KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

Daftar Isi Bagian 1

16.

Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2014

Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum

17.

Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2014 (Grafik)

1.

Latar Belakang (1)

2.

Latar Belakang (2)

3.

Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang

4.

Jenis-jenis Utang (1)

5.

Jenis-jenis Utang (2)

6.

Landasan Hukum Pengelolaan Utang

Bagian 2 APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit 7.

APBN 2009–2014

8.

Cashflow Pembiayaan 2009-2014

9.

Defisit dan Pembiayaan APBN 2009-2014

10.

Defisit Anggaran di Berbagai Negara 2009-2014

11.

Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2014

12.

Realisasi Penerbitan SBN 2014

13.

Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2009-2014

14.

Pinjaman Program 2009-2014

15.

Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2009 – 2014

Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman) 18. Posisi Utang Pemerintah 2009-2014 19.

Posisi Utang Pemerintah 2009-2014 (Grafik)

20.

Profil Jatuh tempo Utang per 31 Januari 2014

21.

Posisi Surat Berharga Negara 2009 – 2014

22.

Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur

23.

Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur (Grafik)

24.

Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi

25.

Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi (Grafik)

26.

Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama

27.

Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang Lainnya

28.

Posisi Utang Pemerintah Beberapa Mata Uang Utama (Grafik)

29.

Posisi Pinjaman Berdasarkan Status & Jumlah Loan

30.

Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)

41.

Indikator Risiko Utang 2009-2014

Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)

31.

Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB

32.

Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara

42.

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2014

33.

Jatuh Tempo SBN Tradable 31 Januari 2014

43.

34.

Program Debt Switch dan Buyback SBN

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2014 (Grafik)

35.

Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap

44.

Rasio Pembayaran Bunga Utang

36.

Pemanfaatan Pinjaman

45.

Realisasi Pembayaran Bunga Utang

37.

Rasio Kewajiban Utang Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa

46.

Biaya Pinjaman dari Kreditur Multilateral

47.

Biaya Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang)

38.

Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara dan Perubahannya

48.

Kurva Imbal Hasil SBN Rupiah

49.

Kurva Imbal Hasil SBN Valas

39.

Utang per Kapita di Berbagai Negara

40.

Utang per Kapita di Berbagai Negara dan Perubahannya

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor) 50.

Perdagangan Rata-Rata Harian SBN Rupiah di Pasar Sekunder

51.

Posisi Kepemilikan SBN

52.

Posisi Kepemilikan SBN Domestik

53.

Posisi Kepemilikan SBN Domestik (dalam persentase)

54.

Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor

55.

Spread over UST- Jan 18

56.

Spread over UST- Feb 23

57.

Spread over UST- Feb 42

Bagian 7

Rating, Penjaminan, Opini BPK, Kesimpulan 58.

Rating Indonesia

59.

Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)

60.


61.

Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (1)

62.

Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (2)

63.

Posisi Penjaminan Pemerintah dan Alokasi APBN

64.

Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2012

65.

Kesimpulan


Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum


Latar Belakang (1)  Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN)

yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan.  Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah:  Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:   

Penciptaan kesempatan kerja; Mengurangi kemiskinan; Menguatkan pertumbuhan ekonomi.

 Menciptakan

keamanan.

 Utang terutama merupakan konsekuensi dari postur

APBN (yang mengalami defisit), dimana Pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (2) 

Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara:  Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing);  Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik.



Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari:  Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar;  Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998:  



Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk:      



Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.

Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat karya; Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH,Subsidi; Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista); Melanjutkan reformasi birokrasi.

Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan multilateral bagi Indonesia dibatasi oleh:  Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country;  Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang  Tujuan 

Tujuan Jangka Panjang: 

Mengamankan Kebutuhan Pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali, sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara;



Mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga negara (SBN) yang dalam, aktif dan likuid.

 Tujuan Jangka Pendek: 

Memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien.

 Kebijakan  



  

Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik melalui penerbitan SBN rupiah maupun penarikan pinjaman dalam negeri; Melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai instrumen yang lebih sesuai, cost-efficent dan risiko yang minimal; Pengadaan pinjaman luar negeri dilakukan sepanjang digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas, memberikan terms & conditions yang wajar (Favourable) bagi pemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditor; Mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri dalam periode jangka menengah; Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar modal, terutama dalam rangka mendorong upaya financial deepening; Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman dan sovereign credit rating. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jenis-jenis Utang (1)  Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri : 

Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor. 





Pinjaman Program : Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. Pinjaman proyek : Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).

Pinjaman Dalam Negeri  



Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ; Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jenis-jenis Utang (2)  Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing,

tradable & non-tradable, fixed & variable : 

Surat Utang Negara (SUN)  

Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek (s.d.12 bln); Obligasi Negara (> 1 thn) 





Coupon Bond  Tradable: ORI, FR/VR bond, Global bond  Non tradable: SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi perbankan Zero coupon

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah, Istisna dll  

SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); Surat Perbendaharaan Negara Syariah; SBSN Ritail (Sukri); SBSN jangka panjang (IFR/Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI/Sukuk Dana Haji Indonesia); Project Based Sukuk (PBS).


Landasan Hukum Pengelolaan Utang  Ketentuan Perundang-undangan: 

  

  

Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara; Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah.

 Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance:    

Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR; Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang; Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal; Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 2 APBN, Pembiayaan APBN dan Perkembangan Defisit


APBN 2009–2014 [ Triliun Rupiah ]

LKPP A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Bukan Pajak / II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat a. Bunga Utang - Dalam Negeri - Luar Negeri b. Subsidi / II. Transfer Daerah C./ Keseimbangan Primer D. / Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) E. Pembiayaan I. Pembiayaan Utang II. Pembiayaan Non-Utang Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan

2009 848.8 847.1 619.9 227.2 1.7 937.4 628.8 93.8 63.8 30.0 138.1 308.6 5.1 (88.6) 112.6 87.1 25.5 23.9

2010 995.3 992.3 723.3 268.9 3.0 1,042.1 697.4 88.4 61.4 26.9 192.7 344.7 41.5 (46.8) 91.6 86.9 4.6 44.7

2011 1,210.6 1,205.4 873.9 331.5 5.2 1,295.0 883.7 93.2 79.6 13.6 295.3 411.3 8.8 (84.4) 130.9 102.7 28.3 46.5

2012 1,338.1 1,332.3 980.5 351.8 5.8 1,491.2 1,010.6 100.5 70.2 30.3 346.4 480.6 (52.6) (153.1) 175.2 137.0 38.1 22.1

APBN-P 2013 1,502.0 1,497.5 1,148.4 349.2 4.5 1,726.2 1,196.8 112.5 96.8 15.8 348.1 529.4 (111.7) (224.2) 224.2 215.4 8.8 0.0

APBN 2014 1,667.1 1,665.8 1,280.4 385.4 1.4 1,842.5 1,249.9 121.3 109.1 12.2 333.7 592.6 (54.1) (175.4) 175.4 185.1 (9.8) 0.0


Cashflow Pembiayaan 2009-2014 [ Miliar Rupiah ]

2009 Kebutuhan Pembiayaan Defisit Pembayaran Utang

Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Penerusan Pinjaman Pembiayaan Non utang

Sumber Pembiayaan Utang

Penerbitan SBN, Bruto Penerbitan SBN Domestik Penerbitan SBN Valas Penarikan Pinjaman LN Pinjaman Program Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat Pinjaman Proyek untuk Penerusan Pinjaman Penarikan Pinjaman DN Non Utang

Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan Net Cash Flow Pembiayaan Utang Neto

Surat Berharga Negara Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Dalam Negeri Non Utang Neto

(236,975)

LKPP 2010 (203,538)

2011

2012

APBN-P 2013

APBN 2014

(245,479)

(357,337)

(415,612)

(398,344)

(88,619)

(46,846)

(84,399)

(153,301)

(224,186)

(175,354)

(120,145)

(135,893)

(138,818)

(178,174)

(165,150)

(213,216)

(49,067) (68,031) (3,047)

(76,532) (50,633) (8,729)

(87,272) (47,323) (4,224)

(123,193) (51,115) (113) (3,753)

(98,991) (59,210) (250) (6,700)

(152,893) (58,810) (287) (1,226)

(28,211)

(20,799)

(22,262)

(25,863)

(26,276) -904

(9,774) -904

260,939

248,243

292,029

379,195

415,612 342311.435

388,571 342311.435

207,200

222,822

241,503

315,214

380,581

398,344

148,538 101,736 46,802 58,662 28,938 26,678 3,047 -

167,634 142,593 25,041 54,795 28,975 17,091 8,729 394

207,136 176,659 30,477 33,747 15,266 14,257 4,224 619

282,897 31,403 15,003 12,647 3,753 913

330,791 49,040 11,135 31,205 6,700 750 750

357,962 39,133 3,900 34,006 1,226 1,250 750

53,740

25,421

50,526

63,981

23,965 112,583

44,706 91,551

46,549 130,949

21,858 175,158

35,032 48750.7 -0.1 224,186

(9,774) 48750.7 (9,773) -0.1 165,581

87,055

86,929

102,685

137,040

215,430

185,128

99,471 (12,416) -

91,102 (4,567) 394

119,864 (17,799) 619

159,704 (23,464) 800

231,800 161485.7 (16,870) 500

205,069 161485.7 (20,904) 963

25,528

4,622

28,264

38,119

8,756

(19,548)


Defisit dan Pembiayaan APBN 2009-2014 Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode 2009-2014, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik.

