MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-9-
1.
NAMA JABATAN
: Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2. lKHTISAR JABATAN : Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, dan pelaporan direktorat jenderal.
3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang optimal sehingga dapat dilaksanakan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Mengkoordinasikan penyiapan bahan penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Memberi pengarahan kepada Kepala Subbagian Organisasi untuk menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.2. Mempelajari, mengevaluasi dan menganalisis organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Anggaran sebelumnya dan usulan dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.3. Memberi pengarahan kepada Kepala Subbagian Organisasi untuk menyusun konsep organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.4. Meneliti konsep organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal; 4.1.5. Membahas konsep organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Anggaran bersama Sekretaris Direktorat Jenderal dan para Direktur, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara; 4.1.6. Meneliti konsep organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.2. Mengkoordinasikan penyiapan konsep uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Memberi pengarahan kepada Kepala Subbagian Organisasi untuk menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan konsep uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2. Meneliti, mempelajari bahan penyusunan konsep uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.3. Memberi pengarahan kepada Kepala Subbagian Organisasi untuk mengkoordinasikan penyusunan uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.4. Mempelajari konsep uraian jabatan dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.5. Membahas konsep uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran bersama narasumber dari direktorat dan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; 4.2.6. Meneliti konsep uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
4.3. Mengkoordinasikan penyiapan konsep hasil analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Memberi pengarahan kepada Kepala Subbagian Organisasi untuk menyiapkan bahan yang diperlukan dalam melakukan analisis dan evaluasi jabatan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Melakukan identifikasi, analisis dan evaluasi jabatan berdasarkan uraian jabatan 4.3.3. Memberi pengarahan kepada Kepala Subbagian Organisasi untuk mengkoordinasikan analisis dan evaluasi jabatan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.4. Mempelajari konsep analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading/peringkat jabatan) unit-unit di lingkungan DJA; 4.3.5. Membahas konsep analisis dan evaluasi jabatan (hasil perhitungan grading/peringkat jabatan) Direktorat Jenderal Anggaran bersama Sekretaris, para direktur dan Direktur Jenderal Anggaran; 4.3.6. Meneliti konsep analisis dan evaluasi jabatan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.4. Mengkoordinasikan penyiapan konsep peta jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.4.1. Memberi pengarahan kepada Kepala Subbagian Organisasi untuk menyusun konsep peta jabatan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.2. Meneliti dan mempelajari konsep peta jabatan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.3. Membahas konsep peta jabatan Direktorat Jenderal Anggaran bersama unit terkait; 4.4.4. Meneliti konsep peta jabatan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
4.5. Mengkoordinasikan penyiapan konsep spesifikasi jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1. Memberi pengarahan kepada Kepala Subbagian Organisasi untuk menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan konsep spesifikasi jabatan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.2. Meneliti, mempelajari bahan penyusunan konsep spesifikasi jabatan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.3. Memberi pengarahan kepada Kepala Subbagian Organisasi untuk mengkoordinasikan penyusunan spesifikasi jabatan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.4. Mempelajari konsep spesifikasi jabatan dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.5. Membahas konsep spesifikasi jabatan Direktorat Jenderal Anggaran bersama narasumber dari narasumber direktorat dan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; 4.5.6. Meneliti konsep spesifikasi jabatan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
4.6. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam rangka analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 4.6.1. Memberi pengarahan kepada Kepala Subbagian Organisasi untuk menyiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.2. Mempelajari data-data dalam rangka analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.3. Memberi pengarahan kepada Kepala Subbagian Organisasi untuk mengkoordinasikan perhitungan data-data beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran dan membuat analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.4. Mempelajari hasil perhitungan dan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.5. Membahas hasil perhitungan dan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran bersama narasumber dari direktorat dan unit terkait; 4.6.6. Meneliti hasil analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.7. Mengkoordinasikan penyiapan konsep pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.7.1. Memberi pengarahan kepada Kepala Subbagian Organisasi untuk menyiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.7.2. Mempelajari data-data dalam rangka penyusunan konsep pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepadaDirektur Jenderal Anggaran; 4.7.3. Memberi pengarahan kepada Kepala Subbagian Organisasi untuk mengkoordinasikan penyusunan konsep pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.7.4. Mempelajari konsep pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepadaDirektur Jenderal Anggaran; 4.7.5. Membahas konsep pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran bersama para pejabat Eselon II Ditjen Anggaran, Direktur Jenderal Anggaran dan unit terkait; 4.7.6. Meneliti hasil konsep pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepadaDirektur Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.8. Mengkoordinasikan penyiapan konsep prosedur dan metode kerja (Standard Operating Procedures (SOP) dan Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.8.1. Memberi pengarahan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana untuk menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan prosedur dan metode kerja (Standard Operating Procedures (SOP) dan Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.2. Mempelajari bahan penyusunan prosedur dan metode kerja (Standard Operating Procedures (SOP) dan Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.3. Memberi pengarahan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana untuk mengkoordinasikan penyusunan konsep prosedur dan metode kerja (Standard Operating Procedures (SOP) dan Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
4.8.4. Mempelajari konsep prosedur dan metode kerja (Standard Operating Procedures (SOP) dan Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.5. Membahas konsep prosedur dan metode kerja (Standard Operating Procedures (SOP) dan Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran bersama unit terkait ; 4.8.6. Meneliti konsep prosedur dan metode kerja (Standard Operating Procedures (SOP) dan Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.9. Mengkoordinasikan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengembangan prosedur dan metode kerja (Standard Operating Procedures (SOP) dan Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.9.1. Memberi pengarahan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana untuk menyiapkan bahan yang diperlukan dalam monitoring, evaluasi dan pengembangan prosedur dan metode kerja (Standard Operating Procedures (SOP) dan Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran; 4.9.2. Mempelajari bahan monitoring, evaluasi dan pengembangan prosedur dan metode kerja (Standard Operating Procedures (SOP) dan Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran; 4.9.3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan prosedur dan metode kerja (Standard Operating Procedures (SOP) dan Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran; 4.9.4. Mempelajari laporan dan rekomendasi pengembangan prosedur dan metode kerja (Standard Operating Procedures (SOP) dan Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal; 4.9.5. Membahas pengembangan prosedur dan metode kerja (Standard Operating Procedures (SOP) dan Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran bersama unit terkait dan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan; 4.9.6. Meneliti rancangan prosedur dan metode kerja (Standard Operating Procedures (SOP) dan Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasi pembahasan dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.10. Mengkoordinasikan penyiapan rancangan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal Anggaran. 4.10.1. Menugaskan Kepala Subbagian Tata Laksana untuk menyusun konsep pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal Anggaran; 4.10.2. Membahas konsep pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal Anggaran bersama unit terkait; 4.10.3. Menugaskan Kepala Subbagian Tata Laksana untuk menyusun konsep pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan; 4.10.4. Meneliti konsep pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.11. Mengkoordinasikan penyusunan Direktorat Jenderal Anggaran.
konsep
peraturan
di
lingkungan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
4.11.1. Menugaskan Kepala Subbagian Tata Laksana untuk menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan konsep peraturan terkait; 4.11.2. Mempelajari dan menganalisis konsep peraturan yang diajukan dari unitunit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.11.3. Membahas konsep peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Tata Laksana dan unit terkait; 4.11.4. Meneliti konsep peraturan tersebut sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.12. Menyusun konsep pengembangan kinerja organisasi (menyusun Indikator Kinerja (IK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)). 4.12.1. Memberi pengarahan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana untuk menyiapkan bahan yang diperlukan dalam pengembangan kinerja organisasi. 4.12.2. Menugaskan Kepala Subbagian Tata Laksana untuk menyusun konsep peta strategi Direktorat Jenderal Anggaran lengkap dengan Indikator Kinerjanya. 4.12.3. Mengkoordinir pembahasan konsep peta strategis dan Indikator Kinerja serta mengusulkan Indikator Kinerja Utamanya. 4.12.4. Membahas konsep pengembangan kinerja organisasi bersama Direktur Jenderal Anggaran, para direktur, sekretaris direktorat jenderal, dan unit terkait. 4.12.5. Menugaskan Kepala Subbagian Tata Laksana untuk menyusun konsep pengembangan kinerja organisasi sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.13. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 4.13.1. Menugaskan Kepala Subbagian Tata Laksana untuk menyiapkan bahan yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.13.2. Mempelajari bahan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.13.3. Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.13.4. Membahas pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Direktur Jenderal Anggaran, para direktur, Sekretaris Direktorat Jenderal dan unit terkait. 4.13.5. Menugaskan Kepala Subbagian Tata Laksana untuk membuat konsep laporan pencapaian KPI Direktorat Jenderal Anggaran kepada Strategic Management Office (SMO) Departemen Keuangan dan mengisikan data capaian tersebut kedalam aplikasi laporan KPI. 4.14. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 4.14.1. Memberi pengarahan kepada Kepala Subbagian Pelaporan untuk menyiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.14.2. Mempelajari, mengevaluasi dan menganalisis bahan yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.14.3. Memberi pengarahan kepada Kepala Subbagian Pelaporan untuk menyusun konsep Rencana Kerja Direktorat Jenderal Anggaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 14 -
4.14.4. Meneliti konsep Rencana Kerja Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal; 4.14.5. Membahas konsep Rencana Kerja Direktorat Jenderal Anggaran bersama Bagian Keuangan dan unit terkait ; 4.14.6. Meneliti konsep Rencana Kerja Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.15. Mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.15.1. Memberi pengarahan kepada Kepala Subbagian Pelaporan untuk menyiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Anggaran; 4.15.2. Mempelajari, mengevaluasi dan menganalisis bahan yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Anggaran; 4.15.3. Meneliti konsep Rencana Strategis Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal; 4.15.4. Membahas konsep Rencana Strategis Direktorat Jenderal Anggaran bersama Direktur Jenderal Anggaran, para Direktur dan Sekretaris Ditjen serta unit terkait ; 4.15.5. Meneliti konsep Rencana Strategis Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.16. Mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan konsep laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Anggaran. 4.16.1. Menugaskan Kepala Subbagian Pelaporan untuk menyiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.16.2. Mempelajari, mengevaluasi dan menganalisis bahan yang diperlukan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.16.3. Meneliti konsep laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal; 4.16.4. Membahas konsep laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Anggaran bersama unit terkait ; 4.16.5. Meneliti konsep laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.17. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 4.17.1. Menugaskan Kepala Subbagian Pelaporan untuk menyiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan tugas (tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan) Direktorat Jenderal Anggaran; 4.17.2. Mempelajari, mengevaluasi dan menganalisis bahan yang diperlukan dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas (tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan) Direktorat Jenderal Anggaran; 4.17.3. Menugaskan Kepala Subbagian Pelaporan untuk menyusun konsep laporan pelaksanaan tugas (tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan) Direktorat Jenderal Anggaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 15 -
4.17.4. Meneliti konsep laporan pelaksanaan tugas (tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan) Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.18. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.18.1. Mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat ; 4.18.2. Menugaskan Kepala Subbagian Pelaporan mengkoordinasikan penyusunan konsep tanggapan sebagai tindak lanjut LHP; 4.18.3. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan konsep tanggapan tindak lanjut LHP kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.19. Mengkoordinasikan penyiapan bahan koordinasi dan penyajian informasi penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran. 4.19.1. Meneliti dan memilah informasi penganggaran yang layak disampaikan kepada publik; 4.19.2. Melakukan editing informasi penganggaran dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Sekretaris Direktorat Jenderal. 5.2. Konsep surat/nota dinas. 5.3. Data, informasi, laporan, masalah ataupun usul yang berkenaan dengan penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 5.4. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan organisasi / kelembagaan dan ketatalaksanaan. 5.5. Uraian Jabatan. 5.6. Data beban kerja dari unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 5.7. Prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 5.8. Tata naskah dinas Departemen Keuangan. 5.9. Rencana Kerja tahun yang lalu. 5.10. Rencana Strategik (Renstra) tahun yang lalu. 5.11. Laporan akuntabilitas tahun yang lalu. 5.12. Laporan pelaksanaan tugas (tahunan, semesteran, triwulan, bulanan) yang lalu. 5.13. Rencana Strategik (Renstra) unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 5.14. Rencana Kerja Pemerintah. 5.15. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 5.16. LAKIP unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 5.17. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 5.18. Informasi penganggaran.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. 6.2. 6.3.
Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anggaran serta peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penyusunan organisasi beserta peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan laporan dan program kerja pemerintah dan program Departemen Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 16 -
6.4. 6.5.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran di lingkungan Departemen Keuangan.
7. HASIL KERJA : 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9.
7.10. 7.11. 7.12. 7.13. 7.14. 7.15. 7.16. 7.17. 7.18. 7.19.
Rancangan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Anggaran. Konsep uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. Konsep hasil analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading/peringkat jabatan) Direktorat Jenderal Anggaran Konsep peta jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. Konsep spesifikasi jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. Hasil perhitungan dan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran. Konsep pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran Konsep prosedur dan metode kerja (Standard Operating Procedures (SOP) dan Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. Laporan hasil monitoring dan evaluasi serta pengembangan prosedur dan metode kerja (Standard Operating Procedures (SOP) dan Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. Rancangan Pedoman Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Anggaran. Konsep peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Konsep pengembangan kinerja organisas (Indikator Kinerja (IK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan pencapaian KPI Direktorat Jenderal Anggaran. Konsep Rencana Kerja Direktorat Jenderal Anggaran. Konsep Rencana Strategis Direktorat Jenderal Anggaran. Konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Anggaran. Konsep Laporan Pelaksanaan Tugas (Tahunan, Semesteran, Triwulan, Bulanan) Direktorat Jenderal Anggaran. Konsep tindak lanjut LHP. Konsep informasi penganggaran yang akan disampaikan kepada publik.
8. WEWENANG : 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.
8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9.
Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. Memaraf /menandatangani nota dinas/surat/laporan. Mengambil langkah-langkah dan inisiatif guna penyelesaian tugas Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Mengadakan pengamatan ke lapangan atas pelaksanaan keputusan mengenai susunan organisasi dan tata kerja, prosedur dan metode kerja atau ketatalaksanaan dan pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Memberikan masukan tentang konsep organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Anggaran; Memberikan masukan tentang Konsep uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. Memberikan masukan tentang Konsep peta jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. Memberikan masukan tentang Konsep spesifikasi jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. Memberikan masukan tentang Hasil perhitungan dan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 17 -
8.10. Memberikan masukan tentang Konsep prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 8.11. Memberikan masukan tentang Laporan hasil monitoring dan evaluasi serta pengembangan prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 8.12. Memberikan masukan tentang Rancangan Pedoman Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Anggaran. 8.13. Memberikan masukan tentang Konsep peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 8.14. Memberikan masukan tentang Konsep pengembangan kinerja organisasi (IK dan IKU). 8.15. Memberikan masukan tentang pencapaian KPI Direktorat Jenderal Anggaran. 8.16. Memberikan masukan tentang Konsep Rencana Kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 8.17. Memberikan masukan tentang Konsep Rencana Strategis Direktorat Jenderal Anggaran. 8.18. Memberikan masukan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Anggaran. 8.19. Memberikan masukan tentang Laporan Pelaksanaan Tugas (Tahunan, Semesteran, Triwulan, Bulanan) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.20. Memberikan masukan tentang Konsep tindak lanjut LHP. 8.21. Memberikan masukan tentang Konsep informasi penganggaran yang akan disampaikan kepada publik. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. 9.12. 9.13. 9.14.
Usul, saran dan pendapat yang diajukan. Kebenaran konsep dan paraf/tandatangan nota dinas/surat/laporan. Langkah-Iangkah dan inisiatif yang diambil guna penyelesaian tugas Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Hasil pengamatan ke lapangan atas pelaksanaan keputusan mengenai susunan organisasi dan tatakerja, prosedur dan metode kerja atau ketatalaksanaan dan pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Kebenaran atas masukan tentang konsep organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Anggaran; Kebenaran atas masukan tentang Konsep uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. Kebenaran atas masukan tentang Konsep peta jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. Kebenaran atas masukan tentang Konsep spesifikasi jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. Kebenaran atas masukan tentang Hasil perhitungan dan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran. Kebenaran atas masukan tentang Konsep prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran. Kebenaran atas masukan tentang Laporan hasil monitoring dan evaluasi serta pengembangan prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran. Kebenaran atas masukan tentang Rancangan Pedoman Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Anggaran. Kebenaran atas masukan tentang Konsep peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Kebenaran atas masukan tentang Konsep pengembangan kinerja organisasi (IK dan IKU).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 18 -
9.15. Kebenaran atas masukan tentang pencapaian KPI Direktorat Jenderal Anggaran. 9.16. Kebenaran atas masukan tentang Konsep Rencana Kerja Direktorat Jenderal Anggaran 9.17. Kebenaran atas masukan tentang Konsep Rencana Strategis Direktorat Jenderal Anggaran 9.18. Kebenaran atas masukan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Anggaran 9.19. Kebenaran atas masukan tentang Laporan Pelaksanaan Tugas (Tahunan, Semesteran, Triwulan, Bulanan) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.20. Kebenaran atas masukan tentang Konsep tindak lanjut LHP. 9.21. Kebenaran atas masukan tentang Konsep informasi penganggaran yang akan disampaikan kepada publik. 10. DIMENSI JABATAN -
Dimensi Non Keuangan : Jumlah Eselon IV = 3 orang, Jumlah pelaksana= 12 orang. Dimensi Keuangan : pada tahun 2008, anggaran unit (Bagian Organisasi dan Tata Laksana) yang dikelola : Rp 1.017.608.000,Lingkup unit yang dikelola : 7 unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 38 unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 143 unit Eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1.
11.2. 11.3. 11.4.
11.5. 11.6. 11.7.
