
dalam SPT Masa PPh
34 35
Pasal 4 (2) / PPN
36 37 38 39 40 dst. JUMLAH
X
PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN
Nama
B
E
NPWP
0
0
D.1.1.32.06
N
D 7
D 9
9
I
62.000.000
KUASA WAJIB PAJAK N
A
S
T
A
T
A
1
0
0
0
-
8
2
Tanggal R
1
U
A
N
0
0
0
G
0
5
0
2
tanggal bulan
6.200.000
2
0
1
3
tahun
Tanda Tangan & Cap
Lampiran I.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009
116
137
Bendahara
Pengisian formulir
Faktur Pajak
Lembar ke-1 :
T13
Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan
FAKTUR PAJAK
Bendaharan dinas tata ruang Manado menyewa rukan Rp50.000.000 dan service charge Rp12.000.000 kepada PT Maju Hidayat.
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :
020.000-13.00001001
Pengusaha Kena Pajak Nama
:
PT. Maju Hidayat
Alamat
:
Jl. Gunung Kerinci Nomor 46 Manado
NPWP
:
02.003.457.0-821.000
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak Nama
:
Bendahara Dinas Tata Ruang Manado
Alamat
:
Jl. Jaksa Nomor 1 Manado
NPWP
:
00.799.100.0-821.000
No. Urut
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp) 50.000.000
Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak
1
Sewa Rukan di Jl. Jaksa No. 1 Manado Service charge Juli - Desember 2013
2
12.000.000
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) (10% x Rp62.000.000)
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)
Pengecekan keabsahan faktur pajak
-
Dikurangi Potongan Harga
Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) / PPN dengan SSP
-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima
62.000.000
Dasar Pengenaan Pajak
6.200.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Melaporkan PPh Pasal 4 (2) yang dipotong/dipungut dalam SPT Masa PPh
Tarif
DPP
PPn BM
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
Jumlah
Nama
*) Coret yang tidak perlu
138
117
Manado , 5 Juli 2013
Rp. ………………
Pasal 4 (2) / PPN
ir Pajak 2014
62.000.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)
B
Budi Sudarsono
Pembuatan SSP PPN SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
0
:
2
0
0
(SSP) 3
4
5
7
0
Pengisian formulir
1
LEMBAR
T13
Untuk Arsip Wajib Pajak 8
2
1
0
0
Bendaharan dinas
0
tata ruang Manado
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
menyewa rukan
NAMA WP
:
PT Maju Hidayat
ALAMAT WP
:
Jalan Gunung Kerinci Nomor 46 Manado
NOP
:
4
9
7
3
1
Rp50.000.000 dan
0
0
8
2
1
6
7
6
9
0
0
2
0
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
Jl. Jaksa No. 1 Manado
:
4
Jan
1
1
Feb
2
1
Mar
Uraian Pembayaran : PPN Sewa Rukan dan Service Charge Oleh Pemungut PPN Dalam Negeri ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Kode Jenis Setoran 1
9
Apr
Mei
0
0
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
2
X Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
0
1
3
/
Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp6.200.000 Terbilang : Enam juta dua ratus ribu rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :
…………………………………….
Hidayat.
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) (10% x Rp62.000.000)
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Tanggal ……………………………………………
Rp12.000.000 kepada PT Maju
Manado Kode Akun Pajak
service charge
Wajib Pajak/Penyetor Manado , Tanggal 05 Juli 2013 Cap dan tanda tangan
Bendahara Dinas Tata Ruang Pemkot Manado Nama Jelas : Prabu Wijaya
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)
Pengecekan keabsahan faktur pajak
Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) / PPN dengan SSP
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Melaporkan PPh Pasal 4 (2) yang dipotong/dipungut F.2.0.32.01
dalam SPT Masa PPh Pasal 4 (2) / PPN
118
139
Bendahara M
Pengisian SPT Masa PPN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN
Pengisian formulir
T13 Bendaharan dinas
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN yang sesuai Beri tanda X dalam
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
FORMULIR
1107 PUT
tata ruang Manado menyewa rukan
Nama Pemungut
: Bendahara Dinas Tata Ruang
NPWP
:
0 0 - 7 9 9 - 1 0 0 - 0 - 8 2 1 - 0 0 0
Rp50.000.000 dan
Alamat
: Jalan Jaksa Nomor 1 Manado
Masa
:
0 7
service charge
No. Telp
:
Pembetulan Ke :
Rp12.000.000
Usaha
:
s.d.
0 7 - 2 0 1 3
…….. (……………………)
Hidayat.
