DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi Bagian 1

16.

Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum

Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2006 – 2011 (Grafik)

17.

Penarikan PLN Pembiayaan Proyek 2011 Penarikan PLN Pembiayaan Proyek 2011 (Grafik)

1.

Latar Belakang (1)

18.

2.

Latar Belakang (2)

3.

Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang

4.

Jenis-jenis Utang (1)

5.

Jenis-jenis Utang (2)

Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri) 19. Posisi Utang Pemerintah 2006-2011

6.

Landasan Hukum Pengelolaan Utang

Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan APBN

20.

Posisi Utang Pemerintah 2006-2011 (Grafik)

21.

Profil Jatuh tempo Utang per 30 November 2011 (Grafik)

22.

Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 30 November 2011

23.

Posisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor 2006-2011

7.

APBN 2010 – 2012

8.

Defisit dan Pembiayaan APBN 2006-2012

9.

Defisit Global di berbagai Negara 2007-2011

10.

Cashflow Pembiayaan 2008-2011

24.

11.

Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 20062011

Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Negara Kreditor, 2006-2011 (Grafik)

25.

12.

Pagu dan Realisasi Pembiayaan Utang

Posisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ekonomi 2006 – 2011

13.

Realisasi Penerbitan SBN 2011

26.

14.

Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2006-2011

Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor Ekonomi 2006 – 2011 (Grafik)

27.

15.

Pinjaman Program 2006-2011

Posisi Utang Pemerintah Beberapa Mata Uang Utama, 2006-2011 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi 28.

Posisi Utang Pemerintah Mata Uang Lainnya, 2006-2011

39.

Restrukturisasi Tahun 2008 : Restrukturisasi Tingkat Bunga SU-002 dan SU-004

29.

Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2006-2011 (Grafik)

40.

Pengaruh Penerbitan SPN 3 Bulan Terhadap Target Penerbitan SBN Bruto dalam Tahun Berjalan

30.

Proporsi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pinjaman, 2006-2011

41.

Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 2006-30 November 2011

42.

Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 2006-2011

43.

Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2011F dan perubahannya 2003-2011F

44.

Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB, 2006-2011

Rasio Utang Luar Negeri thd PDB di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2003-2011F

45.

Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 2006-2011F

Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 2006-2011F

46.

Persentase Rasio Utang thd. PDB di Beberapa Negara, 2006-2011

Rasio Utang thd Pendapatan di berbagai Negara 2011F dan perubahannya 2003-2011F

47.

Rasio Pembayaran Bunga thd Pendapatan di berbagai Negara 2011F dan perubahannya 20032011F

Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara, Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN) 31. 32. 33. 34.

Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 & 30 November 2011

35.

Program Debt Switching dan Buyback SBN

48.

Utang per Kapita di berbagai Negara 2006-2011

36.

Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap

49.

37.

Restrukturisasi 2003

Utang per Kapita di berbagai Negara 2011F dan perubahannya 2003-2011F

38.

Restrukturisasi 2006 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)

61.

Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor (tahun jatuh tempo)

62.

Spread terhadap UST- Feb 16

63.


64.


50.

Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2011

51.

Rasio Bunga Utang thd Pendapatan dan Belanja 2006-2011

52.

Rasio Bunga Utang terhadap Total Utang 2006-2011

65.

Rating Indonesia

53.

Realisasi Pembayaran Bunga Utang 2006-2011

66.

Perkembangan Credit Rating Indonesia (1)

54.

Biaya Pinjaman Program

67.


55.

Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SBN Rupiah

68.

56.

Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SUN Valas

Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (1)

69.

Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (2)

70.

Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2010

71.

Kesimpulan

Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor) 57.

Perdagangan rata-rata Harian Surat Utang Negara Rupiah di Pasar Sekunder per 30 November 2011

58.

Posisi Kepemilikan SBN Bank dan Non Bank per 30 November 2011

59.

Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor

60.

Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor (dalam persentase)

Bagian 7 Rating, Opini BPK, HIPCs, Kesimpulan

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 1 Latar Belakang, Tujuan & Kebijakan Utang, Jenis-jenis Utang, Landasan Hukum


Latar Belakang (1)  Utang merupakan bagian dari Kebijakan Fiskal (APBN)

yang menjadi bagian dari Kebijakan Pengelolaan Ekonomi secara keseluruhan.  Tujuan Pengelolaan Ekonomi adalah:  Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk:   

Penciptaan kesempatan kerja. Mengurangi kemiskinan. Menguatkan pertumbuhan ekonomi.

 Menciptakan

keamanan.

 Utang adalah konsekuensi dari postur APBN (yang

mengalami defisit), dimana Pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (2) 

Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara:  Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing);  Refinancing dilakukan dengan terms & conditions (biaya dan risiko) utang baru yang lebih baik.



Kenaikan jumlah nominal utang Pemerintah berasal dari:  Akumulasi utang di masa lalu (legacy debts) yang memerlukan refinancing yang cukup besar;  Dampak krisis ekonomi tahun 1997/1998:  



Pembiayaan defisit APBN merupakan keputusan politik antara Pemerintah dan DPR-RI antara lain untuk:     





Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing; BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan; Sebagian setoran BPPN dari asset-recovery digunakan untuk APBN selain untuk melunasi utang/obligasi rekap.

Menjaga stimulus fiskal melalui misalnya pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi,dan proyek padat karya; Pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya PNPM, BOS, Jamkesmas,Raskin, PKH,Subsidi; Mendukung pemulihan dunia usaha termasuk misalnya insentif pajak; Mempertahankan anggaran pendidikan 20%; Peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista); Melanjutkan reformasi birokrasi.

Akses terhadap pinjaman luar negeri dengan persyaratan sangat lunak dari lembaga keuangan multilateral bagi Indonesia dibatasi oleh:  Status Indonesia yang tidak lagi tergolong sebagai low income country;  Batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan ke suatu negara (country limit). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Utang  Tujuan Tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali.

 Kebijakan   





Tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor; Persyaratan lunak (jangka panjang, biaya relatif ringan), terutama dari multilateral dan kreditor bilateral (G to G); Tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif sejak 2004, artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru; Mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rupiah di pasar dalam negeri  Mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan APBN;  Mendukung pengembangan pasar modal dengan memperluas basis investor melalui diversifikasi berbagai instrumen investasi bagi masyarakat;  Membantu pengelolaan likuiditas pasar, misalnya melalui penerbitan instrumen pasar uang (SPN). Membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional (global bond, global sukuk, samurai bond) untuk meningkatkan posisi tawar Pemerintah sebagai peminjam (upper-hand borrower)


Jenis-jenis Utang (1)  Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri : 

Pinjaman Luar Negeri World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor. 





Pinjaman Program: Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur. Pinjaman proyek : Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).

Pinjaman Dalam Negeri   

Peraturan Pemerintah (PP) No.: 54 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah ; Berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Pemerintah Daerah,dan Perusahaan Daerah; Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jenis-jenis Utang (2)  Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan valuta asing,

tradable & non-tradable, fixed & variable : 

Surat Utang Negara (SUN)  

Surat Perbendaharaan Negara (SPN/T-Bills): SUN jangka pendek (s.d. 12bln); Obligasi Negara (> 1 thn) 





Coupon Bond  Tradable: ORI, FR/VR bond, Global bond  Non tradable: SRBI untuk BLBI, dan Surat Utang/SU ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi perbankan Zero coupon

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai struktur, misalnya Ijarah, Musyarakah, Istisna dll  

SBSN jangka pendek (Islamic T-Bills); SBSN Ritail (Sukri); SBSN jangka panjang (IFR/Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI/Sukuk Dana Haji Indonesia). Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Landasan Hukum Pengelolaan Utang  Ketentuan Perundang-undangan: Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara  Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara  Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah  Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah 

 Mengatur a.l, prinsip-prinsip good governance: Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR  Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementrian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang  Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal  Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang 


Bagian 2 APBN, Perkembangan Defisit dan Pembiayaan APBN


APBN 2010 – 2012 [ Triliun Rupiah ]

2010 APBN A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Bukan Pajak II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat a. Bunga Utang - Dalam Negeri - Luar Negeri b. Subsidi II. Transfer Daerah C. Keseimbangan Primer D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) E. Pembiayaan I. Pembiayaan Utang II. Pembiayaan Non-Utang Kelebihan/ (Kekurangan) Pembiayaan

949.7 948.1 742.7 205.4 1.5 1,047.7 725.2 115.6 77.4 38.2 157.8 322.4 17.6 (98.0) 98.0 95.5 2.5 -

APBN-P 992.4 990.5 743.3 247.2 1.9 1,126.1 781.5 105.7 71.9 33.8 201.3 344.6 (28.1) (133.7) 133.7 108.3 25.4 -

LKPP 995.3 992.3 723.3 268.9 3.0 1,042.1 697.4 88.4 61.4 27.0 192.7 344.7 41.5 (46.8) 91.5 86.9 4.6 44.7

% 100.3% 100.2% 97.3% 108.8% 158.2% #DIV/0! 92.5% 89.2% 83.7% 85.4% 79.8% 95.7% 100.0% #DIV/0! -147.8% #DIV/0! 35.0% #DIV/0! 68.4% 80.2% 18.2%

2011

2012

APBN-P

APBN

1,169.9 1,165.3 878.7 286.6 4.6 1,320.7 908.2 106.6 76.6 30.0 237.2 412.5 (44.2) (150.8) 150.8 125.3 25.5 -

1,311.4 1,310.6 1,032.6 278.0 0.8 1,435.4 965.0 122.2 88.5 33.7 208.9 470.4 (1.8) (124.0) 124.0 133.6 (9.5) -


Defisit dan Pembiayaan APBN 2006-2012 140

86

100

3 2 1

1

5

9

20

26

20

40

29

36

60

17

57

80

124

91

99

120

[ % thd. PDB ]

135



Sejak tahun 2005 SBN menjadi instrumen utama pembiayaan APBN Kenaikan SBN periode 2006-2011, antara lain untuk refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang baru yang mempunyai terms & conditions yang lebih baik. 127



[ Triliun Rupiah ]

(60)

(29)

-0.9

-1.3

(80)

(4)

(4)

(16)

(18)

-0.1

(24)

(40)

(27)

(20)

(10)

(1)

-

(1)

-0.7 (47)

(50)

-1.5

-1.6

(100)

(2)

-2.1

(89)

(120)

(3)

(140) (160)

(4)

(151)

2006

SBN - neto

2007

Pinjaman DN & LN - neto

2008

2009

Non-Utang - neto

2010

Surplus (Defisit) APBN

2011*

2012**

Defisit APBN, % thd. PDB (RHS)

Sumber: Kementerian Keuangan

Catatan: APBN 2006-2010 adalah angka PAN/LKPP-Audited * APBN-P 2011 ** APBN 2012


Defisit Global di berbagai Negara 2007-2011 2007

2008

2009

2010

2011

(2.7) (2.4)

(6.5) (4.2)

(12.8) (10.3)

(10.3) (9.2)

(9.6) (10.3)

(2.7)

(4.9)

(10.3)

(10.2)

(8.5)

(2.7) (1.2)

(1.4) (1.1)

(3.1) (4.7)

(2.9) (4.3)

(2.5) (3.2)

0.9 (1.3)

(0.4) (0.1)

(3.1) (1.6)

(2.3) (0.7)

(1.6) (2.1)

(5.0) (1.9) 6.8

(3.6) (3.7) 4.9

(4.5) (7.3) (6.3)

(4.3) (7.9) (3.5)

2.0 (5.5) (1.1)

Developed US Japan

Euro Area UK

Emerging Market Brazil Mexico

Emerging Asia China Indonesia

CEEMA Hungary Poland Russia

Sumber: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011

Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB - Khusus untuk indonesia, tahun 2007-2010 menggunakan angka LKPP dan tahun 2011 menggunakan APBN-P 

Defisit Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan defisit di negara lain.