  [ Triliun Rupiah ] 250 230 210 190 170 150 130 110 90 70 50 30 10 (10) (30) (50) (70) (90) (110) (130) (150) (170) (190) (210) (230) (250)

232

[ % thd. PDB ] 4 205 3

160 120 99

2

91 1

38

28

26

9

5

(89)

(12)

(47)

(4) (0.7)

(84) (17)

(153)

(224) (16)

(23)

(20)

(10)

(175) (1)

(1.1) (1.6)

(1.7)

(1.9)

(2) (2.4) (3)

(4)

2009

SBN (neto)

2010

Pinjaman DN & LN (neto)

2011

Non-Utang (neto)

2012

Surplus (Defisit) APBN

2013*

2014**

Rasio Defisit APBN thd. PDB (RHS)

Catatan: *) APBN-P 2013 **) APBN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Defisit Anggaran di berbagai Negara 2009-2014 6.0 4.0 2.0 0.0

-2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 -12.0

-14.0 2009 Brazil

2010 China

Indonesia

2011 Japan

2012 Mexico

Russia

2013

2014

United Kingdom

United States

Sumber : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2013 & Ministry of Finance Keterangan : - Nominal dalam % terhadap PDB - Khusus untuk Indonesia, Tahun 2009-2012 menggunakan data LKPP,2013 menggunakan APBN-P dan 2014 menggunakan APBN



Defisit anggaran Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain.



UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pagu dan Realisasi Belanja dan Pembiayaan Utang Tahun 2014 (miliar Rp)

No.

Uraian (2)

(1)

APBN (3)

Sisa dari Pagu

Realisasi s.d. tgl 31 Januari 2014 Nominal

%

(4)

(5) = (4) : (3)

Nominal

%

(6) = (3) - (4)

(7) = (6) : (3)

A. Belanja Utang

118,897.6

13,060.2

11.0

105,837.4

89.0

1

106,713.7

12,154.5

11.4

94,559.3

88.6

106,563.7 150.0

12,154.5 -

11.4 -

94,409.2 150.0

88.6 100.0

12,183.9

905.8

7.4

11,278.1

92.6

12,183.9

905.8

7.4

11,278.1

92.6

211,859.5 232,763.0

(828.3) -

(0.4) -

212,687.8 232,763.0

100.4 100.0

Bunga Utang Dalam Negeri - Surat Berharga Negara - Pinjaman Dalam Negeri

2

Bunga Utang Luar Negeri - Bunga Utang PLN *)

B. Pembiayaan I Pembiayaan Dalam Negeri A. Pinjaman Dalam Negeri (Netto) 1. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri 2. Cicilan Pokok PDN

B. Surat Berharga Negara (Netto) II

Pembiayaan Luar Negeri (Netto) 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

-

-

963.0

100.0

1,250.0

-

-

1,250.0

100.0

-

-

(287.0)

(287.0)

100.0

231,800.0 (20,903.5) 39,132.7

(828.3) 1,950.6

4.0 5.0

231,800.0 (20,075.3) 37,182.2

100.0 96.0 95.0

3,900.0

1,243.4

31.9

2,656.6

68.1

35,232.7 34,006.5 1,226.3

707.1 654.1 53.0

2.0 1.9 4.3

34,525.6 33,352.3 1,173.3

98.0 98.1 95.7

(1,226.3) (58,810.0)

(53.0) (2,725.9)

4.3 4.6

(1,173.3) (56,084.1)

95.7 95.4

a. Pinjaman Program b. Pinjaman Proyek 1. Pinjaman Proyek Pusat 2. SLA / Penerusan Pinjaman

2. Penerusan Pinjaman (SLA) 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

963.0

Catatan: *) Termasuk realisasi Commitment Fee sebesar Rp 5,02 Miliar Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Penerbitan SBN 2014 (jutaan Rupiah)

Uraian

Target

Nominal Realisasi (30 Januari 2014)

% Realisasi

SBN Netto (APBN 2014)

205.068.831

81.375.000

39,68%

SBN Jatuh Tempo 2014

165.292.745

9.085.000

5,50%

3.000.000

455.000

15,17%

370.361.576

90.460.000

24,42%

Rencana Buyback Kebutuhan Penerbitan 2013 (Gross)* SUN SUN Domestik - ON - SPN - SPNNT 20140303 - ORI SUN Valas - Sun Valas - Sun Valas Domestik SBSN SBSN Domestik SBSN Valas

85.868.000 37.400.000 20.000.000 5.000.000 12.400.000 48.468.000 48.468.000 4.592.000 4.592.000 -

* Menyesuaikan Realisasi Cash Management & Debt Switch Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2009-2014 [triliun rupiah]

LKPP JENIS PEMBIAYAAN

2009

2010

2014

2011

2012

2013 *)

Real. Per 31 Jan 2014 APBN

Nominal

%

TOTAL

58.66

55.19

34.37

32.32

50.05

40.38

2.49

equivalent dlm miliar USD

6.24

5.51

3.79

3.34

4.51

3.85

0.21

28.94

28.97

15.27

15.00

18.39

3.90

1.24

3.08

3.22

1.68

1.55

1.55

0.40

0.10

14.65

15.34

10.76

8.62

9.60

3.90

-

0.0%

b. A D B

5.06

6.39

3.63

5.81

4.90

-

-

0.0%

c. JEPANG/ JAPAN

6.07

4.59

0.87

-

3.89

-

-

0.0%

d. PERANCIS/ FRANCE

2.79

2.73

-

-

-

-

1.24

-

-

-

0.57

-

-

-

0.0%

29.72

25.82

18.48

16.40

31.12

35.23

0.71

2.0%

3.16

2.87

2.04

1.70

2.91

3.36

0.06

3. Pinjaman Dalam Negeri

-

0.39

0.62

0.91

0.54

1.25

0.54

equivalent dlm miliar USD

-

0.04

0.07

0.09

0.05

0.12

0.05

1. Pinjaman Program equivalent dlm miliar USD a. World Bank

e. IDB

2. Pinjaman Proyek equivalent dlm miliar USD

6.2% 31.9%

124.3%

43.3%

Catatan: *) Angka sementara Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia

Pinjaman Program 2009-2014 [ juta USD]

Realisasi 2010 2011

2012

2013 APBN

1,553

1,704

1,011

907

B. ASIAN DEVELOPMENT BANK

500

700

400

600

800 400

C. JICA, JAPAN

600

505

100

-

352

D. FRANCE

300

300

-

-

-

TOTAL

2,953

3,209

1,511

1,566

1,552

PEMBERI PINJAMAN A. WORLD BANK

2009

2014 Real

400

101.4 400

101.4


Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2009 - 2014 2009 70

2011

2012

2013*

2014**

55.6

46.1

50

[ triliun Rupiah ]

2010

42.3 29.5

30

37.9

27.7

10

-10 -30

-12.4

-4.6 -17.8

-50

-47.3

-50.6 -70

-23.5

-16.9

-51.1

-20.9

-58.8

-59.2

-68.0

-90 Penarikan Pinjaman LN, bruto

Pembayaran Pokok Pinjaman LN

Pembiayaan Pinjaman LN, neto

[ triliun Rupiah ] 2009

2010

2011

2012

2013*

2014**

Penarikan Pinjaman LN, bruto

55.62

46.07

29.52

27.65

42.34

37.91

Pembayaran Pokok Pinjaman LN

(68.03)

(50.63)

(47.32)

(51.11)

(59.21)

(58.81)

Pembiayaan Pinjaman LN, neto

(12.42)

(4.57)

(17.80)

(23.46)

(16.87)

(20.90)

Keterangan: *) APBN-P 2013 ** APBN- 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2014 APBN NEGARA

A. Organisasi Internasional

Realisasi per 31 Jan 2014

Juta USD

Miliar IDR

-

-

Juta USD

Miliar IDR

% thd APBN

29.25

356.77

50.4%

18.78

228.77

0.6%

ADB

1.07

13.10

0.0%

IDB

9.39

114.90

0.3%

WORLD BANK (IBRD & IDA)

IFAD

0.0%

B. Negara

-

-

JAPAN

28.77

350.36

0.9%

3.81

46.54

0.1%

CHINA

0.0%

FRANCE

10.84

132.03

0.3%

KOREA

0.0%

AUSTRALIA

0.0%

SPAIN

0.0%

NEGARA LAINNYA TOTAL

3,355.50

35,232.70

14.12

171.79

0.4%

58.02

707.13

1.7%

Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia

Penarikan Pinjaman Pembiayaan Proyek 2014 (Grafik) [ % dari Pagu Pinjaman Proyek di APBN ]