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) (10% x Rp62.000.000)
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)
Pengecekan keabsahan faktur pajak
Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) / PPN dengan SSP
Melaporkan PPh Pasal 4 (2) yang dipotong/dipungut
Pasal 4 (2) / PPN
r Pajak 2014
Perhatian
dalam SPT Masa PPh
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen dokumen yang yang ditetapkan, ditetapkan, maka makaSPT SPTSaudara Saudaradianggap dianggaptidak tidakdisampaikan. disampaikan.
kepada PT Maju
A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH 1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN
Rp6.200.000
PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN
Rp6.200.000
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN
Rp
2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
Rp
PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
Rp
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
Rp
2
B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH PPN yang dipungut
Rp
PPn BM yang dipungut
Rp
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut
Rp
Lampiran :
3
Surat Kuasa Khusus X
SSP 1 PPN sebanyak
1 Lembar
Rp6.200.000
2 PPn BM sebanyak …………. Lembar
Rp …………………………
…………………………..
Pernyataan Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa
Manado, 30 Agustus 2013
Kuasa
apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat
X
140
Tanda tangan
:
Nama Jelas
:
PRABU WIJAYA
Pemungut
Jabatan
:
Bendahara Pengeluaran
Kuasa
Cap Perusahaan
:
F.1.2.32.02
119
1
B
Bendaharawan/Pengurus
141
NPWP Rekanan
00.799.100.0-821.000
Kode dan Nomor Seri
PT Maju Hidayat
02.003.457.0-821.000
020.000-13.00001001
D.1.2.32.03
C. JUMLAH (A+B)
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT
dst
5
4
3
2
1
B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT
dst
5
4
3
2
1
05/07/2013
Tanggal
FAKTUR PAJAK
Bendahara Dinas Tata Ruang Pemkot Manado
0 7
s.d. 0 7
-
Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti
2
1
6.200.000
6.200.000
PPN (Rupiah)
2 0 1 3
62.000.000
DPP (Rupiah)
Pembetulan Ke- : …… (………….)
Masa Pajak :
A. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN
Nama Rekanan
:
NPWP
No.
:
NAMA PEMUNGUT
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN 1
PPn BM (Rupiah)
05/07/2013
Tanggal Bayar Tagihan
DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH
PPn BM
Tanggal Setor
05/07/2013
PPN
1107 PUT 1
FORMULIR
C. Hibah 1. Pengisian formulir untuk T14 Pembuatan bukti pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak
Pengisian formulir
T14
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU
Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan proyek pembangunan jalan lintas Kalimantan dengan dana hibah Rp950.000.000.000.
Sisa
anggaran tahun 2013 Rp350.000.000.000.
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI Nomor : 003/HB/VII/2013 NPWP
:
Nama
:
P
0 T
2 -
A N D A N G
6 6
8 -
Alamat
:
J
L
M E
L
8
5
4 -
2 -
0
K O N S
A W A I
(2)
1 T
N O
2 -
0
0
0
R U K S 3
9
9
(3)
I
J
A K A R T
A
Kontraktor
utama Pt Andang Konstruksi
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) (3% x Rp350.000.000.000)
No.
Uraian
Jumlah Nilai Bruto (Rp)
Tarif (%)
PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil
2.
2%
Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha
3.
4%
Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas
4.
350.000.000.000
3%
oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)
5.
10.500.000.000
Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi 4%
Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha
6% 350.000.000.000
JUMLAH
10.500.000.000
Terbilang : sepuluh milyar lima ratus juta rupiah
Jakarta, 5 Juli 20 13
(4)
Pemotong/Pemungut Pajak
Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) / PPN dengan SSP
NPWP
:
0
Nama
: B
0 E
8
N D
4
9 K
E
1 M E
0 0 N
-
0 P
E
(5)
0 K
1 E
2 R
JA
0
0 A
U M U M
Melaporkan PPh Pasal 4 (2) yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4 (2)
ir Pajak 2014
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. 2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.16
121 142
Tanda Tangan, Nama dan Cap
Syarif
Lampiran I.8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009
B
0 N
Pengisian SSP PPh Final Pasal 4 ayat (2) SURAT SETORAN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
0
:
0
8
4
(SSP) 9
1
0
0
0
Untuk Arsip Wajib Pajak 0
1
2
0
0
Pengisian formulir
1
LEMBAR
T14 Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan proyek pembangunan jalan lintas Kalimantan dengan dana hibah Rp950.000.000.000.
