KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Yth : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak 2. Para Direktur dan Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan KPDJP 3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan 4. Para Kepala Kantor Wilayah DJP 5. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak SURAT EDARAN /PJ/2012 NOMOR SE- 48 TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN VERIFIKASI A. Umum Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perlu dibuat kebijakan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan tersebut. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Penyusunan kebijakan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam melaksanakan Verifikasi terhadap Wajib Pajak (WP) dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP). 2. Tujuan Peraturan Menteri a. Agar KPP memiliki kesamaan pemahaman dalam melaksanakan Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012. Agar KPP dapat melaksanakan Verifikasi dengan aturan dan acuan yang jelas b. sehingga dapat dicapai tujuan Verifikasi secara optimal. C. Ruang Lingkup Surat Edaran ini merupakan kebijakan pelaksanaan prosedur Verifikasi terhadap WP yang dilakukan oleh Petugas Verifikasi di KPP terkait dengan: a. Pengukuhan PKP berdasarkan permohonan WP; b. Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan WP/PKP; c. Pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan untuk WP/PKP tertentu berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DJP; d. Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan untuk WP/PKP tertentu berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DJP; dan e. Penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.03/2012. D. Dasar...
-2-
D. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); dan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03 /2012 tentang Tata Cara Verifikasi. E. Materi 1. Umum Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang antara lain mengatur mengenai Verifikasi maka ditegaskan bahwa Verifikasi merupakan salah satu prosedur yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Januari 2012 dalam hal-hal tertentu. Kegiatan Verifikasi tersebut dapat dilakukan baik untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2008 maupun Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya. Kegiatan Verifikasi dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi serta memperhatikan kebijakan umum sebagai berikut: a. Kegiatan Verifikasi hanya dapat dilakukan untuk hal-hal tertentu sesuai dengan ruang li ngkup sebagaimana diuraikan dalam huruf C Surat Edaran ini. b. Verifikasi harus dilakukan oleh Petugas Verifikasi yang ditugaskan oleh Kepala KPP berdasarkan surat tugas dengan menggunakan contoh format surat tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. c. Petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi: 1) Account Representative; 2) Pelaksana KPP; 3) Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP); 4) Pelaksana KP2KP, yang ditunjuk oleh Kepala KPP. dengan dilakukan KPP Kepala oleh Petugas Verifikasi d. Penunjukan mempertimbangkan kompetensi dan beban kerja pegawai yang ditunjuk. e. Dalam hal Verifikasi dilakukan dalam rangka pengukuhan PKP berdasarkan permohonan WP yang disampaikan ke KP2KP, Verifikasi harus dilakukan oleh Kepala KP2KP dan/atau Pelaksana KP2KP dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala KP2KP atas nama Direktur Jenderal Pajak. f. Dalam hal Verifikasi dilakukan dalam rangka pengukuhan PKP berdasarkan permohonan WP yang disampaikan ke KPP, dengan mempertimbangkan tempat kedudukan/kegiatan usaha WP, Verifikasi dapat dilakukan oleh KP2KP. g. Jangka waktu penyelesaian Verifikasi adalah sebagai berikut: 1) Verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP berdasarkan permohonan WP diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan NPWP serta Pengukuhan dan Pencabutan PKP. 2) Verifikasi dalam rangka penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan WP/PKP diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu 6 (enam) bulan atau 12 (dua belas) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang KUP. 3) Verifikasi dalam rangka Pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara Jabatan untuk WP/PKP tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DJP diselesaikan dalam jangka...
