Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak
KONDISI EKONOMI GLOBAL MODERASI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL PEREKONOMIAN AMERIKA YANG BELUM STABIL PERLAMBATAN PERTUMBUHAN TIONGKOK KETIDAKPASTIAN KEBIJAKAN MONETER HARGA KOMODITAS MENURUN RISIKO GEOPOLITIK: TIMUR TENGAH & BREXIT
DAMPAK BAGI INDONESIA
PERLAMBATAN EKONOMI INDONESIA DEFISIT NERACA PERDAGANGAN DEFISIT ANGGARAN MEMBESAR PENURUNAN LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI/ MANUFAKTUR INFRASTRUCTURE GAP YANG MASIH TINGGI
AKIBAT KONDISI TERSEBUT
PENGANGGURAN
KEMISKINAN
MAKIN MENINGKAT
KESENJANGAN
KITA HARUS SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU!
TEMUKAN!
PERTUMBUHAN
EKONOMI MENURUN
Indonesia mencari sumber investasi dari LUAR NEGERI
Peluang INVESTASI di Indonesia TERBUKA LEBAR
KITA HARUS DENGAN CARA
REPATRIASI
TEMUKAN!
HARTA WNI TERSEBAR DI SELURUH DUNIA
WAKTUNYA UNTUK KEMBALI, SEKARANG!
MENGAPA SEKARANG?
“Negara ini membutuhkan banyak dana untuk pembangunan yang inklusif”
MENGAPA SEKARANG? MANFAATKAN PENGAMPUNAN PAJAK SEKARANG, SEBELUM:
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI)
PALING LAMBAT MULAI 2018
REVISI UU PERBANKAN UNTUK KETERBUKAAN DATA BAGI PERPAJAKAN
WP tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya (di mana pun) dari otoritas pajak
MANFAAT DAN TUJUAN AMNESTI PAJAK Meningkatkan PERTUMBUHAN EKONOMI melalui Repatriasi Aset, yang ditandai: Peningkatan likuiditas domestik; Perbaikan nilai tukar Rupiah; Penurunan Suku Bunga; Peningkatan investasi Bagian dari Reformasi Perpajakan menuju sistem yang berkeadilan, serta perluasan basis data perpajakan
Meningkatkan Penerimaan Pajak
KETENTUAN
UMUM
PENGERTIAN
“
Pengampunan Pajak penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan
Pasal 1 Angka 1.
PENGERTIAN
“
Wajib Pajak Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan
Pasal 1 Angka 2.
PENGERTIAN
“
Harta Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 1 Angka 3.
PENGERTIAN
“
Utang Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta
Pasal 1 Angka 4.
PENGERTIAN
“
Uang Tebusan Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak
Pasal 1 Angka 7.
PENGERTIAN
“
Surat Pernyataan Harta Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan
Pasal 1 Angka 9.
PENGERTIAN
“
Surat Keterangan Pengampunan Pajak Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak
Pasal 1 Angka 11.
ASAS DAN
TUJUAN
ASAS & TUJUAN Asas Pengampunan Pajak:
Kepastian Hukum
Keadilan
Kemanfaatan
Pasal 2 Ayat (1)
Kepentingan Nasional
ASAS & TUJUAN Tujuan Pengampunan Pajak:
Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi
Mendorong Reformasi Perpajakan
Pasal 2 Ayat (2)
Meningkatkan Penerimaan Pajak
SUBYEK & OBYEK
“Setiap Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh berhak mendapatkan Pengampunan Pajak”
kecuali… Pasal 3 Ayat (1)
BUKAN SUBYEK Wajib Pajak yang sedang:
P21
dilakukan penyidikan & berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan
dalam proses peradilan
menjalani hukuman pidana
…atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan! Pasal 3 Ayat (3)
SUBYEK & OBYEK Jenis Pajak yang mendapat pengampunan:
Cut Here..
Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM)
Pasal 3 Ayat (5)
TARIF
01 Juli-30 Sept 2016
TARIF
2%
01 Okt-31 Des 2016
3% 5%
01 Jan-31 Mar 2017
“ Pasal 4 Ayat (1)
Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
01 Juli-30 Sept 2016
TARIF
4%
01 Okt-31 Des 2016
6% 10%
01 Jan-31 Mar 2017
“ Pasal 4 Ayat (2)
Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
TARIF
Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diinvestasikan
“
“
REPATRIA SI
Pasal 4 Ayat (1)
01 Juli-30 Sept 2016
TARIF
2% 3%
01 Okt-31 Des 2016
01 Jan-31 Mar 2017
LUAR NEGERI DALAM NEGERI
Pasal 4 Ayat (1)
5%
TARIF
TARIF KHUSUS PELAKU USAHA DENGAN PEREDARAN USAHA SAMPAI DENGAN Rp4,8 M
Pasal 4 Ayat (3)
TARIF WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN USAHA S.D. 4,8MILIAR
0,5%
2%
JIKA PENGUNGKAPAN HARTA SAMPAI DENGAN 10 MILIAR
JIKA PENGUNGKAPAN HARTA LEBIH DARI 10 MILIAR
1 JULI 2016 S.D. 31 MARET 2017
Pasal 4 Ayat (3)
CARA MENGHITUNG
UANG TEBUSAN
UANG TEBUSAN
Uang Tebusan
TARIF X DASAR PENGENAAN
“
Dasar pengenaan Uang Tebusan
dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
Pasal 5 Ayat (1), (2)
HARTA BERSIH HARTA
UTANG
DIKURANGI
“
Nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
“
nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan
Pasal 5 Ayat (3)
NILAI UTANG
“
UTANG Nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan Harta tambahan, paling banyak yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang:
75%
50% ORANG PRIBADI
BADAN
Pasal 7 Ayat (2)
CARA PENYAMPAIAN
SURAT PERNYATAAN HARTA Pasal 8
CARA PENYAMPAIAN
“
SURAT PERNYATAAN HARTA Surat Pernyataan ditandatangani oleh: a) Wajib Pajak orang pribadi; b) pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau c) penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi berhalangan
Pasal 8 Ayat (2)
“
SYARAT
SYARAT PENGAJUAN Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan dengan memenuhi persyaratan:
LAPOR SPT CABUT LUNAS PAJAK LUNAS MEMILIKI BAYAR ATAS BUKTI makaTAHUN UPAYA TUNGGAKAN NPWP UANG tersebut Apabila Syarat tidak terpenuhi, Wajib Pajak PERMULAAN/ TERAKHIR HUKUM PAJAK TEBUSAN
Tidak dapat penyampaian pernyataan Pengampunan Pajak PENYIDIKAN
Pasal 8 Ayat (3)
SYARAT
CABUT UPAYA HUKUM Upaya Hukum yang dicabut permohonannya adalah: Pengembalian Kelebihan Pajak (termasuk Pbk) Pengurangan/Penghapusan Sanksi Adm Pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar Keberatan Pembetulan atau SKP dan Surat Keputusan
“
Banding Gugatan dan/atau Peninjauan Kembali
Pasal 8 Ayat (3)
dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan
belum diterbitkan
surat keputusan atau putusan
LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN Surat Pernyataan harus dilampiri dengan:
Bukti Pembayaran Uang Tebusan Bukti lunas Tunggakan Daftar Rincian Harta beserta informasi kepemilikan Daftar Utang serta dokumen pendukung Bukti lunas pajak bagi WP yang sedang dilakukan Bukti Permulaan/penyidikan Fotokopi SPT PPh terakhir Surat Pernyataan mencabut permohonan
Pasal 9 Ayat (2)
SYARAT
“
SYARAT TAMBAHAN Wajib Pajak harus melampirkan surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan
“
Wajib Pajak yang melakukan Repatriasi
Pasal 9 Ayat (3)
SYARAT
“
SYARAT
SYARAT TAMBAHAN Wajib Pajak harus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan
“ Pasal 9 Ayat (4)
WP yg mengungkap Harta yang berada di dalam Indonesia
“
SYARAT TAMBAHAN Wajib Pajak harus melampirkan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha
“
Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan 4,8 M
Pasal 9 Ayat (5)
SYARAT
JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN
SURAT PERNYATAAN
Pasal 10
JANGKA WAKTU
“
Surat Keterangan harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya
HARI KERJA
Pasal 10 Ayat (5)
“
PEMBETULAN Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan dalam hal terdapat:
Kesalahan tulis dalam Surat Keterangan; dan/atau Kesalahan hitung dalam Surat Keterangan
Pasal 10 Ayat (6)
JUMLAH PENYAMPAIAN
Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang pertama atau kedua diterbitkan Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017
“
KALI
Pasal 10 Ayat (7)
KELEBIHAN BAYAR
“
Apabila terdapat Kelebihan bayar karena Salah hitung dan/atau ada Surat Pernyataan ke-2/ke-3 Terhitung sejak diterbitkannya: 1. Surat Pembetulan atau disampaikannya 2. Surat Pernyataan kedua atau ketiga. Harus:
Dikembalikan Diperhitungkan dengan kewajiban Pajak lainnya
BULAN
Pasal 10 Ayat (10)
FASILITAS AMNESTI PAJAK
N
N
FASILITAS
3 TID PEMERIKSAAN PAJAK, BUKTI 1 PERMULAAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN PAJAK TERUTANG YANG BELUM SAMPAI DENGAN AKHIR DITERBITKAN KETETAPAN, TIDAK 2DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI TAHUN PAJAK TERAKHIR
FASILITAS
AMNESTI DAN PIDANA SAMPAI DENGAN AKHIR SANKSI ADMINISTRASI TAHUN PAJAK TERAKHIR BERUPA PAJAK PEMERIKSAAN PAJAK, BUKTI BUNGA, ATAU DENDA SAMPAI
4 PE
PERMULAAN DAN PENYIDIKAN DENGAN AKHIR TAHUN PAJAK SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN TERAKHIR PAJAK TERAKHIR YANG SEBELUMNYA DITANGGUHKAN Pasal 11 Ayat (5)
KEWAJIBAN INVESTASI ATAS HARTA YANG DIUNGKAPKAN
INSTRUMEN INVESTASI
• Surat berharga Negara Republik Indonesia • Obligasi BUMN; • Obligasi lembaga pembiayaan milik Pemerintah; • Investasi keuangan pada Bank Persepsi; • Obligasi perusahaan swasta yang OJK;
• Investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha; • Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; • Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai UU.
Jangka investasi
paling singkat
Pasal 12 Ayat (3)
3
tahun
LAPORAN INVESTASI
WAJIB PAJAK
“
Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk harus menyampaikan laporan Mengenai:
Ditjen Pajak Realisasi pengalihan dan Investasi Penempatan Harta yang tidak boleh dialihkan ke luar negeri
Pasal 13 Ayat (1)
LAPORAN INVESTASI
Ditjen Pajak
“
SURAT PERINGATAN WAJIB PAJAK
Apabila Wajib Pajak tidak melakukan repatriasi (Pasal 8 ayat (6)) dan investasi sesuai ketentuan (Pasal 8 ayat ())
Pasal 13 Ayat (2),(3)
SURAT TANGGAPAN
SANKSI ADMINISTRASI
“
Apabila Wajib Pajak melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan terkait Pasal 8 ayat (6) dan (7) Harta yang di laporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH)
Harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan dikenakan tarif umum Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak diperhitungkan sebagai pengurang pajak
Pasal 13 Ayat (4)
PERLAKUAN PERPAJAKAN
“
Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan membayar Uang Tebusan atas:
Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan
BALIK NAMA
Harta berupa saham
yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak, harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak
Pasal 15 Ayat (1)
BALIK NAMA
Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan
Dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, dalam hal: a) permohonan pengalihan hak; atau b) penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta tersebut benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Harta dimaksud belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017
DESEMBER 2017
Pasal 15 Ayat (2)
BALIK NAMA
Harta berupa saham
Pengalihan hak atas Harta tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal terdapat perjanjian pengalihan hak dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017
DESEMBER 2017
Pasal 15 Ayat (3)
BALIK NAMA
Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan
DESEMBER 2017
“
Harta berupa saham
Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Wajib Pajak tidak mengalihkan hak, akan dikenakan tarif umum sesuai dengan Undang-undang PPh
Pasal 15 Ayat (4)
I
KONSEKUENSI
3 PE
1
WAJIB PAJAK
KELEBIHAN PAJAK DALAM SPT PPh RUGI FISKAL DALAM SPT SAMPAI DAN PPN/PPnBM SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN PAJAK 2 4 DENGAN AKHIR TAHUN PAJAK TERAKHIR KE TAHUN PAJAK TERAKHIR BERIKUTNYA SPT PPh DAN PPN/PPnBM SAMPAI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DENGAN AKHIR TAHUN PAJAK DALAM SPT ATAS PPh DAN TERAKHIR PPN/PPnBM UNTUK MASA PAJAK
TIDAK BERHAK ATAS
PADA AKHIR TAHUN PAJAK TERAKHIR KE MASA PAJAK BERIKUTNYA
Pasal 16 Ayat (1)
PE
PRODUK HUKUM
“
Produk Hukum yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tetap dijadikan dasar bagi:
TINDAKAN PENAGIHAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN KOMPENSASI RUGI FISKAL KOMPENSASI KELEBIHAN BAYAR
Pasal 17 Ayat (1)
PRODUK HUKUM
“
Produk Hukum yang terbit setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tidak dapat dijadikan dasar bagi:
TINDAKAN PENAGIHAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN KOMPENSASI RUGI FISKAL KOMPENSASI KELEBIHAN BAYAR
Pasal 17 Ayat (2)
PRODUK HUKUM
“
Produk Hukum yang terbit sebelum
Wajib
Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pembayaran imbalan bunga bagi Direktorat Jenderal Pajak, atas kewajiban dimaksud menjadi hapus
Pasal 17 Ayat (3)
PERLAKUAN ATAS HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAP
HARTA YANG BELUM DIUNGKAP (1)
Surat Keterangan
WP yang mengajukan Pengampunan Pajak WAJIB PAJAK
Kantor Pelayanan Pajak
“
DATA BARU
Harta yang belum di ungkap dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data tersebut
Pasal 18 Ayat (1)
Atas tambahan penghasilan
dikenai PPh secara umum ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar
HARTA YANG BELUM DIUNGKAP (2) Tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai Periode Pengampunan Pajak berakhir, dan WAJIB PAJAK
Ditjen Pajak
Menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Harta yang belum di ungkap dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data tersebut
“
Atas
tambahan
penghasilan
dikenai PPh secara umum
Pasal 18 Ayat (2)
UPAYA HUKUM
UPAYA HUKUM
“
Sengketa Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang
diselesaikan melalui pengajuan gugatan. ini
hanya
“
dapat
Gugatan hanya dapat diajukan pada badan peradilan pajak Pasal 19
MANAJEMEN
DATA DAN INFORMASI
MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI
“
Data dan Informasi Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan
tidak dapat dijadikan
dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak sebagai
Pasal 20
MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI
“
Rahasia
Semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang:
Surat Keterangan
MEMBOCORKAN MENYEBARLUASKAN MEMBERITAHUKAN
Pasal 21 Ayat (2)
MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI
“
Rahasia
Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak
Surat Keterangan
tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundangundangan lain
KECUALI ATAS PERSETUJUAN WAJIB PAJAK SENDIRI.
Pasal 21 Ayat (3)
MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI
“
Iktikad baik Semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan
tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana Pengampunan
Pajak,
Pasal 22
KETENTUAN
PIDANA
PIDANA
“ “
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun
(2) Penuntutan terhadap tindak
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang
kerahasiaannya dilanggar Pasal 23
SAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK BESERTA PERSYARATAN KE KPP TERDAFTAR
sebelum periode pengampunan pajak
SEGERA! berakhir
UNGKAP TEBUS LEGA
Terima Kasih.