[ Miliar Rupiah ]

250

0.6%

0.6% 0.5%

200

0.4%

0.4% 0.3%

150 0.3%

0.3%

100 0.2% 0.1%

50

0.1%

0.0% 0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

KOREA

AUSTRALIA

SPAIN

-

0.0% WORLD BANK

AD B

ID B

IFAD

JAPAN

CHINA

Penarikan

APBN-P NEGARA TOTAL

Juta USD 3,355.50

FRANCE

NEGARA LAINNYA

% thd APBN 2014 (RHS)

Realisasi per 31 Jan 2014

Miliar IDR 35,232.70

Juta USD 58.02

Miliar IDR 707.13

% thd APBN 1.7%


Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman)


Posisi Utang Pemerintah, 2009-2014 2009

2010

2011

2012

2013 #)

Januari 2014 #) Nominal

Total Utang Pemerintah Pusat (dlm. triliun IDR)

%

1,590.66

1,681.66

1,808.95

1,977.71

2,371.39

2,465.45

100.0%

a. Pinjaman (dlm. triliun IDR)

611.20

617.25

621.29

616.61

710.34

720.90

29.2%

1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri

611.20

616.86

620.28

614.81

708.14

718.63

29.1%

387.92

380.67

381.66

359.80

380.91

389.86

15.8%

202.37

208.28

212.96

230.23

287.41

288.50

11.7%

20.24

27.34

25.15

24.37

39.47

39.95

1.6%

0.66

0.57

0.50

0.41

0.35

0.32

0.0%

-

0.39

1.01

1.80

2.20

2.27

0.1%

1,361.10

1,661.05

1,744.55

70.8%

b. SBN (dlm. triliun IDR)

979.46

1,064.40

1,187.66

Denominasi Valas ##) Denominasi Rupiah

143.15

161.97

195.63

264.91

399.40

449.99

18.3%

836.31

902.43

992.03

1,096.19

1,261.65

1,294.56

52.5%

169.22

187.04

199.49

204.52

194.55

201.66

100.0%

88.97

100.37

109.40

113.36

103.51

105.89

52.5%

15.23

18.02

21.57

27.39

32.77

36.81

18.3%

0.04

0.11

0.19

0.18

0.19

0.1%

65.02

68.61

68.40

63.58

58.10

58.78

29.1%

9,400

8,991

9,068

9,670

12,189

12,226

Total Utang Pemerintah Pusat (equivalent dlm. miliar US$) terdiri dari :

SBN Denominasi Rupiah SBN Denominasi Valas

(miliar US$) (miliar US$)

Pinjaman Denominasi Rupiah

(miliar US$)

Pinjaman Denominasi Valas

(miliar US$)

Nilai Tukar Rupiah (IDR thd US$1)

Catatan : * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial

-

#) ##)

Angka sementara Termasuk SUN Valas Domestik Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Utang Pemerintah, 2009-2014 (Grafik) [ Triliun Rupiah ]

2,200 721 710

2,000 1,800 617

1,600

621 1,400 1,200

617

611

1,000 800 979

1,064

2009

2010

1,661

1,745

2013*)

2014*)

1,361

1,188

600 400 2011

2012

Pinjaman

SBN

[ triliun Rupiah dan % ] Tahun

2009

2010

2011

2012

2013*)

2014*)

Pinjaman

611

38%

617

37%

621

37%

617

31%

710

29%

721

29%

SBN

979

62%

1,064

63%

1,188

63%

1,361

69%

1,661

71%

1,745

71%

1,591

100%

1,682

100%

1,809

100%

1,978

100%

2,371

100%

2,465

100%

Total Utang Pemerintah Pusat Catatan: *) Angka sementara


Profil Jatuh Tempo Utang per 31 Januari 2014 [triliun Rupiah] 250

200 64 4

150

66

55

63

39

55 52

34 45

100

29

138

1

2039 8

2040 9

SBN

2041-2055

48

1

2038

42

25 2035

3

2037

26

53 2033

2031

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

-

Pinjaman

1

4

2034

47

29 2030

2 7

12

2032

33

53 2028

2029

47 2027

12

11

2036 10

12

12

22

21

15

31

18

25 43

99

99

116 82

91

105

64

97

93

50

101

143

57

Tahun Pinjaman SBN

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 31% 42% 40% 47% 35% 34% 36% 35% 25% 26% 22% 36% 49% 69% 58% 60% 53% 65% 66% 64% 65% 75% 74% 78% 64% 51%

2027 28% 72%

Tahun Pinjaman SBN

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041-2055 22% 27% 29% 28% 20% 17% 22% 14% 21% 5% 3% 12% 10% 3% 78% 73% 71% 72% 80% 83% 78% 86% 79% 95% 97% 88% 90% 97% Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Surat Berharga Negara 2009 – 2014 SURAT BERHARGA NEGARA

Dec-09

Dec-10

Dec-11

Dec-12

Nov-13

Dec-13

Jan-14

A. Dapat Diperdagangkan

724,898

803,191

919,236

1,085,173

1,396,203

1,394,652

1,475,145

1. Denominasi Rupiah

581,748

641,215

723,606

820,266

1,003,339

995,252

1,025,159

570,215 24,700 8,686 393,543 143,286

615,498 29,795 2,512 440,396 142,795

684,618 29,900 2,512 517,142 135,063

757,231 22,820 1,263 610,393 122,755

915,175 35,550 756,870 122,755

908,078 34,050 751,273 122,755

942,023 36,050 770,818 122,755 12,400

11,533 11,533

25,717 25,717

143,150

161,976

38,988 37,668 1,320 195,630

63,035 62,840 195 264,907

88,164 78,541 9,623 392,864

87,174 78,541 8,633 399,400

83,136 79,133 4,003 449,986

14,200

16,200

18,700

22,950

27,140

27,140

31,140

650

650

1,650

2,650

4,150

4,150

4,150

35,000

95,000

95,000

155,000

155,000

155,000

155,000

254,561

261,215

268,419

275,927

267,408

266,403

269,403

251,875

248,432

244,636

240,144

235,875

234,870

234,870

-

-

-

-

-

-

-

2,686

12,783

23,783

35,783

31,533

31,533

34,533

979,459

1,064,406

1,187,655

1,361,101

1,663,611

1,661,055

1,744,547

9,400 101.70

8,991 110.29

9,068 116.80

9,670 111.97

11,977 116.80

12,189 116.17

12,226 119.55

a. Surat Utang Negara (SUN) 1) Surat Perbendaharan Negara 2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 4) Obligasi Negara Variable Rate 5) SPPNNT20140303 b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate 2) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah 2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas (dalam juta US$) +++) b. SBSN Valas (dalam juta US$) c. SUN Valas (dalam juta JPY)

++)

B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B) Catatan: - Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain - +) Termasuk ORI - ++) Termasuk Sukuk Ritel - +++) Termasuk SUN Valas domestik - Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1)


Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur [ triliun IDR ]

Per 31 Januari 2014 NEGARA

PINJAMAN LUAR NEGERI

2009

2010

2011

2012

2013 Nominal

% Total

611.20

616.86

620.28

614.81

708.14

718.63

99.7%

1. BILATERAL

387.92

380.67

381.66

359.80

380.91

389.86

54.1%

a. Jepang

259.50

274.47

280.45

256.10

253.38

261.21

36.2%

b. Perancis

25.56

21.88

20.90

21.30

25.83

27.10

3.8%

c. Jerman

28.34

22.65

20.29

20.00

23.68

23.53

3.3%

d. Lainnya

74.52

61.68

60.02

62.39

78.01

78.02

10.8%

202.37

208.28

212.96

230.23

287.41

288.50

40.0%

94.96

102.23

108.73

122.53

163.74

164.40

22.8%

102.32

100.40

97.92

100.37

114.42

114.56

15.9%

c. IDB

2.96

3.76

4.23

5.09

6.64

6.85

1.0%

d. Lainnya

2.13

1.89

2.09

2.24

2.61

2.69

0.4%

3. KOMERSIAL

20.24

27.34

25.15

24.37

39.47

39.95

5.5%

4. SUPPLIERS

0.66

0.57

0.50

0.41

0.35

0.32

0.0%

0.39

1.01

1.80

2.20

2.27

0.3%

617.25

621.29

616.61

710.34

720.90

100.0%

2. MULTILATERAL a. Bank Dunia

*)

b. ADB

PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL*)

611.20

Catatan: *) tidak termasuk SBN Valas. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Pinjaman Berdasarkan Kreditur (Grafik) 100%

90%

17%

16%

16%

16%

17%

18%

16%

16%

16%

23%

23%

36%

36%

2013

Januari 2014

80%

70%

20%

60%

50% 40% 30%

20%

42%

45%

2009

2010

45%

42%

10%

0%

Jepang

Perancis

2011

Jerman

2012

Bilateral lainnya

Bank Dunia

Pinjaman Luar Negeri (WB, ADB) bilateral (Jepang) merupakan ADB IDB dari multilateral Multilateral lainnyadan KOMERSIAL SUPPLIERS alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi [ miliar IDR ]