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
Bendahara Kementerian Pekerjaan Umum
ALAMAT WP
:
Jl. Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
NOP
:
Sisa anggaran tahun
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Akun Pajak
4
Jan
1
1
Feb
1
2
Mar
8
4
Apr
Mei
0
9
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
2 /
/
/
Pt Andang Konstruksi
Tahun Pajak
Des
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
:
Kontraktor utama
Uraian Pembayaran : PPh Final 4 (2) Jasa Konstruksi ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Kode Jenis Setoran
X
Nomor Ketetapan
2013 Rp350.000.000.000.
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
0
1
3
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) (3% x Rp350.000.000.000)
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT Diisi dengan rupiah penuh Jumlah Pembayaran : Rp10.500.000.000 Terbilang : sepuluh miliar lima ratus juta rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ……………………………………………
Jakarta , Tanggal
Cap dan tanda tangan
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)
Juli 2013
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :
…………………………………….
Bendahara Kementerian Pekerjaan Umum Nama Jelas : Syarif
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
PAJAK PENGHASILAN OLEH PEMERINTAH F.2.0.32.01
Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) dengan SSP
DITANGGUNG
Melaporkan PPh Pasal 4 (2) yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4 (2)
122 143
Bendahara M
Pengisian SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengisian formulir
T14 Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan proyek pembangunan jalan lintas Kalimantan dengan dana hibah Rp950.000.000.000.
Sisa anggaran tahun 2013 Rp350.000.000.000.
Kontraktor utama Pt Andang Konstruksi
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) (3% x Rp350.000.000.000)
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)
Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) dengan SSP
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)
X
SPT Normal
0
7
SPT Pembetulan KeMasa Pajak
/ 2
0
1
3
M U
M
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK 1. NPWP
: 0
0
2. Nama
: B
E
N
8 D
3. Alamat
: J
L
.
P
4 A
9
0
0
K
E
1
M E
N
T
E
T
T
I
M U
R
A
- 0
0
R
1
2
0
0
0
I
A
N
P
E
K
J
A
K
R
T
A
A
E
R
J
A
A
N
S
E
L
A
T
U A
N
BAGIAN B. OBJEK PAJAK Uraian
KAP/KJS
(1)
(2)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro a. Bunga Deposito/Tabungan 1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri 2) Yang ditempatkan di Luar Negeri b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia c. Jasa Giro 2. Transaksi Penjualan Saham a. Saham Pendiri b. Bukan Saham Pendiri 3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara 4. Hadiah Undian 5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh 6. Jasa Konstruksi a. Perencana Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh b. Pelaksana Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh c. Pengawas Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh 7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan 8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi 9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa 10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 11. Penghasilan Tertentu Lainnya a. ……………...…………..…………………………………… b. ……………...……………...………………………………… c. ……………...……………………...………………………… JUMLAH
PPh yang Dipotong/
Nilai Obyek PajaK (Rp)
Tarif (%)
Dipungut/Disetor Sendiri (Rp)
(4)
(5)
350.000.000.000
3%
10.500.000.000
(3)
411128/404 411128/404 411128/404 411128/404 411128/407 411128/407 411128/401 411128/405 411128/403 411128/403
411128/409 411128/409 411128/409 411128/409 411128/409 411128/409 411128/402 411128/417 411128/418 411128/419
350.000.000.000
10.500.000.000
Terbilang : sepuluh miliar lima ratus juta rupiah BAGIAN C. LAMPIRAN
Melaporkan PPh Pasal 4 (2) yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4 (2)
r Pajak 2014
1. X
Surat Setoran Pajak :
2. X
Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
3. X
Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) :
4.
Surat Kuasa Khusus.
lembar.
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN
Nama
B
E
NPWP
0
0
N
D 8
Tanda Tangan & Cap
K 4
9
Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: Langsung dari WP
KUASA WAJIB PAJAK E
M E
1
0
0
N
P 0
E
K
E
- 0
1
2
Tanggal
F.1.1.32.04
144
1
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN
X
123
lembar.
1
R
Melalui Pos
J
A
A
0
0
0
2 0 0 8 tanggal bulan
2
N
0 1 3 tahun
U
M
Tanggal
2 tanggal bulan
0 tahun
Tanda Tangan
Lampiran I.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009
B
Pengisian formulir
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
Masa Pajak
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
0
Bukti Pemotongan/Pemungutan
7
/ 2
0
1
T14
3
Nomor
Tanggal
Nilai Obyek Pajak (Rp)
PPh yang Dipotong /Dipungut (Rp)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
PT. Andang Konstruksi
003/HB/VII/2013
5 Juli 2013
350.000.000.000
10.500.000.000
No.
NPWP
Nama
(1)
(2)
1
02.668.854.2-012.000
Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan proyek pembangunan jalan lintas Kalimantan dengan dana hibah Rp950.000.000.000.
