DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Daftar Isi B i 1 Bagian
15.
Pinjaman Program 2006-2011
Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenisjenis Utang, Landasan Hukum
16.
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2006 – 2011 (Grafik)
1.
Latar Belakang (1)
17.
Penarikan PLN Pembiayaan Proyek 2011
2.
Latar Belakang (2)
18.
3.
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang
Penarikan PLN Pembiayaan Proyek 2011 (Grafik)
4.
Jenis-jenis Utang (1)
5.
Jenis-jenis Jenis jenis Utang (2)
6.
Landasan Hukum Pengelolaan Utang
Bagian 2
Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri) 19. Posisi Utang Pemerintah 2006-2011
APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan APBN
20.
Posisi Utang Pemerintah 2006-2011 (Grafik)
21.
Profil Jatuh tempo Utang per 30 Juni 2011 (Grafik)
22.
Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 30 Juni 2011
23.
Posisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor 2006-2011
24.
Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara Kreditor, 2006-2011 (Grafik)
25.
Posisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ekonomi 2006 - 2011
7.
APBN 2006 – 2011
8.
Defisit dan Pembiayaan APBN 2006-2011
9.
Defisit Global di berbagai Negara 2007-2010
10.
Cashflow Pembiayaan 2008 2008-2011 2011
11.
Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 20062011
12.
Pagu dan Realisasi Pembiayaan Utang
13 13.
Realisasi Penerbitan SBN 2011
14.
Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2006-2011
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan d k Sektor Ekonomi 2006 – 2011 (Grafik)
35.
Program Debt Switching dan Buyback SBN
36.
27.
Posisi Utang Pemerintah Dalam Mata Uang Asli, 2006-2011
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap
37.
Restrukturisasi 2003
28.
Posisi Utang Pemerintah h Konversi ke Dalam Mata Uang US Dollar, 2006-2011
38.
Restrukturisasi 2006
39.
29.
Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2006-2011 (Grafik)
Restrukturisasi Tahun 2008 : Restrukturisasi Tingkat Bunga SU-002 dan SU-004
40.
30.
Proporsi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pinjaman, 2006-2011
Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 2006-30 Juni 2011
41.
Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 2006-2011
42.
Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2011F dan p perubahannya y 2003-2011F
43.
Rasio Utang Luar Negeri thd PDB di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2003-2011F
26.
Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara, Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) 31.
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB, PDB 2006-2011 2006 2011
44.
Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai g Negara, g , 2006-2011F
32.
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 2006-2011
45.
Rasio Utang thd Pendapatan di berbagai Negara 2011F dan perubahannya 2003-2011F
33.
Persentase Rasio Utang thd. PDB di Beberapa Negara 2008-2014 Negara, 2008 2014
46.
34.
Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 & 30 Juni 2011
Rasio Pembayaran Bunga thd Pendapatan di berbagai be baga Nega Negara a 2011F 0 dan pe da perubahannya uba a ya 2003-2011F
47.
Utang per Kapita di berbagai Negara 2006-2011 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Daftar Isi 57 57.
Posisi P i i Kepemilikan K ilik SBN Bank B k dan d Non N B Bank k per 30 Juni 2011
Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Realisasi Pembayaran Utang, Utang Rasio Biaya Utang, Utang Yield Curve, Curve Biaya Pinjaman Luar Negeri)
58.
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor
59 59.
Posisi P i i Kepemilikan K ilik SBN Domestik D ik oleh l h Berbagai B b i Jenis Investor (dalam persentase)
49.
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2011
60.
Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor (tahun jatuh tempo)
50 50.
Rasio Bunga Utang thd Pendapatan dan Belanja 2006-2011
6 61.
S Spread d terhadap h d USTUST Feb F b 16
51.
Rasio Bunga Utang terhadap Total Utang 20062011
62.
Spread terhadap UST- Feb 20
63.
Spread terhadap UST- Feb 38
52 52.
Realisasi Pembayaran Bunga Utang 2006-2011 2006 2011
53.
Biaya Pinjaman Program
54.
Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SBN Rupiah
55.
Pergerakan Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SUN Valas
48.
Utang per Kapita di berbagai Negara 2011F dan perubahannya 2003-2011F
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor) 56.
Perdagangan rata-rata Harian Surat Utang Negara Rupiah di Pasar Sekunder per 30 Juni 2011
Bagian g 7 Rating, Opini BPK, HIPCs, Kesimpulan 64.
Rating Indonesia
65.
Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)
66 66.
P k b Perkembangan C dit R Credit Rating ti IIndonesia d i (2)
67.
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (1)
68.
Peningkatan Performa Sovereign Rating I d Indonesia i (2)
69.
Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2010
70.
Kesimpulan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian B gi 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Jenis jenis Utang, Utang Landasan Hukum
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (1) [ Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN)
yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan. keseluruhan [ Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah: Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk: ¾ ¾ ¾
Penciptaan kesempatan kerja. Mengurangi kemiskinan. Menguatkan pertumbuhan ekonomi.
Menciptakan
keamanan.
[ Utang Ut adalah d l h konsekuensi k k i dari d i postur t APBN ((yang
mengalami defisit), dimana Pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Latar Belakang (2) [
Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara: Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing); Refinancing R fi i dil dilakukan k k dengan d t terms & conditions diti (bi (biaya d dan risiko) i ik ) utang t b baru yang llebih bih b baik. ik
[
Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari: Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar; Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998: ¾ ¾
Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
[
Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.
Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat karya; Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas,Raskin, PKH,Subsidi; Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista); Melanjutkan reformasi birokrasi.
Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan multilateral bagi Indonesia dibatasi oleh: Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country; Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang [ Tujuan Tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali.
[ Kebijakan
Tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor; Persyaratan lunak (jangka panjang, biaya relatif ringan), terutama dari multilateral dan kreditor bilateral (G to G); Tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif sejak 2004, artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru; Mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rupiah di pasar dalam negeri ¾ Mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan APBN; ¾ Mendukung pengembangan pasar modal dengan memperluas basis investor melalui diversifikasi berbagai instrumen investasi bagi masyarakat; ¾ Membantu pengelolaan likuiditas pasar, pasar misalnya melalui penerbitan instrumen pasar uang (SPN). Membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional (global bond, global sukuk, samurai bond) untuk meningkatkan posisi tawar Pemerintah sebagai peminjam (upper-hand borrower)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Utang (1) [ Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri :
Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor. ¾
¾
Pinjaman Program: Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bid bidang kegiatan k i t untuk t k mencapaii MDG MDGs ((pengentasan t k kemiskinan, i ki pendidikan, didik pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. Pinjaman proyek : Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).
Pinjaman Dalam Negeri ¾ ¾ ¾
Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ; Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jenis-jenis Utang (2) [ Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing,
tradable & non-tradable, fixed & variable :
Surat Utang Negara (SUN) ¾ ¾
Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek (s.d. 12bln); Obligasi Negara (> 1 thn) Ä
Ä
Coupon Bond } Tradable: ORI, FR/VR bond, Global bond } Non tradable: : SRBI untuk BLBI,, dan Surat Utang/SU g ke BI untuk p penyehatan y dan restrukturisasi perbankan Zero coupon
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah, Istisna dll ¾ ¾
SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); SBSN Ritail (Sukri); SBSN jangka panjang (IFR/Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI/Sukuk Dana Haji Indonesia). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Landasan Hukum Pengelolaan Utang [ Ketentuan Perundang-undangan:
Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara U d Undang-Undang U d No N 24/2002 ttentang t Surat S t Utang Ut N Negara Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah P Peraturan t P Pemerintah i t h No N 54/2008 tentang t t T Tata t C Cara P Pengadaan d d dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah
[ Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance:
Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementrian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan y APBN
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
APBN 2006 – 2011 [ Triliun Rupiah ]
2006
2007
2008
LKPP
LKPP
LKPP
LKPP
APBN‐P Realisasi
638.0
707.8
981.6
848.8
992.4
1,014.0
102.2% 1,086.4
I. Penerimaan Dalam Negeri
636.2 706.1 979.3
847.1
990.5
1,011.6
102.1% 1,082.6 1,101.2
1. Penerimaan Perpajakan
409.2 491.0 658.7
619.9
743.3
744.1
100.1% 839.5 850.3
2 Penerimaan Bukan Pajak 2. Penerimaan Bukan Pajak
227 0 227.0
215 1 215.1
320 6 320.6
227 2 227.2
247.2 247 2
267.5 267 5
108 2% 243.1 108.2% 243 1
250.9 250 9
1.8
1.7
2.3
1.7
1.9
2.4
127.4% 3.7
3.7
667.1 757.6 985.7
937.4
1,126.1
1,053.5
93.5% 1,202.0 1,229.6
I. Belanja Pemerintah Pusat di antaranya: 440.0 504.6 693.4
628.8
781.5
708.7
90.7% 823.6 836.6
A. Pendapatan Negara dan Hibah
II. Hibah B. Belanja Negara a. Bunga Utang
2010
2011 %
R‐APBN
APBN 1,104.9
79.8
88.4
93.8
105.7
88.3
83.6% 116.4 115.2
‐ Dalam Negeri
54.9 54.1
59.9
63.8
71.9
61.5
85.5% 80.4 79.4
‐ Luar Negeri
24.2 25.7
28.5
30.0
33.8
26.9
79.6% 36.0 35.8
107 4 107.4
275 3 275.3
138 1 138.1
201.3 201 3
214.1 214 1
106 4% 184.8 106.4% 184 8
226.2 253.3 292.4
308.6
344.6
344.7
100.0% 378.4 393.0
b S b idi b. Subsidi II. Transfer Daerah D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A‐B) E. Pembiayaan
79.1
2009
150 2 150.2
(29.1) (49.8) (4.1) (88.6) (133.7) (39.5) 29.4 42.5
84.1
112.6
133.7
89.2
187.6 187 6
29.5% (115.7) (124.7) 66.7% 115.7 124.7
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Defisit dan Pembiayaan APBN 2006-2011 [ Triliun Rupiah ]
99
120
11
86
100
89
10
127
140
Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode 2006-2011, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik.