UU No 17/2003 ttg Keuangan Negara membatasi defisit nasional 3% dari PDB, dengan demikian tambahan utang untuk pembiayaan defisit juga dibatasi. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Cashflow Pembiayaan 2008-2011 [ Miliar Rupiah ]

Kebutuhan Pembiayaan Defisit Pembayaran Utang

Jatuh Tempo dan Buyback Surat Berharga Negara Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Penerusan Pinjaman Pembiayaan Non utang

Dana Invest. Pmrth & Restruk. BUMN Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Pinjaman Kepada PT. PLN Kewajiban Penjaminan Sumber Pembiayaan Utang

Penerbitan SBN, Bruto Penerbitan SBN Domestik Penerbitan SBN Valas Penarikan Pinjaman LN Pinjaman Program Pinjaman Proyek untuk K/L Pinjaman Proyek untuk Penerusan Pinjaman Penarikan Pinjaman DN Non Utang

Privatisasi & Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan Dalam Negeri Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan Net Cash Flow Pembiayaan Surat Berharga Negara Pinjaman Luar Negeri Pinjaman Dalam Negeri Non Utang

Catatan: APBN 2008-2010 PAN/LKPP - Audited *) APBN-P 2011

2008

2009

2010

2011*

(115,579)

(224,292)

(203,538)

(319,026)

(4,121)

(88,619)

(46,846)

(150,837)

(108,958)

(123,279)

(135,893)

(143,555)

(40,333) (63,435) (5,189)

(49,067) (68,031) (6,181)

(76,532) (50,633) (8,729)

(84,526) (47,235) (70) (11,725)

(2,500)

(12,395)

(20,799)

(24,634)

(2,500) -

(12,395) -

(12,299) (1,000) (7,500) -

(21,112) (2,618)

195,529

248,257

248,243

(904) 319,026

176,468

207,200

222,822

268,885

126,249 86,932 39,317 50,219 30,100 14,929 5,189 -

148,538 101,736 46,802 58,662 28,938 23,544 6,181 -

167,634 142,593 25,041 54,795 28,975 17,091 8,729 394

211,180 56,183 19,202 25,256 11,725 1,522

19,061

41,057

25,421

50,141

2,902 16,159

41,057

3,232 22,189

1,391 48,751

79,950 84,072 85,916 (18,406) 16,561

23,965 112,554 99,442 (15,550) 28,662

44,706 91,552 91,102 (4,566) 394 4,622

0 150,837 126,654 (2,777) 1,452 25,508


Perkembangan Pembiayaan melalui Utang 2006-2011 [ Triliun Rupiah ]

2006

Surat Berharga Negara (neto)

2007

2008

2009

2010

2011*

36.0 61.0

57.2 100.0

85.9 126.2

99.5 148.5

91.1 167.6

Domestik

42.6

86.4

86.9

101.7

142.6

Valas

18.5

13.6

39.3

46.8

25.0

Pembayaran Pokok dan Pembelian Kembali

(25.1)

(42.8)

(40.3)

(49.1)

(76.5)

(84.5)

Pembiayaan Pinjaman (neto)

(26.6) 26.1

(23.9) 34.1

(18.4) 45.0

(15.5) 52.5

(4.2) 46.1

(1.3) 44.5

Pinjaman program

13.6

19.6

30.1

28.9

29.0

19.2

Pinjaman proyek

12.5

14.5

20.1

29.7

25.8

37.0

(5.2)

(6.2)

(8.7)

(11.7)

(68.0)

(50.6)

(47.2)

0.4

1.5

86.9

125.4

Penerbitan, bruto

Penarikan PLN, bruto

Penerusan PLN

Pembayaran Cicilan Pokok PLN Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, bruto

Total Pembiayaan Utang Catatan: APBN 2006-2010 PAN/LKPP - Audited *) APBN-P 2011

-

-

(52.7) -

(57.9) -

(63.4)

-

-

9.4

33.3

67.5

83.9

126.7 211.2


Pagu dan Realisasi Pembiayaan Utang [ Triliun Rupiah ]

Instrumen PINJAMAN

Pagu APBN

Q1

Q2

Q3

Oktober November

Total [%] Realisasi

59.93

7.02

3.37

5.60

1.85

2.29

20.13

33.6%

Pinjaman Luar Negeri

58.93

6.94

3.27

5.48

1.85

2.26

19.81

33.6%

Pinjaman Program

19.81

2.45

0.06

1.16

0.40

1.10

5.16

26.1%

Pinjaman Proyek

39.12

4.49

3.21

4.33

1.45

1.16

14.65

37.4%

1.00

0.08

0.10

0.12

-

0.02

0.32

32.1%

56.09

60.99

38.14

26.79

2.45

184.47

87.4%

63.12

64.36

43.74

28.64

4.74

Pinjaman Dalam Negeri

SURAT BERHARGA NEGARA

TOTAL

211.18 *

271.11

204.60 75.5%

Catatan: Data Per 30 November 2011 * Target Penerbitan SBN Bruto dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kebutuhan pembiayaan dalam rangka pengelolaan portofolio SBN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Penerbitan SBN 2011 (Per 30 November 2011) Uraian SBN Netto (APBN) Kebutuhan Penerbitan 2011 (Gross ) SUN SUN Domestik - ON - ZC - SPN - ORI SUN Valas SBSN SBSN Domestik IFR SBSN Ritel SDHI SPN-S SBSN Valas

Realisasi (ao 30 November 2011)

Target

% realisasi thd Target

126,653,900

121,049,740

95.58%

211.179.862 *

204,598,910

96.88%

-

171,292,500 149,850,000 98,850,000 40,000,000 11,000,000 21,442,500 33,306,410 24,271,410 4,610,000 7,341,410 11,000,000 1,320,000 9,035,000

Catatan: Rencana penerbitan menggunakan asumsi kurs APBN 2011 Rp9.250 /USD * Target Penerbitan SBN Bruto dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kebutuhan pembiayaan dalam rangka pengelolaan portofolio SBN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pembiayaan, 2006-2011 Per 30 November 2011 2011 JENIS PEMBIAYAAN

1. Pinjaman Program

2006

2007

2008

2009

2010

Real. s.d. 30 Nov 2011 APBN

Nominal

% thd. Pagu APBN

13.53

19.90

30.28

28.57

29.05

19.81

5.16

ekuivalen dlm miliar US$

1.50

2.11

2.77

3.04

3.23

2.14

0.56

a. World Bank

5.50

5.66

12.91

14.65

15.34

14.26

4.29

30.1%

b. A D B

5.51

8.47

9.17

5.06

6.39

2.78

-

0.0%

c. JEPANG

0.90

3.77

4.87

6.07

4.59

1.85

0.87

47.2%

-

-

2.20

2.79

2.73

0.93

-

0.0%

1.83

1.79

-

-

-

-

-

0.0%

-

-

-

-

-

-

-

0.0%

12.54

14.46

14.93

23.54

20.50

39.12

14.65

2.20

1.54

1.36

2.50

2.28

4.23

1.60

3. Pinjaman Dalam Negeri

-

-

-

0.17

1.00

0.32

ekuivalen dlm miliar US$

-

-

-

0.02

0.11

0.04

26.06

34.36

45.21

52.11

49.72

59.93

20.13

3.70

3.65

4.13

5.54

5.51

6.48

2.20

d. PERANCIS e. IDB f. Lain-Lain

2. Pinjaman Proyek ekuivalen dlm miliar US$

TOTAL ekuivalen dlm miliar US$

26.1%

37.4% 32.1% 33.6%

Catatan: Nominal dalam Triliun Rupiah Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia

Pinjaman Program 2006-2011 [ Juta USD ]

2006 No

Lender

1 WB

2007

2008

2009

Nama Program

1. Development Policy Loan (DPL) 1 s.d 7 2. Infrastructure Development Policy Loan (IDPL) 1 s.d 4 3. BOS-KITA Refinancing 1 sd. 2 4. PNPM Refinancing 5. Climate Change

Sub Total WB 2 ADB 1. State Audit Reform Sector Development Program (STARSDP) 2. Development Policy Support Program (DPSP) 1 s.d 6 3. Local Government Finance Reform and Governance Reform 4. Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP) 1-3 5. Capital Market Development Cluster Program (CMDCP) 1 dan 2 6. Poverty Reduction and MDG Acceleration Program 7. Local Government Finance Reform 8. Countercyclical Support Facility (CSF) Sub Total ADB 3 JBIC/ JICA 1. Development Policy Loan (cofinancing dengan World Bank) 1 s.d 7 2. Infrastructure Reform Sector Development Program 1 s.d. 3 3. Indonesia Disaster Recovery and Management 4. Climate Change Program Loan 1 s.d 3 5. Economic Stimulus and Budget Support Loan 6. Others Sub Total JBIC/ JICA 4 France Climate Change Program Loan 1 s.d 3 Sub Total France 5 IDB Liquid Funds Sub Total IDB TOTAL

2010 APBN-P

600

600

750 400 47

750 250 553

600

600

1,197

1,553

200

200

200

200

400

280 300 400

2011

Real

600 200 164 544 200 1,708

600 200 171 533 200 1,704

200

200

500 700 200

500 700 198

APBN

Revisi Realisasi APBN

1,542

1,242

314

300

500

200

300 350

600 100

900 100 100 200

830 200

500 100 100

300

300 100

300

307

600 300 300

500 300 300

505 300 300

200

300

100

100

100

-

100

400

200 200

-

500 200 200

-

-

-

-

-

-

1,900

2,727

2,953

3,208

3,209

2,142

1,500

2,142

Keterangan : terdiri dari DPL VI sebesar USD 100 juta dan DPL VII sebesar USD 100 juta Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

614

Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri 2006 - 2011 2006

2007

2008

2009

70

[ Triliun Rupiah ]

30

2011* 56.2

54.8

52.5

45.0

50

2010

34.1

26.1

10 -10 -30

-2.8

-4.6 -26.6

-15.5

-18.4

-23.9

-50 -52.7

-70

-57.9

-59.0

-59.4

-63.4

-68.0

-90 Penarikan Pinjaman LN, bruto

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN

Pembiayaan Pinjaman LN (neto) [ Triliun Rupiah ]

2006 Penarikan Pinjaman LN, bruto

2007

2008

2009

2010

2011*

26.11

34.07

45.01

52.48

54.79

56.18

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN

(52.68)