2 3 4 5
Sisa anggaran tahun
6
2013 Rp350.000.000.000.
7 8
Kontraktor utama
9
Pt Andang Konstruksi
10 11 12 13
14 15
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) (3% x Rp350.000.000.000)
16 17 18 19 20
21 22 23
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)
24 25 26 27
28 29 30 31 32 33
Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) dengan SSP
34 35 36
37 38 39
Melaporkan PPh Pasal 4 (2)
40 dst. JUMLAH
X
PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN
Nama B
E
NPWP 0
0
D.1.1.32.06
N
D 8
K 4
9
E
350.000.000.000
KUASA WAJIB PAJAK
M E N
P
1
0
0
0
E
K
E
R
- 0
1
2
Tanggal J
A
A
N
0
0
0
U
M
2
0
0
10.500.000.000
8
tanggal bulan
2
0
1
yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4 (2)
3
tahun
Tanda Tangan & Cap
Lampiran I.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009
124
Bendahara Mah
145
Faktur Pajak Lembar ke-1 :
Pengisian formulir
T14
Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan
FAKTUR PAJAK
Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan proyek pembangunan jalan lintas Kalimantan dengan dana hibah Rp950.000.000.000.
Sisa anggaran tahun 2013 Rp350.000.000.000.
Kontraktor utama Pt Andang Konstruksi
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :
070.000-13.00001100
Pengusaha Kena Pajak Nama
:
PT. Andang Konstruksi
Alamat
:
Jl. Melawai No. 399 Jakarta
NPWP
:
02.668.854.2-012.000
Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak Nama
:
Bendahara Kementerian Pekerjaan Umum
Alamat
:
Jl. Pattimura Jakarta Selatan
NPWP
:
00.849.100.0-012.000
No. Urut 1
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp) 350.000.000.000
Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak Pekerjaan Jalan Lintas Kalimantan Tahap III
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) (3% x Rp350.000.000.000)
Membuat bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)
350.000.000.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)
-
Dikurangi Potongan Harga
-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima
Validasi faktur pajak (PPN tidak Dipungut)
350.000.000.000
Dasar Pengenaan Pajak
35.000.000.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) dengan SSP
Tarif
DPP
PPn BM
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
…….. %
Rp. ………………
Rp. ………………
Jumlah
Jakarta
Rp. ……………… Nama
Melaporkan PPh Pasal 4 (2) yang dipotong dalam SPT Masa PPh Pasal 4 (2)
r Pajak 2014
125 146
, 05 Juli 2013
*) Coret yang tidak perlu
B
Djono
DAFTAR PERATURAN TERKAIT 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas
147
Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 13. Keputusan Menteri Keuangan 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan 148
Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/ PMK.03/2008. 14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/ KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002. 15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/ KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain. 16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/ KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Lain Pemeteraian Kemudian. 17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/ KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya. Menteri 18. Peraturan Keuangan Nomor 187/ PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/ PMK.03/2009. Menteri Keuangan Nomor 244/ 19. Peraturan PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana 149
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Menteri 20. Peraturan Keuangan Nomor 250/ PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan. Menteri 21. Peraturan Keuangan Nomor 252/ PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.02/2009 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai. Menteri 23. Peraturan Keuangan Nomor 68/ PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Menteri 24. Peraturan Keuangan Nomor 262/ PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menteri 25. Peraturan Keuangan Nomor 154/ PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012.
150
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/ PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Menteri 27. Peraturan Keuangan Nomor 107/ PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. 29. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122c/ PJ./2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan. 30. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122d/ PJ./2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi. 31. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. 32. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP382/PJ./2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan. 33. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/ PJ/2003 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. 34. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER151
147/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi Pemungut PPN. 35. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/ PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. 36. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/ PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 24/ PJ/2013. 37. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/ PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya. 38. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/ PJ/2011. 39. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-66/ PJ/2010 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital. 40. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian Serta 152
Penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan PPN. 41. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/ PJ/2013. 42. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. 43. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 44. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/ PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
153
TIM PENYUSUN Pengarah
: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol
Penanggungjawab
: Goro Ekanto
Redaktur
: Sudiro
Editor
: Haris Faisal
Koordinator
: 1. Nurbaeti Munawaroh
2. Putut Suyoso Tricahyono
3. Bambang Eko Nugroho
4. Arief Prasetyo
5. Mashar Resmawan
Aulia Rais
Anggota:
Yayuk Nurazizah Arif Mulyono Samuel Nugroho Tri U Dewi Maslikah Marhentin Ika Kurniawati Raisita Agus Wahyono Edward Parulian Donald Tua Immanuel S Raisita Agus Wahyono Muhammad Shodiq Masrul
154
Masykur Dani Ramdani Stefanus Hajar Banu Sujita Ikha Yuni Hapsari Irine Diani Tyasnita Rizki Nugroho Budiyanto Irine Diani Tyasnita Rizki Nugroho Ari Eko Hartoyo Eko Haryono Aritonang
155