116
7
80 50
3
0.1
2 4
1
0
0.9
(4)
2007
SBN - neto
Pinjaman DN & LN - neto
(16)
(24)
2006
(18)
(27)
(40)
(2)
(20)
5 4
29
17
1.3
29
47
0.7
6
5
20
1.6
9
20
36
40
1.8
57
60
9 8
91
160
[ % thd. PDB ]
2008
2009
Non-Utang - neto
(1) (2)
2010*
Defisit (Surplus) APBN
2011**
Defisit APBN, % thd. PDB (RHS)
Sumber: Kementerian Keuangan
Catatan: APBN 2006-2008 adalah angka PAN/LKPP-Audited + Realisasi Sementara ++ APBN 2011 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Defisit Global di berbagai Negara 2007-2010 2007
2008
2009
2010
Global
(0.7)
(2.6)
(8.1)
(6.4)
Developed
(1.0)
(3.1)
(9.3)
(7.4)
US Japan
Euro Area UK
(0.2) (0 2) (2.2) ‐ 0.6 (1.3) (5.0) (2.0) 5.4
(6.2) ‐ (1.5) ‐
(0.4) (0.1)
(3.3) (3.9) 4.1
(13.0)
(2.7) (2 7) (2.7) (2.5)
(3.0) (1.6)
(3.8) (5.0) ((7.6))
2.4 2 4 (3.0) (2.5)
(2.6)
(5.4)
(13.1)
(2.9)
(3.7)
(8.3) (6.7)
(6.3)
(3.9)
(10.6) (13.5)
(5.7)
(1.4)
0.6
(0.8)
0.8
CEEMA Hungary Poland Russia
(2.6)
(3.2) (6.4)
(1.9)
0.5
Emerging Asia China Indonesia
(0.6)
Emerging Market LLatin America ti A i Brazil Mexico
(1.2) (2.5)
(2.0) (2.1)
(4.2)
(3.5) (4.0) ((5.0))
Sumber: JPMorgan per Juni 2009
Keterangan: 1. Nominal dalam % terhadap PDB 2. Khusus untuk Indonesia, tahun 2007 s.d. 2009 menggunakan angka LKPP, dan tahun 2010 menggunakan APBN‐P
Defisit Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain. lain
UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Cashflow Pembiayaan 2008-2011 [ Mili Miliar Rupiah R i h]
Kebutuhan Pembiayaan Defisit Pembayaran Utang
Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Penerusan Pinjaman Pembiayaan Non utang
Perbankan Dalam Negeri Dana Invest. Pmrth & Restruk. BUMN Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Pi j Pinjaman Kepada PT. PLN K d PT PLN Kewajiban Penjaminan Sumber Pembiayaan Utang
Penerbitan SBN, Bruto Penerbitan SBN Domestik Penerbitan SBN Valas Penerbitan SBN Valas Penarikan Pinjaman LN Pinjaman Program Pinjaman Proyek untuk K/L Pinjaman Proyek untuk Penerusan Pinjaman Penarikan Pinjaman DN Non Utang
Privatisasi & Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan Dalam Negeri Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan Net Cash Flow Pembiayaan Surat Berharga Negara Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Dalam Negeri Non Utang
Catatan: APBN 2008-2009 PAN/LKPP - Audited *) APBN-P 2010 **) LKPP 2010 ***) APBN 2011
2008
2009
2010*
2010**
2011**
(115,579)
(224,292)
(297,695)
(203,538)
(286,867)
(4,121)
(88,619)
(133,748)
(46,846)
(124,657)
(108,958)
(123,279)
(141,474)
(135,893)
(146,243)
(40,333) (63,435) (5,189)
(49,067) (68,031) (6,181)
(70,541) (54,136) (16,797)
(76,532) (50,633) (8,729)
(86,700) (47,818) (11,725)
(2,500)
(12,395)
(22,474)
(20,799)
(15,968)
‐ (2,500) ‐ ‐
‐ (12,395) ‐ ‐
‐ (12,924) (1,000) (7,500) (7 500) ‐
‐ (12,299) (1,000) (7,500) (7 500) ‐
‐ (13,932) (1,000) (1,036)
195,529
248,257
297,695
248,243
176,468
207,200
249,818
222,822
286,867 273,287
126,249 86,932 39,317 39 317 50,219 30,100 14,929 5,189 ‐
148,538 101,736 46,802 46 802 58,662 28,938 23,544 6,181 ‐
178,041 153,491 24,550 24 550 70,777 29,422 24,559 16,797 1,000
167,634 142,593 25,041 25 041 54,795 28,975 17,091 8,729 394
213,354 ‐ ‐ 58,933 19,813 27,396 11,725 1,000
19,061
41,057
47,877
25,421
13,580
2,902 16,159
‐ 41,057
2,400 45,477
3,232 22,189
923 12,657
79,950 89,261 85,916 (13,217) 16,561
23,965 111,256 99,442 (16,848) 28,662
(0) 133,748 107,500 (156) 1,000 25,403
44,706 91,552 91,102 (4,566) 394 4,622
(0) 124,656 126,654 (609) 1,000 (2,388)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 2006-2011 [T Triliun ili Rupiah R i h]
Surat Berharga Negara (neto) g g ( ) Penerbitan, bruto
2006
2007
2008
2009
2010*
36.0
57.2
85.9
99.5
107.5
2010** 2011*** 91.1
61.0 100.0 126.2 148.5 178.0 167.6 213.4
Domestik
42.6
86.4
86.9
101.7
136.6
142.6
Valas
18.5
13.6
39.3
46.8
41.4
25.0
Pembayaran Pokok dan Pembelian Kembali Pembayaran Pokok dan Pembelian Kembali
Pembiayaan Pinjaman (neto) Penarikan PLN, bruto
126.7
(25.1) (25 1) (42.8) (42 8) (40.3) (40 3) (49.1) (49 1) (70.5) (70 5) (76.5) (76 5) (86.7) (86 7) (26.6)
(23.9)
(18.4)
(15.5)
0.8
(4.2)
0.4
26.1 34.1 45.0 52.5 54.0 46.1 47.2
Pi j Pinjaman program
13 6 13.6
19 6 19.6
30 1 30.1
28 9 28.9
29 4 29.4
29 0 29.0
19 8 19.8
Pinjaman proyek
12.5
14.5
20.1
29.7
41.4
25.8
39.1
(5.2)
(6.2)
Penerusan PLN
Pembayaran Cicilan Pokok PLN Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, bruto
Total Pembiayaan Utang Catatan: APBN 2006-2008 PAN/LKPP - Audited *) APBN-P 2010 **) LKPP 2010 ***) APBN 2011
-
-
(16.8)
(8.7)
(11.7)
(63.4) (68.0) (54.1) (50.6) (47.8) (52.7) (57.9) ‐ ‐ ‐ ‐ 1.0 0.4 1.0
9.4
33.3
67.5
83.9
108.3
86.9
127.0
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pagu dan Realisasi Pembiayaan Utang [T Triliun ili R Rupiah i h]
Instrumen PINJAMAN
Pagu APBN
Q 1
April
Mei
Juni
Total [ % ] Realisasi
59.93
6.67 0.77 0.73 0.79 8.96
15.0%
Pinjaman Luar Negeri
58.93
6.59 0.75 0.68 0.79 8.81
14.9%
Pinjaman Program Pinjaman Program
19.81 19 81
2.45 2 45
2.45 2 45
12 4% 12.4%
Pinjaman Proyek
39.12
4.14 0.75 0.68 0.79 6.36
16.3%
1.00
0.08 0.02 0.05 ‐
0.16
15.7%
SURAT BERHARGA NEGARA 213.35 * 56.09 16.60 34.39 10.00 117.08
54.9%
Pinjaman Dalam Negeri
TOTAL
‐
‐
‐
273.29 62.76 17.37 35.12 10.79 126.05 46.1%
Catatan: Data Per 30 Juni 2011 * Target Penerbitan SBN Bruto dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kebutuhan pembiayaan dalam rangka pengelolaan portofolio SBN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Penerbitan SBN 2011 (Per 30 Juni 2011) (d l (dalam J Juta t R Rupiah) i h)
Uraian SBN Netto (APBN) Kebutuhan Penerbitan 2011
Realisasi (ao 30 Juni 2011)
Target
% realisasi thd Target
126 653 900 126,653,900
77 409 526 77,409,526
61 12% 61.12%
213.354.000 *
117,083,910
54.88%
SUN SUN Domestik - ON - ZC - SPN - ORI SUN Valas
-
98,242,500 76,800,000 , , 57,050,000 19,750,000 21,442,500
SBSN
-
18,841,410
IFR SBSN Ritel SDHI SBSN Valas
-
3,500,000 3 500 000 7,341,410 8,000,000 -
Catatan: Rencana penerbitan menggunakan asumsi kurs APBN 2011 Rp9.250 /USD * Target Penerbitan SBN Bruto dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kebutuhan pembiayaan dalam rangka pengelolaan portofolio SBN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2006-2011 Per 30 Juni 2011 2011 JENIS PEMBIAYAAN
1. Pinjaman Program
2006
2007
2008
2009
2010
Real. s.d. 30 Juni 2011 APBN
Nominal
13.53
19.90
30.28
28.57
29.05
19.81
2.45
ekuivalen dlm miliar US$
1.50
2.11
2.77
3.04
3.23
2.14
0.28
a. World Bank
5.50
5.66
12.91
14.65
15.34
14.26
1.57
b. A D B
5.51
8.47
9.17
5.06
6.39
2.78
c. JEPANG
0.90
3.77
4.87
6.07
4.59
1.85
2.20
2.79
2.73
0.93
d. PERANCIS e. IDB f. Lain-Lain
1.83
1.79
0.87
47.2%
-
-
-
-
0.0% 0.0%
-
-
-
-
12.54
14.46
14.93
23.54
20.50
39.12
6.36
2.20
1.54
1.36
2.50
2.28
4.23
0.74
3. Pinjaman Dalam Negeri
-
-
-
0.17
1.00
0.16
ekuivalen k i l dlm dl miliar ili US$
-
-
-
0 02 0.02
0 11 0.11
0 02 0.02
26.06
34.36
45.21
52.11
49.72
59.93
8.96
3.70
3.65
4.13
5.54
5.51
6.48
1.04
ekuivalen dlm miliar US$
0.0%
-
TOTAL
11.0%
0.0%
-
ekuivalen dlm miliar US$
12.4%
-
-
2. Pinjaman Proyek
% thd. Pagu APBN
Catatan: Nominal dalam Triliun Rupiah
Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia
16.3% 15.7% 15.0%
Pinjaman Program 2006-2011 [ Juta USD ]
No
Lender
1 WB
Nama Program 1. Development Policy Loan (DPL) 1 s.d 7 2. Infrastructure Development Policy Loan (IDPL) 1 s.d 4 3. BOS‐KITA Refinancing 1 sd. 2 4. PNPM Refinancing 5. Climate Change
Sub Total WB 2 ADB 1. State Audit Reform Sector Development Program (STARSDP) 2. Development Policy Support Program (DPSP) 1 s.d 6 p y pp g ( ) 3. Local Government Finance Reform and Governance Reform 4. Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP) 1‐3 5. Capital Market Development Cluster Program (CMDCP) 1 dan 2 6. Poverty Reduction and MDG Acceleration Program 7. Local Government Finance Reform 8. Countercyclical Support Facility (CSF) Sub Total ADB 3 JBIC/ JICA 1. Development Policy Loan (cofinancing dengan World Bank) 1 s.d 7 2. Infrastructure Reform Sector Development Program 1 s.d. 3 3. Indonesia Disaster Recovery and Management 4. Climate Change Program Loan 1 s.d 3 g pp 5. Economic Stimulus and Budget Support Loan 6. Others Sub Total JBIC/ JICA 4 France Climate Change Program Loan 1 s.d 3 Sub Total France 5 IDB Liquid Funds Sub Total IDB Sub Total IDB TOTAL
2006
2007
2008
2009
2010 APBN‐P
600
600
750 400 47
750 250 553
600
600
1,197
1,553
200
200
200
200
400
280 300 400
Real
APBN
600 200 164 544 200 1,708
600 200 171 533 200 1,704 1,542
200
200
500 700 200
500 700 300 198
300 350
600 100
900 100 100 200
830 200
500 100 100
300
300 100
300
307
600 300 300
500 300 300
505 200 300 300 100
‐
‐
‐
100
400
‐ 200 200
‐
500 200 200
‐
‐
‐
1,500 1,900 2,727 2,953 3,208 3,209 2,142