(57.92)

(63.44)

(68.03)

(59.36)

(58.96)

Pembiayaan Pinjaman LN (neto)

(26.57)

(23.85)

(18.42)

(15.55)

(4.57)

(2.78)

Keterangan: * APBN-P 2011


Penarikan Pinjaman 2011 Pembiayaan Proyek, per 30 November 2011 NEGARA KREDITOR

PAGU APBN 2011 * Juta USD

REALISASI PER 30 NOVEMBER 2011 Miliar IDR

% THD PAGU 2011

Juta USD

Miliar IDR

197.34

1,732.81

4.7%

4.4%

AUSTRALIA

59.63

509.57

1.4%

1.3%

GERMANY

22.23

196.32

0.5%

0.5%

126.40

1,097.78

3.0%

2.8%

IDA

33.04

287.81

0.8%

0.7%

IDB

83.56

743.95

2.0%

1.9%

JAPAN

642.98

5,590.92

15.2%

14.3%

SPAIN

17.16

148.26

0.4%

0.4%

CHINA

80.29

708.52

1.9%

1.8%

FRANCE

46.47

397.09

1.1%

1.0%

KOREA

150.38

1,319.67

3.6%

3.4%

65.46

568.61

1.5%

1.5%

191.96

1,665.10

4.5%

4.3%

1,716.89

14,966.39

40.6%

38.3%

ADB

IBRD

SINGAPORE OTHERS 4,229.23

39,120.35

USD

IDR

Catatan : Angka sementara menggunakan data alokasi Penarikan Pinjaman Proyek Bruto dalam DIPA APBN 2011

Kementerian KementerianKeuangan Keuangan– –Republik Republik Indonesia Indonesia

Penarikan Pinjaman 2011 Pembiayaan Proyek, per 30 November 2011 [ % dari Total Pagu Pinjaman Proyek di APBN ]

[ Miliar Rupiah ] 7,000

14.0% 14.3%

6,000

12.0%

5,000

10.0%

4,000

8.0%

3,000

6.0% 4.4%

4.3%

2,000 1,000

3.4%

2.8% 1.9%

1.3% 0.5%

0.7%

1.8% 0.4%

1.0%

4.0% 1.5%

-

2.0% 0.0%

Penarikan dlm Miliar Rupiah

% thd Pagu DIPA Penarikan ( RHS )


Bagian 3 Portofolio Utang (Outstanding Utang, Profil Jatuh Tempo Utang, Perkembangan SBN dan Pinjaman Luar Negeri)


Posisi Utang Pemerintah, 2006-2011 2006

2007

2008

2009

2010

Nov '11 Nominal

+

%

a. Pinjaman (dlm. miliar US$) 1). Pinjaman Luar Negeri Bilateral *) Multilateral **) Komersial ***) Suppliers ***) Lain-Lain ***) 2). Pinjaman Dalam Negeri

62.02

62.25

66.69

65.02

68.12

68.27

62.02

62.25

66.69

65.02

68.10

68.19

41.07

41.03

44.28

41.27

41.89

42.70

21.6%

18.84

19.05

20.34

21.53

23.13

22.60

11.4%

2.01

2.08

1.98

2.15

3.02

2.84

1.4%

0.11

0.08

0.09

0.07

0.06

0.06

0.0%

-

-

-

-

-

-

0.0%

-

-

-

-

0.02

0.08

b. Surat Berharga Negara (dlm. miliar US$)

82.34

85.26

82.78

104.20

118.39

129.86

65.5%

5.50

7.00

11.20

15.23

18.02

21.57

10.9%

76.84

78.26

71.58

88.97

100.37

108.29

54.7%

144.36

147.51

149.47

169.22

186.50

198.13

100.0%

1,302.16

1,389.41

1,636.74

1,590.66

1,676.85

1,816.85

100.0%

693.12

737.13

783.86

836.31

902.43

993.00

54.7%

49.61

65.93

122.64

143.15

161.97

197.79

10.9%

0.17

0.71

0.0% 34.4%

Denominasi Valas Denominasi Rupiah

Total Utang Pemerintah Pusat (dlm. miliar US$) Total Utang Pemerintah Pusat

34.5%

(ekuivalen dlm. triliun Rupiah) diantaranya SBN Denominasi Rupiah (triliun Rupiah)

SBN Denominasi Valas (triliun Rupiah)

-

Pinjaman Denominasi Rupiah (triliun Rupiah) Pinjaman Denominasi Valas (triliun Rupiah) Nilai Tukar Rupiah (IDR/US$1)

-

-

-

559.43

586.36

730.25

611.20

612.28

625.34

9,020

9,419

10,950

9,400

8,991

9,170

Catatan: + Angka Sangat-Sangat Sementara , per 30 November 2011 * Termasuk semi commercial ** Beberapa termasuk semi concessional *** Seluruhnya termasuk commercial


Posisi Utang Pemerintah, 2006-2011 [ triliun rupiah ]Penerbitan

1,600 1,400

SBN/Surat Berharga Negara,terutama di pasar domestik a.l. Untuk: refinancing utang lama, mengurangi Pinjaman Luar Negeri, dan untuk mengembangkan pasar keuangan domestik

1,000

559

612

611

730

1,200

626

586

800

600 400

743

803

2006

2007

906

979

1,064

2008

2009

2010

1,191

200 -

Pinjaman Tahun

2006

Surat Berharga Negara

2007

2008

2009

2011+

[ dalam Triliun Rupiah dan % ] 2010

2011+

Pinjaman

559

43%

586

42%

730

45%

611

38%

612

37%

626

34%


743

57%

803

58%

906

55%

979

62%

1,064

63%

1,191

66%

Total Utang Pemerintah Pusat

1,302 100%

Catatan: + Angka Sangat-Sangat Sementara , per 30 November 2011

1,389 100%

1,636 100%

1,591 100%

1,677 100%

1,817 100%

Kenaikan Pinjaman Luar Negeri, terutama karena volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap berbagai denominasi mata uang dalam Pinjaman Luar Negeri Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Profil Jatuh Tempo Utang per 30 November 2011 [Triliun Rupiah] 160 140

4

120

Surat Utang eks BLBI kepada BI/SRBI-001

50 55

100

39

55

80

53

34

40

42 29

1

34

1 4


2039

0 0

2037

2

7 0

2035

21

20

2036

27

1

1

5

2040-2055

Pinjaman

7

9

2034 0

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

18

28

11

2033

21

13 0

13

2032

33

19

2031

23

59

2030

56

2029

45

57

2028

20

52

2027

51

1

6

16

2026

56

69

2025

74

2024

91

40

2038

60

-

42

48

Tahun Pinjaman Surat Berharga Negara

2011 99% 1%

2012 35% 65%

2013 49% 51%

2014 42% 58%

2015 51% 49%

2016 48% 52%

2017 49% 51%

2018 42% 58%

2019 42% 58%

2020 36% 64%

2021 36% 64%

2022 47% 53%

2023 53% 47%

2024 51% 49%

2025 36% 64%

Tahun Pinjaman Surat Berharga Negara

2026 39% 61%

2027 32% 68%

2028 2029 30% 100% 70% 0%

2030 21% 79%

2031 18% 82%

2032 35% 65%

2033 2034 3% 100% 97% 0%

2035 8% 92%

2036 18% 82%

2037 3% 97%

2038 2039 2% 100% 98% 0%

2040 9% 91%


Posisi Surat Berharga Negara Desember 2007 – 30 November 2011 SURAT BERHARGA NEGARA

Dec '07

Dec '08

Des-'09

Des-10

Juni-11

30-Nov-11

A. Dapat Diperdagangkan

543,680

648,335

724,898

803,191

867,523

921,549

1. Denominasi Rupiah

477,747

525,695

581,748

641,215

691,033

723,756

477,747 4,169 10,500 294,453 168,625

520,995 10,012 11,491 353,558 145,934

570,215 24,700 8,686 393,543 143,286

615,498 29,795 2,512 440,396 142,795

654,475 23,600 2,512 491,950 136,413

684,768 30,050 2,512 517,142 135,063

-

4,700 4,700

11,533 11,533

25,717 25,717

36,558 36,558

65,933 7,000 -

122,640 11,200 -

143,150

161,976

176,490

38,988 37,668 1,320 197,793

14,200

16,200

18,700

18,700

650

650

650

1,650

35,000

95,000

95,000

95,000

259,404

258,160

254,561

261,215

267,363

269,246

259,404 -

258,160 -

251,875

248,432

246,580

245,463

-

-

-

-

2,686

12,783

20,783

23,783

803,084

906,495

979,459

1,064,406

1,134,886

1,190,795

9,400 101.70

8,991 110.29

8,597 106.72

9,170 117.72

a. Surat Utang Negara (SUN) 1) Surat Perbendaharan Negara 2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 3) Obligasi Negara Fixed Rate +) 4) Obligasi Negara Variable Rate b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate 2) Surat Perbendaharaan Negara-Syariah 2. Denominasi Valuta Asing a. SUN Valas (dalam juta US$) b. SBSN Valas (dalam juta US$) c. SUN Valas (dalam juta JPY)

++)

B. Tidak Dapat Diperdagangkan a. Surat Utang kepada Bank Indonesia b. Surat Perbendaharaan Negara/ Private Placement c. Surat Berharga Syariah Negara/ SDHI TOTAL SURAT BERHARGA NEGARA (A +B) Catatan: - Nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain -

+)

Termasuk ORI

- ++) Termasuk Sukuk Ritel - Asumsi Kurs (IDR/US$1) - Asumsi Kurs (IDR/JPY1)

9,419

10,950


Posisi Pinjaman Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 2006-2011 [ Miliar USD ]

30 Nov - 2011 NEGARA PINJAMAN LUAR NEGERI

2006

2007

2008

2009

2010 Nmnl

% Total

62.02

62.25

66.69

65.02

68.10

68.19

99.9%

1. BILATERAL

30.87

31.02

35.61

33.34

35.72

36.30

53.2%

a. Jepang

24.47

24.63

29.61

27.61

30.49

31.24

45.8%

b. Perancis

2.56

2.57

2.54

2.72

2.71

2.67

3.9%

c. Jerman

3.84

3.81

3.45

3.02

2.52

2.39

3.5%

18.55

18.78

20.09

21.30

22.92

22.36

32.8%

9.41

10.18

10.87

10.89

11.15

10.60

15.5%

b. Bank Dunia

8.74

8.37

8.96

10.10

11.37

11.29

16.5%

c. IDB

0.40

0.23

0.26

0.31

0.40

0.47

0.7%

12.31

12.18

10.74

10.15

9.25

9.30

13.6%

0.29

0.27

0.25

0.23

0.21

0.24

0.3%

PINJAMAN DALAM NEGERI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

0.08

0.1%

TOTAL*)

62.02

62.25

66.69

65.02

68.12

68.27

100.0%

2. MULTILATERAL a. ADB

*)

3. BILATERAL LAINNYA 4. MULTILATERAL LAINNYA

Catatan: *) tidak termasuk SBN Valas. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Pinjaman Berdasarkan Negara/Lembaga Kreditor, 2006-2011 100% 90%