5 1/
-4c. Verifikasi dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan untuk WP/PKP tertentu berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DJP. 1) Berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh KPP, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi terkait meneliti dan menentukan apakah pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan dapat dilakukan melalui Verifikasi atau harus melalui pemeriksaan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012. 2) Dalam hal pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan dapat dilakukan melalui Verifikasi, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi mengusulkan Petugas Verifikasi dan membuat konsep surat tugas Verifikasi dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP. 3) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menyampaikan konsep surat tugas Verifikasi dalam rangka pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan kepada Kepala KPP untuk mendapatkan persetujuan. 4) Kepala KPP meneliti dan memberikan persetujuan atas konsep surat tugas Verifikasi dengan memperhatikan kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1 sub huruf c dan sub huruf d Surat Edaran ini. 5) Terhadap pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan yang tidak dapat dilakukan melalui Verifikasi, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menyampaikan data dan informasi perpajakan yang diperoleh kepada Kepala Seksi Pemeriksaan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan di bidang Pemeriksaan. d. Verifikasi dalam rangka penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan untuk WP/PKP tertentu berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DJP. 1) Berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh KPP, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi terkait meneliti dan menentukan apakah Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan Pengukuhan PKP secara jabatan dapat dilakukan melalui Verifikasi atau harus melalui pemeriksaan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 10 PMK Nomor 146/PMK.03/2012. 2) Dalam hal penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan dapat dilakukan melalui Verifikasi, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi mengusulkan Petugas Verifikasi dan membuat konsep surat tugas Verifikasi dalam rangka penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP. 3) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menyampaikan konsep surat tugas Verifikasi dalam rangka penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan kepada Kepala KPP untuk mendapatkan persetujuan. 4) Kepala KPP meneliti dan memberikan persetujuan atas konsep surat tugas Verifikasi dengan memperhatikan kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1 sub huruf c dan sub huruf d Surat Edaran ini. 5) Terhadap penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan yang tidak dapat dilakukan melalui Verifikasi, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menyampaikan data dan informasi perpajakan yang diperoleh kepada Kepala Seksi Pemeriksaan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan di bidang Pemeriksaan. e. Verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 yang terdiri dari: 1) Verifikasi...
-51) Verifikasi dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.03/2012. a) Berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh KPP, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi perpajakan tersebut. b) Hasil analisis dan evaluasi data dan informasi perpajakan sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan kepada Kepala KPP untuk dilakukan pembahasan bersama antara Kepala KPP dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan Kepala Seksi Pemeriksaan. c) Berdasarkan pertimbangan Kepala KPP dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Kepala KPP menentukan apakah data dan informasi perpajakan tersebut ditindaklanjuti dengan Verifikasi atau Pemeriksaan. d) Dalam hal Kepala KPP memutuskan bahwa data dan informasi perpajakan tersebut ditindaklanjuti dengan Verifikasi, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi mengusulkan Petugas Verifikasi dan membuat konsep surat tugas Verifikasi dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Dalam hal Verifikasi dilakukan terkait dengan keterangan lain dari kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C UndangUndang PPN, salah satu petugas Verifikasi dapat berasal dari Seksi Ekstensifikasi. e) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menyampaikan konsep surat tugas Verifikasi dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar kepada Kepala KPP untuk mendapatkan persetujuan. f) Kepala KPP meneliti dan memberikan persetujuan atas konsep surat tugas Verifikasi dengan memperhatikan kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1 sub huruf c dan sub huruf d Surat Edaran ini. g) Dalam hal Kepala KPP memutuskan bahwa data dan informasi perpajakan tersebut ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, hasil analisis data dan informasi perpajakan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan di bidang Pemeriksaan. 2) Verifikasi dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012. a) Berdasarkan data baru berupa hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang atau berdasarkan Putusan Pengadilan yang memuat data baru berupa faktur pajak yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menganalisis dan Putusan mengevaluasi hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak atau Pengadilan tersebut. b) Hasil analisis dan evaluasi atas hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak atau Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan kepada Kepala KPP untuk dilakukan pembahasan bersama antara Kepala KPP dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan Kepala Seksi Pemeriksaan. c) Berdasarkan pertimbangan Kepala KPP dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Kepala KPP menentukan apakah hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak atau Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditindaklanjuti dengan Verifikasi, Pemeriksaan, atau Pemeriksaan Ulang. d) Dalam hal Kepala KPP memutuskan bahwa hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak atau Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditindaklanjuti dengan Verifikasi, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi mengusulkan...