Keterangan : terdiri dari DPL VI sebesar USD 100 juta dan DPL VII sebesar USD 100 juta
2011
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2006 - 2011 2006
2007
2008
2009
2010*
2011**
70 45.0
[ TTriliun Rupiah ]
50 30
58.9
54.0
52.5
34.1
26.1
10 ‐0.2
‐10 ‐30
‐26.6
‐15.5
‐18.4
‐23.9
‐0.6
‐50 ‐52 52.7 7 ‐70
‐54.1 54 1
‐57.9
‐63.4
‐59.5
‐68.0
‐90 Penarikan Pinjaman LN, bruto
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN
Pembiayaan Pinjaman LN (neto)
[ Triliun Rupiah ] 2006 Penarikan Pinjaman LN, bruto
2007
2008
2009
2010*
2011**
26.11
34.07
45.01
52.48
53.17
58.93
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN
(52.68)
(57.92)
(63.44)
(68.03)
(59.13)
(59.54)
P Pembiayaan bi Pinjaman Pi j LN (neto) ( t )
(26 57) (26.57)
(23 85) (23.85)
(18 42) (18.42)
(15 55) (15.55)
(5 96) (5.96)
(0 61) (0.61)
Keterangan: * Realisasi Sementara ** APBN 2011
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Penarikan Pinjaman 2011 Pembiayaan Proyek, per 30 Juni 2011 NEGARA KREDITOR
PAGU APBN 2011 * Juta USD
REALISASI PER 30 JUNI 2011 Miliar IDR
Juta USD
Miliar IDR
% THD PAGU 2011 USD
IDR
A D B
131.09 1,079.84
3.1%
2.8%
AUSTRALIA
9.93 86.08
0.2%
0.2%
GERMANY
17.07 120.22
0.4%
0.3%
I B R D
47.85 418.83
1.1%
1.1%
I D A
21.13 184.61
0.5%
0.5%
I D B
19.73 173.40
0.5%
0.4%
JAPAN
296.62 2,597.09 ,
7.0%
6.6%
SPAIN
3.06 25.31
0.1%
0.1%
CHINA
67.78 436.40
1.6%
1.1%
FRANCE
18.94 18 94 160.12 160 12
0 4% 0.4%
0 4% 0.4%
KOREA
54.00 475.83
1.3%
1.2%
SINGAPORE
9.07 80.00
0.2%
0.2%
OTHERS
119.66 679.32
2.8%
1.7%
4,229.23 39,120.35 815.90 6,517.05
19.3%
16.7%
Catatan : Angka sementara menggunakan data alokasi Penarikan Pinjaman Proyek Bruto dalam DIPA APBN 2011
Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia
Penarikan Pinjaman 2011 Pembiayaan Proyek, per 30 Juni 2011 [ % dari Total Pagu Pinjaman Proyek di APBN ]
[ Miliar Rupiah ] 6.6%
3,500
7.0%
3 000 3,000
6 0% 6.0%
2,500
5.0%
2 000 2,000
4 0% 4.0%
1,500
2.8%
3.0% 1.7%
1,000 1,000 1.1%
1.1% 500
0.2%
0.3%
1.2%
0.5%
0.4% 0.1%
0.4%
0.2%
2.0% 1.0% 0.0%
‐
Penarikan dlm Miliar Rupiah
% thd Pagu DIPA Penarikan ( RHS ) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 3 Portofolio Utang ((Outstanding g Utang, g, Profil Jatuh Tempo p Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah, 2006-2011 2006
2007
2008
2009
2010
Juni '11
+
Nominal
%
a. Pinjaman (dlm. miliar US$)
62.02
62.25
66.69
65.02
68.12
68.51
1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *)) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) Lain-Lain ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri
62.02
62.25
66.69
65.02
68.10
68.45
41 07 41.07
41 03 41.03
44 28 44.28
41 27 41.27
41 89 41.89
42 45 42.45
21 2% 21.2%
18.84
19.05
20.34
21.53
23.13
22.87
11.4%
2.01
2.08
1.98
2.15
3.02
3.07
1.5%
0.11
0.08
0.09
0.07
0.06
0.06
0.0%
-
-
-
-
-
-
0.0%
-
-
-
-
0.02
0.06
b. Surat Berharga Negara (dlm. miliar US$) Denominasi Valas Denominasi Rupiah
Total Utang Pemerintah Pusat (dlm. miliar US$) Total Utang Pemerintah Pusat
34.2%
82.34
85.26
82.78
104.20
118.39
132.01
65.8%
5.50
7.00
11.20
15.23
18.02
20.53
10.2%
76.84
78.26
71.58
88.97
100.37
111.48
55.6%
144.36
147.51
149.47
169.22
186.50
200.52
100.0%
1,302.16
1,389.41
1,636.74
1,590.66
1,676.85
1,723.90
100.0%
693.12
737.13
783.86
836.31
902.43
958.40
55.6%
49.61
65.93
122.64
143.15
161.97
176.49
10.2%
0.17
0.55
0.0% 34.1%
(ekuivalen dlm. triliun Rupiah) diantaranya SBN Denominasi Rupiah (triliun Rupiah)
SBN Denominasi Valas (triliun Rupiah) Pinjaman Denominasi Rupiah (triliun Rupiah) Pinjaman Denominasi Valas (triliun Rupiah) Nilai Tukar Rupiah (IDR/US$1)
Catatan: C + Angka Sangat-Sangat Sementara , per 30 Juni 2011 * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial
-
-
-
-
559.43
586.36
730.25
611.20
612.28
588.46
9,020
9,419
10,950
9,400
8,991
8,597
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah, 2006-2011 [ triliun rupiah ]
1,600 1,400
Penerbitan SBN/Surat Berharga Negara,terutama di pasar domestik a.l. Untuk: refinancing utang lama, mengurangi Pinjaman Luar Negeri, dan untuk mengembangkan pasar keuangan domestik
1 200 1,200 1,000
559
589
612
730
611
1,064
1,135
906
979
2008
2009
2010
2011+
586
800 600 400
743
803
2006
2007
200 -
Pinjaman
Surat Berharga Negara [ dalam Triliun Rupiah p dan % ]
Tahun
2006
2007
2008
2009
2010
2011+
Pinjaman
559
43%
586
42%
730
45%
611
38%
612
37%
589
34%
Surat Berharga Negara
743
57%
803
58%
906
55%
979
62%
1,064
63%
1,135
66%
Total Utang Pemerintah Pusat
1,302 100%
Catatan: + Angka Sangat-Sangat Sementara , per 30 Juni 2011
1,389 100%
1,636 100%
1,591 100%
1,677 100%
1,724 100%
Kenaikan Pinjaman Luar Negeri, terutama karena volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap berbagai denominasi mata uang dalam Pinjaman Luar Negeri Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Profil Jatuh Tempo Utang per 30 Juni 2011 [Triliun Rupiah] 140 4 120 100
Surat Utang eks BLBI kepada BI/SRBI-001
46 50
36
50
80
48
45
60
37 39
31
38
23
28
7 0
Pinjaman
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
-
2011
27
21
18
1
2 5
33 1 3
3
1 0
Surat Berharga Negara
Tahun Pinjaman Surat Berharga Negara
2011 39% 61%
2012 39% 61%
2013 47% 53%
2014 45% 55%
2015 49% 51%
2016 47% 53%
2017 49% 51%
Tahun Pinjaman Surat Berharga Negara
2026 39% 61%
2027 41% 59%
2028 2029 30% 100% 70% 0%
2030 20% 80%
2031 2032 18% 100% 82% 0%
2018 45% 55%
1
20 040-2055
18
10
7
9
2039
21
12
2038
25
17
2037
54
2036
41
54
2035
36
46
2034 0
51
1
6
14
2033
51
21
2032
20
25
67
2031
56
62
2030
73
2029
40
2019 40% 60%
2020 35% 65%
2021 37% 63%
2022 50% 50%
2023 50% 50%
2024 48% 52%
2025 33% 67%
2033 2034 3% 100% 97% 0%
2035 11% 89%
2036 30% 70%
2037 5% 95%
2038 2039 2% 100% 98% 0%
2040 15% 85%
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 30 Juni 2011 SURAT BERHARGA NEGARA
Dec '07
Jun '08
Dec '08
Des-09
Jun-10
Des-10
Mar-11
Apr-11
A. Dapat Diperdagangkan
543,680
623,548
648,335
724,898
777,865
803,191
831,645
833,126
862,551
867,523
1. Denominasi Rupiah
477,747
520,228
525,695
581,748
621,226
641,215
674,910
679,040
687,364
691,033
477,747 477 747 4,169 10,500 294,453 168,625
520,228 520 228 5,250 19,023 330,338 165,617
520,995 520 995 10,012 11,491 353,558 145,934
570,215 570 215 24,700 8,686 393,543 143,286
596,741 596 741 28,595 2,680 422,571 142,895
615,498 615 498 29,795 2,512 440,396 142,795
639,352 639 352 28,495 2,512 465,550 142,795
642,482 642 482 26,575 2,512 475,600 137,795
650,806 650 806 24,650 2,512 485,899 137,745
654,475 654 475 23,600 2,512 491,950 136,413
-
-
4,700 4,700
11,533 11,533
24,485 24,485
25,717 25,717
35,558 35,558
36,558 36,558
36,558 36,558
36,558 36,558
65,933 7,000 -
103,320 11,200 -
122,640 11,200 -
143,150
156,639
161,976
156,735
154,086
175,187
176,490
14,200
16,200
16,200
16,200
16,200
18,700
18,700
650
650
650
650
650
650
650
35,000
35,000
95 000 95,000
95 000 95,000
95 000 95,000
95 000 95,000
95 000 95,000
259,404
258,208
258,160
254,561
258,124
261,215
266,463
268,151
268,151
267,364
259,404 -
258,208 -
258,160 -
251,875
250,196
248,432
247,680
247,368
247,368
246,581
-
-
-
-
-
-
-
2,686 ,
7,928 ,
12,783 ,
18,783 ,
20,783 ,
20,783 ,
20,783 ,
803,084
881,756
906,495
aa. Surat Utang Negara (SUN) 1) Surat Perbendaharan Negara 2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 4) Obligasi Negara Variable Rate b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate ++) 2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas (dalam juta US$) b. SBSN Valas (dalam juta US$) c SUN Valas (dalam juta JPY) c. B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement c.. Surat Berharga g Syariah y Negara/ g SDHI TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B)
Mei-11 30-Juni-11
979,459 1,035,989 1,064,406 1,098,107 1,101,277 1,130,702 1,134,887
Catatan: - Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain - +) Termasuk ORI - ++) Termasuk T k Sukuk S k k Ritel Rit l - Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1)
9,419
9,225
10,950
9,400 101.70
9,083 102.58
8,991 110.29
8,709 105.14
8,551 105.28
8,537 105.22
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
8,597 106.72
Posisi Pinjaman Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 2006-2011 [ Miliar USD ]
30 Juni - 2011 NEGARA PINJAMAN LUAR NEGERI
2006
2007
2008
2009
2010 Nmnl
% Total
62.02
62.25
66.69
65.02
68.10
68.45
99.9%
1. BILATERAL
30.87
31.02
35.61
33.34
35.72
35.86
52.3%
a. Jepang
24.47
24.63
29.61
27.61
30.49
30.34
44.3%
b. Perancis
2.56
2.57
2.54
2.72
2.71
2.89
4.2%
c. Jerman
3.84
3.81
3.45
3.02
2.52
2.63
3.8%
18.55
18.78
20.09
21.30
22.92
22.62
33.0%
9.41
10.18
10.87
10.89
11.15
10.87
15.9%
b. Bank Dunia
8.74
8.37
8.96
10.10
11.37
11.32
16.5%
c. IDB
0.40
0.23
0.26
0.31
0.40
0.44
0.6%
12.31
12.18
10.74
10.15
9.25
9.72
14.2%
0.29
0.27
0.25
0.23
0.21
0.24
0.4%
PINJAMAN DALAM NEGERI