16.1%

15.6%

13.6%

13.7%

13.4%

15.5%

16.7%

16.5%

16.3%

16.7%

16.4%

15.5%

39.6%

44.4%

42.5%

44.8%

45.8%

2007

2008

2009

2010

2011*)

19.9%

19.6%

14.1%

13.5%

15.2%

16.3%

39.5%

2006

80% 70% 60% 50%

40% 30%

20% 10%

0%

JEPANG

PERANCIS

JERMAN

ADB

WORLD BANK

IDB

BILATERAL LAINNYA (TERMASUK PDN)

MULTILATERAL LAINNYA

Pinjaman Luar negeri dari multilateral (WB, ADB) dan bilateral merupakan alternatif sumber pembiayaan yang relatif murah dan jangka panjang

Catatan: (Jepang) *) Data per tanggal 30 November 2011


Posisi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi, 2006-2011 [ Juta USD ]

2006 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

2007

2008

2009

2010

2011

1,755

1,641

1,615

1,784

2,016

1,994

623

662

804

776

837

834

Industri Pengolahan

2,387

2,415

2,659

2,291

2,218

2,074

Listrik, Gas & Air Bersih

6,607

6,157

6,838

5,473

5,818

5,876

10,277

10,049

11,145

12,251

12,871

12,829

Perdagangan, Hotel & Restoran

1,036

955

960

821

777

718

Pengangkutan & Komunikasi

3,144

2,897

2,723

2,368

2,226

2,380

Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan

7,103

7,913

8,768

8,723

9,635

9,206

Jasa-jasa

13,509

13,730

15,252

15,463

16,791

17,534

Sektor Lain

15,580

15,833

15,926

15,072

14,927

14,827

62,021

62,253

66,689

65,021

68,118

68,272

Pertambangan & Penggalian

Bangunan

TOTAL Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia

Catatan: - Data per tanggal 30 November 2011 - Pengelompokan Sektor Ekonomi didasarkan pada standar yg digunakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik - Angka Sektor Keuangan didominasi oleh Pinjaman Program Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Pinjaman Berdasarkan Sektor Ekonomi, 2006-2011

2007

2008

2010

17,294 14,827 2,074 5,876 718 2,380

834

777 2,226

1,994

9,206

9,635 2,218 5,818

837

2,016

8,723 821 2,368

1,784 776 2,291 5,473

2009

12,829

12,871

12,251 8,768

2006

15,463 15,072

15,252 15,926 11,145 6,838 1,615 804 2,659

7,913 955 2,897

1,641 662 2,415 6,157

1,036 3,144

2,387

623

1,755

6,607

6,000

7,103

8,000

10,049

10,277

10,000

960 2,723

12,000

2,000

13,730

15,580 13,509

14,000

4,000

15,833

16,000

16,791 14,927

Sumber: Kementerian Keuangan RI & Bank Indonesia

[ Juta USD ]

2011

Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

Pertambangan & Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik, Gas & Air Bersih

Bangunan

Perdagangan, Hotel & Restoran

Pengangkutan & Komunikasi

Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan

Jasa-jasa

Sektor Lain

Catatan: Data per tanggal 30 November 2011


Posisi Utang Pemerintah Beberapa Mata Uang Utama, 2006-2011 2006

2007

2008

2009

2010

2011***

693.12

737.13

783.86

836.31

902.60

993.72

USD**)

27.28

28.14

32.55

35.80

39.64

42.96

JPY**)

3,066.02

2,941.88

2,820.48

2,713.84

2,689.78

2,620.61

EUR**)

7.77

7.19

6.75

5.97

5.41

5.08

SDR**)

1.17

1.41

1.74

2.01

2.15

2.20

AUD**)

0.00

0.08

0.14

0.24

0.29

0.33

Dalam Mata Uang Asli IDR*)

Mata Uang Lainnya

-------------------------- Berbagai Mata Uang --------------------------

Ekuivalen dlm Miliar US$ IDR

76.8

78.3

71.6

89.0

100.4

108.4

USD

27.3

28.1

32.6

35.8

39.6

43.0

JPY

25.8

25.9

31.2

29.4

33.0

33.6

EUR

10.2

10.5

9.5

8.6

7.2

6.8

SDR

1.8

2.2

2.7

3.1

3.3

3.4

AUD

-

0.1

0.1

0.2

0.3

0.3

2.5

2.4

1.8

3.1

2.7

2.6

144.4

147.5

149.5

169.2

186.5

198.1

Asumsi Kurs Tengah IDR/US$1

9,020.00

9,419.00

10,950.00

9,400.00

8,991.00

9,170.00

Asumsi Kurs Tengah JPY/US$1

119.01

113.39

90.33

92.42

81.53

77.90

Asumsi Kurs Tengah EUR/US$1

0.76

0.68

0.71

0.70

0.75

0.75

Mata Uang Lainnya Total

Catatan: *) Nominal IDR dalam Triliun Rupiah,

**) Nominal dalam Miliar,

***) Per 30 November 2011 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Posisi Utang Pemerintah Mata Uang Lainnya, 2006-2011 2006

2007

2008

2009

2010

2011**

0.03 0.23 0.20 0.49 0.00 0.10 0.70

0.03 0.22 0.19 0.43 0.00 0.08 0.64

0.02 0.20 0.18 0.38 0.00 0.07 0.58

0.20 0.16 0.17 0.33 0.00 0.06 0.51

0.26 0.14 0.16 0.30 0.00 0.05 0.46

0.30 0.13 0.15 0.29 1.55 0.05 0.43

148.87 0.02 0.15 0.00

152.00 0.02 0.15 0.00

168.47 0.01 0.14 0.00

184.82 0.01 0.13 1.12

184.32 0.01 0.12 0.71

194.47 0.01 0.11 0.42

0.04 0.23

0.04 0.22

0.03 0.20

0.31 0.16

0.40 0.14

0.47 0.13

0.17 0.40 0.00 0.02 1.37 0.16 0.06 0.04

0.19 0.38 0.00 0.02 1.28 0.16 0.06 0.04

0.15 0.36 0.00 0.01 0.84 0.13 0.05 0.04

0.16 0.32 0.00 0.01 0.82 0.16 0.05 0.03

0.16 0.32 0.00 0.01 0.71 0.16 0.04 0.03

0.14 0.31 0.24 0.01 0.68 0.17 0.02 0.03

0.00 2.5

0.00 2.4

0.00 1.8

1.12 3.1

0.71 2.7

0.42 2.6

Dalam Mata Uang Asli ACU*) ADB*) CAD*) CHF*) CNY*) DKK*) GBP*) KRW*) KWD*) SAR*) WBD*) Ekuivalen dlm Miliar US$ ACU ADB CAD CHF CNY DKK GBP KRW KWD SAR WBD TOTAL

Catatan: *) Nominal dalam Miliar,

**) Per 30 November 2011 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2006-2011 100% 90% 80%

7%

7%

18%

18%

19%

19%

6%

21%

5%

4%

3%

17%

18%

17%

21%

21%

22%

53%

54%

55%

2009

2010

2011*)

70% 60%

22%

50%

40% 30%

53%

53%

2006

2007

48%

20% 10% 0%

IDR

USD

Catatan: *) Data per tanggal 30 November 2011

2008 JPY

EUR

SDR

AUD

Others

Secara rata-rata, proporsi utang dalam Rupiah antara tahun 2006 s.d. 2011 lebih dari 50%, meskipun pada tahun 2008 sedikit menurun karena depresiasi nilai tukar Rupiah akibat krisis keuangan global Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Proporsi Penarikan Pinjaman Berdasarkan Jenis Pinjaman, 2006-2011 [ Triliun Rupiah ]

[%]

80%

35

70%

30

60%

25

50%

36.98

40

20% 1.52

0.39

19.20

30%

28.97

23.54

28.57

14.93

30.28

14.46

19.90

5

12.54

10

13.53

15

40%

25.82

20

10%

-

0%

2006*

2007*

2008*

2009*

2010*

2011**

PINJAMAN PROGRAM

PINJAMAN PROYEK

PINJAMAN DLM NEGERI

% PINJ. PROGRAM (RHS)

% PINJ. PROYEK (RHS)

% PINJ. DLM. NEGERI (RHS) [Triliun Rupiah]

JENIS PINJAMAN

2006*

%

2007*

%

2008*

%

2009*

%

2010*

%

2011**

%

PINJAMAN PROGRAM

13.53 52%

19.90 58%

30.28 67%

28.57 55%

28.97 53%

19.20

33%

PINJAMAN PROYEK

12.54 48%

14.46 42%

14.93 33%

23.54 45%

25.82 47%

36.98

64%

0.39 1%

1.52

3%

PINJAMAN DALAM NEGERI TOTAL Catatan: *) Angka Realisasi LKPP/PAN **) Angka APBN-P 2011

26.06

0%

34.36

0%

45.21

0%

52.11

0%

55.19

57.70


Bagian 4 Kinerja Pengelolaan Portofolio Utang (Berbagai Rasio Utang dan perbandingan antar negara, Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, Reprofiling Struktur Jatuh Tempo SUN)


Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 2006-2011 [ triliun rupiah ]

[%]

8,000

120%

7,000

100%

6,000 80%

5,000 4,000 3,000

60% 39.0%

35.1%

33.0%

40%

28.3%

2,000

26.0%

24.9% 20%

1,000 0

0%

2006

2007

2008

Outstanding Utang

2009

PDB

2010

2011*

Rasio Utang thd. PDB (RHS) [ Triliun Rupiah ]

Pinjaman Surat Berharga Negara Total

2006 559 743 1,302

2007 586 803 1,389

Tambahan utang 2004-2008 menghasilkan tambahan PDB yang jauh lebih besar, sehingga rasio utang menurun tajam dari 57% akhir 2004 dan diproyeksikan menjadi sekitar 32% akhir 2009 (realisasi 28% pada akhir 2009) atau lebih baik dari sebelum krisis 1997 sekitar 38%. Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS, diolah

2008 730 906 1,637

2009 611 979 1,591

2010 612 1,064 1,677

2011* 611 1,191 1,802

Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited *) Angka sangat sangat sementara, menggunakan asumsi APBN-P 2011 Rasio Pembayaran Kewajiban = Bunga Utang LN + Amortisasi Pinjaman LN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 2006-2011F Indonesia lebih baik dibandingkan dengan ‘non investment grade peer group’ (Argentina dan Turki), bahkan dibandingkan dengan USA, UK, Jepang, dan Italia. 220

199.4 180

140

119.6 100

72.7 67.2

60

52.3 49.2 26.8

20 2006 Argentina

2007 Jepang

Sumber: Country Rating Statistic Database

2008 Indonesia

2009 Turki

Italia

2010F Inggris

2011F Amerika Serikat


Persentase Rasio Utang terhadap PDB di beberapa Negara, 2006-2011 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Argentina