-6mengusulkan Petugas Verifikasi dan membuat konsep surat tugas Verifikasi dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. e) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menyampaikan konsep surat tugas Verifikasi dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan kepada Kepala KPP untuk mendapatkan persetujuan. f) Kepala KPP meneliti dan memberikan persetujuan atas konsep surat tugas Verifikasi dengan memperhatikan kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1 sub huruf c dan sub huruf d Surat Edaran ini. g) Dalam hal Kepala KPP memutuskan bahwa hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak atau Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan atau Pemeriksaan Ulang, hasil Putusan Pengadilan tersebut klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak atau ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan di bidang Pemeriksaan. 3) Verifikasi dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a serta Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012. a) Berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atau berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti keterangan tertulis atau permohonan pengembalian tersebut. pengembalian permohonan tertulis atau keterangan b) Berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a), Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi mengusulkan Petugas Verifikasi dan membuat konsep surat tugas Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak. c) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menyampaikan konsep surat tugas Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak kepada Kepala KPP untuk mendapatkan persetujuan. Kepala KPP meneliti dan memberikan persetujuan atas konsep surat tugas d) Verifikasi dengan memperhatikan kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1 sub huruf c dan sub huruf d Surat Edaran ini. 3. Pelaksanaan Verifikasi 1) Dalam pelaksanaan Verifikasi, Petugas Verifikasi harus memperhatikan juga ketentuan sebagai berikut: a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009; b) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak; e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi; dan f) Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang terkait. 2) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau Kepala Seksi Pelayanan sesuai dengan kewenangannya, melakukan supervisi atas pelaksanaan Verifikasi dan penelaahan konsep Laporan Hasil Verifikasi. 3) Hasil...
-7-
3) Hasil Verifikasi harus dilaporkan oleh petugas Verifikasi kepada Kepala KPP melalui Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau Kepala Seksi Pelayanan sesuai dengan kewenangannya, dengan menggunakan Laporan Hasil Verifikasi . 4) Dalam hal Verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP berdasarkan permohonan Wajib Pajak dilaksanakan oleh KP2KP, pelaksanaan Verifikasi tidak dilakukan supervisi oleh Kepala Seksi Pelayanan, namun Laporan Hasil Verifikasi disampaikan kepada Kepala KPP. 4. Laporan Hasil Verifikasi 1) Laporan Hasil Verifikasi yang dibuat Petugas Verifikasi dalam rangka menerbitkan/menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dalam rangka mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai: a. penugasan Verifikasi; b. identitas Wajib Pajak; c. tujuan Verifikasi; d. uraian hasil Verifikasi; e. simpulan dan usul petugas Verifikasi; dan f. pengungkapan infomasi lain yang terkait. 2) Laporan Hasil Verifikasi yang dibuat Petugas Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai: a. penugasan Verifikasi; b. identitas Wajib Pajak; c. pemenuhan kewajiban perpajakan; d. data/informasi yang tersedia; e. materi yang diverifikasi; f. uraian hasil Verifikasi; g. pengujian yang telah dilakukan; h. penghitungan pajak terutang; dan i. simpulan dan usul petugas Verifikasi. 3) Bentuk dan isi Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2 dibuat dengan menggunakan contoh format pada Lampiran II dan Lampiran III dan dapat disesuaikan dengan tujuan Verifikasi. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 2012 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIREKTU JENDERAL
FUAD RAHMANY O. NIP 195411111981121001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-
48
/PJ/2012
TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN VERIFIKASI
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE- 48 /PJ/2012 TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN VERIFIKASI
CONTOH FORMAT SURAT TUGAS VERIFIKASI 1
4
,1‘ ,
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(1)
SURAT TUGAS NOMOR ST- ................................ (2) Kepada Saudara yang namanya tersebut di bawah ini: No.
NAMA/N I P
PANGKAT/GOL
JABATAN
(3)
(4)
(5)
(6)
diperintahkan untuk melakukan Verifikasi di bidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi, terhadap Wajib Pajak: Nama NPWP Alamat Masa & Tahun Pajak Tujuan Verifikasi ...... 20 ........ (12) a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor/Kepala KP2KP,
(13) NIP
PETUNJUK PENGISIAN SURAT TUGAS VERIFIKASI Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Diisi dengan nomor Surat Tugas Verifikasi
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Diisi dengan Nama dan NIP Petugas Verifikasi.
Angka 5
Diisi dengan Pangkat dan Golongan Petugas Verifikasi.
Angka 6
Diisi dengan jabatan Petugas Verifikasi
Angka 7
Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diverifikasi.
Angka 8
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diverifikasi
Angka 9
Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan diverifikasi.