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.06
0.1%
TOTAL*)
62.02
62.25
66.69
65.02
68.12
68.51
100.0%
2. MULTILATERAL a. ADB
*)
3. BILATERAL LAINNYA 4. MULTILATERAL LAINNYA
Catatan: *) tidak termasuk SBN Valas. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Pinjaman Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 2006-2011 100% 90%
16.1%
15.6%
13.6%
14.3%
13 4% 13.4%
15 5% 15.5%
16.7%
16 5% 16.5%
16.3%
16.7%
16.4%
15.9%
39.6%
44.4%
42.5%
44.8%
44.3%
2007
2008
2009
2010
2011*)
19.9%
19.6%
14.1%
13.5%
15.2%
16.3%
39.5%
2006
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
JEPANG
PERANCIS
JERMAN
ADB
WORLD BANK
IDB
BILATERAL LAINNYA (TERMASUK PDN)
MULTILATERAL LAINNYA
Catatan: *) Data per tanggal 30 Juni 2011
Pinjaman Luar negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral (Jepang) merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi, 2006-2011 [ Juta J t USD ]
2006 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
2007
2008
2009
2010
2011
1,755
1,641
1,615
1,784
2,016
1,998
623
662
804
776
837
845
Industri Pengolahan
2,387
2,415
2,659
2,291
2,218
2,112
Listrik, Gas & Air Bersih
6,607
6,157
6,838
5,473
5,818
5,895
10 277 10,277
10 049 10,049
11 145 11,145
12 251 12,251
12 871 12,871
12 905 12,905
Perdagangan, Hotel & Restoran
1,036
955
960
821
777
747
Pengangkutan & Komunikasi
3,144
2,897
2,723
2,368
2,226
2,452
g , Persewaan & Jasa Keuangan g Keuangan,
7,103 ,
7,913 ,
8,768 ,
8,723 ,
9,635 ,
9,351 ,
Jasa-jasa
13,509
13,730
15,252
15,463
16,791
17,294
Sektor Lain
15,580
15,833
15,926
15,072
14,927
14,914
62 021 62,021
62 253 62,253
66 689 66,689
65 021 65,021
68 118 68,118
68 513 68,513
Pertambangan & Penggalian
B Bangunan
TOTAL Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia
Catatan: - Data per tanggal 30 Juni 2011 - Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik - Angka Sektor Keuangan didominasi oleh Pinjaman Program Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi, 2006-2011
2007
2008
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan P t i P t k K h t & P ik Industri Pengolahan Bangunan Pengangkutan & Komunikasi Pengangkutan & Komunikasi Jasa‐jasa Catatan: Data per tanggal 30 Juni 2011
2009
2010
17,294 14,914 1
12,905
9,351 9 747 7 2,452
1,998 845 5 2,112 5,895
777 7 2,226
2,016 837 7 2,218 5,818
8,7 723
9,635
12,871
12,251 1,784 776 6 2,291 5,473
821 1 2,368
‐ 2006
15,463 15,072 1
15,252 15,926 8,7 768
11,145 96 60 2,723 3
7,913 3 95 55 2,89 97
1,641 662 2 2,415 6,157
7,103 1,0 036 3,14 44
2 000 2,000
1,755 623 3 2,387
4,000
6,607
8,000
10,049
10,277
10,000
1,615 804 4 2,659 6,838
12,000
13,73 30
13,509 9 15,580
14,000
6,000
15,833
16,000
16,791 14,927 1
S b Kementerian Sumber: K t i Keuangan K RI & Bank B k Indonesia I d i
[ Juta USD ]
2011
Pertambangan & Penggalian P t b &P li Listrik, Gas & Air Bersih Perdagangan, Hotel & Restoran Keuangan Persewaan & Jasa Keuangan Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan Sektor Lain Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Dalam Mata Uang Asli, 2006-2011 2006
2007
2008
2009
2010
2011***
693.12
737.13
783.86
836.31
902.60
958.95
0 03 0.03
0 03 0.03
0 02 0.02
0 20 0.20
0 26 0.26
0 27 0.27
0.23
0.22
0.20
0.16
0.14
0.14
0.00
0.08
0.14
0.24
0.29
0.33
0.20
0.19
0.18
0.17
0.16
0.15
0 49 0.49
0 43 0.43
0 38 0.38
0 33 0.33
0 30 0.30
0 30 0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.55
0.10
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
7.77
7.19
6.75
5.97
5.41
5.25
0.70
0.64
0.58
0.51
0.46
0.44
3,066.02
2,941.88
2,820.48
2,713.84
2,689.78
2,639.02
148.87
152.00
168.47
184.82
184.32
180.22
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.15
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
1.17
1.41
1.74
2.01
2.15
2.20
27.28
28.14
32.55
35.80
39.64
41.92
0.00
0.00
0.00
1.12
0.71
0.55
Dalam Mata Uang Asli IDR*) ACU**)) ACU ADB**) AUD**) CAD**) CHF**) CNY**) DKK**) EUR**) GBP**) JPY**) KRW**) KWD**) SAR**) SDR**) USD**) WBD**)
Catatan: *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah,
**) Nominal dalam Miliar,
***) Per 30 Juni 2011 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Utang Pemerintah Konversi ke Dalam Mata Uang US Dollar, 2006-2011 2006
2007
2008
2009
2010
2011*
76.84
78.26
71.58
88.97
100.39
111.54
0 04 0.04
0 04 0.04
0 03 0.03
0 31 0.31
0 40 0.40
0 43 0.43
0.23
0.22
0.20
0.16
0.14
0.14
0.00
0.07
0.10
0.22
0.30
0.36
0.17
0.19
0.15
0.16
0.16
0.16
0 40 0.40
0 38 0.38
0 36 0.36
0 32 0.32
0 32 0.32
0 36 0.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.24
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
10.22
10.50
9.51
8.58
7.19
7.61
1.37
1.28
0.84
0.82
0.71
0.70
25.76
25.94
31.22
29.36
32.99
32.76
0.16
0.16
0.13
0.16
0.16
0.17
0.06
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
1.76
2.21
2.69
3.15
3.31
3.51
27.28
28.14
32.55
35.80
39.64
41.92
0.00
0.00
0.00
1.12
0.71
0.55
Ekuivalen dlm Miliar US$ IDR ACU ADB AUD CAD CHF CNY DKK EUR GBP JPY KRW KWD SAR SDR USD WBD TOTAL Catatan: Nominal dalam Miliar US Dollar,
144.4
147.5
149.5
169.2
186.5
*) Per 30 Juni 2011 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
200.5
Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2006-2011 100% 90% 80%
7%
7%
18%
18%
19%
19%
53%
53%
2006
2007
6% 21%
5%
4%
4%
17%
18%
16%
22%
22%
21%
53%
54%
56%
2009
2010
2011*)
70% 60%
22%
50% 40% 30% 20%
48%
10% 0% Others
Catatan: *) Data per tanggal 30 Juni 2011
EUR
2008 JPY
USD
IDR
Secara rata-rata, proporsi utang dalam Rupiah antara tahun 2006 s.d. 2011 lebih dari 50%, meskipun pada tahun 2008 sedikit menurun karena depresiasi nilai tukar Rupiah akibat krisis keuangan global Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman, 2006-2011 [ Triliun Rupiah ]
[%]
80%
35
70%
30
60%
39.12
40
25
40%
1.00
19.81
30% 0.17
20.550
29.05
28.57
14.93
30.28
14.46
19.90
5
12.54
10
13.53
15
23.54
20
50%
‐
20% 10% 0%
2006* 2006
2007* 2007
2008* 2008
2009* 2009
2010** 2010
2011** 2011
PINJAMAN PROGRAM
PINJAMAN PROYEK
PINJAMAN DLM NEGERI
% PINJ. PROGRAM (RHS)
% PINJ. PROYEK (RHS)
% PINJ. DLM. NEGERI (RHS) [Triliun Rupiah]
JENIS PINJAMAN
2006* 2006
%
2007* 2007
%
2008* 2008
%
2009* 2009
%
2010** 2010
%
2011*** 2011
%
PINJAMAN PROGRAM
13.53 52%
19.90 58%
30.28 67%
28.57 55%
29.05 58%
19.81
33%
PINJAMAN PROYEK
12.54 48%
14.46 42%
14.93 33%
23.54 45%
20.50 41%
39.12
65%
0.17 0%
1.00
PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL
Catatan: *) Angka Realisasi LKPP/PAN **) Angka Realisasi Sementara ***) Angka APBN 2011
26.06
0%
34.36
0%
45.21
0%
52.11
0%
49.72
59.93
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
2%
Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri negara, Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 2006-2011 [ ttriliun ili rupiah i h]
[%]
8,000
120%
7,000
100%
6,000 80%
5,000 4,000 3,000
60% 39.0%
35.1%
33.0%
40%
28.3%
2,000
26 0% 26.0%
25 7% 25.7% 20%
1,000 0
0%
2006
2007
2008
Outstanding Utang
2009
PDB
2010*
2011**
Rasio Utang thd. PDB (RHS) [ Triliun Rupiah ]
Pinjaman Surat Berharga Negara Total
2006 559 743 1,302
2007 586 803 1,389
Tambahan utang 2004-2008 menghasilkan tambahan PDB yang jauh lebih besar, besar sehingga rasio utang menurun tajam dari 57% akhir 2004 dan diproyeksikan menjadi sekitar 32% akhir 2009 (realisasi 28% pada akhir 2009) atau lebih baik dari sebelum krisis 1997 sekitar 38%. Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, diolah
2008 730 906 1,637
2009 611 979 1,591
2010* 612 1,064 1,677
2011** 613 1,191 1,804
Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited sementara Realisasi Sementara *)) Angka sangat sementara, ** Angka sangat sangat sementara, menggunakan asumsi APBN 2011 Rasio Pembayaran Kewajiban = Bunga Utang LN + Amortisasi Pinjaman LN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 2006-2011F Indonesia lebih baik dibandingkan dengan ‘non investment grade peer group’ (Argentina dan Turki), bahkan dibandingkan dengan USA, UK, Jepang, dan Italia. 220
199.4 180
140
119 6 119.6 100
72.7 67.2
60
52.3 49.2 26.8
20 2006 Argentina
2007 Jepang
Sumber: Country Rating Statistic Database
2008 Indonesia
2009 Turki
Italia
2010F Inggris
2011F Amerika Serikat
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Persentase Rasio Utang terhadap PDB di beberapa Negara, 2008-2014 Brazil Germany India Japan United Kingdom United States G - 20 Advanced G - 20 Countries Emerging Market G - 20 Countries
2008f
2009f
2010f
2014f
65.4
64.7
62.9
54.1
68 7 68.7
76 1 76.1
80 1 80.1
77 2 77.2
80.6
82.7
82.9
71.6
202.5
217
225.1
222.3
50.4
61
68.7
76.2
68.7
81.2
90.2
99.5
65.5
72.5
76.7
76.8
83.2
93.2
99.8
103.5
35.7
37.6
37.8
32
Sumber S b : International I t ti l Monetary M t Fund, F d “The “Th State St t off Public P bli Finances; Fi Outlook O tl k and d Medium-Term M di T Policies P li i Aft After th the 2008 Crisis”