2009 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

2010

2011

2012

2013

2014 *)

16,773

19,946

19,593

17,369

19,091

19,129

7,294

7,620

7,479

7,052

7,138

7,228

Industri Pengolahan

21,534

19,946

18,483

14,916

14,027

14,377

Listrik, Gas & Air Bersih

51,442

53,408

53,145

49,532

51,095

52,056

115,160

113,448

114,340

112,227

122,020

123,658

7,717

6,990

6,290

5,276

4,801

4,872

Pengangkutan & Komunikasi

22,257

21,476

20,001

20,176

22,836

23,561

Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan

81,995

86,422

88,092

98,963

127,727

129,908

Jasa-jasa

145,353

153,544

163,684

168,519

212,503

215,428

Sektor Lain

141,673

134,452

130,185

122,575

129,101

130,685

611,198

617,252

621,292

616,605

710,339

720,903

Pertambangan & Penggalian

Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran

TOTAL Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia

Catatan: *) Data per tanggal 31 Januari 2014 - Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik - Angka Sektor Keuangan didominasi oleh Pinjaman Program Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi (Grafik) Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia

212,503

2010

2012

2013

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

Pertambangan & Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik, Gas & Air Bersih

Bangunan

Perdagangan, Hotel & Restoran

Pengangkutan & Komunikasi

Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan

Jasa-jasa

2014 *)

Sektor Lain

Catatan: *) Data per tanggal 31 Januari 2014


130,685

129,908 4,872 23,561

19,129 7,228 14,377 52,056

123,658

129,101

127,727

122,020 4,801 22,836

19,091 7,138 14,027 51,095

98,963

112,227

5,276 20,176

17,369 7,052 14,916 49,532

2011

122,575

163,684 130,185

88,092

114,340 6,290 20,001

19,593 7,479 18,483 53,145

86,422

113,448

2009

6,990 21,476

19,946 7,620 19,946 53,408

81,995

16,773 7,294 21,534 51,442

7,717 22,257

-

145,353 141,673

115,160

100,000

153,544 134,452

150,000

168,519

200,000

50,000

215,428

[ miliar IDR ]

Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama 2009

2010

2011

2012

2013

2014***

836.31

902.82

992.84

1,097.99

1,263.85

1,296.84

USD**)

35.80

39.77

44.35

49.83

56.66

60.70

JPY**)

2,713.84

2,698.75

2,585.42

2,511.84

2,383.85

2,387.14

EUR**)

5.97

5.44

4.71

4.49

4.19

4.29

SDR**)

2.01

2.15

2.19

2.17

2.07

2.06

AUD**)

0.24

0.29

0.33

0.40

0.45

0.45

dalam mata uang asli IDR*)

Mata Uang Lainnya

-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------

equivalent dlm triliun Rupiah IDR

836.31

902.82

992.84

1,097.99

1,263.85

1,296.84

USD

336.54

357.61

402.16

481.86

690.58

742.16

JPY

276.01

297.62

301.98

281.23

276.93

285.38

EUR

80.68

64.99

55.30

57.54

70.56

71.52

SDR

29.57

29.83

30.44

32.41

38.80

38.80

AUD

2.05 29.49 1,590.66

2.66 26.13 1,681.66

3.05 23.18 1,808.95

4.03 22.65 1,977.71

4.85 25.82 2,371.39

4.76 25.99 2,465.45

Kurs Tengah IDR thd US$1

9,400.00

8,991.00

9,068.00

9,670.00

12,189.00

12,226.00

Kurs Tengah JPY thd US$1

92.42

81.53

77.64

86.37

104.92

102.27

Kurs Tengah EUR thd US$1

0.70

0.75

0.77

0.75

0.72

0.73

Mata Uang Lainnya Total

Catatan: *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah,

**) Nominal dalam Miliar,

***) Per 31 Januari 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang Lainnya 2009

2010

2011

2012

2013

2014**

0.20 0.16 0.17 0.33 0.00 0.06 0.51

0.27 0.14 0.16 0.30 1.43 0.05 0.46

0.30 0.13 0.15 0.27 1.55 0.05 0.41

0.34 0.11 0.14 0.24 1.55 0.04 0.36

0.35 0.09 0.13 0.21 1.55 0.04 0.31

0.36 0.09 0.13 0.22 1.55 0.04 0.31

184.82 0.01 0.13 1.12

184.32 0.01 0.12 0.71

196.63 0.01 0.11 0.42

213.32 0.01 0.10 0.21

218.19 0.01 0.09 0.10

219.21 0.01 0.09 0.10

2.90 1.50 1.49

3.69 1.30 1.41

4.22 1.16 1.31

5.09 1.06 1.35

6.64 1.09 1.48

6.85 1.08 1.41

3.02 0.00 0.10 7.69 1.49 0.43 0.32 10.56

2.83 1.94 0.08 6.36 1.47 0.37 0.28 6.39

2.62 2.23 0.07 5.77 1.54 0.20 0.26 3.78

2.55 2.38 0.07 5.66 1.93 0.30 0.26 1.99

2.92 3.10 0.08 6.19 2.52 0.32 0.29 1.19

2.94 3.10 0.08 6.23 2.51 0.32 0.30 1.16

dalam mata uang asli ACU*) ADB*) CAD*) CHF*) CNY*) DKK*) GBP*) KRW*) KWD*) SAR*) WBD*) equivalent dlm triliun Rupiah ACU ADB CAD CHF CNY DKK GBP KRW KWD SAR WBD TOTAL

Catatan: *) Nominal dalam Miliar,

29.49

26.13

23.18

22.65

25.82

25.99

**) Per 31 Januari 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Utang Pemerintah Berdasarkan Beberapa Mata Uang Utama (Grafik) 100%

2%

2% 2%

1%

1% 2%

2%

3%

2%

3%

3%

12%

12%

18%

14%

17%

17%

29%

30%

21%

22%

24%

21%

53%

54%

55%

56%

53%

53%

2009

2010

2011

2012

2013

2014*)

90%

70% 60%

2%

4%

5%

80%

3%

1%

1%

50% 40% 30%

20% 10% 0%

IDR

USD

JPY

EUR

SDR

AUD

Lainnya

Catatan: *) Data per tanggal 31 Januari 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

2%

Posisi Pinjaman Berdasarkan Status dan Jumlah Loan ACTIVE NEGARA Jml Loan PINJAMAN LUAR NEGERI

FULLY DISBURSED

Outstanding (dlm Milyar IDR)

Jml Loan

TOTAL


Jml Loan


%

200

119,058

1435

599,571

1635

718,629

99.7%

1. NEGARA

117

66,031

1060

364,097

1177

430,128

59.7%

a. Jepang

42

31,489

329

230,375

371

261,865

36.3%

b. Perancis

12

5,762

99

26,878

111

32,640

4.5%

c. Jerman

7

2,046

71

22,014

78

24,060

3.3%

d. Amerika Serikat

6

4,778

180

15,082

186

19,860

2.8%

e. Belanda

3

1,360

52

12,366

55

13,726

1.9%

f. Negara lainnya

47

20,596

329

57,381

376

77,978

10.8%

83

53,027

375

235,474

458

288,501

40.0%

a. Bank Dunia

33

32,621

158

131,774

191

164,395

22.8%

b. ADB

23

16,195

164

98,366

187

114,561

15.9%

c. IDB

22

3,179

37

3,675

59

6,854

1.0%

d. IFAD

5

1,032

5

757

10

1,789

0.2%

e. EIB

0

-

2

566

2

566

0.1%

f. NIB

0

-

9

336

9

336

0.0%

PINJAMAN DALAM NEGERI

43

851

56

2,274

0.3%

TOTAL

243

119,909

720,903

100.0%

2. ORGANISASI INTERNASIONAL

1491

1,423 600,994

99 1734

Catatan: *) Data per tanggal 31 Januari 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman [%]

[ Triliun Rupiah ] 40

100%

35 80%

30

37.91

2009

2010

2011

2012

60%

2013*

20%

0.96

0.50

40%

3.90

-

11.13

15.00 16.40

15.27 18.48

5

28.97

10

28.94

15

25.82

29.72

20

35.23

25

0%

2014**

PINJAMAN PROGRAM

PINJAMAN PROYEK

PINJAMAN DLM NEGERI

% PINJ. PROGRAM (RHS) [Triliun Rupiah]

JENIS PINJAMAN

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

2013*

%

2014**

%

PINJAMAN PROGRAM

28.94

49%

28.97 53%

15.27 44%

15.00 46%

11.13 22%

3.90 10%

PINJAMAN PROYEK

29.72

51%

25.82 47%

18.48 54%

16.40 51%

37.91 77%

35.23 88%

-

0%

PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL

58.66

0.39 55.19

1%

0.62 34.37

2%

0.91 32.32

3%

0.50 49.54

1%

0.96

2%

40.10

Catatan: *) Angka APBN-P 2013 **) Angka APBN 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan Perbandingan Antar Negara, Pemanfaatan Pinjaman, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)


Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB [ %]

[ triliun rupiah]

100.0% 10,000

90.0% 80.0%

8,000

70.0% 60.0%

6,000

50.0% 40.0%

4,000 28.3%

17.4%

2,000

10.9%

30.0% 26.1%

24.4%

24.0%

23.4%

23.0%

16.5%

16.0%

16.5%

16.9%

17.3%

9.6%

8.4%

7.5%

6.5%

5.7%

20.0% 10.0%

0

0.0% 2009

2010

2011

2012

2013*)

2014**)

Pinjaman

SBN

PDB

Rasio Pinjaman thd PDB (RHS)

Rasio SBN thd PDB (RHS)

Rasio Total Utang thd. PDB (RHS)

[ triliun Rupiah ]

Pinjaman SBN Total Utang PDB

2009 611 979 1,591 5,613

2010 617 1,064 1,682 6,443

2011 621 1,188 1,809 7,427

2012 617 1,361 1,978 8,242

2013*) 607 1,593 2,200 9,405

2014**) 587 1,798 2,385 10,376

Catatan : *) Angka asumsi APBN-P 2013 **) Angka APBN 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara Negara Argentina Brazil Germany India Indonesia Italy Japan Turkey United Kingdom United States

2009 58.7 66.8 74.5 72.5 28.3 116.4 210.2 46.1 67.1 86.3

2010 49.2 65.0 82.4 67.0 26.1 119.3 216.0 42.3 78.5 95.2

2011 44.9 64.7 80.4 66.4 24.4 120.8 230.3 39.1 84.3 99.4

2012 47.7 68.0 81.9 66.7 24.0 127.0 238.0 36.2 88.8 102.7

2013* 2014** 47.8 45.9 68.3 69.0 80.4 78.1 67.2 68.1 25.2 24.7 132.3 133.1 243.5 242.3 36.0 34.9 92.1 95.3 106.0 107.3

Sumber : IMF, World Economic Outlook Database, October 2013 & Kementerian Keuangan

Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB - Khusus untuk Indonesia, menggunakan data LKPP/Realisasi sementara - *) Proyeksi dengan menggunakan asumsi PDB dalam APBN-P 2013 - **) Proyeksi berdasarkan APBN 2014 

Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jatuh Tempo SBN Tradable 31 Januari 2014 [Trilliun Rupiah] 120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

TOTAL

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 115, 83,6 88,5 54,0 90,2 92,9 75,5 65,9 100, 85,1 79,4 27,5 19,6 44,3 50,2 24,8 25,6 27,1 42,8 47,8 18,4 19,5 4,11 34,8 40,1

SUKUK USD 7,95

SUKUK IDR SUN JPY

-

-

-

12,2 18,3

11,3 18,9 14,9 1,17 8,71

-

-

-

-

-

-

-

12,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,69

-

1,22

-

-

1,55

-

2,93

-

-

2,18

-

-

-

-

-

4,18 7,17

-

7,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,5

-

-

-

-

SUN USD

28,1 12,2 11,0 14,5 23,2 24,4 24,4 30,5 24,4 30,5 24,4

SUN IDR

67,7 52,4 62,5 38,3 46,1 45,9 43,2 35,3 55,1 54,5 55,0 26,0 19,6 41,4 50,2 24,8 23,5 27,1 42,8 47,8 18,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,16

-

-

-

-

-

-

-

-

18,3 24,4

-

-

6,40 15,6

-

-

-

4,11 10,1

-

13,5 39,5 23,5 28,2

-

27,5 18,3 24,4

13,5 12,0

-


3,75

Program Debt Switch dan Buyback SBN Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Te nor Seri Yang Hendak Ditukar

Te nor Seri Penukar

Vol. Yang Diterima (milliar Rupiah)

Ta hun

Frekue nsi Le lang

2005

1

< 1 tahun s.d. 4 tahun

15 tahun

2006

12


5 s.d. 19 tahun

31.179

2007

9


11 s.d. 20 tahun

15.782

2008

2


14 s.d. 15 tahun

4.571

2009

6


12 s.d. 15 tahun

2.938

2010

6


10 s.d. 21 tahun

3.920

2011

4


15 tahun

2012

4


10 s.d. 15 tahun

2013

5

< 1 year up to 10 year

10 year up to 15 year

Total

5.673

664 11.859 1.976 78.562

Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar, pengelolaan portofolio utang dan mengurangi outstanding utang yang diterbitkan dengan kupon tinggi

2003

Fre kue nsi (Le la ng da n Tra nsa ksi La ngsung) 2

1 tahun s.d. 3 tahun

8.127

2004

1

3 tahun s.d. 5 tahun

1.962

2005

4


5.158

2007

2

<1

2.859

2008

3


2.375

2009

2

< 1 tahun

8.528

2010

13


3.201

2011

10


3.500

2012

6


1.138

2013

5

<1 year 15 year

Ta hun

Tota l

Te nor Se ri Ya ng Ke mba li

Dibe li

tahun s.d. 5 tahun

Vol. Dibe li Ke mba li (millia r Rupia h)

1.551 38.399 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap [ Dalam Juta] Proyek Negara

Debt Swap

1

2

Germany Debt Swap I

Italy USA

Pembatalan

Nama

Jumlah

Komitmen

Realisasi

3

4

5

6

Elementary Education

EUR

12.8 EUR

25.6 EUR

25.6

Debt Swap II

Junior Secondary Education

EUR

11.5 EUR

23.0 EUR

23.0

Debt Swap IIIa

Financial Assistance for Environmental Investements EUR for Micro and Small Enterprises Project

6.3 EUR

12.5 EUR

3.2

Debt Swap IIIb

Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystems

EUR

6.3 EUR

12.5 EUR

0.0

Debt Swap IV

School Reconstruction and Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java

EUR

10.0 EUR

20.0 EUR

20.0

Debt Swap V

Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria EUR (GFATM)

25.0 EUR

50.0 EUR

50.0

Debt Swap VII

Indonesian - German Scholarship Program

EUR

9.4 EUR

18.8 EUR

0.0

Debt Swap I

Housing and Setlement

EUR

5.7 EUR

5.7 EUR

5.7

USD

24.2 USD

24.2 USD

24.2

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA

USD

20.0 USD

29.9 USD

16.9

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA II

USD

23.8 USD

29.5 USD

10.2

AUD

37.5 AUD

75.0 AUD

15.6

EUR

87.0 EUR

168.0 EUR

127.5

USD

68.0 USD

83.6 USD

51.4

AUD

37.5 AUD

75.0 AUD

15.6

Australia Debt Swap

Debt2Health

TOTAL

TOTAL Equivalent juta USD Keterangan: *) untuk TFCA

Jumlah kontribusi dari GoI sebesar USD 20 juta Jumlah kontribusi dari NGO Conservation Int'l Foundation & Yayasan Kehati sebesar USD 2 juta Jumlah yang akan dicancel dikemudian hari sebesar USD 29,921,500 (principal + interest)

216.7

373.2

234.2


*)

Pemanfaatan Pinjaman Komitmen Belum Availability Penarikan Pinjaman Tertarik Period Kegiatan Pada Kementerian/Lembaga 15,231.95 5,390.95 9,841.00 2001-2020 1 Bakosurtanal 62.32 44.11 18.21 2007-2017 2 Bappenas 235.36 106.56 128.81 2006-2017 3 BMG 80.49 80.49 2011-2015 4 BPKP 57.75 1.91 55.84 2012-2018 5 BPS 65.00 65.00 2011-2016 6 Kemenag 166.81 0.20 166.61 2006-2017 7 Kemenakertrans 32.46 32.46 2013-2017 8 Kemendagri 1,245.76 728.31 517.45 2008-2016 9 Kemendikbud 600.63 158.22 442.41 2007-2018 10 Kemenhan 5,726.09 1,906.53 3,819.56 2008-2018 11 Kemenhub 1,489.45 227.95 1,261.50 2001-2019 12 Kemenkes 41.12 34.37 6.75 2003-2014 13 Kemenkeu 110.00 0.28 109.73 2009-2015 14 Kemenkominfo 28.47 10.59 17.87 2007-2015 15 KemenPU 4,836.53 2,041.16 2,795.37 2005-2020 16 Kemenristek 95.00 4.46 90.54 2013-2020 17 Kementan 148.52 29.99 118.52 2006-2019 18 KKP 166.79 15.82 150.97 2012-2019 19 POLRI 43.40 43.40 2011-2015 Penerusan Pinjaman 4,295.01 1,028.33 3,266.68 2004-2022 1 PT PERTAMINA 563.70 3.15 560.55 2011-2019 2 PT PII 29.60 29.60 2012-2018 3 PT PLN 3,601.71 953.18 2,648.53 2004-2022 4 PT SMI 100.00 72.00 28.00 2010-2015 Sub Total (K/L+BUMN) 19,526.96 6,419.28 13,107.68 2001-2022 *Availability period : periode sejak pinjaman ditandatangani hingga batas akhir penarikan dana Komitmen Belum Pemberi No. Nama Penarikan pinjaman Tertarik Pinjaman 1 ADD-COMMUNITY EMPOWER-URBAN 115.00 102.63 12.37 World Bank 3 CONNECTIVITY DPL 2 101.97 101.97 AFD 4 LOCAL GOV.DECENTRALIZATION 220.00 122.78 97.22 World Bank Program Loan 436.97 225.42 211.56 Grand Total (K/L+BUMN+Program loan) 19,963.93 6,644.69 13,319.24 No.