Sekretaris Direktorat Jenderal dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. Para Kepala Subbagian pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal pelaksanaan tugas. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, dalam hal meminta penjelasan dan data berkenaan dengan penataan kelembagaan, prosedur dan metode kerja atau ketatalaksanaan, pelaporan serta Laporan Hasil Pemeriksaan. Para pejabat eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. Para pejabat di lingkungan Setjen Departemen Keuangan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. Pihak lain dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN Dinamika perkembangan organisasi yang selalu berubah dengan cepat menuntut penguasaan tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundangan yang terkait sehingga dapat dihasilkan kinerja organisasi yang optimal. 13. RISIKO JABATAN : Tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 19 -
14. SYARAT JABATAN : 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.
Pangkat/Golongan Pendidikan Formal Diklat/Kursus Syarat lainnya
: : : :
Pembina / IV a Minimal Strata 1 Diklatpim Tk. III Standar Kompetensi : - Visioning (2) - In-Depth Prob Solv & Analysis (2) - Planning and Organizing (3) - Quality Focus (3) - Continuous Improvement (3) - Policies, Processes & Procedures (3) - Stakeholder Focus (2) - Integrity (3) - Teamwork and Collaboration (2) - Managing Others (3) - Organizational Savvy (2) - Meeting Leadership (2)
15. KEDUDUKAN JABATAN :
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
KABAG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
KASUBBAG ORGANISASI
KABAG KEPEGAWAIAN
KASUBBAG TATA LAKSANA
KASUBBAG PELAPORAN
KABAG KEUANGAN
KABAG UMUM
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 20 -
1. NAMA JABATAN
: Kepala Subbagian Organisasi
2. IKHTISAR JABATAN
:
Melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan serta analisis beban kerja.
3. TUJUAN JABATAN : Agar terwujud penataan organisasi yang baik, analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja yang dapat mendukung pengembangan kinerja organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyiapkan bahan penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan terkait dengan penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan untuk penataan unit organisasi dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.3. Meneliti, menganalisis dan mengelompokkan bahan dan data yang diperlukan dalam penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.4. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.5. Meneliti konsep penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 4.1.6. Membahas konsep penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, nara sumber terkait, Biro Organta dan Kementerian PAN; 4.1.7. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep penataan organisasi sesuai hasil pembahasan; 4.1.8. Meneliti dan mengoreksi konsep penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.2. Menyiapkan bahan penyusunan uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan terkait dengan penyusunan uraian jabatan; 4.2.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.3. Meneliti, menganalisis dan mengelompokkan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep uraian jabatan; 4.2.4. Mengkoordinasikan penyusunan konsep uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.5. Meneliti konsep uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 4.2.6. Membahas konsep uraian jabatan bersama Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, nara sumber terkait dan Biro Organta;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 21 -
4.2.7. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep Uraian Jabatan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.3. Menyiapkan bahan analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading/ peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka analisis dan evaluasi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Melakukan identifikasi, analisis dan evaluasi jabatan berdasarkan uraian jabatan bersama para pelaksana. 4.3.3. Menyiapkan konsep hasil analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading/peringkat jabatan) unit-unit di lingkungan DJA. 4.3.4. Membahas hasil analisis dan evaluasi jabatan (hasil perhitungan grading/peringkat jabatan) bersama Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana 4.3.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep perhitungan grading /peringkat jabatan) sesuai hasil pembahasan; 4.3.6. Meneliti hasil analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading/peringkat jabatan) sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.4. Menyiapkan bahan penyusunan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.4.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan terkait dengan penyusunan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan; 4.4.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.3. Meneliti, menganalisis dan mengelompokkan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan; 4.4.4. Mengkoordinasikan penyusunan konsep spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan; 4.4.5. Meneliti konsep spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.4.6. Membahas konsep spesifikasi jabatan bersama dengan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Kepegawaian, nara sumber terkait dan Biro Organta 4.4.7. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
4.5. Menyiapkan bahan penyusunan peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan berkaitan dengan peta jabatan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 22 -
4.5.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.3. Meneliti, menganalisis dan mengelompokkan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.4. Mengkoordinasikan penyusunan konsep peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.5. Meneliti konsep peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.5.6. Membahas peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, nara sumber terkait dan Biro Organta. 4.5.7. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.6. Menyiapkan konsep pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.6.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan berkaitan dengan pelimpahan wewenang; 4.6.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep pelimpahan wewenang; 4.6.3. Meneliti dan menganalisis bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep pelimpahan wewenang; 4.6.4. Mengkoordinasikan penyusunan konsep pelimpahan wewenang; 4.6.5. Meneliti konsep konsep pelimpahan wewenang dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.6.6. Membahas konsep pelimpahan wewenang bersama dengan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, para Direktur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur Jenderal Anggaran dan Biro Organta. 4.6.7. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep pelimpahan wewenang sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.7. Menyiapkan bahan dalam rangka analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan terkait dengan analisis beban kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan untuk analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.3. Meneliti, menganalisis dan mengelompokkan bahan dan data yang diperlukan dalam analisis beban kerja; 4.7.4. Menugaskan Pelaksana untuk melakukan perhitungan beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.5. Meneliti hasil perhitungan beban kerja dan melakukan analisis beban kerja serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana 4.7.6. Membahas hasil perhitungan dan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, nara sumber terkait dan Biro Organta.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 23 -
4.7.7. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan. 4.7.8. Meneliti dan mengoreksi analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.8. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.8.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan; 4.8.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal; 4.8.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal; 4.8.4. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal bersama Kepala Bagian dan para Kepala Subbagian pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 4.8.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal sesuai hasil pembahasan; 4.8.6. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.9. Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.9.1. Mempelajari disposisi Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk menindaklanjuti LHP; 4.9.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.9.3. Menyusun konsep tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 5.2. Data, informasi, laporan, permasalahan ataupun usulan yang berkenaan dengan penataan unit organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 5.3. Jabatan struktural dan jabatan fungsional tahun yang sedang berjalan. 5.4. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kelembagaan/organisasi dan ketatalaksanaan. 5.5. Uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.6. Analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.7. Spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.8. Peta Jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.9. Usulan pelimpahan wewenang dari masing-masing unit di lingkungan DJA.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 24 -
5.10. Data beban kerja dari seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 5.11. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.12. Konsep surat/nota dinas dari pelaksana.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang anggaran serta peraturan pelaksanaannya. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penyusunan organisasi beserta peraturan pelaksanaannya. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. 6.4. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. 6.5. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.6. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil telaahan terhadap data, informasi, laporan, masalah ataupun usul yang berkenaan dengan penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran yang dituangkan dalam Konsep Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 7.2. Konsep uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.3. Konsep analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.4. Konsep spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.5. Konsep peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran. 7.6. Konsep Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 7.7. Perhitungan Beban Kerja dan Analisis Beban Kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 7.8. Konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 7.9. Konsep tanggapan LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 8.2. Memaraf surat dan laporan. 8.3. Meminta data/informasi dalam rangka penataan organisasi. 8.4. Meminta data/informasi dalam rangka penyusunan uraian jabatan. 8.5. Meminta data/informasi dalam rangka analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan). 8.6. Meminta data/informasi dalam rangka spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan. 8.7. Meminta data/informasi dalam rangka penyusunan peta jabatan. 8.8. Meminta data/informasi dalam rangka pelimpahan wewenang. 8.9. Meminta data/informasi dalam rangka analisis beban kerja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 25 -
8.10. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10.
Usul, saran dan pendapat yang diajukan. Kebenaran konsep dan paraf surat, laporan. Kebenaran data/informasi penataan organisasi. Kebenaran data/informasi uraian jabatan. Kebenaran data/informasi analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan). Kebenaran data/informasi spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan. Kebenaran data/informasi peta jabatan. Kebenaran data/informasi pelimpahan wewenang. Kebenaran analisis beban kerja. Terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait.
10. DIMENSI JABATAN : - Dimensi Non Keuangan : jumlah bawahan langsung 4 (empat) orang. - Cakupan : 7 Unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 38 Unit eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 144 unit Eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 11.3. Para pelaksana di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal pembagian tugas, bimbingan, pengarahan serta menerima pendapat dan saran. 11.4. Para pejabat di lingkungan Biro Organta, dalam hal pembahasan dan konsultasi mengenai penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja, dan pelimpahan wewenang di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 11.5. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Dinamika perkembangan organisasi yang selalu berubah dengan cepat, sehingga dituntut menguasai tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundangan yang terkait sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bebas dari pengaruh para pemangku jabatan / responden.
13. RISIKO JABATAN : Tidak ada.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 26 -
14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan 14.2. Pendidikan Formal 14.3. Diklat/Kursus 14.4. Syarat lainnya
: : : :
Penata / III c Strata 1 Diklatpim Tk IV Standar Kompetensi - Visioning (1) - In-Depth Prob Solv & Analysis (2) - Adapting to Change (2) - Continuous Improvement (2) - Policies, Processes & Procedures (2) - Stakeholder Service (2) - Integrity (2) - Teamwork and Collaboration (2) - Conflict Management (2)
15. KEDUDUKAN JABATAN
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
KASUBBAG ORGANISASI
KASUBBAG TATA LAKSANA
PENELAAH BAHAN TELAAHAN TK. I PENELAAH BAHAN TELAAHAN TK. II PEMROSES BAHAN TELAAHAN TK. I PEMROSES BAHAN TELAAHAN TK. II PENYAJI BAHAN TELAAHAN TK. I PENYAJI BAHAN TELAAHAN TK. II
KASUBBAG PELAPORAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 27 -
1. NAMA JABATAN
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. I
2. IKHTISAR JABATAN
:
Membantu melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan serta analisis beban kerja.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penataan organisasi yang baik, analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja yang dapat mendukung pengembangan kinerja organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penataan unit organisasi dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.2. Menelaah bahan penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.3. Membahas hasil telaahan bahan penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Organisasi; 4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan konsep penataan organisasi sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.2. Melakukan penelaahan bahan penyusunan uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan uraian jabatan; 4.2.2. Menelaah bahan uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.3. Membahas hasil telaahan bahan penyusunan konsep uraian jabatan bersama Kepala Subbagian Organisasi; 4.2.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan konsep Uraian Jabatan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.3. Melakukan penelaahan bahan analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading/peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Menelaah bahan analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.3. Membahas hasil telaahan bahan analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading/peringkat jabatan) bersama Kepala Subbagian Organisasi; 4.3.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan konsep analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading/peringkat jabatan) di lingkungan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 28 -
Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi.
dan
4.4. Melakukan penelaahan bahan penyusunan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.4.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.2. Menelaah bahan penyusunan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.3. Membahas hasil telaahan bahan penyusunan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Organisasi; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.5. Melakukan penelaahan bahan penyusunan peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan peta jabatan; 4.5.2. Menelaah bahan penyusunan peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.3. Membahas hasil telaahan bahan penyusunan peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Organisasi; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.6. Melakukan penelaahan bahan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.6.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.6.2. Menelaah bahan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.6.3. Membahas hasil telaahan bahan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Organisasi; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan bahan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.7. Melakukan penelaahan bahan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk perhitungan beban kerja dan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.2. Menelaah bahan perhitungan beban kerja dan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 29 -
4.7.3. Membahas hasil telaahan bahan perhitungan beban kerja dan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Organisasi; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan bahan perhitungan beban kerja dan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.8. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.8.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan; 4.8.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal; 4.8.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal bersama Kepala Subbagian Organisasi; 4.8.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.9. Membantu menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.9.1. Menyusun konsep tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Organisasi.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian Organisasi. 5.2. Data, informasi, laporan, permasalahan ataupun usulan yang berkenaan dengan penataan unit organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 5.3. Jabatan struktural dan jabatan fungsional tahun yang sedang berjalan. 5.4. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kelembagaan/organisasi dan ketatalaksanaan. 5.5. Uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.6. Analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.7. Spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.8. Peta Jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.9. Usulan pelimpahan wewenang dari masing-masing unit di lingkungan DJA. 5.10. Data beban kerja dari seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 5.11. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang anggaran serta peraturan pelaksanaannya. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penyusunan organisasi beserta peraturan pelaksanaannya.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 30 -
6.3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. 6.4. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. 6.5. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.6. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep dalam rangka penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 7.2. Rancangan konsep uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.3. Rancangan konsep analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.4. Rancangan konsep spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.5. Rancangan konsep peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran. 7.6. Rancangan konsep Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 7.7. Rancangan konsep Perhitungan Beban Kerja dan Analisis Beban Kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 7.8. Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 7.9. Rancangan konsep tanggapan LHP.
8. WEWENANG : 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.
Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Organisasi. Meminta data/informasi dalam rangka penataan organisasi. Meminta data/informasi dalam rangka penyusunan uraian jabatan. Meminta data/informasi dalam rangka analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan). Meminta data/informasi dalam rangka spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan. Meminta data/informasi dalam rangka penyusunan peta jabatan. Meminta data/informasi dalam rangka pelimpahan wewenang. Meminta data/informasi dalam rangka analisis beban kerja.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8.
Usul, saran dan pendapat yang diajukan. Kebenaran data/informasi penataan organisasi. Kebenaran data/informasi uraian jabatan. Kebenaran data/informasi analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan). Kebenaran data/informasi spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan. Kebenaran data/informasi peta jabatan. Kebenaran data/informasi pelimpahan wewenang. Kebenaran analisis beban kerja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 31 -
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Organisasi dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 10.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Dinamika perkembangan organisasi yang selalu berubah dengan cepat, sehingga dituntut menguasai tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundangan yang terkait sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bebas dari pengaruh para pemangku jabatan / responden.
12. RISIKO JABATAN : Tidak ada. 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
III/b – III/d Strata 1 - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi : ¾ Menguasai prinsip-prinsip organisasi dan manajemen; ¾ Menguasai tugas dan fungsi organisasi DJA; ¾ Menguasai sistematik uraian jabatan; ¾ Menguasai analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading/peringkat jabatan); ¾ Menguasai spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan; ¾ Menguasai peta jabatan (job mapping); ¾ Menguasai pelimpahan wewenang; ¾ Menguasai perhitungan beban kerja dan analisis beban kerja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 32 -
1. NAMA JABATAN
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. II
2. IKHTISAR JABATAN
:
Membantu melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan serta analisis beban kerja.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penataan organisasi yang baik, analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja yang dapat mendukung pengembangan kinerja organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan bahan penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penataan unit organisasi dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.2. Menelaah bahan penyusunan konsep penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.3. Membahas hasil telaahan bahan penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Organisasi; 4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan rancangan penataan organisasi sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.2. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan uraian jabatan; 4.2.2. Menelaah bahan penyusunan rancangan uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.3. Membahas hasil telaahan bahan penyusunan rancangan uraian jabatan bersama Kepala Subbagian Organisasi; 4.2.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan rancangan Uraian Jabatan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.3. Membantu melakukan penelaahan bahan analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Menelaah bahan analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 33 -
4.3.3. Membahas hasil telaahan bahan analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) bersama Kepala Subbagian Organisasi; 4.3.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan konsep analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.4. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.4.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan; 4.4.2. Menelaah bahan penyusunan rancangan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan; 4.4.3. Membahas hasil telaahan bahan penyusunan rancangan spesifikasi jabatan bersama Kepala SubbagianOrganisasi; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan rancangan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan Kepala Subbagian Organisasi. 4.5. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan peta jabatan; 4.5.2. Menelaah bahan penyusunan rancangan peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.3. Membahas peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Organisasi; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.6. Membantu melakukan penelaahan bahan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.6.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.6.2. Menelaah bahan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.6.3. Membahas hasil telaahan bahan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Organisasi; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan bahan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.7. Membantu melakukan penelaahan bahan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk perhitungan beban kerja dan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 34 -
4.7.2. Menelaah bahan perhitungan beban kerja dan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.3. Membahas hasil telaahan bahan perhitungan beban kerja dan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Organisasi; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan bahan perhitungan beban kerja dan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.8. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.8.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan; 4.8.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal; 4.8.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal bersama Kepala Subbagian Organisasi; 4.8.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.9. Membantu menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.9.1. Menyusun konsep tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Organisasi.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian Organisasi. 5.2. Data, informasi, laporan, permasalahan ataupun usulan yang berkenaan dengan penataan unit organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 5.3. Jabatan struktural dan jabatan fungsional tahun yang sedang berjalan. 5.4. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kelembagaan/organisasi dan ketatalaksanaan. 5.5. Uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.6. Analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.7. Spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.8. Peta Jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.9. Usulan pelimpahan wewenang dari masing-masing unit di lingkungan DJA. 5.10. Data beban kerja dari seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 5.11. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
di
bidang
anggaran
serta
peraturan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 35 -
6.2. Peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penyusunan organisasi beserta peraturan pelaksanaannya. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. 6.4. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. 6.5. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.6. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep dalam rangka penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 7.2. Rancangan konsep uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.3. Rancangan konsep analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.4. Rancangan konsep spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.5. Rancangan konsep peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran. 7.6. Rancangan konsep Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 7.7. Rancangan konsep Perhitungan Beban Kerja dan Analisis Beban Kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 7.8. Rancangan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 7.9. Rancangan konsep tanggapan LHP.
8. WEWENANG : 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.
Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Organisasi. Meminta data/informasi dalam rangka penataan organisasi. Meminta data/informasi dalam rangka penyusunan uraian jabatan. Meminta data/informasi dalam rangka analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan). Meminta data/informasi dalam rangka spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan. Meminta data/informasi dalam rangka penyusunan peta jabatan. Meminta data/informasi dalam rangka pelimpahan wewenang. Meminta data/informasi dalam rangka analisis beban kerja.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8.
Usul, saran dan pendapat yang diajukan. Kebenaran data/informasi penataan organisasi. Kebenaran data/informasi uraian jabatan. Kebenaran data/informasi analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan). Kebenaran data/informasi spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan. Kebenaran data/informasi peta jabatan. Kebenaran data/informasi pelimpahan wewenang. Kebenaran analisis beban kerja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 36 -
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Organisasi dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 10.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Dinamika perkembangan organisasi yang selalu berubah dengan cepat, sehingga dituntut menguasai tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundangan yang terkait sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bebas dari pengaruh para pemangku jabatan / responden.