Indonesia termasuk ke dalam Emerging Market G – 20
Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 dan 30 Juni 2011 Reprofilling R filli g sejak j k 2002 telah t l h memperbaiki b iki struktur t kt jjatuh t h ttempo sehingga hi gg mengurangi refinancing risk
[Triliun Rupiah] 75
per 30 Juni 2011
Akhir tahun 2001
70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 -
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
20041
20038
20037
20036
20035
20031
20030
20028
20027
20026
20025
20024
20023
20022
20021
20020
20019
20018
20017
20016
20015
20014
20013
20012
20011
20009
20008
20007
20006
20005
20004
20003
20002
Catatan: Surat Berharga Negara/SBN terdiri dari Surat Utang Negara (2001 & 2009), dan Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk (2009)
Program Debt Switching dan Buyback SBN Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Frekuensi Lelang
Jumlah Seri Yang Hendak Ditukar
Tenor Seri Yang Hendak Ditukar
2005
1 x
9 seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
15 tahun
2006
12 x
7 s.d. 21 seri
< 1 tahun s.d. 5 tahun
2007
9 x
12 s.d. 21 seri
2008
2 x
2009
Tahun
Tenor Seri Penukar
Vol. Penaw aran Yang Masuk (milliar Rupiah)
Vol. Yang Diterima (milliar Rupiah)
7.721
5.673
5 s.d. 19 tahun
54.177
31.179
< 1 tahun s.d. 6 tahun
11 s.d. 20 tahun
30.681
15.782
21 s.d. 31 seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
14 s.d. 15 tahun
7.490
4.571
6 x
24 s.d. 28 seri
< 1 tahun s.d. 5 tahun
12 s.d. 15 tahun
8.663
2.938
2010
6 x
11 s.d. 28 seri
< 1 tahun s.d. 8 tahun
10 s.d. 21 tahun
8.349
3.920
s.d. 30 Juni 2011
3 x
22 s.d. 27 seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
15 tahun
3.015
664
120.096
64.727
Total
Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar, pengelolaan portofolio utang dan mengurangi outstanding utang yang diterbitkan dengan kupon tinggi Fre kue nsi (Le la ng da n Tra nsa ksi La ngsung)
Jumla h Se ri Ya ng Dibe li Ke mba li Da la m Se tia p Tra nsa ksi
2003
2 x
2004
Te nor Se ri Ya ng Dibe li Ke mba li
Vol. Dibe li Ke mba li (millia r Rupia h)
4 s s.d. d 7 seri
1 tahun s.d. s d 3 tahun
8 127 8.127
1 x
5 seri
3 tahun s.d. 5 tahun
1.962
2005
4 x
2 s.d. 8 seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
5.158
2007
2 x
11 s.d. 13 seri
2008
3 x
4 s.d. 8 seri
2009
2 x
4 seri
2010
13 x 3 x
Ta hun
s.d. 30 Juni 2011 Tota l
<1
tahun s.d. 5 tahun
2.859
< 1 tahun s.d. 19 tahun
2.375
< 1 tahun
8.528
1 s.d. 11 seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
3.201
4 s.d. 3 seri
< 1 tahun s.d. 4 tahun
367 32.577
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap Pemerintah P i h melakukan l k k Debt D b Swap S d dengan b b berbagai i negara sehingga hi memperoleh l h komitmen k i pengurangan utang sebesar EUR 149.3 juta dan realisasi sebesar EUR 107.5 juta serta USD 46.2 juta dan realisasi sebesar USD 26.3 juta serta AUD 75 juta dan realisasi sebesar AUD 7.5 Country
Debt Swap
1
2
Germany Debt Swap I
Italy
USA
Project
Cancelation
Title
Amount
Commitment
Realization
3
4
5
6
Elementary Education
EUR
12.8 EUR
25.6 EUR
25.6
Debt Swap II
Junior Secondary Education
EUR
11.5 EUR
23.0 EUR
23.0
Debt Swap IIIa
Financial Assistance for Environmental Investements EUR for Micro and Small Enterprises Project
6.3 EUR
12.5 EUR
3.2
Debt Swap IIIb
Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystems
EUR
6.3 EUR
12.5 EUR
0.0
Debt Swap IV
School Reconstruction and Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java
EUR
10.0 EUR
20.0 EUR
20.0
Debt Swap V
Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria EUR (GFATM)
25.0 EUR
50.0 EUR
30.0
Debt Swap I
Housing and Setlement
EUR
5.7 EUR
5.7 EUR
5.7
USD
24.2 USD
24.2 USD
24.2
USD
20.0 USD
22.0 USD
2.1
AUD
37.5 AUD
75.0 AUD
7.5
EUR
77.5 EUR
149.3 EUR
107.5
USD
44 2 USD 44.2
46 2 USD 46.2
26 3 26.3
AUD
37.5 AUD
75.0 AUD
7.5
Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA
Australia Debt Swap
Debt2Health
TOTAL
TOTAL Ekuivalen Juta USD
200.0
349.4 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
193.8
Restrukturisasi 2003 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003 Mengenai Penyelesaian BLBI Serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia
Jumlah BLBI yang disepakati sebesar Rp144.536.094.294.530 ¾ ¾
Kedua seri tersebut diganti dengan SU baru, seri SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp144.536.094.294.530, efektif per 1 Agustus 2003. Pelunasan dengan skema burden sharing: ¾ ¾
SU-001 sebesar Rp80.000.000.000.000 SU-003 sebesar Rp64.536.094.294.530
Jika rasio modal terhadap kewajiban moneter BI lebih dari 10%, maka surplus yang menjadi bagian Pemerintah digunakan untuk membayar sisa pokok SRBI-01 Jika rasio dimaksud di bawah 3%, maka Pemerintah membayar charge sebesar kekurangan untuk mencapai 3% tersebut.
Tingkat bunga SRBI-01/MK/2003: 0,1% per tahun (fixed, semi annual) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Restrukturisasi 2006 Sebelum Restrukturisasi [ SU-002/MK/1998:
Terbit: 23 Oktober 1998; Nominal: Rp20.000.000.000.000,Pokok diindeks terhadap inflasi setiap tahun. Bunga 3% setahun yang dibayar setiap enam bulan terhadap pokok setelah dilakukan indeksasi indeksasi. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Oktober 2003 dan berakhir 1 April 2018.
[ SU-004/MK/1999:
Terbit: 28 Mei 1999; Nominal: Rp53.779.500.000.000,Pokok diindeks terhadap inflasi setiap tahun. Bunga 3% setahun yang dibayar setiap enam bulan terhadap pokok setelah dilakukan indeksasi. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Juni 2004 dan berakhir 1 Desember 2018.
[ Tunggakan bunga dan indeksasi SU-002 &
Pasca Restrukturisasi [ SU-002/MK/1998:
Nominal: Rp20.000.000.000.000,Bunga 1% setahun dibayar setiap enam bulan. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 April 2010 dan berakhir 1 April 2025 (tidak diindeks terhadap inflasi).
[ SU-004/MK/1999: SU 004/MK/1999
Nominal: Rp53.779.500.000.000,Bunga 3% setahun dibayar setiap enam bulan. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Juni 2010 dan berakhir 1 Desember 2025 (tidak diindeks terhadap inflasi).
[ SU-007/MK/2007
Nominal: 54.862.150.308.421 Non tradable, tradable bunga 0,1% 0 1% per tahun Pokok diangsur secara eksponensial secara tunai atau dengan SUN tradable sampai dengan 2025.
SU-004 SU 004 Rp Rp. 54 54.862.150.308.421: 862 150 308 421:
Tunggakan bunga: Rp16.929.470.080.766 Indeksasi terhadap inflasi: Rp37.932.680.227.655
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Restrukturisasi Tahun 2008 : Restrukturisasi tingkat bunga SU-002 & SU-004 [ Berdasarkan Laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 16 – 28 Oktober
2008, Panja menyepakati antara lain bahwa dalam tahun 2009 dilakukan restrukturisasi SU SU-002 002 dan SU SU-004 004 dengan tingkat bunga sebesar Rp0,1% atau dengan benchmark dan terms and condition seperti SRBI-01. [ Berdasarkan hasil pembahasan Kementerian Keuangan dan BI disepakati bahwa
tingkat bunga SU-002 dan SU-004 diturunkan, dari masing-masing 1% dan 3% menjadi masing-masing 0,1% per tahun, efektif 1 Januari 2009. Posisi SU dan SRBI per 30 Juni 2011
Seri
Terbit
Jatuh Tempo
Nominal
SU‐002/MK/1998
23‐Oct‐98
2010 ‐ 2025
19.108.969.810.702,00
SU‐004/MK/1999
28‐May‐99
2010 ‐ 2025
51.527.939.449.009,00
SRBI‐01/MK/2003
07‐Aug‐03
01‐Aug‐33
126.697.947.827.429,00
SU‐007/MK/2006
01‐Jan‐06
01‐Aug‐25
49.245.739.760.935,00
TOTAL • Amortisasi SU-007 telah dilakukan sejak 2007 • Amortisasi SU-002 dan SU-004 dimulai sejak tahun 2010
246.580.596.848.075,00 246 580 596 848 075 00
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pemanfaatan Pinjaman 2006 – 30 Juni 2011 Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri semakin efisien ditunjukan dengan undisbursed loan (sisa pinjaman yang tidak/belum dimanfaatkan) yang semakin turun Perbaikan kinerja karena penerapan readiness criteria dan monitoring & evaluasi pelaksanaan proyek
[Miliar USD]
[ % ]
200
100% 80%
150
60% 100 40% 50 5.4%
5.3%
5.8%
5.3%
5.2%
20%
4.8%
0
0%
Net Commitment
Disbursement
Undisbursed
% Undisbursed (RHS) ( ) [Miliar USD]
Tahun
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Net Commitment
170.7 181.7 201.1 205.5 219.4 225.1
Disbursement
161.4 172.1 189.6 194.7 208.0 214.2
Undisbursed
9.3 9.7 11.6 10.8 11.4 10.9
Net commitment = jumlah pinjaman yang disepakati; disbursement = jumlah pinjaman yang dicairkan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 2006-2011 25% 20.6% 20%
18 0% 18.0%
17 9% 17.9% 16.8%
15% 10.6% 10%
9.6%
5%
0% 2006
2007
2008
Catatan: Pembayaran kewajiban utang = Pembayaran Bunga dan Pokok Utang + Angka g Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Proyeksi Sederhana, asumsi: 1) kewajiban PLN menggunakan angka APBN 2011, 2) angka cadangan devisa adalah nilai rata-rata 30 Juni 2011 2010 s.d. 30 Juni 2011.
2009*
2010**
2011***
Secara umum penurunan rasio sejak 2006 ini menunjukkan kemampuan yang semakin baik untuk membayar pinjaman luar negeri dalam jangka pendek Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2003-2011F Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju Public Debt,, 2011F (in percent of GDP)
g 2003-2011F Public Debt,, changes (in percent of GDP)
Jepang
Jepang
Amerika Serikat
Inggris
Inggris
Amerika Serikat
India
Polandia
Brasil
Malaysia
Polandia
Australia
Filipina
Brasil
Malaysia
Thailand
Turki
Afrika Selatan
Kolombia
Chili
Afrika Selatan
Kolombia
Thailand
India
Indonesia
Filipina
Australia
Turki
Chili
Indonesia
-30
20
70
120
170
220
-40
-20
0
20
40
Sumber: Country Rating Statistic Database Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang Luar Negeri thd PDB di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2003-2011F External Debt to GDP ratio Indonesia relatif moderat dengan pengurangan yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju External Debt,, 2011F g 2003-2011F External Debt,, changes (in percent of GDP)
(in percent of GDP)
Polandia
Filipina
Chili
I d Indonesia i
Turki
Brasil
Filipina
Kolombia
Malaysia y
Chili
Indonesia
Malaysia
Thailand
Thailand
Afrika Selatan
Turki
Kolombia
India
Brasil
Afrika Selatan
India
Polandia 0
20
40
60
‐60.0
‐40.0
‐20.0
0.0
20.0
Sumber: Country Rating Statistic Database Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 2006-2011F 7
Indonesia lebih baik dibandingkan dengan ‘non investment grade peer group’ (Filipina dan Turki), bahkan dibandingkan dengan USA, UK, Jepang, dan Italia.
6
5
4
3
2
1
0 2006
2007
Jepang Indonesia Sumber: Country Rating Statistic Database
2008 Filipina
2009 Turki
Italia
2010F Inggris
2011F Amerika Serikat
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Utang thd Pendapatan di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2003-2011F Debt to Revenue ratio Indonesia relatif moderat dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju Public Debt,, 2011F (in percent of Revenue)
g 2003-2011F Public Debt,, changes (in percent of Revenue)
Jepang
Jepang
Filipina
Amerika Serikat
India
Inggris
Amerika Serikat
Malaysia
Malaysia
Australia
Inggris
Polandia
Indonesia
Thailand
Thailand
Brazil
Kolombia
Afrika Selatan
Brazil
Chile
Polandia
Kolombia
Turki
Turki
Afrika Selatan
India
Australia
Filipina
Chile
Indonesia ‐
200
400
600
800
‐200
‐100
0
100
200
Sumber: Country Rating Statistic Database Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2008-2011F Interest Payment to Revenue ratio Indonesia relatif moderat dengan perubahan yg relatif moderat pula Interest Payment, y , 2011F (in percent of Revenue)
y , changes g 2008-2011F Interest Payment, (in percent of Revenue)
India Filipina Brasil Kolombia Turki Malaysia Indonesia Jepang Afrika Selatan Poland Amerika Serikat Amerika Serikat Inggris Australia Chile
Malaysia Australia Poland Indonesia Jepang Inggris Afrika Selatan Amerika Serikat Kolombia Chile Brasil Filipina India Turki 0%
5%
10% 15% 20% 25%
‐6%
‐4%
‐2%
0%
2%
4%
Sumber: Country Rating Statistic Database Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Utang per Kapita di berbagai Negara 2006-2011 Cina dan India mempunyai rasio yang lebih tinggi meskipun jumlah penduduknya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Brasil dan Italia dengan rating investment grade mempunyai rasio lebih tinggi dibanding Indonesia dengan rating ‘non-investment grade’
7,000
44,000
6,000
42,000
5,000
40,000
4,000
38,000
3,000
36,000
2,000
34,000
1,000
32,000
-
30,000 2006
2007 Brazil
Indonesia
Sumber: Country Rating Statistic Database
2008 Filipina
2009 Turki
2010F Cina
India
2011F Italia [RHS]
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Utang Per Kapita di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2003-2011F Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan negara lain Public Debt p per Capita, p , 2011F (in US$)
per Capita, p , changes g 2003-2011F Public Debt p (in US$)
Jepang Amerika Serikat Inggris Australia Polandia Brasil Malaysia Turki Afrika Selatan Kolombia Thailand Filipina India Indonesia Chile
Jepang Amerika Serikat Inggris Australia Polandia Brasil Mala sia Malaysia Kolombia Turki Afrika Selatan Thailand India Filipina Indonesia Chile 0
50
100
0
20
40
Sumber: Country Rating Statistic Database Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2011 Pagu DIPA APBN Triwulan I I. POKOK
April
Mei
Juni
Triwulan II
[ dalam Miliar Rupiah ] % terhadap Pagu DIPA Total APBN
Realisasi Pembayaran
151,078
25,634
14,480
8,101
15,846
38,428
64,062
47,818
7,620
3,698
3,253
8,346
15,298
22,918
47.93%
a. Pinjaman Dalam Negeri
‐
‐
‐
‐
19
19
19
0.00%
b i j b. Pinjaman Luar Negeri i
47,818
7,620
3,698
3,253
8,346
15,298
22,918
47.93% %
B. SURAT BERHARGA NEGARA
103,260
18,014
10,782
4,848
7,500
23,130
41,144
39.84%
1. SBN Rupiah
102,260
18,014
10,782
4,848
7,500
23,130
41,144
40.23%
2. SBN Valas
1,000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
0.00%
115,209
26,226
5,530
5,051
9,168
19,749
45,975
19,701
2,013
1,478
829
2,569
4,876
6,889
34.97%
a. Pinjaman Dalam Negeri a. Pinjaman Dalam Negeri
200
‐
‐
‐
19
19
19
9.57%
b. Pinjaman Luar Negeri
19,501
2,013
1,478
829
2,550
4,857
6,870
35.23%
B. SURAT BERHARGA NEGARA
95,508
24,214
4,052
4,222
6,598
14,873
39,086
40.92%
1. SBN Rupiah
79,196
19,893
2,901
3,327
6,598
12,827
32,721
41.32%
2. SBN Valas
16,312
4,320
1,151
895
0
2,045
6,366
39.03%
266,287
51,861
20,010
13,153
25,014
58,177
110,038
A. PINJAMAN
II. BUNGA A. PINJAMAN
III. TOTAL POKOK + BUNGA
42.40%
39.91%
41.32%
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Bunga Utang terhadap Pendapatan dan Belanja 2006-2011 Biaya utang yang semakin efisien
15%
9.4 4%
10.4% 8.5%
10 0.0%
8.9%
% 11.0%
9.0% 9.0 0%
5%
10.5%
7%
11.3 3%
9%
11.9%
11%
12 2.4%
13%
3% 1% -1% 1%
2006
2007
2008
2009
terhadap Penerimaan
Penerimaan Belanja Pembayaran Bunga Utang
2006 636,153 667,129 79,083
2007 706,108 757,650 79,806
2010*
2011**
terhadap Belanja 2008 981,609 985,731 88,430
Keterangan: Angka realisasi 2006-2009 berdasarkan APBN 2006-2009 PAN/LKPP-Audited * angka LKPP 2010 ** angka proyeksi berdasarkan APBN 2011
2009 848,763 937,398 93,782
2010* 995,272 1,042,117 88,383
[Miliar Rupiah] 2011** 1,104,902 1,229,558 115,209
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rasio Bunga Utang terhadap Total Utang 2006-2011 [ T ili R i h ] [ Triliun Rupiah ]
[ Persentase ] P ]
2,000
18%
1,800
16%
1,600
14%
1,400
12%
1,200
10%
1,000 800
6 1% 6.1%
5.7%
5.4%
5.9%
8%
6 4% 6.4% 5.3%
6%
600 400
4%
200
2%
‐
0% 2006
2007
Total Utang
2008
2009
2010*
Pembayaran Bunga
2011**
Rasio (RHS) [Triliun Rupiah]
Total Utang y Bunga g Pembayaran
2006
2007
2008
2009
1,302.16
1,389.41
1,636.74
1,590.66
1,676.85
1,803.90
79.08
79.81
88.34
93.78
88.38
115.21
Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited *) Angka LKPP 2010 **) Angka sangat sangat sementara, menggunakan asumsi APBN 2011.