Executing Agency

- Data per 31 Januari 2014; angka dalam Juta US Dolar


Rasio Kewajiban Utang Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 20.0% 18.0%

17.9%

16.0% 14.0% 12.0% 9.0%

10.0%

5.8%

7.4%

7.9%

7.1%

2011

2012

2013

8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2009

2010

2014*

Catatan: Pembayaran kewajiban utang = Pembayaran Bunga dan Pokok Utang • *) Angka Sementara, APBN 2014 • Data Per 31 Januari 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Utang terhadap PDB di Berbagai Negara dan Perubahannya Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju Tahun 2013 (dalam % dari PDB) 0

50

100

150

200

Perubahan Tahun 2003-2014 (dalam % dari PDB ) 250

300

-100.0

Chile

Indonesia

Indonesia

Turkey

Australia

Philippines

Colombia

Colombia

Turkey

India

Philippines

Brazil

South Africa

Thailand

Thailand

Chile

Poland

Poland

Malaysia

South Africa

India

Germany

Brazil

Malaysia

Germany

Italy

United Kingdom

Japan

United States

United States

Italy

Australia

Japan

United Kingdom

-50.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

Sumber: World Economic Outlook Database (IMF) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Utang per Kapita di Berbagai Negara 

Cina dan India mempunyai rasio yang lebih tinggi meskipun jumlah penduduknya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia.

Dalam USD

Dalam USD

8,000

120,000

7,000 100,000 6,000 80,000 5,000 4,000

60,000

3,000 40,000 2,000 20,000 1,000 0

0 2007

2008 Brazil

Sumber: IMF

2009 Poland

Chile

2010 India

Philippines

2011 Indonesia

2012 Japan (RHS)


Utang Per Kapita di Berbagai Negara dan Perubahannya Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan negara lain Tahun 2012 (dalam USD) Japan United States United Kingdom Poland Brazil Malaysia Turkey South Africa Colombia Thailand Chile Philippines India Indonesia

Perubahan Tahun 2003-2012 (dalam %) United Kingdom Brazil India Poland Malaysia Colombia Chile United States Thailand Japan South Africa Turkey Indonesia Philippines

-

20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

0%

100%

200%

300%

Sumber: IMF Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Indikator Risiko Utang 2008-2013 Interest Rate Risk 28.2 22.9

28.2

22.0

26.1 20.3

Exchange Rate Risk 52.1

25.9

47.4

23.2

22.5

2010

Variable rate ratio [%]

2011

2012

Q4-2013 *)

13.4

2008

Refixing rate [%]

2009

11.0

2010

9.7 9.6

18.6

20.3

20.8

9.5 7.6

6.4

9.3

2008 2010

2011

2012

Average Time to Maturity (in percentage)

2011

2012

Q4-2013 *)

FX Debt to total debt ratio (%)

Q4-2013 *)

2009

34.6

34.2

33.2

31.1

2009

12.2

10.6

Debt Maturing in 1, 3 and 5 Years

10.0 9.7

12.1

FX Debt to GDP ratio (%)

Average Time To Maturity (ATM)-Years

2008

46.7

44.4

16.0 17.2

2009

45.1

18.8 16.2

2008

46.2

7.1

2010

Maturity debt portion < 1 year (%)

22.7

8.2

21.5

7.2

2011

33.4

32.4

2012

21.8

8.6

Q4-2013 *)



Catatan: *) Angka per 31 Desember 2013. Sumber: Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 5 Biaya-Biaya Berbagai Instrumen Utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)


Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2014 [ miliar Rupiah ]

Realisasi Pembayaran *)

% thd Pagu APBN

Pagu APBN Januari I. POKOK A. PINJAMAN a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri B. SURAT BERHARGA NEGARA 1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN II. BUNGA A. PINJAMAN a. Pinjaman Dalam Negeri b. Pinjaman Luar Negeri B. SURAT BERHARGA NEGARA 1. SBN Rupiah a. SUN b. SBSN 2. SBN Valas a. SUN b. SBSN III. TOTAL POKOK + BUNGA

Q-1

Total

247,696

12,819

12,819

12,819

5.18%

59,097

2,726

2,726

2,726

4.61%

287 58,810

2,726

2,726

2,726

0.00% 4.64%

188,599

10,093

10,093

10,093

5.35%

145,799 112,538 33,260 42,800 35,650 7,150

10,093 4,463 5,630 -

10,093 4,463 5,630 -

10,093 4,463 5,630 -

6.92% 3.97% 16.93% 0.00% 0.00% 0.00%

121,286

13,060

13,060

13,060

10.77%

12,334

906

906

906

7.34%

150 12,184

906

906

906

0.00% 7.43%

108,952

12,154

12,154

12,154

11.16%

86,025 74,660 11,365 22,926 20,701 2,225

8,748 7,927 821 3,406 3,406 0

8,748 7,927 821 3,406 3,406 0

8,748 7,927 821 3,406 3,406 0

10.17% 10.62% 7.23% 14.86% 16.45% 0.00%

368,981

25,880

25,880

25,880

7.01%

Catatan : *) Angka sementara, realisasi per 31 Januari 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2013 (Grafik) 200,000

12% 11%

180,000

188,599 10%

160,000 140,000 8%

Miliar Rupiah

7%

120,000 108,952

100,000

6%

5% 5%

80,000

4% 60,000 59,097 40,000

2% 20,000

12,154

10,093 2,726

12,334

A. PINJAMAN

B. SBN

906

POKOK

Pagu

0%

A. PINJAMAN

B. SBN BUNGA

Realisasi *)

% thd Pagu (RHS)

Catatan : *) Angka sementara, realisasi per 31 Januari 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Pembayaran Bunga Utang 12% 10%

8% 6% 4% 2% 0% 2009 terhadap Penerimaan

terhadap Penerimaan terhadap Belanja terhadap Rata-rata Outstanding terhadap PDB

2010

2011

terhadap Belanja

2009 11.0% 10.0% 5.8% 1.7%

2010 8.9% 8.5% 5.4% 1.4%

2012

2013*

2014**

terhadap Rata-rata Outstanding

2011 7.7% 7.2% 5.4% 1.3%

2012 7.5% 6.7% 5.3% 1.2%

terhadap PDB

2013* 7.9% 6.9% 5.2% 1.2%

2014** 7.3% 6.6% 4.9% 1.2%

Keterangan: Angka LKPP * angka proyeksi berdasarkan APBN-P 2013 **) Proyeksi berdasarkan APBN 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Pembayaran Bunga Utang 100% 90%

80% 70% 60%

68%

70%

70%

85%

50%

86%

90%

14%

10%

2013*

2014**

40%

30% 20% 10%

32%

30%

30%

15%

0%

2009

2010

2011

2012

Pembayaran Bunga Utang DN

Pembayaran Bunga Utang LN

[triliun Rupiah ]

2009

2010

Pembayaran Bunga Utang

2013* 2014** Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % Nml % 93.78 100.00 88.38 100.00 93.20 100.00 100.52 100.00 112.52 100.00 121.29 100.00

a. Pembayaran Bunga Utang DN b. Pembayaran Bunga Utang LN

63.76 30.03

67.98 32.02

61.4 27.0

2011

69.47 30.53

79.60 13.60

2012

85.41 14.59

70.22 30.29

69.86 30.14

96.76 15.76

85.99 109.10 14.01 12.18

Catatan: *) Angka sementara APBN-P 2013. **) Angka sementara APBN - 2014 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

89.95 10.05

Profil Pinjaman dari Kreditur Multilateral Multilateral

Description

IBRD-WB

IFAD

IDB

ADB-OCR

24.5 years

15-18 years

14-20 years

up to 32 years

9 years

3 years

3-5 years

up to 8 years

15.5 years

12 years

9-16 years

5-27 years

-

-

-

0.15%

Front End Fee

0.25%

-

-

-

Service Charge

-

-

-

-

Loan Maturity Grace Period Repayment Period Commitment Charge

Interest Rate/ Mark-up ***)

LIBOR + 0,40% LIBOR + 1.0% (Fixed Spread) LIBOR + 0.48% (Variable Spread)

LIBOR (swap) + 1.35%

*)

IFAD Referenc e Rate (Semester I 2012= 1.39%)

ALM ≤ 13 years = Nil **) 13 years< ALM ≤ 16 years = 0.10 % p.a

Maturity Premium

**) 16< ALM < 19 years = 0.20% p.a **)

*) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada dan/atau setelah 1 Juli 2011 **) Untuk Negosiasi yang dilaksanakan pada atau setelah 1 April 2012 ***) Mark-up = margin (khusus Loan IDB) ALM = Average Loan Maturity


Profil Pinjaman dari Kreditur Bilateral (Jepang) Bilateral Jepang/ Japan (JICA) General terms Description

Prefential terms

STEP

S t a nda rd O ption1 O ption2 S t a nda rd O ption1 O ption2 O ption3 S t a nda rd O ption

Loan Maturity

25 years

20 years

15 years

40 years

30 years 20 years

15 years

40 years

30 years

Grace Period

7 years

6 years

5 years

10 years

10 years

5 years

10 years

10 years

25 years

20 years

15 years

40 years

30 years 20 years

15 years

40 years

20 years

Repayment Period Commitment Charge

-

Front End Fee Service Charge

6 years

0.20% -

-

-

-

-

-

-

-

-

0,95%

0,80%

0,30%

0,25%

0,20%

0,15%

0,10%

0,10%

Interest Rate (for non c onsultant servic es) 1,40%

Interest Rate (for c onsultant servic es)

0,01%

Maturity Premium


Kurva Imbal Hasil SBN Rupiah [%] Dec-12

Des '11

Des '10

30 Jan '14

Dec-13

12

10 Tenor

8

6

4 1Y

2Y

3Y

4Y

5Y

6Y

7Y

10Y

15Y

20Y

30 Jan '14

Dec-13

Dec-12

Des '11

Des '10

1Y

7,38

6,67

3,96

4,35

5,36

2Y

7,75

7,43

4,32

4,92

5,82

3Y

7,97

7,63

4,52

5,22

6,27

4Y

8,09

7,84

4,63

5,24

6,34

5Y

8,00

7,91

4,65

5,35

6,78

6Y

8,62

8,02

4,88

5,45

6,96

7Y

8,79

8,20

4,98

5,83

7,16

10Y

8,91

8,38

5,15

5,96

7,57

15Y

9,44

8,89

5,87

6,56

8,78

20Y

9,47

8,97

6,24

7,02

9,24

30Y

9,59

9,21

6,34

7,26

9,68

30Y

Peningkatan cost of fund SBN Rupiah (bagi Pemerintah) antara awal dan akhir tahun 2013 menunjukkan dampak dari gejolak pasar yang diakibatkan isu tapering yang akan segera dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, dimana isu nya mulai berhembus sejak pertengahan tahun 2013. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Kurva Imbal Hasil SBN Valas [%] 8 31-Dec-09 30-Dec-11

7

28-Dec-12 31-Dec-13

6

30-Jan-14

5 4 Dec-09

3 2 1 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 15 16 17 18 19 20 25 26 27 28 29 30

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 20 Y 25 Y 30 Y

4,188 4,387 4,886 5,107 5,255 5,346 6,731 6,806

Dec-11 2,707 2,991 3,079 3,374 3,515 3,899 3,955 3,970 5,044 5,201

Dec-12 1,416 1,421 1,647 1,965 2,141 2,448 2,666 2,826 2,902 4,268 4,297 4,235

31-Dec-13 1,677 2,212 2,991 3,556 4,249 4,720 4,960 5,213 5,337 5,404 6,634 6,623 6,098

30-Jan-14 1,608 1,944 2,720 3,461 4,401 4,676 4,953 5,120 5,288 5,375 6,744 6,738 6,236

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 42

Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktivitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)


Perdagangan Rata-Rata Harian SBN Rupiah di Pasar Sekunder [ Triliun Rupiah]

24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

[ Frekuensi]

800

Trend volume dan frekuensi perdagangan rata-rata harian SUN menunjukkan likuiditas pasar yang semakin baik.

700

600

500

400

300

200

100

-

J FMAM J J A S ON D J FMAM J J A S ON D J FMAM J J A S ON D J FMAM J J A S ON D J FMAM J J A S ON D J 2009

2010 Volume

2011 Rata-Rata Volume per Tahun

2012

2013

2014

Frekuensi - RHS


Posisi Kepemilikan SBN [Rp Triliun] 1200

50,00%

 Investor SBN semakin terdiversifikasi tercermin dari berkurangnya

kepemilikan oleh bank, dan meningkatnya kepemilikan oleh lembaga keuangan non-bank, investor ritel dan asing. 1000

45,00%

 Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan menariknya return

40,00%

di pasar SBN domestik.

35,00% 800 30,00%

600

25,00%

20,00% 400

15,00%

10,00% 200

% Asing thd. Total - RHS

August-13

June-12

Nop'11

Apr'11

Sep'10

Feb'10

Jul'09

Des'08

BANK

January-13

NON-BANK

Mei'08

Oct '07

Mar'07

Agust'06

0

Jan'06

5,00%

-

Catatan: Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Kepemilikan SBN Domestik Des'09

BANK

Des'10

Des'11

Dec'12

Dec'13

30-Jan-14

254,36

217,27

265,03

299,66

335,43

357,56

Institusi Pemerintah

22,50

17,42

7,84

3,07

44,44

29,72

NON-BANK

304,89

406,53

450,75

517,53

615,38

625,47

Reksadana Asuransi Asing Dana Pensiun Sekuritas Individu Lain-lain

45,22 72,58 108,00 37,50 0,46

51,16 79,30 195,76 36,75 0,13

47,22 93,09 222,86 34,39 0,14

43,19 83,42 270,52 56,46 0,30

41,12

43,43

53,05

63,64

42,50 129,55 323,83 39,47 0,88 32,48 46,68

43,54 132,93 328,65 40,00 0,87 31,61 47,88

TOTAL

581,75

641,21

723,61

820,27

995,25

1.012,76

Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 45

Posisi Kepemilikan SBN Domestik (dalam Persentase) Des'09 BANK

Des'10

Des'11

Dec'12

Dec'13

30-Jan-14

43,72%

33,88%

36,63%

36,53%

33,70%

35,31%

3,87%

2,72%

1,08%

0,37%

4,47%

2,93%

NON-BANK

52,41%

63,40%

62,29%

63,09%

61,83%

61,76%

Reksadana Asuransi Asing Dana Pensiun Sekuritas Individu Lain-lain

7,77% 12,48% 18,56% 6,45% 0,08%

7,98% 12,37% 30,53% 5,73% 0,02%

6,53% 12,86% 30,80% 4,75% 0,02%

5,27% 10,17% 32,98% 6,88% 0,04%

7,07%

6,77%

7,33%

7,76%

4,27% 13,02% 32,54% 3,97% 0,09% 3,26% 4,69%

4,30% 13,13% 32,45% 3,95% 0,09% 3,12% 4,73%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Institusi Pemerintah

Total

Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 46

Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor 100,00%

46,00%

80,00%

38,23%

45,01%

30,53%

32,98% 30,80%

60,00%

32,31%

45,32%

32,45%

24,93%

32,04%

32,23%

12,88%

12,53%

2,83% 7,84%

5,41% 5,20%

5,04% 4,89%

Dec-12

Dec, 2013

30-Jan-14

27,83%

40,00%

44,46%

40,00%

20,00%

21,03%

16,78%

18,14%

16,50%

20,00%

8,19%

4,64% 10,18%

11,87%

0,00% Dec-10

0-1

Dec-11

>1-2

>2-5

>5-10

>10

0,00%

% Kepemilikan Asing terhadap Total (RHS) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Spread terhadap UST- Des 19 600 INDO 19

TURK 19

PHIL 19

BRAZ 19

DATE

INDO 19

Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 24-Jan-14 28-Jan-14 29-Jan-14

MEX 19

400

5.47 4.56 3.82 4.33 4.25 4.42 4.44 4.38

UST 18

1.62 1.33 1.33 1.34 1.74 1.54 1.56 1.50

TURK 19

5.06 4.48 4.14 4.49 4.96 5.10 4.95 4.90

PHIL 19

3.45 3.16 2.68 2.83 2.87 2.83 2.88 2.87

BRAZ 19

MEX 19

3.44 3.11 2.70 3.08 3.15 3.37 3.30 3.31

3.08 2.86 2.63 2.71 2.73 2.69 2.70 2.70

200

0 20-Aug-13

7-Sep-13

25-Sep-13

13-Oct-13

31-Oct-13

18-Nov-13

6-Dec-13

24-Dec-13

11-Jan-14

29-Jan-14


Spread terhadap UST- Nov 23 450 Date

350

Oct-13 Nov-13 Dec-13 24-Jan-14 28-Jan-14 29-Jan-14

BRA 24 4.14 4.53 4.72 4.88 4.89 4.89

TURK 23 4.80 5.11 5.62 5.81 5.60 5.56

PHIL 24 4.19 4.48 4.54 4.35 4.38 4.37

INDO 23 4.63 5.45 5.40 5.44 5.44 5.34

UST 23 2.56 2.75 3.03 2.72 2.75 2.68

MEX 23 3.84 4.10 4.10 4.13 4.14 4.17

BRA 24

TURK 23

PHIL 24

INDO 23

MEX 23

250

150

50


Spread terhadap UST- Nov 43 600

COLM 41 TURK 43

BRAZ 41

INDO 43

DATE

COLM 41

Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 24-Jan-14 28-Jan-14 29-Jan-14

MEX 44

400

5.73 5.49 5.26 5.67 5.57 5.68 5.72 5.75

BRAZ 41

INDO 43

5.89 5.64 5.48 5.90 5.82 5.93 5.96 6.02

6.86 6.18 5.65 6.34 6.10 6.29 6.29 6.19

TURK 43

MEX 44

6.58 6.11 5.83 6.33 6.67 6.76 6.63 6.52

5.62 5.36 5.19 5.57 5.36 5.44 5.46 5.49

UST 43

3.70 3.69 3.64 3.81 3.97 3.63 3.67 3.62

200

0 4-Sep-13

25-Sep-13

16-Oct-13

6-Nov-13

27-Nov-13

18-Dec-13

8-Jan-14

29-Jan-14


Bagian 7 Rating, Penjaminan, Opini BPK, Kesimpulan


Rating Indonesia  Faktor Penentu Perbaikan Rating 

Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 20072008



Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement



Pengelolaan utang pemerintah yang prudent:   

Penurunan rasio utang terhadap PDB Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor

 Sovereign Credit Rating (Fitch, Moody’s, S&P) 

Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115bps

 Country Risk Classification (CRC) 

Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD



Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)



Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2013

Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

S&P CCC+ BCCC CCC+ B B+ B+ BBBBBBBBBB BB+ BB+ BB+

Fitch BBBB B+ B+ BBBBBBBB BB BB+ BBBBBBBBB-

Rating Moody's R&I B3 BB3 BB3 BB3 BB2 BB2 BB2 BBB1 BBBa3 BB+ Ba3 BB+ Ba2 BB+ Ba2 BB+ Ba1 BB+ Baa3 BBBBaa3 BBB-

JCRA B B B+ B+ BBBBBBBB+ BBBBBBBBBBBB-

CRC 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 3 3

S&P: Tanggal 2 Mei 2013 melakukan afirmasi peringkat kredit Indonesia di tingkat BB+ dengan outlook stable Fitch: Tanggal 21 November 2012 melakukan afirmasi peringkat kredit indonesia di tingkat BBBdengan outlook stable

R&I: Tanggal 18 Oktober 2012 menaikkan kredit Indonesia dari BB+ menjadi BBBOECD: Tanggal 30 Maret 2012 menaikkan peringkat CRC Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3 Moody’s: Tanggal 18 Januari 2012 menaikkan sovereign credit rating Republik Indonesia dari Ba1 menjadi Baa3 dengan outlook stable

JCRA: Tanggal 13 Juli 2010 menaikan peringkat kredit Indonesia hingga masuk kategori Investment Grade dari BB+ menjadi BBBKementerian Keuangan – Republik Indonesia

Krisis ekonomi 1998

Rekapitalisasi Perbankan

Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Swap, & penerbitan SUN jk panjang

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen

BBB12

Baa1 Baa2 Baa3

BB+ 11 BB 10

Ba2

BB-9

Ba3

B+8

B1

Ba1

B7

B2

Moodys’s menaikan rating ke Ba1 per 17 Januari 2011

B-6 CCC+ 5 CCC4 CCC3 CC2 R/C1

B3

Moodys’s menaikan rating ke Baa3 per 18 Januari 2012

Caa1 Caa2

S&P’s menaikan rating ke BB+ per 8 April 2011

S&P sempat menurunkan rating ke Selective Default namun direvisi kembali 2 hari kemudian

Caa3 Ca

Fitch’s menaikan rating ke BBBper 15 Desember 2011

C

SD/DD -

1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2008 2009 2012 2013 2003 2004 1997 1998 1998 1999 2000 Fitch’s

S&P’s

Moody’s


Non Investment grade

Non Investment grade

14 BBB+ BBB 13

Investment grade

Investment grade


Performa Sovereign Rating Indonesia (1)  Tanggal 2 Mei 2013, S&P melakukan afirmasi peringkat kredit Indonesia di tingkat

BB+ dengan outlook stable, adapun highlight dari S&P antara lain sebagai berikut:



“Indonesia supported by decade of moderately strong growth, conservative fiscal policy, and modest public sector debt burden. Meanwhile, the weakening policy environment may ultimately have a negative impact on growth prospects and the generally sound economic conditions. In addition, the external sector is also experiencing vulnerability shown by the current account deficit and increasing private sector external debt."

 Tanggal 21 November 2012, Fitch melakukan afirmasi peringkat kredit indonesia di

tingkat BBB- dengan outlook stable, adapun highlight dari Fitch’s antara lain sebagai berikut:



the relatively high economic growth that is resilient to the declining global condition, high investment rate, low andPublic Relation Group declining public debt ratios and the strong overall macroeconomic policy framework.“

 Pada tanggal 18 Oktober 2012 R&I menaikkan Sovereign Credit Rating Indonesia

menjadi BBB- dengan Outlook stabil. R&I menyatakan bahwa faktor kunci yang mendukung keputusan upgrade bagi sovereign credit rating Indonesia adalah (1) Kekuatan Indonesia mencapai pertumbuhan yang tinggi ditengah penurunan ekonomi global (2) Pengelolaan fiskal yang konservatif (3) Utang pemerintah yang rendah dan (4) Sistem keuangan yang semakin stabil  Pada tanggal 30 Maret 2012, OECD menaikkan peringkat CRC (Country Risk Classification) Indonesia dari klasifikasi 4 menjadi klasifikasi 3. Saat ini Indonesia berada dalam kelompok yang sama dengan negara-negara seperti Thailand, Uruguay, Afrika Selatan, Rusia, India, Brasil dan Peru. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Performa Sovereign Rating Indonesia (2)  Tanggal 18 Januari 2012, Moody's Investors Services menaikkan sovereign credit

rating Republik Indonesia dari Ba1 menjadi Baa3 dengan outlook stable. Adapun highlight dari Moody's antara lain sebagai berikut:



"Some of the key drivers of the decision are Moody's anticipation that government financial metrics will remain in line with Baa peers, the demonstrated resilience of Indonesia's economic growth to large external shocks, the presence of policy buffers and tools that address financial vulnerabilities and a healthier banking system capable of withstanding stress"

 Tanggal 13 Juli 2010 JCRA menaikan peringkat kredit Indonesia hingga masuk

kategori Investment Grade dari BB+ menjadi BBB-, adapun highlight dari JCRA antara lain sebagai berikut:



“JCR explained that the upgrade reflects (i) enhanced political and social stability along with the progress in democratization and decentralization, (ii) sustainable economic growth outlook underpinned by solid domestic demand, (iii) alleviated public debt burden as a result of prudent fiscal management, (iv) reinforced resilience to external shocks stemming from the foreign reserves accumulation and an improved capacity for external debt management and (v) efforts made by the second Yudhoyono administration to outline the framework to deal with structural issues such as infrastructure development.”


Posisi Penjaminan Pemerintah dan Alokasi APBN Alokasi APBN (Miliar Rupiah) No

Program Penjaminan

Jumlah Surat Jaminan

Nilai Jaminan (Miliar Rupiah)

Outstanding 2008

2009

2010

2012

2013

2014

889.0

623.3

611.2 1,017.9

1 Fast track Program Phase 1 (FTP 1)

34

84,505.3

60,924.8

2 Program Percepatan Penyediaan Air Minum (Clean Water Avaliability Program) 3 Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership Project) 4 Fast track Program Phase 2 (FTP 2)

5

205.2

124.6

-

-

50.0

15.0

10.0

35.0

2.1

1

39,123.2

-

-

-

-

-

-

59.8

46.7

5

42,836.3

-

-

-

-

-

-

45

166,669.9

904.0

633.3

TOTAL

61,049.5

283.0 1,000.0 1,000.0

2011

283.0 1,000.0 1,050.0

-

706.0 1,066.7

Catatan : - Data per 31 Desember 2013 - Asumsi kurs: Rp. 12.226,- per USD


Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2012

 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan

Keuangan Bagian Anggaran terkait Pengelolaan Utang (BA999.01)  Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik  

Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku


Kesimpulan  Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan

arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama.  Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman  Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik.  Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik: 

Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju



Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik



LKPP 2008, LKPP 2009, LKPP 2010, dan LKPP 2011 terkait pengelolaan utang dinilai Wajar Tanpa Pengecualian/WTP oleh BPK/Badan Pemeriksa Keuangan



Perbaikan rating terutama sejak 2005, dan pada tanggal 12 Maret 2010 perbaikan peringkat oleh S&P dari BB- menjadi BB meskipun di tengah krisis global yang sampai saat ini masih dirasakan di beberapa negara. Sementara oleh JCRA, Fitch, Moody’s dan R&I, Indonesia telah dimasukkan dalam kategori investment grade Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

© 2014 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gedung Frans Seda Lantai 7 Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Tel. 021-3864778; fax. 021-3843712 www.djpu.kemenkeu.go.id CP: [email protected] / [email protected] Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

Recommend Documents