Angka 10
Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang akan diverifikasi. Contoh: 1. Verifikasi dilakukan untuk Masa Pajak Januari s.d Mei Tahun 2011, maka diisi: 0
1
1
1
0
5
1
1
2. Verifikasi dilakukan untuk Tahun Pajak 2011 dan tahun bukunya sama dengan tahun kalender, maka diisi: 0
1
1
1
1
2
1
1
3. Verifikasi dilakukan untuk Tahun Pajak 2011, namun tahun bukunya mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2012, maka diisi 0
4
1
1
0
3
1
2
Angka 11
:
Diisi dengan tujuan Verifikasi, yaitu: a. Pengukuhan PKP berdasarkan permohonan WP; b. Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan WP/PKP; c. Pemberian NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara Jabatan; d. Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP secara Jabatan; dan e. Penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.03/2012.
Angka 12
:
Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya Surat Tugas Verifikasi
Angka 13
:
Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kepala KP2KP atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam hal Verifikasi dilakukan oleh KP2KP . Direktur Jenderal Pajak
A. Fuad Rahmany Ct NIP 195411111981121001
LAMPIRAN II
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE- 4 8 /PJ/2012 TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN VERIFIKASI
CONTOH FORMAT BENTUK DAN ISI LAPORAN HASIL VERIFIKASI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WI LAYAH .....(Diisi dengan nama Kantor Wilayah ybs) dengan nama KPP ybs) KANTO R
LAPORAN HASIL VERIFIKASI DALAM RANGKA PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK dapat disesuaikan dengan tujuan Verifikasi)
Nomor Laporan Tanggal Laporan Nama Wajib Pajak NPWP Alamat Tahun Pajak
.... (Diisi dengan nomor laporan sesuai nomor urut) dengan tanggal laporan dibuat) dengan nama Wajib Pajak yang diverifikasi) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang divenfikasi. Apabila belum ber-NPWP agar diberi tanda -) ......(Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diverifikasi)
...... (Diisi dengan tahun pajak yang diverifikasi)
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK Nama Wajib Pajak 1. NPWP 2.
..... (Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diverifikasi) dengan NPWP yang diperiksa. Apabila belum ber-NPWP agar diberi tanda -)
3. 4.
..... (Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diverifikasi) ...... (Diisi dengan metode pembukuan yang digunakan Wajib Pajak,
Alamat Wajib Pajak Metode Pembukuan
apakah metode kas atau metode akrual)
5.
dengan sistem pembukuan yang digunakan Wajib Pajak,
Sistem Pembukuan
apakah manual, semi manual, atau dengan menggunakan komputer)
6.
Software
(Diist dengan nama/jenis software yang digunakan apabila sistem pembukuan Wajib Pajak menggunakan komputer)
7.
Tahun Buku
(Diisi dengan tahun buku yang digunakan Wajib Pajak, apakah tahun takwim atau lainnya)
8.
..... (Diisi dengan nama dan jabatan orang yang diserahi tanggung
Penanggung Jawab
jawab mengelola perusahaan)
9. 10. 11.
Kegiatan Usaha Kode Lapangan Usaha
...... (Diisi dengan kegiatan usaha Wajib Pajak yang dominan) ..... (Diisi dengan kode lapangan usaha sesuai kegiatan usaha Wajib
Kewajiban Perpajakan
Pajak) ...... (Diisi dengan semua jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak)
B. DASAR VERIFIKASI 1 .................................................................................... 2 .................................................................................... dst (Diisi dengan data, laporan, keterangan dan/atau informasi lain yang menjadi dasar dilakukannya verifikasi).
C. SURAT TUGAS DAN TUJUAN VERIFIKASI .... (Diisi dengan nomor surat tugas Verit7kasi) 1. Nomor 2. 3.
Tanggal Tujuan
dengan tanggal surat tugas Verifikasi)
.... (Diisi dengan tujuan Verifikasi)
D. PELAKSANAAN VERIFIKASI 1. Data/Dokumen yang Tersedia
............. dst
(Diisi dengan data/dokumen yang tersedia sebelum dan pada saat dilakukan verifikasi, surat permohonan pengukuhan PKP, akta notaris, surat izin usaha, KTP, dll)
Gambaran Umum Kegiatan Usaha Wajib Pajak
dst
(Diisi dengan uraian tentang semua kegiatan usaha Wajib Pajak)
3. Kronologi Verifikasi
............. dst
pelaksanaan verifikasi, (Uraikan jalannya verifikasi secara urut, rinci dan jelas mengenai tahap-tahap misalnya tanggal penerimaan permohonan, pengecekan lapangan sesuai dengan urutan kejadian)
E. URAIAN HASIL VERIFIKASI
.................................. dst
(Uraikan segala informasi, data, keterangan, temuan, dokumen/bukti pendukung yang diperoleh, pengujian yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan Verifikasi, dan lain-lain yang diperoleh selama verifikasi berlangsung dengan jelas)
F. SIMPULAN DAN USUL PETUGAS VERIFIKASI 1. Simpulan
................... dst
(Diisi dengan simpulan berdasarkan uraian hasil verifikasi. Uraikan dengan ringkas dan jelas)
2.
Usul Petugas Verifikasi .dst (Diisi dengan usul Petugas Verifikasi berdasarkan hasil Verifikasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan Verifikas, seperti menerima permohonan Wajib Pajak, menolak permohonan Wajib Pajak, dan sebagainya)
G. DAFTAR LAMPIRAN 1. .................................................................................. ............................................................... dst 2.
(Dirsi dengan semua dokumen atau surat-surat yang perlu dilampirkan, termasuk surat permohonan Wajib Pajak, Surat Tugas Verifikasi, foto lokasi usaha, dll) (Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan Laporan Hasil Verifikasi)
Kepala Seksi
Petugas Verifikasi*)
NIP
NIP
(Diisi dengan nama dan NIP Kepala Seksi Terkait, dalam hal verifikasi dilakukan olek KP2KP, diisi dengan nama dan NIP Kepala KP2KP)
(Diisi dengan nama dan NIP Petugas Verifikasi) *) minimal Satu Petugas Verifikasi
Menyetujui a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,
NIP
(Diisi dengan nama dan N1P Kepala KPP) (Dalam hal ven'fikasi dilakukan olek KP2KP, diisi dengan Kepala KP2KP a.n. Direktur Jenderal Pajak)
Keterangan: (Bentuk dan isi contoh laporan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan tujuan Verifikasi.)
irektur Jenderal Pajak
Fuad Rahmany NIP 195411111981121001
LAMPIRAN III SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE- 48 /PJ/2012 TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN VERIFIKASI
CONTOH FORMAT BENTUK DAN ISI LAPORAN HASIL VERIFIKASI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTO R WI LAYAH ...(Diisi dengan nama Kantor Wilayah ybs) KANTOR .... (Diisi dengan nama KPP ybs)
LAPORAN HASIL VERIFIKASI DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK Cludul dapat disesuaikan dengan tujuan Verifikasi)
Nomor Laporan Tanggal Laporan Nama Wajib Pajak NPWP Alamat Tahun Pajak
(Diisi dengan nomor laporan sesuai nomor urut)
.... (Diisi dengan tanggal laporan dibuat) .... (Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diverifikasi) .... (Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diverifikasi) (Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diverifikasi) (Diisi dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang diverifikasi)
A.
IDENTITAS WAJIB PAJAK 1. 2.
Nama Wajib Pajak NPWP
.....(Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diverifikasi) .....(Diisi dengan NPWP yang diperiksa. Apabila belum ber-NPWP agar diberi tanda -)
3. 4.
Alamat Wajib Pajak Metode Pembukuan
.....(Dijsi dengan alamat Wajib Pajak yang diverifikasi) .....(Diisi dengan metode pembukuan yang digunakan Wajib Pajak, apakah metode kas atau metode akrual)
5.
Sistem Pembukuan
.....(Dijsi dengan sistem pembukuan yang digunakan Wajib Pajak, apakah manual, semi manual, atau dengan menggunakan komputer)
6.
.....(Dijsi dengan nama/jenis software yang digunakan apabila
Software
sistem pembukuan Wajib Pajak menggunakan komputer)
7.
Tahun Buku
.....(Diisi dengan tahun buku yang digunakan Wajib Pajak, apakah tahun takwim atau lainnya)
8.
Penanggung Jawab
9. 10.
Kegiatan Usaha Kode Lapangan Usaha
dengan nama dan jabatan orang yang diserahi tanggung jawab mengelola perusahaan) .....(Diisi dengan kegiatan usaha Wajib Pajak yang dominan) :
.....(Diisi dengan kode lapangan usaha sesuai kegiatan usaha Wajib Pajak)
11.
Kewajiban Perpajakan
.....(Diisi dengan pemenuhan semua jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak)
B. DASAR VERIFIKASI 1 2.
d st
(Diisi dengan nomor dan tanggal surat tugas verifikasi dan semua data, laporan, keterangan dan/atau informasi lain yang menjadi dasar dilakukannya verifikasi)
C. SURAT TUGAS DAN TUJUAN VERIFIKASI (Diisi dengan nomor surat tugas Verifikasi) 1. Nomor
2. 3.
Tanggal Tujuan
dengan tanggal surat tugas Verifikasi) dengan tujuan Verifikasi)
D. PELAKSANAAN VERIFIKASI 1.
Data/DokumenyangTersedia ........................................................................................................................................... dst (Diisi dengan data/dokumen yang tersedia sebelum dan pada saat dilakukan
verifikasi, surat
permohonan pengukuhan PKP, akta notaris, surat izin usaha, KTP, dll)
2.
Gambaran Umum Kegiatan Usaha Wajib Pajak ............................................................... dst (Diisi dengan uraian tentang semua kegiatan usaha Wajib Pajak)
3.
Kronologi Verifikasi ....................................................................................................................... dst (Uraikan jalannya verifikasi secara urut, rinci dan jelas mengenai tahap-tahap pelaksanaan verifikasi, misalnya tanggal penerimaan permohonan, pelaksanaan pemanggilan Wajib Pajak, pelaksanaan pengujian, pembahasan akhir hasil verifikasi, dll sesuai dengan urutan kejadian)
4.
Materi yang diverifikasi
dst
(Uraikan secara urut, rinci dan jelas mengenai materi yang diverifikasi berupa jenis pajak yang diverffikasi sesuai data/keterangan yang diperoleh atau permohonan/keterangan tertulis Wajib Pajak ,dlij
E. URAIAN HASIL VERIFIKASI
dst
(Uraikan segala informasi, data, keterangan, temuan, dokumen/bukti pendukung yang diperoleh, dan lainlain yang diperoleh selama verifikasi berlangsung dengan jelas)
F. PENGUJIAN YANG DILAKUKAN
dst
(Diisi dengan jenis pengujian yang dilakukan misal: pengujian validitas data dan informasi yang dimiliki atau diperoleh DJP, pengujian kebenaran pembayaran,dll)
G. PENGHITUNGAN PAJAK TERHUTANG
dst
( Diisi dengan penghitungan pajak yang seharusnya terhutang setelah mempertimbangkan/memasukkan data dan informasi yang dimiliki atau diperoleh DJP termasuk didalamnya pokok pajak dan sanksi administrasi, dll)
H. SIMPULAN DAN USUL PETUGAS VERIFIKASI 1. Simpulan
............... dst
(Diisi dengan simpulan berdasarkan uraian hasil Verifikasi. Uraikan dengan ringkas, jelas dan terfokus)
2. Usul Petugas Verifikasi ................................................................................................................................. dst dengan usul Petugas Verifikasi, antara lain berupa penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, d11)
I. DAFTAR LAMPIRAN 1 .................................................................................. 2 .......................................................................... dst dengan semua dokumen atau surat-surat yang perlu dilampirkan, Surat Tugas Verifikasi, d11)
(Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan Laporan Hasil Verifikasi)
Kepala Seksi
Petugas Verifikasi*)
NIP
NIP
(Diisi dengan nama dan N1P Petugas Venfikasi) ")Minimal Satu Petugas Verifikasi
(Diisi dengan nama dan NIP Kepala Seksi Terkait)
Menyetujui a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,
NIP (Diisi dengan nama dan NIP Kepala KPP)
Keterangan: (Bentuk dan isi contoh laporan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan tujuan Verifikasi.)
‘
Direktur Jenderal Pajak
01 GAN ef--0
DIREKTUR JENDERAL
cr:
A. Fuad Rahmany O. NIP 195411111981121001