2010*
2011**
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Realisasi Pembayaran Bunga Utang 2006-2011 100% 90% 80% 70% 60%
69% 69%
68%
68%
68%
70%
69%
31%
32%
32%
32%
30%
31%
2006
2007
2008
2009
2010 * 2010 *
2011 ** 2011 **
50% 40% 30% 20% 10% 0%
Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri
Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri [ triliun rupiah ]
2006 Pembayaran Bunga Utang a. Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri b. Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri
2007
2008
2009
Nml 79.10 54.90
% 100.00 69.41
Nml 79.80 54.10
% 100.00 67.79
Nml 88.60 59.90
% 100.00 67.61
Nml 93.78 63.76
% 100.00 67.98
24.20
30.59
25.70
32.21
28.70
32.39
30.03
32.02
Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited *) Angka sementara, realisasi sementara,
2010* Nml % 88.34 100.00 61.5 69.56 26.9
30.44
2011** Nml % 115.21 100.00 79.40 68.91 35.81
**) Angka sangat sementara, menggunakan asumsi APBN 2011. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
31.09
Biaya Pinjaman Program Kreditor/ Program
Syarat & Kondisi Tenor
Bunga
Biaya*
Asian Development Bank 1 Development Policy Support Program (DPSP) 5 1. 2. Capital Market Development Cluster
15.0 15 0 15.0
LIBOR + 0.2% 0 2% LIBOR + 0.2%
0.15% 0 15% 0.15%
World Bank 1 Development Policy Loan 7 1. 2. Biaya Operasional Sekolah (BOSKITA) 2 3. Infrastructure Development Policy Loan 4
24.5 24 5 24.5 24.5
LIBOR + 0 0.48% 48% LIBOR + 0.24% LIBOR + 0.48%
0.25% 0 25% 0.25% 0.25%
Jepang (JBIC/JICA) 1. Climate Change Program 2. Economic Stimulus and Budget Support Loan 3. Infrastructure Reform Sector Development 4 D 4. Development l tP Program L Loan 5
15.0 15.0 15.0 15 0 15.0
0.15% JPY LIBOR 0.80% 0 80% 0.80%
0.10% 0 10% 0.10%
Perancis 1. Climate Change Program
15.0
EURIBOR - 0.3%
-
Catatan: Data per 28 Februari 2011 * ADB dan JICA mengenakan Comitment Fee dan Bank Dunia mengenakan Front End Fee ** Dana pinjaman tidak secara langsung digunakan membiayai kegiatan dalam rangka climate change
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kurva Imbal Hasil/Cost of Fund SBN Rupiah [persentase]
12,00
10,00
Tenor
8,00
6,00
30-Jun-11
Des '10
Des '09
Jun '09
1Y
5,54
5,36
6,72
7,66
2Y
6,10
5,82
7,61
8,36
3Y
6,22
6,27
8,23
9,08
4Y
6,63
6,34
8,75
9,50
5Y
6,84
6,78
8,80
9,81
6Y
7,08
6,96
9,06
10,10
7Y
7,30
7,16
9,24
10,31
10Y
7,52
7,57
10,04
11,05
15Y
8,17
8,78
10,64
11,96
20Y
8,65
9,24
10,72
12,18
30Y
9,15
9,68
10,97
12,30
4,00
1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y10Y
30 Jun '11
15Y
Des '10
20Y
Des '09
30Y
Jun '09
Penurunan cost of fund SBN Rupiah (bagi Pemerintah) secara signifikan menunjukkan kepercayaan pasar yang meningkat terhadap pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang prudent. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Pergerakan Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SUN Valas [P [Persentase] t ] 12 10,58
10 9,94 9,617 9,218
9,538
8 6,842
6
5,846 6,098
5,3285,401 5,186 5 186 4,976
4
2,634
4,486 4,299 4,54 4,3674,373 4,5254,595 3,901 4,222 4,016 3,541 3,707 3,252 2 92 2,92 3,284
31‐Dec‐08 3Y 4 Y 5Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Y 9 Y 10 Y 30 Y 30 Y
2,703
2
31‐Dec‐09
31‐Dec‐10
4,299 4,486 4,976 5,186 5,328 5,401 6 842 6,842
2,703 3,284 3,707 4,016 4,222 4,525 4,595 6 098 6,098
9,218 9,617 10,58 9,94 9 538 9,538
30‐Jun‐11 2,634 2,92 3,252 3,541 3,901 4,367 4,373 4,54 5 846 5,846
31-Dec-08 31 Dec 09 31-Dec-09 31-Dec-10 30-Jun-11
0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 42
29
30
Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh I Investor) t )
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perdagangan Rata-rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder per 30 Juni 2011 2011 [ Frekuensi]
[ Triliun Rupiah]
11,0 10,0
450
Trend volume dan frekuensi perdagangan rata-rata harian SUN menunjukkan likuiditas pasar yang semakin baik. baik
400
9,0 350 8,0 300 7,0 6,0
250
5,0
200
4,0 150 3,0 100 2,0 50
1,0 0,0
0 J J A S ON D J F M AM J J A S ON D J F M AM J J A S ON D J F M AM J J A S ON D J F M AM J J A S ON D J F M AM J J A S ON D J F M AM J J A S ON D J F M AM J 2004
2005
Volume
2006
2007
2008
Rata-Rata Volume per Tahun
2009
2010
2011
Frekuensi - RHS
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Posisi Kepemilikan SBN Per 30 Juni 2011 2011 R T Rp Triliun ili 800
Investor SBN semakin terdiversifikasi tercermin dari berkurangnya kepemilikan oleh bank, dan meningkatnya kepemilikan oleh lembaga keuangan non-bank, investor ritel dan asing.
35.00%
Trend p peningkatan g kepemilikan p oleh asing g menunjukkan j peningkatan kepercayaan pasar terhadap SBN
700
30.00%
600 25.00% 500 20.00% 400 15.00% 300 10.00% 200
5.00%
100
NON-BANK Catatan: Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah
BANK
% Asing thd. Total - RHS Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Jun''11
Apr''11
Feb''11
Dec''10
Oct''10
Aug''10
Jun''10
Apr''10
Feb''10
Dec''09
Oct''09
Aug''09
Jun''09
Apr''09
Feb''09
Dec''08
Oct''08
Aug''08
Jun''08
Apr''08
Feb ''08
Dec ''07
Oct ''07
Aug''07
Jun''07
Apr''07
Feb''07
Dec''06
Oct''06
Aug''06
Jun''06
Apr''06
Feb''06
Dec''05
Oct''05
Aug''05
Jun''05
Apr''05
Feb''05
Dec''04
Oct''04
-
Aug''04
0
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor Des '07
BANK Bank BUMN Rekap Bank Swasta Rekap Bank Non Rekap BPD Rekap Bank Syariah
268.65 154.67 72.63 35 37 35.37 5.97
Dec'08
Dec'09
Mar'10
Jun'10
Sep'10
Dec'10
Mar'11
Apr'11
Mei'11
30-Juni-11
258.75
254.36
237.74
232.67
233.96
217.27
230.38
221.49
219.46
226.54
144.72 61.67 45 17 45.17 6.50 0.69
144.19 59.98 42 40 42.40 6.02 1.77
141.03 54.32 36 78 36.78 3.62 1.99
137.79 55.07 35 46 35.46 1.68 2.68
137.55 56.23 35 10 35.10 1.90 3.18
131.72 54.93 26 26 26.26 1.41 2.95
130.38 62.58 33 47 33.47 1.86 2.09
129.43 58.79 29 35 29.35 1.85 2.06
127.79 56.72 30 96 30.96 2.07 1.92
1.89
Institusi Pemerintah
14.86
23.01
22.50
18.71
19.12
14.61
17.42
7.19
9.18
14.34
3.12
Bank Indonesia *
14.86
23.01
22.50
18.71
19.12
14.61
17.42
7.19
9.18
14.34
3.12
NON-BANK
194.24
243.93
304.89
336.71
369.43
396.51
406.53
437.34
448.37
453.57
461.38
Reksadana Asuransi Asing Dana Pensiun Sekuritas Lain-lain
26.33 43.47 78 16 78.16 25.50 0.28 20.50
33.11 55.83 87 61 87.61 32.98 0.53 33.87
45.22 72.58 108 00 108.00 37.50 0.46 41.12
44.18 78.04 132 46 132.46 37.24 0.42 44.37
48.84 77.44 162 05 162.05 36.48 0.13 44.49
51.56 79.94 182 26 182.26 36.57 0.20 45.98
51.16 79.30 195 76 195.76 36.75 0.13 43.43
51.41 88.19 211 57 211.57 37.36 0.10 48.71
50.84 92.04 221 42 221.42 36.46 0.09 47.51
50.63 93.68 225 32 225.32 36.76 0.08 47.09
48.76 93.42 234 99 234.99 36.69 0.07 47.44
TOTAL
477.75
525.69
581.75
593.16
621.23
645.08
641.21
674.91
679.04
687.36
691.03
Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 45
Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor (dalam Persentase) Des '07
Dec'08
Dec'09
Mar'10
Jun'10
Sep'10
Dec'10
Mar'11
Apr'11
Mei'11
30-Juni-2011
BANK
56.23%
49.22%
43.72%
40.08%
37.45%
36.27%
33.88%
34.14%
32.62%
31.93%
Bank BUMN Rekap
32.38%
27.53%
24.79%
23.78%
22.18%
21.32%
20.54%
19.32%
19.06%
18.59%
Bank Swasta Rekap
15.20%
11.73%
10.31%
9.16%
8.86%
8.72%
8.57%
9.27%
8.66%
8.25%
Bank Non Rekap
7.40%
8.59%
7.29%
6.20%
5.71%
5.44%
4.10%
4.96%
4.32%
4.50%
BPD Rekap
1.25%
1.24%
1.03%
0.61%
0.27%
0.29%
0.22%
0.28%
0.27%
0.30%
0.13%
0.30%
0.34%
0.43%
0.49%
0.46%
0.31%
0.30%
0.28%
0.27%
3.11%
4.38%
3.87%
3.15%
3.08%
2.26%
2.72%
1.06%
1.35%
2.09%
0.45%
3.11%
4.38%
3.87%
3.15%
3.08%
2.26%
2.72%
1.06%
1.35%
2.09%
0.45%
NON-BANK
40.66%
46.40%
52.41%
56.77%
59.47%
61.47%
63.40%
64.80%
66.03%
65.99%
66.77%
Reksadana
5.51%
6.30%
7.77%
7.45%
7.86%
7.99%
7.98%
7.62%
7.49%
7.37%
7.06%
Bank Syariah Institusi Pemerintah Bank Indonesia*
32.78%
9.10%
10.62%
12.48%
13.16%
12.47%
12.39%
12.37%
13.07%
13.55%
13.63%
13.52%
16.36%
16.66%
18.56%
22.33%
26.09%
28.25%
30.53%
31.35%
32.61%
32.78%
34.01%
Dana Pensiun
5.34%
6.27%
6.45%
6.28%
5.87%
5.67%
5.73%
5.54%
5.37%
5.35%
5.31%
Sekuritas
0.06%
0.10%
0.08%
0.07%
0.02%
0.03%
0.02%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
Lain-lain
4.29%
6.44%
7.07%
7.48%
7.16%
7.13%
6.77%
7.22%
7.00%
6.85%
6.86%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Asuransi Asing
T t l Total
Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 46
Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor (Tahun Jatuh Tempo) [R [Rp miliar] ili ] 250.000
200 000 200.000
Mayoritas investor asing merupakan ‘longterm investors’, dimana kepemilikan mereka atas SBN bertenor panjang (lebih dari 5 th) mencapai 63,30% per 30 Juni 2011.