12. RISIKO JABATAN : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
III/a – III/c Strata 1 - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi ¾ Menguasai prinsip-prinsip organisasi dan manajemen; ¾ Menguasai tugas dan fungsi organisasi DJA; ¾ Menguasai sistematik uraian jabatan; ¾ Menguasai analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading/peringkat jabatan); ¾ Menguasai spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan; ¾ Menguasai peta jabatan (job mapping); ¾ Menguasai pelimpahan wewenang; ¾ Menguasai perhitungan beban kerja dan analisis beban kerja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 37 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. I 2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan serta analisis beban kerja.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penataan organisasi yang baik, analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja yang dapat mendukung pengembangan kinerja organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan data dalam rangka penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penataan unit organisasi dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.2. Meneliti bahan rancangan penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.3. Mengolah data rancangan penataan organisasi dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.2. Melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan rancangan uraian jabatan; 4.2.2. Meneliti bahan penyusunan rancangan uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.3. Mengolah data penyusunan rancangan Uraian Jabatan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.3. Melakukan pengolahan data dalam rangka analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Meneliti bahan analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.3. Mengolah data analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan Kepala Subbagian Organisasi. 4.4. Melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 38 -
4.4.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan; 4.4.2. Meneliti bahan rancangan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan; 4.4.3. Mengolah data penyusunan rancangan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan Kepala Subbagian Organisasi. 4.5. Melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan peta jabatan; 4.5.2. Meneliti bahan peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.3. Mengolah data penyusunan peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.6. Melakukan pengolahan data sebagai bahan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.6.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.6.2. Meneliti bahan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.6.3. Mengolah data penyusunan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.7. Melakukan pengolahan data sebagai bahan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk perhitungan beban kerja dan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.2. Meneliti bahan perhitungan beban kerja dan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.3. Mengolah data perhitungan beban kerja dan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.8. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.8.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan; 4.8.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal; 4.8.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal bersama Kepala Subbagian Organisasi; 4.8.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 39 -
4.9. Membantu menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.9.1. Menyusun konsep tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Organisasi.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian Organisasi. 5.2. Data, informasi, laporan, permasalahan ataupun usulan yang berkenaan dengan penataan unit organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 5.3. Jabatan struktural dan jabatan fungsional tahun yang sedang berjalan. 5.4. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kelembagaan/organisasi dan ketatalaksanaan. 5.5. Uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.6. Analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.7. Spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.8. Peta Jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.9. Usulan pelimpahan wewenang dari masing-masing unit di lingkungan DJA. 5.10. Data beban kerja dari seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 5.11. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang anggaran serta peraturan pelaksanaannya. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penyusunan organisasi beserta peraturan pelaksanaannya. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. 6.4. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. 6.5. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.6. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data, informasi, laporan, masalah ataupun usul yang berkenaan dengan penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 7.2. Hasil pengolahan data dalam rangka penyusunan rancangan uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.3. Hasil pengolahan data dalam rangka analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.4. Hasil pengolahan data dalam rangka penyusunan rancangan Spesifikasi Jabatan atau Persyaratan Jabatan Direktorat Jenderal Anggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 40 -
7.5. Hasil pengolahan data dalam rangka penyusunan rancangan peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran. 7.6. Hasil pengolahan data dalam rangka Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 7.7. Hasil pengolahan data dalam rangka perhitungan Beban Kerja dan Analisis Beban Kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 7.8. Hasil pengolahan data dalam rangka penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 7.9. Rancangan konsep tanggapan LHP.
8. WEWENANG : 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.
Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Organisasi. Meminta data/informasi dalam rangka penataan organisasi. Meminta data/informasi dalam rangka penyusunan uraian jabatan. Meminta data/informasi dalam rangka analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan). Meminta data/informasi dalam rangka spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan. Meminta data/informasi dalam rangka penyusunan peta jabatan. Meminta data/informasi dalam rangka pelimpahan wewenang. Meminta data/informasi dalam rangka analisis beban kerja.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8.
Usul, saran dan pendapat yang diajukan. Kebenaran data/informasi penataan organisasi. Kebenaran data/informasi uraian jabatan. Kebenaran data/informasi analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan). Kebenaran data/informasi spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan. Kebenaran data/informasi peta jabatan. Kebenaran data/informasi pelimpahan wewenang. Kebenaran analisis beban kerja.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Organisasi dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 10.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 41 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Dinamika perkembangan organisasi yang selalu berubah dengan cepat, sehingga dituntut menguasai tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundangan yang terkait sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bebas dari pengaruh para pemangku jabatan / responden.
12. RISIKO JABATAN : Tidak ada. 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
II/d – III/b Diploma III - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi ¾ Memahami prinsip-prinsip organisasi dan manajemen; ¾ Memahami tugas dan fungsi organisasi DJA; ¾ Memahami sistematik uraian jabatan; ¾ Memahami analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading/peringkat jabatan); ¾ Memahami spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan; ¾ Memahami peta jabatan (job mapping); ¾ Memahami pelimpahan wewenang; ¾ Memahami perhitungan beban kerja dan analisis beban kerja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 42 -
1. NAMA JABATAN : Pemroses Bahan Telaahan Tk. II 2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan serta analisis beban kerja.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penataan organisasi yang baik, analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja yang dapat mendukung pengembangan kinerja organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan pengolahan data dalam rangka penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penataan unit organisasi dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.2. Meneliti bahan rancangan penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.3. Mengolah data rancangan penataan organisasi dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.2. Membantu melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan rancangan uraian jabatan; 4.2.2. Meneliti bahan penyusunan rancangan uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.3. Mengolah data penyusunan rancangan Uraian Jabatan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.3. Membantu melakukan pengolahan data dalam rangka analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Meneliti bahan analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.3. Mengolah data analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan Kepala Subbagian Organisasi. 4.4. Membantu melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 43 -
4.4.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan; 4.4.2. Meneliti bahan rancangan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan; 4.4.3. Mengolah data penyusunan rancangan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan Kepala Subbagian Organisasi. 4.5. Membantu melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan peta jabatan; 4.5.2. Meneliti bahan peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.3. Mengolah data penyusunan peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.6. Membantu melakukan pengolahan data sebagai bahan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.6.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.6.2. Meneliti bahan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.6.3. Mengolah data penyusunan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.7. Membantu melakukan pengolahan data sebagai bahan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk perhitungan beban kerja dan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.2. Meneliti bahan perhitungan beban kerja dan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.3. Mengolah data perhitungan beban kerja dan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.8. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.8.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan; 4.8.2. Menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal; 4.8.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal bersama Kepala Subbagian Organisasi; 4.8.4. Menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 44 -
4.9. Membantu menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.9.1. Menyusun konsep tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Organisasi.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian Organisasi. 5.2. Data, informasi, laporan, permasalahan ataupun usulan yang berkenaan dengan penataan unit organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 5.3. Jabatan struktural dan jabatan fungsional tahun yang sedang berjalan. 5.4. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kelembagaan/organisasi dan ketatalaksanaan. 5.5. Uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.6. Analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.7. Spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.8. Peta Jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.9. Usulan pelimpahan wewenang dari masing-masing unit di lingkungan DJA. 5.10. Data beban kerja dari seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 5.11. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang anggaran serta peraturan pelaksanaannya. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penyusunan organisasi beserta peraturan pelaksanaannya. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. 6.4. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. 6.5. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.6. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data, informasi, laporan, masalah ataupun usul yang berkenaan dengan penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 7.2. Hasil pengolahan data dalam rangka penyusunan rancangan uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.3. Hasil pengolahan data dalam rangka analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.4. Hasil pengolahan data dalam rangka penyusunan rancangan Spesifikasi Jabatan atau Persyaratan Jabatan Direktorat Jenderal Anggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 45 -
7.5. Hasil pengolahan data dalam rangka penyusunan rancangan peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran. 7.6. Hasil pengolahan data dalam rangka Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 7.7. Hasil pengolahan data dalam rangka perhitungan Beban Kerja dan Analisis Beban Kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 7.8. Hasil pengolahan data dalam rangka penyusunan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 7.9. Rancangan konsep tanggapan LHP.
8. WEWENANG : 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.
Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Organisasi. Meminta data/informasi dalam rangka penataan organisasi. Meminta data/informasi dalam rangka penyusunan uraian jabatan. Meminta data/informasi dalam rangka analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan). Meminta data/informasi dalam rangka spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan. Meminta data/informasi dalam rangka penyusunan peta jabatan. Meminta data/informasi dalam rangka pelimpahan wewenang. Meminta data/informasi dalam rangka analisis beban kerja.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8.
Usul, saran dan pendapat yang diajukan. Kebenaran data/informasi penataan organisasi. Kebenaran data/informasi uraian jabatan. Kebenaran data/informasi analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan). Kebenaran data/informasi spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan. Kebenaran data/informasi peta jabatan. Kebenaran data/informasi pelimpahan wewenang. Kebenaran analisis beban kerja.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Organisasi dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 10.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 46 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Dinamika perkembangan organisasi yang selalu berubah dengan cepat, sehingga dituntut menguasai tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundangan yang terkait sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bebas dari pengaruh para pemangku jabatan / responden.
12. RISIKO JABATAN : Tidak ada. 13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
II/c – III/a Diploma III - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi ¾ Memahami prinsip-prinsip organisasi dan manajemen; ¾ Memahami tugas dan fungsi organisasi DJA; ¾ Memahami sistematik uraian jabatan; ¾ Memahami analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading/peringkat jabatan); ¾ Memahami spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan; ¾ Memahami peta jabatan (job mapping); ¾ Memahami pelimpahan wewenang; ¾ Memahami perhitungan beban kerja dan analisis beban kerja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 47 -
1. NAMA JABATAN
: Penyaji Bahan Telaahan Tk. I
2. IKHTISAR JABATAN
:
Membantu melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan serta analisis beban kerja.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penataan organisasi yang baik, analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja yang dapat mendukung pengembangan kinerja organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan penataan organisasi; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk membuat rancangan penataan organisasi serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan uraian jabatan; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk membuat rancangan uraian jabatan serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi; 4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk membuat rancangan analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi; 4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan rancangan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan spesifikasi jabatan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 48 -
4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk membuat rancangan spesifikasi jabatan serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi; 4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan rancangan peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan peta jabatan; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk menyusun rancangan peta jabatan serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi; 4.6. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk bahan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk menyusun rancangan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi; 4.7. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk perhitungan beban kerja dan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk perhitungan beban kerja dan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi; 4.8. Mengumpulkan bahan dan data sebagai bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.8.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP; 4.8.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi; 4.8.3. Menyimpan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP yang telah selesai diproses. 4.9. Mengumpulkan bahan dan data tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.9.1. Mengumpulkan data sebagai bahan untuk penyusunan tindak lanjut LHP;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 49 -
4.9.2. Mengetik konsep tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Tata Laksana.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian Organisasi. 5.2. Data, informasi, laporan, permasalahan ataupun usulan yang berkenaan dengan penataan unit organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 5.3. Jabatan struktural dan jabatan fungsional tahun yang sedang berjalan. 5.4. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kelembagaan/organisasi dan ketatalaksanaan. 5.5. Uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.6. Analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.7. Spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.8. Peta Jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.9. Usulan pelimpahan wewenang dari masing-masing unit di lingkungan DJA. 5.10. Data beban kerja dari seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 5.11. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang anggaran serta peraturan pelaksanaannya. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penyusunan organisasi beserta peraturan pelaksanaannya. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. 6.4. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. 6.5. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.6. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data, informasi, laporan, masalah ataupun usul yang berkenaan dengan penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 7.2. Bahan/data penyusunan rancangan uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.3. Bahan/data penyusunan rancangan analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.4. Bahan/data penyusunan rancangan Spesifikasi Jabatan atau Persyaratan Jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.5. Bahan/data penyusunan rancangan peta jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.6. Bahan/data penyusunan rancangan Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 7.7. Bahan/data penyusunan rancangan Perhitungan Beban Kerja dan Analisis Beban Kerja Direktorat Jenderal Anggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 50 -
7.8. Bahan/data penyusunan rancangan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKAKL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 7.9. Rancangan konsep tanggapan LHP.
8. WEWENANG : 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.
Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Organisasi. Meminta data/informasi dalam rangka penataan organisasi. Meminta data/informasi dalam rangka penyusunan uraian jabatan. Meminta data/informasi dalam rangka analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan). Meminta data/informasi dalam rangka spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan. Meminta data/informasi dalam rangka penyusunan peta jabatan. Meminta data/informasi dalam rangka pelimpahan wewenang. Meminta data/informasi dalam rangka analisis beban kerja.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8.
Usul, saran dan pendapat yang diajukan. Kebenaran data/informasi penataan organisasi. Kebenaran data/informasi uraian jabatan. Kebenaran data/informasi analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan). Kebenaran data/informasi spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan. Kebenaran data/informasi peta jabatan. Kebenaran data/informasi pelimpahan wewenang. Kebenaran analisis beban kerja.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Organisasi dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para Penyaji Bahan Telaahan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 10.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Dinamika perkembangan organisasi yang selalu berubah dengan cepat, sehingga dituntut menguasai tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundangan yang terkait sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bebas dari pengaruh para pemangku jabatan / responden.
12. RISIKO JABATAN : Tidak ada.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 51 -
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
II/b – II/d Diploma I - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi ¾ Mengerti prinsip-prinsip organisasi dan manajemen; ¾ Mengerti tugas dan fungsi organisasi DJA; ¾ Mengerti sistematik uraian jabatan; ¾ Mengerti analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading/peringkat jabatan); ¾ Mengerti spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan; ¾ Mengerti peta jabatan (job mapping); ¾ Mengerti pelimpahan wewenang; ¾ Mengerti perhitungan beban kerja dan analisis beban kerja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 52 -
1. NAMA JABATAN
: Penyaji Bahan Telaahan Tk. II
2. IKHTISAR JABATAN
:
Membantu melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan serta analisis beban kerja.
3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya penataan organisasi yang baik, analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja yang dapat mendukung pengembangan kinerja organisasi.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan penataan organisasi; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk membuat rancangan penataan organisasi serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi. 4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan uraian jabatan; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk membuat rancangan uraian jabatan serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi; 4.3. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk membuat rancangan analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi; 4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan rancangan spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan spesifikasi jabatan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 53 -
4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk membuat rancangan spesifikasi jabatan serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi; 4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan rancangan peta jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan peta jabatan; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk menyusun rancangan peta jabatan serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi; 4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk bahan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan bahan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran; 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk menyusun rancangan pelimpahan wewenang Menteri Keuangan serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi; 4.7. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan untuk perhitungan beban kerja dan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk perhitungan beban kerja dan penyusunan analisis beban kerja Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi; 4.8. Mengumpulkan bahan dan data sebagai bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.8.1. Menginventarisir bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP; 4.8.2. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Organisasi; 4.8.3. Menyimpan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP yang telah selesai diproses. 4.9. Mengumpulkan bahan dan data tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.9.1. Mengumpulkan data sebagai bahan untuk penyusunan tindak lanjut LHP;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 54 -
4.9.2. Mengetik konsep tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Tata Laksana.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian Organisasi. 5.2. Data, informasi, laporan, permasalahan ataupun usulan yang berkenaan dengan penataan unit organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 5.3. Jabatan struktural dan jabatan fungsional tahun yang sedang berjalan. 5.4. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kelembagaan/organisasi dan ketatalaksanaan. 5.5. Uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.6. Analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.7. Spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.8. Peta Jabatan (job mapping) Direktorat Jenderal Anggaran yang terakhir. 5.9. Usulan pelimpahan wewenang dari masing-masing unit di lingkungan DJA. 5.10. Data beban kerja dari seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 5.11. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang anggaran serta peraturan pelaksanaannya. 6.2. Peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penyusunan organisasi beserta peraturan pelaksanaannya. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. 6.4. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. 6.5. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.6. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data, informasi, laporan, masalah ataupun usul yang berkenaan dengan penataan organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 7.2. Bahan/data penyusunan rancangan uraian jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.3. Bahan/data penyusunan rancangan analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.4. Bahan/data penyusunan rancangan Spesifikasi Jabatan atau Persyaratan Jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.5. Bahan/data penyusunan rancangan peta jabatan Direktorat Jenderal Anggaran. 7.6. Bahan/data penyusunan rancangan Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Anggaran. 7.7. Bahan/data penyusunan rancangan Perhitungan Beban Kerja dan Analisis Beban Kerja Direktorat Jenderal Anggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 55 -
7.8. Bahan/data penyusunan rancangan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKAKL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 7.9. Rancangan konsep tanggapan LHP.
8. WEWENANG : 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8.
Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Organisasi. Meminta data/informasi dalam rangka penataan organisasi. Meminta data/informasi dalam rangka penyusunan uraian jabatan. Meminta data/informasi dalam rangka analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan). Meminta data/informasi dalam rangka spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan. Meminta data/informasi dalam rangka penyusunan peta jabatan. Meminta data/informasi dalam rangka pelimpahan wewenang. Meminta data/informasi dalam rangka analisis beban kerja.
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8.
Usul, saran dan pendapat yang diajukan. Kebenaran data/informasi penataan organisasi. Kebenaran data/informasi uraian jabatan. Kebenaran data/informasi analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading /peringkat jabatan). Kebenaran data/informasi spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan. Kebenaran data/informasi peta jabatan. Kebenaran data/informasi pelimpahan wewenang. Kebenaran analisis beban kerja.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Organisasi dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 10.3. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Dinamika perkembangan organisasi yang selalu berubah dengan cepat, sehingga dituntut menguasai tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundangan yang terkait sehingga dapat dihasilkan output yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bebas dari pengaruh para pemangku jabatan / responden.