76.4

67.7

58.1

57.6

47.8

40.7

Brazil

66.7

65.2

70.7

67.9

66.1

65.7

Germany

67.6

64.9

66.3

73.5

80.0

80.1

India

75.7

73.0

73.0

71.1

69.2

68.2

Indonesia

40.4

36.9

33.2

28.6

26.9

25.4

Italy

106.6

103.6

106.3

116.1

119.0

120.3

Japan

191.3

187.7

195.0

216.3

220.3

229.1

Turkey

46.1

39.4

39.5

45.5

41.7

39.4

United Kingdom

43.1

43.9

52.0

68.3

77.2

83.0

United States

61.1

62.2

71.2

84.6

91.6

99.5

Sumber: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011

Keterangan: - Nominal dalam % terhadap PDB 

Tambahan utang di negara maju lebih besar dibandingkan di negara berkembang Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Jatuh Tempo (tradable) SBN akhir 2001 dan 30 November 2011 [Triliun Rupiah] 90

Reprofilling sejak 2002 telah memperbaiki struktur jatuh tempo sehingga mengurangi refinancing risk

85

80 75 70 65

Triliun Rupiah

60 55 50 45

40 35 30 25 20 15 10 5 -

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2030 2031 2035 2036 2037 2038 2041 per 30 November 2011 1.95 85.3 56.1 72.8 51.0 51.9 43.8 46.7 55.0 67.8 58.4 28.5 21.0 18.0 28.0 19.6 20.2 20.8 25.6 27.1 14.1 3.71 19.6 33.3 13.5 Akhir tahun 2001 3.93 13.5 48.8 57.6 65.8 72.0 66.4 66.7

Catatan: Surat Berharga Negara/SBN terdiri dari Surat Utang Negara (2001 & 2009), dan Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk (2009) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Program Debt Switching dan Buyback SBN Debt Switching : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi refinancing risk Frekuensi Lelang

Jumlah Seri Yang Hendak Ditukar

2005

1x

9 seri

< 1 tahun s.d. 4 tahun

15 tahun

2006

12 x

7 s.d. 21 seri


2007

9x

12 s.d. 21 seri

2008

2x

2009

Tahun

Tenor Seri Yang Hendak Ditukar

Vol. Penawaran Yang Masuk (milliar Rupiah)

Tenor Seri Penukar

Vol. Yang Diterima (milliar Rupiah)

7.721

5.673

5 s.d. 19 tahun

54.177

31.179


11 s.d. 20 tahun

30.681

15.782

21 s.d. 31 seri


14 s.d. 15 tahun

7.490

4.571

6x

24 s.d. 28 seri


12 s.d. 15 tahun

8.663

2.938

2010

6x

11 s.d. 28 seri


10 s.d. 21 tahun

8.349

3.920

s.d. 30 November 2011

3x

22 s.d. 27 seri


15 tahun

3.015

664

120.096

64.727

Total

Buyback : program pengelolaan utang yang bertujuan untuk stabilisasi pasar, pengelolaan portofolio utang dan mengurangi outstanding utang yang diterbitkan dengan kupon tinggi Fre kue nsi (Le la ng da n Tra nsa ksi La ngsung)

Jumla h Se ri Ya ng Dibe li Ke mba li Da la m Se tia p Tra nsa ksi

Te nor Se ri Ya ng Ke mba li

2003

2 x

4 s.d. 7 seri

1 tahun s.d. 3 tahun

8.127

2004

1 x

5 seri

3 tahun s.d. 5 tahun

1.962

2005

4 x

2 s.d. 8 seri


5.158

2007

2 x

11 s.d. 13 seri

<1

2.859

2008

3 x

4 s.d. 8 seri

2009

2 x

4 seri

2010

13 x

1 s.d. 11 seri

s.d. 30 November 2011

9 x

1 s.d. 8 seri

Ta hun

Tota l

Dibe li

tahun s.d. 5 tahun

Vol. Dibe li Ke mba li (millia r Rupia h)


2.375

< 1 tahun

8.528


3.201


3.500 32.577


Pengurangan Utang melalui Skema Debt Swap Pemerintah melakukan Debt Swap dengan berbagai negara sehingga memperoleh komitmen pengurangan utang sebesar EUR 149.3 juta dan realisasi sebesar EUR 117.5 juta serta USD 54.1 juta dan realisasi sebesar USD 33.7 juta serta AUD 75 juta dan realisasi sebesar AUD 7.5 Country

Debt Swap

1

2

Germany Debt Swap I

Italy USA

Project

Cancelation

Title

Amount

3

Commitment

Realization

5

6

4

Elementary Education

EUR

12.8 EUR

25.6 EUR

25.6

Debt Swap II

Junior Secondary Education

EUR

11.5 EUR

23.0 EUR

23.0

Debt Swap IIIa

Financial Assistance for Environmental Investements EUR for Micro and Small Enterprises Project

6.3 EUR

12.5 EUR

3.2

Debt Swap IIIb

Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystems

EUR

6.3 EUR

12.5 EUR

0.0

Debt Swap IV

School Reconstruction and Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java

EUR

10.0 EUR

20.0 EUR

20.0

Debt Swap V

Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria EUR (GFATM)

25.0 EUR

50.0 EUR

40.0

Debt Swap I

Housing and Setlement

EUR

5.7 EUR

5.7 EUR

5.7

USD

24.2 USD

24.2 USD

24.2

USD

20.0 USD

29.9 USD

9.5

AUD

37.5 AUD

75.0 AUD

7.5

EUR

77.6 EUR

149.3 EUR

117.5

USD

44.2 USD

54.1 USD

33.7

AUD

37.5 AUD

75.0 AUD

7.5

Debt Development Swap Tropical Forest Conservation Act/TFCA

Australia Debt Swap

Debt2Health

TOTAL

TOTAL Ekuivalen Juta USD Keterangan: *) untuk TFCA

Jumlah kontribusi dari GoI sebesar USD 20 juta Jumlah kontribusi dari NGO Conservation Int'l Founddation & Yayasan Kehati sebesar USD 2 juta Jumlah yang akan dicancel dikemudian hari sebesar USD 29,921,500 (principal + interest)

200.2

357.3

216.1


*)

Restrukturisasi 2003 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003 Mengenai Penyelesaian BLBI Serta Hubungan Keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia 

Jumlah BLBI yang disepakati sebesar Rp144.536.094.294.530  

SU-001 sebesar Rp80.000.000.000.000 SU-003 sebesar Rp64.536.094.294.530

Kedua seri tersebut diganti dengan SU baru, seri SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp144.536.094.294.530, efektif per 1 Agustus 2003.  Pelunasan dengan skema burden sharing: 

 



Jika rasio modal terhadap kewajiban moneter BI lebih dari 10%, maka surplus yang menjadi bagian Pemerintah digunakan untuk membayar sisa pokok SRBI-01 Jika rasio dimaksud di bawah 3%, maka Pemerintah membayar charge sebesar kekurangan untuk mencapai 3% tersebut.

Tingkat bunga SRBI-01/MK/2003: 0,1% per tahun (fixed, semi annual) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Restrukturisasi 2006 Sebelum Restrukturisasi  SU-002/MK/1998:    



Terbit: 23 Oktober 1998; Nominal: Rp20.000.000.000.000,Pokok diindeks terhadap inflasi setiap tahun. Bunga 3% setahun yang dibayar setiap enam bulan terhadap pokok setelah dilakukan indeksasi. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Oktober 2003 dan berakhir 1 April 2018.

 SU-004/MK/1999:    



Terbit: 28 Mei 1999; Nominal: Rp53.779.500.000.000,Pokok diindeks terhadap inflasi setiap tahun. Bunga 3% setahun yang dibayar setiap enam bulan terhadap pokok setelah dilakukan indeksasi. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Juni 2004 dan berakhir 1 Desember 2018.

 Tunggakan bunga dan indeksasi SU-002 &

Pasca Restrukturisasi  SU-002/MK/1998:   

Nominal: Rp20.000.000.000.000,Bunga 1% setahun dibayar setiap enam bulan. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 April 2010 dan berakhir 1 April 2025 (tidak diindeks terhadap inflasi).

 SU-004/MK/1999:   

Nominal: Rp53.779.500.000.000,Bunga 3% setahun dibayar setiap enam bulan. Pokok diamortisasi setiap enam bulan mulai 1 Juni 2010 dan berakhir 1 Desember 2025 (tidak diindeks terhadap inflasi).

 SU-007/MK/2007   

Nominal: 54.862.150.308.421 Non tradable, bunga 0,1% per tahun Pokok diangsur secara eksponensial secara tunai atau dengan SUN tradable sampai dengan 2025.

SU-004 Rp. 54.862.150.308.421:  

Tunggakan bunga: Rp16.929.470.080.766 Indeksasi terhadap inflasi: Rp37.932.680.227.655


Restrukturisasi Tahun 2008 : Restrukturisasi tingkat bunga SU-002 & SU-004  Berdasarkan Laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 16 – 28 Oktober 2008, Panja menyepakati antara lain bahwa dalam tahun 2009 dilakukan restrukturisasi SU-002 dan SU-004 dengan tingkat bunga sebesar Rp0,1% atau dengan benchmark dan terms and condition seperti SRBI-01.  Berdasarkan hasil pembahasan Kementerian Keuangan dan BI disepakati bahwa tingkat bunga SU-002 dan SU-004 diturunkan, dari masing-masing 1% dan 3% menjadi masing-masing 0,1% per tahun, efektif 1 Januari 2009. Posisi SU dan SRBI per 30 November 2011

Seri

Terbit

Jatuh Tempo

SU-002/MK/1998

23-Oct-98

01-Apr-25

18.781.775.893.847,00

SU-004/MK/1999

28-May-99

01-Dec-25

51.527.939.449.009,00

SRBI-01/MK/2003

07-Aug-03

01-Aug-33

126.697.947.827.429,00

SU-007/MK/2006

01-Jan-06

01-Aug-25

48.455.566.511.832,00

TOTAL • Amortisasi SU-007 telah dilakukan sejak 2007 • Amortisasi SU-002 dan SU-004 dimulai sejak tahun 2010

Nominal

245.463.229.682.117,00


Pengaruh Penerbitan SPN 3 Bulan Terhadap Target Penerbitan SBN Bruto dalam Tahun Berjalan  Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan UndangUndang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menerbitkan SBN setiap tahunnya maksimal sebesar nilai bersih (SBN neto) yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN yang berlaku.