150.000
63,58%
63,30% 63,58%
18,70%
17,20%
5,87%
7,45% 5,87%
11 85% 11,85%
12 05% 12,05%
100.000
50.000
0
4.246
1.687
4.816
10.006
13.284
14.601
17.573
20.505
18.988
19.935
20.829
21.069
24.945
28.746
26.698
28.318
Dec‐07
Dec‐08
Dec‐09
Jun‐10
Jul‐10
Aug‐10
Sep‐10
Oct‐10
Nov‐10
Dec‐10
Jan‐11
Feb‐11
Mar‐11
Apr‐11
Mei‐11
30‐Jun‐ 11
Total
78.156
87.606
107.99
162.05
172.22
177.99
182.26
191.99
191.19
195.75
194.97
200.40
211.57
221.42
225.31
234.99
>5
52.294
61.055
76.702
>2‐5
17.243
20.374
21.361
>1‐2
4.374
4.491
5.119
6.742
8.345
8.689
5.462
4.623
5.811
9.077
0‐1
4.246
1.687
4.816
10.006
13.284
14.601
17.573
20.505
18.988
19.935
116.675 118.854 122.199 125.956 128.489 128.257 131.232 132.550 135.846 140.767 145.158 143.260 148.742 28.632
31.737
32.503
33.274
38.375
38.143
35.511
33.855
34.633
33.823
35.065
42.134
40.422
7.736
8.858
12.039
12.454
13.227
17.510
20.829
21.069
24.945
28.746
26.698
28.318
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread over UST- Feb 16 DATE
600
31‐Dec‐10 31‐Mar‐11 29‐Apr‐11 29 Apr 11 31‐May‐11 24‐Jun‐11 27‐Jun‐11 28‐Jun‐11 29‐Jun‐11 30‐Jun‐11
INDO‐16 PHIL‐16 VIET‐16 COLM‐16 UST‐16 TURK‐16
3.53 3.72 3.59 3.25 3.16 3.15 3.13 3.11 3.11
2.89 3.07 3.03 2.79 2.84 2.85 2.85 2.84 2.84
5.74 5.01 4.93 4.94 5.31 5.32 5.32 5.29 5.21
4.70 4.17 3.94 3.73 3.61 3.61 3.61 3.68 3.70
2.02 2.16 1.81 1.52 1.23 1.29 1.42 1.49 1.56
3.94 4.25 3.93 3.89 4.06 4.04 3.95 3.87 3.87
INDO‐16
PHIL‐16
VIET‐16
COLM‐16
TURK‐16
400
200
0 30‐Jun‐10
30‐Aug‐10
30‐Oct‐10
30‐Dec‐10
28‐Feb‐11
30‐Apr‐11
30‐Jun‐11
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread over UST- Feb 20 250
200
150
100 Date
50
28‐Apr‐11 29‐Apr‐11 31‐May‐11 y 24‐Jun‐11 27‐Jun‐11 28‐Jun‐11 29‐Jun‐11 30‐Jun‐11
COLM 20 PHIL 21
UST 21 TURK 21 INDO 21
4.41 4.37 4.24 4.13 4.14 4.16 4.16 4.13
3.31 3.29 3.02 2.81 2.88 2.98 3.07 3.11
4.57 4.48 4.35 4.20 4.20 4.20 4.21 4.22
5.07 5.07 4.97 5.17 5.18 5.14 5.07 5.02
4.98 4.86 4.64 4.61 4.62 4.60 4.59 4.56
COLM 20
PHIL 21
TURK 21
INDO 21
‐ 22‐Apr‐11
2‐May‐11
12‐May‐11
22‐May‐11
1‐Jun‐11
11‐Jun‐11
21‐Jun‐11
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Spread over UST-Feb 38 500 COLM‐37 TURK‐38
INDO‐38
DATE
COLM‐ INDO‐38 UST‐38 TURK‐38 TURK‐40 37
31‐Dec‐10 31‐Mar‐11 29 Apr 11 29‐Apr‐11 31‐May‐11 24‐Jun‐11 27‐Jun‐11 28‐Jun‐11 29‐Jun‐11 30 Jun 11 30‐Jun‐11
TURK‐40
400
300
5.91 5.93 5 72 5.72 5.48 5.46 5.48 5.50 5.52 5 48 5.48
6.06 6.25 6 06 6.06 5.92 5.94 5.93 5.93 5.92 5 90 5.90
4.30 4.48 4 37 4.37 4.17 4.13 4.24 4.27 4.33 4 32 4.32
5.96 6.40 6 14 6.14 6.10 6.26 6.26 6.22 6.14 6 11 6.11
5.99 6.44 6 18 6.18 6.13 6.30 6.32 6.25 6.17 6 15 6.15
200
100
0 30‐Jun‐10
30‐Aug‐10
30‐Oct‐10
30‐Dec‐10
28‐Feb‐11
30‐Apr‐11
30‐Jun‐11
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Bagian 7 Rating, Opini BPK, HIPCs, Kesimpulan
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Rating Indonesia [ Faktor Penentu Perbaikan Rating
Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 20072008
Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement
Pengelolaan utang pemerintah yang prudent: ¾ ¾ ¾
Penurunan rasio utang g terhadap p PDB Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor
[ Sovereign g Credit Rating g (Fitch, ( , Moody’s, y , S&P))
Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115bps
[ Country Risk Classification (CRC)
Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD
Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)
Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) Performa yang semakin membaik
S&P: per 8 April 2011 menaikan peringkat kredit Indonesia dari BB menjadi BB+ dengan outlook positive, satu tingkat di bawah in estment grade investment
Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2011 Year
Rating S&P
Fitch
Moody's
R&I
JCRA
CRC
1999
CCC+
B-
B3
B-
-
6
2000
BB
BB
B3
BB
-
6
2001
CCC
B-
B3
B-
-
6
2002
CCC+
B
B3
B-
B
6
2003
B
B+
B2
BB
B
6
2004 2005
B+
B+
B2
B
B+
6
B+
BB-
B2
BB-
B+
5
2006
BBBB
BBBB
B1
BBBB
BBBB
5
2007
BB-
BB-
Ba3
BB+
BB
5
2008
BB-
BB
Ba3
BB+
BB
5
2009
BBBB
BB
Ba2
BB+
BB+
5
2010 2011
BB BB+
BB+ BB+
Ba2 Ba1
BB+ BB+
BBBBBB-
4 4
Fitch: per 24 Februari 2011 menaikkkan outlook rating Indonesia dari stable menjadi positif, i if satu tingkat i k di b bawah h investment grade Moody’s: per 17 Januari 2011 sudah menaikkan rating Indonesia menjadi satu tingkat di bawah investment grade R & I : per 14 Oktober 2010 menaikkan outlook rating menjadi positif dari stable satu tingkat di bawah investment grade J JCRA : per p 13 Juli J 2010 sudah masuk ke dalam investment grade Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Dalam thn 2001 & 2003 mengalami Selective Default/SD dua kali
Perbaikan rating secara signifikan terjadi setelah 2004 Baa1
BBB+14
14
BBB13
Krisis ekonomi 1998
BBB-12
Rekapitalisasi Perbankan
Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Swap, & penerbitan SUN jk panjang
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback
Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching
Baa2
13
Baa3
12
11
Ba1
BB
10
10
Ba2
BB-
9
9
Ba3
B+
8
8
B1
B
7
7
B2
B-
6
6
B3
5
Caa1
4
Caa2
3
Caa3
2
Ca
1
C
S&P’s menaikan rating ke BB+ per 8 April 2011
CCC+5 CCC 4 CCC- 3 CC
2
R/C
1
Moodys’s menaikan rating ke Ba1 per 17 Januari 2011
S&P sempat menurunkan rating g ke Selective Default namun direvisi kembali 2 hari kemudian
Fitch’s menaikan rating ke BB+ per 24 Februari 2011
SD/DDD
1997
1997
-
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001 S&P's
2002
2002
2003
2003
2004
2004
Fitch's
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2011
2010 2011
Moody's (RHS) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Non Investment grade
Non Investme ent grade
BB+ 11
Lelang g penerbitan p SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen
Inv vestment g grade
Investm ment grad de
Perkembangan Credit Rating Indonesia (2)
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (1) [ Tanggal 24 Februari 2011, Fitch’s merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari BB+
stable menjadi BB+ dengan outlook positive, adapun highlight dari Fitch’s antara lain sebagai berikut:
"The Positive Outlook reflects Fitch's view that Indonesia's favorable macroeconomic prospects are likely to see the credit profile strengthen further over the next twelve to eighteen months, despite near‐term risks from inflation and dit fil t th f th th t t l t i ht th d it t ik f i fl ti d potentially volatile capital flows,“
[ Tanggal 17 Januari 2011 Moody’s menaikan peringkat kredit Indonesia dari Ba2
menjadi Ba1, adapun highlight dari Moody’s antara lain sebagai berikut:
“Key factors supporting the action were (1) economic resilience is accompanied by sustained macroeconomic “K f t ti th ti (1) i ili i i db t i d i balance; (2) Improved government’s debt position and central bank’s foreign currency reserve adequacy; and (3) Improved prospects for foreign direct investment inflows which expected to fortify Indonesia’s external position and economic outlook.” “Further improvements on the abovementioned factors will be the determinants for further increase in the country’s sovereign rating ” sovereign rating.
[ Tanggal 8 April 2011, S&P menaikan peringkat kredit Indonesia dari BB menjadi BB+
dengan outlook positive, adapun highlight dari S&P antara lain sebagai berikut:
“The main factor supporting this decision is continuing improvements in the government's balance sheet and external liquidity, against a backdrop of a resilient economic performance and cautious fiscal management" external liquidity, against a backdrop of a resilient economic performance and cautious fiscal management
[ Tanggal 2 April 2010, CRC menaikkan peringkat kredit Indonesia dari klasifikasi 5
menjadi klasifikasi 4, adapun highlight dari OECD sebagai berikut:
“The main factor supporting the upgrades is Indonesian impressive macroeconomic indicators as the economy is one of the most resilient amid the global financial crises and Indonesia is one of the few countries that experienced of the most resilient amid the global financial crises and Indonesia is one of the few countries that experienced positive economic growth in 2009. Improvement in macroeconomic performance and economic stability is the result of a combination of good and forward looking economic policy, ongoing structural reforms, as well as good debt management” Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (2) [ Tanggal 13 Juli 2010 JCRA menaikan peringkat kredit Indonesia hingga masuk
kategori Investment Grade dari BB+ menjadi BBB‐, adapun highlight dari JCRA antara lain sebagai berikut:
“JCR JCR explained that the upgrade reflects explained that the upgrade reflects (i) enhanced political and social stability along with the (i) enhanced political and social stability along with the progress in democratization and decentralization, (ii) sustainable economic growth outlook underpinned by solid domestic demand, (iii) alleviated public debt burden as a result of prudent fiscal management, (iv) reinforced resilience to external shocks stemming from the foreign reserves accumulation and an improved capacity for external debt management and (v) efforts made by the second Yudhoyono administration to outline the framework to deal with structural issues such as second Yudhoyono administration to outline the framework to deal with structural issues such as infrastructure development.”
[ Tanggal 14 Oktober 2010, R & I merubah outlook Indonesia dari Stable menjadi
Positive dengan peringkat BB+, adapun highlight dari R & I antara lain sebagai berikut:
“The outlook revision and rating affirmation reflects that Indonesia is considered successful in maintaining high growth despite the global financial turmoil. R&I believes an upgrade to the ‘investment grade’ or BBB rating category is possible once Indonesia is set to sustain balanced economic growth by boosting investment in infrastructure.”
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2010
[ Wajar j Tanpa p Pengecualian g (WTP) ( ) terhadap p Laporan p
Keuangan Bagian Anggaran terkait Pengelolaan Utang (BA999.01) [ Akuntabilitas Ak bili ki kinerja j pengelolaan l l utang membaik b ik Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kepatuhan p terhadap p peraturan p dan ketentuan yang y g berlaku
Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
Kesimpulan [ Utang Ut P Pemerintah i t h di diperlukan l k untuk t k membiayai bi id defisit fi it APBN APBN, penyediaan di
arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama. [ Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman [ Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik. [ Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik:
Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan bahkan dibandingkan g rasio-rasio y yang g sama di negara g lain,, termasuk negara maju
Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik
LKPP 2008, LKPP 2009, dan LKPP 2010 terkait pengelolaan utang dinilai Wajar Tanpa Pengecualian/WTP oleh BPK/Badan Pemeriksa Keuangan
Perbaikan rating terutama sejak 2005, dan pada tanggal 12 Maret 2010 perbaikan peringkat oleh S&P dari BBBB menjadi BB meskipun di tengah krisis global yang sampai saat ini masih dirasakan di beberapa negara. Sementara oleh JCRA Indonesia telah dimasukkan dalam kategori investment grade Kementerian Keuangan – Republik Indonesia
© 2011 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Telepon : 021-3449230 psw. 5647, 021-3864778 Faksimili : 021-3843712 www.dmo.or.id