12. RISIKO JABATAN : Tidak ada.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 56 -
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
II/a – II/c Diploma I - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi ¾ Mengerti prinsip-prinsip organisasi dan manajemen; ¾ Mengerti tugas dan fungsi organisasi DJA; ¾ Mengerti sistematik uraian jabatan; ¾ Mengerti analisis dan evaluasi jabatan (perhitungan grading/peringkat jabatan); ¾ Mengerti spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan; ¾ Mengerti peta jabatan (job mapping); ¾ Mengerti pelimpahan wewenang; ¾ Mengerti perhitungan beban kerja dan analisis beban kerja.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 57 -
1. NAMA JABATAN
: Kepala Subbagian Tata Laksana
2. IKHTISAR JABATAN
:
Melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, monitoring, evaluasi dan pengembangan prosedur dan metode kerja serta pengembangan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya prosedur kerja dan metode kerja serta kinerja organisasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyiapkan bahan penyusunan prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan terkait dengan penyusunan prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.3. Meneliti, menganalisa dan mengelompokkan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun rancangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.5. Meneliti rancangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.6. Membahas rancangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Direktorat Teknis, narasumber terkait, dan Biro Organta; 4.1.7. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun rancangan SOP dan MI sesuai hasil pembahasan; 4.1.8. Meneliti rancangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.2. Menyiapkan bahan monitoring prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan terkait dengan monitoring prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan masukan content hotmail website dan survey kepuasan pelanggan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 58 -
4.2.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka monitoring SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.3. Meneliti, menganalisa dan mengelompokkan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka monitoring SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.4. Melakukan monitoring pelaksanaan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 4.3. Menyiapkan bahan evaluasi dan pengembangan prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan terkait dengan evaluasi dan pengembangan prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka evaluasi dan pengembangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.3. Meneliti, menganalisa dan mengelompokkan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka evaluasi dan pengembangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.4. Melakukan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 4.3.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun laporan dan rekomendasi pengembangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran 4.3.6. Meneliti konsep laporan dan rekomendasi pengembangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 4.3.7. Membahas pengembangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran bersama unit terkait dan Biro Organta; 4.3.8. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan; 4.3.9. Meneliti rancangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.4. Menyusun rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.4.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan terkait dengan penyusunan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan rancangan pedoman tata persuratan; 4.4.3. Meneliti, menganalisa dan mengelompokkan bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 59 -
4.4.5. Meneliti rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 4.4.6. Membahas rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, nara sumber terkait dan Biro Organta; 4.4.7. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan; 4.4.8. Meneliti dan mengoreksi rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.5. Menyiapkan bahan untuk pengembangan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan konsep Balance Score Card (BSC) dan perumusan Key Performance Indikator (KPI) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap Depkeu wide, visi dan misi DJA, Tugas Pokok dan Fungsi DJA, serta keinginan stakeholder DJA dalam rangka penyusunan konsep BSC dan perumusan KPI sebagai upaya pengembangan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan untuk menyusun konsep BSC dan KPI DJA; 4.5.3. Meneliti dan menganalisis data untuk menyusun konsep BSC dan KPI DJA; 4.5.4. Membahas konsep BSC dan KPI DJA dengan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 4.5.5. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan presentasi mengenai konsep BSC dan KPI DJA; 4.5.6. Mempresentasikan dan membahas konsep BSC dan KPI DJA bersama Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Direktorat Teknis, Konsultan, dan Pushaka. 4.5.7. Menyempurnakan konsep BSC dan KPI DJA sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
4.6. Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja (KPI) organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.6.1. Melakukan identifikasi dan analisis pencapaian kinerja (KPI) organisasi Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan KPI masing-masing; 4.6.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan pencapaian kinerja (KPI) unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.3. Meneliti, menganalisis dan menyusun konsep laporan pencapaian kinerja (KPI) organisasi; 4.6.4. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun jadwal pembahasan mengenai pencapaian kinerja (KPI) organisasi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.5. Membahas pencapaian kinerja (KPI) organisasi Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, dan nara sumber terkait (Pushaka).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 60 -
4.6.6. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun rancangan pencapaian kinerja (KPI) organisasi Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan. 4.6.7. Meneliti rancangan pencapaian kinerja (KPI) organisasi Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.7. Melakukan legal drafting atas konsep peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan terhadap peraturan terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan untuk pelaksanaan legal drafting konsep peraturan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.3. Membahas konsep peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama unit terkait; 4.7.4. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun/memperbaiki konsep peraturan hasil legal drafting Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan hasil pembahasan; 4.7.5. Meneliti dan mengoreksi konsep peraturan Direktorat Jenderal Anggaran hasil legal drafting serta menyampaikan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.8. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.8.1. Mempelajari Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan; 4.8.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal; 4.8.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal; 4.8.4. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal bersama Kepala Bagian dan para Kepala Subbagian pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 4.8.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal sesuai hasil pembahasan; 4.8.6. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.9. Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.9.1. Mempelajari disposisi Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk menindaklanjuti LHP; 4.9.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan bahan tindak lanjut LHP; 4.9.3. Menyusun konsep tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 61 -
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Disposisi Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 5.2. Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan 5.3. Data, informasi, laporan, permasalahan ataupun usulan yang berkenaan dengan prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 5.4. Bahan analisa pemecahan masalah prosedur dan metode kerja unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 5.5. Bahan, data, rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 5.6. Bahan, data legal drafting. 5.7. Bahan, data Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran dan KPI Departemen Keuangan. 5.8. Data program kerja Direktorat Jenderal Anggaran, program kerja Sekretariat dan program kerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 5.9. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat. 5.10. Konsep surat/nota dinas dari pelaksana.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang Anggaran serta peraturan pelaksanaannya. 6.2. Peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, Perbendaharaan serta peraturan pelaksanaannya. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. 6.4. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. 6.5. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.6. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran berupa standard operating procedures (SOP) dan manual instruction. 7.2. Konsep hasil monitoring pelaksanaan SOP dan MI di lingkungan Direktoran Jenderal Anggaran. 7.3. Rancangan revisi standard operating procedures (SOP) dan manual instruction Direktorat Jenderal Anggaran. 7.4. Rancangan pedoman tata persuratan dinas Direktorat Jenderal Anggaran. 7.5. Rancangan konsep BSC dan rancangan perumusan Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. 7.6. Konsep pencapaian kinerja organisasi (KPI) Direktorat Jenderal Anggaran 7.7. Legal drafting konsep peraturan. 7.8. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 7.9. Konsep tanggapan LHP.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 62 -
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 8.2. Memaraf konsep surat dan laporan. 8.3. Mengajukan usul rancangan prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran berupa standard operating procedures (SOP) dan manual instruction. 8.4. Mengajukan usul monitoring prosedur dan metode kerja. 8.5. Mengajukan usul rancangan revisi standard operating procedures (SOP) dan manual instruction Direktorat Jenderal Anggaran. 8.6. Mengajukan usul rancangan pedoman tata persuratan dinas Direktorat Jenderal Anggaran. 8.7. Mengajukan usul rancangan konsep BSC dan rancangan perumusan Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. 8.8. Mengajukan usul rancangan laporan capaian Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. 8.9. Mengajukan usul Legal drafting konsep peraturan. 8.10. Meminta data/informasi, bahan atau hal-hal yang diperlukan.
9. TANGGUNGJAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran konsep dan paraf surat, laporan. 9.3. Kebenaran usul prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran berupa standard operating procedures (SOP) dan manual instruction. 9.4. Kebenaran usul bahan dan data monitoring prosedur dan metode kerja. 9.5. Kebenaran usul rancangan revisi standard operating procedures (SOP) dan manual instruction Direktorat Jenderal Anggaran. 9.6. Kebenaran usul pedoman tata persuratan dinas Direktorat Jenderal Anggaran. 9.7. Kebenaran usul rancangan konsep BSC dan rancangan perumusan Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. 9.8. Kebenaran usul rancangan laporan capaian Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. 9.9. Kebenaran usul Legal drafting konsep peraturan. 9.10. Kebenaran data/informasi yang diberikan.
10. DIMENSI JABATAN : - Dimensi Non Keuangan : jumlah bawahan langsung 4 (empat) orang. - Cakupan: 7 Unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 38 Unit eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran 143 unit Eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran
11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 63 -
11.3. Para pelaksana di lingkungan Subbagian Tata Laksana dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Para pejabat di lingkungan Biro Organta, dalam hal pembahasan dan konsultasi mengenai prosedur dan metode kerja unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 11.5. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Dinamika perkembangan organisasi yang selalu berubah dengan cepat sehingga dituntut menguasai tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundangan yang terkait sehingga dapat dihasilkan/diselenggarakan ketatalaksanaan yang optimal (efektif dan efisien) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 13. RISIKO JABATAN : Tidak ada 14. SYARAT JABATAN: 14.1. Pangkat/Golongan 14.2. Pendidikan Formal 14.3. Diklat/Kursus 14.4. Syarat lainnya
: : : :
Penata / III c Strata I Diklatpim Tk IV - Visioning (1) - In-dept Prob Solving & Analysis (2) - Adapting to Change (2) - Continuous Improvement (2) - Policies, Processes & Procedures (2) - Stakeholder Services (2) - Integrity (2) - Teamwork and Collaboration (2) - Presentation Skills (2)
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
KASUBBAG ORGANISASI
KASUBBAG TATA LAKSANA
KASUBBAG PELAPORAN
PENELAAH BAHAN TELAAHAN TK. I PENELAAH BAHAN TELAAHAN TK. II PEMROSES BAHAN TELAAHAN TK. I PEMROSES BAHAN TELAAHAN TK. II PENYAJI BAHAN TELAAHAN TK. I PENYAJI BAHAN TELAAHAN TK. II
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 64 <<
1. NAMA JABATAN
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. I
2. IKHTISAR JABATAN
:
Membantu melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, monitoring, evaluasi dan pengembangan prosedur dan metode kerja serta pengembangan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya prosedur kerja dan metode kerja serta kinerja organisasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelaahan bahan dalam rangka penyusunan prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction(MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.2. Menelaah bahan penyusunan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.3. Membahas hasil telaahan bahan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan rancangan SOP dan MI sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.2. Melakukan penelaahan bahan monitoring prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction(MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Mempelajari bahan monitoring SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2. Menelaah bahan monitoring SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.3. Membahas hasil telaahan bahan monitoring SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.2.4. Menyusun konsep telaahan bahan monitoring SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.3. Melakukan penelaahan bahan evaluasi dan pengembangan prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Mempelajari bahan dan rekomendasi evaluasi dan pengembangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Menelaah bahan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.3. Membahas hasil telaahan bahan evaluasi dan pengembangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Tata Laksana;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 65 -
4.3.4. Menyusun konsep telaahan bahan evaluasi dan pengembangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.4. Melakukan penelaahan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.4.1. Mempelajari bahan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.2. Menelaah bahan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.3. Membahas hasil telaahan bahan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Tata Laksana, unit terkait dan Biro Organta; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan bahan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.5. Melakukan penelaahan bahan untuk pengembangan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan konsep Balance Score Card (BSC) dan perumusan Key Performance Indicator (KPI) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.2. Menelaah bahan dan data untuk menyusun konsep BSC dan KPI DJA dalam rangka menyusun rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.3. Membahas hasil telaahan bahan rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan bahan rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.6. Melakukan penelaahan bahan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja (KPI) organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.6.1. Mempelajari bahan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja (KPI) organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.2. Menelaah bahan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja (KPI) organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.3. Membahas hasil telaahan bahan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja (KPI) organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan bahan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja (KPI) organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.7. Melakukan penelaahan pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 66 -
4.7.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.2. Menelaah bahan pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.3. Membahas hasil telaahan bahan pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan bahan pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.8. Melakukan penelaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.8.1. Mempelajari bahan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan; 4.8.2. Menelaah konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal; 4.8.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal bersama Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.8.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKAKL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.9. Melakukan penelaahan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.9.1. Menyusun konsep telaahan tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Tata Laksana.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian Tata Laksana. 5.2. Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan 5.3. Data, informasi, laporan, permasalahan ataupun usulan yang berkenaan dengan prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 5.4. Bahan analisa pemecahan masalah prosedur dan metode kerja unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 5.5. Bahan, data, rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 5.6. Bahan, data legal drafting. 5.7. Bahan, data Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran dan KPI Departemen Keuangan. 5.8. Data program kerja Direktorat Jenderal Anggaran, program kerja Sekretariat dan program kerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 5.9. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 67 -
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang Anggaran serta peraturan pelaksanaannya. 6.2. Peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, Perbendaharaan serta peraturan pelaksanaannya. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. 6.4. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. 6.5. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.6. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran berupa standard operating procedures (SOP) dan manual instruction. 7.2. Konsep hasil monitoring pelaksanaan SOP dan MI. 7.3. Rancangan konsep revisi standard operating procedures (SOP) dan manual instruction Direktorat Jenderal Anggaran. 7.4. Rancangan konsep pedoman tata persuratan dinas Direktorat Jenderal Anggaran. 7.5. Rancangan konsep BSC dan rancangan perumusan Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. 7.6. Rancangan konsep pencapaian kinerja (KPI) organisasi Direktorat Jenderal Anggaran 7.7. Legal drafting rancangan konsep peraturan. 7.8. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 7.9. Rancangan Konsep tanggapan LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 8.2. Mengajukan usul rancangan prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran berupa standard operating procedures (SOP) dan manual instruction. 8.3. Mengajukan usul bahan dan data monitoring prosedur dan metode kerja. 8.4. Mengajukan usul rancangan revisi standard operating procedures (SOP) dan manual instruction Direktorat Jenderal Anggaran. 8.5. Mengajukan usul rancangan pedoman tata persuratan dinas Direktorat Jenderal Anggaran. 8.6. Mengajukan usul rancangan konsep BSC dan rancangan perumusan Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. 8.7. Mengajukan usul rancangan laporan capaian Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. 8.8. Mengajukan usul Legal drafting konsep peraturan. 8.9. Meminta data/informasi, bahan atau hal-hal yang diperlukan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 68 -
9. TANGGUNGJAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran usul prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran berupa standard operating procedures (SOP) dan manual instruction. 9.3. Kebenaran usul bahan dan data monitoring prosedur dan metode kerja. 9.4. Kebenaran usul rancangan revisi standard operating procedures (SOP) dan manual instruction Direktorat Jenderal Anggaran. 9.5. Kebenaran usul pedoman tata persuratan dinas Direktorat Jenderal Anggaran. 9.6. Kebenaran usul rancangan konsep BSC dan rancangan perumusan Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. 9.7. Kebenaran usul rancangan laporan capaian Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. 9.8. Kebenaran usul Legal drafting konsep peraturan. 9.9. Kebenaran data/informasi yang diberikan.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Tata Laksana dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para Pelaksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 10.3. Biro Organta, dalam hal pembahasan dan konsultasi mengenai prosedur dan metode kerja unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Dinamika perkembangan organisasi yang selalu berubah dengan cepat sehingga dituntut menguasai tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundangan yang terkait sehingga dapat dihasilkan/diselenggarakan ketatalaksanaan yang optimal (efektif dan efisien) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. RISIKO JABATAN : Tidak ada
13. SYARAT JABATAN: 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.5. Syarat lainnya
: : : :
III/b – III/d Strata I - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi ¾ Menguasai prinsip-prinsip organisasi dan manajemen; ¾ Menguasai tugas dan fungsi organisasi DJA; ¾ Menguasai prosedur kerja (SOP) dan Manual Instruction (MI); ¾ Menguasai pedoman tata persuratan; ¾ Menguasai konsep BSC dan KPI; ¾ Menguasai legal drafting konsep peraturan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 69 -
1. NAMA JABATAN
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. II
2. IKHTISAR JABATAN
:
Membantu melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, monitoring, evaluasi dan pengembangan prosedur dan metode kerja serta pengembangan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya prosedur kerja dan metode kerja serta kinerja organisasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu melakukan penelaahan bahan dalam rangka penyusunan prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction(MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.2. Menelaah bahan penyusunan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.3. Membahas hasil telaahan bahan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.1.4. Menyusun konsep telaahan bahan penyusunan rancangan SOP dan MI sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.2. Membantu melakukan penelaahan bahan monitoring prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction(MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Mempelajari bahan monitoring SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2. Menelaah bahan monitoring SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.3. Membahas hasil telaahan bahan monitoring SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.2.4. Menyusun konsep telaahan bahan monitoring SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.3. Membantu melakukan penelaahan bahan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Mempelajari bahan dan rekomendasi evaluasi dan pengembangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Menelaah bahan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.3. Membahas hasil telaahan bahan evaluasi dan pengembangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Tata Laksana;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 70 -
4.3.4. Menyusun konsep telaahan bahan evaluasi dan pengembangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.4. Membantu melakukan penelaahan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.4.1. Mempelajari bahan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.2. Menelaah bahan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.3. Membahas hasil telaahan bahan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Tata Laksana, unit terkait dan Biro Organta; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan bahan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.5. Membantu melakukan penelaahan bahan untuk pengembangan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan konsep Balance Score Card (BSC) dan perumusan Key Performance Indicator (KPI) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.2. Menelaah bahan dan data untuk menyusun konsep BSC dan KPI DJA dalam rangka menyusun rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.3. Membahas hasil telaahan bahan rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan bahan rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.6. Membantu melakukan penelaahan bahan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja (KPI) organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.6.1. Mempelajari bahan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja (KPI) organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.2. Menelaah bahan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja (KPI) organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.3. Membahas hasil telaahan bahan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja (KPI) organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan bahan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja (KPI) organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.7. Membantu melakukan penelaahan pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 71 -
4.7.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.2. Menelaah bahan pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.3. Membahas hasil telaahan bahan pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan bahan pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.8. Membantu melakukan penelaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.8.1. Mempelajari bahan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan; 4.8.2. Menelaah konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal; 4.8.3. Membahas konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal bersama Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.8.4. Menyusun konsep telaahan bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKAKL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.9. Membantu melakukan penelaahan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.9.1. Menyusun konsep telaahan tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Tata Laksana.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian Tata Laksana. 5.2. Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan 5.3. Data, informasi, laporan, permasalahan ataupun usulan yang berkenaan dengan prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 5.4. Bahan analisa pemecahan masalah prosedur dan metode kerja unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 5.5. Bahan, data, rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 5.6. Bahan, data legal drafting. 5.7. Bahan, data Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran dan KPI Departemen Keuangan. 5.8. Data program kerja Direktorat Jenderal Anggaran, program kerja Sekretariat dan program kerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 5.9. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 72 -
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang Anggaran serta peraturan pelaksanaannya. 6.2. Peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, Perbendaharaan serta peraturan pelaksanaannya. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. 6.4. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. 6.5. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.6. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA : 7.1. Rancangan konsep prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran berupa standard operating procedures (SOP) dan manual instruction. 7.2. Rancangan konsep hasil monitoring prosedur dan metode kerja. 7.3. Rancangan konsep revisi standard operating procedures (SOP) dan manual instruction Direktorat Jenderal Anggaran. 7.4. Rancangan konsep pedoman tata persuratan dinas Direktorat Jenderal Anggaran. 7.5. Rancangan konsep BSC dan rancangan perumusan Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. 7.6. Rancangan konsep pencapaian kinerja (KPI) organisasi Direktorat Jenderal Anggaran 7.7. Legal drafting rancangan konsep peraturan. 7.8. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 7.9. Rancangan Konsep tanggapan LHP.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 8.2. Mengajukan usul rancangan prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran berupa standard operating procedures (SOP) dan manual instruction. 8.3. Mengajukan usul bahan dan data monitoring prosedur dan metode kerja. 8.4. Mengajukan usul rancangan revisi standard operating procedures (SOP) dan manual instruction Direktorat Jenderal Anggaran. 8.5. Mengajukan usul rancangan pedoman tata persuratan dinas Direktorat Jenderal Anggaran. 8.6. Mengajukan usul rancangan konsep BSC dan rancangan perumusan Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. 8.7. Mengajukan usul rancangan laporan capaian Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. 8.8. Mengajukan usul Legal drafting konsep peraturan. 8.9. Meminta data/informasi, bahan atau hal-hal yang diperlukan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 73 -
9. TANGGUNGJAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran usul prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran berupa standard operating procedures (SOP) dan manual instruction. 9.3. Kebenaran usul bahan dan data monitoring prosedur dan metode kerja. 9.4. Kebenaran usul rancangan revisi standard operating procedures (SOP) dan manual instruction Direktorat Jenderal Anggaran. 9.5. Kebenaran usul pedoman tata persuratan dinas Direktorat Jenderal Anggaran. 9.6. Kebenaran usul rancangan konsep BSC dan rancangan perumusan Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. 9.7. Kebenaran usul rancangan laporan capaian Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. 9.8. Kebenaran usul Legal drafting konsep peraturan. 9.9. Kebenaran data/informasi yang diberikan.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Tata Laksana dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para Pelaksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 10.3. Biro Organta, dalam hal pembahasan dan konsultasi mengenai prosedur dan metode kerja unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Dinamika perkembangan organisasi yang selalu berubah dengan cepat sehingga dituntut menguasai tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundangan yang terkait sehingga dapat dihasilkan/diselenggarakan ketatalaksanaan yang optimal (efektif dan efisien) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. RISIKO JABATAN : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN: 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.6. Syarat lainnya
: : : :
III/a – III/c Strata I - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi ¾ Menguasai prinsip-prinsip organisasi dan manajemen; ¾ Menguasai tugas dan fungsi organisasi DJA; ¾ Menguasai prosedur kerja (SOP) dan metode kerja (MI); ¾ Menguasai pedoman tata persuratan; ¾ Menguasai konsep BSC dan KPI; ¾ Menguasai legal drafting konsep peraturan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 74 -
1. NAMA JABATAN
: Pemroses Bahan Telaahan Tk. I
2. IKHTISAR JABATAN
:
Membantu melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, monitoring, evaluasi dan pengembangan prosedur dan metode kerja serta pengembangan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya prosedur kerja dan metode kerja serta kinerja organisasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.
URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyusunan prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction(MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Mempelajari bahan penyusunan rancangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.2. Meneliti bahan penyusunan rancangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.3. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka penyusunan rancangan SOP dan MI sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.2. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka monitoring prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction(MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Mempelajari bahan monitoring SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2. Meneliti bahan monitoring SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.3. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka monitoring SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.3. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka evaluasi dan pengembangan pelaksanaan prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Mempelajari bahan dan rekomendasi evaluasi dan pengembangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Meneliti bahan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.3. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka evaluasi dan pengembangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.4. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyusunan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 75 -
4.4.1. Mempelajari bahan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.2. Meneliti bahan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.3. Mengolah/mentabulasi data penyusunan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.5. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka pengembangan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan konsep Balance Score Card (BSC) dan perumusan Key Performance Indicator (KPI) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.2. Meneliti bahan dan data untuk menyusun konsep BSC dan KPI DJA dalam rangka menyusun rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.3. Mengolah/mentabulasi data rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.6. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja (KPI) organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.6.1. Mempelajari bahan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.2. Meneliti bahan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.3. Mengolah/mentabulasi data rancangan bahan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana.
4.7. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.2. Meneliti bahan pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.3. Mengolah/mentabulasi data rancangan bahan pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.8. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyiapan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 76 -
4.8.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan; 4.8.2. Meneliti bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal; 4.8.3. Mengolah/mentabulasi data bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKAKL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. 4.9. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.9.1. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka penyusunan tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Tata Laksana.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian Tata Laksana. 5.2. Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan 5.3. Data, informasi, laporan, permasalahan ataupun usulan yang berkenaan dengan prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 5.4. Bahan analisa pemecahan masalah prosedur dan metode kerja unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 5.5. Bahan, data, rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 5.6. Bahan, data legal drafting. 5.7. Bahan, data Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran dan KPI Depkeu. 5.8. Data program kerja Direktorat Jenderal Anggaran, program kerja Sekretariat dan program kerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 5.9. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang Anggaran serta peraturan pelaksanaannya. 6.2. Peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, Perbendaharaan serta peraturan pelaksanaannya. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. 6.4. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. 6.5. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.6. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 77 -
7. HASIL KERJA : 7.1.
7.2. 7.3. 7.4. 7.5.
7.6. 7.7. 7.8. 7.9.
Hasil pengolahan data prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran berupa standard operating procedures (SOP) dan manual instruction. Hasil pengolahan data monitoring prosedur dan metode kerja. Hasil pengolahan data revisi standard operating procedures (SOP) dan manual instruction Direktorat Jenderal Anggaran. Hasil pengolahan data pedoman tata persuratan dinas Direktorat Jenderal Anggaran. Hasil pengolahan data pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran dengan konsep BSC dan rancangan perumusan Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. Hasil pengolahan data pencapaian kinerja (KPI) organisasi Direktorat Jenderal Anggaran Hasil pengolahan data atas Legal drafting konsep peraturan. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. Hasil pengolahan data tanggapan LHP.
8. WEWENANG : 8.1. 8.2.
8.3. 8.4. 8.5. 8.6.
8.7. 8.8. 8.9.
Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. Mengajukan usul rancangan prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran berupa standard operating procedures (SOP) dan manual instruction. Mengajukan usul bahan dan data monitoring prosedur dan metode kerja. Mengajukan usul rancangan revisi standard operating procedures (SOP) dan manual instruction Direktorat Jenderal Anggaran. Mengajukan usul rancangan pedoman tata persuratan dinas Direktorat Jenderal Anggaran. Mengajukan usul rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran dengan konsep BSC dan rancangan perumusan Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. Mengajukan usul rancangan laporan capaian Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. Mengajukan usul Legal drafting konsep peraturan. Meminta data/informasi, bahan atau hal-hal yang diperlukan.
9. TANGGUNGJAWAB : 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6.
Usul, saran dan pendapat yang diajukan. Kebenaran usul prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran berupa standard operating procedures (SOP) dan manual instruction. Kebenaran usul bahan dan data monitoring prosedur dan metode kerja. Kebenaran usul rancangan revisi standard operating procedures (SOP) dan manual instruction Direktorat Jenderal Anggaran. Kebenaran usul pedoman tata persuratan dinas Direktorat Jenderal Anggaran. Kebenaran usul rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran dengan konsep BSC dan rancangan perumusan Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 78 -
9.7. 9.8. 9.9.
Kebenaran usul rancangan laporan capaian Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. Kebenaran usul Legal drafting konsep peraturan. Kebenaran data/informasi yang diberikan.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Tata Laksana dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para Pelaksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 10.3. Biro Organta, dalam hal pembahasan dan konsultasi mengenai prosedur dan metode kerja unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Dinamika perkembangan organisasi yang selalu berubah dengan cepat sehingga dituntut menguasai tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundangan yang terkait sehingga dapat dihasilkan/diselenggarakan ketatalaksanaan yang optimal (efektif dan efisien) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 13. RISIKO JABATAN : Tidak ada 14. SYARAT JABATAN: 14.1. Pangkat/Golongan 14.2. Pendidikan Formal 14.3 Diklat/Kursus 13.7. Syarat lainnya
: : : :
II/d – III/b Diploma III - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi ¾ Memahami prinsip-prinsip organisasi dan manajemen; ¾ Memahami tugas dan fungsi organisasi DJA; ¾ Memahami prosedur kerja (SOP) dan metode kerja (MI); ¾ Memahami pedoman tata persuratan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 79 -
1. NAMA JABATAN
: Pemroses Bahan Telaahan Tk.II
2. IKHTISAR JABATAN
:
Membantu melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, monitoring, evaluasi dan pengembangan prosedur dan metode kerja serta pengembangan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 3. TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya prosedur kerja dan metode kerja serta kinerja organisasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyusunan prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction(MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Mempelajari bahan penyusunan rancangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.2. Meneliti bahan penyusunan rancangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.3. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka penyusunan rancangan SOP dan MI sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana.
4.2.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka monitoring prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction(MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Mempelajari bahan monitoring SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2. Meneliti bahan monitoring SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.3. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka monitoring SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana.
4.3.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka evaluasi dan pengembangan pelaksanaan prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Mempelajari bahan dan rekomendasi evaluasi dan pengembangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Meneliti bahan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.3. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka evaluasi dan pengembangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 80 -
4.4.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyusunan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.4.1. Mempelajari bahan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.2. Meneliti bahan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.3. Mengolah/mentabulasi data penyusunan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana.
4.5.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka pengembangan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan konsep Balance Score Card (BSC) dan perumusan Key Performance Indicator (KPI) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.2. Meneliti bahan dan data untuk menyusun konsep BSC dan KPI DJA dalam rangka menyusun rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.3. Mengolah/mentabulasi data rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana.
4.6.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja (KPI) organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.6.1. Mempelajari bahan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.2. Meneliti bahan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.3. Mengolah/mentabulasi data rancangan bahan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana.
4.7.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.7.1. Mempelajari bahan dan data yang diperlukan untuk pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.2. Meneliti bahan pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.3. Mengolah/mentabulasi data rancangan bahan pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 81 -
4.8.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyiapan konsep bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.8.1. Mempelajari bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan; 4.8.2. Meneliti bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal; 4.8.3. Mengolah/mentabulasi data bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana.
4.9.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.9.1. Mengolah/mentabulasi data dalam rangka penyusunan tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Tata Laksana.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian Tata Laksana. 5.2. Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan 5.3. Data, informasi, laporan, permasalahan ataupun usulan yang berkenaan dengan prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 5.4. Bahan analisa pemecahan masalah prosedur dan metode kerja unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 5.5. Bahan, data, rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 5.6. Bahan, data legal drafting. 5.7. Bahan, data Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran dan KPI Depkeu. 5.8. Data program kerja Direktorat Jenderal Anggaran, program kerja Sekretariat dan program kerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 5.9. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang Anggaran serta peraturan pelaksanaannya. 6.2. Peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, Perbendaharaan serta peraturan pelaksanaannya. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. 6.4. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. 6.5. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.6. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 82 -
7. HASIL KERJA : 7.1.
7.2. 7.3. 7.4. 7.5.
7.6. 7.7. 7.8. 7.9.
Hasil pengolahan data prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran berupa standard operating procedures (SOP) dan manual instruction. Hasil pengolahan data monitoring prosedur dan metode kerja. Hasil pengolahan data revisi standard operating procedures (SOP) dan manual instruction Direktorat Jenderal Anggaran. Hasil pengolahan data pedoman tata persuratan dinas Direktorat Jenderal Anggaran. Hasil pengolahan data pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran dengan konsep BSC dan rancangan perumusan Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. Hasil pengolahan data pencapaian kinerja (KPI) organisasi Direktorat Jenderal Anggaran Hasil pengolahan data atas Legal drafting konsep peraturan. Bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. Hasil pengolahan data tanggapan LHP.
8. WEWENANG : 8.1. 8.2.
8.3. 8.4. 8.5. 8.6.
8.7. 8.8. 8.9.
Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. Mengajukan usul rancangan prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran berupa standard operating procedures (SOP) dan manual instruction. Mengajukan usul bahan dan data monitoring prosedur dan metode kerja. Mengajukan usul rancangan revisi standard operating procedures (SOP) dan manual instruction Direktorat Jenderal Anggaran. Mengajukan usul rancangan pedoman tata persuratan dinas Direktorat Jenderal Anggaran. Mengajukan usul rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran dengan konsep BSC dan rancangan perumusan Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. Mengajukan usul rancangan laporan capaian Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. Mengajukan usul Legal drafting konsep peraturan. Meminta data/informasi, bahan atau hal-hal yang diperlukan.
9. TANGGUNGJAWAB : 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5.
Usul, saran dan pendapat yang diajukan. Kebenaran usul prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran berupa standard operating procedures (SOP) dan manual instruction. Kebenaran usul bahan dan data monitoring prosedur dan metode kerja. Kebenaran usul rancangan revisi standard operating procedures (SOP) dan manual instruction Direktorat Jenderal Anggaran. Kebenaran usul pedoman tata persuratan dinas Direktorat Jenderal Anggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 83 -
9.6.
9.7. 9.8. 9.9.
Kebenaran usul rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran dengan konsep BSC dan rancangan perumusan Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. Kebenaran usul rancangan laporan capaian Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. Kebenaran usul Legal drafting konsep peraturan. Kebenaran data/informasi yang diberikan.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Tata Laksana dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para Pelaksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 10.3. Biro Organta, dalam hal pembahasan dan konsultasi mengenai prosedur dan metode kerja unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Dinamika perkembangan organisasi yang selalu berubah dengan cepat sehingga dituntut menguasai tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundangan yang terkait sehingga dapat dihasilkan/diselenggarakan ketatalaksanaan yang optimal (efektif dan efisien) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. RISIKO JABATAN : Tidak ada
13. SYARAT JABATAN: 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
II/c – III/a SMA/Diploma III - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi ¾ Memahami prinsip-prinsip organisasi dan manajemen; ¾ Memahami tugas dan fungsi organisasi DJA; ¾ Memahami prosedur kerja (SOP) dan metode kerja (MI); ¾ Memahami pedoman tata persuratan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 84 -
1.
NAMA JABATAN
: Penyaji Bahan Telaahan Tk.I
2.
IKHTISAR JABATAN
:
Membantu melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, monitoring, evaluasi dan pengembangan prosedur dan metode kerja serta pengembangan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 3.
TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya prosedur kerja dan metode kerja serta kinerja organisasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
4.
URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction(MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan rancangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk membuat rancangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam monitoring prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction(MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam monitoring SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data untuk pelaksanaan monitoring SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam evaluasi dan pengembangan pelaksanaan prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam evaluasi dan pengembangan pelaksanaan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data untuk pelaksanaan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 85 -
4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan pedoman tata persuratan; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data untuk membuat rancangan pedoman tata persuratan serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam pengembangan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan konsep Balance Score Card (BSC) dan perumusan Key Performance Indicator (KPI) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data untuk pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.6. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja (KPI) organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data untuk monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.7. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data untuk pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.8. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan sebagai bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP; 4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data untuk menyusun Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.9. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 86 -
4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan sebagai bahan untuk penyusunan tindak lanjut LHP; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Tata Laksana.
5.
BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian Tata Laksana; 5.2. Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan 5.3. Data, informasi, laporan, permasalahan ataupun usulan yang berkenaan dengan prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 5.4. Bahan analisa pemecahan masalah prosedur dan metode kerja unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 5.5. Bahan, data, rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 5.6. Bahan, data legal drafting. 5.7. Bahan, data Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran dan KPI Depkeu. 5.8. Data program kerja Direktorat Jenderal Anggaran, program kerja Sekretariat dan program kerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 5.9. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6.
ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang Anggaran serta peraturan pelaksanaannya. 6.2. Peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, Perbendaharaan serta peraturan pelaksanaannya. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. 6.4. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. 6.5. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.6. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7.
HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran berupa standard operating procedures (SOP) dan manual instruction. 7.2. Bahan/data monitoring prosedur dan metode kerja. 7.3. Bahan/data revisi standard operating procedures (SOP) dan manual instruction Direktorat Jenderal Anggaran. 7.4. Bahan/data pedoman tata persuratan dinas Direktorat Jenderal Anggaran. 7.5. Bahan/data pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran dengan konsep BSC dan rancangan perumusan Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. 7.6. Bahan/data pencapaian kinerja (KPI) organisasi Direktorat Jenderal Anggaran 7.7. Bahan/data atas Legal drafting konsep peraturan. 7.8. Bahan/data penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 87 -
7.9. Bahan/data konsep tanggapan LHP.
8.
WEWENANG : 8.1. 8.2.
8.3. 8.4. 8.5. 8.6.
8.7. 8.8. 8.9.
9.
Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. Mengajukan usul rancangan prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran berupa standard operating procedures (SOP) dan manual instruction. Mengajukan usul bahan dan data monitoring prosedur dan metode kerja. Mengajukan usul rancangan revisi standard operating procedures (SOP) dan manual instruction Direktorat Jenderal Anggaran. Mengajukan usul rancangan pedoman tata persuratan dinas Direktorat Jenderal Anggaran. Mengajukan usul rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran dengan konsep BSC dan rancangan perumusan Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. Mengajukan usul rancangan laporan capaian Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. Mengajukan usul Legal drafting konsep peraturan. Meminta data/informasi, bahan atau hal-hal yang diperlukan.
TANGGUNGJAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran usul prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran berupa standard operating procedures (SOP) dan manual instruction. 9.3. Kebenaran usul bahan dan data monitoring prosedur dan metode kerja. 9.4. Kebenaran usul rancangan revisi standard operating procedures (SOP) dan manual instruction Direktorat Jenderal Anggaran. 9.5. Kebenaran usul pedoman tata persuratan dinas Direktorat Jenderal Anggaran. 9.6. Kebenaran usul rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran dengan konsep BSC dan rancangan perumusan Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. 9.7. Kebenaran usul rancangan laporan capaian Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. 9.8. Kebenaran usul Legal drafting konsep peraturan. 9.9. Kebenaran data/informasi yang diberikan.
10.
HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Tata Laksana dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para Pelaksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 10.3. Para pegawai di lingkungan Subbagian Tata Laksana dalam hal pelaksanaan tugas. 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 88 -
11.
MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Dinamika perkembangan organisasi yang selalu berubah dengan cepat sehingga pengembangan diri terhadap setiap perubahan organisasi agar mampu mengikuti laju perkembangan organisasi yang terus menuju tingkat yang lebih baik.
12. RISIKO JABATAN : Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
II/b – II/d Diploma I - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi ¾ Mengerti prinsip-prinsip organisasi dan manajemen; ¾ Mengerti tugas dan fungsi organisasi DJA; ¾ Mengerti prosedur kerja (SOP) dan metode kerja (MI); ¾ Mengerti pedoman tata persuratan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 89 -
1. 2.
NAMA JABATAN IKHTISAR JABATAN
: Penyaji Bahan Telaahan Tk.II :
Membantu melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, monitoring, evaluasi dan pengembangan prosedur dan metode kerja serta pengembangan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 3.
TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya prosedur kerja dan metode kerja serta kinerja organisasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
4.
URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction(MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan rancangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan untuk membuat rancangan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam monitoring prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction(MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam monitoring SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data untuk pelaksanaan monitoring SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.3. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam evaluasi dan pengembangan pelaksanaan prosedur kerja (Standard Operating Procedures (SOP)) dan metode kerja (Manual Instruction (MI)) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam evaluasi dan pengembangan pelaksanaan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data untuk pelaksanaan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan SOP dan MI Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan rancangan pedoman tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 90 -
4.4.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan pedoman tata persuratan; 4.4.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data untuk membuat rancangan pedoman tata persuratan serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam pengembangan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan konsep Balance Score Card (BSC) dan perumusan Key Performance Indicator (KPI) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data untuk pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja (KPI) organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.6.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data untuk monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana;
4.7. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 4.8.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data untuk pelaksanaan legal drafting atas konsep peraturan Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.8. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan sebagai bahan masukan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.9.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP; 4.9.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data untuk menyusun Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata Laksana; 4.9. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 91 -
4.10.1. Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan sebagai bahan untuk penyusunan tindak lanjut LHP; 4.10.2. Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data konsep tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Tata Laksana.
5.
BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari Kepala Subbagian Tata Laksana; 5.2. Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, PK dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal tahun lalu dan tahun berjalan 5.3. Data, informasi, laporan, permasalahan ataupun usulan yang berkenaan dengan prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran. 5.4. Bahan analisa pemecahan masalah prosedur dan metode kerja unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 5.5. Bahan, data, rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran. 5.6. Bahan, data legal drafting. 5.7. Bahan, data Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran dan KPI Depkeu. 5.8. Data program kerja Direktorat Jenderal Anggaran, program kerja Sekretariat dan program kerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 5.9. LHP dari aparat pengawasan fungsional/pengawasan masyarakat.
6.
ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang Anggaran serta peraturan pelaksanaannya. 6.2. Peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, Perbendaharaan serta peraturan pelaksanaannya. 6.3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. 6.4. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. 6.5. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.6. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7.
HASIL KERJA : 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.
7.6. 7.7.
Bahan/data prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran berupa standard operating procedures (SOP) dan manual instruction. Bahan/data monitoring prosedur dan metode kerja. Bahan/data revisi standard operating procedures (SOP) dan manual instruction Direktorat Jenderal Anggaran. Bahan/data pedoman tata persuratan dinas Direktorat Jenderal Anggaran. Bahan/data pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran dengan konsep BSC dan rancangan perumusan Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. Bahan/data pencapaian kinerja (KPI) organisasi Direktorat Jenderal Anggaran Bahan/data atas Legal drafting konsep peraturan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 92 -
7.8. Bahan/data penyusunan Renstra, Renja, RKT, RKA-KL, Penetapan Kinerja dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal 7.9. Bahan/data konsep tanggapan LHP.
8.
WEWENANG : 8.1. 8.2.
8.3. 8.4. 8.5. 8.6.
8.7. 8.8. 8.9.
9.
Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Tata Laksana. Mengajukan usul rancangan prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran berupa standard operating procedures (SOP) dan manual instruction. Mengajukan usul bahan dan data monitoring prosedur dan metode kerja. Mengajukan usul rancangan revisi standard operating procedures (SOP) dan manual instruction Direktorat Jenderal Anggaran. Mengajukan usul rancangan pedoman tata persuratan dinas Direktorat Jenderal Anggaran. Mengajukan usul rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran dengan konsep BSC dan rancangan perumusan Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. Mengajukan usul rancangan laporan capaian Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. Mengajukan usul Legal drafting konsep peraturan. Meminta data/informasi, bahan atau hal-hal yang diperlukan.
TANGGUNGJAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran usul prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal Anggaran berupa standard operating procedures (SOP) dan manual instruction. 9.3. Kebenaran usul bahan dan data monitoring prosedur dan metode kerja. 9.4. Kebenaran usul rancangan revisi standard operating procedures (SOP) dan manual instruction Direktorat Jenderal Anggaran. 9.5. Kebenaran usul pedoman tata persuratan dinas Direktorat Jenderal Anggaran. 9.6. Kebenaran usul rancangan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Anggaran dengan konsep BSC dan rancangan perumusan Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. 9.7. Kebenaran usul rancangan laporan capaian Key Performance Indikator Direktorat Jenderal Anggaran. 9.8. Kebenaran usul Legal drafting konsep peraturan. 9.9. Kebenaran data/informasi yang diberikan.
10.
HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Tata Laksana dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para Pelaksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 10.3. Para pegawai di lingkungan Subbagian Tata Laksana dalam hal pelaksanaan tugas. 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 93 -
11.
MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Dinamika perkembangan organisasi yang selalu berubah dengan cepat sehingga pengembangan diri terhadap setiap perubahan organisasi agar mampu mengikuti laju perkembangan organisasi yang terus menuju tingkat yang lebih baik.
12. RISIKO JABATAN : Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya
: : : :
II/a – II/c Diploma I - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi ¾ Mengerti prinsip-prinsip organisasi dan manajemen; ¾ Mengerti tugas dan fungsi organisasi DJA; ¾ Mengerti prosedur kerja (SOP) dan metode kerja (MI); ¾ Mengerti pedoman tata persuratan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 94 -
1. NAMA JABATAN
: Kepala Subbagian Pelaporan
2. IKHTISAR JABATAN
:
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal, laporan dan pelaksanaan tugas, pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta koordinasi penyajian informasi direktorat jenderal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. TUJUAN JABATAN Agar tersusun rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal, laporan dan pelaksanaan tugas, pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menyusun konsep rencana kerja ( Renja) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan Renja tahun sebelumnya; 4.1.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan Renja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.3. Meneliti dan mempelajari bahan penyusunan Renja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.4. Melakukan penyelarasan konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran dengan RKP dan Renstra; 4.1.5. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan usulan dari masing-masing unit eselon II; 4.1.6. Meneliti dan mengoreksi konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 4.1.7. Membahas konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Tata Laksana, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Keuangan dan unit terkait (Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Depkeu beserta Bappenas); 4.1.8. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan; 4.1.9. Meneliti dan mengoreksi konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.2. Menyusun Anggaran.
konsep
rencana
strategis
4.2.1. Melakukan identifikasi dan penyusunan Renstra DJA;
(Renstra)
analisis
Direktorat
permasalahan
Jenderal
dalam
rangka
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 95 -
4.2.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.3. Meneliti dan mempelajari bahan dalam rangka penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.4. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep Renstra Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan masukan dari masing-masing unit eselon II Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.5. Meneliti dan mengoreksi konsep Renstra Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 4.2.6. Membahas konsep Renstra Direktorat Jenderal Anggaran bersama unit dan instansi terkait; 4.2.7. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep Renstra Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan; 4.2.8. Meneliti dan mengoreksi konsep Renstra Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.3.
Menyusun konsep rencana kinerja tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dalam rangka penyusunan RKT Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan RKT Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.3. Meneliti dan mempelajari bahan penyusunan RKT Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.4. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun RKT Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan masukan dari masing-masing unit eselon II Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.5. Meneliti dan mengoreksi konsep RKT Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 4.3.6. Membahas konsep RKT Direktorat Jenderal Anggaran bersama unit terkait; 4.3.7. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep RKT Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan; 4.3.8. Meneliti dan mengoreksi konsep RKT Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
4.4. Menyusun konsep Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.4.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dalam rangka penyusunan PK Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan PK Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.3. Meneliti dan mempelajari bahan penyusunan PK Direktorat Jenderal Anggaran dan menganalisa PK tahun yang lalu; 4.4.4. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep PK Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan masukan dari masing-masing unit eselon II Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.5. Meneliti dan mengoreksi konsep PK Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 96 -
4.4.6. Menyusun KPI bersama Kepala Subbagian Tata Laksana dan pihak terkait; 4.4.7. Membahas konsep PK Direktorat Jenderal Anggaran bersama unit terkait; 4.4.8. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep PK Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan; 4.4.9. Meneliti dan mengoreksi konsep PK Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.5. Menyusun Anggaran.
konsep
laporan
pelaksanaan
tugas
Direktorat
Jenderal
4.5.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.3. Meneliti dan mempelajari bahan penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.4. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan masukan dari masingmasing unit eselon II; 4.5.5. Meneliti dan mengoreksi konsep konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 4.6. Menyusun konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat JenderaI Anggaran. 4.6.1. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dalam rangka penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.3. Meneliti dan mempelajari bahan penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.4. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan masukan dari masing-masing unit eselon II; 4.6.5. Meneliti dan mengoreksi konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 4.6.6. Membahas konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran bersama unit terkait; 4.6.7. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan; 4.6.8. Meneliti dan mengoreksi konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.7. Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 97 -
4.7.1. Mempelajari LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.7.2. Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan dalam rangka tindak lanjut LHP; 4.7.3. Meneliti bahan tindak lanjut LHP; 4.7.4. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep tanggapan atas tindak lanjut pemeriksaan aparat pengawasan fungsional berdasarkan masukan dari unit Eselon II; . 4.7.5. Meneliti dan mengoreksi konsep tanggapan atas tindak lanjut LHP serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.8. Mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal. 4.8.1. Mempelajari informasi dari unit-unit teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 4.8.2. Menyajikan informasi direktorat jenderal 4.9. Mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal. 4.9.1. Mempelajari disposisi Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk menindaklanjuti penerusan surat; 4.9.2. Menugaskan Pelaksana untuk menyiapkan konsep penerusan surat; 4.9.3. Meneliti konsep penerusan surat dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14.
Disposisi Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Rencana kerja Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Rencana kerja Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. Rencana kerja unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Rencana strategik unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Visi dan misi dari masing-masing unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. RKT unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. PK unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Laporan berkala subbagian di Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Laporan berkala bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. Laporan berkala unit eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. LAKIP unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Konsep surat dari Pelaksana.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang anggaran serta peraturan pelaksanaannya; 6.2. Peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, Perbendaharaan serta peraturan pelaksanaannya; 6.3. Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan laporan dan program kerja pemerintah dan Departemen Keuangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 98 -
6.4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. 6.5. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. 6.6. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.7. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 7. HASIL KERJA : 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6.
Konsep Rencana Kerja Direktorat Jenderal Anggaran; Konsep Rencana Strategis Direktorat Jenderal Anggaran; Konsep Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran; Konsep Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Anggaran. Konsep Laporan Pelaksanaan Tugas Direktorat Jenderal Anggaran. Konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Anggaran; 7.7. Konsep tanggapan tindak lanjut LHP; 7.8. Penyajian informasi direktorat jenderal; 7.9. Konsep penerusan surat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 8.2. Memaraf surat dan laporan. 8.3. Meminta data/informasi dalam rangka rencana kerja ( Renja) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.4. Meminta data/informasi dalam rangka rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.5. Meminta data/informasi dalam rangka rencana kinerja tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.6. Meminta data/informasi dalam rangka Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.7. Meminta data/informasi dalam rangka laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 8.8. Meminta data/informasi dalam rangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat JenderaI Anggaran. 8.9. Meminta data/informasi dalam rangka tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8.10. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait. 8.11. Meminta data / informasi, bahan atau hal-hal yang diperlukan dari unit eselon II Direktorat Jenderal Anggaran. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.
Usul, saran dan pendapat yang diajukan. Kebenaran konsep dan paraf surat dan laporan. Kebenaran data/informasi rencana kerja ( Renja) Direktorat Jenderal Anggaran. Kebenaran data/informasi rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.5. Kebenaran data/informasi rencana kinerja tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Anggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 99 -
9.6. Kebenaran data/informasi Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.7. Kebenaran data/informasi laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 9.8. Kebenaran data/informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat JenderaI Anggaran. 9.9. Kebenaran data/informasi tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 9.10. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan pihak terkait. 9.11. Kebenaran data / informasi yang diberikan. 10. DIMENSI JABATAN : Dimensi Non Keuangan : 10.1. Dalam menyusun Renja, Renstra RKT, PK, Laporan Pelaksanaan tugas , LAKIP dan tanggaran atas LHP meliputi 7 unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran; 10.2. Jumlah bawahan langsung : 4 orang. 11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat dan telaahan pemecahan masalah mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 11.3. Para Pelaksana di lingkungan Subbagian Pelaporan dalam hal pelakasanan tugas. 11.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1. Permintaan dari unit lain yang seringkali mendadak. 12.2. Masukan/Usulan dari unit Eselon II DJA dalam rangka penyusunan pelaporan terlambat. 13. RISIKO JABATAN : Tidak ada 14. SYARAT JABATAN : 14.1. Pangkat/Golongan : Penata / III c 14.2. Pendidikan Formal : Minimal Strata I 14.3. Kursus/Diklat : Diklatpim Tk. IV 14.4. Syarat lainnya : - Visioning (1) - In-Depth Prob Solv & Analysis (2) - Continuous Improvement (2) - Policies, Processes & Procedures (2) - Stakeholder Service (2) - Integrity (2) - Teamwork and Collaboration (2) - Written Communication (3) - Meeting Contribution (3)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 100 -
15. KEDUDUKAN JABATAN
KABAG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
KASUBBAG ORGANISASI
KASUBBAG TATA LAKSANA
KASUBBAG PELAPORAN
PENELAAH BAHAN TELAAHAN TK. I PENELAAH BAHAN TELAAHAN TK. II PEMROSES BAHAN TELAAHAN TK. I PEMROSES BAHAN TELAAHAN TK. II PENYAJI BAHAN TELAAHAN TK. I PENYAJI BAHAN TELAAHAN TK. II
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 101 -
1.
NAMA JABATAN
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. I
2.
IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal, laporan dan pelaksanaan tugas, pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta koordinasi penyajian informasi direktorat jenderal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.
TUJUAN JABATAN Mendukung terwujudnya tersusun rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal, laporan dan pelaksanaan tugas, pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
4.
URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan penelahaan bahan dalam rangka penyusunan konsep rencana kerja ( Renja) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.2. Menelaah bahan penyusunan konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.3. Membahas hasil telaahan bahan penyusunan konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Pelaporan; 4.1.4. Menyusun konsep telaahan Renja Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada kepala Subbagian Pelaporan. 4.2. Melakukan penelaahan bahan dalam rangka penyusunan konsep rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep Renstra Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2. Menelaah bahan penyusunan konsep Renstra Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.3. Membahas hasil telaahan bahan penyusunan konsep Renstra Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Pelaporan; 4.2.4. Menyusun konsep telaahan Renstra Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada kepala Subbagian Pelaporan. 4.3. Melakukan penelaahan bahan dalam rangka penyusunan konsep rencana kinerja tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep RKT Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Menelaah bahan penyusunan konsep RKT Direktorat Jenderal Anggaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 102 -
4.3.3. Membahas hasil telaahan bahan penyusunan konsep RKT Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Pelaporan; 4.3.4. Menyusun konsep telaahan RKT Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada kepala Subbagian Pelaporan. 4.4. Melakukan penelaahan bahan dalam rangka penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Anggaran.
konsep
4.4.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep PK Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.2. Menelaah bahan penyusunan konsep PK Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.3. Membahas hasil telaahan bahan penyusunan konsep PK Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Pelaporan; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan PK Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada kepala Subbagian Pelaporan; 4.5. Melakukan penelaahan bahan dalam rangka penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.2. Menelaah bahan penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.3. Membahas hasil telaahan bahan penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Pelaporan; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada kepala Subbagian Pelaporan. 4.6. Melakukan penelaahan bahan dalam rangka penyusunan konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat JenderaI Anggaran. 4.6.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.2. Menelaah bahan penyusunan konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.3. Membahas hasil telaahan bahan penyusunan konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Pelaporan; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada kepala Subbagian Pelaporan. 4.7. Melakukan penelaahan bahan dalam rangka penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.7.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 103 -
4.7.2. Menelaah bahan penyusunan konsep LHP Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.3. Membahas hasil telaahan bahan penyusunan konsep LHP Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Pelaporan; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan bahan LHP Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada kepala Subbagian Pelaporan. 4.8. Melakukan penelaahan bahan dalam rangka mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal. 4.8.1. Mempelajari bahan dalam mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal; 4.8.2. Menelaah bahan dalam mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal; 4.8.3. Membahas hasil telaahan bahan dalam mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal bersama Kepala Subbagian Pelaporan; 4.8.4. Menyusun konsep telaahan bahan dalam mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada kepala Subbagian Pelaporan. 4.9. Melakukan penelaahan bahan dalam penerusan surat direktorat jenderal.
rangka
mengkoordinasikan
4.9.1. Mempelajari bahan dalam mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal; 4.9.2. Menelaah bahan dalam mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal; 4.9.3. Membahas hasil telaahan bahan dalam mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal bersama Kepala Subbagian Pelaporan; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan bahan dalam mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada kepala Subbagian Pelaporan.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13.
Pengarahan dan disposisi Kepala Subbagian Pelaporan. Rencana kerja Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Rencana kerja Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. Rencana kerja unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Rencana strategik unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Visi dan misi dari masing-masing unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. RKT unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. PK unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Laporan berkala subbagian di Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Laporan berkala bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. Laporan berkala unit eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. LAKIP unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 104 -
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang anggaran serta peraturan pelaksanaannya; 6.2. Peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, Perbendaharaan serta peraturan pelaksanaannya; 6.3. Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan laporan dan program kerja pemerintah dan Departemen Keuangan. 6.4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. 6.5. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. 6.6. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.7. Pedoman Tata Persuratan Dinas. 7. HASIL KERJA : 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6.
Rancangan Konsep Rencana Kerja Direktorat Jenderal Anggaran; Rancangan Konsep Rencana Strategis Direktorat Jenderal Anggaran; Rancangan Konsep Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran; Rancangan Konsep Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Anggaran. Rancangan Konsep Laporan Pelaksanaan Tugas Direktorat Jenderal Anggaran. Rancangan Konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Anggaran; 7.7. Rancangan Konsep tanggapan tindak lanjut LHP; 7.8. Rancangan Konsep Penyajian informasi direktorat jenderal; 7.9. Rancangan Konsep penerusan surat. 8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Pelaporan. 8.2. Meminta data/informasi dalam rangka rencana kerja ( Renja) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.3. Meminta data/informasi dalam rangka rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.4. Meminta data/informasi dalam rangka rencana kinerja tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.5. Meminta data/informasi dalam rangka Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.6. Meminta data/informasi dalam rangka laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 8.7. Meminta data/informasi dalam rangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat JenderaI Anggaran. 8.8. Meminta data/informasi dalam rangka tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8.9. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait. 8.10. Meminta data / informasi, bahan atau hal-hal yang diperlukan dari unit eselon II Direktorat Jenderal Anggaran. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran data/informasi rencana kerja ( Renja) Direktorat Jenderal Anggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 105 -
9.3. Kebenaran data/informasi rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.4. Kebenaran data/informasi rencana kinerja tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.5. Kebenaran data/informasi Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.6. Kebenaran data/informasi laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 9.7. Kebenaran data/informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat JenderaI Anggaran. 9.8. Kebenaran data/informasi tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 9.9. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan pihak terkait. 9.10. Kebenaran data / informasi yang diberikan.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Pelaporan dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat. 10.2. Para Pelaksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 10.3. Para pegawai di lingkungan Subbagian Pelaporan dalam hal pelaksanaan tugas. 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN 11.1. Permintaan dari unit lain yang seringkali mendadak. 11.2. Masukan/Usulan dari unit Eselon II DJA dalam rangka penyusunan pelaporan terlambat. 12. RISIKO JABATAN : Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. 13.2. 13.3. 13.4.
Pangkat/Golongan Pendidikan Formal Kursus/Diklat Syarat lainnya
: : : :
III/b – III/d Strata I - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi ¾ Menguasai prinsip-prinsip organisasi manajemen; ¾ Menguasai tugas dan fungsi organisasi DJA; ¾ Menguasai konsep Renja; ¾ Menguasai konsep Renstra; ¾ Menguasai konsep RKT; ¾ Menguasai konsep PK; ¾ Menguasai konsep LAKIP.
dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 106 -
1. NAMA JABATAN
: Penelaah Bahan Telaahan Tk. II
2. IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal, laporan dan pelaksanaan tugas, pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta koordinasi penyajian informasi direktorat jenderal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. TUJUAN JABATAN Mendukung terwujudnya tersusun rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal, laporan dan pelaksanaan tugas, pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1.
Membantu melakukan penelahaan bahan dalam rangka penyusunan konsep rencana kerja ( Renja) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.2. Menelaah bahan penyusunan konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.3. Membahas hasil telaahan bahan penyusunan konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Pelaporan; 4.1.4. Menyusun konsep telaahan Renja Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada kepala Subbagian Pelaporan.
4.2.
Membantu melakukan penelaahan bahan dalam rangka penyusunan konsep rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep Renstra Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2. Menelaah bahan penyusunan konsep Renstra Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.3. Membahas hasil telaahan bahan penyusunan konsep Renstra Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Pelaporan; 4.2.4. Menyusun konsep telaahan Renstra Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada kepala Subbagian Pelaporan.
4.3. Membantu melakukan penelaahan bahan dalam rangka penyusunan konsep rencana kinerja tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep RKT Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Menelaah bahan penyusunan konsep RKT Direktorat Jenderal Anggaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 107 -
4.3.3. Membahas hasil telaahan bahan penyusunan konsep RKT Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Pelaporan; 4.3.4. Menyusun konsep telaahan RKT Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada kepala Subbagian Pelaporan. 4.4. Membantu melakukan penelaahan bahan dalam rangka penyusunan konsep Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.4.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep PK Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.2. Menelaah bahan penyusunan konsep PK Direktorat Jenderal Anggaran; 4.4.3. Membahas hasil telaahan bahan penyusunan konsep PK Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Pelaporan; 4.4.4. Menyusun konsep telaahan PK Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada kepala Subbagian Pelaporan; 4.5. Membantu melakukan penelaahan bahan dalam rangka penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.2. Menelaah bahan penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran; 4.5.3. Membahas hasil telaahan bahan penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Pelaporan; 4.5.4. Menyusun konsep telaahan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada kepala Subbagian Pelaporan. 4.6. Membantu melakukan penelaahan bahan dalam rangka penyusunan konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat JenderaI Anggaran. 4.6.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.2. Menelaah bahan penyusunan konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.3. Membahas hasil telaahan bahan penyusunan konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Pelaporan; 4.6.4. Menyusun konsep telaahan LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada kepala Subbagian Pelaporan. 4.7. Membantu melakukan penelaahan bahan dalam rangka penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.7.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 108 -
4.7.2. Menelaah bahan penyusunan konsep LHP Direktorat Jenderal Anggaran; 4.7.3. Membahas hasil telaahan bahan penyusunan konsep LHP Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kepala Subbagian Pelaporan; 4.7.4. Menyusun konsep telaahan bahan LHP Direktorat Jenderal Anggaran sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada kepala Subbagian Pelaporan. 4.8. Membantu melakukan penelaahan bahan dalam mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal.
rangka
4.8.1. Mempelajari bahan dalam mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal; 4.8.2. Menelaah bahan dalam mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal; 4.8.3. Membahas hasil telaahan bahan dalam mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal bersama Kepala Subbagian Pelaporan; 4.8.4. Menyusun konsep telaahan bahan dalam mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada kepala Subbagian Pelaporan. 4.9. Membantu melakukan penelaahan bahan dalam mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal.
rangka
4.9.1. Mempelajari bahan dalam mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal; 4.9.2. Menelaah bahan dalam mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal; 4.9.3. Membahas hasil telaahan bahan dalam mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal bersama Kepala Subbagian Pelaporan; 4.9.4. Menyusun konsep telaahan bahan dalam mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal sesuai hasil pembahasan serta menyampaikan kepada kepala Subbagian Pelaporan.
5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13.
Pengarahan dan disposisi Kepala Subbagian Pelaporan. Rencana kerja Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Rencana kerja Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. Rencana kerja unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Rencana strategik unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Visi dan misi dari masing-masing unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. RKT unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. PK unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Laporan berkala subbagian di Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Laporan berkala bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. Laporan berkala unit eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. LAKIP unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 109 -
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang anggaran serta peraturan pelaksanaannya; 6.2. Peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, Perbendaharaan serta peraturan pelaksanaannya; 6.3. Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan laporan dan program kerja pemerintah dan Departemen Keuangan. 6.4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. 6.5. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. 6.6. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.7. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7. HASIL KERJA : 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6.
Rancangan Konsep Rencana Kerja Direktorat Jenderal Anggaran; Rancangan Konsep Rencana Strategis Direktorat Jenderal Anggaran; Rancangan Konsep Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran; Rancangan Konsep Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Anggaran. Rancangan Konsep Laporan Pelaksanaan Tugas Direktorat Jenderal Anggaran. Rancangan Konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Anggaran; 7.7. Rancangan Konsep tanggapan tindak lanjut LHP; 7.8. Rancangan Konsep Penyajian informasi direktorat jenderal; 7.9. Rancangan Konsep penerusan surat.
8. WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Pelaporan. 8.2. Meminta data/informasi dalam rangka rencana kerja ( Renja) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.3. Meminta data/informasi dalam rangka rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.4. Meminta data/informasi dalam rangka rencana kinerja tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.5. Meminta data/informasi dalam rangka Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.6. Meminta data/informasi dalam rangka laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 8.7. Meminta data/informasi dalam rangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat JenderaI Anggaran. 8.8. Meminta data/informasi dalam rangka tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8.9. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait. 8.10. Meminta data / informasi, bahan atau hal-hal yang diperlukan dari unit eselon II Direktorat Jenderal Anggaran.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 110 -
9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. Usul, saran dan pendapat yang diajukan. 9.2. Kebenaran data/informasi rencana kerja ( Renja) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.3. Kebenaran data/informasi rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.4. Kebenaran data/informasi rencana kinerja tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.5. Kebenaran data/informasi Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.6. Kebenaran data/informasi laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 9.7. Kebenaran data/informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat JenderaI Anggaran. 9.8. Kebenaran data/informasi tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 9.9. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan pihak terkait. 9.10. Kebenaran data / informasi yang diberikan. 10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Pelaporan dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat. 10.2. Para Pelaksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 10.3. Para pegawai di lingkungan Subbagian Pelaporan dalam hal pelaksanaan tugas. 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas. 11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN 11.1. Permintaan dari unit lain yang seringkali mendadak. 11.2. Masukan/Usulan dari unit Eselon II DJA dalam rangka penyusunan pelaporan terlambat. 12. RISIKO JABATAN : Tidak ada 13. SYARAT JABATAN : 13.1. 13.2. 13.3. 13.4.
Pangkat/Golongan Pendidikan Formal Kursus/Diklat Syarat lainnya
: : : :
III/a – III/c Strata I - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi ¾ Menguasai prinsip-prinsip organisasi manajemen; ¾ Menguasai tugas dan fungsi organisasi DJA; ¾ Menguasai konsep Renja; ¾ Menguasai konsep Renstra; ¾ Menguasai konsep RKT; ¾ Menguasai konsep PK; ¾ Menguasai konsep LAKIP.
dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 111 -
1.
NAMA JABATAN
: Pemroses Bahan Telaahan Tk. I
2.
IKHTISAR JABATAN
:
Membantu melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal, laporan dan pelaksanaan tugas, pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta koordinasi penyajian informasi direktorat jenderal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.
TUJUAN JABATAN Mendukung terwujudnya tersusun rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal, laporan dan pelaksanaan tugas, pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
4.
URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyusunan konsep rencana kerja (Renja) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3.
Mempelajari bahan penyusunan konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran; Meneliti bahan penyusunan konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran; Mengolah data dalam rangka penyusunan konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.2. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyusunan konsep rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3.
Mempelajari bahan penyusunan konsep Renstra Direktorat Jenderal Anggaran; Meneliti bahan penyusunan konsep Renstra Direktorat Jenderal Anggaran; Mengolah data dalam rangka penyusunan konsep Renstra Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.3. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyusunan konsep rencana kinerja tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3.
Mempelajari bahan penyusunan konsep RKT Direktorat Jenderal Anggaran; Meneliti bahan penyusunan konsep RKT Direktorat Jenderal Anggaran; Mengolah data dalam rangka penyusunan konsep RKT Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 112 -
4.4. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyusunan konsep Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3.
Mempelajari bahan penyusunan konsep PK Direktorat Jenderal Anggaran; Meneliti bahan penyusunan konsep PK Direktorat Jenderal Anggaran; Mengolah data dalam rangka penyusunan konsep PK Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.5. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3.
Mempelajari bahan penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran; Meneliti bahan penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran; Mengolah data dalam rangka penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.6. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyusunan konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat JenderaI Anggaran. 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3.
Mempelajari bahan penyusunan konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran; Meneliti bahan penyusunan konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran; Mengolah data dalam rangka penyusunan konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.7. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3.
Mempelajari bahan penyusunan konsep tanggapan LHP Direktorat Jenderal Anggaran; Meneliti bahan penyusunan konsep tanggapan LHP Direktorat Jenderal Anggaran; Mengolah data dalam rangka penyusunan konsep tanggapan LHP Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.8. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal. 4.8.1. 4.8.2. 4.8.3.
rangka
Mempelajari bahan dalam mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal; Meneliti bahan dalam mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal; Mengolah data dalam rangka mengkoordinasikan penyajian informasi
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 113 -
direktorat jenderal dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan. 4.9. Melakukan pengolahan dan pentabulasian data mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal. 4.9.1. 4.9.2. 4.9.3.
5.
rangka
Mempelajari bahan dalam mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal; Meneliti bahan dalam mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal; Mengolah data dalam rangka mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13.
6.
dalam
Pengarahan dan disposisi Kepala Subbagian Pelaporan; Rencana kerja Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Rencana kerja Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. Rencana kerja unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Rencana strategik unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Visi dan misi dari masing-masing unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. RKT unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. PK unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Laporan berkala subbagian di Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Laporan berkala bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. Laporan berkala unit eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. LAKIP unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang anggaran serta peraturan pelaksanaannya; 6.2. Peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, Perbendaharaan serta peraturan pelaksanaannya; 6.3. Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan laporan dan program kerja pemerintah dan Departemen Keuangan. 6.4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. 6.5. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. 6.6. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.7. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7.
HASIL KERJA : 7.1. Hasil pengolahan data Rencana Kerja Direktorat Jenderal Anggaran; 7.2. Hasil pengolahan data Rencana Strategis Direktorat Jenderal Anggaran;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 114 -
7.3. Hasil pengolahan data Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran; 7.4. Hasil pengolahan data Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Anggaran. 7.5. Hasil pengolahan data Laporan Pelaksanaan Tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 7.6. Hasil pengolahan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Anggaran; 7.7. Hasil pengolahan data tanggapan tindak lanjut LHP; 7.8. Hasil pengolahan data Penyajian informasi direktorat jenderal; 7.9. Hasil pengolahan data penerusan surat.
8.
WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Pelaporan. 8.2. Meminta data/informasi dalam rangka rencana kerja ( Renja) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.3. Meminta data/informasi dalam rangka rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.4. Meminta data/informasi dalam rangka rencana kinerja tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.5. Meminta data/informasi dalam rangka Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.6. Meminta data/informasi dalam rangka laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 8.7. Meminta data/informasi dalam rangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat JenderaI Anggaran. 8.8. Meminta data/informasi dalam rangka tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8.9. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait. 8.10. Meminta data / informasi, bahan atau hal-hal yang diperlukan dari unit eselon II Direktorat Jenderal Anggaran.
9.
TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran data / informasi yang diberikan. 9.2. Kebenaran data/informasi rencana kerja ( Renja) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.3. Kebenaran data/informasi rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.4. Kebenaran data/informasi rencana kinerja tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.5. Kebenaran data/informasi Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.6. Kebenaran data/informasi laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 9.7. Kebenaran data/informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat JenderaI Anggaran. 9.8. Kebenaran data/informasi tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 9.9. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan pihak terkait. 9.10. Kebenaran data / informasi yang diberikan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 115 -
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Pelaporan dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para Pelaksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 10.3. Para pegawai di lingkungan Subbagian Pelaporan dalam hal pelaksanaan tugas. 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN Masukan/Usulan dari unit Eselon II DJA dalam rangka penyusunan pelaporan terlambat. 12. RISIKO JABATAN : Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. 13.2. 13.3. 13.4.
Pangkat/Golongan Pendidikan Formal Kursus/Diklat Syarat lainnya
: : : :
II/d – III/b Diploma III - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi ¾ Memahami prinsip-prinsip organisasi manajemen; ¾ Memahami tugas dan fungsi organisasi DJA; ¾ Memahami konsep Renja; ¾ Memahami konsep Renstra; ¾ Memahami konsep RKT; ¾ Memahami konsep PK; ¾ Memahami konsep LAKIP.
dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 116 -
1.
NAMA JABATAN
2.
IKHTISAR JABATAN :
: Pemroses Bahan Telaahan Tk. II
Membantu melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal, laporan dan pelaksanaan tugas, pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta koordinasi penyajian informasi direktorat jenderal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.
TUJUAN JABATAN Mendukung terwujudnya tersusun rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal, laporan dan pelaksanaan tugas, pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
4.
URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1.
Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyusunan konsep rencana kerja (Renja) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.2. Meneliti bahan penyusunan konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran; 4.1.3. Mengolah data dalam rangka penyusunan konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.2. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyusunan konsep rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep Renstra Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.2. Meneliti bahan penyusunan konsep Renstra Direktorat Jenderal Anggaran; 4.2.3. Mengolah data dalam rangka penyusunan konsep Renstra Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan. 4.3. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyusunan konsep rencana kinerja tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep RKT Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.2. Meneliti bahan penyusunan konsep RKT Direktorat Jenderal Anggaran; 4.3.3. Mengolah data dalam rangka penyusunan konsep RKT Direktorat
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 117 -
Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan. 4.4. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyusunan konsep Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3.
Mempelajari bahan penyusunan konsep PK Direktorat Jenderal Anggaran; Meneliti bahan penyusunan konsep PK Direktorat Jenderal Anggaran; Mengolah data dalam rangka penyusunan konsep PK Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.5. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3.
Mempelajari bahan penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran; Meneliti bahan penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran; Mengolah data dalam rangka penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.6. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyusunan konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat JenderaI Anggaran. 4.6.1. Mempelajari bahan penyusunan konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.2. Meneliti bahan penyusunan konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran; 4.6.3. Mengolah data dalam rangka penyusunan konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan. 4.7. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3.
Mempelajari bahan penyusunan konsep tanggapan LHP Direktorat Jenderal Anggaran; Meneliti bahan penyusunan konsep tanggapan LHP Direktorat Jenderal Anggaran; Mengolah data dalam rangka penyusunan konsep tanggapan LHP Direktorat Jenderal Anggaran dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.8. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal. 4.8.1.
Mempelajari bahan dalam mengkoordinasikan penyajian informasi
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 118 -
4.8.2. 4.8.3.
direktorat jenderal; Meneliti bahan dalam mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal; Mengolah data dalam rangka mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.9. Membantu melakukan pengolahan dan pentabulasian data dalam rangka mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal. 4.9.1. 4.9.2. 4.9.3.
5.
BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13.
6.
Mempelajari bahan dalam mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal; Meneliti bahan dalam mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal; Mengolah data dalam rangka mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
Pengarahan dan disposisi Kepala Subbagian Pelaporan; Rencana kerja Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Rencana kerja Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. Rencana kerja unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Rencana strategik unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Visi dan misi dari masing-masing unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. RKT unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. PK unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Laporan berkala subbagian di Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Laporan berkala bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. Laporan berkala unit eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. LAKIP unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang anggaran serta peraturan pelaksanaannya; 6.2. Peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, Perbendaharaan serta peraturan pelaksanaannya; 6.3. Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan laporan dan program kerja pemerintah dan Departemen Keuangan. 6.4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. 6.5. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. 6.6. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.7. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 119 -
7.
HASIL KERJA : 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9.
8.
Hasil pengolahan data Rencana Kerja Direktorat Jenderal Anggaran; Hasil pengolahan data Rencana Strategis Direktorat Jenderal Anggaran; Hasil pengolahan data Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran; Hasil pengolahan data Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Anggaran. Hasil pengolahan data Laporan Pelaksanaan Tugas Direktorat Jenderal Anggaran. Hasil pengolahan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Anggaran; Hasil pengolahan data tanggapan tindak lanjut LHP; Hasil pengolahan data Penyajian informasi direktorat jenderal; Hasil pengolahan data penerusan surat.
WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Pelaporan. 8.2. Meminta data/informasi dalam rangka rencana kerja ( Renja) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.3. Meminta data/informasi dalam rangka rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.4. Meminta data/informasi dalam rangka rencana kinerja tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.5. Meminta data/informasi dalam rangka Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.6. Meminta data/informasi dalam rangka laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 8.7. Meminta data/informasi dalam rangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat JenderaI Anggaran. 8.8. Meminta data/informasi dalam rangka tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8.9. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait. 8.10. Meminta data / informasi, bahan atau hal-hal yang diperlukan dari unit eselon II Direktorat Jenderal Anggaran.
9.
TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran data / informasi yang diberikan. 9.2. Kebenaran data/informasi rencana kerja ( Renja) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.3. Kebenaran data/informasi rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.4. Kebenaran data/informasi rencana kinerja tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.5. Kebenaran data/informasi Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.6. Kebenaran data/informasi laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 9.7. Kebenaran data/informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat JenderaI Anggaran. 9.8. Kebenaran data/informasi tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 120 -
9.9. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan pihak terkait. 9.10. Kebenaran data / informasi yang diberikan.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Pelaporan dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para Pelaksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 10.3. Para pegawai di lingkungan Subbagian Pelaporan dalam hal pelaksanaan tugas. 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN Masukan/Usulan dari unit Eselon II DJA dalam rangka penyusunan pelaporan terlambat. 12. RISIKO JABATAN : Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. 13.2. 13.3. 13.4.
Pangkat/Golongan Pendidikan Formal Kursus/Diklat Syarat lainnya
: : : :
II/c – III/a SMA /Diploma III - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi ¾ Memahami prinsip-prinsip organisasi manajemen; ¾ Memahami tugas dan fungsi organisasi DJA; ¾ Memahami konsep Renja; ¾ Memahami konsep Renstra; ¾ Memahami konsep RKT; ¾ Memahami konsep PK; ¾ Memahami konsep LAKIP.
dan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 121 -
1.
NAMA JABATAN
: Penyaji Bahan Telaahan Tk. I
2.
IKHTISAR JABATAN
:
Membantu melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal, laporan dan pelaksanaan tugas, pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta koordinasi penyajian informasi direktorat jenderal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.
TUJUAN JABATAN Mendukung terwujudnya tersusun rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal, laporan dan pelaksanaan tugas, pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
4.
URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep rencana kerja (Renja) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. 4.1.2.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran; Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data penyusunan konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.2. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. 4.2.2.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep Renstra Direktorat Jenderal Anggaran; Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data penyusunan konsep Renstra Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.3. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep rencana kinerja tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. 4.3.2.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RKT Direktorat Jenderal Anggaran; Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data penyusunan konsep RKT Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 122 -
4.4. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.4.1. 4.4.2.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep PK Direktorat Jenderal Anggaran; Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data penyusunan konsep PK Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.5. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1.
4.5.2.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran; Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.6. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat JenderaI Anggaran. 4.6.1. 4.6.2.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran; Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data penyusunan konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.7. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.7.1.
4.7.2.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep tanggapan LHP Direktorat Jenderal Anggaran; Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data penyusunan konsep tanggapan LHP Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.8. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal 4.8.1. 4.8.2.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal; Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data dalam mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.9. Menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 123 -
4.9.1. 4.9.2.
5.
BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13.
6.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal; Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data dalam mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
Pengarahan dan disposisi Kepala Subbagian Pelaporan; Rencana kerja Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Rencana kerja Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. Rencana kerja unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Rencana strategik unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Visi dan misi dari masing-masing unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. RKT unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. PK unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Laporan berkala subbagian di Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Laporan berkala bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. Laporan berkala unit eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. LAKIP unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang anggaran serta peraturan pelaksanaannya; 6.2. Peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, Perbendaharaan serta peraturan pelaksanaannya; 6.3. Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan laporan dan program kerja pemerintah dan Departemen Keuangan. 6.4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. 6.5. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. 6.6. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.7. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7.
HASIL KERJA : 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6.
Bahan / Data Rencana Kerja Direktorat Jenderal Anggaran; Bahan / Data Rencana Strategis Direktorat Jenderal Anggaran; Bahan / Data Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran; Bahan / Data Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Anggaran. Bahan / Data Laporan Pelaksanaan Tugas Direktorat Jenderal Anggaran. Bahan / Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Anggaran; 7.7. Bahan / Data tanggapan tindak lanjut LHP; 7.8. Bahan / Data Penyajian informasi direktorat jenderal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 124 -
7.9. Bahan / Data penerusan surat.
8.
WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Pelaporan. 8.2. Meminta data/informasi dalam rangka rencana kerja ( Renja) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.3. Meminta data/informasi dalam rangka rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.4. Meminta data/informasi dalam rangka rencana kinerja tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.5. Meminta data/informasi dalam rangka Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.6. Meminta data/informasi dalam rangka laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 8.7. Meminta data/informasi dalam rangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat JenderaI Anggaran. 8.8. Meminta data/informasi dalam rangka tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8.9. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait. 8.10. Meminta data / informasi, bahan atau hal-hal yang diperlukan dari unit eselon II Direktorat Jenderal Anggaran.
9.
TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran data / informasi yang diberikan. 9.2. Kebenaran data/informasi rencana kerja ( Renja) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.3. Kebenaran data/informasi rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.4. Kebenaran data/informasi rencana kinerja tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.5. Kebenaran data/informasi Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.6. Kebenaran data/informasi laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 9.7. Kebenaran data/informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat JenderaI Anggaran. 9.8. Kebenaran data/informasi tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 9.9. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan pihak terkait. 9.10. Kebenaran data / informasi yang diberikan.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Pelaporan dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para Pelaksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 10.3. Para pegawai di lingkungan Subbagian Pelaporan dalam hal pelaksanaan tugas. 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 125 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN Data berupa masukan/Usulan dari unit Eselon II DJA dalam rangka penyusunan pelaporan terlambat.
12. RISIKO JABATAN : Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. 13.2. 13.3. 13.4.
Pangkat/Golongan Pendidikan Formal Kursus/Diklat Syarat lainnya
: : : :
II/b – II/d Diploma I - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi ¾ Mengerti prinsip-prinsip organisasi dan manajemen; ¾ Mengerti tugas dan fungsi organisasi DJA; ¾ Mengerti konsep Renja; ¾ Mengerti konsep Renstra; ¾ Mengerti konsep RKT; ¾ Mengerti konsep PK; ¾ Mengerti konsep LAKIP.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 126 -
1.
NAMA JABATAN
: Penyaji Bahan Telaahan Tk. II
2.
IKHTISAR JABATAN
:
Membantu melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal, laporan dan pelaksanaan tugas, pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta koordinasi penyajian informasi direktorat jenderal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.
TUJUAN JABATAN Mendukung terwujudnya tersusun rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal, laporan dan pelaksanaan tugas, pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
4.
URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep rencana kerja (Renja) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.1.1. 4.1.2.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran; Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data penyusunan konsep Renja Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.2. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.2.1. 4.2.2.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep Renstra Direktorat Jenderal Anggaran; Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data penyusunan konsep Renstra Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.3. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep rencana kinerja tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Anggaran. 4.3.1. 4.3.2.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RKT Direktorat Jenderal Anggaran; Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data penyusunan konsep RKT Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.4. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep Penetapan Kinerja (PK) Direktorat
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 127 -
Jenderal Anggaran. 4.4.1. 4.4.2.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep PK Direktorat Jenderal Anggaran; Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data penyusunan konsep PK Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.5. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 4.5.1.
4.5.2.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran; Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data penyusunan konsep laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.6. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat JenderaI Anggaran. 4.6.1. 4.6.2.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran; Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data penyusunan konsep LAKIP Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.7. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 4.7.1.
4.7.2.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep tanggapan LHP Direktorat Jenderal Anggaran; Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data penyusunan konsep tanggapan LHP Direktorat Jenderal Anggaran serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.8. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal 4.8.1. 4.8.2.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal; Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data dalam mengkoordinasikan penyajian informasi direktorat jenderal serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
4.9. Membantu menghimpun dan menyajikan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal 4.9.1.
Menginventarisasi kelengkapan bahan dan data yang diperlukan dalam
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 128 -
4.9.2.
5.
BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13.
6.
mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal; Mengumpulkan dan menyajikan bahan dan data dalam mengkoordinasikan penerusan surat direktorat jenderal serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian Pelaporan.
Pengarahan dan disposisi Kepala Subbagian Pelaporan; Rencana kerja Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Rencana kerja Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. Rencana kerja unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Rencana strategik unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Visi dan misi dari masing-masing unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. RKT unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. PK unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Laporan berkala subbagian di Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Laporan berkala bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. Laporan berkala unit eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. LAKIP unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. LHP dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Peraturan perundang-undangan di bidang anggaran serta peraturan pelaksanaannya; 6.2. Peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, Perbendaharaan serta peraturan pelaksanaannya; 6.3. Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan laporan dan program kerja pemerintah dan Departemen Keuangan. 6.4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. 6.5. Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. 6.6. Buku petunjuk pelaksanaan pekerjaan Direktorat Jenderal Anggaran. 6.7. Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7.
HASIL KERJA : 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6.
Bahan / Data Rencana Kerja Direktorat Jenderal Anggaran; Bahan / Data Rencana Strategis Direktorat Jenderal Anggaran; Bahan / Data Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Anggaran; Bahan / Data Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Anggaran. Bahan / Data Laporan Pelaksanaan Tugas Direktorat Jenderal Anggaran. Bahan / Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Anggaran; 7.7. Bahan / Data tanggapan tindak lanjut LHP; 7.8. Bahan / Data Penyajian informasi direktorat jenderal; 7.9. Bahan / Data penerusan surat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 129 -
8.
WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Subbagian Pelaporan. 8.2. Meminta data/informasi dalam rangka rencana kerja ( Renja) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.3. Meminta data/informasi dalam rangka rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.4. Meminta data/informasi dalam rangka rencana kinerja tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.5. Meminta data/informasi dalam rangka Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Anggaran. 8.6. Meminta data/informasi dalam rangka laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 8.7. Meminta data/informasi dalam rangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat JenderaI Anggaran. 8.8. Meminta data/informasi dalam rangka tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 8.9. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait. 8.10. Meminta data / informasi, bahan atau hal-hal yang diperlukan dari unit eselon II Direktorat Jenderal Anggaran.
9.
TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran data / informasi yang diberikan. 9.2. Kebenaran data/informasi rencana kerja ( Renja) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.3. Kebenaran data/informasi rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.4. Kebenaran data/informasi rencana kinerja tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.5. Kebenaran data/informasi Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Anggaran. 9.6. Kebenaran data/informasi laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran. 9.7. Kebenaran data/informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat JenderaI Anggaran. 9.8. Kebenaran data/informasi tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. 9.9. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan pihak terkait. 9.10. Kebenaran data / informasi yang diberikan.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Kepala Subbagian Pelaporan dalam hal menerima tugas, petunjuk, pengarahan dan mengajukan usul, saran, pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 10.2. Para Pelaksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 10.3. Para pegawai di lingkungan Subbagian Pelaporan dalam hal pelaksanaan tugas. 10.4. Pihak lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 130 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN Data berupa masukan/Usulan dari unit Eselon II DJA dalam rangka penyusunan pelaporan terlambat.
12. RISIKO JABATAN : Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. 13.2. 13.3. 13.4.
Pangkat/Golongan Pendidikan Formal Kursus/Diklat Syarat lainnya
: : : :
II/a – II/c Diploma I - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi ¾ Mengerti prinsip-prinsip organisasi dan manajemen; ¾ Mengerti tugas dan fungsi organisasi DJA; ¾ Mengerti konsep Renja; ¾ Mengerti konsep Renstra; ¾ Mengerti konsep RKT; ¾ Mengerti konsep PK; ¾ Mengerti konsep LAKIP.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 131 -
1.
NAMA JABATAN
2.
IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
3.
TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
4.
URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Mengagendakan surat masuk di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.1.1 Meneliti surat masuk dan mengecek kelengkapan berkasnya; 4.1.2 Mencatat nomor surat ke dalam buku agenda surat masuk dan menempelkan lembar disposisi surat pada setiap surat masuk serta menyampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 4.1.3 Menerima dan mengarahkan surat berdasarkan lembar disposisi serta menyampaikan kepada Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
5.
: Penata Usaha Tk. I
4.2
Mengagendakan surat keluar di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.2.1 Memberi nomor surat keluar di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 4.2.2 Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya; 4.2.3 Menyimpan arsip surat beserta data pendukungnya dan melakukan proses e-filing;
4.3
Menyiapkan sarana untuk rapat. 4.3.1 Mempelajari disposisi dari Kepala Subbagian pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 4.3.2 Menyiapkan konsep nota dinas peminjaman ruang rapat, peralatan rapat, dan permintaan konsumsi dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
4.4
Melaksanakan penataan berkas, dokumen maupun surat pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.4.1 Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat keluar; 4.4.2 Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan;
BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 5.2. Surat masuk beserta lampirannya; 5.3. Surat keluar dan lembar disposisi; 5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain; 5.5. Map dan amplop.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 132 -
6.
ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya; 6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7.
HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.3. Konsep peminjaman ruang rapat, peralatan rapat dan permintaan konsumsi rapat; 7.4. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.
8.
WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal pelaksanaan tugas; 8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi; 8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 8.4. Menyimpan surat dan dokumen; 8.5. Penggunaan cap dinas; 8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
9.
TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan kepada para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal pelaksanaan tugas. 9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan; 9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen; 9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan; 9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
10.
HUBUNGAN KERJA : 10.1. Para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan; 10.2. Para pelaksana di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 10.3. Unit-unit di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal.
11.
MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya.
12.
RISIKO JABATAN : Tidak ada
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 133 -
13.
SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan Formal 13.3. Diklat/Kursus 13.4. Syarat lainnya :
: Juru Tk. I (GoI. I/d) – Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) : SMA :- Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi ¾ Mengerti prinsip-prinsip organisasi dan manajemen; ¾ Mengerti tugas dan fungsi organisasi DJA; ¾ Menguasai administrasi persuratan; ¾ Menguasai pengelolaan arsip.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 134 -
1.
NAMA JABATAN
: Penata Usaha Tk. II
2.
IKHTISAR JABATAN : Membantu melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
3.
TUJUAN JABATAN : Mendukung terwujudnya tertib administrasi persuratan di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
4.
URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menatausahakan surat masuk di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.1.1. Meneliti dan memilah surat masuk sesuai dengan disposisi Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana serta mengecek kelengkapan berkasnya; 4.1.2. Menggandakan setiap surat masuk beserta data pendukungnya; 4.1.3. Menyampaikan surat masuk kepada Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.2.
Menatausahakan surat keluar di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.2.1. Meneliti dan memilah surat keluar di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 4.2.2. Menggandakan setiap surat keluar beserta data pendukungnya;
4.3.
Membantu menyiapkan sarana untuk rapat. 4.3.1. Meneliti dan mempelajari surat peminjaman ruang rapat, peralatan rapat, dan permintaan konsumsi rapat; 4.3.2. Menghubungi petugas yang mengatur penggunaan ruang rapat, peralatan rapat, dan konsumsi rapat; 4.3.3. Mengecek kesiapan ruang rapat serta kelengkapannya; 4.3.4. Melaporkan kesiapan sarana rapat kepada Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
4.4.
Mendistribusikan dokumen/surat masuk dan surat keluar. 4.4.1. Menerima dokumen/surat yang akan didistribusikan; 4.4.2. Mencatat surat tersebut ke dalam buku ekspedisi; 4.4.3. Menyampaikan dokumen/surat tersebut sesuai dengan alamat/unit kerja yang dituju.
4.5.
Menatausahakan berkas, dokumen maupun surat pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 4.5.1. Menerima surat masuk yang telah selesai diproses dan tembusan surat keluar; 4.5.2. Mengelompokkan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 135 -
5.
BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. Pengarahan dan disposisi dari para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 5.2. Surat masuk beserta lampirannya; 5.3. Surat keluar dan lembar disposisi; 5.4. Blanko untuk surat menyurat, memo, nota dinas dan lain-lain; 5.5. Map dan amplop.
6.
ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan beserta peraturan pelaksanaannya; 6.2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 6.3. Buku Pedoman Tata Persuratan Dinas.
7.
HASIL KERJA : 7.1. Bahan/data surat masuk dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.2. Bahan/data surat keluar dalam buku agenda dan buku ekspedisi; 7.3. Penyiapan sarana untuk rapat; 7.4. Terselenggaranya distribusi surat masuk dan pengiriman surat keluar; 7.5. Terselenggaranya penyimpanan berkas surat dan dokumen.
8.
WEWENANG : 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal pelaksanaan tugas; 8.2. Menggunakan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi; 8.3. Pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 8.4. Menyimpan surat dan dokumen; 8.5. Penggunaan cap dinas; 8.6. Mengumpulkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
9.
TANGGUNG JAWAB : 9.1. Kebenaran usul, saran dan pendapat yang diajukan kepada para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal pelaksanaan tugas. 9.2. Penggunaan komputer, mesin ketik dan mesin fotokopi sesuai ketentuan; 9.3. Pelaksanaan pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar; 9.4. Pelaksanaan penyimpanan surat dan dokumen; 9.5. Penggunaan cap dinas sesuai dengan ketentuan; 9.6. Kebenaran data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
10. HUBUNGAN KERJA : 10.1. Para Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal menerima tugas, petunjuk dan pengarahan; 10.2. Para pelaksana di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; 10.3. Unit-unit di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 136 -
11. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 11.1. Terdapat beberapa surat yang tidak lengkap dokumen atau lampirannya. 12. RISIKO JABATAN : Tidak ada
13. SYARAT JABATAN : 13.1. Pangkat/Golongan 13.2. Pendidikan formal 13.3. Diklat/Kursus 13.5. Syarat lainnya :
: Juru - Pengatur Muda / I/c – II/a : SMA : - Menguasai bidang tugasnya - Standar Kompetensi ¾ Mengerti prinsip-prinsip organisasi manajemen; ¾ Mengerti tugas dan fungsi organisasi DJA; ¾ Menguasai administrasi persuratan; ¾ Menguasai pengelolaan arsip.
dan