 Berdasarkan target SBN neto, Pemerintah dapat menghitung besaran target penerbitan SBN bruto yang akan dicapai pada tahun berjalan, yang diperoleh dari penjumlahan target SBN neto, SBN jatuh tempo dan target pembelian kembali (buyback) SBN yang akan dilakukan dalam tahun berjalan. Sehingga, sepanjang tidak ada perubahan jumlah target penerbitan SBN neto, SBN yang jatuh tempo dan pembelian kembali (buyback) SBN maka besaran target penerbitan SBN bruto akan sama dari waktu ke waktu dalam tahun berjalan.  Pada bulan Maret 2011, Pemerintah telah melelang Surat Perbendaharaan Negara dengan tenor 3 bulan (SPN 3 bulan) sebagai referensi kupon Obligasi Negara jenis variable rate. SPN 3 bulan tersebut sesuai dengan tenornya akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan berikutnya sejak tanggal penerbitan. Dengan demikian, jumlah nominal SBN yang jatuh tempo pada tahun berjalan akan berubah pula dari waktu ke waktu karena adanya realisasi tambahan penerbitan SPN 3 bulan ini dan pada akhirnya mempengaruhi angka target kebutuhan penerbitan SBN bruto dari waktu ke waktu. Namun demikian, perubahan nominal penerbitan SBN bruto tersebut tidak menyebabkan perubahan target maksimal penerbitan SBN neto sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN yang berlaku. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pemanfaatan Pinjaman 2006 – 30 November 2011 Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri semakin efisien ditunjukan dengan undisbursed loan (sisa pinjaman yang tidak/belum dimanfaatkan) yang semakin turun Perbaikan kinerja karena penerapan readiness criteria dan monitoring & evaluasi pelaksanaan proyek

 

[%]

[Miliar USD] 200

100% 80%

150

60%

100 40% 50 5.4%

5.8%

5.3%

5.3%

5.2%

20%

5.0%

0

0%

Net Commitment

Disbursement

Undisbursed

% Undisbursed (RHS) [Miliar USD]

Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Net Commitment

170.7

181.7

201.1

205.5

219.4

226.4

Disbursement

161.4

172.1

189.6

194.7

208.0

215.2

9.3

9.7

11.6

10.8

11.4

11.3

Undisbursed

Net commitment = jumlah pinjaman yang disepakati; disbursement = jumlah pinjaman yang dicairkan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Pembayaran Kewajiban Pinjaman Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa 2006-2011 25% 20.6% 20%

18.0%

17.9% 16.8%

15% 10.6% 10%

8.6%

5%

0% 2006

2007

2008

Catatan: Pembayaran kewajiban utang = Pembayaran Bunga dan Pokok Utang + Angka Sementara ++ Angka Sangat Sementara +++ Angka Proyeksi Sederhana, asumsi: 1) kewajiban PLN menggunakan angka APBN 2011, 2) angka cadangan devisa adalah nilai rata-rata 30 November 2011 2010 s.d. 30 November 2011.

2009*

2010**

2011***

Secara umum penurunan rasio sejak 2006 ini menunjukkan kemampuan yang semakin baik untuk membayar pinjaman luar negeri dalam jangka pendek Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Utang thd PDB di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2003-2011F Debt to GDP ratio Indonesia relatif rendah dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju Public Debt, 2011F (in percent of GDP)

Public Debt, changes 2003-2011F (in percent of GDP)

Jepang

Jepang

Amerika Serikat

Inggris

Inggris

Amerika Serikat

India

Polandia

Brasil

Malaysia

Polandia

Australia

Filipina

Brasil

Malaysia

Thailand

Turki

Afrika Selatan

Kolombia

Chili

Afrika Selatan

Kolombia

Thailand

India

Indonesia

Filipina

Australia

Turki

Chili

Indonesia

-30

20

70

120

170

220

-40

-20

0

20

40

Sumber: Country Rating Statistic Database Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Rasio Utang Luar Negeri thd PDB di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2003-2011F External Debt to GDP ratio Indonesia relatif moderat dengan pengurangan yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju External Debt, 2011F External Debt, changes 2003-2011F (in percent of GDP)

(in percent of GDP)

Polandia

Filipina

Chili

Indonesia

Turki

Brasil

Filipina

Kolombia

Malaysia

Chili

Indonesia

Malaysia

Thailand

Thailand

Afrika Selatan

Turki

Kolombia

India

Brasil

Afrika Selatan

India

Polandia

0

20

40

60

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0


Rasio Pembayaran Bunga Utang terhadap PDB Indonesia dan berbagai Negara, 2006-2011F 7

Indonesia lebih baik dibandingkan dengan ‘non investment grade peer group’ (Filipina dan Turki), bahkan dibandingkan dengan USA, UK, Jepang, dan Italia.

6

5

4

3

2

1

0 2006 Jepang

2007 Indonesia

2008 Filipina

2009 Turki

Italia

2010F Inggris

2011F Amerika Serikat


Rasio Utang thd Pendapatan di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2003-2011F Debt to Revenue ratio Indonesia relatif moderat dengan pengurangan yang tercepat/terbesar dibandingkan dengan negara lain termasuk negara maju Public Debt, 2011F (in percent of Revenue)

Public Debt, changes 2003-2011F (in percent of Revenue)

Jepang

Jepang

Filipina

Amerika Serikat

India

Inggris

Amerika Serikat

Malaysia

Malaysia

Australia

Inggris

Polandia

Indonesia

Thailand

Thailand

Brazil

Kolombia

Afrika Selatan

Brazil

Chile

Polandia

Kolombia

Turki

Turki

Afrika Selatan

India

Australia

Filipina

Chile

Indonesia -

200

400

600

800

-200

-100

0

100

200


Rasio Pembayaran Bunga Utang thd Pendapatan di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2008-2011F Interest Payment to Revenue ratio Indonesia relatif moderat dengan perubahan yg relatif moderat pula Interest Payment, 2011F (in percent of Revenue)

Interest Payment, changes 2008-2011F (in percent of Revenue)

India Filipina Brasil Kolombia Turki Malaysia Indonesia Jepang Afrika Selatan Poland Amerika Serikat Inggris Australia Chile

Malaysia Australia Poland Indonesia Jepang Inggris Afrika Selatan Amerika Serikat Kolombia Chile Brasil Filipina India Turki 0%

5%

10% 15% 20% 25%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%


Utang per Kapita di berbagai Negara 2006-2011  

Cina dan India mempunyai rasio yang lebih tinggi meskipun jumlah penduduknya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Brasil dan Italia dengan rating investment grade mempunyai rasio lebih tinggi dibanding Indonesia dengan rating ‘non-investment grade’

7,000

44,000

6,000

42,000

5,000

40,000

4,000

38,000

3,000

36,000

2,000

34,000

1,000

32,000

-

30,000 2006

2007 Brazil

Indonesia

Sumber: Country Rating Statistic Database

2008 Filipina

2009 Turki

2010F Cina

India

2011F Italia [RHS] Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Utang Per Kapita di berbagai Negara 2011F dan Perubahannya 2003-2011F Utang per kapita Indonesia termasuk paling rendah dengan perubahan yang tidak signifikan dibandingkan negara lain Public Debt per Capita, 2011F (in US$)

Public Debt per Capita, changes 2003-2011F (in US$)

Jepang Amerika Serikat Inggris Australia Polandia Brasil Malaysia Turki Afrika Selatan Kolombia Thailand Filipina India Indonesia Chile

Jepang Amerika Serikat Inggris Australia Polandia Brasil Malaysia Kolombia Turki Afrika Selatan Thailand India Filipina Indonesia Chile 0

50

100

0

20

40


Bagian 5 Biaya-biaya berbagai instrumen utang (Realisasi Pembayaran Utang, Rasio Biaya Utang, Yield Curve, Biaya Pinjaman Luar Negeri)


Realisasi Pembayaran Utang Pemerintah Tahun Anggaran 2011 [ dalam Miliar Rupiah ] % terhadap Pagu DIPA Total APBN

Realisasi Pembayaran Pagu DIPA APBN Triwulan I I. POKOK

Triwulan II

Triwulan III

Oktober

November

161,529

25,634

38,428

42,512

12,493

5,632

124,699

47,235

7,620

15,298

7,997

4,119

3,403

38,437

81.38%

70

70

-

-

-

-

-

0.00%

b. Pinjaman Luar Negeri

47,235

7,620

15,298

7,997

4,119

3,403

38,437

81.38%

B. SURAT BERHARGA NEGARA

114,294

18,014

23,130

34,515

8,373

2,229

86,261

75.47%

113,294

18,014

23,130

34,515

8,373

2,229

86,261

76.14%

1,000

-

-

-

-

-

-

0.00%

105,980

26,226

19,749

26,342

5,266

5,590

83,173

13,517

2,013

4,876

1,955

1,603

753

11,200

82.86%

200

-

19

-

-

-

19

9.57%

b. Pinjaman Luar Negeri

13,317

2,013

4,857

1,955

1,603

753

11,181

83.96%

B. SURAT BERHARGA NEGARA

92,464

24,214

14,873

24,387

3,664

4,837

71,974

77.84%

1. SBN Rupiah

75,960

19,893

12,827

20,225

2,481

3,758

59,185

77.92%

2. SBN Valas

16,503

4,320

2,045

4,162

1,183

1,079

12,789

77.49%

267,509

51,861

58,177

68,854

17,759

11,222

207,872

A. PINJAMAN a. Pinjaman Dalam Negeri

1. SBN Rupiah 2. SBN Valas II. BUNGA A. PINJAMAN a. Pinjaman Dalam Negeri

III. TOTAL POKOK + BUNGA

77.20%

78.48%

77.71%


Rasio Bunga Utang terhadap Pendapatan dan Belanja 2006-2011 Biaya utang yang semakin efisien

15%

9.1% 8.1%

10.0%

8.5%

3%

8.9%

11.0%

9.0% 9.0%

5%

10.5%

7%

11.3%

9%

11.9%

11%

12.4%

13%

1%

-1%

2006

2007

2008

2009

terhadap Penerimaan

Penerimaan Belanja Pembayaran Bunga Utang

2006 636,153 667,129 79,083

2007 706,108 757,650 79,806

2010

2011*

terhadap Belanja 2008 981,609 985,731 88,430

Keterangan: Angka realisasi 2006-2010 berdasarkan APBN 2006-2010 PAN/LKPP-Audited * angka proyeksi berdasarkan APBN-P 2011

2009 848,763 937,398 93,782

2010 995,272 1,042,117 88,383

[Miliar Rupiah] 2011* 1,169,915 1,320,751 106,584


Rasio Bunga Utang terhadap Total Utang 2006-2011 [ Triliun Rupiah ]

[ Persentase ]

2,000

18%

1,800

16%

1,600

14%

1,400

12%

1,200

10%

1,000 800

6.1%

5.7%

5.9%

5.4%

8%

5.9%

5.3%

6%

600 400

4%

200

2%

-

0% 2006

2007

Total Utang

2008

2009

2010

Pembayaran Bunga

2011*

Rasio (RHS) [Triliun Rupiah]

Total Utang Pembayaran Bunga

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

1,302.16

1,389.41

1,636.74

1,590.66

1,676.85

1,802.18

79.08

79.81

88.34

93.78

88.38

106.58

Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited *) Angka sangat sangat sementara, menggunakan asumsi APBN-P 2011. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Realisasi Pembayaran Bunga Utang 2006-2011 100% 90% 80% 70% 60%

69%

68%

68%

68%

70%

69%

31%

32%

32%

32%

30%

31%

2006

2007

2008

2009

2010

2011 *

50% 40% 30% 20% 10% 0%

Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri

Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri [ triliun rupiah ]

2006 Pembayaran Bunga Utang a. Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri b. Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri

2007

2008

2009

2010

Nml 79.10 54.90

% 100.00 69.41

Nml 79.80 54.10

% 100.00 67.79

Nml 88.60 59.90

% 100.00 67.61

Nml 93.78 63.76

% 100.00 67.98

Nml 88.38 61.4

% 100.00 69.47

24.20

30.59

25.70

32.21

28.70

32.39

30.03

32.02

27.0

30.53

Catatan: Angka Realisasi PAN/LKPP - Audited *) Angka sangat sangat sementara, menggunakan asumsi APBN-P 2011.

2011* Nml % 106.58 100.00 76.61 71.88 29.97


28.12

Biaya Pinjaman Program Kreditor/ Program Asian Development Bank 1. Development Policy Support Program (DPSP) 6 2. Local Government Finance Reform and Governance Reform (LGFGR) 2

Syarat & Kondisi Tenor

Bunga

Biaya*

15.0 15.0

LIBOR + 0.4% LIBOR + 0.3%

0.15% 0.15%

World Bank 1. Development Policy Loan 8 2. Biaya Operasional Sekolah (BOSKITA) 2 3. Infrastructure Development Policy Loan 4

24.5 24.5 24.5

LIBOR + 0.49% LIBOR + 0.24% LIBOR + 0.48%

0.25% 0.25% 0.25%

Jepang (JBIC/JICA) 1. Climate Change Program 2. Economic Stimulus and Budget Support Loan 3. Infrastructure Reform Sector Development 4. Development Program Loan 5

15.0 15.0 15.0 15.0

0.15% JPY LIBOR 0.80% 0.80%

0.10% 0.10%

Perancis 1. Climate Change Program

15.0

EURIBOR - 0.3%

-

Catatan: Data per 30 November 2011 * ADB dan JICA mengenakan Comitment Fee dan Bank Dunia mengenakan Front End Fee ** Dana pinjaman tidak secara langsung digunakan membiayai kegiatan dalam rangka climate change Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Kurva Imbal Hasil/Cost of Fund SBN Rupiah [persentase]

12

10

8 Tenor

6

4 1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y 10Y 30 Nop '11

15Y Des '10

30-Nop-11

Des '10

Des '09

Jun '09

1Y

4,79

5,36

6,72

7,66

2Y

5,27

5,82

7,61

8,36

3Y

5,45

6,27

8,23

9,08

4Y

5,65

6,34

8,75

9,50

5Y

5,71

6,78

8,80

9,81

6Y

6,12

6,96

9,06

10,10

7Y

6,46

7,16

9,24

10,31

10Y

6,73

7,57

10,04

11,05

15Y

7,12

8,78

10,64

11,96

20Y

7,67

9,24

10,72

12,18

30Y

7,88

9,68

10,97

12,30

20Y Des '09

30Y Jun '09

Penurunan cost of fund SBN Rupiah (bagi Pemerintah) secara signifikan menunjukkan kepercayaan pasar yang meningkat terhadap pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang prudent. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Kurva Imbal Hasil (Yield Curve) SUN Valas [Persentase]

12

10

8

6

4 31-Dec-08 31-Dec-09 31-Dec-10 30-Nov-11

2

2Y 3Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10 Y 30 Y

31-Dec-08

31-Dec-09

31-Dec-10

9,218 9,617 10,58

4,299 4,486 4,976 5,186 5,328 5,401 6,842

2,703 3,284 3,707 4,016 4,222 4,525 4,595 6,098

9,94 9,538

30-Nov-11 3,062 3,304 3,304 3,425 3,612 3,865 4,323 4,281 4,242 5,382

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 42

Bagian 6 Kinerja Pasar Sekunder SBN (Aktifitas Perdagangan, Kepemilikan SBN oleh Investor)


Perdagangan Rata-rata Harian SUN Rupiah di Pasar Sekunder per 30 November 2011 2011 [ Frekuensi]

[ Triliun Rupiah]

12,0 11,0 10,0

450

Trend volume dan frekuensi perdagangan rata-rata harian SUN menunjukkan likuiditas pasar yang semakin baik.

400

350

9,0 8,0

300

7,0

250 6,0 200

5,0 4,0

150

3,0

100 2,0 50 1,0 0,0

0 J J A S ON D J F M AM J J A S ON D J F M AM J J A S ON D J F M AM J J A S ON D J F M AM J J A S ON D J F M AM J J A S ON D J F M AM J J A S ON D J F M AM J J A S ON 2004

2005

2006

Volume

2007

2008

Rata-Rata Volume per Tahun

2009

2010

2011

Frekuensi - RHS


Posisi Kepemilikan SBN Per 30 November 2011 2011 Rp Triliun

 Investor SBN semakin terdiversifikasi tercermin dari berkurangnya

kepemilikan oleh bank, dan meningkatnya kepemilikan oleh lembaga keuangan non-bank, investor ritel dan asing.

800

50,00%

45,00%

 Trend peningkatan kepemilikan oleh asing menunjukkan

700

peningkatan kepercayaan pasar terhadap SBN

40,00%

600

35,00% 500 30,00%

400

25,00%

20,00% 300 15,00% 200 10,00%

100

NON-BANK

Catatan: Non-Bank termasuk Institusi Pemerintah

BANK

Jan'11

Jun'10

Nop'09

Apr'09

Sep'08

Feb '08

Jul'07

Dec'06

Mei'06

Okt'05

Agust'04

0

Mar'05

5,00%

% Asing thd. Total - RHS


-

Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor Des '07

BANK Bank BUMN Rekap Bank Swasta Rekap Bank Non Rekap BPD Rekap Bank Syariah

268.65 154.67 72.63 35.37 5.97

Dec'08

Dec'09

Jun'10

Dec'10

Juni'11

Oct-11

30 Nov'11

258.75

254.36

232.67

217.27

226.54

247.91

271.71

144.72 61.67 45.17 6.50 0.69

144.19 59.98 42.40 6.02 1.77

137.79 55.07 35.46 1.68 2.68

131.72 54.93 26.26 1.41 2.95

133.26 59.77 29.99 1.63 1.89

132.08 59.49 48.47 5.94 1.94

1.77

Institusi Pemerintah

14.86

23.01

22.50

19.12

17.42

3.12

17.95

9.35

Bank Indonesia *

14.86

23.01

22.50

19.12

17.42

3.12

17.95

9.35

NON-BANK

194.24

243.93

304.89

369.43

406.53

461.38

446.14

442.69

Reksadana Asuransi Asing Dana Pensiun Sekuritas Lain-lain

26.33 43.47 78.16 25.50 0.28 20.50

33.11 55.83 87.61 32.98 0.53 33.87

45.22 72.58 108.00 37.50 0.46 41.12

48.84 77.44 162.05 36.48 0.13 44.49

51.16 79.30 195.76 36.75 0.13 43.43

48.76 93.42 234.99 36.69 0.07 47.44

46.71 92.54 219.78 34.37 0.33 52.42

46.94 93.20 214.79 34.98 0.20 52.57

TOTAL

477.75

525.69

581.75

621.23

641.21

691.03

712.01

723.76

Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 45

Posisi Kepemilikan SBN Domestik oleh Berbagai Jenis Investor (dalam Persentase) Des '07

Dec'08

Dec'09

Jun'10

Dec'10

Juni'11

Oct-11

30 Nov'11

BANK

56.23%

49.22%

43.72%

37.45%

33.88%

32.78%

34.82%

Bank BUMN Rekap

32.38%

27.53%

24.79%

22.18%

20.54%

19.28%

18.55%

Bank Swasta Rekap

15.20%

11.73%

10.31%

8.86%

8.57%

8.65%

8.35%

Bank Non Rekap

7.40%

8.59%

7.29%

5.71%

4.10%

4.34%

6.81%

BPD Rekap

1.25%

1.24%

1.03%

0.27%

0.22%

0.24%

0.83%

0.13%

0.30%

0.43%

0.46%

0.27%

0.27%

0.24%

3.11%

4.38%

3.87%

3.08%

2.72%

0.45%

2.52%

1.29%

3.11%

4.38%

3.87%

3.08%

2.72%

0.45%

2.52%

1.29%

NON-BANK

40.66%

46.40%

52.41%

59.47%

63.40%

66.77%

62.66%

61.17%

Reksadana

5.51%

6.30%

7.77%

7.86%

7.98%

7.06%

6.56%

6.49%

Asuransi

9.10%

10.62%

12.48%

12.47%

12.37%

13.52%

13.00%

12.88%

16.36%

16.66%

18.56%

26.09%

30.53%

34.01%

30.87%

29.68%

Dana Pensiun

5.34%

6.27%

6.45%

5.87%

5.73%

5.31%

4.83%

4.83%

Sekuritas

0.06%

0.10%

0.08%

0.02%

0.02%

0.01%

0.05%

0.03%

Lain-lain

4.29%

6.44%

7.07%

7.16%

6.77%

6.86%

7.36%

7.26%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bank Syariah Institusi Pemerintah Bank Indonesia*

Asing

Total

37.54%

Catatan: • Nominal dalam triliun rupiah; • Termasuk kepemilikan SBSN • Asing terdiri dari Bank, Private Banking, Reksadana, dan Sekuritas Asing; • Lain-lain terdiri dari Perusahaan, Perorangan, Yayasan, dll. *) Sejak 8 Februari 2008, termasuk transaksi repo SUN kepada Bank Indonesia

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia 46

Kepemilikan SBN oleh Asing berdasarkan Tenor (Tahun Jatuh Tempo) [Rp miliar] 250.000

Mayoritas investor asing merupakan ‘longterm investors’, dimana kepemilikan mereka atas SBN bertenor panjang (lebih dari 5 th) mencapai 64,57% per 31 Oktober 2011.

200.000

150.000 64,57%

64,48%

17,52%

17,19%

9,66%

9,34%

8,25%

8,99%

100.000

50.000

0 Total >5 >2-5 >1-2 0-1

Dec-07

Dec-08

Dec-09

Dec-10

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

Mei-11

Juni-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

78.156 52.294 17.243 4.374 4.246

87.606 61.055 20.374 4.491 1.687

107.997 76.702 21.361 5.119 4.816

195.755 131.232 35.511 9.077 19.935

194.971 132.550 33.855 7.736 20.829

200.405 135.846 34.633 8.858 21.069

211.574 140.767 33.823 12.039 24.945

221.424 145.158 35.065 12.454 28.746

225.319 143.260 42.134 13.227 26.698

234.992 148.742 40.422 17.510 28.318

248.869 159.348 42.309 16.747 30.465

247.381 159.796 38.387 19.210 29.988

247.381 159.796 38.387 19.210 29.988

219.781 141.915 38.505 21.225 18.135

214.792 138.503 36.932 20.056 19.300


Spread over UST- Feb 16 800 DATE

600

31-Dec-10 31-Mar-11 30-Jun-11 30-Sep-11 31-Oct-11 23-Nov-11 24-Nov-11 25-Nov-11 28-Nov-11 29-Nov-11

INDO-16 PHIL-16

3.53 3.72 3.11 3.93 3.12 3.35 3.45 3.48 3.41 3.38

2.89 3.07 2.84 3.03 2.62 2.50 2.55 2.54 2.54 2.52

VIET-16 COLM-16 UST-16

5.74 5.01 5.21 6.93 5.45 5.91 5.98 6.00 6.00 6.06

4.70 4.17 3.70 4.12 4.05 4.17 4.17 4.19 4.16 4.17

2.02 2.16 1.56 0.77 0.74 0.67 0.67 0.71 0.70 0.70

TURK-16

3.94 4.25 3.87 4.48 3.95 4.61 4.68 4.70 4.78 4.72

INDO-16

PHIL-16

VIET-16

COLM-16

TURK-16

400

200

0 29-Nov-10

29-Jan-11

29-Mar-11

29-May-11

29-Jul-11

29-Sep-11

29-Nov-11


Spread over UST- Feb 20 500 Date

400

300

COLM 20 PHIL 21

30-Jun-11 29-Jul-11 31-Aug-11 30-Sep-11 31-Oct-11 23-Nov-11 24-Nov-11 25-Nov-11 28-Nov-11 29-Nov-11

4.13 3.77 3.55 4.08 3.84 3.82 3.82 3.84 3.83 3.85

4.22 3.95 3.76 4.10 3.76 3.80 3.85 3.85 3.79 3.76

UST 21 TURK 21 INDO 21 3.11 2.74 2.12 1.81 1.99 1.75 1.75 1.83 1.84 1.86

5.02 4.88 4.71 5.28 4.88 5.52 5.52 5.66 5.56 5.48

4.56 4.20 4.01 4.71 3.95 4.34 4.46 4.49 4.41 4.36

COLM 20

PHIL 21

TURK 21

INDO 21

200

100

22-Apr-11

22-May-11

21-Jun-11

21-Jul-11

20-Aug-11

19-Sep-11

19-Oct-11

18-Nov-11


Spread over UST-Feb 38 500 DATE

400

300

31-Dec-10 31-Mar-11 30-Jun-11 30-Sep-11 31-Oct-11 23-Nov-11 24-Nov-11 25-Nov-11 28-Nov-11 29-Nov-11

COLM-37 INDO-38

5.91 5.93 5.48 5.19 4.87 4.87 4.87 4.88 4.89 4.94

6.06 6.25 5.90 5.81 5.19 5.34 5.40 5.43 5.39 5.37

UST-38

4.30 4.48 4.32 2.87 3.07 2.74 2.74 2.82 2.83 2.86

TURK-38 TURK-40

5.96 6.40 6.11 6.36 6.02 6.53 6.54 6.59 6.55 6.49

5.99 6.44 6.15 6.39 6.04 6.54 6.53 6.59 6.55 6.49

COLM-37

INDO-38

TURK-38

TURK-40

200

100

0 29-Nov-10

29-Jan-11

29-Mar-11

29-May-11

29-Jul-11

29-Sep-11

29-Nov-11


Bagian 7 Rating, Opini BPK, Kesimpulan


Rating Indonesia  Faktor Penentu Perbaikan Rating 

Ketahanan Perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global 20072008



Kestabilan politik dan perbaikan law enforcement



Pengelolaan utang pemerintah yang prudent: 

 

Penurunan rasio utang terhadap PDB Ketepatan waktu pembayaran kewajiban utang Meningkatnya kepercayaan investor/ kreditor

 Sovereign Credit Rating (Fitch, Moody’s, S&P) 

Peningkatan rating 1 notch berpotensi menurunkan yield SBN valas baru sekitar 75-115bps

 Country Risk Classification (CRC) 

Pengukuran risiko kredit suatu negara oleh negara-negara anggota OECD



Rentang 0 (berisiko rendah) sampai dengan 7 (berisiko tinggi)



Penurunan 1 level CRC berpotensi menurunkan biaya pinjaman luar negeri khususnya fasilitas kredit ekspor baru sekitar 130-150bps Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Perkembangan Credit Rating Indonesia (1) Performa yang semakin membaik

S&P: per 8 April 2011 menaikan peringkat kredit Indonesia dari BB menjadi BB+ dengan outlook positive, satu tingkat di bawah investment grade

Perkembangan Rating Indonesia 1999 - 2011 Year

Rating S&P

Fitch

Moody's

R&I

JCRA

CRC

1999

CCC+

B-

B3

B-

-

6

2000

B-

B-

B3

B-

-

6

2001

CCC

B-

B3

B-

-

6

2002

CCC+

B

B3

B-

B

6

2003

B

B+

B2

B-

B

6

2004 2005

B+

B+

B2

B

B+

6

B+

BB-

B2

BB-

B+

5

2006

BB-

BB-

B1

BB-

BB-

5

2007

BB-

BB-

Ba3

BB+

BB

5

2008

BB-

BB

Ba3

BB+

BB

5

2009

BB-

BB

Ba2

BB+

BB+

5

2010 2011

BB BB+

BB+ BB+

Ba2 Ba1

BB+ BB+

BBBBBB-

4 4

Fitch: per 24 Februari 2011 menaikkkan outlook rating Indonesia dari stable menjadi positif, satu tingkat di bawah investment grade Moody’s: per 17 Januari 2011 sudah menaikkan rating Indonesia menjadi satu tingkat di bawah investment grade R & I : per 14 Oktober 2010 menaikkan outlook rating menjadi positif dari stable satu tingkat di bawah investment grade

JCRA : per 13 Juli 2010 sudah masuk ke dalam investment grade Kementerian Keuangan – Republik Indonesia



Dalam thn 2001 & 2003 mengalami Selective Default/SD dua kali



Perbaikan rating secara signifikan terjadi setelah 2004 Baa1

BBB+14

14

BBB13

Krisis ekonomi 1998

BBB-12

Rekapitalisasi Perbankan

Reprofiling VR & HB, Asset-Bond Swap, & penerbitan SUN jk panjang

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, & Debt Swtiching

Baa2

13

Baa3

12

11

Ba1

BB

10

10

Ba2

BB-

9

9

Ba3

B+

8

8

B1

B

7

7

B2

B-

6

6

B3

5

Caa1

4

Caa2

3

Caa3

2

Ca

1

C

S&P’s menaikan rating ke BB+ per 8 April 2011

CCC+5 CCC 4 CCC- 3

CC

2

R/C

1

Moodys’s menaikan rating ke Ba1 per 17 Januari 2011

S&P sempat menurunkan rating ke Selective Default namun direvisi kembali 2 hari kemudian

Fitch’s menaikan rating ke BB+ per 24 Februari 2011

SD/DDD

1997

1997

-

1998

1998

1999

1999

2000

2000

2001

2001 S&P's

2002

2002

2003

2003

2004

2004

Fitch's

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2011

2010 2011

Moody's (RHS) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Non Investment grade

Non Investment grade

BB+ 11

Lelang penerbitan SUN secara reguler, program Buyback, Debt Swtiching, & diversivikasi instrumen

Investment grade

Investment grade


Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (1)  Tanggal 24 Februari 2011, Fitch’s merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari BB+

stable menjadi BB+ dengan outlook positive, adapun highlight dari Fitch’s antara lain sebagai berikut:



"The Positive Outlook reflects Fitch's view that Indonesia's favorable macroeconomic prospects are likely to see the credit profile strengthen further over the next twelve to eighteen months, despite near-term risks from inflation and potentially volatile capital flows,“

 Tanggal 17 Januari 2011 Moody’s menaikan peringkat kredit Indonesia dari Ba2

menjadi Ba1, adapun highlight dari Moody’s antara lain sebagai berikut:





“Key factors supporting the action were (1) economic resilience is accompanied by sustained macroeconomic balance; (2) Improved government’s debt position and central bank’s foreign currency reserve adequacy; and (3) Improved prospects for foreign direct investment inflows which expected to fortify Indonesia’s external position and economic outlook.” “Further improvements on the abovementioned factors will be the determinants for further increase in the country’s sovereign rating.”

 Tanggal 8 April 2011, S&P menaikan peringkat kredit Indonesia dari BB menjadi BB+

dengan outlook positive, adapun highlight dari S&P antara lain sebagai berikut:



“The main factor supporting this decision is continuing improvements in the government's balance sheet and external liquidity, against a backdrop of a resilient economic performance and cautious fiscal management"

 Tanggal 2 April 2010, CRC menaikkan peringkat kredit Indonesia dari klasifikasi 5

menjadi klasifikasi 4, adapun highlight dari OECD sebagai berikut:



“The main factor supporting the upgrades is Indonesian impressive macroeconomic indicators as the economy is one of the most resilient amid the global financial crises and Indonesia is one of the few countries that experienced positive economic growth in 2009. Improvement in macroeconomic performance and economic stability is the result of a combination of good and forward looking economic policy, ongoing structural reforms, as well as good debt management” Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Peningkatan Performa Sovereign Rating Indonesia (2)  Tanggal 13 Juli 2010 JCRA menaikan peringkat kredit Indonesia hingga masuk

kategori Investment Grade dari BB+ menjadi BBB-, adapun highlight dari JCRA antara lain sebagai berikut:



“JCR explained that the upgrade reflects (i) enhanced political and social stability along with the progress in democratization and decentralization, (ii) sustainable economic growth outlook underpinned by solid domestic demand, (iii) alleviated public debt burden as a result of prudent fiscal management, (iv) reinforced resilience to external shocks stemming from the foreign reserves accumulation and an improved capacity for external debt management and (v) efforts made by the second Yudhoyono administration to outline the framework to deal with structural issues such as infrastructure development.”

 Tanggal 14 Oktober 2010, R & I merubah outlook Indonesia dari Stable menjadi

Positive dengan peringkat BB+, adapun highlight dari R & I antara lain sebagai berikut:



“The outlook revision and rating affirmation reflects that Indonesia is considered successful in maintaining high growth despite the global financial turmoil. R&I believes an upgrade to the ‘investment grade’ or BBB rating category is possible once Indonesia is set to sustain balanced economic growth by boosting investment in infrastructure.”


Opini BPK tentang Laporan Keuangan 2010

 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan

Keuangan Bagian Anggaran terkait Pengelolaan Utang (BA999.01)  Akuntabilitas kinerja pengelolaan utang membaik  

Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku


Kesimpulan  Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan

arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama.  Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman  Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik.  Pengelolaan fiskal & utang Indonesia relatif semakin baik: 

Berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan trend yang membaik dan bahkan dibandingkan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju



Kegiatan pengelolaan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparasi dan akuntabilitas publik



LKPP 2008, LKPP 2009, dan LKPP 2010 terkait pengelolaan utang dinilai Wajar Tanpa Pengecualian/WTP oleh BPK/Badan Pemeriksa Keuangan



Perbaikan rating terutama sejak 2005, dan pada tanggal 12 Maret 2010 perbaikan peringkat oleh S&P dari BB- menjadi BB meskipun di tengah krisis global yang sampai saat ini masih dirasakan di beberapa negara. Sementara oleh JCRA Indonesia telah dimasukkan dalam kategori investment grade Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

© 2011 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Telepon : 021-3449230 psw. 5647, 021-3864778 Faksimili : 021-3843712 www.dmo.or.id

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents